Imbas Kudeta Militer Thailand Bagi Indonesia. Harus ada perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia

Pengusaha mulai khawatir pada penerapan darurat militer di Thailand. Mereka takut struktur perdagangan menjadi kacau, karena Thailand merupakan salah satu pemasok barang di Indonesia.

Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur menyampaikan keprihatinan ini. Dia mengatakan, Thailand menjadi negara pemasok utama gula mentah atau raw sugar ke Indonesia. "Kebutuhan raw sugar kurang lebih 3,2 juta ton,  40 persennya itu dari Thailand. Itu cukup besar," kata Natsir ketika dihubungi VIVAnews.

Dia mengatakan, pergolakan politik Thailand bisa mempengaruhi perdagangan gula mentah. Dia khawatir pasokan raw sugar ini berkurang dari jumlah normal. "Impor bakal berkurang 25-30 persen. Ini akan berdampak pada industri makanan dan minuman," kata dia.

Sekadar informasi, gula mentah ini dipasok sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Nantinya gula rafinasi akan digunakan sebagai salah satu bahan baku industri makanan dan minuman.

Ketua Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSI) Khafid Sirotuddin juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dia takut impor buah menurun dan bisa menyebabkan realisasi kuota minimal tidak terpenuhi.

"Periode Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sampai bulan Juni. Nanti ini akan mempengaruhi kuota 80 persen kalau ada beberapa ada yang belum mengirim," kata Khafid ketika dihubungi VIVAnews, Sabtu malam.

Menurutnya, pengusaha juga merugi. Sebab, mereka telah membayar lembaga surveyor di Thailand untuk memeriksa produk hortikultura yang akan dikirim ke Indonesia.

"Lembaga surveyor sudah kami bayar. Sistem impornya kan bertahap," katanya. "Karena ada kejadian ini, perlu ada pertimbangan khusus dari pemerintah."

Pengaruhi pangan lokal
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga cemas tata niaga di Negara Gajah Putih itu bakal berantakan. Bedanya, Lutfi mencemaskan adanya produk-produk Thailand yang merembes ilegal ke Indonesia. "Saya memperhatikan beberapa hal itu secara seksama," katanya.

Thailand itu memiliki beberapa produk seperti gula, buah-buahan, dan beras. Tidak adanya pengaturan terhadap perdagangan ini bisa menimbulkan gejolak terhadap pasar di Indonesia.

"Kalau sekarang tata niaganya tidak ada kami sangat takut barangnya ke mana-mana," ujarnya.

Kekhawatiran Lutfi beralasan, karena saat ini terjadi musim giling gula. "Jadi, kami harus menjaga bersama-sama, supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," katanya.

Tak hanya gula, Lutfi juga mewaspadai beras Thailand. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor beras premium dari negara tersebut.

Dia lalu menjelaskan sistem perdagangan beras di negara itu. Negara membeli beras dari petani, lalu beras itu digunakan untuk konsumsi dan diekspor. "Ini ada permasalahan. Tata niaganya rentan," kata dia.

Sementara itu, lanjut Lutfi, kinerja perdagangan Indonesia dengan Thailand masih berjalan dengan baik. Ekspor Indonesia ke negara itu masih bagus. Sayangnya, mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu tidak menyebutkan angkanya.

"Ekspor impor Indonesia-Thailand yang paling bagus. Malah, sekarang yang menjadi primadona adalah ikan, produk ikan, udang, dan otomotif," kata dia.

Perjuangan panjang
Kondisi politik di Thailan sedang tak karuan. Beberapa hari lalu, ada pengumuman bahwa Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Kondisi kian tak menentu paska militer mengambil alih pemerintahan alias kudeta. Militer juga menahan sejumlah politisi negeri itu dan membubarkan senat. Meski militer mengaku tokoh-tokoh yang tahan tak disiksa.

Menurut para analis politik, kudeta ini merupakan bagian dari perjuangan panjang oleh elite kekuasaan di Bangkok --yang didukung oleh monarki dan militer-- untuk mengurangi ancaman politik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.

Di mata analis politik, Paul Chambers, kudeta kali ini, akan menyebabkan perubahan konstitusi secara lebih menyeluruh.

"Berbagai langkah akan ditempuh seperti persekongkolan saat pemilu, kekuasaan di bidang peradilan, dan yang paling menakutkan, militer akan memiliki kekuasaan yang lebih dari porsinya," ujar Chambers.

Sementara kudeta ini telah diperingatkan oleh massa pendukung Thaksin yang disebut kaos merah, akan menimbulkan perang sipil. Namun, hingga saat ini, massa kaos merah belum ada pergerakan apapun.

Tetapi, unjuk rasa yang menentang kudeta sudah muncul dalam dua hari terakhir. Massa berkumpul di dua lokasi di pusat kota Bangkok dan menuntut agar militer segera mengembalikan demokrasi.

"Saya memiliki hak untuk memilih dan saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa mencuri hak itu dari saya dengan cara kudeta," ungkap salah seorang pengunjuk rasa bernama Piti dan berprofesi sebagai pemandu wisata.

Namun, hingga saat ini belum ada tanggal yang jelas untuk pemilihan umum yang baru.

Menurut laporan media, konfrontasi serius selama kudeta militer pun belum terjadi. Namun beberapa saksi mata melihat beberapa orang ditahan di beberapa lokasi pada Sabtu ini.

Sebagian orang berharap stabilitas dalam negeri Thailand dapat dicapai di bawah kekuasaan militer. Sementara lainnya mengaku marah dan menuntut pemulihan demokrasi. Ini merupakan kali ke-19 percobaan atau upaya pegambil alihan kekuasaan oleh militer sejak tahun 1932.

Menhan Malaysia : Saya Bom Kampung Tanduo. Di Situ Mati 12 Militan

Sudah lebih dari 60 orang dari pihak Kesultanan Sulu yang tewas di Sabah dalam gempuran tentara Malaysia. Jumlah militan asal Sulu berkurang drastis hingga ke angka puluhan, namun pasukan Malaysia tidak akan berhenti sampai mereka semua musnah.

Kepada VIVAnews Rabu, 20 Maret 2013, Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan bahwa orang-orang Sulu itu tidak layak diusir, melainkan harus ditembak mati. Hamidi lebih memilih menyebut mereka sebagai pengacau ketimbang orang-orang yang menuntut haknya.

Dalam wawancara lainnya dengan VIVAnews, Sabtu 23 Maret 2013, Hamidi mengatakan bahwa mereka telah memberikan waktu hampir tiga minggu untuk para gerombolan pengacau itu hengkang dari Sabah. Namun, tenggat waktu tidak dipenuhi, Malaysia terpaksa bertindak tegas.

"Pertama saya bom Kampung Tanduo. Di situ mati 12 militan dan langsung dikubur," kata Hamidi yang ditemui saat berkunjung ke Yogyakarta.

Menteri Malaysia keturunan Jawa ini juga mencurigai adanya pihak ketiga yang membiayai pengiriman pasukan ke Sabah. Dia mengatakan, pasukan-pasukan Sulu adalah tentara bayaran yang dulunya bekerja untuk MNLF pimpinan Nur Misuari.

Dialog Pertahanan Internasional dan "Kepercayaan Strategis" RI

Para pejabat pertahanan dan militer dari puluhan negara Rabu kemarin memulai dialog di Jakarta untuk membicarakan strategi dan langkah bersama dalam menghadapi ancaman dan tantangan-tantangan di kawasan Asia Pasifik dan dunia. Berlangsung selama dua hari acara ini bertajuk Jakarta International Defense Dialogue 2013.

Ini merupakan kali ketiga JIDD digelar. Pertemuan tahun ini diikuti sekitar 1.300 peserta dari 38 negara dengan memfokuskan pada "Pertahanan dan Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik."

Membuka JIDD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari suara-suara yang menyatakan bahwa tantangan yang paling mendesak di Asia Pasifik kali ini adalah menghadapi persengketaan teritorial dan yurisdiksi yang tengah melibatkan sejumlah negara. Namun, bagi dia, itu adalah tantangan-tantangan yang sifatnya jangka panjang.

"Sebagian besar persengketaan teritorial dan yurisdiksi ini butuh waktu untuk bisa diselesaikan. Contohnya, upaya Indonesia dan Vietnam yang butuh 30 tahun untuk menuntaskan negosiasi batas-batas landas kontinen," kata Presiden Yudhoyono dalam pidato berbahasa Inggris.

Bagi dia, tantangan utama saat ini dalam mempromosikan keamanan internasional adalah bagaimana membangun kepercayaan strategis antarnegara di kawasan Asia Pasifik. "Kepercayaan Strategis" yang dimaksud di sini adalah secara bertahap menciptakan rasa saling percaya antarnegara.

"Saat dua pihak atau lebih mulai memiliki rasa percaya atas niat dan maksud baik dari pihak lain, maka di situlah muncul kepercayaan strategis. Ini akan memungkinkan mereka untuk kian bekerjasama, saling menanamkan kepercayaan dan juga bersama-sama menerapkan upaya-upaya mewujudkan perdamaian," kata Yudhoyono.

Sambil didengar oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao, Presiden Yudhoyono juga mengambil contoh bagaimana Indonesia dan Timor Leste kini menggalang kerjasama secara erat setelah keduanya mengalami masa lalu yang sangat sulit dan menyakitkan. Banyak yang tadinya memprediksi bahwa konflik masa lalu bakal membuat hubungan Jakarta dan Dili terganggu secara permanen.

"Namun kami membuktikan bahwa prediksi itu salah. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, baik Indonesia dan Timor Leste telah bekerja secara erat untuk menciptakan hubungan yang baru. TNI dan militer Timor Leste bekerja bersama untuk mengatur keamanan perbatasan," kata Yudhoyono.

Kedua pemerintah secara kreatif telah membuat suatu mekanisme dimana warga Timor Leste bisa bepergian ke Oecussi, yang berlokasi di dalam wilayah Indonesia. Kedua negara juga telah menyelesaikan lebih dari 90 persen demarkasi perbatasan darat - yang biasanya merupakan isu yang rumit bagi dua negara yang bertetangga. "Paling penting, kami telah menemukan cara untuk menanggapi isu-isu HAM masa lalu yang sensitif dengan membentuk Komisi Bersama Kebenaran dan Persahabatan," kata Yudhoyono.

Dia juga memaparkan bagaimana Indonesia mewujudkan perdamaian di Aceh setelah merangkul Gerakan Aceh Merdeka untuk bersama-sama berdamai, apalagi setelah tragedi Tsunami akhir 2004. Setelah melalui perundingan selama sekitar lima bulan, tercapai kesepakatan damai bersejarah setelah kedua pihak tidak lagi bermusuhan melainkan berubah menjadi mitra untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan.

Hubungan Indonesia-Timor Leste dan perdamaian di Aceh, bagi Yudhoyono, menjadi contoh bagaimana kepercayaan menjadi komoditas berharga yang tidak bisa dicapai secara mudah. "Ada banyak contoh di penjuru dunia dimana kepercayaan yang dicapai secara susah payah bisa buyar dalam semalam karena suatu insiden, miskomunikasi, harapan yang semu, perubahan kepemimpinan dan faktor-faktor lain. Kepercayaan, oleh sebab itu, merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai," kata Yudhoyono.   

Kepercayaan strategis seperti ini diperlukan untuk menanggapi perubahan dan tantangan-tantangan dalam hubungan internasional. Ini dipandang menjadi tantangan bagi hubungan AS-China, India-Pakistan, China-Jepang, dan begitu pula hubungan kedua Korea dan dalam mengatasi persengketaan teritorial di Asia Pasifik.

Perkuat Militer

Sebagai tuan rumah pertemuan, Indonesia juga menyadari bahwa dialog kali ini berlangsung di tengah besarnya ambisi negara-negara Asia Pasifik dalam memperkuat sistem pertahanan dan kapabilitas militer masing-masing. Ini dimungkinkan saat perekonomian di negara-negara Asia Pasifik tengah stabil, dibandingkan di kawasan lain seperti Eropa dan Amerika.

Mewakili tuan rumah, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mewanti-wanti para delegasi dialog bahwa pesatnya belanja militer dan kapabilitas sistem pertahanan bisa berisiko menciptakan kecurigaan dan memicul rivalitas di kawasan.

"Bila tidak disertai dengan transparansi yang bisa mendorong rasa saling percaya, maka bisa berisiko pada perlombaan senjata yang berdampak kurang baik bagi perdamaian dan stabilitas," kata Purnomo terkait JDD hari ini, yang dikutip kantor berita Reuters.

Dia juga mengingatkan bahwa JIDD kali ini tetap menyoroti perubahan-perubahan dalam lingkungan keamanan internasional dalam satu dekade terakhir dan bagaimana perubahan-perubahan itu membentuk perkembangan secara bertahap dalam perhatian pertahanan dan keamanan.

Upaya-upaya kontra terorisme dan kontra proliferasi senjata nuklir, beserta kerjasama militer konvensional, tetap menjadi perhatian serius. Dalam forum JIDD ini pula para pengambil kebijakan bisa menilai bahwa inistiatif-inisiatif yang ada selama ini belum cukup efektif untuk menghadapi ancaman-ancaman lintas negara.

Itulah sebabnya, kata Purnomo, JIDD dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi yang mudah dan kontak yang berguna di kalangan peserta. Ini akan membantu menciptakan rasa kebersamaan di kalangan para pengambil kebijakan di negara-negara Asia Pasifik.

Mengapa TNI dan Polri Baku Hantam di OKU

Konflik antara anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri kembali terjadi. Kamis pagi, 7 Maret 2013, puluhan anggota Batalyon Armed 15/ 105 TNI Tarik Martapura membakar Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sekitar 90 anggota Batalyon Armed 15/ 105 TNI mendatangi Mapolres OKU pada pukul 07.30 WIB. Mereka menggunakan truk dan motor. Sebagian dari tentara itu membawa sangkur. Mereka datang untuk menanyakan perkembangan kasus penembakan anggota Batalyon 15/ 105, Pratu Heru Oktavinus oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres OKU Brigadir Wijaya.

Entah apa yang terjadi, pada pukul 09.30 WIB, para tentara itu naik pitam. Mereka merusak dan membakar Mapolres OKU. "Mungkin mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Maka terjadi keributan yang berujung dengan pembakaran," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul kepadaVIVAnews.

Akibatnya, sebagian kantor Polres OKU ludes dilalap si jago merah. Selain itu, 4 mobil dan 70 motor turut dirusak dan dibakar. Kekacauan ini juga menyebabkan 16 tahanan kabur, lainnya dievakuasi.

Tak hanya itu, aksi brutal ini juga menyebabkan tiga anggota Polres OKU terluka dan harus dirawat di ruhah sakit. Mereka adalah Briptu Berlin Mandala yang mengalami luka tusuk di dada dan tangan, Aiptu Marwani luka tusuk di paha, dan Bripka M yang mengalami luka bakar.

Usai melakukan pembakaran, puluhan anggota Batalyon 15/ 105 itu meninggalkan Mapolres OKU yang sebagian telah habis dilahap api. Namun, para tentara itu tidak berhenti melakukan perusakan. Di perjalanan, mereka juga menghancurkan dua pos lalu lintas dan pos sub sektor. Mereka bahkan menyerbu Mapolsek Martapura. Akibatnya, Kapolsek Martapura Kompol Ridwan terluka dan dalam kondisi kritis.

"Kapolsek dalam keadaan luka cukup parah dan diterbangkan ke Sumsel untuk dievakuasi, semoga bisa diselamatkan jiwanya," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jendral Suhardi Aliyus. Namun dia memastikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Pemicu

Kerusuhan ini adalah buntut tewasnya Pratu Heru Oktavinus. Anggota Batalyon 15/ 105 ini ditembak mati oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres OKU Brigadir Wijaya saat terlibat perkelahian di Desa Sukajadi, OKU, pada 27 Januari 2013.

Perkelahian malam itu bermula saat Brigadir Wijaya dan sejumlah polisi lalu lintas menggelar razia kendaraan bermotor. Setelah melakukan razia, Brigadir Wijaya duduk di Pos Polisi 902, Jalan Lintas Tengah Sumatra.

Lalu, melintaslah rombongan Pratu Heru Oktavianus yang berjumlah lima motor. Mereka baru pulang dari acara sunatan di Lorong Duku, Kelurahan Kemala Raja, Baturaja Timur, OKU, melintas di depan pos. Saat berada di lokasi razia, Pratu Heru yang tertinggal dari rombongannya dihentikan, namun berhasil meloloskan diri sambil menghina polisi.

Mendengar hinaan itu, Brigadir Wijaya menjadi naik pitam dan lantas mengejar Pratu Heru, dan berhasil menyusul prajurit TNI itu. Dia kemudian menendang motor Heru hingga terjatuh. Kemudian, terjadilah percekcokan yang berujung pada adu fisik. Namun kemudian, Brigadir Wijaya menembak Pratu Heru dua kali. Satu tembakan mengenai punggung, satu lagi menembus leher.

Heru kemudian dibawa ke Rumah Sakit Santo Antonius Baturaja. Namun beberapa saat kemudian dia tewas. Sejak itulah situasi di Baturaja, OKU, menjadi tegang. Mapolres OKU dijaga ketat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan. Hingga akhirnya, polisi menetapkan Brigadir Wijaya ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan Pratu Heru.

Jangan meluas

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengaku terkejut dengan aksi penyerangan ini. "Saya dapat laporan saat memberi pengarahan di Makostrad. Saya terkejut dan tidak senang. Saya perintahkan Pangdam untuk investigasi. Siapa salah harus dihukum," katanya.

"Saya dapat laporan kalau anak-anak saya mendatangi, tapi tidak baku tembak. Terus terang mungkin ada rangkaian sebelumnya. Dulu ada anggota TNI  ditembak mati polisi. Terus polisi sudah mengikuti perkembangan, saya tidak mengerti karena sudah sekian lama baru terjadi," dia menambahkan.

Setelah insiden itu, Pramono segera melakukan komunikasi dengan aparat di OKU. Dia meminta semua anggota TNI di OKU menahan diri. Para prajurit itu dilarang meninggalkan barak. "Kami sudah mengadakan pembicaraan dan saya minta kepada Pangdam, kejadian ini tidak boleh berkembang. Titik," ujar Pramono.

Dia menambahkan, TNI juga langsung mengirim tim investigasi untuk mencari fakta terkait pembakaran Mapolres OKU ini. Tim investigasi ini dipimpin oleh Wakil Asisten Pengamanan KSAD Brigjen Irwansyah. Pramono berjanji akan menghukum anggotanya yang terlibat aksi pembakaran. "Saya tetap, prinsipnya siapa yang salah harus dihukum," katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga meminta para perusak dan pembakar Mapolres OKU ini dihukum. Sebab, mereka telah membakar kantor polisi yang merupakan simbol negara. "Saya minta panglima TNI melakukan pemeriksaan dan kalau melanggar hukum tentu harus diproses hukum, saya kira itu," kata Timur di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Polisi, kata dia, saat ini sedang melakukan investigasi terkait aksi pembakaran ini. Sehingga fakta yang benar terkait pembakaran dan penyerangan dapat diungkap. "Sekali lagi, semuanya sedang dalam proses," ujarnya.

Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman, mengatakan aksi brutal itu seharusnya bisa diredam dengan pendekatan persuasif melalui komandan masing-masing institusi. "Apabila koordinasi dua lembaga tersebut bagus, peristiwa penyerbuan tidak akan terjadi," kata Hamidah.

Kompolnas menilai  tindakan anggota TNI yang merusak markas dan menusuk anggota Polri dengan tombak sebagai perbuatan yang sangat brutal dan kejam. Kejadian ini, katanya, mencoreng citra TNI dan Polri di mata masyarakat.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi mengatakan mengatakan, pimpinan Polri dan TNI telah memerintahkan anggotanya di OKU untuk menahan diri. Dia memastikan tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atasannya. "Ini saya katakan tidak sepengetahuan komandannya,  jadi tidak terencana. Pimpinan berusaha menghalau anak buahnya yang melakukan pengerusakan tapi tidak dihiraukan karena jumlah cukup besar," katanya.

Waduh...!!!! Konflik Sulu di Sabah Kian Meluas

Konflik bersenjata antara pasukan Kesultanan Sulu dan tentara Malaysia terus terjadi hingga Minggu malam lalu. Puluhan korban dilaporkan tewas, warga setempat dan tentara Malaysia mewaspadai masuknya orang-orang Kesultanan Sulu ke berbagai daerah di Sabah.

Konflik yang awalnya terisolir di Lahad Datu, kini meluas hingga ke wilayah Semporna yang jaraknya terpaut 300 kilometer. Konflik itu menambah panjang daftar korban tewas dari kedua kubu. Menurut Minda News, sebuah kantor berita di Mindanao, korban telah mencapai 27 orang. Sebanyak 14 di antaranya adalah orang Sulu, tujuh tentara Malaysia, seorang pemilik rumah tempat Agbimuddin tinggal di desa Tanduo, dan Imam Maas dan keempat putranya.

Korban terakhir tewas di desa pesisir Simunul, Semporna, pada Sabtu lalu. Tidak ada media Malaysia yang memberitakan perihal kematian imam Maas dan keempat putranya. Media di Filipina ABS-CBN News memberitakan, Imam Maas ditembak tentara Malaysia karena diduga membantu dua kerabat Kesultanan Sulu, yaitu Datu Alianapia Kiram, adik Sultan, dan Datu Amer Bahar Kiram, keponakan Sultan.

Menurut juru bicara Sulu, Abraham Idjirani, keduanya memang telah tinggal selama bertahun-tahun di Sabah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendudukan Lahad Datu yang dipimpin Raja Muda Agbimuddin Kiram.

Idjirani mengatakan, untuk mencari anggota keluarga Kesultanan Sulu, kepolisian Malaysia menggunakan dalih pemeriksaan pendatang ilegal dari Filipina. Polisi Malaysia memasuki rumah-rumah warga dengan paksa dan sampai ke rumah imam Maas. Imam yang berasal dari Filipina ini mengaku melayani kedua Datu, nyawanya pun dihabisi.

Akibat pembunuhan ini, warga desa yang kebanyakan warga pendatang dari Filipina marah. Mereka menyerbu kantor polisi di Semporna pada Sabtu malam. The Star menuliskan, lima orang polisi Malaysia tewas saat memasuki desa tersebut. Idjirani mengatakan, seorang pejabat tinggi militer Malaysia, seorang anggota  polisi dan seorang pejabat sipil dilaporkan disandera.

Alim Hashim Mudjahab, ketua Komite Dewan Islam Front Pembebasan Islam Moro (MNLF) dilansir Inquirer membenarkan pernyataan Idjirani. Menurutnya, para pendukung Kesultanan Sulu menyerbu pos polisi dan membebaskan lebih dari 100 orang Muslim Filipina yang ditahan sejak konflik pecah Jumat
lalu.

Konflik meluas ke Tawau, daerah sekitar 84km dari Semporna. Mudjahab mengatakan bahwa orang-orang Kesultanan Sulu menyerang konvoi truk militer Malaysia dengan melemparkan dinamit yang biasa dipakai untuk memancing ikan.

"Ketika kita berbicara saat ini (Minggu), ketegangan tersebar hingga Sandakan dan ada laporan bahwa warga asal Tausug (Moro, Filipina) yang tinggal di Kota Kinabalu siap melawan tentara Malaysia," kata Mudjahab.

"Penjahat dalam konflik ini adalah pemerintah Malaysia. Bukan Kesultanan Sulu yang meningkatkan konflik, tapi pemerintah Malaysia. Jika saja polisi Malaysia menunjukkan toleransi, belas kasihan, mereka seharusnya tidak melakukan tindakan ini," ujar Idjirani.

Menanggapi banyaknya perlawanan dari masyarakat, Kesultanan Sulu berlepas diri. Idjirani mengatakan, kemarahan warga itu adalah karena penyerbuan tentara Malaysia ke desa mereka. Padahal, warga Filipina di tempat itu sama sekali tidak terlibat pendudukan di Lahad Datu.

"Ini adalah upaya tidak terorganisir dari rakyat, yang tidak bisa lagi terima perlakuan pemerintah Malaysia terhadap mereka sejak tahun 1982," kata Idjirani.

Pemerintah Malaysia enggan disalahkan. Menurut versi mereka, lima orang polisi Malaysia terbunuh saat mencari sekelompok pasukan Sulu bersenjata yang masuk wilayah itu.

Menurut laporan polisi Malaysia ada sekitar 10 orang bersenjata dari Sulu yang terlihat berkeliaran di wilayah Kunak pada Sabtu malam lalu. Sebanyak 10 orang ini diketahui memasuki desa Long Malor dan desa Dasar Lama di Kunak.

Menurut Zulkifeli, pasukan Sulu ini datang menggunakan perahu kecil dari pulau Sibutu, sekitar 25 menit dari Semporna, beberapa minggu lalu. Itulah mengapa pasukan Malaysia sulit mendeteksi kedatangan mereka ini.

"Mereka datang menggunakan pakaian sipil, masuk ke Sabah, berkumpul dan mengganti ke seragam militer mereka. Kami menemukan dua tas berisi pakaian sipil," kata dia.

Malaysia siagaIdjirani mengatakan bahwa saat ini banyak orang Sulu yang berangkat dari Basilan, Sulu, Tawi-tawi dan Semenanjung Samboanga telah masuk ke Malaysia. Mereka, kata dia, telah berada di Sabah dan ikut menyaksikan pemakaman para pengikut Agbimuddin yang tewas.

Masuknya para pengikut Kesultanan Sulu ini juga tercium oleh tentara Malaysia yang langsung menambah pasukannya di Sabah. Dua batalion dikirimkan ke Semporna dan Kunak.

Warga di Sabah juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Pemerintah Sabah meminta seluruh wilayah untuk menerapkan siskamling dan mencurigai setiap orang yang tidak dikenal. Di antara yang menerapkan kesiagaan penuh adalah kota Marudu, Pitas dan Kudat di sebelah utara Sabah.

Bahkan di Pitas dan Kudat, polisi-polisi tidak diperbolehkan mengambil cuti atau liburan untuk ikut mengamankan desa. Selama 24 jam sehari, kota-kota di Sabah akan dijaga dengan ketat oleh warga dan polisi.

Situs berita Free Malaysia Today menuliskan bahwa beberapa pesawat tempur Malaysia terlihat diluncurkan dari Bandara Internasional Kota Kinabalu sepekan terakhir ini.

Kehadiran polisi dan militer di beberapa wilayah tidak juga mampu meredam ketakutan warga Sabah. Rumah-rumah di Semporna kosong setelah bentrokan Sabtu. Warga memilih mengungsi ke tempat aman.

Warga yang memilih tinggal, tidak berani menyalakan lampu malam-malam. "Sekarang warga desa mematikan lampu lebih dini, khawatir nyala lampu malah mengundang orang asing dari laut ke rumah mereka," kata seorang warga Kinabalu, Siti, yang memiliki orangtua di Semporna.

Warga tidak ingin kecolongan. Sebelumnya, dengan percaya diri, tentara Malaysia mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun yang terjadi sebaliknya, bentrokan pecah Jumat lalu dan menewaskan beberapa orang. Warga semakin kaget mendengar laporan orang-orang Sulu berada di beberapa tempat, tidak hanya di Lahad Datu.

Berbicara di Manila, Sultan Jamalul Kiram III mengatakan bahwa ada sekitar 400 orang mereka di Sabah. Ini jauh sekali dari pernyataan Malaysia yang mengatakan bahwa hanya ada 130 orang Sulu, pria dan wanita di Tanduo.

Seruan perdamaianPemerintah Filipina Sabtu pekan lalu kembali mendesak Kesultanan Sulu menarik pasukannya di Sabah. "Menyerah sekarang, tanpa syarat," kata Presiden Benigno Aquino.

Filipina menegaskan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan negosiasi di tanah air. Pemerintahan Aquino juga menekankan bahwa mereka tidak mengabaikan klaim Kesultanan Sulu atas Sabah.

"Tidak pernah sekalipun kami mengabaikan klaim mereka. Kami tahu bahwa keluarga Kiram mengklaim Sabah dan kami tidak merendahkannya," kata Sekretaris Komunikasi Strategis Istana Malacanang Ricky Carandang kepada Radyo Inquirer kemarin.

Seruan untuk berdamai juga datang dari berbagai organisasi Muslim di Filipina. Salah satunya adalah Komisi Nasional Warga Muslim Filipina (NCMF) yang menyerukan seluruh pihak di Filipina dan Malaysia untuk menahan diri dan melakukan langkah diplomatis tanpa kekerasan.

Ketua Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Nur Misuari, mengatakan bahwa kedua pihak harus berkepala dingin dan segera menyudahi pertumpahan darah. Dia juga menyerukan pada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk berhenti mengirimkan pasukannya dan merendahkan suaranya dalam menghadapi masalah ini.

Untuk Sultan Sulu, Misuari menghimbau untuk tidak membuat situasi bertambah parah dengan komentar-komentarnya. "Kita harus berbicara seperti layaknya saudara," kata dia.

Institut Al Qalam untuk Identitas Islam dan Dialog di Asia Tenggara, sebuah organisasi di Universitas Davao, menyerukan dihentikannya kekerasan di Sabah. Institusi ini mengingatkan bahwa hidup dalam Islam berarti hidup damai.

"Wujud paling tinggi dari jihad adalah jihad melawan diri kita sendiri dan keinginan-keinginan kita. Sekarang waktunya untuk berbicara perdamaian. Jika kita tidak melakukan ini, maka kita akan mengulang kesalahan yang sama," tulis pernyataan Al Qalam.

Sabah Diduduki, Kesabaran Malaysia Akhirnya Habis

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dengan tegas mengatakan bahwa kesabaran mereka ada batasnya. Pernyataan keras ini disampaikan terkait pendudukan Lahad Datu di Sabah oleh hampir 200 orang dari Kesultanan Sulu.

"Jangan menguji kesabaran kami, kesabaran kami telah mencapai batasnya," kata Razak, seperti dikutip dari Bernama.

Kesabaran Malaysia benar-benar diuji. Dua kali tenggat yang mereka berikan pada kelompok itu untuk segera hengkang diabaikan. Dua hari setelah batas waktu terakhir lewat, pasukan Malaysia akhirnya menggempur mereka di Desa Tanduo.

Raja Muda Agbimuddin Kiram, pemimpin pasukan Sulu yang menduduki desa itu dan adik Sultan Sulu, mengatakan pada sebuah wawancara dengan Radio dzBB di Filipina, Jumat pagi, 1 Maret 2013, bahwa pasukan Malaysia tengah mendekat--dari sebelumnya berada di jarak 500 meter kini berada di 300 meter.

"Mereka tiba-tiba menyerang, kami harus mempertahankan diri kami," kata Agbimuddin sebagaimana dilansir GMA News. Ditanya kapan pasukan Malaysia masuk dan menyerang, dia mengatakan, "Saat ini."

Dalam wawancara langsung di radio tersebut, sayup-sayup terdengar suara tembakan. Wawancara pertama terputus. Pada wawancara kedua, Agbimuddin mengatakan mendapat laporan beberapa orangnya terluka. Namun, dia kukuh mengatakan tidak akan mundur dan bakal tetap melawan.

Menurut saksi mata, baku tembak hebat berlangsung selama satu jam di wilayah tersebut. Usai itu senyap.

Sebuah stasiun sasiun radio gelombang pendek di Kota Kinabalu mengabarkan bahwa sepasukan keamanan Malaysia dengan perangkat tempur lengkap tengah menuju Tanduo.

Tak lama kemudian, saksi mata di dekat lokasi mengatakan bahwa pasukan Malaysia mulai mengevakuasi tentara mereka yang terluka dalam pertempuran tadi.

Menurut juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, 10 orang dari pihak mereka tewas dalam penyerangan tersebut. Empat lainnya terluka. Namun, dia menegaskan bahwa Agbimuddin masih bertahan di lokasi dan akan terus berjuang.

Simpang siurInformasi dari pemerintah Malaysia soal insiden ini masih simpang siur, bahkan bertentangan satu sama lain.

Di akun Twitter-nya, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein sebagaimana dilansir Inquirer mengatakan tidak ada apa yang disebut sebagai "serangan oleh pasukan Malaysia" itu. Yang ada, kata dia, pasukan Malaysia lah yang diserang orang-orang Sulu.

"Saya konfirmasikan bahwa pasukan kami tidak menembak sama sekali, bahkan kami yang ditembaki pada pukul 10 pagi ini." kata Hishammuddin.

Komentarnya ini diamini oleh pemerintah Filipina yang mengatakan bahwa Malaysia hanya melepaskan tembakan peringatan. "Ada tembakan peringatan, bukan baku tembak. Tidak ada korban tewas," kata juru bicara Presiden Benigno Aquino, Abigail Valte.

Namun kemudian muncul pernyataan Duta Besar Malaysia untuk Filipina, Zamri Kassim, yang bertentangan. Kepada Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, Kassim mengatakan ada tiga orang yang tewas. Dua di antaranya polisi Malaysia. Seorang lagi adalah pemilik rumah tempat komplotan Agbimuddin tinggal.

Dia juga mengatakan bahwa pasukan Malaysia berhasil mengusir kelompok Sulu itu ke laut. Dari antara mereka, 10 orang ditangkap. Nasib Agbimuddin tidak jelas.

Saling berbantahan pun dimulai.

Idjirani dari Kesultanan Sulu mengatakan bahwa pasukan mereka masih bertahan di Sabah. Dia bahkan mengatakan telah berbicara dengan Kiram. "Saya tanya padanya, berapa orang yang mati syahid. Dia mengatakan 10. Saya tanya berapa yang terluka, dia bilang empat. Mereka tidak akan pergi. Pertempuran akan terus berlanjut," kata Idjirani.

Klaim nenek moyangRatusan orang Kesultanan Sulu datang melalui laut ke wilayah Lahad Datu dan menduduki Desa Tanduo lebih dari dua pekan lalu.

Mereka yang datang adalah kelompok yang merasa dirugikan oleh kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Kepulauan Mindanao. Dalam kesepakatan tersebut, Filipina menyebut daerah itu sebagai wilayah otonomi Bangsa Moro dan memberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen.

Kesultanan pimpinan Jamalul Kiram sebelumnya menguasai wilayah Sulu di Mindanao. Namun, menurut perjanjian antara MILF dan pemerintah, Sulu diberikan kepada pemerintahan yang baru. Mereka tidak mendapat jatah lahan. Akhirnya, kesultanan ini berniat merebut "wilayah mereka" di tempat yang lain, yaitu di Sabah, Malaysia.

Didasarkan atas sejarah dan dokumen-dokumen yang ada, mereka meyakini bahkan pemerintah Malaysia membayar sewa pada mereka.

Pekan lalu Idjirani menunjukkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selembar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia.

Wilayah Sabah dulu dikuasai oleh Kesultanan Sulu setelah diberikan oleh Sultan Brunei sebagai balas jasa atas bantuan Sulu mengatasi pemberontak. Pada tahun 1878, Sulu menyewakan wilayah Sabah pada perusahaan British North Company milik Inggris yang saat itu menjajah Malaysia.

Saat Malaysia merdeka tahun 1963, sewa Sabah dialihkan dari pemerintah Inggris ke Malaysia. Pada tahun 1962, Kesultanan Sulu memberikan mandat pada Presiden Filipina Diosdado Macapagal untuk melakukan negosiasi terkait wilayah Sabah.

Sejak saat itu disepakati, Kuala Lumpur harus membayar sewa tahunan sebesar 5.300 ringgit atau setara 69.700 peso kepada pewaris tahta Kesultanan Sulu.

Namun, kata Idjirani, pada tahun 1989 peran Filipina untuk bernegosiasi atas nama Sulu dicabut oleh Sultan Jamalul Kiram III. Dia mengatakan, pemerintah Malaysia tidak ingin isu ini dibesar-besarkan, karena "yang diberikan kepada Malaysia bukanlah status berdaulat".

Dia juga menunjukkan dokumen pembayaran senilai 73,040.77 peso (Rp17,4 juta) kepada Kiram pada 16 April 2003 sebagai pembayaran sewa pada pewaris Kesultanan Sulu untuk tahun 2002.

Bantahan FilipinaBelum ada pernyataan Malaysia soal klaim Sulu tersebut. Sementara itu, pemerintah Filipina membentuk tim khusus untuk menyelidiki akar permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, nasab Sultan Sulu saat ini, Jamalul Kiram III, diragukan. Hal ini dipaparkan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino, Kamis kemarin. Menurut dia, pemimpin Sulu saat ini bukanlah keturunan langsung Sultan Sulu yang diakui Filipina pada 1974, yaitu Esmail Kiram I. Jamalul Kiram III memiliki garis keturunan yang jauh dari tahta kesultanan.

"Inilah pertanyaan yang pertama kali muncul, siapa yang seharusnya mewakili Kesultanan Sulu?" kata Aquino.

Pemerintah Filipina juga tengah mempelajari dua dokumen mengenai sewa Sabah dari Kesultanan Sulu oleh perusahaan British North Borneo Co. pada tahun 1878 yang kemudian diambil alih Malaysia di tahun 1960an.

Dalam insiden sekarang ini, Filipina mendukung posisi Malaysia, mendesak orang Sulu untuk hengkang dari Sabah dan memulai negosiasi damai. Bahkan, Aquino mengancam akan menyeret kelompok itu ke pengadilan dengan ancaman penjara 12 tahun jika tidak segera pulang.

Sultan Jamalul Kiram III tak ayal geram atas sikap sang Presiden Filipina. "Seharusnya dia membantu, bukannya malah menggugat kami," katanya, naik pitam

Bumi Papua Makin Bergolak. Aksi ini untuk mengangkat isu keamanan Papua ke dunia internasional?

Bumi Papua terus bergejolak. Teror demi teror ditebar oleh kelompok bersenjata. Kali ini, Kamis 21 Februari 2012, kelompok bersenjata menyerang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dua tempat berbeda. Delapan tentara gugur dalam dua serangan itu.

Serangan pertama terjadi pukul 09.30 WIT di Pos TNI yang terletak di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Papua. Satu anggota Batalyon Infantri 753, Pratu Prabowo Wibowo, tewas di tempat. Dia tertembak di bagian dada. Sementara, Letnan Satu Reza hanya mengalami luka tembak di bagian lengan.

Sekitar pukul 10.30 WIT, kelompok bersenjata menghadang rombongan anggota TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Saat itu, sekitar 12 prajurit hendak menuju Bandara Illaga, yang berjarak sekitar 2 kilometer dari markas Koramil Sinak. Para tentara ini berniat mengambil logistik dan radio komunikasi yang dikirim dari Kodim 1714.

"Mereka dihadang di tanjakan jalan, dengan cara ditembaki dari atas bukit," kata Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Letkol TNI Jansen Simanjuntak.

Tujuh prajurit gugur dalam aksi penyerangan ini. Mereka adalah Sertu M Udin (Kodim 1714 Puncak Jaya), Sertu Frans (Kodim 1714 Pucak Jaya), Sertu Edi (Kodim 1714 Puncak Jaya), Sertu Ramadhan (Batalyon 753), Praka Jojo Wiharja (Batalyon 753), Praka Wempi (Batalyon Infantri 753), dan Pratu Mustofa (Batalyon Infantri 753). Sementara itu, Serda Wahyudi dari Batalyon Infantri 753, terluka. Hingga siang, satu anggota TNI masih dinyatakan hilang.

Aparat, kata Jansen, belum bisa mengetahui identitas para penyerang."Mereka masih dikejar, jadi kami belum bisa simpulkan dari kelompok mana," ujarnya. Yang jelas, imbuh Jansen, para penyerang punya kekuatan besar dan memiliki keberanian.

Sementara itu, polisi tidak tinggal diam. Korps Bhayangkara turut membantu TNI mengejar kelompok bersenjata ini. Anggota Pos Brimob bersama anggota Polres Puncak Jaya dikerahkan. "Mereka di bawah komandan Kompol Hanafiah, Polisi membantu TNI mengejar para pelaku," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto, kelompok penyerang melarikan diri ke arah hutan usai beraksi. Aparat,kata dia, butuh waktu untuk pengejaran itu. Hingga Kamis sore, belum ada pelaku yang berhasil ditangkap.

"Lokasi di sekitar Tingginambut, sebelah kanan bukit, sebelah kiri lereng. Jadi jalan hanya satu-satunya. Perlu waktu bagi teman-teman kami TNI maupun Polri melakukan pengejaran pelaku yang melarikan diri ke hutan," kata Agus.

Basis OPM

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah mengutuk keras aksi penyerangan ini. Pemerintah berharap, kelompok ini bisa segera digulung.

"Mudah-mudahan pelaku penembakan dan penghadangan terhadap aparat TNI bisa segera ditangkap supaya bisa jelas siapa pelaku, apa motif penyerangan, dan kelompok mana yang harus bertanggung jawab," kata Djoko di kantornya.

Menurut Djoko, dua daerah tempat penyerangan ini merupakan salah satu basis kelompok bersenjata. Distrik Tingginabut, kata dia, merupakan basis kelompok bersenjata yang dipimpin Panglima Organisasi Papua Merdela (OPM) Goliat Tabuni. Kelompok ini sudah melakukan kegiatan dalam waktu yang cukup lama.

Sementara, di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, terdapat kelompok bersenjata pimpinan Murib. "Di wilayah ini atas dasar perkiraan intelijen diduga merupakan tempat aktivitas kelompok bersenjata pimpinan Murib," ungkap Djoko.

"Kelompok-kelompok ini satu sama lain ada yang berhubungan, dan tidak berhubungan. Kelompok ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu aparat Polri, TNI, dan juga terhadap para pekerja investasi di wilayah tersebut," Djoko menambahkan.

Menurut Djoko, kondisi geografis menjadi kendala aparat dalam melakukan pengejaran. Topografi wilayah yang berhutan lebat, bergunung-gunung dengantebing terjal, cuaca ekstrem, dan sulitnya transportasi serta komunikasi menjadi kendala aparat. Ditambah lagi, kelompok bersenjata ini memiliki pengenalan medan yang jauh lebih bagus daripada aparat. Sehingga, bantuan warga setempat sangat dibutuhkan untuk menangkap para pelaku.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, tokoh adat atau kepala-kepala suku, dan tokoh agama untuk beker jasama dengan pemerintah menjaga kondusivitas situasi di Papua, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pinta Djoko.

Ketua Komisi I bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahfudz Siddiq, menilai serangan ini bertujuan untuk mengangkat isu keamanan di Papua ke dunia Internasional. Untuk itu, dia meminta TNI dan Polri tidak terprovokasi. "Saya melihat setahun terakhir target separatis bersenjata ini diarahkan ke aparat kepolisian maupun TNI," kata Mahfudz

Mahfudz juga mendesak pemerintah untuk segera mencarikan solusi segala permasalahan di Papua dengan cara sebaik-baiknya. "Sampai sekarang belum ada konsep solusi yang komprehensif, bermartabat dan damai. Warningnya adalah, ini mau pemilu 2014, orang malas urus Papua. Mau sampai kapan nunggu korban?," ujar Mahfudz.

Intensitas Konflik Tinggi

Aksi penyerangan ini terjadi setelah TNI menambah pasukannya di Papua. Pada Minggu, 3 Februari 2013, TNI mengirim 700 personel atau lima kompi pasukan dari Komando Daerah Militer (Kodam) VII/ Wirabuana. Pasukan tergabung dalam satuan tugas (Satgas) Batalyon Infanteri 726/Tamalatea itu dalam upaya menjalankan tugas pengamanan perbatasan RI dengan Papua Nugini.

Pasukan tambahan dini dilepas dalam sebuah upacara yang digelar di Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VI Makassar. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan-Barat, Brigadir Jenderal (Brigjen) Syarul Mamma, menjadi pemimpin upacara dengan disaksikan langsung oleh Pangdam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal Muhammad Nizam.

Menurut Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Muhamad Nizam, pengiriman pasukan dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebab, intensitas gangguan keamanan di Papua dalam beberapa waktu terakhir cukup tinggi, yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa wilayah.

"Perwujudan keamanan sangat dibutuhkan dengan harapan agar permasalahan yang berpotensi menjadi konflik dapat segera diantisipasi," kata Muhammad Nizam usai upacara pelepasan pasukan beberapa waktu yang lalu.

Aksi Orang orang Sulu Bikin Pusing Malaysia-Filipina. Seratus orang bersenjata menduduki Wilayah Datu Lahad, Sabah, Malaysia

Malaysia dan Filipina tengah dipusingkan dengan isu historis yang dibawa sekelompok "sakit hati." Klaim suatu suku di Filipina atas sebuah wilayah di Malaysia bagian Timur membuat jengah kedua negara sesama anggota ASEAN itu karena bisa menyeret kepada masalah bilateral baru.   

Sudah dua pekan ini wilayah Lahad Datu, negara bagian Sabah, Malaysia, diduduki oleh sekitar seratus orang suatu kelompok bersenjata. Mereka mengaku dari Kesultanan Sulu, Filipina, ungkap harian The Star. 

Kelompok itu dipimpin oleh Raja Muda Azzimudie Kiram, yang mengaku sebagai saudara Sultan Sulu Jamalul Kiram III. Mereka menuntut Malaysia mengembalikan wilayah di Sabah itu, yang dia klaim merupakan warisan leluhurnya.

Bagaimana reaksi Malaysia? Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein sudah mengatakan bahwa negaranya tidak akan berkompromi dalam menegakkan kedaulatan. "Saya harap mereka tidak memaksa kami," kata Hishammuddin seperti dikutip The Star, Selasa 19 Februari 2013.

Malaysia saat ini, ungkap Inquirer, telah menurunkan pasukan angkatan darat, polisi dan angkatan laut untuk mengepung wilayah di utara pulau Kalimantan itu. Namun, mereka menjaga jarak hingga lebih dari 500 meter dari desa di Lahat Datu yang diduduki kelompok Sulu untuk menghindari konfrontasi langsung.

Pintu masuk menuju desa itu dijaga ketat pasukan bersenjata Malaysia. Tentara juga terlihat tersebar di kebun kelapa sawit yang berada di sekitarnya. Para wartawan mendirikan tenda di dekat lokasi, bersiap memberitakan setiap situasi yang semakin tidak menentu itu.

Diduga, kelompok Sulu dipersenjatai dengan senapan senapan M16 dan M14 serta peluncur granat M203. Pemerintah Malaysia mengaku masih menahan diri dan memilih opsi negosiasi.

Mendagri Hishammuddin mengatakan Malaysia tetap mengupayakan sengketa ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Malaysia tidak ingin masalah pendudukan ini diselesaikan melalui pertumpahan darah. 

"Kami harus melakukan tindakan yang benar pada waktu yang tepat. Dan jika kami harus mengambil keputusan, kami tidak akan ragu-ragu," dia menegaskan. Belum ada kepastian bagaimana dan kapan penyelesaian damai ini akan berlangsung. 

Sekretaris Jenderal dari Kesultanan Sulu di Filipina, Abraham Idjirani, mengatakan bahwa mereka telah menghubungi orang-orang yang tengah berada di desa desa Tanduao, Lahad Datu, sabah. "Mereka belum diusir atau dilukai oleh pasukan keamanan Malaysia," kata Idjirani, dilansir Philippine Star, Rabu 20 Februari 2013.

Terdapat sekitar 300 orang dari kesultanan Sulu di Sabah. Namun menurut klaim Danny Virtudazo, yang mengaku kepala negara bagian Palawan, wilayah bagian Kesultanan Sulu, diberitakan Inquirer, sekitar 1.500 pasukan tambahan telah mendarat di Sabah. Namun ini klaim ini tidak bisa dikonfirmasi.

Idjirani mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Sabah bukan untuk mencari gara-gara. Dia juga mengatakan, kesultanan telah melarang ribuan rakyatnya untuk ke Sabah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sultan Jamalul Kiram III melarang ribuan pengikut kami ke sana, karena kami tujuan kami bukan berperang, tapi menunjukkan perdamaian dan pemahaman bahwa kita punya lahan yang dipersengketakan," kata dia.

Menurut Inquirer, saat ini saudara lelaki sultan yang menjadi komandan pendudukan tersebut,  Rajah Mudah Agbimuddin Kiram, masih menempati rumah seorang petani di desa tersebut. Menurut sumber, dia tengah menunggu kedatangan Sultan Jamalul Kiram III. Namun, sultan harus menjalani perawatan rutin di rumah sakit.

Pendudukan ini berlangsung setelah Kesultanan Sulu merasa dirugikan dengan kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Kepulauan Mindanao. Kesepakatan yang dimediasi Malaysia pada Oktober 2012 itu  menyebut Mindanao--termasuk Sulu--sebagai wilayah otonomi Bangsamoro dan memberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen.

Kesepakatan tersebut menyebabkan Kesultanan Sulu merasa tidak mendapat lahan lagi dan berniat merebut wilayah mereka di tempat yang lain, yaitu Sabah, Malaysia. Itulah sebabnya aksi pendudukan orang Sulu ini merupakan masalah yang pelik bagi pemerintah Malaysia dan Filipina.

Persahabatan kedua negara terancam terganggu dengan masalah ini. Filipina utang budi pada Malaysia yang sukses memediasi konflik dengan separatis di Mindanao.

Menteri Kehakiman Filipina, Leila de Lima, kemarin mengatakan bahwa kabinet juga tengah merundingkan masalah ini. "Tapi kami tidak bisa memberitahukan hasil diskusi dan langkah yang akan diambil pemerintah," kata Lima, seperti dilansir Inquirer.

Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Hussein, mengatakan bahwa mereka memilih opsi damai dan menahan diri. Itu sebabnya, memasuki minggu kedua, masih belum ada agresi pada kedua kubu. Namun dia mengatakan, tentara akan melakukan apapun jika mereka terpaksa.

Tanah Hibah
Apa yang menyebabkan Kesultanan Sulu berani mengklaim wilayah Sabah sebagai tanah warisannya? Kolumnis Rita Linda V. Jimeno, sebagaimana dimuat oleh Manila Standard Today, Senin 18 Februari 2013, menuliskan jejak sejarah kaitan antara Kesultanan Sulu dengan wilayah Sabah.

Dalam sejarahnya, sejak 1473 hingga 1658, Sabah yang dahulunya dikenal sebagai North Borneo merupakan wilayah Kesultanan Brunei. Namun pada 1658, Sultan Brunei memberikan wilayah ini kepada Sultan Sulu. Pemberian ini sebagai balas jasa bagi Sultan Sulu yang membantu meredam perang sipil di Kesultanan Brunei.

Pada 1761, Alexander Dalrymple, seorang pejabat Bristish East India Company, melakukan perjanjian dengan Sultan Sulu untuk menyewa Sabah sebagai pos perdagangan Inggris. Kesepakatan sewa-menyewa itu termasuk penyediaan tentara oleh Kesultanan Sulu untuk mengusir Spanyol.

Pada 1846, pantai barat Borneo diserahkan oleh Sultan Brunei ke Inggris. Jadilah pantai barat Borneo itu menjadi koloni Kerajaan Inggris.

Di tahun-tahun berikutnya, terjadi serangkaian penyerahan hak sewa atas Sabah atau North Borneo ini. Akhirnya hak sewa jatuh ke Alfred Dent yang kemudian membentuk perusahaan yang dikenal dengan British North Borneo Company.

Pada 1885, Inggris, Spanyol, dan Jerman, menandatangani Protokol Madrid yang mengakui kedaulatan Spanyol di Kepulauan Sulu. Pengakuan ini ditukar dengan pelepasan Spanyol atas segala klaimnya di Borneo Utara atau Sabah untuk mendukung Ingris. Pada 1888, Sabah resmi menjadi protektorat Inggris--yang kemudian menduduki Malaysia sebagai jajahan.

Setelah Perang Dunia II, Inggris berniat mengembalikan Sabah ke Kesultanan Sulu. Untuk proses itu, dilakukanlah pemungutan suara, untuk menentukan apakah rakyat Sabah memilih bergabung dengan Federasi Malaisia atau kembali ke Kesultanan Sulu. Dan hasilnya, rakyat Sabah lebih memilih bergabung ke Malaysia daripada kembali ke Sulu.

Pada 16 September 1963, Sabah bersatu dengan Malaysia, Sarawak, dan Singapura, membentuk  Federasi Malaysia merdeka.

Menurut Jimeno, klaim ahli waris Kesultanan Sulu tidak hanya didasarkan pada perjanjian sewa antara Kesultanan dengan North Borneo Company yang dibentuk Inggris. Namun, klaim itu juga didasarkan pada keputusan pengadilan tinggi North Borneo pada 1939. Klaim ini dianggap lebih dulu, jauh sebelum pembentukan Federasi Malaysia.

Klaim FIlipina atas Sabah, atas nama Kesultanan Sulu, sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Klaim itu pertama kali dilakukan pada masa Presiden Diosdado Macapagal pada 1962, sebelum Malaysia terbentuk. Namun klaim ini telah berlarut-larut dari tahun ke tahun.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengatakan, pemerintahnya belum melakukan perundingan lagi atas 'perang klaim' antara Kesultanan Sulu dengan Malaysia ini. Dia menolak laporan media Malaysia yang menyebut perundingan antara Malaysia dengan orang-orang dari Kesultanan Sulu telah berakhir dan orang-orang bersenjata itu akan dideportasi dari wilayah yang kaya akan minyak itu.

"Sampai sekarang tidak ada diskusi mengenai klaim kami di Sabah. Masalah ini tergantung pada pembuat kebijakan di negara kami untuk menentukan secara cermat apa yang akan dilakukan atas isu ini," kata Hernandez sebagaimana dikutip laman Interaksyon, Senin 18 Februari 2013.

Kaya Energi
Negara bagian Sabah sendiri diberkahi kekayaan alam berupa minyak dan gas yang melimpah. Menurut laman Free Malaysia Today, Sabah diperkirakan memiliki cadangan minyak senilai 1,5 miliar barrel di tahun 2011. Sedangkan cadangan gas alam tercatat senilai 11 triliun kubik. 

Beberapa sumber minyak dan gas baru pun ditemukan, sehingga semakin menambah tinggi nilai cadangan minyak dan gas di negara bagian terbesar kedua di Malaysia ini. Empat sumber ladang minyak baru telah ditemukan selama dua tahun terakhir. 

Kekayaan minyak yang dimiliki Sabah disepakati untuk dikelola oleh Petronas, sebuah perusahaan minyak yang didirikan pada tahun 1974 dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah federal. Dalam sebuah perjanjian yang ditanda tangani pada tahun 1975, Sabah tercatat berhak menerima royalti sebesar 5% dari dari nilai kotor produksi minyak. 

Di tahun 2011, Petronas berhasil membukukan keuntungan penjualan minyak Sabah senilai RM15 miliar atau setara Rp47 triliun. 

Namun walaupun dikenal sebagai daerah yang kaya minyak, Sabah ternyata merupakan negara bagian Malaysia yang paling miskin dibandingkan negara bagian lainnya di negeri jiran itu. Menurut ketua partai Sabah Chapter, Jeffrey Kitingan, jumlah penduduk miskin di Sabah adalah yang terbesar di Malaysia. 

"Sabah menyumbang 40% jumlah penduduk miskin di Malaysia," ujarnya seperti dikutip laman Free Malaysia Today beberapa waktu yang lalu. 

Bahkan menurut Kitingan jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah federal Malaysia untuk Sabah tidak sebanding dengan nominal pemasukan produk minyak yang disumbang oleh negara yang memiliki luas 72.500 kilometer persegi ini. 

Jumlah pengangguran di Sabah pun termasuk tinggi. Tercatat tingkat pengangguran mencapai 5,6% atau sekitar 76.000 penduduk Sabah tidak memiliki pekerjaan.

Kenapa Militer AS Dipusatkan ke Asia Pasifik dan Indonesia. PACOM dibekali seperlima dari total kekuatan militer AS

Dalam kunjungan pertamanya ke Jakarta sebagai Panglima Komando Militer AS di Kawasan Pasifik (PACOM), Laksamana Samuel J. Locklear III menegaskan bahwa posisi Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Pasifik kini makin strategis di tengah perubahan dinamika kekuatan global. Itulah sebabnya AS dalam beberapa tahun terakhir menitikberatkan kepentingan keamanannya di Asia Pasifik. 

Dalam kunjungan selama tiga haari di Indonesia ini, Locklear tidak hanya menemui para petinggi keamanan dan militer setempat. Dia juga merasa perlu menemui para cendekiawan, mahasiswa hingga jurnalis dalam suatu acara di Jakarta, Jumat 8 Februari 2013, untuk menjelaskan pandangannya soal pergeseran fokus keamanan AS ke Asia Pasifik, yang pertama kali diumumkan Presiden Barack Obama pada November 2011. 

Locklear menyebut pergeseran fokus itu sebagai "Perimbangan Kembali (Rebalance) Peran AS di Asia Pasifik." Dia menegaskan perimbangan yang dimaksud bukan bersifat konfrontatif atau untuk menyudutkan negara atau pihak tertentu. "Ini bukan hanya menyangkut militer tapi juga kebijakan, diplomasi, dan perdagangan... Perimbangan ini adalah suatu strategi kolaborasi dan kerjasama," kata Locklear.     

Setelah mengakhiri perang di Irak dan Afganistan, AS menggeser fokus kepentingan keamanannya ke kawasan ini. Itulah sebabnya lebih dari setengah kekuatan militer laut AS kini ditugaskan beroperasi di kawasan yang terdiri dari beragam negara itu, termasuk Indonesia. 

Maka itu, tidaklah heran bila kini Laksamana Locklear memimpin komando gabungan militer terbesar yang dimiliki AS. Wilayah operasi PACOM meliputi Asia Pasifik, Asia Timur, dan Asia Selatan. 

PACOM dibekali seperlima dari total kekuatan militer AS dan akan memimpin 60 persen dari armada Angkatan Laut Amerika. Saat ini, armada militer AS di Pasifik diperkuat oleh lima kapal induk dengan kekuatan pendukung, yaitu 180 kapal, 1.500 pesawat, dan 100.000 personel militer aktif.    

Locklear memaparkan betapa pentingnya Asia Pasifik bagi kepentingan keamanan negaranya. "Selama hampir setahun menjabat sebagai panglima, saya makin kagum atas beragamnya kompleksitas di kawasan ini, yang melingkupi lebih dari separuh permukaan Bumi dan lebih dari setengah jumlah populasinya. Kawasan ini punya keragaman yang luar biasa secara sosial, budaya, ekonomi, dan geopolitik," kata Locklear. 

Dia pun memaparkan data yang cukup spesifik dalam menegaskan betapa banyak dan beragamnya kekuatan di Asia Pasifik saat ini dan itu menjadi perhatian utama AS. "Kawasan ini punya dua dari tiga ekonomi terbesar di dunia dan tujuh dari 10 negara terkecil di muka bumi," kata Locklear. 

"Asia Pasifik juga punya negara yang berpenduduk paling banyak di dunia, dan juga negara demokratik terpadat, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbanyak, dan republik terkecil," lanjutnya. 

Locklear memaparkan bahwa dari segi bisnis dan perdagangan, Asia Pasifik juga sangat strategis. Kawasan ini "memiliki sembilan dari 10 pelabuhan terbesar di dunia, dan jalur-jalur laut paling sibuk yang menghasilkan lebih dari US$8 triliun dari arus perdagangan dua arah yang melibatkan setengah dari total kargo kontainer dunia dan 70 persen dari kapal-kapal pengangkut bahan energi melintasi lautan Pasifik setiap hari," kata Locklear. 

Di sisi pertahanan dan keamanan, Asia Pasifik dianggap AS sebagai kawasan yang paling banyak diperlengkapi kekuatan militer. "Kawasan ini punya tujuh dari 10 kekuatan militer terbesar. Lalu, angkatan-angkatan laut terbesar dan paling mutakhir berada di Asia Pasifik." 

Selain itu, tidak boleh diabaikan bahwa lima dari negara-negara kekuatan nuklir dunia berada di kawasan ini.

"Semua aspek itu, bila dikumpulkan, menghasilkan suatu kompleksitas strategis yang unik," kata Locklear, yang selama kunjungannya ke Jakarta menemui Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan para pejabat tinggi Indonesia lainnya. 

"Jadi, kini ada sebanyak hampir 350 ribu personel militer AS yang berdinas dan tinggal di Asia Pasifik dan bersama mereka juga ada hampir 70 ribu anggota keluarga mereka... Saya tegaskan bahwa Amerika merupakan kekuatan Pasifik. Tidak hanya terletak di Pasifik, namun kami juga punya ikatan sejarah dan ekonomi dengan para negara tetangga sehingga mereka menyadari bahwa kita punya kepentingan yang signifikan sebagai sama-sama negara di Asia Pasifik," kata Locklear. 

Locklear menyatakan tidak ambil pusing atas ancaman pengurangan anggaran militer, seperti yang diwanti-wanti oleh Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, baru-baru ini karena anggaran baru belum kunjung disetujui Kongres. Masalah ini, kata dia, tidak saja dialami oleh militer namun juga melanda pos-pos anggaran lainnya di tubuh pemerintah AS. 

"Militer kami memang harus mengantisipasi perkembangan itu... Namun, kabar baiknya, Presiden Obama sebelumnya menyatakan bahwa Asia Pasifik menjadi prioritas bagi militer kami di masa depan. Tidak saja militer namun juga kerjasama di bidang-bidang lain. Jadi, saya perkirakan justru akan ada banyak interaksi di kawasan ini," kata Locklear.  

Soal China

Sebagai panglima PACOM, Locklear mengungkapkan sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi negara-negara Asia Pasifik. Salah satunya adalah perubahan iklim, yang berdampak pada cuaca dan permukaan laut. 

"Kondisi itu berpengaruh bagi keamanan masa depan banyak negara di kawasan ini sehingga kita harus paham bagaimana menghadapinya," katanya.

Ancaman-ancaman lain dari aktor non negara seperti organisasi ekstremis yang menggunakan kekerasan, organisasi teroris, perdagangan narkoba dan lain-lain, juga terus mendatangkan masalah. 

Asia Pasifik pun kini masih dihadapkan pada konflik perbatasan dan kepemilikan wilayah. Akses dan kebebasan di wilayah laut dan dunia siber juga dilihat menjadi tantangan yang kian meningkat. Rawannya situasi di Semenanjung Korea pun masih jadi soal. Begitu pula dengan bangkitnya China dan India sebagai kekuatan ekonomi baru. 

Selain itu, tidak seperti aliansi keamanan NATO di kawasan Amerika dan Eropa, tidak ada suatu mekanisme pemerintahan tunggal di Asia Pasifik yang menyediakan suatu kerangka bersama dalam menyelesaikan konflik. "Itulah sebabnya perimbangan kembali posisi AS menjadi penting bagi Asia Pasifik. Ini menjadi dasar bagi banyaknya peluang kerjasama AS dengan para negara mitra di kawasan," kata Locklear.  

Dia juga meluruskan sikap AS atas berkembangnya pengaruh China di Asia Pasifik. Menurut dia, pola hubungan kedua negara itu tidak sedramatis seperti yang digambarkan media massa. AS, bagi Locklear, tidak melihat China sebagai ancaman walaupun saat ini sedang bersitegang dengan negara-negara sekutu AS, seperti Jepang dan Filipina, menyangkut masalah teritori. 

Locklear tidak setuju dengan anggapan yang beredar saat ini bahwa AS tengah berupaya "mengurung China untuk membendung pengaruhnya di kawasan". Strategi yang diterapkan Washington, menurut Locklear, adalah justru terus berupaya melibatkan negara komunis itu untuk ikut bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di Asia Pasifik.  

"Kami mengupayakan hubungan yang bertahan lama dengan China, termasuk hubungan militer ke militer. Kami berharap bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan pandangan yang ada dan fokus dalam hubungan yang sama-sama memberi manfaat bersama, seperti memerangi perompakan dan terorisme, melindungi jalur komunikasi laut, kerjasama bantuan kemanusian dan penanggulangan bencana," kata Locklear.   

Peran Indonesia 

Sebelum datang ke Jakarta, dalam wawancara singkat melalui telepon denganVIVAnews, Laksamana Locklear menjelaskan bahwa Indonesia termasuk mitra utama bagi AS dalam menjaga stabilitas di Asia Pasifik. Itulah sebabnya dalam kunjungan ke Jakarta, dia juga menegaskan perlunya pengembangan dan penguatan kerjasama keamanan antara AS dan Indonesia. 

Salah satu yang jadi prioritas kedua negara adalah kerjasama keamanan maritim. "Ini merupakan salah satu elemen yang penting bagi kedua negara, mengingat Indonesia berada di persimpangan dua lautan besar dan juga di salah satu jalur distribusi yang paling penting di dunia. "Kepemimpinan negara Anda di wilayah ini dan begitu juga dukungan kami atas kepemimpinan negara Anda di kawasan ini akan menjadi kunci untuk bergerak maju," kata Locklear.

Banyak yang telah direncanakan pemerintah kedua negara untuk memperkuat kerjasama itu. "Begitu pula akan banyak latihan bersama dan juga latihan di tingkat multilateral yang makin meningkat," kata Locklear. 

Dalam kunjungannya di Jakarta, dia mengatakan bahwa kerjasama antarmiliter kedua negara, terutama sejak 2005, juga semakin erat. "Ini juga termasuk pada kerjasama yang dijalin angkatan laut dari kedua negara. Mengingat letak Indonesia sebagai negara kepulauan di persimpangan yang strategis, kami berharap berbagai kerjasama, seperti berbagi informasi soal situasi keamanan di laut, bisa terus dikembangkan," kata Locklear, yang menjadi Panglima PACOM sejak Maret 2012. 

Dalam suatu diskusi beberapa hari sebelum kunjungan Locklear, seorang perwira menengah TNI Angkatan Laut mengungkapkan bahwa Indonesia memegang posisi yang sangat penting bagi banyak negara besar, termasuk AS. "Wilayah kita ibarat pusat gravitasi keamanan maritim. Itulah sebabnya banyak negara yang ingin meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan Indonesia," kata Kolonel Laut Judijanto, perwira dari Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal).  

Kepala Pusat Olah Yudha (War Game Centre) di Seskoal itu mengingatkan Amerika Serikat telah menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk meliputi sektor keamanan maritim. Beberapa negara lain juga menjalin kemitraan serupa, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. "Bahkan Uni Eropa pun ingin menjalin kerjasama dengan kita. Begitu pula Inggris," kata Judijanto.

Dia pun menunjukkan betapa pentingnya perairan-perairan Indonesia bagi perdagangan dan pelayaran internasional. "Setiap tahun, 63 ribu kapal melintas Selat Malaka; 3.500 di Selat Sunda, dan 3.900 di Selat Lombok." 

Di Selat Malaka, tonase kapal-kapal dagang yang melintas setiap tahun mencapai 525 juta ton dengan nilai US$390 miliar, di Selat Sunda sebanyak 15 juta ton dengan nilai total US$5 miliar, sedangkan di Selat Lombok sebanyak 140 juta ton senilai US$40 miliar.

Presentasi Judijanto itu mendukung penilaian Duta Besar David Merrill--diplomat veteran yang kini memimpin lembaga persahabatan AS-Indonesia, Usindo, yang menjadi penyelenggara diskusi--yang sebelumnya memaparkan bahwa Indonesia memiliki tiga selat kunci bagi perdagangan dan pelayaran global, yaitu Malaka, Sunda, dan Lombok.

"Itulah yang membuat Indonesia punya peran esensial dalam mempertahankan keamanan maritim di Asia Pasifik, begitu pula dengan perdagangan dan pelayaran global," kata Merrill.

Terungkap, Pangkalan Rahasia Drone AS di Arab Saudi. Drone dari pangkalan ini berhasil membunuh pemimpin al-Qaeda

Pemerintah Amerika Serikat memiliki pangkalan rahasia di Arab Saudi. Pangkalan ini beroperasi untuk meluncurkan pesawat nirawak (drone) guna menyasar target, salah satunya adalah pemimpin al-Qaeda keturunan Amerika, Anwar Al Awlaki.

Diberitakan Reuters, Kamis 7 Februari 2013, keberadaan pangkalan ini diungkapkan oleh beberapa media di AS, termasuk di antaranya adalah Washington Post dan New York Times. Sebenarnya, beberapa media, selain dua media tersebut telah mengetahuinya, namun merahasiakannya.

Menurut Washington Post, pangkalan rahasia di suatu tempat di Saudi itu didirikan dua tahun lalu sebagai bagian upaya AS memberantas kelompok militan. Mantan kepala CIA di Arab Saudi, John Brennan, disebut sebagai tokoh kunci dalam negosiasi pembangunan pangkalan rahasia dengan pemerintah Riyadh.

Pembangunannya dilakukan pada Desember 2009, usai serangan rudal AS ke Yaman. Serangan ini adalah perintah serang pertama sejak Presiden Barack Obama menjabat. Perintah ini berakhir bencana, puluhan warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak.

New York Post menuliskan, pertama kali digunakan, pangkalan ini mempunyai andil besar dalam pembunuhan Awlaki. Sejak itu, pangkalan yang dioperasikan CIA ini bertugas untuk memburu dan membunuh target-target utama di al-Qaeda Yaman.

Pihak CIA dan pemerintah Arab Saudi enggan mengomentari hal ini.

Beberapa media di AS, salah satunya Associated Press (AP), sebenarnya mengetahui sejak awal soal pangkalan di Saudi ini. Namun, berdasarkan perjanjian dengan pemerintah AS, AP tidak memberitakannya. Kepada AP, AS berdalih pengungkapan pangkalan akan membahayakan warga sekitar dan merusak upaya pemberantasan terorisme AS.

Namun, karena dua media telah mengungkapkannya, perjanjian ini sepertinya akan batal. Hal ini yang ditakutkan oleh Gedung Putih. Pihak Gedung Putih lantas menghubungi media-media untuk menahan diri dalam memberitakan lokasi rahasia pangkalan tersebut.

Serangan drone oleh AS sering dipertanyakan efektivitasnya, karena lebih banyak menewaskan warga sipil ketimbang target. Menurut hukum AS, serangan drone diperbolehkan jika target sangat berbahaya dan menangkapnya tidak dimungkinkan. Rencananya, senat akan memanggil Brennan untuk menjelaskan masalah ini.

Iran Berhasil Bongkar Rekaman dalam Drone AS. Drone canggih AS itu dijatuhkan Iran pada 2011 lalu

Pemerintah Iran mempublikasikan video rekaman yang berhasil mereka bongkar dari dalam pesawat mata-mata nirawak (drone) milik Amerika Serikat. Drone ini mereka tangkap saat memasuki wilayah Iran 2011 lalu.

Rekaman hitam-putih itu dipublikasikan di stasiun televisi Iran pada Rabu malam. Suara dalam rekaman, Komandan Garda Revolusi Iran untuk Angkatan Udara, Amir Ali Hajizadeh, mengatakan bahwa gambar dalam rekaman menunjukkan pangkalan militer AS di Afganistan dan beberapa gambar-gambar udara lainnya.

"Setelah kami berhasil mengenskripsi data, kami menyadari bahwa pesawat ini telah melakukan banyak penerbangan di atas negara-negara regional, dan terlibat pertempuran di Pakistan," kata Haijzadeh, diberitakan Reuters yang mengutip Mehr, Kamis 7 Februari 2013.

Drone jenis RQ-170 ini tertangkap di wilayah udara timur Iran pada Desember 2011 lalu. AS mengkonfirmasi bahwa ada satu drone mereka yang bertugas di Afganistan telah hilang.

Usai penangkapan itu, pasukan udara Iran bersiaga pada kemungkinan AS berusaha menghancurkan barang bukti di dalam drone. "Kami menempatkan basis rudal kami dalam posisi siaga. Jika ada pergerakan, maka kami akan mengebom pangkalan militer mereka di regional ini," kata Hajizadeh.

Belum dapat dikonfirmasi apakah benar rekaman itu asli dari dalam drone atau tidak. Namun, pemerintah Iran mengklaim telah berhasil membuka data-data dari dalam drone. Iran juga berhasil mencontek teknologi canggih pesawat tersebut dan memproduksi drone serupa.