Pemerintah AS tidak menyatakan China sebagai manipulator kurs mata uang. Namun, kurs yuan masih dianggap terlalu rendah dari nilai yang bisa diterima pasar sehingga Pemerintah China tetap diminta menaikkan lagi nilai tukarnya.
Menurut stasiun berita BBC, keputusan AS itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan di Washington DC pada Selasa waktu setempat. Menurut pemerintah AS, China belum bisa dianggap sebagai manipulator mata uang, yang bisa mengundang sanksi perdagangan dari AS.
"Otoritas China telah secara substansial mengurangi tingkat intervensi mereka dalam pasar kurs sejak triwulan ketiga 2011. China telah mengambil sejumlah langkah untuk melonggarkan kendali atas pergerakan modal, sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk menuju rezim kurs nilai tukar yang lebih fleksibel," demikian laporan Departemen Keuangan AS.
Namun, AS merasa bahwa pemerintah China perlu untuk menaikkan lagi nilai tukar yuan atas dolar dan beberapa mata uang utama lainnya. Selama ini, kalangan pebisnis di AS mengeluh bahwa produk mereka tidak bisa bersaing di pasar internasional lantaran harganya jadi lebih mahal dari produk buatan China.
Mereka curiga bahwa situasi itu akibat dari rendahnya kurs mata uang yuan atas dolar. Kurs yuan sejak 2005 dikendalikan oleh pemerintah China.
Itulah sebabnya kontrol pemerintah China atas kurs yuan sudah menjadi isu politik di AS setelah mendapat perhatian serius dari para politisi. Bahkan kandidat presiden yang kemudian kalah pemilu, Mitt Romney, selama berkampanye bertekad bahwa dia langsung menetapkan China sebagai manipulator kurs mata uang bila terpilih sebagai presiden AS.
Menurut kantor berita Reuters, AS pernah menetapkan China sebagai manipulator mata uang selama 1992 hingga 1994. AS menyatakan suatu negara sebagai manipulator kurs bila pemerintahnya ikut campur menentukan nilai tukar mata uangnya atas dolar di tingkat tertentu sehingga merugikan usaha negara lain, terutama AS.
No comments:
Post a Comment