Jurus Pemerintah Atasi Serangan Flu Burung Jenis Baru. Pemerintah melakukan biosecurity, depopulasi, vaksinasi dan migrasi

Memasuki 2013, pemerintah dihadapkan kesibukan baru, serangan flu burung jenis baru. Berbagai daerah dilaporkan sudah terserang flu burung, puluhan ribu unggas dimusnahkan di daerah tersebut.

Bergerak cepat, pemerintah mengaku mempunyai empat cara untuk menanggulangi penyebaran virus flu burung. "Empat langkah tersebut adalahbiosecurity, depopulasi, vaksinasi, dan pengaturan lalu lintas migrasi unggas," ujar Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis 10 Januari 2013.

Cara pertama adalah biosecurity, upaya pembersihan kandang unggas dengan disinfektan, agar steril dari virus flu burung. Cara ini membuat unggas tidak gampang terjangkit virus flu burung.

Langkah kedua adalah depopulasi. Pemerintah akan memusnahkan unggas-unggas yang terkontaminasi virus ini dengan cara dibakar. Langkah kedua menimbulkan konsekuensi, merugikan peternak kecil.

Untuk mencegah kerugian, pemerintah berencana untuk menghargai jumlah unggas yang mati. Pemerintah telah mengajukan anggaran sebesar Rp220 miliar untuk ganti rugi para peternak. Pemerintah, katanya, tidak mengganti rugi berupa uang, melainkan anak unggas agar peternak bisa kembali beternak.

Langkah ketiga adalah vaksinasi. Rusman mengklaim pemerintah telah menemukan vaksin flu burung jenis baru, clade 2.3. "Inilah Indonesia, kalau tertekan, otaknya jalan," katanya sambil berkelakar.

Namun, pemerintah masih kesulitan untuk mengembangkan dan memperbanyak vaksin tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menggandeng swasta untuk memproduksi vaksin terbaru. Jumlah unggas di Indonesia sekitar 47 juta ekor. Agar aman, Indonesia setidaknya membutuhkan vaksin sebesar 25 juta unit.

"Pemerintah punya lembaga untuk memproduksi vaksin flu burung ini, tapi kapasitasnya sedikit. Kita gandeng swasta untuk produksi vaksin sedikitnya 25 juta," kata mantan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pemerintah menggandeng swasta untuk memproduksi vaksin flu burung. Pemerintah saat ini membutuhkan 25 juta vaksin dan jumlah unggas di Indonesia mencapai 47 juta ekor.

Pemerintah akan merekomendasikan dan menunjuk langsung perusahaan memproduksi vaksin flu burung. Rusman berharap, produsen vaksin yang ditunjuk pemerintah merupakan Badan Usaha Milik Negara.

"Untuk riset dan memproduksi vaksin ini pemerintah telah menganggarkan Rp200 miliar. 25 Februari 2013, vaksin flu burung ini telah tersedia. Ini penting dijelaskan supaya masyarakat tenang," katanya.

Langkah terakhir adalah pengaturan lalu lintas migrasi. Rusman mengakui, langkah terakhir sulit, karena banyak burung liar bermigrasi dengan melintasi Indonesia. Peneliti saat ini sedang mengkaji, apakah flu burung di Indonesia terjadi karena endemik atau akibat migrasi burung liar.

"Tak kalah pentingnya adalah pengawasan perdagangan unggas antar pulau tersebut," katanya.

Libatkan intelejen dan TNI

Virus flu burung yang menyerang ganas di berbagai daerah di Indonesia membuat Badan Intelejen Negara (BIN) turun tangan. Mencari tahu, apakah ada indikasi flu burung merupakan bentuk bioterorisme, di tengah maraknya aksi teror di Indonesia.

Kepala BIN, Marciano Norman, menyatakan hingga saat ini intelejen belum menemukan indikasi flu burung yang sedang marak merupakan salah satu aksi teror. 

"Kita ikut pendalaman oleh kementerian terkait dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa itu menuju bioterorisme," katanya.

Lulusan akademi militer angkatan 1978 ini menyatakan bioterorisme di dunia sangat cepat dan tren peperangan ke depan lebih mengandalkan senjata biologis. "Namun, di Indonesia belum mengarah ke sana," katanya.

Sementara itu, pemerintah provinsi Kalimantan Barat mewaspadai penyebaran virus flu burung jenis baru yang marak di Tanah Air. Pemerintah provinsi itu menyatakan, untuk sementara tidak menerima kiriman unggas dari Pulau Jawa dan Malaysia.

"Kami tidak menerima unggas dari luar, baik itu dari negara Malaysia maupun Pulau Jawa. Karena itu sangat berisiko," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Abdul Manaf Mustafa, kepadaVIVAnews beberapa waktu lalu.

Abdul Manaf mengatakan, Dinas Peternakan Kalbar sudah berkoordinasi dengan petugas pos di perbatasan Malaysia. Monitoring ketat akan terus dilakukan untuk mencegah masuknya unggas dari negeri jiran itu.

"Kami akan tetap monitoring. Pengawasan peternakan dan kesehatan hewan ke sejumlah peternakan di wilayah ini, termasuk perbatasan itu. Kami bekerja sama dengan pengamanan perbatasan TNI (Pamtas), agar unggas tidak masuk dari Malaysia," ujar dia.

Menurut dia, sebenarnya Pemprov Kalimantan Barat telah melarang masuknya unggas dari luar daerah pada 2008 hingga kini. "Sudah berlangsung selama empat tahun, larangan belum dicabut untuk mengantisipasi penyebaran flu burung itu," kata Abdul Manaf.

Abdul Manaf mengklaim, hingga saat ini belum ditemukan kasus virus flu burung, baik yang disebabkan clade 2.1 maupun clade 2.3, di wilayahnya. "Untuk di Kalbar belum ditemukan kasus virus flu burung dan virus flu itik. Untuk saat ini aman," katanya.

Langkah cemerlang Kalimantan Barat ternyata tidak diikuti oleh daerah lainnya. Di kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dilaporkan, per 7 Januari 2013 telah ada 20.525 ekor itik yang mati. Melalaui tes cepat, itik yang mati positif flu burung. Belum diketahui virus tersebut merupakan cirus baru atau tidak.

Kasus virus flu burung mewabah di enam desa di lima kecamatan di daerah itu. Salah satunya adalah daerah peternakan terbesar di Desa Allesalewo, Kecamatan Panca Lautang, dan di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae.