GAWAT DARURAT KARTU JOKO WIDODO

Ratusan orang memadati lobi Rumah Sakit Tarakan, Jalan Kyai Caringin, Jakarta  Pusat, Kamis pagi, 14 Maret 2013. Mereka menanti giliran berobat. Wajah-wajah pucat itu  penuh harap nama mereka segera dipanggil. Bersyukurlah bagi yang datang sejak pagi buta dan sudah mendapatkan nomor urut. Buat yang belum, mereka harus rela mengantre di meja pendaftaran. Itu pun belum pasti kebagian berobat.    

Noviana, warga Kalideres, adalah salah satu "yang beruntung". Saking takut kehabisan jatah berobat kalau kesiangan, dia pun berangkat dari rumah pukul tiga pagi. Novi sakit paru-paru dan dia mengandalkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk menyehatkan alat  bernapasnya itu. KJS adalah salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  yang digadang-gadang bakal menjadi jalan keluar buat warga tidak mampu untuk berobat secara gratis.  

Novi, 37 tahun, mengaku rutin datang ke RS Tarakan tiap 10 hari. Tidak masalah baginya mengantre sampai 12 jam, selama dia bisa berobat tanpa mengeluarkan uang. "Yang namanya  gratis kita sabar aja. Yang penting saya dapat obat. Kalo nunggu kelamaan, ya tinggal  tidur," kata dia, nrimo. 

Prosedur berobat pemegang KJS memang berbeda dengan pasien umum. Kaum ini harus  mendaftar lebih dulu di sebuah buku yang disiapkan oleh petugas keamanan rumah sakit. 

Barulah kemudian mereka mendapat nomor urut dan menunggu dipanggil, niscaya berjam-jam  kemudian. 

Nasib pasien rawat inap KJS lebih mengenaskan lagi. Yang sakit parah sekalipun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kamar tidak selalu tersedia. Pemegang KJS mendapat  fasilitas rawat inap gratis di kamar kelas III. Diceritakan Kokom (52), warga  Cengkareng, hingga tiga hari adiknya yang sakit jantung tertahan di Instalasi Gawat  Darurat karena tidak ada kamar kosong di ruang kelas III. Saat ditemui VIVAnews Rabu  siang kemarin, Kokom bersama tiga anggota keluarganya sedang berbaring di atas tikar  yang dia hamparkan di halaman rumah sakit. 

Kokom terpaksa bermalam di situ karena adiknya, Maksum (31), belum mendapat bangsal. 

Toh, Kokom masih bersyukur. Sebab, begitu tiba, adiknya langsung ditangani. Jadi, tidur di pelataran rumah sakit pun jadilah. "Namanya juga gratis, yang penting adik saya sudah  ditangani," ujar Kokom, bersyukur. 

Sejak KJS digulirkan, warga Jakarta yang sakit berbondong-bondong mendatangi rumah sakit. Akibatnya, jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah meningkat drastis. 

Peningkatan signifikan salah satunya terjadi di Rumah Sakit Tarakan itu. Menurut petugas keamanan RS Tarakan, Didi Suryadi, beberapa bulan lalu warga yang berobat belum seramai  sekarang. Tidak ada calon pasien yang antre sejak dini hari. 

Kepala Bidang Pelayanan RS Tarakan, Theryoto, menyebut dalam sehari ada sekitar 1.000  sampai 1.200 pasien yang datang berobat membawa KJS. Dari total 350-420 pasien rawat  inap per hari, 90 persen di antaranya menggunakan KJS. Lonjakan terjadi mulai November  lalu saat KJS mulai dibagikan. 

Fenomena ini kontras dengan program kesehatan sebelumnya, yaitu Jaminan Kesehatan Daerah  (Jamkesda). Ketika itu, pasien yang datang berobat menggunakan kartu itu hanya sekitar  700-800 orang per hari. Apa sebab warga lebih memilih KJS dibanding Jamkesda? 

"Karena KJS ini persyaratannya mudah," kata Theryoto. 

Di RS Tarakan hampir semua kamar kelas III diperuntukkan bagi pasien KJS. Dari 460 tempat tidur, 404 dipakai KJS. Sedangkan sisanya untuk pasien berbayar. Sejak ada KJS,  kamar tidak pernah kosong. 

Program KJS menyasar 4,7 juta warga miskin, atau setara dengan 50 persen penduduk Jakarta. Kartu didistribusikan secara bertahap. Tahap pertama, November hingga Desember lalu, dikeluarkan 3.000 kartu. Kelurahan yang jadi prioritas adalah Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan Timur, Marunda, dan Tambora. Penentuan daerah prioritas didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk dan apakah itu masuk kategori wilayah kumuh. 

Untuk mendapatkan KJS, warga cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga ke Puskesmas terdekat. 

Utamanya, mereka harus masuk dalam kategori "pasien kelas III" alias tidak mampu secara  ekonomi. 

KJS dilengkapi sistem elektronik yang dapat menyimpan data kesehatan penggunanya--mulai dari riwayat penyakit hingga di mana saja telah menjalani perawatan. Dengan sistem ini, Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan pelaksanaan KJS. Juga, mempermudah proses perujukan pasien ke rumah sakit karena sistemnya terintegrasi dengan database 88 rumah sakit penerima KJS. 

***

Kehadiran KJS memang disambut baik oleh warga Jakarta. Sayangnya, ini tidak diimbangi dengan tersedianya fasilitas rumah sakit yang memadai. Program kesehatan murah andalan  Jokowi-Ahok ini tak berjalan mulus. Fakta di lapangan menunjukkan tak sedikit warga yang  kecewa karena ditolak dilayani sejumlah rumah sakit. Penyebabnya: jika tidak kamar  penuh, fasilitasnya yang kurang. 

Lebih menyedihkan, KJS juga melahirkan banyak kisah tragis keluarga yang menyaksikan  orang yang mereka kasihi meninggal setelah "mengemis" layanan rumah sakit.

Kasus terakhir menimpa Ana Mudrika (14) yang terlunta-lunta setelah ditolak empat rumah  sakit. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis. Akhirnya dia meninggal, Sabtu 9 Maret 2013. 

Sebelumnya, bayi Dera Nur Anggraini juga meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit. Orok merah ini meninggal hanya enam hari setelah dilahirkan. Dia lahir bersama kembarannya melalui operasi caesar di RS Zahira, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 10 Februari  2013 lalu. 

Sejak dilahirkan, kondisinya terus melemah. Karena keterbatasan alat untuk menangani  Dera, RS Zahira mencoba merujuk ke rumah sakit lain. Dera harus dirawat di Neonatal  Intensive Care Unit (NICU). Dalam perjuangannya mencari rumah sakit rujukan, ayah Dera,  Eliyas Setya Nugroho, ditolak oleh hampir 10 rumah sakit.

Dokter mengeluh

Tidak hanya oleh pasien, KJS juga dikeluhkan para dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan Puskesmas setelah kartu ini diberlakukan. Mereka khawatir pelayanan medis terhadap pasien menjadi tidak maksimal.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Zainal Abidin, mengatakan idealnya satu dokter memberikan  pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama lima menit saja. Padahal, dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter tidak bisa seperti penjual karcis. Selesai tulis nama, selesailah layanannya.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo melihatnya dari sudut yang optimistis. Dia  menilai membludaknya pasien ke rumah sakit menandakan antusiasme warga untuk berobat. 

Jokowi mengakui dengan KJS permintaan berobat ke RSUD dan Puskemas naik dua kali lipat. 

Baginya, itu sebuah konsekuensi logis saja. 

"Kalau begitu tidak usah ada KJS, biar sakit semuanya di rumah. Mau seperti itu?" Jokowi  balik mempertanyakan. 

Dia meyakini pasien membludak karena program ini baru di tahap awal. Jumlah pasien KJS  nanti akan menurun seiring membaiknya kesehatan masyarakat. Selain itu, menurut Jokowi banyak warga yang ngotot ingin dirujuk ke rumah sakit karena masih enggan berobat di  Puskesmas.  

Yang jadi masalah, carut-marut KJS tak lepas dari ulah orang-orang tak bertanggung jawab di lapangan, khususnya di tingkat Puskesmas. Mereka begitu saja merujuk pasien ke rumah  sakit tanpa ditangani terlebih dahulu. Bahkan, ada yang sakit ringan saja langsung dirujuk ke rumah sakit. 

Dievaluasi

Program unggulannya dikritik pedas di mana-mana, Jokowi segera merespons. Dalam waktu  dekat dia menyatakan akan melakukan uji publik sistem KJS. Dia akan mengumpulkan  berbagai pihak untuk dimintai masukan. Warga yang pernah menggunakan KJS akan  diikutsertakan dalam evaluasi itu.

Dia juga berencana memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS, menjadi kelas  III. Cara tersebut diharapkan bisa meningkatkan jumlah kamar yang tersedia bagi pasien  KJS. "Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga," kata mantan Walikota Solo ini.

Selain itu, layanan call center 119 juga akan terus diperluas supaya warga dapat mengecek langsung ketersediaan kamar di rumah dan informasi lainnya yang dibutuhkan. 

Saat ini, layanan 119 baru terhubung dengan sembilan rumah sakit, yaitu RS Cipto  Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP  Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan  RSPAD  Gatot Subroto.

Rumah sakit yang 'bengal' pun diancam. Jokowi menggertak tidak akan memberikan segala  bentuk izin, termasuk IMB dan izin perluasan bangunan, bagi rumah sakit yang kedapatan  menolak pasien KJS. "Kami pemerintah punya power yang dapat digunakan untuk hal-hal yang  bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. 

Selain minimnya fasilitas medis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja  Purnama melihat kendala lain yang menghadang KJS adalah faktor sumber daya manusia. 

Tenaga medis masih kurang jumlahnya. Karena itu, ke depan pemerintah Jakarta berencana  menambah tenaga kesehatan. Gaji mereka pun akan dinaikkan.  

Ahok pun mewanti-wanti rumah sakit untuk tidak lagi menolak pasien KJS. Menyangkut biaya  perawatan, dia menjamin akan membayarnya. Dia menyatakan anggaran kesehatan untuk  mendukung program KSJ di tahun 2013 sudah dinaikkan menjadi Rp1,2 triliun, dari  sebelumnya yang cuma Rp800 miliar. Meski luas dikritik, dia menyatakan Pemprov DKI teguh  akan terus mengembangkan program ini. 

Harga Bawang Meroket dan Kemarahan Presiden SBY

Bawang. Inilah keperluan dapur yang bikin pusing dua pekan belakangan. Bukan hanya Ibu Rumah Tangga, yang pening karena harga terus melambung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga marah besar lantaran para menterinya lamban berberes. Adalah Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan dan Menteri Pertanian, Suswono, yang dimarahi Presiden karena bawang ini. Dua menteri ini dinilai tidak kompak mengurus bawang.

Teguran kepada dua menteri itu disampaikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi media di Istana Negara, Jumat 15 Maret 2013. "Saya marah kemarin, karena urusan bawang merah dan putih ini berhari-hari kurang cepat. Kurang kongklusif dan kurang nyata penangganannya," kata Presiden.

Jika tidak segera diantisipasi, harga si bawang ini memang bakal kian mencekik dapur. Harga bawang putih tembus sudah Rp70 ribu per kilogram. Kenaikan harga bawang putih juga mengerek harga bawang merah yang saat ini berada di atas Rp40 ribu per kilogram.

Padahal Indonesia saat ini merupakan eksportir bawang merah, sedangkan untuk bawang putih kebutuhan Indonesia dipenuhi produk impor dari China. SBY geram melonjaknya harga bawang akibat masalah sepele, lambatnya dua menteri dalam menangani izin impor 394 kontainer bawang putih China dan Thailand di Terminal Petikemas Tanjung Perak, Surabaya.

Tertahannya ribuan ton bawang putih tersebut menyebabkan kelangkaan bawang putih di berbagai pasar tradisional. "Ternyata ada miss macth. Bawangnya sudah datang di pelabuhan, tapi rupanya ada keterlambatan proses di Kementan, tidak klop dengan Kemendag. Tidak segera dialirkan. Kalau bisa hari ini ya hari ini. Kan sudah selesai urusannya," kata SBY.

Sedangkan kenaikan harga bawang merah, SBY berharap agar para petani lokal turut menikmati keuntungan. Indonesia hanya mengimpor bawang merah pada musim-musim tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengakui pemberian izin terhadap impor barang memang sedikit lambat, akibatnya ratusan kontainer tertahan di pelabuhan. Namun, ia berjanji akan memberikan izin impor bawang putih lebih cepat.

Gita akan melihat apakah para importir bawang putih tersebut telah memenuhi syarat atau tidak. Jika syarat lengkap, Kemendag akan segera melepaskan kontainer bawang putih tersebut ke pasar. Namun, Kementerian Perdagangan akan melelang bawang putih impor tersebut jika izinnya tidak ada.

"Kalau sudah ada izinnya ya harus dilepas ke pasar. Tapi kalau belum ada izin, kemungkinan kami akan lelang," ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan

Kenaikan harga bawang putih di pasar tradisional sudah di atas batas kewajaran. Indonesia saat ini masih tergantung dari impor bawang putih, karena petani baru bisa memasok lima persen kebutuhan bawang putih nasional. Upaya untuk menutup kekurangan pasokan komoditas bawang putih di Indonesia saat ini masih mengandalkan impor.

Sementara itu, Kementerian Pertanian akan merevisi semua aturan yang terkait dengan komoditas bawang, termasuk aturan pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kepada importir yang telah diberikan pada semester I tahun ini.

Saat ini, menurut Rusman, bola untuk penurunan harga bawang sudah di tangan importir. Pemerintah telah mengendurkan segala regulasi terkait dengan impor komoditas itu. Belajar dari pengalaman kali ini, lanjut Rusman, Kementerian Pertanian akan membuat prognosis data kebutuhan dan persediaan komoditas tersebut. Sehingga kejadian ini tidak terulang lagi.

Ia memprediksi akhir bulan ini akan menjadi titik balik kenaikan harga komoditas bawang putih dan bawang merah. "Penurunan harga bawang paling tidak akhir Maret atau minggu terakhir Maret, kita lihat saja," katanya.

Bank Indonesia menilai larangan impor produk hortikultura terhitung sejak Januari 2013 telah menambah tekanan harga pangan di sejumlah pasar tradisional. Hal ini juga yang diduga menyebabkan kenaikan harga bawang amat tinggi saat ini.

"Memang dari Januari yang lalu penerapan aturan impor hortikultura menambah tekanan pada inflasi khususnya harga pangan," ujar Deputi Gubernur BI yang baru terpilih, Perry Warjiyo.

Kenaikan harga bawang ulah Kartel?
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga kenaikan harga bawang di pasar yang melambung karena ada ulah spekulasi dari para importir. Modusnya, sama dengan apa yang terjadi pada melonjaknya harga daging impor.

KPPU telah mengantongi data tentang berapa banyak kontainer berisi bawang putih impor yang sudah keluar dari pelabuhan sejak Januari 2013. "Keluarnya dengan cara dicicil, 10 kontainer dan seterusnya, sampai jumlahnya 105," kata Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan setelah mengunjungi Terminal Peti Kemas Tanjung Perak, Surabaya, Jumat 15 Maret 2013.

KPPU berencana untuk segera memanggil para importir bawang putih, khususnya yang mengimpor dari China, Thailand, dan Vietnam untuk meminta penjelasan mengenai pasokan komoditas ini terlambat sehingga pasar mengalami kelangkaan. "Senin atau Selasa, kami akan panggil importirnya dan Bea Cukai untuk menjelaskan soal ini," katanya.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai kenaikan harga bawang yang tidak wajar ini disebabkan oleh adanya rente dan kegagalan mengatur izin impor serta mismanajemen perencanaan produksi, stok, impor bibit, distribusi serta pengendalian impor.

"Harus ada langkah strategis pemerintah untuk kebijakan bawang putih. Hilangkan rente izin impor, selain itu aturan Rekomendasi Izin Impor Hortikultura (RIPHI) harus transparan, tak berubahtak mendadak dan cepat diputuskan," kata Sekjen DPN HKTI, Fadli Zon.

Mengenai penanganan harga bawang merah, ia menyarankan agar ada perbaikan kualitas bibit. "Kalau perlu kita impor bibitnya bukan bawang merah jadi, itu jauh lebih untung. Selanjutnya juga dilakukan pengendalian hama, penyakit dan penggunaan rumah plastik," katanya.

Pemerintah juga bisa membuat sentra produksi bawang baru selain Brebes, NTB, Bali, dan Probolinggo. Menanam bawang, katanya, hanya membutuhkan waktu 2 bulan sehingga tidak ada alasan tak mampu

Peraturan Presiden Diajukan, Monorel Segera Melaju?

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan setuju untuk mengajukan pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) yang menunjuk PT Adhi Karya Tbk menggarap proyek monorel di luar Jakarta. Upaya itu dilakukan agar proses pembangunan monorel yang direncanakan membentang di Bekasi - Cawang - Cibubur - Kuningan bisa segera terealisir.

"Saya akhirnya setuju, karena Adhi Karya ini ngotot sekali ingin menggarap proyek monorel," kata Dahlan dalam acara ulang tahun Adhi Karya ke-53 di Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan saat ini draf Perpres tersebut sudah masuk ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Nanti, dari Menko akan dikirimkan ke Mensesneg," ujar Kiswo pada kesempatan yang sama.

Kiswo berharap agar Perpres ini bisa cepat selesai sehingga perseroan mempunyai payung hukum untuk mengeksekusi pembebasan lahan dan pembangunan proyek.

Adhi Karya menargetkan tahap persiapan pembangunan monorel bisa rampung pada akhir tahun ini. "Pihak kami sudah menghitung semua biaya dan sudah memperkirakan waktunya," ujar Kiswo.

Walaupun belum bisa melakukan kegiatan konstruksi sebelum Perpres diteken, Kiswo mengatakan pihaknya tetap berupaya mensosialisasikan proyek itu. April nanti, Adhi Karya akan membuat mock up atau replika monorel untuk dipamerkan di berbagai tempat publik, agar bisa mendapat masukan dari masyarakat luas.

"Rencananya kami taruh di kantor Kementerian BUMN atau Monumen Nasional," ujarnya.

Di bulan Juni, akan dilakukan uji jalur atau track test di Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). Di lembaga ini, replika monorel itu akan dites dioperasikan selama 1.000 jam. Lama waktu yang dibutuhkan untuk tes ini diperkirakan hingga enam bulan.

Kiswodarmawan berharap dalam periode pembuatan mock up dan track test ini, pemerintah bisa merampungkan Perpres. "Kalau Perpres sudah selesai, kami bisa langsung mulai proses konstruksi pada awal tahun depan," ujarnya.

Lika-liku

Adhi Karya memang getol memburu proyek ini. Begitu Joko Widodo resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta, perusahaan pelat merah ini kembali mengajukan proposal. Proyek ini sempat terhenti pada masa gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo. Tiang-tiang beton yang sudah terlanjur dipancangkan pun lama mangkrak berkarat.

Pada pertengahan Oktober 2012 lalu, Jokowi memberikan lampu hijau kepada PT Adhi Karya. "Yang mudah jangan dipersulit. Kami ini kejar-kejaran dengan kemacetan. Semua mudah kalau kita memang punya niat membangun monorel atau MRT," kata Jokowi usai rapat konsorsium di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sehari setelahnya, Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, langsung menyatakan kesiapan pihaknya untuk menggarap proyek monorel dengan membentuk konsorsium bersama antara lain PT LEN Industri selaku penyedia sinyal monorel dan PT Industri Kereta Api (Inka) sebagai penyedia gerbong kereta. Konsorsium ini diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT).

Adhi Karya menjanjikan membangun monorel yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya, seperti MRT, bus Transjakarta, dan kereta bandara. Monorel JLT ini akan membentang sepanjang 13 kilometer dengan 16 stasiun. Membentang sepanjang 60 kilometer, ia dirancang bakal melewati 21 pusat perbelanjaan, 110 kantor, 16 hotel, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen.

Soal daya angkut, direncanakan menerapkan konsep gerbong berkapasitas 4x200 penumpang sekali jalan. Diproyeksikan dalam sehari Monorel JLT akan mengangkut 94.600 orang melintasi Bekasi - Jakarta dan 54 ribu orang di ruas Cibubur - Kuningan. Angka ini dihitung dengan durasi pemberangkatan kereta setiap lima menit. "Kalau kita perpendek setiap dua menit maka bisa meningkat lagi," kata Kiswo, optimistis.

Proyek pembangunan monorel ini diperkirakan akan menelan dana investasi sebesar Rp60,55 triliun. Di tahap pertama, diperkirakan bakal menyedot Rp12 triliun, yang pendanaannya diambil dari kas perusahaan dan perbankan.

Untuk tarif, tiket jalur Bekasi Timur - Cawang dipatok Rp15 ribu, Cibubur - Cawang Rp15 ribu, dan Cawang - Kuningan Rp10 ribu. "Ongkos akan naik 10 persen setiap dua tahun," kata Kiswo.

Waktu pembangunannya sendiri diperkirakan memakan waktu 2-3 tahun. Sekitar 2015, monorel diperkirakan sudah dapat dioperasikan.

"Kami akan manfaatkan tiang-tiang monorel yang terbengkalai," kata Kiswo

Mereka Disebut Jadi Calon Ketua Umum Demokrat. Dari Marzuki Alie, Pramono Edhie sampai Gita Wirjawan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengungkapkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum Baru pengganti Anas Urbaningrum akan diselenggarakan akhir Maret 2013. Sebelum KLB, Demokrat terlebih dulu menyusun daftar calon legislator untuk Pemilu 2014.

Kemarin, Minggu 10 Maret 2013, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengaku telah diminta SBY untuk mempersiapkan kongres luar biasa (KLB). Dibanding menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum, KLB dinilai lebih cocok menurut AD/RT partai. Wacik sendiri memberi sinyal kongres akan digelar di Bali. Namun, untuk tempat Kongres, belum diketahui karena masih dipersiapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi, Jero Wacik.

Menurut Max, KLB ini perlu dilakukan karena penetapan Ketua Umum harus sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. "Karena memang harus KLB untuk menentukan ketua umumnya. Aturan AD/ART kan begitu, untuk mencari ketua umum ya KLB," ujar dia, Senin 11 Maret 2013.

Menurut Max, kemungkinan besar Marzuki Alie akan maju sebab pada Kongres tahun 2010 lalu, Marzuki Alie memiliki pemilih paling banyak nomor dua setelah Anas Urbaningrum. "Cuma beda tipis kan," ujar Max. Apalagi, kata Max, Marzuki Alie sudah memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Jenderal saat Hadi Utomo menjadi Ketua Umum.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi juga menyebut nama Marzuki Alie. Sebab, dia mendukung kader dari internal partai yang matang dan teruji. "Saya menjagokan Marzuki Alie," katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR Marzuki Alie itu sendiri mengaku mendapat banyak dukungan untuk mengisi posisi Ketua Umum Partai Demokrat yang ditinggalkan Anas Urbaningrum. Mayoritas dukungan itu berasal dari para pengurus di wilayah Pulau Jawa.

Marzuki Alie mengatakan sebagian besar pengurus cabang Partai Demokrat di Jawa Tengah mendukung dirinya mengisi kekosongan Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa. "Selain dari Jawa Tengah, dukungan juga banyak muncul dari pengurus cabang di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur," kata Marzuki di Solo, Sabtu malam, 9 Maret 2013.

Marzuki mengaku telah memperoleh dukungan dari para kader yang pada pemilihan Ketua Umum dalam kongres di Bandung beberapa waktu lalu mendukung Anas Urbaningrum. Hal itu juga telah diberitahukan kepada Anas melalui telepon genggam. "Selamat berjuang, barakallah," kata dia menirukan balasan dari Anas Urbaningrum.

Ketua Umum dari Luar

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan partainya punya banyak kandidat untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Demokrat. Jika dari internal, “Misalnya Mirwan Amir, Mawardy Nurdin, Marzuki Alie, Toto Riyanto, dan Ibas,” kata Saan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Mirwan Amir saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Mawardy Nurdin adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Aceh, Marzuki Alie menjabat anggota Dewan Pembina Demokrat, Toto Riyanto merupakan Direktur Eksekutif Partai Demokrat, dan Ibas Yudhoyono adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Tak hanya itu, kata Saan, Demokrat juga masih punya calon internal lainnya, yaitu mantan Ketua Umum Demokrat Hadi Utomo dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Soekarwo.

Bila itu dirasa kurang, Saan mengatakan Demokrat juga bisa mengajukan calon eksternal yang mumpuni, misalnya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Menkopolhukam Djoko Suyanto. “Partai Demokrat tidak mengenal istilah dikotomi calon internal dan eksternal,” kata Saan.

Selain Pramono Edhie, nama dari luar yang muncul juga adalah Gita Wirjawan yang kini Menteri Perdagangan. “Mereka orang muda dan bersih. Mereka juga cukup concern pada masalah kebangsaan. Saya condong ke mereka karena Demokrat saat ini membutuhkan pemimpin yang diharapkan rakyat, yaitu yang berintegritas, bersih, tegas, sederhana, dan bisa berkomunikasi dengan rakyat jelata,” kata politikus Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Bukan hanya Pramono Edhie dan Gita Wirjawan yang dianggap Ramadhan cocok menduduki posisi tertinggi di partainya, tapi juga Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya selaku hakim konstitusi dan Menteri Perdagangan Gamawan Fauzi.

Namun, ujar Ramadhan, satu syarat harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak dipilih dalam Kongres Luar Biasa sebagai Ketua Umum Demokrat. “Yang penting dia memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat. Otomatis bisa dipilih di Kongres,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Namun munculnya tokoh luar ini bukan tanpa pertentangan. Max Sopacua menegaskan, kader yang berhak adalah yang sudah terbina selama 10 tahun. "Atau seumur dengan usia partainya," ujar dia.

Maka, kata Max, tak mungkin partai Demokrat dipimpin oleh non kader. Kader dari luar itu hanya bisa masuk, lanjutnya, jika partai ini sudah tidak mampu menghasilkan pemimpin yang diperlukan. "Perlu saya imbau bahwa nama atau calon yang nanti akan mengisi jabatan ketua umum PD adalah mereka yang sudah mendalami kultur partai ini secara utuh," kata Max Sopacua.

Syarat dari SBY

Namun, terlepas siapa pun nanti jadi Ketua Umum baru Demokrat, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, meminta siapapun yang menjadi ketua umum harus fokus menjalankan mesin partai. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf menyampaikan SBY tidak ingin Ketua Umum Partai Demokrat, menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

"SBY menginginkan Ketua Umum fokus pada pembenahan Demokrat," Nurhayati Assegaf di Gedung DPR, Senin 11 Maret 2013.

Meski begitu, kata Nurhayati, mengaku belum mengetahui siapa saja kandidat yang akan maju sebagai ketua umum pada kongres mendatang. Pastinya, lanjut dia, setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua Umum asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di partai.

Nurhayati mengaku tidak memiliki suara untuk memilih, namun dia siap mendengar dan mendukung siapapun yang jadi Ketua Umum. "Siapa saja kami akan didukung, yang penting bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan. Kita tunggu saja siapa yang punya kans," ujar dia

MENLU AUSTRALIA : Kami Punya Komitmen Besar untuk Turut Membangun Indonesia

Tidak heran bila Australia kini makin serius mempererat hubungan dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengungkapkan contoh pribadi untuk menggambarkan kedekatan hubungan kedua negara yang bertetangga itu.

"Salah satu tindakan pertama saya sebagai Menteri Luar Negeri Australia adalah bertukar nomor telepon seluler dengan Menlu RI Marty Natalegawa dalam peresmian Dialog 2+2 di tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan kedua negara di Canberra pada Maret tahun lalu," kata Carr saat membuka Dialog Australia-Indonesia 2013 di Kota Sydney 3-4 Maret 2013.

Seperti yang dia ungkapkan dalam akunnya di Twitter, Carr juga mengingatkan kepada para peserta Dialog bahwa yang "dia hubungi pertama lewat telepon setelah ditunjuk sebagai Menlu baru Australia adalah Marty Natalegawa."

Kepada wartawan VIVAnews Renne Kawilarang, dalam sebuah wawancara khusus saat VIVAnews berkunjung ke Australia, Menlu Carr  mengungkapkan hubungan kedua negara kini mencapai titik tertinggi. Di tengah jadwal yang padat, politisi senior Partai Buruh itu bersedia menjawab beberapa pertanyaan soal perkembangan hubungan kedua negara dan beberapa isu yang menjadi tantangan bersama bagi Indonesia dan Australia. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan hubungan kedua negara saat ini?

Hubungan kedua negara kini mencapai titik tertinggi. Jumlah kunjungan antarmenteri dalam lima tahun terakhir lebih dari 120 kali. Bagi saya ini memastikan bahwa Indonesia dan Australia telah membangun kebiasaan berkonsultasi satu sama lain.

Selain kunjungan antarmenteri juga ada pertemuan tahunan tingkat pemimpin, pertemuan tingkat menteri 2+2, pertemuan tahunan tingkat menteri pertahanan dan lain-lain. Kebiasaan berkonsultasi ini untuk membahas tantangan-tantangan yang sedang dihadapi sehingga ini merupakan tugas yang tidak pernah selesai.

Apa inisiatif atau program yang sedang ditekankan pemerintah Indonesia dan Australia tahun ini?

Kami berkomitmen untuk menambah program visa kerja khusus untuk turis (working holiday visa) dari seratus menjadi seribu orang setiap tahun. Ini tentunya program yang bagus untuk memperbanyak warga Australia yang berlibur sambil bekerja di Indonesia. Begitu juga makin banyak warga Indonesia yang memperoleh pengalaman bekerja sambil berlibur di Australia.

Kami mempersiapkan program saling kunjung di bidang seni, budaya, sains, dan teknologi kedua negara pada 2014. Di Australia, Kota Perth disiapkan menjadi lokasi pertama program pelatihan kejuruan untuk peserta dari Indonesia.

Kami juga terus melibatkan lebih banyak lagi peserta program pertukaran sekolah lanjutan.

(Dalam pidato pembukaan Dialog Australia-Indonesia, Carr mengungkapkan program pertukaran kunjungan sekolah bernama BRIDGE. Dalam kunjungan proyek BRIDGE di Bali November 2012, Carr mengaku terkesan atas interaksi Sekolah Kristen Tasmania dengan Sekolah Islam setempat dengan saling mengenalkan bahasa dan budaya masing-masing)

Kedua negara pun sedang mempersiapkan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (yang ditargetkan bisa selesai pada 2014). Dengan demikian kami berupaya untuk menambah lagi fundamental hubungan kedua negara.

Bagaimana dengan hubungan antarwarga (people-to-people), apakah turut andil dalam penguatan hubungan kedua negara?

Saya menyukai fakta bahwa, ketika berkunjung ke Indonesia, saya bertemu banyak orang di sana yang pernah menimba ilmu di Australia atau yang menyekolahkan anak mereka di sana. Lalu beberapa peristiwa besar, seperti Bom Bali dan Bencana Tsunami, telah mempererat hubungan antarwarga dari kedua negara.

Selain itu pemerintah kami punya komitmen besar untuk turut membangun Indonesia. Pemerintah federal menganggarkan $1 miliar untuk memenuhi komitmen itu. Lalu kini mulai rutin digelar dialog yang mempertemukan kalangan pebisnis, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan media dari Indonesia dan Australia.

Apa menurut Anda peran Diaspora Indonesia di Australia bagi penguatan hubungan kedua negara?

Peran mereka sudah terlihat nyata. Saya telah bertemu dengan sebagian dari mereka dan mereka secara kuat melobi pemerintah untuk terus memperluas hubungan dengan Indonesia.

Ada sekitar 50.000 warga Indonesia di Australia menurut data per 2011 dan sebanyak 18.000 dari mereka adalah pelajar. Mereka adalah para duta besar yang berperan bagi Indonesia dalam budaya dan bahasa.

Lalu bagaimana Anda melihat peran Diaspora Indonesia dalam mengubur stigma-stigma negatif sebagian warga Australia atas Indonesia maupun sebaliknya? 

Berdialog secara langsung dan rutin antara warga Indonesia dengan warga lokal di tempat mereka berdomisili di Australia. Ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam mempertahankan hubungan kedua bangsa.

Bagaimana Australia mendukung program pertukaran pelajar dari kedua negara?

Ada perbedaan besar dari skema yang terdahulu dengan yang diterapkan pemerintah saat ini. Dulu, melalui The Old Colombo Plan, ditawarkan 570 tempat untuk belajar di Australia per tahun. Namun pada skema saat ini, yang kami sebut sebagai The Australia Awards, menawarkan 5.000 tempat untuk belajar di Australia setiap tahun. Jumlah itu 10 kali lipat lebih besar dari skema Colombo Plan.

Di sisi lain, kami juga memiliki skema The Asia-Bound Program yang diluncurkan pada Oktober tahun lalu yang menawarkan 10.000 warga Australia untuk belajar di Asia. Pemerintah kami mengalokasikan $37 juta. Artinya, ada hibah dari pemerintah sebesar $5.000 per orang untuk belajar di luar negeri.   

Apa tantangan-tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi oleh kedua negara?

Menurut saya ada kebijakan-kebijakan kompleks yang menjadi tantangan bagi kedua negara, yaitu terkait penyelundupan manusia, kontra terorisme, perubahan iklim, perlindungan maritim, dan dialog antarkeyakinan.

Menlu Bob Carr (tengah) dalam Dialog Australia-Indonesia di Sydney 3-4 Maret 2013

Mengenai isu penyelundupan manusia, bagaimana perkembangan upaya kedua pemerintah dalam menanganinya? 

Indonesia selama ini dijadikan sebagai tempat singgah orang-orang yang ingin masuk ke Australia secara tidak sah. Maka kedua pemerintah berkesempatan untuk bekerja sama untuk menanggulanginya.

Kedua negara sama-sama punya kepentingan untuk memperbaiki masalah itu pada asalnya dan saya pikir kami bisa melakukannya. Itulah sebabnya kami terus-menerus membicarakannya dengan Indonesia untuk mencari solusi yang ampuh melalui mekanisme yang disebut "Bali Process."

Beberapa pekan lalu, 23 warga Indonesia berencana untuk menggugat pemerintah Australia setelah karena ditahan di penjara dewasa padahal masih berstatus anak-anak dalam kasus penyelundupan manusia. Bagaimana tanggapan Anda?

Di Australia, kami punya sistem yudisial yang independen. Mereka berhak untuk mengajukan klaim di sistem pengadilan Australia dan kami siap menerima proses hukum yang berlaku. Namun menurut saya, hubungan kedua negara telah cukup kuat sehingga bisa menangani tantangan demikian.

Australia kini telah memasuki masa kampanye untuk menyambut Pemilu pada September mendatang. Apakah Anda melihat masalah penyelundupan manusia merupakan salah satu isu besar yang disorot oleh kedua partai utama (Liberal dan Buruh) yang bersaing?

Menurut saya pihak oposisi (Partai Liberal) akan berupaya membuat masalah itu menjadi isu semasa kampanye. Namun, di sisi lain, pemerintah berupaya menunjukkan kepada publik atas keberhasilan mengurangi datangnya manusia perahu (pendatang ilegal) ke Australia.

Apakah perkembangan hubungan yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Australia bisa menjadi modal bagi Partai Buruh yang sedang memerintah dalam berkampanye? 

Semasa kampanye Pemilu, sulit rasanya mengedepankan isu hubungan luar negeri untuk memikat para calon pemilih. Situasi ini juga berlaku di semua negara di penjuru dunia. Bahkan di Amerika Serikat, yang berstatus sebagai kekuatan global, isu-isu domestik menjadi penentu bagi Pemilu.

Di era media sosial ini, apakah Anda melihat Facebook, Twitter, YouTube dan situs-situs lain telah menjadi instrumen baru diplomasi dan bagaimana Anda menggunakannya untuk melaksanakan politik luar negeri Australia?

Kedutaan Besar kami di Jakarta merupakan pengguna aktif Facebook. Saat ini ada 33.000 akun yang menyukai (likes) fan page Kedubes Australia di Jakarta. Duta Besar Greg Moriarty juga punya akun di Twitter dengan 2.500 pengikut (follower).

Menurut saya, itu merupakan cara untuk memelihara hubungan dengan orang-orang Indonesia yang punya ketertarikan dengan Australia. Jadi media sosial sudah punya tempat dalam diplomasi modern dan merupakan perlengkapan tambahan bagi kami untuk berkomunikasi.

Banyak pihak menilai bahwa media sosial belakangan ini juga memiliki dampak yang dahsyat yang tidak terduga sebelumnya, seperti pergolakan "Arab Spring," skandal WikiLeaks, dan kontroversi pemuatan cuplikan film anti Islam di YouTube beberapa waktu lampau. Apakah Anda turut mendukung pengendalian yang lebih ketat atas media-media sosial?

Menurut saya kita tidak bisa mengendalikan secara ketat atas media-media sosial di Internet. Di alam demokrasi seperti ini kita tidak bisa menerapkan tindakan seperti itu.

Pasien Meninggal, Kartu Jakarta Sehat Tidak Siap?

Royatih harus menelan pil pahit karena Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak dapat menyelamatkan anaknya, Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Royatih menceritakan, bagaimana ia berjuang agar anaknya bisa sehat. Selasa 5 Maret 2013, Ana pulang dari sekolah mengeluh sakit perut. "Dia muntah-muntah," kata Royatih saat ditemui VIVAnews di kediamannya di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu 9 Maret 2013.

Awalnya Royatih hanya merawat anaknya di rumah. Dia memberi anaknya obat, namun Ana masih tetap muntah. Akhirnya dibawa ke bidan. Pukul 20.30 malam itu, Ana akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Firdaus dengan bermodalkan KJS.

Ana masuk ke ruang IGD RS Firdaus, dan langsung diinfus. Saat bertanya apakah RS tersebut menerima KJS, sang peawat hanya menjawab "Di sini yang terima KJS cuma pasien dengan penyakit paru-paru,"

Royatih akhirnya tetap memasukkan anaknya di RS itu. Ana langsung diinfus. Besoknya, perut Ana mulai kembung. Perawat lalu memasukkan alat dari hidung yang menurut Royatih untuk membuang kotoran. "Katanya ada infeksi di perut, karena makanan kotor," ujar Royatih.

Tak kunjung sembuh, Royatih lalu keliling RS di Jakarta Utara karena RS Firdaus tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi. Ana harus dirawat di ruang Itensive Care Unit (ICU).

Royatih mendatangi RS Islam Sukapura, RS Koja  RS Mulia Sari dan Rumah Sakit Tugu di Pelabuhan. Jawabannya yang ia dapat sama, ruangan ICU penuh dan tak ada kamar kelas III yang kosong untuk pasien KJS. Akhirnya, Royatih kembali ke RS Firdaus.

Setelah mengadu ke sejumlah pihak termasuk istri Ketua RT yang kemudian melapor ke anggota DPRD Jakarta, RS Islam di Sukapura akhirnya menerima Ana di ICU mereka dengan kondisi yang sudah memburuk. Tim dokter memutuskan untuk mengoperasi Ana karena ada infeksi di pencernaan. 

Namun, saat akan dioperasi pada Jumat lalu kondisi Ana melemah. Sabtu pagi, 9 Maret, Ana berpulang. "Anak saya nafasnya sudah tersengal-sengal. Semua alat-alat dipasang, dikasih alat bantu, tetap dipompa, tapi tetap tidak tertolong," kata Royatih.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, Kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi atau Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit-rumah sakit DKI Jakarta penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan puskesmas setelah diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para dokter pun khawatir pelayanan terhadap pasien menjadi tidak maksimal dengan lonjakan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin, mengatakan idealnya seorang dokter memberikan pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama 5 menit. 

Jakarta butuh rumah sakit pemerintah baru?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap. Ia berjanji KJS akan terus disempurnakan karena manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

"Tidak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau tidak ada KJS, ribuan orang yang akan menjadi seperti itu," ujarnya.

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini. Jokowi juga akan membuat Puskesmas beroperasi 24 jam agar dapat menampung pasien KJS yang ditolak RS karena penuh.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Jokowi tak segan akan mengancam rumah sakit rujukan KJS yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menerima masyarakat untuk berobat. Salah satu ancamannya adalah pemda DKI Jakarta tidak akan memberikan surat penambahan ruangan RS yang tidak bisa diajak kerjasama menyukseskan program KJS.

"Kami pemerintah punya power yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarJokowi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menjalankan sistem KJS karena ia telah memprediksi begitu program ini dilakukan maka akan ada lonjakan pasien. Ledakan pasien ini, katanya, tidak diimbangi oleh tenaga medis.

"Saya bukan membela rumah sakit, tapi memang ruangan rumah sakit penuh sedangkan tenaga medis tidak ada. Jika dibiarkan saja dirawat asal-asalan maka bisa satu rumah sakit bisa tertular," katanya saat dihubungi VIVAnews.

Solusi Jokowi yang akan mengurangi Kelas II untuk dijadikan Kelas III pun dirasakan tidak cukup. Jakarta, katanya, membutuhkan RS baru milik pemerintah. RS milik pemerintah saat ini sudah tidak cukup lagi menampung warga Jakarta yang semakin banyak.

"Sudah 10 tahun ini tidak ada RS pemerintah yang baru di tengah gagalnya program Keluarga Berencana (KB)," katanya.

Cinta dan Benci di Sulu. Pernah "diperalat" Malaysia dan Filipina. Kekuasaan lama diacuhkan

Surat itu tak pernah sampai ke alamat dituju. Selama bertahun-tahun, secarik kertas penting itu terselip di tumpukan berkas di kantor Kementerian Luar Negeri Filipina. Kalau saja tak ada peristiwa yang bikin heboh dua pekan lalu, pasti tak ada yang peduli dengan surat itu.

Ratusan orang Kesultanan Sulu dari kepulauan Mindanao, Filipina, pekan kedua Februari lalu, menyusup masuk ke wilayah Lahad Datu di Sabah. Mereka menerobos lewat jalur laut dari Tawi-tawi.  Menduduki desa Tanduo, kelompok dipimpin oleh Putra Mahkota Kesultanan Sulu, Raja Muda Agbimuddin Kiram ini punya tuntutan serius: mereka meminta Malaysia mengembalikan wilayah Sabah.

Kata mereka, wilayah di timur pulau Kalimantan itu adalah milik orang-orang Sulu berdasarkan klaim nenek moyang sejak abad ke-14. Kelompok Kiram ini tak datang dengan tangan kosong. Para pejuang Sulu itu memanggul senapan serbu, dan peluncur granat.

Tentu, aksi itu dilihat oleh Malaysia sebagai upaya pencaplokan Sulu atas Sabah. Malaysia lalu mengepung kawasan itu. Bentrok bersenjata pun pecah. Puluhan orang tewas dalam pertempuran sengit, dan konflik bahkan meluas ke wilayah Semporna, sekitar 300 kilometer dari Lahad Datu. Tujuh batalion tentara Malaysia diterjunkan, plus pesawat tempur. Tapi,  sekitar 180 orang Sulu di sana, sampai pekan kedua Maret 2013 ini, masih melawan.

Awal pekan ini, surat itu ditemukan. Terselip dan lama diacuhkan, Pemerintah Filipina mengatakan surat itu tercecer akibat rantai birokrasi. Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario meminta maaf atas “hilang”nya surat itu.

Surat apakah yang memicu orang Sulu datang ke Sabah itu?

Laman Philstar memberitakan, surat itu ditulis Agbimuddin untuk Benigno Aquino usai terpilih presiden 2010 silam. Isi surat itu, pertama, ucapan selamat atas kemenangan Aquino. Kedua, ini intinya: mendesak pemerintah Filipina mendukung klaim mereka atas Sabah. Sulu juga minta diikutsertakan dalam perundingan damai antara pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Saat surat itu dikirim, Kesultanan Sulu punya harapan tinggi. Setidaknya, pemerintahan Aquino bisa memberikan perhatian atas aspirasi mereka. Soalnya, selama lima tahun di bawah pemerintah Gloria Macapagal Arroyo, tuntutan Sulu atas Sabah diabaikan. Kini di bawah Aquino, Sulu mengira angin beda akan bertiup.

Tapi inilah yang buat Sulu kecewa.  Surat itu seperti hilang ditiup angin. Klaim atas Sabah itu kembali diacuhkan. Mereka bahkan tak diikutkan dalam perundingan dengan MILF terkait nasib Mindanao. Sampai kedua kedua kubu berdamai, dan menghasilkan daerah otonomi Bangsamoro, Kesultanan Sulu tidak dapat bagian.

Sakit hati

Sakit hati pun mulai merasuk Kesultanan Sulu. Sejak konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok separatis di Mindanao, Sulu selalu kena getahnya. Terletak di ujung Filipina, dekat Sabah dan Sulawesi, Sulu  sangat strategis dijadikan markas kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) bentukan Nur Misuari pada tahun 1970an.

Ratusan orang di Sulu menjadi korban pertempuran antara MNLF dengan pasukan Filipina. Puluhan ribu lainnya pilih mengungsi ke luar kepulauan Sulu.

Tahun 1990an, warga kembali menjadi korban konflik antara Filipina dengan kelompok MILF yang dilabeli teroris oleh Amerika Serikat. MILF adalah kelompok sempalan MNLF yang tidak puas dengan kesepakatan damai antara MNLF dengan Filipina tahun 1976. Kesepakatan damai ini menghasilkan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang terdiri dari provinsi Maguindanao dan Lanao del Sur, Kepulauan Sulu, Tawi-Tawi dan Basilan.

Kesepakatan damai MNLF dengan Filipina ini juga membuat kesal sejumlah anggotanya yang lain. Akhirnya, kelompok radikal itu membentuk kekuatan sendiri, yaitu Grup Abu Sayyaf. Walaupun kecil jika dibanding MILF, kelompok yang berdiri tahun 1990 ini terkenal ganas. Sejumlah bukti menunjukkan mereka berafiliasi dengan al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah di Indonesia.  Markas Grup Abu Sayyaf  itu salah satunya di Jolo, wilayah terbesar provinsi Sulu.

Ahmad Suaedy, peneliti dari Abdurrahman Wahid Center-Universitas Indonesia mengatakan separatisme di Mindanao bisa diurut sejarahnya dari pendudukan Spanyol di abad ke-14. Saat itu, wilayah selatan Filipina yang mayoritas Muslim, terutama Kepulauan Sulu sama sekali tak tersentuh.

Barulah ketika Spanyol ditundukkan Amerika Serikat di abad ke 19, Mindanao menjadi salah satu bagian di Filipina yang diserahkan Spanyol. Salah satu kebijakan ekstrem AS kala itu adalah memindahkan orang-orang di bagian tengah dan utara Filipina yang mayoritas Katolik ke wilayah Selatan.

"Pada akhir abad ke 19-an, Muslim di Mindanao masih 85 persen. Tapi pada waktu Filipina merdeka 1947, hanya  sekitar 50 persen. Perintah imigrasi oleh AS tidak hanya warganya. Tapi juga gereja, plus kepemilikan tanah, perkebunan dan pertanian," kata Suaedy kepada VIVAnews.  Ini yang membuat rakyat Mindanao marah.

Kesultanan Sulu sendiri sudah ada sejak abad ke-14 di Kepulauan Sulu dan Sabah, yang kala itu bernama Borneo Utara, jauh sebelum negara Filipina dan Malaysia berdiri. Wilayah Sabah sendiri diberikan pada Kesultanan Sulu oleh Brunei sebagai hadiah dalam membantu mengusir pemberontak.

Pada 1878, Sulu menyewakan wilayah Sabah pada perusahaan British North Company milik Inggris yang saat itu menjajah Malaysia.

Saat Malaysia merdeka 1963, sewa Sabah dialihkan dari pemerintah Inggris ke Malaysia. Tahun 1962, Kesultanan Sulu memberikan mandat pada Presiden Filipina Diosdado Macapagal untuk bernegosiasi terkait wilayah Sabah yang mereka miliki.

Sejak saat itu disepakati, Kuala Lumpur harus membayar sewa tahunan sebesar 5.300 ringgit, atau setara 69.700 peso (Rp16 juta) kepada pewaris tahta Kesultanan Sulu. Pembayaran sempat dihentikan pada 1970an setelah Sultan Sulu, Esmail Kiram I tidak punya keturunan. Kini, banyak yang mengklaim sebagai sultan Sulu, namun yang dikenal adalah Sultan Jamalul Kiram III dengan Agbimuddin sebagai putra mahkota.

Baik MNLF dan MILF pernah melakukan perundingan damai, dan mendapatkan porsi Mindanao dari pemerintah Filipina. Kesultanan Sulu sama sekali tak diperhitungkan. Bahkan dalam perjanjian damai terbaru antara Filipina dan MILF yang menghasilkan Wilayah Otonomi Bangsa Moro itu, Kesultanan Sulu seperti raib dalam peta politik.

Pembentukan wilayah otonomi ini direncanakan rampung sebelum akhir pemerintahan Aquino di tahun 2016. Muslim Bangsamoro akan punya porsi lebih besar dalam hal politik dan ekonomi, serta keamanan nasional. Dalam kerangka itu, akan dibentuk 15 anggota Komisi Transisi, yang hingga 2015 akan membuat kerangka hukum menggantikan wilayah otonomi sekarang, dengan entitas baru, Bangsamoro.

Pengamat mengatakan, klaim atas Sabah oleh Sulu hanyalah puncak gunung es. Sementara di bawahnya, ada arus lebih besar dan dalam, yaitu kekecewaan. Lee Jones, dosen senior dari Queen Mary and Westfield University di London, Inggris, kepada Al Jazeera mengatakan, ini adalah ujung pangkal pendudukan orang Sulu di Sabah. Mereka barisan sakit hati, yang kecewa pada pemerintahan Filipina.

"Mereka lalu mengangkat kembali klaim zaman dulu ini -yang telah dibungkam selama 40 tahun terakhir- untuk membalas dendam pada Manila, atau mempermalukan pemerintahan Aquino," kata Jones.

Minyak Sabah

Sabah sejak dulu menjadi rebutan Filipina dan Malaysia. Untuk merebut Sabah, pemerintah diktator Ferdinand Marcos pernah melatih sekitar 300 Muslim Tausug di Mindanao pada 1960an. Tujuannya membuat kekacauan di Sabah. Siasat Marcos terbongkar, dan pelatihan itu terhenti. Belakangan, para Muslim Tausug itu berbalik. Mereka malah direkrut dan dilatih Malaysia. Kekuatan itu akhirnya membentuk MILF yang menyerang Filipina.

Malaysia bahkan kerap mengirim senjata kepada MILF pada 1970an. Jalurnya dari Sabah melalui Sulu. Sampai sekarang, perbatasan Sabah-Sulu memang longgar. Buktinya, ratusan bahkan ribuan orang Kesultanan Sulu bisa begitu saja memasuki Sabah melalui Tawi-tawi, yang hanya butuh sejam perjalanan dengan boat.

Suaedy mengatakan, dulu MILF dipakai Malaysia untuk menandingi MNLF yang nasionalis. MNLF punya misi menguasai kembali Sabah, dan memberikannya pada Kesultanan Sulu. "Angan-angan mereka adalah mendirikan negara seperti Brunei Darussalam, karena Kesultanan Sulu itu sebenarnya kaya-raya," kata penulis buku "Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Filipina Selatan, dan Thailand Selatan" ini.

Free Malaysia Today awal Maret ini membeberkan Sabah menyumbang 14 persen pemasukan Malaysia dari gas alam, dan 30 persen dari minyak mentah. Di Malaysia bagian Borneo, wilayah Sabah adalah penyumbang produk domestik terbesar pada 2009.

Tahun 2011, cadangan minyak di Sabah sekitar 1,5 miliar barel. Cadangan gas di wilayah ini mencapai 11 triliun kubik kaki. Empat ladang gas baru ditemukan di perairan Sabah dalam dua tahun terakhir. Ladang minyak baru juga ditemukan, menambah kaya wilayah ini. Bandingkan dengan Filipina yang hanya menghasilkan 6.000 barel minyak mentah setiap hari.

Ihwal Sabah yang dicaplok Kesultanan Sulu, pemerintah Filipina ikut meradang.  Hubungan kedua negara dipertaruhkan. Malaysia sebetulnya berjasa bagi Filipina dalam soal memuluskan perundingan damai dengan MILF. Kelompok separatis itu telah sepakat damai dengan Filipina, dan mendukung keputusan Aquino.

Awalnya, tak ada dukungan apapun baik dari MNLF maupun MILF kepada Kesultanan Sulu. Namun, belakangan tokoh pendiri MNLF, Nur Misuari, menyatakan dukungannya pada kesultanan itu. Kabarnya, sudah ribuan militan MNLF dikirim menyusup masuk ke wilayah Sabah untuk membantu kekuatan pangeran Agbimuddin.

"Waktu Misuari mendirikan MNLF ada dua sasarannya. Satu mereformasi feodalisme, yang berarti menyingkirkan Kesultanan. Kedua, menuntut merdeka atau otonomi. Namun, ketika terjadi perpecahan, Misuari mencari legitimasi lain di luar struktur, yaitu merapat ke Kesultanan. Jadi hubungan antara MNLF dan Kesultanan Sulu itu adalah cinta dan benci," kata Suaedy.

Seperlima Lapisan Es Kanada Cair Abad Ini

Seperlima dari gletser atau lapisan es di Kanada akan mencair akhir abad ini. Aktivitas manusia yang menyebabkan isu pemanasan global mendorong naiknya permukaan laut sampai 1,4 inci, atau 3,5 centimeter.

"Meski kita menganggap pemanasan global belum sampai tingkat fatal, sangat besar kemungkinan es yang akan mencair lebih mengkhawatirkan dari perkiraan," ujar Jan Lanaert, kepala studi sekaligus ahli meteorologi Utrech University, Belanda, dalam pernyatannya.

"Dan, kemungkinan gletser itu muncul kembali sangatlah tipis," tandasnya, seperti dikutip Global Post, Sabtu 9 Maret 2013.

Dia mengatakan, proses pembentukan gletser itu tidak bisa terulang kembali atau bertahan, karena salju dan es pada tundra di Kanada Utara akan membantu memantulkan sinar Matahari
Ketika mereka menghilang, porsi sinar matahari yang sampai ke air dan tanah akan lebih besar, menyebabkan suhu udara melambung.

Jika gletser Kanada menyusut seperlima atau 20 persen, sesuai skenario, maka kenaikan suhu rata-rata dunia akan naik tiga derajat Celcius, atau 5,4 Fahrenheit.

Menurut perkiraan Lanaerts, yang menggarisbawahi ini bukan skenario terburuk yang coba menakut-nakuti, lonjakan temperatur di daerah glasial, seperti Kanada Utara, akan jauh lebih tinggi: delapan derajat Celcius.

Jika sampai gletser Kanada, tubuh es terbesar ketiga di dunia, hilang seluruhnya, maka tingkat permukaan laut akan naik 7,9 inci, atau 20 centimeter.

Untuk itu, para ilmuwan mendesak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan prospek, mencatat bahwa sejak tahun 2000 sampai saat ini, suhu di Kanada bagian Benua Arktik telah meningkat satu sampai dua derajat Celcius, dan volume es telah berkurang secara signifikan.

"Kebanyakan perhatian isu iklim mengarah ke Greenland dan Kutub Selatan, sangat bisa dipahami, karena keduanya adalah dua bagian es terbesar di dunia," kata Michiel van den Broeke, juga dari Universitas Utrecht.

"Namun, dengan penelitian ini, kami ingin menunjukkan bahwa gletser Kanada juga harus mendapat perhatian, karena juga menyumbang kenaikan tingkat permukaan laut," ungkapnya.

Studi ini telah dipublikasikan di Geophysical Research Letters, sebuah jurnal ilmiah AS. 

EDAN....! GILE MEK.....! Dibuka Lelang Keperawanan Boneka Seks di Brasil. Sejauh ini, penawaran telah mencapai Rp1 miliar. hehehehe.......

Publik di Brasil saat ini sedang ramai memperbincangkan sebuah lelang unik yang diadakan oleh sebuah toko yang menjual peralatan seks online. Alih-alih melelang produk, toko bernama Sexonico ini menawarkan kepada publik keperawanan sebuah boneka seks yang menyerupai manusia bernama Valentina.

Menurut data yang dilansir dari Huffington Post pada Jumat 8 Maret 2013, sejauh ini penawaran untuk kesempatan tidur dengan boneka tersebut bahkan telah mencapai angka senilai Rp1 miliar lebih. Sementara harga yang dipasang untuk keperawanan Valentina dipatok seharga Rp7,5 miliar.

Sexonico mengiming-imingi pemenang lelang akan mendapat beberapa layanan dan fasilitas, mulai dari menginap gratis di kamar presidential suite di sebuah motel di kota Sao Paulo, makan malam romantis lengkap dengan sampanye dan tiket pesawat bagi mereka yang tidak tinggal di luar Sao Paulo. 

Untuk menarik perhatian publik, Sexonico, melampirkan informasi di situs resmi mereka bahwa boneka seks ini benar-benar menyerupai manusia asli.

"Dia memiliki bola mata hijau, bibir tebal, kulit mulus menyerupai tekstur kulit manusia, dan payudara penuh. Secara keseluruhan dia memiliki bentuk tubuh yang akan membuat iri seluruh wanita di dunia," tulis Sexonico sambil mempromosikan Valentina di situs mereka.

Masih menurut Sexonico, lelang akan ditutup pada tanggal 31 Maret nanti.