Pelanggaran HAM atas Muslim Rohingya, Ini Sikap AS

Pemerintah Amerika Serikat mngatakan terus mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah Myanmar untuk membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami umat muslim Rohingya. Gayung bersambut, pemerintah Myanmar pun merespons positif desakan pemerintah AS itu. 

Menurut David Carden, Duta Besar AS untuk wilayah ASEAN, sudah ada beberapa pejabat AS di Myanmar. "Pemerintah Myanmar pun juga memahami bahwa ini merupakan permasalahan penting yang perlu didiskusikan," kata Carden ketika berkunjung ke Indonesia.

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi pengacara bagi perusahaan Lehman Brothers ini menjelaskan, keselamatan dan penegakan hak asasi kaum Rohingya adalah fokus utama pemerintah negeri Paman Sam. Selain itu akan ada banyak isu lain yang dibahas mengenai Rohingya dengan pemerintah Myanmar. 

"Permasalahan ekonomi yang dialami kaum Rohingya juga menjadi perhatian kami," ungkapnya. 

Dia menilai situasi di Myanmar sudah banyak mengalami perubahan. "Dan jika Anda menanyakan apakah deklarasi HAM ASEAN dapat melindungi kaum Rohingya, maka dengan tegas saya menjawab ya," tutur Carden. 

Dalam kesempatan itu Carden juga mengajak generasi muda Indonesia untuk ikut membantu mencari solusi bagi kaum muslim Rohingya. Caranya dengan terus membahas isu ini sehingga menimbulkan tekanan publik bagi pemerintah Myanmar untuk juga membuka pintu diskusi terhadap masalah ini. 

"Jika kalian terus mengungkit masalah ini, semoga rekan kami dapat mendesak pemerintah Myanmar," kata Carden. 

Di bulan November 2012, para pemimpin negara ASEAN menyepakati sebuah deklarasi HAM yang memuat 40 poin, antara lain menyangkut penegakan hak di bidang politik dan sipil, pembangunan dan keamanan.