- Oleh Jusuf Kalla - 3 September 2009 -
-
Pendapat saya sejak awal solusi terhadap bank-bank bermasalah tidak dengan bail out karena sesuai pengalaman tahun 1998 sehingga merugikan negara sampai Rp 600 triliun dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hingga kini bahkan sampai 20 tahun mendatang rakyat harus membayar dengan bunga dan pokok sebesar Rp 60 triliun melalui APBN. Padahal, seharusnya kasus itu menjadi tanggung jawab pengawas bank yang ketat dari Bank Indonesia.
Masak orang merampok bank-nya pemerintah mesti bayar semua hal itu, tidak. Karena itu saya bilang tidak ada blanket garranty, yang ada a garranty a blanket artinya kalau kau berbuat salah masuk penjara, kita kasih selimut di penjara. Karena kalau itu semua dijamin maka ini orang berbuat salah, semua rakyat mesti yang bayar, kayak tahun 1998 yang lalu. Yang salah bank-nya yang bayar pajak, ini ketidakadilan yang luar biasa, yang bank-nya tenang-tenang di luar negeri, nikmati hidupnya.
Jangan terulang sama sekali kejadian ini. Karena itu pemerintah harus tegas untuk tidak akan membill-out apapun bank-bank yang rusak itu karena kita tidak mau ada BLBI jilid 2, kita tidak mau masuk dalam sejarah, sudah tahu salah mau bikin kesalahan ulang.saya tidak ingin rakyat ini menjadi korban hanya karena perbuatan segelintir orang di perbankan, tidak. Bertanggung jawab apa yang dibikin masing-masing. Pemerintah tidak usah mengambil alih tanggung jawab karena perbuatan beberapa orang. Yang berbuat yang bertanggung jawab. Tidak lagi seperti dulu. Silakan berbuat apa saja, merampok bank sendiri dan semua yang bayar rakyat semuanya, itu tidak boleh ada lagi, dan dari dulu saya tidak mau ada yang seperti itu. Itulah prinsip-prinsip pokok yang harus kita jalankan tegas untuk melihat perbankan ini dan ternyata itu tidak ada masalah perbankan kita, karena sebanarnya tidak ada masalah yang berat perbankan kita.
Untuk itu saya ingin mengatakan. Bailout BANK CENTURY itu sama sekali di luar pengetahuan saya, meskipun ada kesan bahwa MENKEU dan GUBERNUR BI waktu telah pernah menyampaikan kepada saya, namun yang mesti diingat, bahwa masalah Bank Century itu prosesnya saya tidak mengetahui dan tidak dilapori sebelumnya. Tapi dalam penjelasan Menkeu, seakan akan saya diberi tahu per tanggal 22 November 2008. jadi kronologis versi MENKEU 21 November 2008 diputuskan oleh KKSK, 22 November 2008 saya dilapori , 23 November 2008 pencairan dana ke Century. Padahal sebetulnya tidak. Saya baru dapat laporan tanggal 25 November 2008, setelah kejadian. Kenapa? tanggal 22 November 2008 itukan hari Sabtu dan saya tidak ke kantor waktu itu. saya kunjungan kerja ke Sunda Kelapa dan Cibinong (LIPI).
Saya terima Menkeu IBU ANI dan Gubernur BI (ketika itu) pak Boediono melaporkan tentang situasi bank century (tanggal 25 November 2008). Dan saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis, tapi itu perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yg dibawa ke luar negeri.
Karena itu maka saya bilang, Ke Boedino, “pak, penyelesaiannya Robert tantular harus ditangkap dulu karena kriminal dan perampokan”. Karena itu saya minta Gubernur BI Pak Boediono agar ini dilaporkan ke Polisi. Tapi jawaban BI, “Ini tidak ada dasar hukumnya.”
Karena itu terpaksa saya bilang, saya langsung instruksikan kapolri saat itu juga, saya telpon agar Robert Tantular dan direksi yg bertanggung jawab dalam 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam bisa melarikan diri. Harus. Dan syukur Polri pas, 2 jam ambil itu. Karena jam 7 malam dia laporkan itu. Jam 4 saya perintah, jam 7 pak kapolri bilang “Sudah pak. tangkap 5 orang.” Karena itu sudah aman. Itu kronologisnya.Saya koreksi kronologis Menkeu bahwa saya tahu setelah kucuran itu. Itu hak, LPS terserah, tapi saya tidak tahu sebelumnya. Tapi saya katakan dalam pertemuan itu, ini kriminal, ini perampokan, kenapa kita tolerir. Itulah kelemahan pengawasan BI di situ. Jadi benar menkeu bahwa ini kelemahan BI sebenarnya, yang terpaksa jadi tanggung jawab semuanya. Jadi ini bukan masalah krisis. Kenapa terjadi uang dilarikan. Kenapa obligasi bodong dibiarkan, menjadi aset bank century, akibatnya seperti itu.
Aku ingin Indonesia damai, adil dan sejahtera buat warisan anak cucu kita (A Ainut Tijar)
Sunday, 6 September 2009
Kasus Bank Century dan Kesalahan Masa Lalu
PKS mendukung penyelesaian kasus korupsi dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun melalui pansus di DPR
Ainut Tijar PKS mendukung penyelesaian kasus korupsi dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun melalui pansus di DPR. Partai ini berharap dengan adanya pansus, pengungkapan kasus ini bisa lebih clear. Menurut PKS, dengan semakin jelas siapa yang bert...anggungjawab atas kasus ini, maka kredibilitas pemerintahan SBY-Boediono akan tetap baik. INI ADA BETULNYA JUGA KAYAKNYA. UST TERUS SAMPAI TUNTAS....! hehehe..
7 jam yang lalu · · Suka / Tidak Suka · Lihat 33 KomentarSembunyikan Komentar (33)
Dodonk A Elmaduri
SEPAKAT SY DENGAN PKS... masak mau dibiarkan... sekarang kita buktikan pejabat mana yg gentel..... siapa yg salah siap mengembalikan dan kerangkeng....heee
7 jam yang lalu · Hapus
Yamafi Putra Segah
Harus
7 jam yang lalu · Hapus
Mustaqim Abdurrahman
Keledai aja nggak mau terposok di lubang yg sama...
Kenapa kasus bank terulang dan terulang lagi..
Bodoh ato sengaja yg berwenang.?
Kenapa kasus bank terulang dan terulang lagi..
Bodoh ato sengaja yg berwenang.?
7 jam yang lalu · Hapus
Dodonk A Elmaduri
maslahnya banyak oknumnya... masih pinter mncari celah tdk mungkin sekaligus dalam membersihkan air yg dah keruh.... biar jera ..usut kita liat yg tdk mau berubah satu persatu dipenjara....SBUY ja tdk bisa membela keluarganya sendiri...hee
7 jam yang lalu · Hapus
Syambas Bass
sengaja qim...buat THR di kampung..
7 jam yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
Pernyataan bang ainut dari kemaren termasuk pencitraan PKS ya?? Wah. .memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. . .
7 jam yang lalu · Hapus
Ahdiat Nurhan
Namanya Dunia politik he he he Tegantung Niatnya he he Kalo memang Berlian akan makin Bersinar Kalo memang Besi Makin lama nggak di jaga makin Bekarat he he
7 jam yang lalu · Hapus
Ahmad Mustofa
kayaknya pemerintah gak berani tuh usust sampe tuntas....bisa2 ketauan dong lari nya uang kemana?
7 jam yang lalu · Hapus
Syambas Bass
jelas dunk mas tisna, ketum nya PKS kan mas ainut
7 jam yang lalu · Hapus
Muhammad Balkini Nasution
Ya iyalah PKS mendukung diselesaikan di pansus, alna sebentar lagi yg menjadi anggota parlemen kan koalisi mereka, bisa aja kan mereka yg menjadi anggota pansusnya, selanjutnya buat skenario untuk membuat masalah ni selesai, kalo menurut saya lebih baik case ini langsung ditangani KPK aja kan di KPK gak ada SP3, kalo terlibat ya pasti di prodeo kan.
6 jam yang lalu · Hapus
Ahdiat Nurhan
he he ketahuan bukan pendukung SBY
6 jam yang lalu · Hapus
Muhammad Balkini Nasution
Ahdhat ; bukan gitu bro, pileg dan pilpres kemarin golput, gak ada yg didukung, gak ada yg kredibel ketiganya
6 jam yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Tisna : Aku menulis status ini terus menerus bukan karena dalam rangka pencitraan PKS, tapi aku sangat prihatin, kenapa BLBI terulang kembali? Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata orang orang itu dari dulu bodohin penguasa pinter sekali, mulai dari Edy Tansil, Joko Chandra dan sampoai yang sekarang. Padahal kalau ada orang pribumi mengajukan pinjaman... Baca Selengkapnya ke Bank dan memang mau digunakan modal usaha betulan susah bisa, tapi kenapa kalau mereka bisa sangat dipercaya? berarti memang betul2 kaya keledai bisa kecebur lubang berkali kali. hehehe...........
6 jam yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
@ syambas : sst. .bang ainut kok ketum. .beliau dah masuk majlis syuro' nya. . .hehe
@ bang ainut : saya kan cuma bercanda. . .mendinginkan diskusi yang sempat memanas. . .^,^
@ bang ainut : saya kan cuma bercanda. . .mendinginkan diskusi yang sempat memanas. . .^,^
6 jam yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Tisna : Memang begitulah Bang Syambas, emang PKS ada ketumnya? Kalau di Sukabumi ada kali. Bang Sambas tolong sampaikan ke Usep puasa puasa jangan bahas belut terus. hehehe............
5 jam yang lalu · Hapus
Daeng Wahidin
Pasti terulang lagi seperti kasus BLBI karena yang sipembuat kasus BLBI yang lama masih menjadi pejabat saat ini....kasian umat terlalu sering dibuat bodoh ma ulama dan umarohnya......Indonesia...indonesia....
5 jam yang lalu · Hapus
Nurdin Abdul Azis
tuntasn tnpa hrs ad kucurn dna donk bung,,, century bank mh dh tndak kriminal
5 jam yang lalu · Hapus
Nul Zulhadi
Repotnya Pemerintahan berikut nga ada JK, nga ada yg brani ambil tindakan, nga ada yg brani Jewer mentri. SBY bukan mengusut tuntas malah ada masalah dikubur. Emang 6,7 triliun sedikit. brapa pesawat Tni AU bs dibeli? ? Parah parah
4 jam yang lalu · Hapus
Muhammad Balkini Nasution
Nul zulhadi ; botul lah kata kau tu bah, apalagi parlemennya orang SBY semua, kasian umat dibodohin terus
4 jam yang lalu · Hapus
Junaedi Ochy
harus tuh, stiap ada penyimpangan mesti diusut tuntas..tas.tassss....
4 jam yang lalu · Hapus
Ilham Wijaya
Pertanda apa ini yaaa? Pemerintah Baru (Lanjutan) msh belum dilantik, tp kasus2nya sdh mulai pd muncul sementara alam jg sdh mulai tdk bersahabat???...tanda2 apa ini kawan????? Ayo kt renungkan bersama...sambil mohon ampun pada-Nya!!!!
3 jam yang lalu · Hapus
Ahdiat Nurhan
sekitar sejam yang lalu ·
paling paling yg ngangkat kasus ini jatah menterinya kurang ha ha pdhl bisa bisa kecipratan juga
PKS : KASUS BANK CENTURY MEREMBET KE MANA MANA
Ainut Tijar PKS menyatakan telah memiliki nama-nam deposan yang menikmati kucuran dana Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil audit itu sangat ditunggu-tunggu sebab dari situ akan kelihatan masalah di finansial Bank Century ini. Sedangkan m...asalah hukum menurut dia karena sifatnya interpretatif maka DPR akan menyerahkan ke fatwa Mahkamah Agung. JANGAN2 BENER KATA PAK JK, KASUS INI BISA MEREMBET KE MANA MANA.
17 jam yang lalu · · Suka / Tidak Suka
yah...bgiilah Indonesiaku... hiks...hiks... T_T.
“Kita sesalkan betul kenapa LPS dan Depkeu tidak transparan,” ungkap anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat di dalam diskusi bertemakan 'Di balik Kucuran Dana Bank Century' di rumah makan di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9/2009).
Andi menyatakan, dari dana bailout yang sudah dikucurkan pemerintah ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun.
“DPR cuma sepakati Rp 1,3 triliun, setelah bulan Januari tidak ada komunikasi dan tidak ada laporan apa-apa mengenai masalah ini, sampai rumor berkembang dan masuk ke DPR masih tidak ada juga ada pembicaraan detil,” ungkapnya.