PESAN FACEBOOK SAURIP KADI UNTUK SBY

UJUNG dari perseteruan Cicak vs Buaya adalah persoalan kepemimpinan dan pertanggungjawaban publik SBY sebagai Presiden. Siapapun tidak menghendaki SBY sebagai Presiden mengintervensi hukum. Tapi SBY tidak boleh ber-jaim ria seperti yang terjadi selama ini. Janganlah seolah-olah paling konstitusional, padahal untuk mengulur-ulur waktu. Alasan tak mau melanggar UU sesungguhnya jaim juga.

UUD dan turunannya tak lebih hanyalah alat (tool) untuk mencapai tujuan. Ia bikinan kita-kita juga, bahkan sebagian sudah berpulang mendahului kita. Maka jangan kita terbelenggu oleh aturan itu sendiri. Kalau tak ada udang di balik batu, tinggal jelaskan kepada publik atas sikap yang diambilnya. Walaupun nabrak aturan sekalipun, demi kepentingan yang besar, semua pihak juga akan memaklumi.

SBY sendiri sebagai petinggi ABRI kan pernah tidak taat terhadap konstitusi. Jadi lucu kalau kini seolah paling kontitusional. Di awal reformasi kok SBY tidak angkat senjata untuk membela Pak Harto dan UUD ‘45. Bukankah UUD 45 (naskah asli) dan UU 20/1982, bahkan Sumpah Prajurit mengamanatkan setia kepada pemerintah dan UUD ‘45 (naskah asli). Kok semua diam, bukankah saat itu aturan tersebut masih sah....!!!

SBY bukan orang bodoh. Tidak baik juga kalau pura-pura bodoh. Publik tahu kok, semua gonjang ganjing ini untuk menutup borok yang kini sudah menebar bau busuk kemana mana. Memang bukan SBY sendiri yang merekayasa. Tapi para pembantu yang merasa terpanggil untuk menyelamatkan rezim dan dirinya sendiri, tidak diperintah pun akan gerak sendiri.

Mengapa...? Yaaa karena ilmunya hanya itu, mereka lupa negeri ini sudah masuk era demokratisasi, bukan otoriter lagi. Dengan penyesatan di awal lintasan kasus. Maka aliran cerita selanjutnya, berubah jadi kebenaran yang berproses secara alami. Para penyidik dan aktor-aktor di episode berikutnya, tegasnya seluruh "pemain" berapapun jumlahnya termasuk Kapolri dan Jaksa Agung pun merasa semua ini orisinil, bukan rekayasa.

Persoalan yang mendasar adalah "beyond" gonjang ganjing ini ada apa? Ketika KPK mencium korupsi IT di KPU, maka tangan-tangan kekuasaan harus bergerak menyelamatkan negara. Karena kasus tersebut bisa merembet kemana mana. Bisa membatalkan Pemilu. Maka Antasari harus di korbankan. Ketika Bank Century hendak diendus KPK, maka Bibit dan Chandra harus dibikin kasus. Mengapa? Kembali lagi karena persepsi mereka menempatkan kasus tersebut bakal membahayakan negara.

Tangan kekuasaan gaya Orba, memang tidak membedakan antara Negara dan Pemerintah. Ketika penyesatan sudah sempurna terjadi, dengan memanfaatkan kondisi yang ada (kelakuan Antasari sendiri dan maraknya markus), perseteruan menjadi terbuka. Bukan Polri salah. Tetapi tidak etis dong, Polri yang bukan pengawas KPK harus berbuat layaknya lembaga yang membawahi KPK.

Hidup ini ada fatsun. Mengapa mereka mau berbuat begitu? Karena kepentingan kekuasaan dan dirinya juga punya borok. Dari figur Kapolri saja ekornya jadi panjang. Pengangkatan BHD sebagai Kapolri tidak bisa lepas dari statsnya sebagai adik seorang Tri Tamtomo pensiunan Mayjen TNI mantan Dan Brigif yang menyerbu Kantor PDI (kasus 27 Juli), dimana SBY sebagai Kasdam Jaya yang penyiapkan pasukan termasuk latihan dan peluru tajam yang dibawa prajurit.

Hampir pasti bukan BHD sebagai Kapolri yang jadi aktor dalam kasus Cicak Vs Buaya. Tapi maraknya markus dan loyalitas karena kepentingan inilah yang jadi biang kerok persoalan di republik ini.

Lebih parah lagi ketika merit sistem di tubuh Polri (dan semua jajaran birokrasi dan juga TNI) kini hanya jadi pajangan semata. Ketika Budiono sang Gubernur BI dipilih jadi Wapres dan Sri Mulyani kemudian kembali dipasang sebagai Menteri Keuangan maka semuanya kini menjadi gamblang.

Walau awalnya, SBY lebih sreg
Sri Mulyani menjadi Gubernur BI, publik sudah tahu, arahnya. Publik juga tahu ada apa di balik penundaan pensiun seorang Darmin Nasution dan Anwar Supriyadi.

Proses politik segera sampai pada kondisi hitam putih. Boleh saja dalam banyak kasus SBY dengan jaim yang isinya juga kebohongan dan lempar tanggung jawab selalu bisa lolos. Lihat kasus Porong. Ada 36 ribu rakyat jadi korban lumpur, dan seolah ini bukan tanggung jawab negara. SBY pilih tega terhadap puluhan ribu, hanya untuk melindungi seorang Ical yang menteri kala itu. Seolah negara tak berfungsi lagi.

Kali ini SBY sulit untuk mencari kebohongan untuk menutup kebohongan tentang perampokan uang rakyat dalam kasus Bank Century. Rasa keadilan telah tersentuh, hukum direkayasa. Solusi cerdas dan murah sesungguhnya mudah untuk dikerjakan. Kembali sebagai Ksatria, mintalah maaf kepada Rakyat bahwa dirinya teledor, hentikan perseteruan Cicak vs Buaya. Ganti Kapolri dan Jaksa Agung. Beri mereka jabatan dutabesar. Dan, menyilahkan KPK untuk tuntaskan kasus Bank Century, tak peduli siapa pun. Begitu saja kok repot.

Salam, Saurip Kadi

Ps. Pesan Facebook Saurip Kadi dimuat Rakyat Merdeka Online atas seizin penulis.