Dituding Peras BUMN, Linda Minta Namanya Dibersihkan "Saya tidak tahu apa-apa," kata politisi Demokrat itu

Anggota Komisi XI DPR Linda Megawati menyerahkan masalah pemerasan BUMN yang ditudingkan Menteri BUMN Dahlan Iskan terhadapnya, kepada Fraksi Demokrat.

“Intinya nama baik saya harus kembali lagi. Teknisnya saya serahkan dan kembalikan kepada Fraksi Demokrat,” kata Linda usai diperiksa Badan Kehormatan DPR selama 20 menit di gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu 28 November 2012.

Linda mengklarifikasi tuduhan kepadanya itu selama 20 menit di ruang BK DPR. “Intinya saya tidak tahu-menahu,” ujarnya membantah tudingan memeras BUMN. 

Mengenai pertemuan tanggal 1 Oktober 2012 antara sejumlah anggota Komisi XI dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines di ruang tunggu Komisi XI, Linda mengatakan hari itu dia hanya datang karena menerima undangan untuk rapat Panitia Kerja dengan direksi Merpati.

Politisi Demokrat itu menjelaskan, rapat Panja Merpati itu bertujuan untuk membicarakan rencana bisnis Merpati. Namun karena rapat Panja itu batal sebab anggota Komisi XI yang hadir tidak kuorum, maka Linda langsung kembali pulang. Linda menegaskan, ia tidak ikut dalam perbincangan di ruang tunggu Komisi XI itu.

“Saya datang telat, tidak tahu apa-apa. Pokoknya saya ada undangan untuk rapat Panja Merpati untuk membahas mengenai business plan,” kata Linda. 

Anggota DPR Linda Megawati Bantah Peras BUMN. Politisi Demokrat itu akan memberikan keterangan apa adanya pada BK

Politisi Partai Demokrat, Linda Megawati, membantah memeras salah satu perusahaan BUMN. Hari ini, Rabu 28 November 2012, ia memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk memberikan klarifikasi soal tudingan kepada dirinya itu.

“Saya tidak tahu soal pemerasan BUMN. Saya sendiri tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah menerima upeti,” kata anggota Komisi XI Bidang Keuangan dan Perbankan DPR itu, sebelum masuk ke ruang BK di Gedung Nusantara II DPR RI.

Soal pertemuan informal tanggal 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI antara sejumlah anggota komisinya dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines, Linda mengaku saat itu ia tidak mengikutinya. “Saya tidak tahu apa-apa. Saya datang telat. Begitu buka pintu, saya balik lagi,” kata dia.

Sebelumnya menurut keterangan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Zulkielimansyah, pertemuan di ruang tunggu Komisi XI itu terjadi karena rapat komisi yang rencananya dilakukan dengan direksi Merpati, batal digelar karena gagal memenuhi kuorum.

“Awalnya kami persilakan Dirut Merpati dan anggota Komisi XI ngobrol sebelum rapat dimulai. Saat itu ada teman-teman yang bertanya soal business plankepada dirut baru Merpati. Saya khawatir pertanyaan ini dianggap pemerasan,” kata Zul, Senin 26 November 2012.

Linda sendiri akan menjelaskan sebisanya kepada BK DPR soal pertemuan tanggal 1 Oktober 2012 itu. “Saya akan mengatakan apa adanya,” ujar Linda yang saat ini sudah berada di dalam ruang BK.

Selain Linda, BK DPR hari ini juga memanggil anggota Komisi XI Saidi Butar Butar, Muhammad Hatta, dan IGARW. “Kami memanggil nama-nama yang disebut dalam laporan Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan,” kata Ketua BK, M. Prakosa.

Minggu lalu, BK pun telah memanggil anggota Komisi VI Idris Laena, dan anggota Komisi XI Achsanul Qosasi, Sumaryoto, serta Wakil Ketua Komisi XI Zulkieflimansyah.

India Beri Bantuan Tunai ke Kaum Miskin Lewat Bank. Warga miskin akan terima hingga Rp7 juta/tahun lewat rekening bank

Pemerintah India berencana untuk memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada kaum miskin di negeri mereka. BLT ini akan berlaku mulai 1 Januari 2013.

Menteri Keuangan P. Chindambaram, seperti dikutip stasiun berita BBC, mengatakan, program ini akan diterapkan pertama kali di 51 distrik. Pemerintah menargetkan BLT sudah bisa diberlakukan di penjuru negeri mulai akhir 2013.

Menurut Chindambaram, pemerintah menganggarkan program BLT sebesar 3,2 triliun rupee (US$58 miliar). Dana itu langsung disalurkan ke rekening bank kaum miskin yang sudah terdaftar dan telah memiliki nomor identitas khusus melalui skema identitas biometrik.

Para kaum miskin akan menerima BLT antara 30.000 rupee hingga 40.000 rupee (sekitar Rp7 juta) per tahun. Ini merupakan bantuan pengganti subsidi makanan, pupuk, dan bensin.

Menurut pemerintah, ketimbang memberikan uang tunai secara langsung, skema pemberian BLT lewat rekening bank ini akan lebih efisien dan memastikan bahwa uang dari pemerintah akan langsung diterima warga yang berhak. Cara ini juga diyakini mencegah penyelewengan dan menekan korupsi.

Namun, menurut kalangan pengamat, program ini tidak akan berlangsung mudah. Saat ini, baru 210 juta warga India yang telah menjalani skema identitas biometrik. Selain itu, masih banyak keluarga miskin yang belum punya rekening di bank. Bahkan, tidak sedikit desa yang belum ada bank.

Menurut pemerintah India, sekitar 360 juta warga India hidup dalam kemiskinan. Namun, ada juga yang memperkirakan bahwa hampir 77 persen dari 1,21 miliar rakyat India hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, kalangan oposisi mengritik rencana BLT. Mereka menilai ini siasat terbaru pemerintah, yang dikuasai Partai Kongres, untuk "menyuap pemilih" jelang pemilu 2014.

Kalangan oposisi sayap kiri, seperti dikutip The Washington Post, menilai bahwa program BLT sebagai pengganti subsidi kebutuhan pokok adalah cara yang "licik" untuk secara perlahan memangkas subsidi saat harga-harga naik.

Seorang ekonom ternama di India menulis bahwa tanpa cara yang lebih efektif untuk memastikan siapa yang miskin dan pantas mendapat bantuan, program itu hanya akan membuka jalan kepada "kejangakan fiskal" yang lebih besar. (art)

Atasi Macet, Polda Berlakukan Sistem Genap Ganjil. Ditlantas Polda Metro sosialisasikan sistem genap ganjil, Januari 2013

Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan terobosan untuk mengurangi kemacetan di Ibukota. Kondisi kemacetan Jakarta dinilai sudah parah.

Beberapa solusi yang diwacanakan pun segera dilaksanakan. Salah satunya sistem genap ganjil. Ditlantas Polda mengaku sudah rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta soal sistem ini.

"Ada dua yang dikaji untuk pembatasan kendaraan yakni sistem gelap terang dan genap-ganjil," kata Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas, Rabu 28 November 2012.

Sigit menilai sistem gelap terang sulit untuk diterapkan karena masalah perbedaan persepsi antara petugas dengan pemilik kendaraan mengenai warna. Selain itu, banyak juga kendaraan dengan warna kombinasi sehingga menyulitkan petugas. "Sistem ini belum kami prioritaskan."

Setelah proses panjang, Ditlantas dan Dishub DKI memutuskan untuk memberlakukan sistem ganjil genap yang dianggap mudah untuk dipahami masyarakat pengguna jalan. "Kami optimis bisa memberlakukan sistem itu, kalau didukung oleh masyarakat pasti akan berjalan lancar. Nanti kami akan kaji, sosialisasi dan terakhir uji coba, rencananya bulan Januari akan kami sosialisasi," kata Sigit.

Untuk menerapkan sistem ini, Polda sudah menggelar rapat dengan berbagai instansi terkait, termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta saat pertemuan Kapolda Metro Jaya di Balai Kota, beberapa waktu lalu.

Jika sistem ini diberlakukan, imbuhnya, setiap hari angka digit pelat mobil yang boleh melintas jalan tertentu harus selalu berbeda. Misal: hari Senin digit genap kemudian Selasa digit ganjil.  "Begitu seterusnya."

Selain itu, Polda juga mengutamakan kendaraan yang melintas di jalur yang dilewati bus TransJakarta. "Sehingga, masyarakat yang punya mobil berpelat ganjil saat hari genap ya naik busway," jelas Sigit.

Dia mengakui, setiap kebijakan pasti melalui gagal dan sukses. Untuk itu, pihaknya sedang mematangkan konsep yang tepat.

Untuk pengawasan, Sigit mempercayakan pada petugas yang langsung terjun di lapangan. "Kalau didukung oleh masyarakat, kami optimis kemacetan Jakarta bisa turun 30-40 persen

Anwar Ibrahim: Arab Harus Belajar Reformasi di Indonesia. Transisi ini pernah dilalui Indonesia dengan sukses 14 tahun lalu

Reformasi dan demokratisasi yang tengah terjadi di dunia Arab masih menemui ganjalan, terutama karena proses transisi yang tidak mudah. Transisi ini pernah dilalui Indonesia dengan sukses 14 tahun lalu.

Pemimpin oposisi sekaligus mantan wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa transisi dan reformasi di Indonesia berhasil sukses. Dunia Arab, harus mencontoh proses yang dilakukan negara ini saat itu.

"Jika Timur Tengah tidak bisa mengambil keuntungan dari reformasi mereka, maka lihatlah Indonesia. Negara ini berhasil melalui transformasi dari pemerintahan otorites menuju demokrasi. Ini hal yang signifikan," kata Anwar dalam peluncuran buku "Democracy Take Off? The BJ Habibie Period" di Jakarta, Selasa 28 November 2012.

Salah satu faktor kesuksesan Indonesia dalam melalui masa transisi adalah berkat BJ Habibie yang piawai dalam memimpin. Dalam waktu singkat, Habibie berhasil membawa reformasi Indonesia menuju kesuksesan. Hal ini tidak ditemui di negara lain kecuali saat reformasi Prancis dan Amerika Serikat.

"Dalam  kepemimpinannya di masa reformasi, Habibie membebaskan tahanan politik, menerapkan media freedom, meningkatkan perekonomian, dan membuka pasar yang lebih bersahabat," ujar Anwar.

Anwar mengatakan, Habibie berhasil menerapkan hal terpenting di masa transisi, yaitu memperkuat institusi domestik dan menerapkan kembali legislasi dasar.

Di bawah kepemimpinan Habibie, Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 1955 melakukan pemilihan umum paling demokratis pertama. Selain membebaskan tahanan politik era Soeharto, Habibie juga mencabut larangan pendirian serikat-serikat buruh independen dan surat izin usaha penerbitan pers.

Umar Juoro, anggota dewan pakar Habibie Center yang turut hadir mengatakan, Habibie berhasil menekan inflasi yang saat itu mencapai 7 persen. Padahal saat itu, banyak pemimpin di Asia dan para petinggi media internasional meragukan apakah seorang insinyur mampu memperbaiki perekonomian.

"Inflasi berhasil diatasi dan perekonomian tumbuh. Rupiah juga menguat terhadap dolar. Padahal, Presiden Singapura Lee Kuan Yew sempat meragukan Habibie," kata Juoro.

Dalam  kepemimpinannya saat reformasi, Habibie menempatkan Bank Indonesia dalam posisi independen dari pemerintah. Dengan independensi ini, krisis diharapkan tidak terulang lagi. Sebelumnya di masa lalu, BI tidak independen karena Gubernur adalah bagian dari kabiner sehingga secara psikologis sulit untuk menentang kebijakan ekonomi yang dirasa tidak tepat

025, LAPAN Yakin RI Luncurkan Satelit Secara Mandiri (TERNYATA MASIH LAMA JUGA YA..! HEHEHE....) Tahun depan, LAPAN akan meluncurkan roket untuk ujicoba

Eksplorasi antariksa negara-negara maju sudah mencapai Planet Mars dan sedang menjajaki untuk mengeksplorasi asteroid dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tak mau ketinggalan terlalu jauh, Indonesia rupanya kini mulai ikut mengembangkan teknologi untuk mengeksplorasi antariksa.

Langkah awalnya adalah dengan meluncurkan satelit secara mandiri. Target ini diharapkan bisa dicapai dalam kurun waktu belasan tahun mendatang.

"Tahun 2025, kita sudah akan bisa meluncurkan satelit sendiri. Setelah itu kita menuju program ke Bulan," kata Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Bambang S. Tedja, Selasa 27 November 2012.

Dia menerangkan program eksplorasi bulan akan menjadi patokan untuk eksplorasi tingkat lanjut. Ia yakin pada 2025, seiring dengan terwujudnya bandara antariksa nasional, Indonesia dapat meluncurkan satelit yang bakal mengorbit di ketinggian 650 kilometer.

"Kita bisa lah pada waktunya nanti. Apalagi tahun depan kami akan meluncurkan roket untuk ujicoba," ujar Bambang.

Keyakinan tersebut didasarkan pada kesiapan LAPAN meluncurkan roket Sonda RX-550 tahun depan. Itu merupakan roket pendorong peluncuran satelit berukuran 6 meter, berdiameter 550 milimeter, dan berat 3 ton.

"Roket itu mampu mencapai ketinggian lebih dari 100 km, dan jangkauannya mencapai 300 km," katanya.

LAPAN telah melakukan uji statis roket RX-550 pada 2011 dan 2012. Uji statis merupakan pengujian di darat untuk mengetahui kinerja dan daya dorong roket saat tinggal landas. Pada 2013 dan 2014 RX-550 akan menjalani uji terbang masing-masing satu tingkat dan dua tingkat.

Meski optimistis pada 2025 nanti Indonesia akan mampu meluncurkan satelit secara mandiri, Bambang mengakui Indonesia harus mengatasi tantangan soal penempatan slot satelit di antariksa. "Slot itu harus diiisi. Ini saja masih menjadi tantangan," katanya

Pecat Manager Pemetaan, Apple Minta Bantuan Tom Tom. Manajer Maps, Richard Williamson, dianggap bertanggung jawab atas Maps

Apple memang memiliki masalah dalam aplikasi pemetaan di sistem operasi barunya, iOS 6. Perusahaan pembuat iPhone tersebut lalu mencopot manajer Maps, Richard Williamson, yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan Apple Maps.

Kini Apple dilaporkan sedang mencari cara untuk meningkatkan point of interest (POI) dari data pemetaan. Secara khusus, Apple mencari "ahli pemetaan dari luar". Perusahaan pemetaan asal Belanda, TomTom NV, kemudian ditunjuk untuk membantu memperbaiki data mereka.

Data POI dalam Apple Maps adalah salah satu keluhan utama yang dialamipengguna. Data tersebut disediakan oleh sekelompok mitra, termasuk Yelp, dan dikeluhkan karena banyak menampilkan data tak akurat. Meskipun TomTom adalah salah satu penyedia data ke Apple, tapi perusahaan pemasok data pemetaan asal Belanda tersebut bukan sumber utama untuk data POI.

Apple ingin Tom Tom 'memperbaiki' data yang sudah disediakan Apple. Ini dilakukan mengingat Tom Tom merupakan penyedia besar data pemetaan, khususnya di luar negeri.

Apple sudah bertanggung jawab atas buruknya aplikasi Maps. Sebelumnya,
CEO Apple Tim Cook meminta maaf secara terbuka, dan mengungkap bahwa perusahaan telah melakukan restrukturisasi terkait kegagalan Maps. Eddy Cue, Senior Vice President Apple, kemudian ditunjuk untuk memegang langsung pemetaan.

Sebelum dipecat, Richard Williamson merupakan orang yang mengawasi pengembangansoftware pemetaan mobile Apple. Terakhir ia menduduki Direktur Senior Layanan iOS. Kepergian Williamson dari Apple menambah daftar panjang eksekutif Apple yang meninggalkan perusahaan karena kendala aplikasi pemetaan.

Sebelumnya, Scott Forstall, dipecat sebagai mantan kepala software iOS. Ini dilakukan Apple setelah mengalami masalah pada aplikasi Maps di iOS.

Pemecatan Williamson dilaporkan terjadi sebelum libur Thanksgiving. Sampai saat ini, belum diketahui siapa yang akan ditunjuk oleh Apple untuk gantikan Williamson. (The Next Web, All Things D | umi)

Hadapi Sidang Perdana, Hartati Mengaku Kurang Sehat. Hartati berharap sidang bisa mengungkap kebenaran

Sidang perdana kasus suap pengurusan Hak Guna Usaha lahan perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan terdakwa Hartati Murdaya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 28 November 2012.

Terdakwa Hartati tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 09.22 WIB. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu tiba dengan mengenakan baju tahanan KPK putih dengan kawalan ketat dari pengawalnya.

Saat ditanya mengenai kondisi menghadapi sidang perdana, Hartati mengaku tidak yakin dengan kondisi kesehatannya. "Saya on and off-lah," jawab Hartati.

Hartati berharap sidang bisa mengungkap kebenaran. "Harapan saya hakim jaksa melalui sidang bisa menemukan fakta realita yang sebenarnya," ujar Hartati

Terkait kasusnya, Hartati tidak menduga akan seperti ini. Menurutnya saat itu keadaan pabrik sedang tidak beroperasi karena ada demo besar-besaran di Buol. Akibatnya aktivitas pabrik rugi miliaran rupiah karena tidak ada pemasukan. Sementara pihak Bupati terus menerus meminta sejumlah uang.

"Saya tetap menolak, tentunya secara halus. Supaya terhindar untuk tidak memenuhi permintaan dana itu," papar Hartati.

Hartati membantah telah memerintahkan anak buahnya memberikan suap ke Bupati Buol, Amran Batalipu. Namun ternyata anak buahnya tetap memberikan uang Rp3 miliar kepada Amran dengan alasan uang keamanan dan sumbangan ke Bupati Buol, tanpa sepengetahuannya.

"Tidak mungkin saya lakukan perbuatan itu. Kalau anak buah saya tidak melakukan penyimpangan, melampaui kewenangan dia, minta izin permisi untuk sumbangan Pilkada untuk Bupati. Apakah itu ada hubungannya denga HGU atau tidak, saya tidak jelas," ucapnya.

Sementara kondisi ruang sidang pengadilan Tipikor sudah dipadati pendukung Hartati Murdaya. Mereka terdiri dari karyawan perusahaan milik Hartati dan pihak keluarga. Sidang yang rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB, namun hingga saat ini sidang belum juga dimulai.

Pemimpin OPM Puncak Jaya Bantah Serang Polsek Pirime. Pemimpin OPM Goliat Tabuni menuding kelompok lain sebagai pelaku

Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Goliat Tabuni, membantah dirinya ada di balik serangan markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Selasa 27 November kemarin. Dalam penyerangan ini, tiga polisi tewas.

"Itu wilayah Lany Jaya, bukan Puncak Jaya. Ada kelompok lain yang beroperasi di sana," kata Goliat Tabuni saat dihubungi VIVAnews, Rabu 28 November 2012.

Lagi pula, lanjutnya, OPM yang bermarkas di Puncak Jaya sedang menggelar konferensi tingkat tinggi, dan sebelumnya sudah meminta semua pihak terutama aparat untuk tidak ada aksi serang menyerang.

Ditanya, kemungkinan pelaku adalah bekas anggotanya yang pindah ke wilayah Lany Jaya, Goliat Tabuni kembali membantah bahwa mereka mantan personilnya. "Mereka bukan bekas anggota kami, dan bukan di bawah komando kami," singkatnya.

Goliat Tabuni menilai bahwa pelaku penyerangan adalah anggota pimpinan Matias Wenda, Panglima OPM yang selama ini bermarkas di Viktoria, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini (PNG). "Mereka itu anak buahnya Matias Wenda yang beroperasi di Lany Jaya," ungkapnya.

Kelompok yang selama ini bergerilya di Lany Jaya adalah Enggen Wanimbo, Torang Wenda, Rambo Wenda, Yona Wenda, Bakar Wenda, Opinus Wenda. "Mereka itu sudah, yang ada di Lany Jaya," paparnya.

Diakhir pembicaraan Goliat Tabuni kembali menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas penyerangan Polsek Pirime. "Saya kasih tahu sekali lagi, kami tidak bertanggung jawab atas kejadian itu."

Aksi penyerangan, penembakan dan pembakaran Polsek Pirime Lany Jaya, menewaskan tiga anggota Polisi yakni Kapolsek Pirime, Ipda Rolfi Takubesi serta 2 anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Makuker.

Di kelompok penyerang 2 orang tewas. Pelaku yang diperkirakan sekitar 50 orang itu, juga berhasil merampas tiga pucuk senjata api milik Polisi. Selain menembak 3 polisi para pelaku juga memotong dan membakarnya. Saat ini Polisi bekerja sama dengan TNI masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

AS Nyatakan China Bukan Manipulator Mata Uang. Rendahnya kurs yuan atas dolar membuat para pengusaha di AS kesulitan

Pemerintah AS tidak menyatakan China sebagai manipulator kurs mata uang. Namun, kurs yuan masih dianggap terlalu rendah dari nilai yang bisa diterima pasar sehingga Pemerintah China tetap diminta menaikkan lagi nilai tukarnya.

Menurut stasiun berita BBC, keputusan AS itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan di Washington DC pada Selasa waktu setempat. Menurut pemerintah AS, China belum bisa dianggap sebagai manipulator mata uang, yang bisa mengundang sanksi perdagangan dari AS. 

"Otoritas China telah secara substansial mengurangi tingkat intervensi mereka dalam pasar kurs sejak triwulan ketiga 2011. China telah mengambil sejumlah langkah untuk melonggarkan kendali atas pergerakan modal, sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk menuju rezim kurs nilai tukar yang lebih fleksibel," demikian laporan Departemen Keuangan AS. 

Namun, AS merasa bahwa pemerintah China perlu untuk menaikkan lagi nilai tukar yuan atas dolar dan beberapa mata uang utama lainnya. Selama ini, kalangan pebisnis di AS mengeluh bahwa produk mereka tidak bisa bersaing di pasar internasional lantaran harganya jadi lebih mahal dari produk buatan China. 

Mereka curiga bahwa situasi itu akibat dari rendahnya kurs mata uang yuan atas dolar. Kurs yuan sejak 2005 dikendalikan oleh pemerintah China. 

Itulah sebabnya kontrol pemerintah China atas kurs yuan sudah menjadi isu politik di AS setelah mendapat perhatian serius dari para politisi. Bahkan kandidat presiden yang kemudian kalah pemilu, Mitt Romney, selama berkampanye bertekad bahwa dia langsung menetapkan China sebagai manipulator kurs mata uang bila terpilih sebagai presiden AS. 

Menurut kantor berita Reuters, AS pernah menetapkan China sebagai manipulator mata uang selama 1992 hingga 1994. AS menyatakan suatu negara sebagai manipulator kurs bila pemerintahnya ikut campur menentukan nilai tukar mata uangnya atas dolar di tingkat tertentu sehingga merugikan usaha negara lain, terutama AS.