Thursday 8 November 2012

Australia Dukung Negara Berkembang Perangi Korupsi "Kami menolak korupsi yang biasa terjadi di negara berkembang."

Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, menegaskan dukungannya kepada negara-negara berkembang untuk memerangi tindak pidana korupsi. Dukungan itu dibuktikan dengan sokongan terhadap Institute for Peace and Democracy untuk tiga tahun ke depan, mulai tahun 2013 hingga 2016.
Para pemimpin negara di Bali Democracy Forum V (paling depan tampak PM Australia Julia Giillard dan Presiden SBY).
“Kami juga siap memberikan dukungan bagi kemajuan masyarakat madani dan kelompok minoritas untuk mencapai reformasi demokrasi. Sebagai mitra, kami akan menunjukkan kekuatan demokrasi di kancah internasional, dan menolak korupsi yang biasa terjadi di negara berkembang,” kata Gillard pada pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) V di Nusa Dua, Bali, Kamis 8 November 2012.

Gillard juga menyuatakan dukunagn Australia terhadap partisipasi politik perempuan di berbagai negara. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik masih kurang di hampir semua negara di dunia.
“Di kawasan Asia Pasifik, baru 5 persen perempuan yang berkiprah di panggung politik. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kiprah perempuan dalam politik dunia yang mencapai 18 persen,” kata dia.

Gillard melanjutkan, jumlah 18 persen partisipasi perempuan di dunia dalam ranah politik, cukup menunjukkan keberhasilan. Ia berharap kiprah politik perempuan di kancah politik dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial.

Format Demokrasi

Gillard juga menyinggung soal demokrasi yang kini makin banyak diterapkan negara-negara berkembang. Ia menegaskan, tidak ada format baku dalam demokrasi.
“Tapi ada standar nilai-nilai global dalam demokrasi seperti antidiskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kesamaan di depan hukum, pengakuan hak asasi manusia, hak untuk hidup bebas dalam kedamaian, dan hak atas kesejahteraan,” kata dia.

Paling penting ditekankan, sambung Gillard, dalam demokrasi tak ada satu negara yang mengancam negara lainnya. Ia mengingatkan, perubahan berbagai negara menuju alam demokrasi kini terjadi begitu cepat. Maka ia berharap masa lalu suatu negara dapat dijadikan sebagai pijakan kokoh bagi masa depan negara tersebut.

“Kita tidak boleh dikekang masa lalu. Masa lalu adalah pijakan bagi masa depan, tapi tidak boleh menghambat masa depan,” kata Gillard.

No comments:

Post a Comment