USAHA TERAKHIR PRABOWO HATTA

Prabowo menyatakan telah mengantongi satu juta bukti dokumen dan puluhan ribu testimoni terkait kecurangan Pilpres 2014.Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akhirnya resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon nomor urut satu yang diusung Koalisi Merah Putih itu menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Setelah melakukan perhitungan suara pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli lalu, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai pemenang pilpres sekaligus presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketua Tim Hukum Pembela Merah Putih, Firman Wijaya, mengatakan dalam gugatan yang diajukan ke MK, Jumat 25 Juli 2014, ada dua objek hukum yang dijadikan dasar gugatan.

"Pertama, terkait adanya tindakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Objek kedua, terkait dengan selisih suara yang menentukan terpilihnya capres-cawapres sebagai pemenang. Baginya dua objek ini menjadi inti dari keseluruhan gugatan.

Firman yang didampingi dua asisten tampak membawa tumpukan berkas gugatan. Ia mengatakan berkas ini baru sebagian dari gugatan yang diajukan ke MK.

"Resminya dokumen lain akan segera dikirim dan dibawa ke MK. Kami juga membawa beberapa temuan baru," jelasnya.

Prabowo mengatakan, tim koalisi Merah Putih telah mengumpulkan jutaan bukti kecurangan  serta testimoni puluhan ribu saksi untuk membuktikan kecurangan Pilpres 2014 di MK. Ia berharap MK bisa memperhatikan berbagai bukti yang dimiliki tim.

"Kami akan melanjutkan perjuangan dengan jalur hukum, kami hampir punya satu juta dokumen, kami punya 52 ribu saksi yang akan memberikan keterangan," katanya di atas mobil, di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2014.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh tim hukum adalah jalan kebenaran. Jalan ini untuk tetap meraih kemenangan. "Percayalah kebenaran akan menang," ujarnya.

Ketua dewan pembina Partai Gerindra ini menegaskan, koalisi Merah Putih tetap akan lanjutkan perjuangan demi keadilan bangsa Indonesia. "Kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Perjuangan kita adalah untuk menyejahterakan Indonesia," katanya.
MK Siap Proses Gugatan
MK telah bersiap menerima gugatan ini dan akan memeriksa kelengkapan gugatan. "Kalau daftar hari ini, kita akan periksa persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan permohonannya. Kalau sudah lengkap, MK akan keluarkan akta permohonan sudah lengkap," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva, di kantornya Jumat 25 Juli 2014.

Hamdan menjelaskan bila gugatan belum lengkap, maka tim Prabowo-Hatta akan diberikan waktu 1 hari untuk melengkapi persyaratan administrasi.

"Kalau belum lengkap, nanti kepaniteraan akan memberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi," katanya.

Setelah permohonan lengkap selanjutnya berkas ini akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara. Kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak terkait termohon dan Badan Pengawas Pemilu.

Sesuai jadwal, Hamdan mengatakan proses perkara akan masuk pada tahap awal persidangan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Sidang pertama direncanakan tanggal 6, ya Rabu. Untuk mendengarkan keterangan lisan dari pemohon, menjelaskan pokok-pokok permohonannya, dan majelis juga memberikan nasehat, mungkin permohonan perlu disempurnakan," jelas Hamdan
.

Sikap KPU


KPU telah menunggu gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. "Kami menanti sikap terakhir bagaimana sikap pasangan calon nomor urut satu, sambil kami mempersiapkan diri," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis 24 Juli 2014.

Husni juga menghargai sikap Prabowo-Hatta yang mengundurkan diri dari proses rekapitulasi. Menurutnya, itu adalah hak masing-masing pasangan calon.

"KPU dalam posisi mencermati saja apa yang menjadi sikap itu. Tidak kami kemudian melakukan tanggapan," jelasnya.

Husni mengatakan KPU saat ini tengah mendiskusikan persiapan kemungkinan adanya gugatan ke MK. Dia siap mempertanggungjawabkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPU juga telah memetakan potensi masalah dan di mana saja daerah-daerah yang menjadi fokus gugatan.

"Dalam rekapitulasi kami sudah melihat mana-mana yang dipersoalkan oleh para saksi. Kami petakan, pelajari, dan kami siapkan seluruh hal yang terkait dengan bukti dan pertanggungjawaban," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di kantornya Kamis 24 Juli 2014.

Juri mengatakan pemetaan dilakukan oleh jajaran KPU di daerah. Mereka akan mempelajari dan menganalisis potensi-potensi yang kemungkinan akan dipersoalkan pasangan capres-cawapres sekaligus memberikan argumentasi untuk menjawabnya. "Bahwa apa yang dilakukan KPU secara berjenjang itu sudah benar," ujarnya.

Mengenai daerah-daerah mana saja yang kemungkinan besar akan digugat, Juri enggan menyebut secara spesifik. Namun, dia memastikan persiapan KPU menyangkut seluruh wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta yang sebelumnya dipersoalkan.

"Biar itu (daerah mana saja) yang gugat yang memberikan statement. Kalau siap saja untuk semuanya, seluruh daerah," jelasnya.

Juri mengatakan KPU juga berkoordinasi dengan tim penasehat hukum. KPU menurutnya akan menunjuk firma hukum untuk membantu menghadapi gugatan.

"Tapi secara umum kami sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan permohonan dan gugatan di MK," ujar dia.

KPU juga telah mempersiapkan sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi pengacara.

"Ya sedang didiskusikan termasuk pengacara-pengacara yang sudah bekerja sebelumnya. Adnan Buyung salah satunya yang kami prioritaskan," kata Juri.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan kuasa hukum ada apabila perkara ada. Dia memastikan KPU sangat terbuka dalam proses penunjukkan.

"Saya nggak perlu sebutkan. Pokoknya besok, tinggal penunjukkan saja. Pengacara kami rekrut secukupnya," kata Husni.

Persiapan Bawaslu

Tak hanya KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga akan menyiapkan seluruh dokumen selama pilpres. Dokumen dipersiapkan untuk menghadapi gugatan pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres ke MK.

Anggota Bawaslu Nasrullah, mengaku telah membuat catatan-catatan selama proses rekapitulasi Pilpres 2014 berlangsung.

Menurutnya sebagai penyelengara pemilu, Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilu, harus selalu siap jika dimintai keterangan oleh MK. Baik keterangan itu berbentuk tertulis, atau lisan.

"Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi agar mengumpulkan panwas semua formulir C1, D1, DA, DB, DC. Form-formnya itu dikumpulkan untuk nanti di kemudian hari, jika gugatan itu diajukan oleh siapa pun, kita wajib menjawab berdasarkan data," kata Nasrullah di kantornya, Kamis 22 Juli 2014.

Bawaslu menurutnya juga siap bila nantinya MK mengabulkan gugatan pihak yang tidak puas dengan keputusan Pilpres 2014. Bawaslu siap mendapatkan teguran maupun hukuman.

"Insya Allah, kami siap di MK. Apakah Bawaslu siap dikenai kode etik, atau dipecat, ya sudah. Sebab, itu memang ruangnya," jelas Nasrullah.

Data Pembanding Jokowi-Kalla

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Kalla juga telah bersiap menghadapi sidang gugatan pemilu di MK. Mereka sudah menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

"Kami siap. Tim hukum yang punya data lengkap di tiap-tiap TPS, mana C1 bermasalah, mana ada indikasi-indikasi bermasalah," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di kantor KPU, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Bahkan, Tjahjo mengaku pihaknya akan dibela oleh ratusan pengacara. "Kami didukung 300 pengacara dari relawan, simpatisan dan masyarakat," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui gugatan adalah hak masing-masing capres dan cawapres. Namun, dia juga mencatat indikasi kecurangan mulai dari TPS sampai penghitungan suara yang merugikan Jokowi-JK. "Toh, kalau ada gugatan kami punya data pembanding," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Jokowi-Kalla akan menghadapi gugatan dengan jurus tunggal, yaitu kembali pada kekuatan rakyat.

"Sebab Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan itu," kata Hasto, Jumat 25 Juli 2014.

Menurut dia, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi. Mereka percaya bahwa MK akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga itu ketika masih dipimpin oleh Akil Mochtar, yang telah dihukum penjara seumur hidup atas kasus korupsi.

Maka, menurut Hasto, MK harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana hukum dan keadilan akan benar-benar diterapkan.

"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto.

Menurut Hasto memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, saat ini, terbukti rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat.

"Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus menerus kita dengarkan," lanjutnya.

Prabowo-Hatta Minta Pendukung Tenang

Prabowo dan Hatta di atas Mobil Lexus putih dengan plat nomor B 17 GRD bersama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham berorasi di atas mobil dengan dikelilingi ribuan orang.
Menggunakan pengeras suara, Prabowo meminta ribuan massa pendukung yang sudah berkumpul sejak pukul 14.00 hingga pukul 19.55 semalam di depan gedung MK, untuk kembali ke kediaman masing-masing.

"Terima kasih saudara-saudara telah menemani kami tim Koalisi Merah Putih. Kami meminta saudara-saudara kembali ke rumah masing masing," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, gugatan ke MK dilakukan sebagai perjuangan lanjutan. Dimana perjuangan lanjutan ini sebagai bagian dari konstitusi.

"Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk melanjutkan perjuangan ini. Kita ingin keadilan," katanya.

Hatta juga menyampaikan hal serupa. Dan meminta semua pendukung untuk tetap menjaga keamanan.

"Saudara-saudara yang saya cintai. Saat ini kita sedang melaksanakan pemberkasan di MK. Kita ingin damai dan tenang. Semua perjuangan harus dilalui dengan damai bermartabat. Kita lakukan perjuangan lewat jalur konstitusi," katanya.

Ia meminta semua pendukungnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dengan tenang. "Mari kita pulang dan berdoa untuk bangsa, agar damai, maju dan bersatu. Doa adalah bagian dari perjuangan," jelasnya.

Keduanya kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri pada semua pendukungnya. "Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita berlebaran dengan damai," ucapnya.

Arahan Presiden SBY


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan soal sikap yang diambil oleh pasangan Prabowo-Hatta. Dalam petikan wawancara SBY di laman Youtube, SBY mengatakan dia memberikan kepercayaan kepada MK untuk bisa memroses apa yang disampaikan Prabowo-Hatta.

"Ini sesuatu yang tidak luar biasa, dalam Pilpres 2009 dulu, pasangan Megawati-Prabowo maupun Jusuf Kalla-Wiranto, juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke MK. Bukan yang pertama kali," kata SBY.

Saat itu, kata dia, MK juga memproses gugatan tersebut secara transparan dan bertanggungjawab. Ia berharap publik tidak meragukan kinerja MK.

"Saya beri dukungan dan harapan secara konstitusi untuk menangani masalah ini dengan sebaik dan seadil-adilnya. Mari kita beri pengawasan agar tepat dan sesuai dengan harapan kita semua," ujarnya.

SBY menambahkan, yang terpenting, seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu, massa pendukung dan konstituen Prabowo-Hatta tetap tenang dan menahan diri sambil menunggu proses yang ditempuh di MK.

"Jadi pesan ataupun komentar saya itu, saya tetap punya keyakinan sekaligus harapan agar regularitas demokrasi dapat harus bisa kita jaga dan kita tepati. Artinya pada 20 Oktober yang akan datang saya bisa mengakhiri betul masa pemerintahan saya. Dan presiden baru bisa memulai pemerintahan baru dengan baik," ucapnya.

Diposkan oleh Ainut Tijar di Sabtu, Juli 26, 2014 0 komentar

PEMILU LANCAR, INDONESIA BISA JADI TELADAN DEMOKRASI DI DUNIA

Pasangan Capres-Cawapres no 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan pasangan no 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat debat Capres-Cawapres di Jakarta pada 9 Juni 2014Dalam dua hari terakhir ucapan selamat mengalir dari sejumlah pemimpin mancanegara atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019, berdasarkan penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ucapan itu mereka sampaikan secara beragam, ada yang melalui media sosial di Internet, pernyataan tertulis, atau melalui media massa maupun hingga percakapan langsung melalui telepon. Ada beberapa pemimpin yang menyatakan antusiasme untuk bertemu dengan presiden terpilih RI, setelah dilantik Oktober mendatang. 

Namun, yang lebih penting, para pemimpin mancanegara tidak sekadar mengucapkan selamat kepada presiden terpilih RI. Mereka pun menyatakan pujian atas lancarnya pemilihan umum di Indonesia kali ini, baik untuk memilih para anggota parlemen 9 April lalu maupun mencoblos presiden dan wakil presiden baru pada pemilihan 9 Juli kemarin.
Baik para pemimpin dunia maupun media massa internasional mengaku bahwa tidak mudah menggelar pemilu dua tahap dengan aman dan lancar secara serentak di negara seperti Indonesia, yang terdiri dari belasan ribu pulau dengan budaya dan kemampuan sosial-ekonomi yang begitu beragam di kalangan para pemilih.

Tingkat keikutsertaan para pemilih yang tinggi pada pemilu tahun ini - hingga 70 persen dari jumlah total - mengundang decak kagum kalangan pejabat, diplomat, dan media massa internasional. Itulah sebabnya, mereka yakin bahwa Indonesia bisa menjadi contoh nyata yang patut diteladani banyak negara sebagai salah satu raksasa demokrasi di dunia.  

Walau selama kampanye aroma perpecahan sangat terasa di kalangan masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden - seperti yang terlihat dalam perang di media sosial - lantaran pemilu kali ini hanya menampilkan dua pasang kontestan, situasi keamanan berjalan aman dan lancar.
Walau mengundang ketidakpuasan dari kubu yang kalah, yang menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi, secara umum dunia yakin bahwa Indonesia mampu melewati tahap akhir Pemilu ini hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Ucapan selamat pertama kali datang dari pemimpin negara-negara tetangga. Beberapa jam setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinyatakan menang oleh KPU, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan Perdana Menteri Najib Razak dari Malaysia mengucapkan selamat melalui akun pribadi masing-masing di media sosial.

Tak lama kemudian, ucapan serupa datang dari tetangga Indonesia di bagian tenggara, yaitu Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Dia tidak hanya memberi ucapan selamat kepada Jokowi.

"Bangsa Indonesia juga pantas diberi ucapan selamat, karena menjalani transisi demokrasi secara luar biasa dan atas penyelenggaraan Pemilu yang lancar," kata Abbott seperti dikutip stasiun berita ABC Australia.
Dia pun berharap, pemimpin baru bisa memulihkan hubungan diplomatik kedua negara, yang dalam beberapa bulan terakhir tengah renggang akibat skandal penyadapan oleh pihak intelijen Australia dan soal penanganan imigran gelap.

Ucapan selamat juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Joko Widodo Rabu kemarin, mengaku telah ditelepon Obama, bahkan sempat menyapa dia dengan bahasa Indonesia.

Dilansir situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, Obama mewakili seluruh warga AS mengucapkan selamat kepada Jokowi. Selain itu, Obama mengatakan kepada mantan Wali Kota Solo itu, bahwa dia mengapresiasi semangat demokrasi seluruh penduduk Indonesia, karena telah menyelenggarakan pemilu dengan tertib dan damai.

Selanjutnya, Obama berjanji akan segera melakukan pertemuan dengan Jokowi dan berdiskusi mengenai hubungan bilateral kedua negara. Obama menegaskan, AS akan tetap mempertahankan hubungan bilateral kedua negara, terutama kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang telah terjalin selama ini, yang sekaligus memperkuat kerja sama kedua negara untuk menghadapi tantangan regional dan global.

Ucapan selamat secara tertulis datang dari Uni Eropa, yaitu Jose Manuel Durao Barroso sebagai Presiden Komisi Eropa. Mewakili komunitas 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Barroso mengucapkan selamat kepada Jokowi melalui surat resmi yang dikirim ke media massa, termasuk VIVAnews.

"Yang Terhormat Bapak Widodo. Atas nama Komisi Eropa dan saya sendiri, izinkan saya menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum," tulis Barroso.

Dia pun memuji besarnya keikutsertaan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden kali ini. "Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, partisipasi masyarakat madani secara aktif dan pengelolaan secara profesional dari para penyelenggara pemilu menunjukkan kekuatan dan dinamisme demokrasi Indonesia," lanjut Barroso.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra yang erat yang memiliki persamaan nilai-nilai, seperti demokrasi dan penghormatan terhadap toleransi dan hak-hak asasi manusia.
"Kami berharap untuk bekerja dengan saudara untuk lebih memperkuat kerja sama kita di tahun-tahun mendatang. Terimalah, saudara, penghargaan kami yang setinggi-tingginya, José Manuel Durão Barroso," demikian akhir surat itu.

Dari Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe juga telah memberi ucapan selamat secara langsung kepada Jokowi lewat percakapan telepon selama sepuluh menit pada Rabu sore, ungkap Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Dalam keterangan yang dikirim ke VIVAnews, Kedubes Jepang mengungkapkan sejumlah poin yang disampaikan PM Abe kepada Jokowi. Selain mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi, Abe juga memuji lancarnya Pemilu Presiden 2014 di Indonesia.

"Walaupun persaingan antarpasangan berlangsung cukup ketat, proses pemilihan presiden telah berlangsung dengan lancar. Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia pada dunia internasional, dan mengucapkan selamat atas suksesnya pilpres Indonesia kali ini," kata Abe.

Bahkan, dalam percakapan itu PM Abe pun mengundang Jokowi untuk berkunjung ke Jepang. Kunjungan itu diharapkan bisa terwujud "dalam waktu yang tidak lama setelah pelantikan sebagai presiden RI dan sangat menantikan bekerja bersama dengan Bapak Joko Widodo," kata Abe.
Pujian Media
Tidak hanya para pemimpin dunia, media-media massa terkemuka internasional juga memberi apresiasi atas kemenangan Jokowi dan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Bagi mereka, ini merupakan pencapaian yang tidak mudah namun sangat krusial bagi Indonesia dalam meningkatkan citra sebagai kekuatan demokratis di panggung dunia.

Stasiun berita terkemuka internasional CNN memberitakan bahwa kemenangan Jokowi ini merupakan pencapaian luar biasa dari seorang yang dipandang biasa-biasa saja, bermula dari pedagang furnitur kemudian menjadi walikota Solo lalu tampil menjadi Gubernur yang populer di DKI Jakarta sebelum akhirnya menuju puncak kekuasaan sebagai presiden.
Dalam sekian puluh tahun terakhir sejarah politik Indonesia "Dia lah orang pertama yang tidak memiliki latar belakang militer atau elit yang meraih kursi kepresidenan," kata CNN. 

Surat kabar berpengaruh asal Inggris the Guardian memberitakan bahwa kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden, meski masih dipertentangkan oleh pesaingnya, mewakili kemajuan dalam kehidupan politik di Indonesia. "Ini untuk kali pertama seseorang yang tidak punya hubungan langsung dengan masa lampau yang otoriter akan menduduki kekuasaan tertinggi di negara ini," demikian tulis koran itu.

Sementara itu, dalam opini di surat kabar The Los Angeles Times, pengamat politik Asia dari the Council on Foreign Relations, Karen Brooks, memberi judul "Indonesia's Jokowi Needs World's Backing."
Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meninggalkan kenangan manis dengan mengawal secara baik dan lancar transisi kepemimpinan kepada Jokowi sebagai presiden terpilih hingga dia dilantik, saat banyak kadernya di Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dan Hatta Rajasa sebagai cawapres, yang merupakan besannya. 

"Sejarah akan melupakan apa pun hal baik yang dilakukan Yudhoyono selama sepuluh tahun menjadi presiden bila dia menangani suksesi yang kacau," tulis Brooks. Mantan penasihat Presiden Bill Clinton dan George W. Bush itu juga berharap Obama dan para pemimpin lain juga berbuat sebaik mungkin untuk meminta Yudhoyono agar mengawal transisi kepemimpinan dengan baik.

Diposkan oleh Ainut Tijar di Jumat, Juli 25, 2014 0 komentar

PILPRES 2014 DAN KONTROVERSI KEPUTUSAN PRABOWO SUBIANTO

http://gdb.voanews.com/B31D5FEA-92C6-466F-B6FD-2ADDB717A18F_mw1024_s_n.jpgPenetapan hasil rekapitulasi Pemilu Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghentikan langkah pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu Presiden 2014. Dalam keputusannya, KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

Meski sebelumnya Prabowo Subianto tegas menolak hasil Pilpres dan menarik diri dari proses rekapitulasi suara pada Selasa, 22 Juli 2014 kemarin, namun kubu Prabowo-Hatta justru mantap membawa hasil Pilpres ke ranah hukum dan politik.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon menjelaskan, penolakan Prabowo-Hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang berlangsung tak berarti mundur dari pencalonan.

"Di sini perlu kami tegaskan Prabowo-Hatta tidak mengundurkan diri dari pencalonan, tidak mengundurkan diri sebagai capres dan cawapres," kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa malam.

Sikap Prabowo itu telah disampaikan ke KPU melalui surat yang isinya menjelaskan bahwa penarikan diri bukan dari pencalonan tapi dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung. [Baca: KPU:Prabowo Bukan Mundur dari Pilpres]

Menurut Fadli, langkah ini ditempuh setelah kubu Prabowo-Hatta menggelar rapat di Rumah Polonia, semalam. Dalam rapat itu, tim sepakat akan menyikapi hasil Pilpres dengan menempuh langkah hukum dan politik.

"Tim akan menempuh, termasuk ke Mahkamah Konstitusi dan juga DKPP, dan ada indikasi kasus pidana akan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya politik melalui DPR RI dan lembaga-lembaga terkait," ujarnya.

Di Rumah Polonia, Juru Bicara Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih Untuk Keadilan, Tantowi Yahya menegaskan, langkah hukum pertama tim Prabowo-Hatta adalah melayangkan sejumlah kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Langkah hukum pertama kami akan melapor ke DKPP sebagai institusi yang mengawasi," kata Tantowi. [Baca: Kubu Prabowo Tak Akui Hasil Rekapitulasi KPU]

Tantowi menilai melaporkan kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke DKPP merupakan langkah yang tepat karena kecurangan yang timnya temui tak lepas dari para penyelenggara pemilu.

Diantara sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan pejabat daerah, Tantowi menyebutkan, terjadi di Bondowoso, Probolinggo dan Jawa Tengah. "Ini adalah langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan dan kami akan buka nanti," paparnya.

Wakil Sekjen Partai Golkar itu juga tidak menutup kemungkinan timnya akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Kostitusi. Akan tetapi menurut dia, pokok permasalahannya justru pada proses pemilu, di mana KPU mesti bertanggung jawab.

Tantowi mengatakan, temuan relawan terdapat kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah pemilih yang mencoblos dan ada beberapa TPS pasangan nomor urut satu tidak meraih suara atau kosong sama sekali, sehingga timnya menuntut KPU melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)

"Karena yang kami permasalahkan adalah proses, maka itu tanggung jawab KPU bukan perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi kami juga tidak menafikan MK. Kami juga akan menggunakan jalur MK untuk pemilu ulang mengingat KPU sudah mengetuk palu," ujar Tantowi.

Pansus Pilpres 2014


Selain menempuh langkah hukum Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menempuh jalur politik dengan mendorong pembentukan panitia khusus di DPR untuk mempertanyakan sikap KPU terhadap proses Pilpres 2014.

"Pembentukan Pansus digulirkan karena KPU tidak akomodatif terhadap sanggahan yang kami ajukan," kata Tantowi Yahya ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 23 Juli 2014.

Kubu Prabowo-Hatta sebelumnya menganggap KPU tidak mengakomodir keberatan mereka yang meminta agar KPU tidak melanjutkan rekapitulasi suara nasional. Sebab kubu Prabowo-Hatta menemukan indikasi kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia dan tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemilihan suara ulang.

Menurut Tantowi pembentukan Pansus akan mulai digulirkan pada 15 Agustus ketika DPR mulai memasuki masa sidang. Tantowi menjelaskan masa bakti DPR periode 2009-2014 baru akan berakhir pada 1 Oktober 2014.

Selama dua bulan yang tersisa, koalisi akan mendorong pembentukan Pansus yang minimal harus disetujui oleh 25 anggota DPR yang menjadi representasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Itu mudah sekali, koalisi merah putih dominan di DPR," ujarnya.

Tantowi mengatakan Pansus dibentuk oleh DPR dalam rangka menyikapi kejadian luar biasa menyangkut persoalan bangsa yang besar. Kejadian dan persoalan ini menurut Tantowi sifatnya lintas komisi di DPR seperti pelaksanaan pemilihan presiden 2014.

"Pansus nanti akan menggali informasi, terutama dari KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan pansus Pilpres 2014 kepada fraksi di DPR. Karena menurut dia, Pansus merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPR.

"Sekali lagi itu urusan fraksi. Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," kata Marzuki.

Meski begitu, dia meminta semua pihak keberatan dengan hasil Pilpres dapat mengajukan ke MK, dan MK kata Marzuki harus memberi ruang yang besar untuk membuka fakta adanya kecurangan. Hal itu diperlukan agar rasa keadilan bagi pencari keadilan bisa ditegakkan.

"Pemilu legislatif lebih sadis dari pemilu presiden. Dengan alasan waktu yang terbatas, rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh MK," ungkapnya.

Wacana pembentukan Pansus Pilpres 2014 di DPR memang membuat tanda tanya bagi kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi kubu Jokowi-JK mempersilakan Koalisi Merah Putih untuk mendorong wacana itu di DPR.

"Semua orang bebas berpendapat termasuk Pak Agun Gunandjar (Ketua Komisi II DPR) yang mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres. Itu merupakan hak politiknya jadi nggak ada masalah," ujar Ketua DPP Hanura Saleh Husein, Rabu 23 Juli 2014.

Saleh yang juga anggota tim pemenangan Jokowi-JK itu mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus itu. Apalagi, KPU telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden.

"Perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," kata dia.

Sekretaris Fraksi Hanura itu mengaku, kubu Jokowi-JK belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan Pansus itu. Koalisi Indonesia Hebat masih akan melihat perkembangan politik ke depan.

"Kami dapat memahami terhadap wacana dari pak Agun tersebut. jadi kita lihatlah perkembangan ke depan nanti, toh sekarang DPR masih dalam masa reses." ujar Saleh.
MK Tunggu Gugatan

Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, MK siap menerima segala jenis gugatan terhadap hasil Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU, Selasa kemarin. MK lanjut Hamdan, akan menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

"Pada prinsipnya MK selalu menjalankan ketentuan undang-undang dengan membuka pendaftaran gugatan bagi capres-cawapres yang menyatakan berkeberatan terhadap penetapan hasil Pilpres 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU," ujar Hamdan pada saat ditemui di Gedung MK.

Menurut Hamdan, MK akan terus menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan oleh kubu pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil Pemilu tersebut, hingga hari ke-3 paska hasil tersebut ditetapkan oleh KPU.

"Sampai hari Jumat mendatang, pukul 21.10 WIB, atau sesuai dengan jam pada saat KPU kemarin mengucapkan keputusannya, loket pendaftaran gugatan kami di lantai dasar akan selalu terbuka," kata dia.

Di hari pertama setelah pengumuman KPU, Hamdan mengaku  belum ada satupun dari kubu capres-cawapres yang mendaftarkan gugatannya. Bila laporan telah masuk, maka laporan gugatan akan dipelajari dan bila ada kesalahan, MK akan memberikan kesempatan kepada pemohonnya untuk memperbaiki dalam waktu 1 x 24 jam.

"Setelah diperbaiki, MK akan melakukan sidang pada tanggal 6 Agustus nanti, atau setelah 4 hari kerja usai libur Idul Fitri," paparnya.

Mantan Ketua MK yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengimbau semua pihak menghargai keputusan yang diambil pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia mengkritisi pasangan nomor urut dua yang langsung menerima keputusan KPU, padahal pasangan nomor urut satu mengklaim menemukan banyak ganjalan kasus di lapangan.

Jimly menerangkan, seharusnya kubu Jokowi-JK dapat menahan diri untuk menenangkan para pendukung Prabowo-Hatta. Karena Pilpres kali ini merupakan pengalaman pertama, di mana calonnya sebanyak dua pasang dan masyarakat yang mendukung menjadi terbelah dua.

"Jadi kalau terlalu cepat menerima ini juga tidak baik juga. Saya sarankan semua kalangan, semua pihak, rakyat Indonesia menghormati sikap yang diambil pasangan nomor urut satu sambil meyakini bahwa proses ini pada saatnya nanti ada akhirnya karena jalan terakhir nanti adanya di MK," terang Jimly.

Di MK, Jimly menyatakan, kubu Prabowo-Hatta diberikan kesempatan 3x24 jam untuk mengajukan permohonan gugatan terhadap hasil Pilpres 2014. "Jadi sudah tersedia cukup waktu, kalau ada yang belum puas, buktikan mana yang curang, sebelah mana yang curang, berapa angka yang bisa dibuktikan, buktikan saja disana. Sambil kita berusaha para warga kita baik paslon nomor satu dan dua belajar untuk bersikap rasional menghadapi perbedaan," ujar dia.

Diposkan oleh Ainut Tijar di Kamis, Juli 24, 2014 0 komentar

KENDALA TAHUNAN KERUWETAN MUDIK LEBARAN

http://ramalanintelijen.net/wp-content/uploads/mudik-lebaran.jpgHari Raya Lebaran hampir tiba. Setidaknya, empat juta orang diperkirakan pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama sanak saudara. Pada saat yang sama, perbaikan infrastruktur tahunan juga belum sepenuhnya siap, sehingga kerap menjadi kendala utama.

Catatan pertama adalah ambruknya Jembatan Comal, di Pemalang, Jawa Tengah. Jalur pantai utara--dikenal Pantura-- ini merupakan jalan utama bagi para pemudik dari Jakarta menuju Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Solo. Jembatan ini ambruk pada akhir pekan lalu, Jumat 18 Juli 2014, dan tidak bisa dilalui kendaraan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyatakan penyebab utama amblesnya jembatan karena faktor alam, yakni erosi. "Bukan kelebihan tonase," kata dia di Semarang.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, mengatakan secara keseluruhan jalur Lebaran sudah siap digunakan. Sedangkan Jembatan Comal masih membutuhkan perbaikan lebih kurang lima hari. "Kami datangkan jembatan darurat. Lima hari lagi bisa digunakan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kerusakan lain, Kementerian PU selalu siaga memantau jalur Lebaran. Djoko mengatakan pihaknya sudah membentuk tim yang terdiri dari petugas eselon I dan eselon II. "Kalau ada yang rusak, langsung kami perbaiki," katanya.

Mengantisipasi penumpukan lalu lintas di Comal, Korp Lalu Lintas Mabes Polri mengalihkan arus ke wilayah selatan. Kepala Korlantas Irjen Pol Pudji Hartanto, mengatakan untuk jurusan Jakarta/Cirebon - Semarang, arus lalu lintas setelah Pintu Tol Pejagaan dialihkan ke kanan melewati Prupuk, Bumiayu, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Weleri, dan Kendal. Atau, dari Wonosobo lanjut ke Temanggung, lalu ke Ambarawa, Ungaran, dan Semarang.

Arus dari Semarang menuju Cirebon, dialihkan lewat Kendal, Batang, Pekalongan, Pos Cipahit belok kiri, Jalan Sragi, Jalan Bodeh, lalu belok kanan masuk Pantura, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Cirebon.

Jurusan Bandung-Semarang diarahkan lewat Jalur Selatan melalui Tasikmalaya, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa, Ungaran, dan Semarang. Atau, Tasik, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Magelang, Ungaran, dan Semarang.

Sedangkan kendaraan berat dari Jawa Barat ke Pantura, dialihkan ke Jalur Selatan, masuk dari Daya Luhur, Majenang, Rawalo, Banyumas, Klampok, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Ambarawa.

Selain masalah jembatan ambruk, catatan kedua yang harus diantisipasi pemudik adalah pasar tumpah. Khusus Jawa Tengah, pasar tumpah terdapat di Losari, Kluwut, Bulakamba, Pasar Induk Brebes, Pasar Kota Tegal, Pasar Surodadi Tegal, Pasar Pekalongan, dan Pasar Cepiring Kendal.

Di Jalur Tengah seperti di pasar Mranggen dan Karangawen Demak. Serta beberapa pasar dadakan yang dibuka menjelang Lebaran. "Masalah pasar tumpah di sejumlah jalur di kabupaten kota akan menyebabkan kemacetan arus mudik Lebaran," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jateng Urip Sihabudin di Semarang.

Kendala berarti di pasar yang dilewati arus mudik, karena adanya tenda pedagang yang menjorok di luar tembok pasar. Sehingga, hal itu membuat padat bahu jalan. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat agar dibersihkan setidaknya dari H-7 hingga Lebaran," ujarnya.

Kendati demikian, Urip mengklaim, selain Jembatan Comal, seluruh jalur di Jawa Tengah dipastikan siap melayani arus mudik tahun ini. Seluruh jalan di Jalur Pantura, Tengah, dan Selatan sudah bisa dikatakan siap.

Dari minim rambu hingga longsor
Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Komisi ini di sejumlah jalur alternatif di Jawa Tengah, baik yang melalui Pantai Utara, Jalur Tengah, maupun Jalur Selatan, masih belum disertai fasilitas pendukung. Fasilitas itu salah satunya marka jalan dan lampu penerangan.

Hadi mengatakan, hampir semua jalur alternatif di wilayah Jateng yang merupakan pindahan Jalur Pantura, pansela maupun Jalur Tengah mengalami kondisi serupa. Belum lagi, tambahan ruas jalur alternatif yang baru, seperti ruas Kendal-Weleri-Sukorejo-Temanggung, Banjarnegara- Pemalang, serta jalur Tengah, Purwodadi-Kabupaten Semarang-Kabupaten Sragen. 

"Dari 178 ruas jalan di Pantura dan 137 ruas di Pantai Selatan, sisanya adalah jalur alternatif, maka kondisi itu harus ditangani," kata Hadi.

Ia menyayangkan, Pemprov Jateng belum bisa menyelesaikan masalah krusial di semua jalur alternatif mendekati Lebaran. Padahal, jalur-jalur alternatif itu akan dilewati pemudik setelah Jembatan Comal rusak.

Tak cuma di Jawa Tengah, di Garut, Jawa Barat, perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di jalur alternatif juga banyak yang belum kelar. Salah satunya di jalur alternatif Limbangan-Cibatu menuju Wanaraja. Petugas hingga akhir pekan ini masih memperbaiki jembatan yang ambles karena kontur tanah labil.

Jembatan Sungai Cimeong yang berada di Kampung Loji, Keresek, Cibatu ini merupakan jembatan utama yang biasa dipakai pemudik jika jalur utama Limbangan penuh. "Pemudik melewati wilayah ini," kata Pengawas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Garut Asep Etik.

Di Bengkulu Jalan Lintas Barat Sumatera, penghubung Provinsi Bengkulu menuju Padang, Sumatera Barat, ambles tergerus gelombang laut, pertengahan Juli lalu. Akibatnya, ruas jalan yang berada di Desa Urai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara itu hanya tersisa dua meter, dan memaksa kendaraan bergantian melintas.

Tingginya gelombang laut yang langsung menghantam ke tebing badan jalan, membuat pelapis tebing yang sudah beberapa kali dipasang Pemprov Bengkulu tak mampu menahan dinding penopang aspal jalan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Sumardi mengaku bahwa hingga saat ini, masih banyak ruas jalan di Bengkulu dalam kondisi memprihatinkan. Tercatat, sekitar 83 persen atau sepanjang 1.236 kilometer dari total jalan milik provinsi sebanyak 1.560,67 kilometer mengalami kondisi rusak parah dan ringan.

Sementara itu, untuk Jalan Lintas Barat Sumatera, yang membentang sepanjang 783,86 kilometer dari Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko, diketahui 33,2 persen atau sepanjang 237,2 kilometer mengalami kerusakan berat.

"Harus diakui, anggaran kami sangat terbatas, cuma Rp182 miliar. Hanya mampu untuk perbaikan jalan 90 kilometer," katanya.

Sejumlah perbaikan juga masih terjadi di Jalur Lintas Timur Sumatera. Selain perbaikan, sejumlah titik juga masih rusak.

Di Lampung, tepatnya di Banjar Agung, Tulang Bawang, jalur yang menghubungkan Lampung-Palembang itu banyak yang berlubang dan bergelombang.
Selain rusak, juga minim rambu dan penerangan. Pantauan tvOne, rambu-rambu yang ada tampak tak terawat dan sudah tak jelas

Diposkan oleh Ainut Tijar di Minggu, Juli 20, 2014 0 komentar

KONTROVERSI ASAL USUL LELUHUR MANUSIA INDONESIA

Situs Gua HarimauPerlu berjalan kaki tiga jam mencapai Gua Harimau di Desa Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dari dusun terdekat, menanjak ke bukit, melintasi anak sungai sebelum bertemu ratusan anak tangga.
Di akhir anak tangga, persis di depan sebuah gua yang menganga selebar 50 meter, terpancang sebuah plang bertuliskan, “Situs Gua Harimau. Situs ini sedang dalam penelitian Pusat Arkeologi Nasional”.

Hanya tiga meter di belakang plang ini, terdapat dua lubang galian yang dipagari kawat. Lubang galian yang terbesar berbentuk huruf L, dengan panjang lebih dari 5 meter.
Saat dilihat lebih dekat, terdapat beberapa kerangka manusia yang terbujur berjejer. Juga ada beberapa lokasi yang ditutupi dengan kotak-kotak berbungkus terpal plastik. Mereka adalah hasil ekskavasi Tim Peneliti Pusat Arkeologi Nasional sejak 2008 lalu.

Dulu, masyarakat takut mendekati gua ini. Seperti namanya, konon tempat persembunyian harimau. Roli Chandra, juru kunci Gua Harimau, menceritakan, gua ini juga pernah jadi tempat persembunyian warga saat penjajahan Belanda.
"Gua ini bisa menembus ke Gua Putri, dengan melintasi mulut gua sekitar 45 menit sampai ke atas," ujar ayah tiga anak ini. Namun Tim Peneliti Arkenas belum melakukan ekskavasi di Gua Putri.

Sejak tim peneliti berulang kali ke gua ini, masyarakat pun mulai berani mendekat. Warga pun mulai menjadikan lahan sekitar gua untuk bercocok tanam karet dan kopi.
"Dulunya ini hanya hutan lebat. Mau membuka lahan sebagai perkebunan pun warga takut. Baru sekarang warga berani," kata pria berusia 29 tahun itu.

Gua yang terletak 300 kilometer barat daya Ibu Kota Sumatera Selatan, Palembang, ini menjadi sasaran riset arkeologi setelah pada 2008 silam ditemukan lukisan gua. Ini lukisan gua pertama ditemukan di Pulau Sumatera.
Situs Gua Harimau. Motifnya pun unik, seperti songket, kain khas Sumatera Selatan. “Beberapa bulan kemudian, dilakukan penggalian dan ditemukan beberapa fosil,” kata Roli yang ikut mendampingi peneliti sejak saat itu.

Dua Lapis

Dalam 5 tahun penelitian, Arkenas menemukan 76 kerangka manusia kuno terkubur di Gua Harimau itu. Ada dua lapis tanah tempat kerangka ditemukan.
Di lapis pertama, kurang lebih 1 meter, ditemukan 72 kerangka yang terbujur. Ketika digali lebih dalam, sampai ke 1,8 meter, ditemukan empat kerangka dalam keadaan meringkuk, bukan terbujur lurus.

"Rentang usia keduanya itu antara 5.000 sampai 3.000 tahun. Kerangka bagian atas lebih muda dari kerangka yang di bawah," ujar Dyah Pratiningtyas, salah satu peneliti Arkenas, menjelaskan soal penemuan itu.

Arkenas, lanjut Dyah, masih berupaya mengetahui apakah kerangka yang lebih muda dan lebih tua ini berasal dari peradaban atau ras yang sama.
Spekulasi sementara, kerangka yang lebih tua adalah ras Austromelanesoid, sementara yang lebih muda adalah Mongoloid. Arkenas sudah mengirimkan spesimen gen mereka ke Lembaga Eijkman di Jakarta yang bisa mengekstraksi DNA.

Hasil tes DNA atas sampel kerangka itu bisa mengungkap lebih jelas tabir asal-usul kerangka individu itu.  “Saya berpikir hasil DNA itu bisa kita pakai untuk mencari relasi tersebut. Kalau yang dari Eijkman itu berhasil membaca sinyal segala macam, kira-kira mereka dari mana, apakah mereka orang lokal, apakah mereka pendatang baru kita bisa menjawab,” tambah dia.

Arkenas juga menyatakan masih ada kerangka manusia kuno yang lebih tua dari usia kerangka manusia di Gua Harimau ini. Kerangka manusia di gua dekat Gunung Sewu di selatan Yogyakarta berusia kisaran 10 ribu tahun.
Namun temuan kerangka manusia di Gua Harimau ini memiliki keunikan dibanding temuan komunitas manusia di gua-gua Pulau Jawa, yang biasanya hanya beberapa kerangka saja.

“Kita ada yang lebih banyak lagi, seperti di Gilimanuk, Bali sampai 200 individu, tapi dia di pesisir dan terbuka (open site), tidak di dalam gua. Ini (Gua Harimau), saya pikir mungkin lebih dari 100 kalau dibuka semua,” katanya.

Gua Harimau bukan satu-satunya gua di Sumatera tempat ditemukannya kerangka manusia kuno. Di ujung utara Sumatera, tepatnya di Loyang Mendale dan Ujung Karang, Kabayakan, Aceh Tengah, pada 2011 lalu, tim arkeolog Sumatera Utara juga menemukan kerangka manusia kuno.
Usia kerangka mencapai  5.000 tahun, lebih tua dari bukti migrasi manusia kuno di Sulawesi yang dianggap sebagai awal manusia Indonesia. Temuan kerangka di situs Sulawesi berusia lebih muda, diperkirakan 3.580 tahun lalu.

Kerangka di Loyang Mendale ini ditemukan terkubur dengan posisi kaki terlipat. Di dekat kerangka, tim peneliti menemukan sejumlah artefak yang sama dengan yang ditemukan di Thailand.

Ketua Tim Arkeologi Sumatera Utara, I Ketut Wiradiyana, menyatakan, berdasarkan pemeriksaan DNA, kerangka itu diketahui berasal dari ras Mongoloid dengan budaya Austronesia. Ketut menduga adanya perpaduan budaya antara ras Mongoloid dengan budaya Austronesia yang datang dari utara dengan ras Australomelanesoid yang berbudaya Hoabin saat mendatangi kawasan tersebut.

Salah satu bukti kuat perpaduan budaya itu ada pada budaya menguburkan orang mati dengan posisi melipat atau terlihat meringkuk. Kebiasaan melipat itu, kata Ketut merupakan ciri budaya Hoabin yang kerap mendiami daerah dataran rendah, pesisir. Tradisi jenazah dilipat ini masih tampak pada sejumlah suku di Papua.

“Ini semakin menguatkan kemungkinan adanya jalur migrasi lain yang lebih tua dari pada jalur migrasi dari Sulawesi seperti yang kita kenal selama ini,” katanya. Dugaan itu makin kuat dengan temuan sejumlah kapak lonjong dan gerabah poles merah. Kedua benda itu selama ini identik dengan kawasan Indonesia bagian timur, di antaranya Sulawesi, Maluku dan Papua.

Perjalanan Panjang

Temuan itu kembali menghangatkan debat asal muasal manusia Indonesia. Teori yang tak terbantahkan adalah semua manusia (Homo sapiens) di muka bumi bernenek moyang dari Afrika atau dikenal sebagai Teori Out of Africa.

Sebelum Gunung Toba meletus sekitar 74 ribu tahun yang lalu, Homo sapiens telah tiba di Nusantara yang mana saat itu Sumatera, Jawa dan Kalimantan masih merupakan bagian dari anak benua Asia atau dikenal sebagai Sundaland.
Setelah Toba meletus, sebagian besar populasi Homo sapiens punah.

Stephen Oppenheimer, genetikawan dari Inggris, menyebutkan terjadi bottle neck populasi manusia saat itu, tersisa sedikit di Nusantara dan Afrika sendiri. Jumlahnya sekitar 10.000 orang.
Orang-orang yang tersisa di Nusantara ini yang kemudian sekitar 50.000 tahun yang lalu, kawin-mawin dengan Homo denisova, hominid yang baru 2011 ini diketahui keberadaannya. Gen Denisova ini menetap antara 4-6 persen di gen orang Melanesia yang kini menetap di Papua, Australia dan kepulauan di Pasifik.

Fakta soal Melanesia sebagai penghuni pertama Nusantara ini tidak ada perdebatan. Perdebatannya adalah, gelombang manusia berikutnya, yang berbahasa rumpun Austronesia di mana Bahasa Melayu merupakan cabang utamanya.

Teori Out of Yunan menyatakan, Austronesia ini berasal dari Yunan di China Selatan. Arkeolog I Ketut Wiradiyana, salah satu pendukung teori ini.
Dia menyatakan besar kemungkinan migrasi manusia berasal dari China bagian Selatan yang turun menuju kawasan Thailand, sebelum akhirnya menetap di sebelah barat Indonesia atau di kawasan Aceh Tengah. “Seperti yang diketahui, ras Mongoloid memang berasal dari daerah Cina bagian Selatan,” katanya.

Sementara teori Out of Taiwan menyebutkan nenek moyang penutur Austronesia ini berasal dari Formosa, nama lain dari Taiwan. Teori ini berlandaskan pada temuan kesamaan bahasa dan budaya.
Di Taiwan terdapat tiga etnik asli yang berbahasa rumpun Austronesia serta memiliki budaya tembikar dan cocok tanam yang sama. Teori ini disokong oleh arkeolog senior dari Australian National University, Peter Bellwood.

Namun peneliti lain mengungkapkan justru manusia Indonesia merupakan moyang manusia kawasan atau regional Asia Tenggara, saat paparan Sunda masih satu anak benua besar. Teori Out of Sundaland ini dipelopori genetikawan asal Inggris, Stephen Oppenheimer  

Oppenheimer menemukan, terjadi penyebaran drastis genetika sekitar 8.000 tahun yang lalu ke sekitar pulau-pulau di Nusantara. Kurun 8.000 tahun yang lalu ini, menurut Oppenheimer, seiring dengan akhir zaman es yang ditandai dengan tenggelamnya Sundaland.

“Bellwood berteori bahwa orang-orang datang dari Taiwan, menyebar di Indonesia dan Filipina dan membunuh semua orang di daerah itu. Saya membantah teori itu.  Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya. Orang-orang Taiwan berasal dari sini,” kata Oppenheimer.

Namun kubu arkeologi belum bisa menerima argumentasi genetika ini. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr. Daud Aris Tanudirjo, mengatakan mengatakan dalam konteks persebaran moyang manusia Indonesia, lebih condong dengan skema Out of Taiwan. Leluhur muncul dari Taiwan kemudian menyebar ke Kalimantan, Sulawesi dan kemudian ke Sumatera dan Jawa.

"Tapi kalau dibilang (Sundaland) sebagai lokasi persebaran saya kira kurang begitu tepat,” tuturnya. Sejumlah penemuan kerangka ras Mongoloid pun, kata Daud, belum ada yang setua yang ditemukan di Taiwan.
“Sementara ini yang saya ikuti adalah penemuan terbaru bahwa asal-usul orang Indonesia berasal dari Taiwan. Dan saya kira dengan adanya penemuan terbaru di Liang Domeh, Pulau Matsu Taiwan, semakin menguatkan jika fosil di Taiwan adalah yang tertua,” jelas dia.?

Dyah, peneliti dari Arkenas, menyatakan, untuk membangun sebuah teori arkeologi, tidak hanya butuh satu bukti artefak saja. “Perlu banyak data untuk bentuk suatu hipotesa. Kalau baru satu titik, itu baru asumsi. Belum bisa dikatakan hipotesa, dibutuhkan bukti lain untuk mendukung temuan ini,” jelasnya.

Peta Genetika Indonesia

Namun arkeolog membuka diri pada genetika sebagai jalan menelusuri asal-usul. Deputi Direktur Lembaga Eijkman Jakarta Herawati Sudoyo menyatakan lembaganya bekerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional meneliti gen kerangka manusia kuno yang ditemukan arkeolog di sejumlah tempat di Indonesia.

Peneliti mengambil sampel DNA mitokondria yang merupakan warisan dari ibu kepada anak dan kromosom Y yang diwariskan dari ayah. Menurut Herawati, penelitian menggunakan mitokondria dan kromosom Y ini memiliki kelemahan yakni sulit melihat adanya percampuran gen. Percampuran gen bisa diteliti dengan riset otosom atau riset menyeluruh atas genetika seseorang.

Meski demikian, Herawati mengatakan studi gen dari sisi mitokondria akan membuka informasi mutasi gen saat manusia bermigrasi. Hera menjelaskan perjalanan migrasi, yang berbeda lingkungan dan kehidupan, akan menambah motif gen pada manusia itu.
Jadi tak heran, kata dia, jika ditemukan adanya percampuran atau haplotipe, dari Asia daratan masuk ke Formosa dan dilanjutkan turun ke wilayah Indonesia.

Eijkman, kata Herawati, mengumpulkan hampir seluruh sampel genetika etnis yang ada di Indonesia. Ia mengatakan studi gen tidak akan berhenti sampai proses pemetaan. Tetap akan dilakukan untuk meneliti lebih detail dan lebih khusus tiap suku bangsa.     

Dalam peta gen orang Indonesia yang sudah terpetakan, secara ringkas tampak adanya pola migrasi manusia dari Barat ke Timur bagian Indonesia. Pola ini ditandai dengan warna tertentu. "Dari peta DNA-nya terlihat, misalnya wilayah Papua itu hijau muda, genetika sukunya kelihatan. Totally semua hijau," ujar Hera.

Sementara di belahan barat Indonesia, umumnya hijau tua. Pengecualian di wilayah Sumatera Barat, terdapat pola dua gen berbeda yaitu hijau tua dan hijau muda sekaligus.
Total, Eijkman menemukan 32 klaster genetika manusia Indonesia yang secara umum terbagi atas tiga kelompok besar. Pertama, kelompok genetika Melayu, Minang, Jawa, Kalimantan; kedua, kelompok Makassar, Sumba, Minahasa; dan ketiga, kelompok Papua dan Alor. Kemudian terdapat juga kelompok kecil yang terpisah jauh dan diperkirakan lebih tua dari dua kelompok pertama yakni Nias-Mentawai.

Pembuktian gen manusia Indonesia juga makin menantang setelah ditemukannya gen Homo denisovan, yang kerangkanya ditemukan di Siberia, Rusia, pada gen orang Melanesia yang kini menghuni Papua dan Australia.
Herawati mengakui adanya temuan gen Denosivan itu namun peneliti Eijkman sejauh ini belum menemukan hasil yang signifikan. Sejauh ini, Eijkman sudah mengonfirmasi, ada kawin-mawin Homo sapiens dengan Homo neandertal.
"Perkawinan Homo Neandertal dengan manusia biasa memang ada. Kebetulan kami tengah bekerjasama dengan peneliti yang mengerjakan Neandertal," ujar Herawati.

Pada masa depan, lanjut dia, pemetaan gen bukan saja bermanfaat untuk melacak asal-usul, namun juga untuk mendukung kesehatan masyarakat. Hera mengatakan nantinya gen dapat digunakan untuk alat prediksi kecenderungan penyakit yang berkembang pada berbagai populasi masyarakat di Indonesia.
Dia mencontohkan, penyakit turunan yang umum melanda orang Indonesia yaitu talasemia. Meski tidak menjadi pencegah sepenuhnya bagi penderita Talasemia, namun setidaknya peta gen itu bisa menjadi panduan untuk pencegahan

Diposkan oleh Ainut Tijar di Minggu, Juni 15, 2014 0 komentar

Ketika Hacker Lebih Menakutkan Ketimbang Teroris. Tidak hanya berbahaya bagi keamanan negara, tapi juga ekonomi dunia

http://blog.experts-exchange.com/wp-content/uploads/2012/11/Hacker.jpgMasih ingat isu peretasan terhadap data kartu debit nasabah bank yang terjadi pertengahan Mei tahun ini? Sebanyak 1.204 kartu debit diduga digandakan dan sebanyak 6 ATM kemungkinan besar pernah dipasang skimmer.

Hacker berupaya menyusup ke sistem pengamanan kartu nasabah bank tersebut. Namun, bank bertindak cepat dengan melakukan pemblokiran ribuan kartu debit itu.
Aksi hacker tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Survei terbaru menunjukkan bahwa warga Amerika pun takut terhadap hacker. Bahkan, hampir setengah responden dalam survei menganggap hacker lebih berbahaya dari teroris.
Banyak negara, termasuk Indonesia, menganggap kemampuan hacker yang dapat menyusup ke dalam sistem keamanan komputer merupakan aksi yang berbahaya bagi keamanan negara, bahkan ekonomi dunia. Peretasan ke sistem perbankan, pertahanan, dan keuangan negara merupakan ancaman yang serius.
Di Indonesia, aksi peretasan itu bukanlah yang pertama. Negara ini telah berkali-kali disusupi hacker. Terutama menargetkan institusi keuangan dan website pemerintah.  
Informasi penting perusahaan perbankan dan data nasabah berhasil dicuri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap internet perbankan. Parahnya, kasus dilakukan oleh para hacker yang tidak berada di Indonesia, melainkan luar negeri.
Bahkan, masa yang telah lewat pernah menghadapkan Indonesia pada aksi penyadapan, mata-mata, hingga isu perang siber. April 2013, Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Nanan Sukarna mengatakan bahwa aksi peretasan di dunia maya bisa sangat membahayakan.
Sebab, ujar Nanan, jika yang diretas adalah perbankan, akan membahayakan perekonomian negara. Bahkan, kecanggihan teknologi saat ini telah mampu menghubungkan komputer dengan mesin-mesin perang yang bisa diretas dan dikendalikan sesuai dengan keinginan para hacker yang tidak bertanggung jawab.
Akhir tahun lalu, perusahaan monitoring internet Akamai menemukan fakta bahwa kejahatan internet di Indonesia meningkat dua kali lipat. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi pertama negara berpotensi menjadi target hacker, menggantikan Tiongkok.
Dari 175 negara yang diinvestigasi, Indonesia berkontribusi sebanyak 38 persen dari total sasaran trafik hacking di internet. Angka ini meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan internet di Indonesia. Namun, menurut David Belson dari Akamai Research, kecepatan internet tidak memiliki hubungan dengan potensi besar kejahatan internet yang mengancam Indonesia. “Aksi hacking lebih dikarenakan lemahnya sistem keamanan internet dan komputer di Indonesia,” ujar Belson kala itu.
Amerika Pun Takut Hacker
Ketakutan terhadap aksi hacker tidak hanya menjangkiti satu negara. Data terbaru dari Unysis lewat Annual Security Index menunjukkan aksi hacker yang meretas data kartu kredit dan informasi nasabah keuangan merupakan hal yang paling ditakuti oleh warga Amerika ketimbang aksi terorisme.
Lebih dari 1.000 orang dilibatkan dalam survei ini dan sebanyak 500 orang sangat mengkhawatirkan data keuangan mereka jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding survei yang dilakukan tahun lalu.
Heartbleed Bug, virus Blackshades, peretasan sistem informasi eBay, dan lainnya merupakan tiga di antara banyaknya kasus hacking yang menghantui warga Amerika.
Akamai research menunjukkan bahwa aksi pencurian data kartu kredit nasabah atau penyalahgunaannya menjadi kekhawatiran sekitar 59 persen dari 1.000 responden, sedangkan aksi pencurian identitas pribadi cukup mengkhawatirkan sekitar 57 persen responden. Untuk urusan terorisme dan perang, hanya 47 persen responden yang merasa takut.
Jika data Akamai benar, AS yang memiliki teknologi jauh lebih mumpuni dibanding Indonesia dengan Silicon Valley-nya, tempat lahirnya Google, Microsoft, Yahoo, Apple, dan sederet perusahaan teknologi terkenal lainnya, ternyata memiliki kekhawatiran yang cukup besar terhadap aksi hacker.
Berujung Perang Siber
Yang dikatakan Komjen Nanan Sukarna saat itu ada benarnya. Hacker bisa melakukan apa pun dengan meretas komputer dan sistem informasi yang ditargetkan. Kelemahan sistem informasi dan keamanan internet perbankan di Indonesia maupun pemerintah memang menjadi PR tersendiri.
Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengungkapkan, semakin canggih produk-produk TI perbankan, semakin besar keamanan yang harus menjadi perhatian bank.
"Karena itu, bagaimana menyeimbangkan antara memberikan pelayanan dan keamanan. Apalagi pelaku kejahatan selalu mempelajari kelemahan sebuah sistem TI, dan mereka bergilir untuk memanfaatkannya. Itu tantangannya," ujar Sigit.
Data Bank Indonesia menunjukkan, tingkat kejahatan perbankan (fraud) cukup tinggi. Dua tahun lalu saja, lebih 1.000 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Jenis fraud paling banyak adalah pencurian identitas dan card not present (tanpa menggunakan kartu). Jika berlanjut, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan goncang.
Apalagi keahlian para hacker tidak hanya terbatas pada meretas sistem keamanan perbankan, tapi juga sistem komputer pemerintah, mengambil informasi penting negara, memata-matai kebijakan pemerintah. Bahkan, yang paling menyeramkan adalah meretas komputer pertahanan suatu negara yang memiliki senjata penghancur massal dan mengadu domba antar negara, sehingga menyebabkan perang siber maupun perang di dunia nyata.
Untungnya, menurut penjelasan hacker Indonesia, Jim Geovedi dalam situsnya, belum pernah ada negara yang secara resmi mengumumkan perang siber. Menurut dia, jika mengikuti teori yang benar, ada beberapa hal yang harus ada dalam perang siber. Perang siber akan memakan korban, harus memiliki tujuan, dan bersifat politik.
“Perang siber akan menimbulkan korban jiwa. Dalam hal ini serangan terhadap sistem komputer yang sangat berbahaya dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Jika hanya menimbulkan kerugian material, sebuah aksi ekonomi pun bisa menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Oleh karena itu kerugian material belum bisa menjadi indikasi terjadinya sebuah perang siber,” tulis Jim Geovedi.
Pertahanan Indonesia
Dalam presentasi Vice Excecutive Chairman Dewan TIK Nasional (Detiknas), Prof. Zainal Hasibuan yang bertajuk Indonesia National Cyber Security Strategy: Security and Sovereignty in Indonesia Cyberspace, dikenali tiga dimensi yang merupakan bagian dari ancaman siber, yaitu virus komputer, worm, dan hacking.
Ancaman ini, menurut Profesor Zainal, berpotensi menghancurkan ekonomi dan membuat keamanan negara menjadi tidak stabil. Dipaparkannya, data dari Kementerian Kominfo pada April 2013 menunjukkan, selama 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3,9 juta serangan mengarah ke siber Indonesia. Bahkan pada Januari hingga Oktober 2012, data ID-SIRTII mengungkapkan, website pemerintahan tergolong sebagai sasaran paling empuk.
Dijelaskan Profesor Zainal, setidaknya ada 8 tantangan dan halangan bagi keamanan siber nasional.
Pertama adalah tidak teritegrasinya visi keamanan siber. Selain itu, undang-undang dan aturan siber yang tidak lengkap, kurang sinerginya pemerintah dan organisasi keamanan siber nasional, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.
Selanjutnya, tidak adanya standar dan mekanisme perlindungan infrastruktur ICT yang penting, tidak terintegrasinya aplikasi, data dan infrastruktur keamanan informasi, kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan keamanan informasi.
Untuk bertahan dari kemungkinan serangan-serangan siber, Indonesia telah bersiap dengan mendirikan beberapa organisasi pertahanan dunia maya dan membuat aturan hukum yang jelas terkait kejahatan dunia maya. ID-SIRTII salah satunya.
Lahir pada 2007 melalui Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.Kominfo/5/2007. ID-SIRTII, yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Organisasi ini merupakan benteng pertahanan Indonesia terhadap serangan dunia maya.
Tugasnya adalah memonitor dan mendeteksi ancaman jaringan internet di Indonesia, mengamankan data center Indonesia, berperan sebagai digital forensik untuk kepentingan hukum, penolong masyarakat terkait insiden internet yang siap siaga, edukator dan konsultan untuk simulasi dan sosialisasi untuk menghindari masyarakat dari kejahatan internet.
ID-SIRTII bisa dibilang sebagai benteng pertahanan pertama yang sifatnya nasional. Sementara itu, untuk perusahaan dan instansi harusnya memiliki benteng pertahanan sendiri.
Di negara luar, benteng pertahanan yang dimiliki masing-masing instansi/perusahaan bernama C-SIRT  (Computer Security Incident Response Team) dan CERT (Computer Emergency Response Team). Fungsinya hampir sama, menangani keamanan data sebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil dari ID-SIRTII. Selain itu juga ada GovCERT dan ID-CERT.
Sayangnya, ditulis Profesor Zainal, baik ID-SIRTII, GovCERT dan ID-CERT hanya bertindak mengurusi operasional dan teknis tanpa taktik dan strategi. Seperti halnya negara lain seperti Australia atau Inggris yang memiliki Office of Cyber Security (OCS) untuk urusan strategi dan Cyber Security Operations Center untuk level  taktik.
“Oleh karena itu perlu dibentuk juga National Cyber Security atau Organization of Indonesia National Cyber Security (I-NCS) di Indonesia,” tulis Prof. Zainal.
Kembali pada pertanyaan, jika Amerika sebagai negara adidaya saja takut dengan keberadaan hacker, bukankah Indonesia seharusnya merasa lebih takut dan bersiap diri menghadapi kemungkinan yang terburuk akibat tingkah hacker?

Diposkan oleh Ainut Tijar di Senin, Mei 26, 2014 0 komentar

Imbas Kudeta Militer Thailand Bagi Indonesia. Harus ada perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia

Darurat militer di Thailand, 20 Mei 2014Pengusaha mulai khawatir pada penerapan darurat militer di Thailand. Mereka takut struktur perdagangan menjadi kacau, karena Thailand merupakan salah satu pemasok barang di Indonesia.

Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur menyampaikan keprihatinan ini. Dia mengatakan, Thailand menjadi negara pemasok utama gula mentah atau raw sugar ke Indonesia. "Kebutuhan raw sugar kurang lebih 3,2 juta ton,  40 persennya itu dari Thailand. Itu cukup besar," kata Natsir ketika dihubungi VIVAnews.

Dia mengatakan, pergolakan politik Thailand bisa mempengaruhi perdagangan gula mentah. Dia khawatir pasokan raw sugar ini berkurang dari jumlah normal. "Impor bakal berkurang 25-30 persen. Ini akan berdampak pada industri makanan dan minuman," kata dia.

Sekadar informasi, gula mentah ini dipasok sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Nantinya gula rafinasi akan digunakan sebagai salah satu bahan baku industri makanan dan minuman.

Ketua Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSI) Khafid Sirotuddin juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dia takut impor buah menurun dan bisa menyebabkan realisasi kuota minimal tidak terpenuhi.

"Periode Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sampai bulan Juni. Nanti ini akan mempengaruhi kuota 80 persen kalau ada beberapa ada yang belum mengirim," kata Khafid ketika dihubungi VIVAnews, Sabtu malam.

Menurutnya, pengusaha juga merugi. Sebab, mereka telah membayar lembaga surveyor di Thailand untuk memeriksa produk hortikultura yang akan dikirim ke Indonesia.
"Lembaga surveyor sudah kami bayar. Sistem impornya kan bertahap," katanya. "Karena ada kejadian ini, perlu ada pertimbangan khusus dari pemerintah."
Pengaruhi pangan lokal
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga cemas tata niaga di Negara Gajah Putih itu bakal berantakan. Bedanya, Lutfi mencemaskan adanya produk-produk Thailand yang merembes ilegal ke Indonesia. "Saya memperhatikan beberapa hal itu secara seksama," katanya.

Thailand itu memiliki beberapa produk seperti gula, buah-buahan, dan beras. Tidak adanya pengaturan terhadap perdagangan ini bisa menimbulkan gejolak terhadap pasar di Indonesia.

"Kalau sekarang tata niaganya tidak ada kami sangat takut barangnya ke mana-mana," ujarnya.

Kekhawatiran Lutfi beralasan, karena saat ini terjadi musim giling gula. "Jadi, kami harus menjaga bersama-sama, supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," katanya.

Tak hanya gula, Lutfi juga mewaspadai beras Thailand. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor beras premium dari negara tersebut.

Dia lalu menjelaskan sistem perdagangan beras di negara itu. Negara membeli beras dari petani, lalu beras itu digunakan untuk konsumsi dan diekspor. "Ini ada permasalahan. Tata niaganya rentan," kata dia.

Sementara itu, lanjut Lutfi, kinerja perdagangan Indonesia dengan Thailand masih berjalan dengan baik. Ekspor Indonesia ke negara itu masih bagus. Sayangnya, mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu tidak menyebutkan angkanya.

"Ekspor impor Indonesia-Thailand yang paling bagus. Malah, sekarang yang menjadi primadona adalah ikan, produk ikan, udang, dan otomotif," kata dia.

Perjuangan panjang
Kondisi politik di Thailan sedang tak karuan. Beberapa hari lalu, ada pengumuman bahwa Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Kondisi kian tak menentu paska militer mengambil alih pemerintahan alias kudeta. Militer juga menahan sejumlah politisi negeri itu dan membubarkan senat. Meski militer mengaku tokoh-tokoh yang tahan tak disiksa.

Menurut para analis politik, kudeta ini merupakan bagian dari perjuangan panjang oleh elite kekuasaan di Bangkok --yang didukung oleh monarki dan militer-- untuk mengurangi ancaman politik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.

Di mata analis politik, Paul Chambers, kudeta kali ini, akan menyebabkan perubahan konstitusi secara lebih menyeluruh.

"Berbagai langkah akan ditempuh seperti persekongkolan saat pemilu, kekuasaan di bidang peradilan, dan yang paling menakutkan, militer akan memiliki kekuasaan yang lebih dari porsinya," ujar Chambers.

Sementara kudeta ini telah diperingatkan oleh massa pendukung Thaksin yang disebut kaos merah, akan menimbulkan perang sipil. Namun, hingga saat ini, massa kaos merah belum ada pergerakan apapun.

Tetapi, unjuk rasa yang menentang kudeta sudah muncul dalam dua hari terakhir. Massa berkumpul di dua lokasi di pusat kota Bangkok dan menuntut agar militer segera mengembalikan demokrasi.

"Saya memiliki hak untuk memilih dan saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa mencuri hak itu dari saya dengan cara kudeta," ungkap salah seorang pengunjuk rasa bernama Piti dan berprofesi sebagai pemandu wisata.

Namun, hingga saat ini belum ada tanggal yang jelas untuk pemilihan umum yang baru.

Menurut laporan media, konfrontasi serius selama kudeta militer pun belum terjadi. Namun beberapa saksi mata melihat beberapa orang ditahan di beberapa lokasi pada Sabtu ini.

Sebagian orang berharap stabilitas dalam negeri Thailand dapat dicapai di bawah kekuasaan militer. Sementara lainnya mengaku marah dan menuntut pemulihan demokrasi. Ini merupakan kali ke-19 percobaan atau upaya pegambil alihan kekuasaan oleh militer sejak tahun 1932.

Diposkan oleh Ainut Tijar di Senin, Mei 26, 2014 0 komentar

Lepasnya Jabatan SDA Gara-gara Dana Haji

Menteri Agama Suryadharma Ali saat di rumahnya, Menteng, JakartaMenteri Agama Suryadharma Ali galau. Terjerat kasus korupsi, dia sempat menolak mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Namun, Senin 26 Mei 2014, Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menyerahkan jabatannya sebagai Menag ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, dia bersikukuh tak bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Dana haji periode ini mencapai Rp1 triliun.

Suryadharma menemui SBY di Istana Bogor untuk menjelaskan semua hal terkait kasus yang menjeratnya, kemarin. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, "Suryadharma Ali mengembalikan kepercayaan sebagai Menag yang dia terima kepada presiden."

SBY kemudian meminta Suryadharma menyerahkan surat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia jilid II dalam satu atau dua hari setelah pertemuan itu. Presiden juga sempat memberi nasihat kepada Suryadharma agar taat dan tabah dalam mengikuti proses hukum di KPK. "Tersangka bukan berarti akhir dari segala-galanya. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden ke SDA," jelas Sudi.

Selain mengutarakan pengunduran diri secara lisan, Suryadharma pun sempat melaporkan kinerja Kemenag, terutama yang menyangkut urusan haji. "Dia merasa tidak bersalah dan menjelaskan panjang lebar tentang statusnya (tersangka)," jelas Sudi.

SBY segera membicarakan pengganti Suryadharma begitu surat pengunduran diri itu dia terima. Untuk memutuskan hal ini, imbuh Sudi, SBY akan melibatkan Wapres Boediono dan menteri terkait.

Pada Jumat 23 Mei lalu, Suryadharma masih belum mau mundur dari jabatannya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia beralasan, masih fokus pada tugasnya di Kemenag, termasuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014.

"Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur. Belum," kata Suryadharma Ali saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenag, kala itu.

Rasa tak bersalah Suryadharmapun sudah tergambar jelas dari jumpa pers hari itu. Dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dia bahkan berharap, status tersangkanya hanya salah paham.
Suryadharma mengaku tak tahu dan bingung dengan kasus yang menjeratnya. Selain itu, ia juga menyangka tak pernah memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak pernah memakai uang haji untuk mengongkosi keluarga dan kerabat-kerabat saya, hal itu tidak benar," katanya. [Baca: KPK: Ada Pejabat Kemenag ke Tanah Suci Pakai Dana Haji]

Namun, KPK hakulyakin ada dua bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi itu. "Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, "Insya Allah nggak salah paham. (Kami) paham sekali, kami sudah ada dua alat bukti itu."

Tak hanya korupsi, KPK juga membidik Suryadharma dengan tindak pidana pencucian uang. Berkaca dari sejumlah kasus pencucian uang sebelumnya, kemungkinan KPK akan menelusuri aset dan kekayaan Suryadharma.

Dicoret dari tim Prabowo
 

Tak hanya jabatan menteri saja yang lepas dari tangan. Minggu 25 Mei 2014, nama Suryadharma dicoret dari Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, PPP yang dipimpin Suryadharma masuk dalam Koalisi Merah Putih.

Hatta mengatakan hari itu, semua ketua umum partai yang berkoalisi pun menduduki posisi masing-masing. Saat ditanyakan posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional, Hatta menjawabnya dengan tegas: "Kami sudah evaluasi, Suryadharma tidak ada posisi.
Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Suryadharma sempat masuk dalam struktur atau susunan tim sukses tersebut. Dia sebagai majelis koalisi.

Namun, setelah menyandang status hukum tersebut, maka Suryadharma tidak lagi aktif mengurusi tim kampanye nasional ini. "Dia tidak mungkin bisa aktif (karena telah menjadi tersangka karena terlibat dugaan korupsi dana haji). Tentu kami harus realistis," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hatta mengatakan, posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional itu akan diganti oleh anggota PPP lainnya. Kemungkinan besar, posisinya akan diganti oleh wakil ketua umum PPP.
Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini mendukung Prabowo-Hatta di Pemilihan Presiden 2014.
Bagaimana dengan jabatan Ketua Umum PPP? Sejumlah kader PPP di daerah mulai mengusulkan nama-nama calon pengganti Suryadharma. Di Jawa Tengah, mencuat nama Wakil Ketua Umum Lukman Saifuddin yang dinilai sangat tepat menggantikan Suryadharma Ali untuk mempimpin partai Islam tertua di Indonesia.
Nampaknya, jabatan inipun hanya menghitung waktu saja untuk lepas dari tangan Suryadharma.
Awal mula kasus

Setahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama sejumlah pihak terkait melakukan riset Pengelolaan Dana Haji 2004-2012. Karena banyak penyimpangan, PPATK melanjutkan ke pemeriksaan.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, hasil pemeriksaan itu kemudian dibahas bersama Kementerian Agama. "Bersama Irjen M Jasin dan Dirjen Haji Anggito Abimanyu," kata dia.

Saat itu, Suryadharma sudah masuk radar pemeriksaan bersama oknum pejabat Kemenag dan DPR lainnya. Transaksi mencurigakan Suryadharma dan oknum lainnya dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA).

Kamis, 22 Mei lalu, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Namun, dalam surat perintah penyidikan, ada embel-embel "dan kawan-kawan." Juru bicara KPK Johan Budi tidak menampik kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.

Suryadharma diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri agama sehingga merugikan keuangan negara dari dana penyelenggaraan haji itu. "Pada umumnya pengadaan barang jasa ada dugaan penggelembungan juga. Misalnya BPIH, pemondokan, pengadaan tranportasi di sana. Komponen penyelenggaraan haji cukup banyak," jelas Johan.

Saat ditanya kerugian negara dari penggelembungan harga itu, Johan mengatakan penyidik masih menghitungnya. KPK, imbuhnya, akan terus mengembangkan kasus ini.
Tak hanya itu 'dosa' yang dituduhkan KPK ke Suryadharma. Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyebut penyelewengan lain adalah adanya pejabat dari Kementerian Agama yang ikut berangkat ke tanah suci dengan dibiayai oleh dana haji.

"Jadi ada pejabat yang ditanggung oleh dana haji, pejabat Kementerian Agama. Padahal kan harusnya ditanggung sendiri," ungkap Zulkarnain.
Untuk mendalami kasus, penyidik menggeledah kantor Kemenag sejak penetapan Suryadharma sebagai tersangka. Salah satu benda yang disita penyidik adalah telepon genggam Anggito Abimanyu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. (umi)

Diposkan oleh Ainut Tijar di Senin, Mei 26, 2014 0 komentar

Menteri Agama dan Korupsi Penyelenggaraan Haji. KPK beber beberapa dugaan korupsi dan nepotisme penyelenggaraan haji

Menteri Agama Suryadharma Ali.Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 2012 hingga 2013. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas mengatakan SDA tidak sendirian ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Busyro, Kamis 22 Mei 2014.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Zulkarnain, mengatakan SDA menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 tersebut intinya adalah penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "(SDA) menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum," ujar Zulkarnain.

Zulkarnain mengungkapkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji meliputi banyak komponen di dalamnya. "Katering, pemondokan, transportasi. Ada dana-dana yang dibayarkannya tidak sesuai," katanya.

Zulkarnain menambahkan penyelewengan lain adalah adanya pejabat dari Kementerian Agama yang ikut berangkat ke tanah suci dengan dibiayai  dana haji

"Jadi ada pejabat yang ditanggung dana haji, pejabat Kementerian Agama. Padahal kan harusnya ditanggung sendiri," ungkapnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan dana yang dikucurkan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 ini cukup besar, hingga lebih dari Rp1 triliun. Menurut Johan, dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari setoran haji masyarakat.

"Dari informasi yang saya dapat, dua-duanya ada, gunakan APBN dan dana setoran masyarakat," ujarnya.

Johan menambahkan pada umumnya pengadaan barang jasa ada dugaan penggelembungan. Dia memberi contoh pemondokan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak. "Itu bisa saja terjadi," katanya.

Johan menjelaskan dengan adanya dugaan penggelembungan, maka artinya ada kerugian yang dialami negara. Namun saat disinggung ke mana aliran dana keuntungan dari mark up tersebut, Johan mengaku belum mengetahuinya.

Johan menambahkan dalam mengumpulkan bahan keterangan dan informasi, KPK mengirimkan tim ke Arab Saudi. Ini karena sebagian tempat kejadian dugaan korupsi terjadi di Arab Saudi, tidak hanya di Indonesia saja.

"‎Permintaan keterangan memang dilakukan di Arab Saudi. Jadi locus delictinya salah satunya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Arab Saudi," ujarnya.

Tak Mau Mundur

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, SDA mengaku belum memikirkan langkah untuk mundur sebagai menteri. Dia menegaskan masih fokus untuk melakukan tugasnya di Kementerian Agama, termasuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014.

"Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur. Belum," kata SDA saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat 23 Mei 2014.

Sebagai penyelenggara negara, SDA pernah melaporkan harta kekayaannya keKPK. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan pada 4 September 2012, SDA diketahui memiliki total kekayaan senilai Rp24 miliar.

Harta tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7 miliar, dari laporan harta kekayaannya pada tahun 2009. Saat itu, kekayaannya tercatat sebesar Rp17 miliar.

Sebagian besar harta milik SDA yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, merupakan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Suryadharma memiliki 37 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah dengan total nilai sekitar Rp19 miliar. Selain itu, dia juga memiliki perkebunan buah-buahan dan perkebunan pohon jati yang bernilai Rp 170 juta.

Untuk harta bergerak, Suryadharma hanya memiliki kendaraan satu unit mobil Honda Jazz senilai Rp190 juta. Dia memiliki harta bergerak lain berupa logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik serta benda bergerak lainnya senilai Rp205 Juta. Sedangkan untuk Giro dan setara kas lainnya, Suryadharma memiliki aset kekayaan senilai Rp3,6 miliar.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhada SDA.

"Dilakukan tindakan pencegahan terkait proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam siaran persnya, Kamis 22 Mei 2014.

Menurut Denny, pencegahan dilakukan sejak hari ini dan berlaku hingga 6 bulan ke depan. KPK langsung bergerak cepat usai menetapkan SDA sebagai tersangka.
30 Jam Digeledah
Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait penyidikan kasus ini.

"Setelah ada penetapan tersangka, sejak pagi ada penggeledahan di Kementerian Agama, salah satu yang digeledah di ruang Dirjen Haji dan Umroh, kalo tidak salah sudah selesai," kata Johan, Kamis 22 Mei 2014.

Namun, Johan mengatakan belum mengetahui apakah ada yang disita oleh penyidik setelah melakukan penggeledahan.

Pantauan VIVAnews, penyidik juga menggeledah ruang kerja Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam yang berada satu lantai dengan ruang kerja SDA di lantai dua. Di saat bersamaan, penyidik juga menggeledah ruang kerja Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu yang terletak di lantai 5 gedung pusat Kementerian Agama.

Penggeledahan juga dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. Penyidik KPK nampak keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah kardus berisi dokumen. Penggeledahan di empat ruangan itu dilakukan secara tertutup.

Penggeledahan yang dilakukan sejak Kamis 22 Mei 2014 masih berlanjut hingga Jumat 23 Mei 2014. Di tengah penggeledahan, seorang pejabat yang mengenakan baju koko berwarna putih dan berkopiah tampak keluar lift dari lantai 5, letak ruang kerja Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu yang sedang digeledah penyidik KPK.

Pejabat tersebut ternyata adalah M Attamimy, Direktur Pembinaan Haji dan Umroh yang baru dilantik akhir tahun lalu menggantikan pejabat sebelumnya, Ahmad Kartono yang telah pensiun. Namun ia memilih bungkam saat dimintai konfirmasi kasus ini.
Meski digeledah lebih dari 24 jam, aktivitas kerja di Kemenag tidak terganggu. Di kantor yang berlokasi Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, itu terlihat sejumlah pegawai negeri sipil sudah mulai memasuki gedung untuk bekerja seperti biasa.

Para pegawai yang mengenakan batik itu tampak tak terlalu terpengaruh dengan penggeledahan KPK di kantor mereka.

Saat disinggung apakah salah satu tujuan dari penggeledahan tersebut mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang menyangkalnya. "(Penggeledahan) tentang kedalaman kasusnya," ujar Bambang.

KPK ingin menelisik secara mendalam berbagai informasi penting agar bisa diungkap secara utuh kasus penyelenggaraan haji ini.

PPATK Kirimkan Hasil Analisis


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mengirimkan Laporan Hasil Analisis terkait penyelenggaraan ibadah haji Kemenag tahun 2012-2013 ke KPK. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, beberapa LHA sudah dikirimkan ke KPK sejak tahun 2013. “Terakhir PPATK mengirimkan LHA dua minggu lalu,” kata Agus, Jumat 23 Mei 2014.

PPATK juga telah mengantongi LHA sejumlah orang yang diduga terkait dalam kasus korupsi ibadah haji, termasuk SDA.

“Kami telah kirimkan ke KPK LHA yang terkait dengan tersangka, serta beberapa orang lain yang diduga terlibat,” ujar Agus.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyayangkan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kasus yang melibatkan Menteri Agama ini harus dilihat secara keseluruhan, agar menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk ke depannya.

"Semoga tidak akan terjadi lagi penggunaan sisa kuota haji yang bukan untuk kepentingan jamaah calon haji dan tidak ada lagi penunjukan PPIH yang bukan orang profesional karena bersifat nepotisme dan tidak sesuai ketentuan," kata Bambang.

Sementara Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin, tak setuju pihaknya dianggap kecolongan.

"Tidak. Kami melakukan pengawasan sejak 2012. Untuk pencegahan sudah ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan di segala aspek. Ini sudah kami paparkan ke Pak Menteri dan Dirjen PHU, sudah ada saran dari Irjen dan sebagian sudah dilaksanakan," ujar Jasin dalam wawancara dengan tvOne, Jumat 23 Mei 2014.

Jasin menambahkan, rekomendasi terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan haji sebagian besar sudah dilaksanakan Kemenag pada tahun ini. Namun  penegak hukum keburu masuk.

Rekomendasi perbaikan layanan haji yang disarankan Irjen, menurut Jasin diantaranya perbaikan aspek regulasi, aspek menyangkut layanan atau hotel dan pemondokan, serta transportasi. "Ini perbaikan-perbaikan nyata. Setiap kamar ada kamar mandinya. Jadi tidak ada yang jelek atau bagus," jelasnya.

Ibadah Haji Tetap Berjalan

Kemenag memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung tahun ini.

"Insya Allah kita tetap melaksanakan haji pada tahun ini. Kita telah bersepakat melanjutkan program haji tahun ini. Melaksanakan haji dengan kapasitas haji pada tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat 23 Mei 2014.

Menurut Nur, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, telah sepakat akan bertanggung jawab secara maksimal terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Begitu pula dengan Irjen Kemenag, M Jasin, yang berjanji akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.

"Mudah-mudahan pelaksanaan tahun ini bisa berjalan lebih baik," kata Nur.

Sementara Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, berharap, pelaksanaan haji tahun ini harus sukses, meski saat ini kasusnya tengah bergulir di KPK.

"Seluruh jajaran, bersama-sama siap menyelenggarakan haji lebih baik. Pada calon jamaah haji dan umat Islam di Indonesia Insya Allah haji tahun ini tetap seperti semula," tuturnya.

Ia mengaku prihatin dengan kasus yang menjerat Suryadharma dan memastikan Kemenag akan bertanggung jawab penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan haji mendatang.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, SDA terakhir kali diperiksa penyidik KPK selama hampir 11 jam, Selasa 6 Mei 2014. SDA mengaku dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

"Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan katering, pengadaan rumahan di Saudi Arabia," katanya.

Dia mengatakan, salah satu hal yang ditanyakan penyelidik antara lain adanya anggota DPR Komisi VIII yang mempunyai bisnis pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji.

"Saya tidak tahu persis apakah ada semacam itu. Kalau isu ada, tapi isu tidak bisa dijadikan fakta atas sebuah kejadian. Jadi saya memberikan keterangan, saya tidak tahu," ujarnya.

Selain itu, menurut SDA, hal lain yang ditanyakan oleh penyelidik adalah mengenai pemondokan. Penyelidik mempertanyakan mengenai pemondokan jemaah yang tidak layak.

Dia menjelaskan, adanya pemondokan yang tidak layak itu baru diketahuinya saat melakukan evaluasi penyelenggaraan haji. Dia menjelaskan, pemilik pemondokan orang yang memiliki banyak perumahan, dan pihaknya diminta untuk mengambil semua pemondokan atau tidak.

"Nah, tim perumahan merasa terdesak karena kami kan terikat sama waktu, terikat sama pesaing-pesaing dari negara-negara lain yang juga membutuhkan rumah," katanya.

Terkait dugaan adanya permainan pada nilai tukar mata uang dalam pengadaan pondokan dan jamaah haji, SDA membantahnya.

Sementara mengenai bunga setoran awal dana haji, Suryadharma mengklaim bahwa manfaat atau bunga yang mencapai Rp70 triliun itu dipergunakan atau dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan.

Soal dugaan adanya pejabat Kemenag yang didanai berangkat haji dari dana setoran, SDA juga membantahnya. Begitu pun mengenai dugaan temuan PPATK mengenai adanya 10 rekening yang dicurigai ada permainan bunga Rp3,2 triliun juga turut dibantah SDA. SDA mengatakan telah menyerahkan semua proses kepada KPK.

"Itu saya serahkan semuanya kepada pihak KPK, yang pada saat ini melakukan penyelidikan," katanya.

SDA: Saya Tak Pakai Dana Haji untuk Ongkosi Keluarga


Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku belum bisa percaya perihal status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus penyelenggaraan haji pada tahun 2012-2013. Ia akan mempersiapkan pembelaan hukum yang diharapkan dapat memberi penjelasan penuh kepada KPK.

"Saya harap ini hanya kesalahpahaman saja atas status saya ini. Jadi, saya akan lakukan pembelaan atas persoalan ini, supaya menjadi gamblang dan jelas," ujar Suryadharma ketika ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 23 Mei 2014.

Menurut Suryadharma, dia tak tahu dan bingung dengan kasus yang menyebabkan dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Selain itu, ia juga menyangka tak pernah memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak pernah memakai uang haji untuk mengongkosi keluarga dan kerabat-kerabat saya, hal itu tidak benar," katanya. [Baca: KPK: Ada Pejabat Kemenag ke Tanah Suci Pakai Dana Haji]

SDA diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri yang telah merugikan keuangan negara. Dengan itu, SDA telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999. Tentang tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP.


Diposkan oleh Ainut Tijar di Sabtu, Mei 24, 2014 0 komentar
 

AKU DI PERSIMPANGAN JALAN

Kebingungan saat ini berkecamuk di otak dan dada. Yang kubingungkan adalah kebenaran paling benar itu apa? Siapa? dan Bagaimana? Termasuk tawaran konsep kehidupan setelah mati yang ditawarkan para agamawan yang bersumber dari kitab suci masing masing. Bahkan dalam satu agamapun terdapat berbagai penafsiran tentang kehidupan ke depan setelah mati. Ataukah setelah mati ya habis dan selesai, sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh ilmuwan yang tidak beragama, yang mendasarkan pada penelitian fakta fakta alam? Itulah kini yang kadang berkecamuk di otakku, dan kukira banyak berkecamuk pada jutaan manusia lain di bumi ini.
Untuk agar kita tidak teromabang ambing kita harus meyakini dan memilih konsep konsep itu yang kita anggap paling benar. Baik itu yang berdasarkan agama maupun yang bukan berdasarkan agama.
Dan mungkin kalau aku memilih yang berdasarkan agama yang kuanut, meski kadang masih terombang ambing. Dalam hal ini. dosa besarkah aku?

SURAT NOORDIN M TOP KEPADA BAGUS TV

Ekslusif BAGUSTV.com kami redaksi bagustv.com menerima e-mail dari seseorang yang mengaku Noordin M top berikut isi e-mail tersebut: Assalamualaikum Wr. Wb Saya Noordin M Top mau membenarkan bahwa yang meninggal di temanggung Adalah Ibrohim Alias Boim,Sebenarnya saya memang pada waktu itu berada di Temanggung dengan kedua pengawal Saya dan Ibrohim,Tetapi pada waktu Pegepungan saya berhasil lolos dari kepungan polisi.Saya tidak akan pernah menyerah sebelum amerika beserta sekutunya keluar dari irak atau negara islam lainnya.Kami mempunyai landasan mengapa kita akan terus meneror orang asing: 1. Sebagai Qishoh (pembalasan yang setimpal) atas perbuatan yang dilakukan oleh Amerika dan antek-anteknya terhadap saudara kami kaum muslimin dan mujahidin di penjuru dunia 2. Menghancurkan kekuatan mereka di negeri ini, yang mana mereka adalan pencuri dan perampok barang-barang berharga kaum muslimin di negeri ini 3. Mengeluarkan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Terutama dari negeri Indonesia 4. Amaliyat Istisyhadiyah ini sebagai penyejuk dan obat hati buat kaum muslimin yang terdholimi dan tersiksa di seluruh penjuru dunia Yang terakhir ….. bahwasanya Amaliyat Jihadiyah ini akan menjadi pendorong semangat untuk ummat ini dan untuk menghidupkan kewajiban Jihad yang menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan Khilafah Rosyidah yang telah lalu, bi idznillah. Dan kami beri nama Amaliyat Jihadiyah ini dengan : “SARIYAH JABIR” الله أكبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنون Amir Tandzim Al Qo’idah Indonesia Abu Mu’awwidz Nur Din bin Muhammad Top

PUTRIKU NURUL ILMI AINUT TIJAR HAMAMI

PKS JADI PARTAI TERBUKA BAGI NON MUSLIM, BLUNDERKAH?

Langkah PKS yang menjadi partai terbuka dengan memberikan peluang kepada non muslim menjadi anggota dan malah menjadi pengurus partai sangat beresiko.

Demikian dikatakan peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi menyikapi strategi marketing politik yang dilakukan PKS dengan merubah citra dari partai konservatif menjadi partai terbuka. Sebagai bukti, PKS membuka pintu bagi kaum non muslim untuk bergabung. Soal mendulang perolehan suara ini, Burhanuddin Muhtadi pesimis. Kalau itu dilaksanakan, kata dia, PKS akan menghadapi dua resiko.

Pertama, tidak mudah bagi PKS untuk menyakinkan basis tradisional PKS yang konservatif terhadap perubahan citra tersebut, apalagi membuka bagi non muslim untuk bergabung. Kalau mereka tidak menerimanya karena merasa perubahan itu membuat PKS jauh dari tujuan awal didirikan, maka basis tradisional PKS, kata Burhanuddin, beramai-ramai pindah ke partai lain.

Kedua, non muslim sendiri tidak mudah dibujuk untuk bergabung, atau diyakinkan untuk bergabung. Pasalnya, karena PKS sudah terlanjur diindentikkan dengan partai Islam yang konservatif.

Sebelumnya di arena Munas ke II PKS, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq mengatakan, pihaknya tidak perlu risau akan ditinggalkan kaum muslim dengan terbukanya PKS bagi non muslim. Ini lantaran, PKS masih tetap berasaskan Islam dan Pancasila.

ANAKKU BELAJAR AKTING, BAJU MLOROT

AROGANSI AMERIKA SERIKAT


Argumentasi Amerika Serikat (AS) selaku kiblat demokrasi yang sudah tertanam di benak masyarakat perlu dievaluasi lagi. Pasalnya, implementasi di Indonesia jauh lebih maju ketimbang AS dalam banyak persoalan. Buktinya, AS belum menerapkan sistem pemungutan suara one man, one vote, one value (satu orang satu suara, satu pilihan, dan satu nilai).Demokrasi kita jauh lebih maju dari Amerika. Kita lihat sampai saat ini belum sekalipun calon presiden yang berasal dari kaum hawa, apalagi presiden. Begitu juga dengan calon wakil presiden, hanya kali ini perempuan yang diusung menjadi wakil presiden. Selainnya belum pernah

Kita bisa lihat, Israel terlalu dianak-emaskan terutama dalam persoalan nuklir. Sedangkan Iran yang baru akan membuat instalasi sudah dipersoalkan. Padahal tujuan pembangunan pembuatan reaktor nuklir tersebut murni untuk damai dan kebutuhan energi listrik

Sekarang kita tak butuh lagi penatar demokrasi dari Paman Sam. Amerikalah yang perlu belajar demokrasi dengan Indonesia. Namun semua ini belum sepenuhnya difahami sebagian besar pemimpin bangsa. Sehingga, kita masih mengagung-agungkan implementasi demokrasi Amerika. Padahal itu tidak bagus

Sudah saatnya pemerintah mengalihkan perhatiannya kepada Negara Timur Tengah. Kita mengetahui, krisis global sekarang ini tak terlalu berimbas terhadap negara-negara Teluk. Bursa mereka malah naik, bukan melorot. Jadi tak salah kiranya pemerintah membangun hubungan yang lebih hangat dengan Timur Tengah