Obama Imbau China Lindungi Etnis Muslim di Xinjiang

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengimbau China untuk melindungi etnis dan kelompok beragamanya yang minoritas. Utamanya adalah etnis muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Dalam pertemuan untuk meningkatkan hubungan antara dua negara tersebut, Obama menyatakan negaranya menghormati kebudayaan China yang dikenal sebagai pusat peradaban sejak zaman dahulu.

Obama menegaskan dukungan terhadap hak asasi manusia (HAM) diperhatikan di Amerika.

"Kami juga sangat percaya budaya dan agama setiap orang harus dihormati dan dijaga, serta semua orang harus bebas mengemukakan pikirannya," ujar Obama seperti yang dilansir AFP, Selasa (28/7/2009).

Ucapan Obama ini terutama ditujukan untuk Pemerintah China atas kekerasan yang terjadi di Xinjiang.
"Hal itu mencakup etnis dan agama minoritas di China, dan tentunya juga mencakup pihak minoritas di Amerika," tutur presiden pertama yang berdarah Afro-Amerika ini.

Dialog Amerika-China ini terjadi setelah sebelumnya meruak kejadian kekerasan terhadap etnis muslim di Xinjiang, China yang menewaskan 192 jiwa.

Pasca Putusan MA, Konstelasi Politik Akan Panas

Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) terkait tata cara penetapan kursi dan caleg terpilih pada penghitungan tahap kedua, maka konstelasi politik akan panas dan dinamis.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Center for Information and Development Studies (CIDES), Indria Samego, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 27/7).

“Konstelasi politik antara Partai Demokrat dan partai koalisi akan dinamis dan panas sebab menyangkut masalah kursi di DPR. Kedua, MA mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan orang Demokrat (Zaenal Ma’arif) sementara sebelumnya, dengan permohonan yang sama, MA menolak pengajuan dari orang PDIP (Hasto Kristianto). Ini juga ada plus minusnya terhadap dinamika politik ke depan,” kata Indria.

Namun untuk dinamika politik ke depan yang lebih jelas, Indria masih menunggu dinamika dari internal partai-partai politik dan orang-orang yang lolos jadi anggota DPR. Sebab, katanya, merekalah yang akan menentukan arah politik partainya maupun politik Indonesia secara umum.

Poster Noordin M Top 'Mejeng' di Hotel Berbintang

Penyebaran poster bergambar gembong teroris Noordin M Top terus dilakukan jajaran Polres Karanganyar. Setelah kawasan gunung Lawu, sejumlah hotel berbintang yang ada di sana pun tak luput dari pemasangan poster Noordin.

Penempelan dilakukan di Hotel Lor In yang berlokasi di Jalan Raya Adi Sucipto, Selasa (28/7/2009).

Kapolres Karanganyar, AKBP Sri Handayani mengungkapkan, dengan penempelan gambar Noordin diharapkan pihak pengelola dan tamu hotel lebih meningkatkan kewaspadaan. Terlebih keberadaan Noordin hingga kini belum tertangkap.

Dengan demikian, semua elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa peledakan bom tidak kembali terjadi.

"Ini untuk antisipasi agar peristiwa peledakan bom dengan sasaran hotel sebagaimana yang terjadi di Jakarta tidak terjadi di sini," ujar Sri Handayani kepada wartawan, Selasa (28/7/2009).

Selain penempelan poster, pihaknya juga melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup di hotel berbintang lima tersebut. Dengan demikian, para tamu yang berasal dari dalam maupun luar negeri bisa lebih merasa aman dan nyaman.

Secara terpisah, General Manager hotel Lor In, Bambang Mintosih mengatakan, senang dengan bantuan pengamanan yang dilakukan kepolisian. Sebab, para tamu hotel yang sebagian memiliki agenda untuk melakukan kegiatan meeting dapat lebih tenang dan aman. Sedangkan secara internal, pihaknya juga semakin meningkatkan pengamanan menyusul aksi peledakan bom di dua hotel di Jakarta.

"Sebagai upaya preventif, kami juga melakukan pengamanan sesuai standar yang telah ditentukan. Seperti pemeriksaan terhadap siapa saja yang masuk dan memasang CCTV," ujar Bambang Mintosih.

Selain itu, alat-alat seperti metal detector dan mirror juga digunakan untuk mengantisipasi masuknya bahan peledak.

Putusan MA Tak Bikin PKS Keder

"PKS akan tetap punya jatah di parlemen dan kabinet sesuai kadarnya, karena hanya mereka yang setia berkoalisi dengan Demokrat," tegas pengamat politik universitas Parahyangan Adrianus Harsawaskita kepada INILAH.COM, Senin (27/7).

Adrianus menceritakan ada kader dari salah satu parpol pendukung SBY-Boediono yang ternyata merapat ke pasangan capres cawapres lain. Ada beberapa PAN seperti Drajat Wibowo yang merapat ke Jusuf Kalla. Sedangkan PKS tidak ada kader-kadernya yang 'berpindah'. Partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit tidak mengkhianati kadernya sendiri.

"Koalisi akan menjadi formal, akan ada pembagian jabatan di parlemen, memang bukan suatu yang akademik dan bisa diterima. Tapi kalau hanya merapat, di sini pada awalnya tidak baik, selama ini dalam tanda petik tidak loyal ke SBY," jelasnya.

Di samping itu, jika dilihat dari perolehan suara pemilu legislatif, PKS menempati urutan kedua setelah Partai Demokrat. Tentunya, pengurangan kursi DPR akibat putusan MA bisa mempengaruhi perolehan kursi menteri di kabinet mendatang. "Iya itu pasti, menurut saya SBY butuh berhubungan dengan mereka. Ada 24 partai yang harus dibagi- bagi jatah," pungkasnya.

Kursi PKS Cs Berkurang, PD Senang

"Keputusan MA itu sebenarnya sah-sah saja. Ya kita senang karena kursi kita kebetulan jadi bertambah. Tapi kita kasihan sebenarnya dengan partai-partai koalisi kita yang kehilangan banyak kursinya itu," ujar Ketua DPP PD, Ruhut SItompul kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Ruhut, saat ini Demokrat belum membahas sama sekali persoalan putusan MA yang telah merugikan tiga parpol mitra koalisinya itu. Pembahasan baru akan dilakukan pada beberapa hari ke depan.

"Kalau sekarang itu kita masih lihat perkembangannya. Yang patsi kita menghormati putusan MA itu, kalu dari Pak SBY semuanya menyerahkan ke tim hukum. Beliau tidak mau mencampurinya," ungkap caleg Demokrat terpilih yang akan duduk di Komisi III ini.

Ruhut menilai, dari segi hukum putusan MA sebenarnya tidak bermasalah. Karena ketidakpuasan hukum atas hasil pemilu itu sebenarnya tidak hanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tapi juga bisa diajukan ke MA, seperti yang dilakukan caleg Demokrat Zainal Maarif ini. [mut]

PKS Bakal Kehilangan Jatah Menteri?

Pengurangan jumlah kursi koalisi SBY, menurut pengamat politik LIP M Nur Hasyim, akan berpengaruh pada jumlah jatah menteri. Dan posisi Partai Demokrat akan semakin kuat untuk menentukan susunan kabinet.

Ditambah, pertemuan Boediono dan Megawati beberapa waktu lalu, diprediksi bukan hanya silaturahmi biasa. Nur Hasyim menduga terkait membangun pemerintahan, sebab sikap Mega relatif lunak ketika ditemui Boediono.

"Pertemuan Boediono dengan Mega kalau membicarakan kursi untuk PDIP, itu sangat memungkinkan beralih ke PDIP," kata Nur Hasyim menjawab pertanyaan kemungkinan jatah menteri PKS ke parpol lain, Senin (27/7).

Namun apakah nantinya PDIP atau Megawati akan tergiur dengan tawaran kursi tersebut, Nur Hasyim tidak berani memprediksi. "Inikan (pertemuan Boediono-Mega) masih tertutup, jadi harus diungkap dulu ke publik," imbuhnya. [ana]

PKS Kehilangan 7 Kursi Parlemen?

"Ini kita baru merujuk dari data Cetro yang di cek ke data PKS. Nama-nama yang terancam gagal ke DPR itu antara lain mantan presiden PKS sewaktu masih bernama PK, Pak Almuzammil Yusuf dari Lampung II. Ada juga Anshori Siregar dari Sumut dan Mustafa Kamal di Sumsel I," Ujar Ketua Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (27/7).

Selain itu, sambungnya, ada juga Refrizal dari Sumbar II, Sugiyono dan Matri Agung dari Jawa Tengah. Selain berkurang, sebenarnya di beberapa dapil, ada juga caleg PKS yang tadinya tidak lolos malah jadi lolos akibat putusan MA itu.

"Seperti Pak Untung Wahono dari Jabar III, tadinya kan dia tidak lolos, tapi karena putusan MA ini bisa jadi lolos. Jadi sebenarnya yang kita hitung itu PKS kehilangan kursi mencapai belasan. Tapi karena karena di beberapa ada yang berkurang dan ada yang bertambah, totalnya tetap 7," jelasnya.

Mabruri mengungkapkan, dari kroscek yang dilakukan PKS, hanya 30% dapil yang perolehan kursinya tidak mengalami perubahan. Sementar 70% lagi berubah ada yang bertambah dan ada yang berkurang hingga mencapai belasan kursi.

"Bila KPU melaksanakan putusan MA, maka kursi PKS yang hilang yakni dari wilayah Sumatera ada 4 kursi, Jawa Barat 5 kursi, Jawa Timur 5 kursi, Jawa Tengah 5 kursi, Kalimantan Timur ada 1 kursi, Sulawesi ada 2 kursi. Karena itu kami mendesak agar KPU memberlakukan putusan MA itu untuk Pemilu 2014 saja," pungkasnya. [mut]

PKS, PPP, dan PAN dalam Bahaya!

Para pengamat politik Islam menilai partai-partai Islam harus segera memperbaiki program dan kepemimpinannya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pada Pemilu 2014 mendatang partai-partai Islam akan ditinggalkan pendukungnya.

“Kalau tidak diperbaiki, dukungan suara kepada mereka akan turun atau hilang sama sekali,” kata guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bahtiar Effendi.

Bahtiar menilai, hingga saat ini belum ada figur yang dapat diunggulkan dari partai-partai Islam. Program-program yang diusung partai Islam masih bias dan hak tawar mereka pun masih rendah.

Pada pemilu ini saja, mayoritas partai Islam mengalami penurunan suara. Penurunan tersebut juga dialami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki basis massa yang besar dan solid.

Partai-partai Islam masih jauh dari memuaskan, sama dengan demokrasi kita kini. Walau sering mendapat pujian dan dianggap sebagai negara demokratis, dalam 10 tahun terakhir perkembangan demokratisasi di Indonesia belum terbilang menggembirakan.

“Coba lihat apakah demokrasi yang ada sudah sesuai dengan subtansi, apakah prosedur yang kita lalui telah melewati berlangsung jujur, adil, dan bermartabat?” tanyanya.

Kondisi ini diperburuk dengan kinerja KPU yang sangat buruk dan DPT yang kacau. Sehingga publik menilai KPU gagal dan demokrasi dijadikan tumbal.

“Harus diakui Pemilu 2004 lalu jauh lebih baik dari Pemilu 2009 ini. Pada Pemilu 2004 lalu permasalahan daftar pemilih tetap tidak sekompleks saat ini,’” kata pengamat politik Arie Sudjito dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Partai-partai Islam juga harus mampu menyerap aspirasi kaum muda dan kaum radikal, agar mereka bisa berkiprah di arena demokrasi guna mengikis terorisme. “Kaum Muslim yang nihilis dan frustasi memerlukan kanal politik untuk bisa berperan dalam kehidupan social, sehingga tak hampa makna dan terus kecewa,” kata Abas Jauhari, dosen Sosiologi UIN Jakarta.

Jika partai-partai Islam itu bersikap business as usual, maka akan terperosok ke dalam zona merah berbahaya, yakni ditinggalkan umat dan jadi marginal. [

PKS Cs Kehilangan Masa Depan

Habis jatuh tertimpa tangga. Demikian peribahasa yang pas untuk menggambarkan kondisi partai politik Islam dalam Pemilu 2009 ini. Dalam hajatan demokrasi lima tahunan ini, parpol Islam nyaris tak memiliki gigi. Dalam pemilu legislatif, mayoritas partai Islam anjlok. Setidaknya hanya PKS yang stabil dengan meraih 7,88% suara. Selebihnya turun, yaitu PAN 6,01%, PPP 5,32%, dan PKB 5,34%.

Paskaputusan MA, komposisi perolehan suara partai Islam dikonversikan dengan kursi DPR juga turun drastis. Suara partai Islam kian rendah dibanding sebelum turunnya putusan MA. PKS berkurang tujuh dari sebelumnya 57 kursi. PAN menjadi 28 dari sebelumnya 43 kursi, dan PPP menjadi 21 dari sebelumnya 37 kursi. Hanya PKB yang tidak mengalami penurunan dari imbas putusan MA, justru PKB mengalami kenaikan kursi dari 26 kursi menjadi 29 kursi.

Situasi ini jelas menjadikan posisi tawar partai Islam semakin rendah dalam setting agenda untuk kepentingan konstituen. Agenda yang mereka sebut dengan agenda keumatan sepertinya akan semakin sulit terealisasi dengan komposisi jumlah anggota parlemen yang kian tidak signifikan. Praktis, kekuatan partai Islam semakin tergerus oleh kekuatan partai nasionalis.

Kondisi ini jelas membuat kekhawatiran partai politik Islam. Di samping akan berimplikasi tidak kecil dalam konstelasi politik nasional, putusan MA tak ubahnya lonceng kematian partai Islam dalam Pemilu 2014. Hal ini pun sepertinya diasadari oleh aktivis partai Islam.

Menurut Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri, pihaknya berharap keputusan MA berlaku pada 2014, bukan pada Pemilu 2009 ini. “Kita telah konsultasikan dengan pakar-pakar hukum kita, ternyata aturan MA ini tidak berlaku surut. Untuk itu putusan MA bisa dilakukan tidak pada Pemilu 2009,” ujar Ketua PKS Ahmad Mabruri, di Jakarta, Senin (27/7).

Selain karena tidak berlaku surut, Mabruri menyebutkan pelaksanaan putusan MA akan berdampak langsung kepada partai politik yang dipangkas kursinya. “Kalau putusan itu dijalankan sekarang, maka dikhawatirkan mengganggu politik nasional. Terutama bagi parpol yang mengalami pemangkasan kursi signifikan akan menimbulkan gejolak internal,” akunya.

Lebih dari persoalan internal partai politik, bagi peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi, putusan MA akan semakin membuat rendah posisi tawar partai Islam, baik dalam koalisi di eksekutif maupun koalisi di parlemen. “Partai Islam semakin terdegradasi,” cetusnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (27/7).

Ia pun memprediksikan, untuk jangka pendek, putusan MA akan berpengaruh dalam pembagain kursi kabinet SBY-Boediono. Apalagi dalam Pilperes 2009 lalu, tak satupun pasangan capres-cawapres mereprsentasikan kekuatan partai Islam.

Putusan MA seperti memberi sinyal lonceng kematian partai politik Islam di Indonesia. Karena, paska putusan MA suara partai Islam jelas terpangkas signifikan. Implikasinya pun tidak kecil. Agenda keumatan yang selama ini menjadi jualan partai Islam terancam sulit diseksekusi dengan kekuatan partai Islam yang semakin tak signifikan.

Jika tak memperluas dukungan ke kalangan kelompok nasionalis, mimpi bagi partai Islam dalam mengusung agenda keumatan pasti sirna. Burhan menyarankan, kondisi saat ini harus direspons secara sigap oleh aktivis partai Islam maupun tokoh Islam, terkait masa depan partai politik Islam.

Burhan menyebutkan sedikitnya terdapat empat agenda mendesak yang harus dilakukan oleh partai Islam. “Reorientasi partai Islam, reposisi partai Islam, regenerasi kemepimpinan, dan rekonsolidasi kekuatan Islam,” ujarnya.

Ia memprediksikan, pada akhirnya partai Islam akan melakukan gabung secara ilmiah ataupun melalui electoral engineering. Di atas semua itu, putusan MA yang bernuansa distrik ini tak ubahnya menjadi lampu kuning bagi partai tengah ke bawah untuk melakukan iniovasi politik terkait masa depan partai. Jika tak direspons serius, partai politik menengah yang didominasi partai Islam tinggal menunggu waktunya untuk tutup buku