Thursday 8 November 2012

Presiden Hu: Korupsi Ancam China dan Partai Komunis Dia janji mendukung reformasi politik dan upaya memberantas korupsi.

Presiden China sekaligus pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKC) yang berkuasa, Hu Jintao, memperingatkan bahwa korupsi telah mengancam citra partai maupun negara. Maka, di pengujung jabatannya, Hu berjanji tetap mendukung reformasi politik dan upaya memberantas korupsi dan masalah-masalah besar lainnya.
Presiden Hu Jintao memeriksa barisan pasukan China
Pernyataan Hu disampaikan hari ini saat membuka Kongres Nasional Partai Komunis di Beijing. Kongres itu menjadi awal proses transisi kepemimpinan partai.
Hu akan menanggalkan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PKC di akhir kongres pada 14 November mendatang. Tahun depan, dia juga akan pensiun sebagai Presiden China setelah sepuluh tahun memerintah. Langkah ini juga diikuti oleh PM Wen Jiabao dan para pejabat lain segenerasinya, yang juga menjadi petinggi partai.
China selama ini telah menerapkan hukuman yang berat atas para koruptor. Bahkan, sudah ada yang dihukum mati. Namun, korupsi masih dianggap masalah besar bagi China, negara berpenduduk terbanyak di muka bumi dan kini berstatus kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.
"Bila kami gagal mengatasi isu [korupsi] ini dengan baik, bisa berdampak fatal bagi partai. Bahkan menyebabkan kejatuhan partai dan juga negara," kata Hu, seperti dikutip kantor berita Reuters, kepada lebih dari 2.000 delegasi partai komunis dari penjuru China yang hadir di Kongres Nasional. Pertemuan besar itu berlangsung di Balai Agung Rakyat, Beijing.

"Mereformasi struktur politik merupakan bagian penting dari reformasi keseluruhan di China. Kami harus terus berupaya secara aktif dan bijaksana dalam menjalankan reformasi struktur politik serta membuat demokrasi rakyat jadi lebih luas, lebih berarti, dan lebih nyata di lapangan," lanjut Hu.

Namun, demokrasi yang dimaksud di sini tidaklah seperti di negara-negara lain. Juru bicara PKC, Cai Mingzhao, Rabu kemarin juga menegaskan bahwa kepemimpinan China tetap berasaskan satu partai.

Sebelum memulai Kongres, PKC telah memecat seorang pejabat daerah berpengaruh, Bo Xilai. Dia pun secara tidak terduga dituduh menyalahgunakan jabatan, menerima suap dalam jumlah besar, dan kejahatan-kejahatan lain yang membuat Bo langsung tersingkir dari panggung kekuasaan China. Padahal, Bo sebelumnya dianggap sebagai pejabat yang cemerlang.

"Kita jangan pernah biarkan ada kata-kata yang menggantikan aturan atau kekuatan [pribadi] menggantikan hukum. Jangan juga biarkan pengabaian hukum untuk keuntungan pribadi," kata Hu dalam pidato yang disiarkan stasiun berita pemerintah CCTV, dan juga ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi terkemuka mancanegara, seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera.

Sejumlah kalangan memperkirakan bahwa Hu akan menyerahkan jabatan Sekjen PKC kepada Xi Jinping. Dia pun bakal digantikan oleh pejabat yang sama sebagai Presiden China saat digelar Kongres Rakyat (parlemen) Tahunan Maret tahun depan di Beijing. 

No comments:

Post a Comment