30 POLITISI BEREBUT MENJADI KETUA HAK ANGKET CENTURY

30 anggota DPR dari 9 fraksi mengincar kursi ketua panitia angket Bank Century.

Namun yang paling berpeluang adalah dari dari Fraksi PDIP sebagai inisiator, dan Fraksi Partai Demokrat sebagai partai terbesar di DPR.

Soal siapa orangnya, masing-masing Fraksi memang belum menentukan jagoannya ber­ga­bung dalam panitia angket. Tapi yang jelas, Fraksi-fraksi di DPR be­rupaya masuk di jajaran pim­pinan.

Ini berarti 30 anggota DPR yang bakal bergabung dalam pa­nitia angket berupaya menjadi pim­pinan dalam mengusut tuntas aliran dana talangan Bank Cen­tury sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengamat politik dari Univer­sitas Indonesia (UI) Boni Har­gens mengatakan, rencana Partai Demokrat untuk men­du­duki kursi ketua hak angket Bank Century dinilai telah melanggar moral dan etika politik.

“Memang tidak ada aturan yang melarang Fraksi Demokrat untuk memimpin hak angket. Tapi karena ikut bergabung bela­ka­ngan tentu tidak pas menjadi ketua. Sebab, akan menimbulkan per­tanyaan, apalagi sebagai partai pe­merintah,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, sebaiknya kursi ketua diberikan kepada inisiator penggunaan hak angket Century.

‘’Jangan sampai masuknya Fraksi Demokrat hanya meng­gem­bosi jalannya proses hak ang­ket,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dibuat mekanisme sidang secara terbuka agar publik bisa menyak­sikan dan mengawasinya secara langsung.

Sementara pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Alfan Alfian mengatakan, hak angket ini hendaknya bisa mencari tahu siapa yang ber­tang­gung jawab terhadap kucuran dana talangan itu.

‘’Yang penting bagaimana hak angket itu bisa dijalankan sebaik mungkin. Jadi, diberikan publik un­tuk mengawasinya,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

Dikatakan, yang pas memim­pin hak angket adalah fraksi inisiator, bukan fraksi yang ikut belakangan.

‘’Tidak harus fraksi terbesar di DPR yang memimpin. Sebab, pemilihan hendaknya dilakukan ber­dasarkan musyawarah mu­fakat. Jangan sampai voting,” tuturnya.

‘’Waspadai Penumpang Gelap Deh...’’
Bambang Soesatyo, Anggota Fraksi Golkar

Masuknya Fraksi Partai Demokrat sebagai gerbong ter­akhir mendukung hak angket Bank Century perlu diwas­padai.

“Waspadai penumpang gelap deh yang naik di tikungan ter­akhir,” kata pengusul dari Frak­si Partai Golkar, Bambang Soe­satyo, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, pihaknya juga sudah mendengar kalau Fraksi Partai De­mokrat akan melakukan ma­nuver dan lobi-lobi politik un­tuk menggolkan partai pe­me­nang pemilu ini menjadi ketua hak angket dengan cara melobi fraksi-fraksi koalisinya.

“Saya menentang upaya-upaya yang dilakukan fraksi De­mokrat untuk mengincar po­sisi ketua panitia hak angket. Hal itu tidak tepat, masa yang mun­cul belakangan yang me­mimpin,” kata Bambang.

Dia khawatir kalau dipimpin Demokrat, kinerja hak angket tidak akan mencapai target, yakni mengejar “penikmat” bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun itu.

‘’Dikhawatirkan terjadi peng­gem­bosan. Itu risikonya kalau salah mimpin hak angket, nanti alirannya cuma sampai nasabah saja, tidak sampai ke penikmat-penikmatnya,” ujarnya.
Dikatakan, Fraksi Partai Golkar mendukung fraksi PDIP yang menduduki kursi pim­pinan hak angket Bank Cen­tu­ry. Sebab, kemungkinan peng­gem­bosan lebih kecil. Apalagi PDIP meru­pakan inisiator penggunaan hak angket.

“Kami memang belum mem­ba­hasnya sesama partai ini­siator, namun secara kebatinan, kami sepakat agar PDIP yang me­mim­pin,” tandasnya.

’’Tidak Ada Masalah Siapa Pun Jadi Ketua’’
Marwan Ja’far, Ketua Fraksi PKB DPR

PKB tidak masalah mengenai mekanisme pemilihan ketua pansus hak angket Bank Century, apakah melalui sistem pro­por­sional, voting atau musyawarah mufakat.

Hal itu dikatakan ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Ja’far ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. “Kami tidak masalah siapa pun jadi ketua, kami enjoy aja tuh,” katanya.

"Nggak Ngurusin Soal Pimpinan’’
Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR

Ketua Fraksi Partai Keadilan Se­jahtera (FPKS) Mustafa Ka­mal, mengatakan, pihaknya fokus kepada substansi pembahasan materi hak angket Bank Century.

“Nggak ngurusin soal pim­pinan,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, FPKS akan mengawal angket Bank Century supaya pembahasannnya menjadi tajam dan dalam, sehingga rekomendasi yang dihasilkan mempunyai nilai dan berisi.

Mustafa menjamin, angket Bank Century ini tidak akan ma­suk angin. Alasannya, pimpinan ang­ket Bank Century sifatnya ko­legial. “Jadi antara pimpinan satu de­ngan yang lain, selain saling me­ngingatkan dan saling me­ngawasi,” katanya

Yang terpenting, lanjutnya, putusan pimpinan angket Bank Century itu, tergantung dari persetujuan anggotanya. “Jadi pim­pinan tidak bisa seenaknya. Ada mekanismenya,” katanya.

‘’Semua Anggota Fraksi Berhak’’
Anas Urbaningrum, Ketua Fraksi Partai Demokrat

Ketua Fraksi Partai De­mokrat DPR, Anas Ur­ba­ningrum mengaku enggan ber­spekulasi terkait kemungkinan fraksinya akan menjadi ketua hak angket Bank Century.

“Semua anggota fraksi di DPR berhak untuk memimpin hak angket. Jadi, tidak ada yang salah kalau ada yang ber­cita-cita memimpin Pansus,” katanya di Gedung DPR, be­lum lama ini.

“Sekarang saja Pansusnya belum terbentuk, anggotanya juga belum ada. Paripurna baru tanggal 1 (Desember). Jadi, sabarlah, akan ada pimpinan nanti,” ujarnya.

Anas menolak dikatakan keikutsertaan Fraksi Demokrat mendukung Angket Century bagian dari upaya “menjaga” Wakil Presiden Boediono.

Dia mengatakan, Demokrat belum mempersiapkan berapa anggota fraksinya yang akan masuk sebagai tim atau malah menjadi ketua. Bila Pansus sudah terbentuk, tentunya Demokrat akan memper­siap­kan orang-orang terbaiknya.

‘’Demokrat Jadi Wakil Saja’’
Gayus Lumbuun, Inisiator Hak Angket Century

Salah satu inisiator hak angket Century dari FPDIP Gayus Lumbuun secara gam­blang menegaskan pihaknya yang lebih tepat memimpin hak ang­ket Bank Century. Sebab, men­jadi lokomotif pengajuan hak angket di parlemen.

“Tidak tepat jika Fraksi Par­tai Demokrat memimpin pa­nitia angket. Karena kami ada­lah penggagas, secara etik yang punya gagasan yang menjadi ketua dong. Masak gerbong ter­akhir berada di depan sebagai pim­pinan panitia angket Century,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

Menurut Gayus, jika alasan asas proposional yang dipakai, itu tidak tepat. Azas propo­sio­nal hanya untuk mengatur jum­lah anggota. “Sedangkan untuk pim­pinan tidak diatur,” katanya.

Karena PDIP sebagai peng­ga­gas, kata dia, relevansinya un­tuk ketua angket dari frak­sinya. “Kalau Demokrat jadi wakil saja,” katanya.

‘’PDIP Yang Mimpin’’
Ahmad Muzani, Anggota Fraksi Gerindra

Yang memimpin hak angket Bank Century hendaknya dari fraksi inisiator, bukan dari fraksi yang ikut terakhir.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Mu­zani, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Sekjen Partai Gerindra itu, supaya per­ma­salahan ini bisa selesai secara tun­tas sebaiknya hak angket dipimpin PDIP sebagai ini­siator.

“PDIP yang mimpin dong. Kami tolak sistem pro­por­sionalitas dalam pemilihan pim­pinan hak angket,” katanya.

Dia juga menilai, keinginan Frak­si Demokrat untuk men­duduki kursi ketua merupakan hal yang wajar karena sebagai partai pemerintah.

“Lakukan Secara Voting’’
Sugiyanto, Pengamat Parlemen

Mekanisme pemilihan ke­tua hak angket Bank Century se­baiknya dilakukan secara vo­ting, bukan dengan asas pro­posional.

Hal ini disampaikan oleh pe­merhati parlemen, Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Lakukan secara voting, daripada ribut-ribut terus siapa yang jadi ketua,’’ katanya
Kalau menggunakan sistem proposional, lanjut Direktur Eksekutif Masyarakat Peman­tau Kebijakan Eksekutif dan Le­gislatif (Majelis) itu, me­matikan demokrasi.

“Sistem proporsional hanya akan menguntungkan fraksi Demokrat saja, sebab jumlah me­reka yang terbanyak. Pa­dahal mereka masuk terakhir,” katanya.
Menurut dia, fraksi De­mokrat mempunyai kepen­ti­ngan untuk menduduki jabatan ke­tua hak angket Bank Century, karena tak ingin berujung pada pamakzulan.

‘’Jangan-jangan Mau Mengamankan’’
Lili Romli, Pengamat Politik Dari LIPI

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan In­donesia (LIPI), Lili Romli me­ngatakan, hak angket sebaiknya jangan dipegang Partai De­mokrat demi menjaga ob­jek­tivitas.

“ Awalnya Partai Demokrat tidak tertarik, tapi belakangan ber­gabung. Itu membuat publik me­nyimpan tanda tanya, ini ada apa, jangan–jangan mau me­ngamankan seseorang,” ujar­nya, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, ketua sebaiknya dipimpin PDIP karena meng­ga­gas hak angket. Apalagi PDIP adalah partai di luar pe­me­rintah, sehingga ada keper­cayaan dari publik,” ucapnya.

“Penggunaan hak angket bukan menjatuhkan peme­rin­tahan, tapi mencari siapa yang bertang­gung jawab terhadap dana ta­la­ngan Bank Century,” tuturnya.

‘’Demokrat Nggak Pas Pimpin Hak Angket’’
Iqbal Alan Abdullah, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR

Fraksi Partai Hanura DPR menolak pemilihan ketua hak angket Bank Century dilakukan berdasarkan sistem proforsional.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Iqbal Alan Abdullah, k­epada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi VII DPR itu berharap agar hak angket Bank Century dipimpin kader partai-partai inisiator dan penggagas penggunaan hak angket tersebut.

“Jika digunakan sistem pro­posional maka yang men­jadi ketua adalah Partai Demokrat, pa­dahal mereka bukan peng­ga­gas, tapi ikut belakangan. Jadi, Partai Demokrat nggak pas pim­pin hak angket itu,” katanya.

Menurut Iqbal, Hanura me­ng­inginkan salah satu pim­pinan hak angket Bank Cen­tury. Sebab, partainya meru­pakan salah satu inisitor dan penggagas.

Saat ditanya apakah sudah ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi penggagas menge­nai ketua hak angket, Iqbal mengatakan, belum ada pembicaraan soal itu.

‘’Waktu dekat ini akan dibicarakan. Kami tetap meng­usulkan agar ketua tetap di­pegang fraksi inisiator,” tandasnya.