Pasien Meninggal, Kartu Jakarta Sehat Tidak Siap?

Royatih harus menelan pil pahit karena Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak dapat menyelamatkan anaknya, Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Royatih menceritakan, bagaimana ia berjuang agar anaknya bisa sehat. Selasa 5 Maret 2013, Ana pulang dari sekolah mengeluh sakit perut. "Dia muntah-muntah," kata Royatih saat ditemui VIVAnews di kediamannya di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu 9 Maret 2013.

Awalnya Royatih hanya merawat anaknya di rumah. Dia memberi anaknya obat, namun Ana masih tetap muntah. Akhirnya dibawa ke bidan. Pukul 20.30 malam itu, Ana akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Firdaus dengan bermodalkan KJS.

Ana masuk ke ruang IGD RS Firdaus, dan langsung diinfus. Saat bertanya apakah RS tersebut menerima KJS, sang peawat hanya menjawab "Di sini yang terima KJS cuma pasien dengan penyakit paru-paru,"

Royatih akhirnya tetap memasukkan anaknya di RS itu. Ana langsung diinfus. Besoknya, perut Ana mulai kembung. Perawat lalu memasukkan alat dari hidung yang menurut Royatih untuk membuang kotoran. "Katanya ada infeksi di perut, karena makanan kotor," ujar Royatih.

Tak kunjung sembuh, Royatih lalu keliling RS di Jakarta Utara karena RS Firdaus tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi. Ana harus dirawat di ruang Itensive Care Unit (ICU).

Royatih mendatangi RS Islam Sukapura, RS Koja  RS Mulia Sari dan Rumah Sakit Tugu di Pelabuhan. Jawabannya yang ia dapat sama, ruangan ICU penuh dan tak ada kamar kelas III yang kosong untuk pasien KJS. Akhirnya, Royatih kembali ke RS Firdaus.

Setelah mengadu ke sejumlah pihak termasuk istri Ketua RT yang kemudian melapor ke anggota DPRD Jakarta, RS Islam di Sukapura akhirnya menerima Ana di ICU mereka dengan kondisi yang sudah memburuk. Tim dokter memutuskan untuk mengoperasi Ana karena ada infeksi di pencernaan. 

Namun, saat akan dioperasi pada Jumat lalu kondisi Ana melemah. Sabtu pagi, 9 Maret, Ana berpulang. "Anak saya nafasnya sudah tersengal-sengal. Semua alat-alat dipasang, dikasih alat bantu, tetap dipompa, tapi tetap tidak tertolong," kata Royatih.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, Kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi atau Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit-rumah sakit DKI Jakarta penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan puskesmas setelah diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para dokter pun khawatir pelayanan terhadap pasien menjadi tidak maksimal dengan lonjakan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin, mengatakan idealnya seorang dokter memberikan pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama 5 menit. 

Jakarta butuh rumah sakit pemerintah baru?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap. Ia berjanji KJS akan terus disempurnakan karena manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

"Tidak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau tidak ada KJS, ribuan orang yang akan menjadi seperti itu," ujarnya.

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini. Jokowi juga akan membuat Puskesmas beroperasi 24 jam agar dapat menampung pasien KJS yang ditolak RS karena penuh.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Jokowi tak segan akan mengancam rumah sakit rujukan KJS yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menerima masyarakat untuk berobat. Salah satu ancamannya adalah pemda DKI Jakarta tidak akan memberikan surat penambahan ruangan RS yang tidak bisa diajak kerjasama menyukseskan program KJS.

"Kami pemerintah punya power yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarJokowi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menjalankan sistem KJS karena ia telah memprediksi begitu program ini dilakukan maka akan ada lonjakan pasien. Ledakan pasien ini, katanya, tidak diimbangi oleh tenaga medis.

"Saya bukan membela rumah sakit, tapi memang ruangan rumah sakit penuh sedangkan tenaga medis tidak ada. Jika dibiarkan saja dirawat asal-asalan maka bisa satu rumah sakit bisa tertular," katanya saat dihubungi VIVAnews.

Solusi Jokowi yang akan mengurangi Kelas II untuk dijadikan Kelas III pun dirasakan tidak cukup. Jakarta, katanya, membutuhkan RS baru milik pemerintah. RS milik pemerintah saat ini sudah tidak cukup lagi menampung warga Jakarta yang semakin banyak.

"Sudah 10 tahun ini tidak ada RS pemerintah yang baru di tengah gagalnya program Keluarga Berencana (KB)," katanya.