AHEHEHEHE..... TERNYATA DI JEPANG ADA JASA LAYANAN BANTU ONANI BAGI PENYANDANG CACAT

Kaum cacat adalah sama halnya dengan kita, mereka juga memiliki nafsu seperti umumnya manusia lain. Jadi tentu saja hasrat yang dimilikipun tak ubahnya kita. Namun seringkali keterbatasan tampilan fisik mereka membuat orang lain atau lawan jenis memandangnya berbeda hingga mereka kadang susah mendapatkan perlakuan normal sebagai layaknya manusia lain yang punya pasangan. Untuk menyikapi hal tersebut di Jepang timbul ide untuk membantu memenuhi hasrat seks mereka dengan  membantu mereka masturbasi.

 Untuk ini pasien harus membayar ¥ 3500 selama 15 menit, ¥ 5500 untuk 30 menit dan lebih dari ¥ 10.000 selama satu jam, tarif yang sebanding dengan pelayanan kesehatan persalinan normal.

Jasa bantu onani untuk orang-orang cacat, “whitehands” baru-baru ini menjadi topik yang panas di jepang. Jasa ini ditujukan untuk pelepasan seksual bagi penderita paralisis dan gangguan otot yang tidak dapat bermasturbasi secara normal.

Ditujukan sebagai gerakan amal pada tahun 2008, jasa ini mulai merebak menjadi sukses dan memberikan layanannya di 18 prefektur jepang. Salah satu penyandang cerebral palsy di usianya yang ke 40 telah menggunakan jasa ini selama 3 tahun terakhir, dia merasa menderita sebelum mendapatkan jasa ini dan sangat berterima kasih karena ada jasa seperti ini untuk pelepasan seksualnya.

jasa bantu onani“Orang cacat memiliki dorongan yang sama dengan laki-laki lain. Saya pikir Anda masih harus mencoba untuk mencari pacar, tetapi ketika itu tidak mungkin layanan perawatan seperti ini benar-benar membantu. Saya berharap masyarakat menjadi lebih memahami kebutuhan seksual orang cacat”

Sumber http://berita-8.blogspot.com/2011/10/waw-di-jepang-ada-jasa-bantu-onani-bagi.html#ixzz2GEgPRfNa

Ketahui Efek Positif Melakukan Masturbasi. Masturbasi, juga tidak menyebabkan kerugian apapun untuk tubuh

Mengingat jadwal yang sibuk, banyak pasangan suami istri tak sempat melakukan hubungan intim. Dan mungkin, tepat rasanya jika pria maupun wanita menikah memilih untuk menikmati seks solo atau masturbasi.

Seperti diberitakan Times of India, 94 persen pria dan 89 persen wanita masih melakukan masturbasi secara teratur. Aktivitas 'melayani' diri sendiri ini pun memang memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan, tentunya, jika dilakukan secara moderat.

Dan jika tidak dilakukan secara berlebihan, masturbasi, juga tidak menyebabkan kerugian apapun untuk tubuh. Jika Anda masih takut memanjakan diri dengan masturbasi, berikut, ada lima alasan mengapa Anda harus melakukan masturbasi.

Masturbasi menyehatkan

Masturbasi adalah salah satu cara terbaik untuk tetap sehat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Melakukan masturbasi secara tak berlebihan dapat menyembuhkan penyakit seperti insomnia, kecemasan, stres,kram menstruasi, depresi, dan bahkan dapat merangsang sistem kekebalan tubuh Anda. 

Beberapa penelitian mengatakan, kegiatan ini juga merupakan bentuk olahraga yang mampu membantu membakar beberapa kalori. 

Rasanya menyenangkan
Berfantasi saat melakukan masturbasi diyakini begitu menyenangkan. Jadi, berfantasi tentang berhubungan seks dengan selebriti, bintang porno, orang asing, dan apapun yang bisa membuat Anda merasa bahagia, tentu akan membuat Anda merasa lebih baik. Dengan masturbasi, Anda dapat memiliki salah satu orgasme terbesar dalam hidup Anda.

Masturbasi aman

Melakukan masturbasi 100 persen aman. Anda tak perlu khawatir mengalami kehamilan  atau khawatir mengalami penyakit menular seksual. Masturbasi tidak seperti melakukan hubungan intim antara pria dan wanita. Ini, tentang bagaimana Anda membahagiakan diri sendiri. 

Secara mental, Anda dapat bermain berbagai macam fantasi. Hal ini berguna agar Anda lebih paham akan hal apa saja yang harus Anda lakukan demi memperoleh kepuasan.

Pada beberapa wanita yang bermasalah dengan gairah atau orgasme, masturbasi memberi manfaat untuk mencintai diri sendiri serta mengenal tubuh lebih baik. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan alat bantu. Tapi, bukan tak mungkin juga, Anda bisa menikmatinya bersama pasangan.

Masturbasi adalah tindakan alami
Masturbasi adalah hal yang normal, dan itu adalah tindakan alami. Ini adalah bentuk umum dari autoeroticism yang merupakan teknik latihan merangsang diri sendiri secara seksual melalui stimulus internal. Jadi, lupakan mitos dan kesalahpahaman tentang masturbasi. Ini tidak akan menyebabkan kemandulan, kelemahan seksual atau kehilangan libido. 

Masturbasi meningkatkan hubungan seksual
Anda bisa belajar banyak hal dari masturbasi. Hal ini dapat meningkatkan hubungan seksual Anda dengan pasangan Anda. Dengan melakukan seks solo, wanita pun dapat mengeksplorasi tubuh mereka sendiri melalui masturbasi, mereka dapat menentukan apa yang bisa membuat wanita merasa terpuaskan dan bisa berbagi dengan pasangan. Melakukan masturbasi, adalah pengalaman yang menyenangkan.

"Kami Kelola Rp6,3 Triliun Pakai Gaya Warren Buffett". Performa reksadana Syailendra dua kali lipat pertumbuhan IHSG. Kenapa?

Di saat industri reksadana di Indonesia mengalami krisis seiring gelombang redemption besar-besaran oleh investor lokal pada 2005, pria ini justru dengan yakin mendirikan perusahaan manajemen investasi. Tak main-main, setelah mengantongi izin pada November 2006, produk perdana sudah langsung dirilis dua bulan kemudian.

Namun, hasilnya tak terduga. Di tengah trauma krisis kepercayaan terhadap reksadana, produk perdana itu laris manis. Dana kelolaan awal pun berhasil dikumpulkan, sekitar Rp100 miliar.

Adalah Jos Parengkuan, Presiden Direktur PT Syailendra Capital, pria yang sukses menerobos situasi sulit itu. Dan kini, hingga November 2012, total dana kelolaan Syailendra telah mencapai Rp6,3 triliun.

Mantan Direktur PT Danareksa itu lalu membeberkan strateginya. Berikut wawancara Jos--yang baru dinobatkan sebagai The Most Favorite Fund Manager oleh Majalah Investor--dengan VIVAnews di ruang kerjanya, belum lama ini:

Bagaimana awalnya Anda mendirikan Syailendra Capital?

Kami awalnya bertiga, saya, Roy Himawan, dan David Tanuri. Kami dapat izin dari Bapepam pada November 2006. Kemudian meluncurkan fund pertama akhir Januari 2007.

Peluang apa yang Anda lihat di industri reksadana waktu mendirikan Syailendra itu?

Waktu itu kami melihat ada ketimpangan di industri reksadana. Kebanyakan perusahaan manajemen investasi (MI) main di produk-produk pendapatan tetap, seperti obligasi dan pasar uang. Karena, mungkin pada saat itu mereka mengandalkan bank untuk mendistribusikan produk mereka. Bank kan menjualnya kepada nasabah dan deposan-deposan mereka. Dan deposan maunya yang pasti-pasti saja, sehingga yang main di segmen saham nggak banyak. Jadi, segmen saham itu didominasi asing. Ada Schroders, Manulife, dan Fortis.

Lalu, mengapa produk berbasis saham yang kemudian dipilih Syailendra?

Kami bilang mau bikin MI yang fokus pada produk-produk yang berbasis saham. Karena memang keahlian kami di situ. Kedua, kami melihat di segmen ini tidak terlalu kompetitif. Belum banyak pemainnya dan didominasi asing.

Kami percaya, sekarang MI lokal juga bisa bersaing dengan asing. Kami berkecimpung di dunia ini sudah lama. Saya sendiri sudah 23 tahun di pasar modal. Jadi, waktu mulai mendirikan perusahaan ini, saya sudah 18 tahun berpengalaman di pasar modal. Tinggal bagaimana caranya mendirikan satu institusi yang profesional, yang punya standar seperti asing dan akhirnya bisa dipercaya oleh investor lokal.

Kenapa namanya Syailendra?

Kami mencari satu nama yang khas Indonesia, yang bisa menggambarkan karakter dan filosofi bangsa Indonesia. Kebetulan, saya ingat sejarah dinasti Syailendra yang berkembang luas pada abad ke-8. Pada zaman Wangsa Syailendra, rakyatnya makmur.

Jadi, dinasti ini berkembang terus, karena pemerintahnya bijaksana dan pintar. Daerahnya berkembang sampai ke Vietnam. Di samping itu, mereka banyak berinovasi. Mereka itu yang mendirikan Candi Borobudur sebagai candi terbesar di dunia. Bahkan, sempat menjadi tujuh keajaiban dunia.

Jadi, yang ingin kami ambil dari Syailendra adalah agar bisnis kami bisa berkembang terus, dan karyawan juga makmur hidupnya. Di samping itu, kami ingin mengembangkan inovasi-inovasi baru di dunia manajemen investasi di Indonesia. Karena itu, kami yang pertama kali mengenalkan produk Discretionary Equity Fund. Waktu itu tahun 2007. Jadi, kalau produk ini kinerjanya bagus, kami bisa mendapatkan performance fee.

Bukannya performance fee itu sudah biasa?

Di luar negeri iya. Di Indonesia belum biasa. Cuma management fee, bukan berdasarkan kinerja. Tentunya, waktu pertama kali mengenalkan konsep ini, banyak orang yang skeptis. Orang bilang, kenapa kami harus bayar performance fee, sedangkan yang lain nggak ada yang minta, kok.

Istilahnya, anak baru kok sudah minta performance fee. Lalu, kami jelaskan ke mereka, kenapa kami charge. Ini karena kami mau memastikan agar interest investor dan pengelola reksadana itu sama.

Kami ingin investor dapat return segede-gedenya. Karena kalau investor dapat makin gede, kami juga dapat gede. Jadi, dengan demikian, saya setiap pagi, walaupun sudah menang dibandingkan dengan rata-rata, saya bukannya bersantai. Tapi, tetap berpikir bagaimana bisa melakukannya lebih baik lagi.

Anda mendirikan perusahaan MI pada saat industri reksadana lokal boleh dikatakan kolaps. Mengapa Anda bisa begitu yakin?

Terus terang, waktu kami baru mulai, tantangannya berat sekali. Betul, waktu itu industrinya baru crashed. Orang-orang masih trauma, malah kami suruh main saham... hahaha. Selain itu, kami kenakan performance fee lagi. Apalagi, kami belum punya track record. Secara individu memang punya, tapi perusahaan kan belum. Jadi, terus terang, pertama-tama itu kami banyak mengandalkan relasi dan koneksi lama dan menjualnya secara door to door.

Jadi, kami datangi teman-teman agar bisa support fund kami yang pertama. Hasilnya, fund pertama kami dapat sponsor dari beberapa institusi yang memang sudah mempercayai kami. Jumlahnya memang tidak banyak, paling cuma 10-12 investor. Tapi, sebagai pemula, waktu itu kami berhasil mendapatkan dana sekitar Rp100 miliar, dan ini dananya untuk saham, lho. Bukan untuk main di obligasi atau lainnya. Jadi, ini suatu pencapaian yang impresif saat itu.

Kami akan selalu mengedukasi investor. Ini bedanya dengan yang lain. Secara aktif kami datangi mereka. Waktu keluarkan fund yang pertama, investor kamilock. Setahun nggak boleh keluar. Kami bilang, kalau mereka tarik investasinya akan dikenai penalti 5 persen. Di paruh kedua kami kenakan 2,5 persen. Sengaja angkanya kami bikin besar, biar orang nggak mau tarik investasinya.

Kami jelaskan ke mereka, kalau berani main saham, juga harus berani berpikir jangka panjang. Jangan berpikir seminggu sekali mau keluar masuk. Itu bukan cara yang benar main saham. Kita harus berpikir jangka panjang. Kalau sering keluar masuk, fund manager juga akan kesulitan dalam mengelola dana mereka.

Bagaimana saat itu tanggapan pasar?

Timing kami pas. Kami masuk Januari 2007, saat itu pasarnya mulai bergerak. Jadi, setelah 3-4 bulan kinerja fund kami yang pertama bagus sekali. Investor akhirnya balik lagi ke kami dan bilang kalau mau menambah bagaimana caranya? Mereka minta dibikinin fund baru.

Akhirnya, karena permintaan nasabah, kami memberanikan untuk mengeluarkan produk baru lagi. Itu terjadi Juni 2007. Jadi, lima bulan setelah fund pertama diluncurkan, kami keluarkan fund kedua. Kami luncurkan reksadana Syailendra Equity Opportunity Fund (SEOF) yang sampai sekarang masih ada.

Setelah kinerjanya bagus, kami mulai dikenal investor. Sekarang, Asset Under Management kami sudah mencapai Rp6,3 triliun. Padahal, sampai sekarang kami belum mendistribusikan fund kami lewat bank.

Biasanya, kalau mau cepat, MI harus jualan lewat bank. Nah, kami sampai sekarang, pemasarannya door to door. Karena SDM kami amat terbatas. Marketing kami cuma empat orang. Kebanyakan nasabah kami itu institusi. Jadi, dari dana kelolaan Rp6,3 triliun itu, 90 persen lebih datang dari institusi seperti dana pensiun, asuransi, dan yayasan. Sisanya tidak sampai 10 persen nasabah individu.

Berapa banyak produk yang sudah dikeluarkan Syailendra?

Nggak banyak. Cuma meliputi tiga produk. Reksadana konvensional, reksadana penyertaan terbatas, dan discretionary fund. Dibagi tiga grup saja.

Apa perbedaan dari masing-masing produk itu?

Segi fleksibilitasnya saja yang beda. Minimum investasinya juga berbeda. Makin fleksibel, return-nya makin tinggi, risikonya juga semakin tinggi.

Anda baru mendapatkan penghargaan dari Majalah Investor, bisa diceritakan?

Kategori yang saya menangi itu adalah penghargaan sebagai "The Most Favorite Fund Manager". Ini kategori pertama kali di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya nggak ada kategori ini. Hasilnya ditentukan berdasarkan polling. Mereka tanya ke investor dan hasilnya seperti ini. Untuk MI ada dua kategori, pertama CEO Favorit, dan yang kedua Fund Manager Favorit.

Apa kriterianya?

Tentunya, kriteria utama berdasarkan kinerja dari fund-nya. Memang, kinerja kami setahun ini jauh di atas rata-rata. Kalau nggak salah, IHSG itu naik 13-14 persen. Kami sekarang sudah naik 28 persen. Jadi, kami dua kali lipat dari IHSG. Sementara itu, rata-rata MI lain malah di bawah IHSG.

Untuk rencana ke depan, apakah Syailendra akan bekerja sama dengan bank?

Kalau melihat struktur nasabah kami, 90 persen adalah institusi. Porsi ritelnya amat kecil. Jadi, kami ada rencana untuk lebih menyeimbangkan basis nasabah. Kami juga mau masuk ke pasar ritel. Kami mau persiapkan infrastrukturnya. Mudah-mudahan tahun depan kami akan mulai bekerja sama dengan beberapa bank nasional. Mereka akan membantu untuk mendistribusikan reksadana kami.

Bank-bank mana saja?

Saya belum berani sebut sekarang. Tapi, kira-kira ada dua atau tiga bank nasional yang kelihatannya mau memberikan dukungan ke kami.

Produknya yang sudah ada atau baru?

Kami akan bikin produk baru. Khusus untuk produk ritel ini.

Kalau dari sisi peringkat MI, di mana posisi Syailendra?

Kami sudah masuk 10 besar.

Kapan pasang target untuk di posisi 5 besar?

Kami inginnya tiga tahun ke depan. Itu dari sisi fund size-nya atau asset under management. Tapi, kami nggak akan memaksakan, karena punya filosofi: bukan hanya size, tapi kualitas. Jadi, yang kami kejar itu bukan size, tapi kinerja dan service kami kepada nasabah.

Sebagai manajer investasi, bagaimana Anda mengelola risiko?

Kami sudah melihat bermacam-macam gaya investasi dari berbagai fund manager yang berbeda-beda. Mulai dari Warren Buffett sampai yang lokal. Kami sudah lihat dan ternyata yang paling cocok itu gaya Warren Buffett.

Kalau kami perhatikan, kinerja investasinya dari tahun 1965 sampai 2011 rata-rata setahun kenaikannya 19,8 persen. Nggak hebat-hebat banget. Bisa dibandingkan dengan beberapa MI lokal yang dalam setahun bisa tinggi sekali kenaikannya. 

Tapi, hebatnya adalah, selama 46 tahun berinvestasi, cuma dua tahun NAB-nya (Nilai Aktiva Bersih) mengalami penurunan. Sisanya naik terus selama 44 tahun. Dari 46 tahun berinvestasi, 39 tahun di atas rata-rata, atau out performed. Cuma 7 tahun dia under performed. Jadi, kami ingin seperti dia, nggak mengejar return setinggi-tingginya.

Kami bukan tipe orang yang sebisa mungkin pokoknya tancap gas. Walaupun kami adaperformance fee, tidak berarti mencoba tancap gas penuh. Cara kami menangani risikonya adalah dengan mencapai kinerja yang lebih stabil, tapi positif dan konsisten.

Dalam menentukan saham pun, kami selalu memakai ukuran sendiri. Salah satunya adalah track record management dan pemilik perusahaan tersebut. Jadi, saham itu boleh likuid serta market-nya hebat dan besar sekali. Tapi, kalau attitude pemilik dan manajemennya kurang bagus, itu tidak masuk dalam list investasi kami.

Menurut Anda, bagaimana kondisi bursa saham Indonesia. Apakah sudah bubble?

Menurut saya nggak. Karena, kalau secara valuasi PER (price to earning ratio), pasar kita 13-14 kali. Memang lebih mahal dibandingkan Filipina dan Thailand. Tapi itu karena pertumbuhan PDB kita lebih bagus, politik juga stabil. 

Untuk produk reksadana sendiri, bagaimana Anda melihat peluangnya?

Kalau saya lihat, jumlah investor reksadana Indonesia baru 161 ribu orang. Nah, bayangkan kita punya penduduk 250 juta. Masa kita nggak bisa dapat investor sampai 1 juta orang? Itu nggak sampai satu persen, kan? Sedangkan kalau dilihat total nilainya, industri reksadana cuma Rp180 triliun.

Sementara itu, dana pihak ketiga yang ada di perbankan Rp3.000 triliun. Jadi, rasio nilai industri reksadana terhadap dana pihak ketiga di perbankan cuma 6-7 persen. Bandingkan dengan di Korea, lebih dari 75 persen. Dengan Malaysia kita juga kalah. Mereka jauh di atas kita. Kita cuma beda tipis dengan Filipina. Ini menunjukkan kesadaran penduduk untuk berinvestasi masih amat rendah.

Karena, kebanyakan penduduk kita itu deposito minded. Mereka nggak berani
masuk ke reksadana, karena nggak mengerti dan tidak tahu risikonya. Jadi, kuncinya di sini adalah banyak yang belum mengenal reksadana dengan baik.

Anda investasi di Persib juga. Bagaimana prospeknya?

Iya, kami investasi di berbagai sektor, salah satunya lewat Persib. Kami ingin Persib bisa seperti MU (Manchester United) suatu saat nanti. Kenapa Persib, karena kami melihat basis fansnya paling kuat. Juga, kami melihat dunia sepakbola kita secara prestasi belum bisa dibanggakan, padahal potensi bisnisnya amat menjanjikan. Cuma belum ada yang dikelola secara profesional.

Kami ingin suatu saat nanti Persib bisa go public dan di-support oleh fansnya, sehingga kami dapat dana segar, bisa beli pemain, dan merekrut pelatih bagus, persis seperti MU. Itu cita-cita kami.

"Kami Akan Bongkar Kekuatan Besar di Balik Hambalang" "Air bah tidak akan muncul seandainya pintu air tidak dibuka."

Berbeda dengan kebanyakan tim pembela yang cenderung bersikap defensif, Rizal Mallarangeng, 48 tahun, justru mengambil sikap ofensif. Bertindak sebagai juru bicara mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, 49, dan Andi Zulkarnain "Choel" Mallarangeng, 46--kakak dan adiknya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dan saksi kasus Hambalang--Rizal garang menyerang berbagai pihak yang dia yakini terlibat kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) ini. P3SON direncanakan dibangun di tanah seluas 312 ribu hektar lebih di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor dan diproyeksikan memakan anggaran Rp2,58 triliun.

“Setelah saya baca berbagai dokumen, termasuk hasil audit investigasi BPK, dan bicara dengan sejumlah pihak, jelas ada kekuatan besar di balik Hambalang,” kata doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, AS ini. “Kami akan bongkar!”

Siapa gerangan yang dimaksud Rizal? Berikut petikan wawancara dengannya dalam beberapa kali kali kesempatan.

Apa pangkal kasus Hambalang menurut Anda?
Dua menteri terkait, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, tidak menandatangani pengajuan dana Proyek Hambalang, tapi dana tetap dicairkan Menteri Keuangan. Pengajuan dana Hambalang tidak ditandatangani Menpora selaku Pengguna Anggaran (PA), tapi hanya ditandangani Sekretaris Kemenpora Pak Wafid Muharram, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Air bah tidak akan muncul seandainya pintu airnya tidak dibuka.

Siapa yang menarik pintu air itu? 
Ini pertanyaan penting untuk menguak kasus Hambalang. Prinsipnya: follow the money, dari sumbernya. Ini kami ibaratkan aliran air Bengawan Solo, tempat keluarnya adalah Waduk Gajah Mungkur. Salah kelola di pintu air pertama bisa berdampak pada semua faktor. Kalau pintu air kotor, maka sekitarnya akan tercemar. Nah, penjaga tertinggi pintu air Hambalang adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan untuk anggaran dibantu Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan yang ketika itu menjabat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Peraturan apa yang dilanggar?
Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2010 dan Peraturan Menteri PU No. 45/2007 (Rizal menyodorkan fotokopi dua peraturan tersebut yang telah dia tandai di sana-sini).  Dua menteri belum teken, dana sudah cair. Kenapa? Karena itu kita harus terus bertanya kepada Menkeu Agus dan Anny Ratnawati, siapa yang bertanggung jawab? Mereka tidak boleh serampangan, sebab mereka mengelola total Rp1.500 triliun uang negara. Kalau Hambalang serabutan begini, bagaimana dengan yang lain? Jangan-jangan yang lain juga kacau-balau.

Usul saya, teman-teman DPR RI perlu membentuk panitia khusus untuk meneliti persoalan ini. Jangan-jangan ini bagian dari suatu kerusakan besar. Kalau perlu, Presiden membentuk komisi independen untuk menelusuri apakah ini kesalahan individual atau kesalahan yang sistematis. Saya menduga ada kesalahan sistematis, terkait struktur politik kita, terkait dinamika politik dan ekonomi negeri ini.

Saya sudah telusuri, dalam kasus Hambalang, pihak yang selalu berhubungan dengan Bu Anny Ratnawati  adalah Wafid Muharram (saat itu Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga) dan Deddy Kusdinar (Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora). Mereka bersama staf yang berhubungan dengan Agus Martowardojo dan Anny di Kementerian Keuangan.

Ke mana arah tuduhan Anda sebenarnya?
Setelah kakak saya jadi tersangka, kami bertanya-tanya. Rasanya sulit dipercaya dan tidak mungkin seorang yang sederhana seperti Wafid Muharram dan Deddy Kusdinar menjadi otak dari kasus sebesar dan sekompleks ini.

Deddy ini bukan tipe pegawai yang ekstravaganza. Keluarganya tinggal di pesantren dan istrinya sakit-sakitan, sudah habis biaya banyak. Masa sih orang seperti ini bisa canggih begitu memutar anggaran dan bisa mendesak Menteri Agus dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati untuk mengeluarkan dana Rp1,2 triliun padahal Menpora belum teken?

Dengan Deddy kebetulan saya punya hubungan pribadi. Dia adalah salah satu Pengawas Sekolah Ragunan di mana saya sekolah dulu. Dia itu tipikal pegawai rendahan di Indonesia. Apa mungkin mereka yang merekayasa anggaran? Saya tidak percaya.

Dalam penyelidikan Anda, keanehan apa saja yang Anda temukan?
Ada tiga fakta yang membimbing hasil penyelidikan kami. Pertama, soal korespondensi antara Kemenpora dan Kemenkeu. Terjadi surat menyurat secara intensif pada tahun 2010, tapi tidak satu pun ada surat yang ditandatangani Andi Mallarangeng sebagai Menpora. Itu keanehan pertama.

Kedua, Pak Wafid dan Deddy diatur dan diarahkan dari kantor Ditjen Anggaran yang waktu itu dipimpin Anny Ratnawati.

Ketiga, Menteri Agus Martowardojo mestinya sangat mudah memahami peraturan di kementeriannya sendiri. Anehnya, tidak sekali pun Pak Agus menanyakan kepada kakak saya soal pengajuan anggaran tahun jamak(multiyears) yang belum ditandatangani Menpora itu. Kan mestinya tinggal angkat telepon atau menanyakan langsung saat bertemu di rapat kabinet. Apalagi, surat menyurat antara Kemenpora dan Kemenkeu sangat intensif dalam tiga bulan terakhir di tahun 2010. Ini aneh sekali.

Kita hanya bisa memahami ini semua, jika mengerti konteks besarnya. Tidak mungkin Wafid dan pegawai-pegawai Anny bisa menentukan sendiri anggaran sebesar ini. Hak anggaran dipegang DPR. Karena itu, dalam kasus ini jelas ada dinamika khusus dengan DPR, di mana fraksi terbesarnya adalah Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR siapa Ketua Fraksi Demokrat? Siapa yang jadi Bendahara Umum Demokrat? (Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, red).

Kami ini membantu KPK, kami ingin menyodorkan alternatif bagi arah penyidikan yang lebih baik.

Rizal Mallarangeng (kiri), Andi Alfian Mallarangeng, dan Choel Mallarangeng.

Anda mau bilang dalam kasus Hambalang ini ada dalang yang belum terungkap?
Pasti. Di Proyek Hambalang ini ada tanah yang bertahun-tahun sertifikatnya tidak selesai-selesai, tiba-tiba selesai begitu saja. Jangan lupa di sini juga ada peran Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto yang merupakan teman dekat Anny Ratnawati dan dari dulu berada dalam lingkaran inti Presiden SBY. Jangan juga dilupakan bahwa Anny itu anak buah Joyo di Brighton Institute, lembaga think tank SBY. Itulah sebabnya yang mengambil sertifikat dari BPN bukan Wafid dan timnya, tapi Ignatius Mulyono, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, yang sudah secara terbuka mengaku diperintah langsung petinggi Partai Demokrat.

Setelah dana Hambalang turun, Anny jadi Wakil Menteri Keuangan. Menurut Anda, ada kaitannya?
Wallahualam. Semuanya rahasia Tuhan. Tapi, yang jelas, kakak saya yang jadi korban. Kalau mau lihat potret besarnya, begini: ada partai baru berkuasa, mengusai eksekutif. Kalau kakinya belum kuat, kekuasaannya tentu gampanag goyah. Tapi, kalau baru berkuasa mau cari uang banyak di swasta tentu susah. Paling gampang di perusahaan negara, perusahaan pelat merah, karena paling gampang diatur. Di negeri ini ada 100 BUMN lebih, dengan aset Rp10 ribu triliun. Maka itu, dimainkan lah BUMN ini.

Lihat saja, kalau tender, semua perusahaan BUMN yang dapat. Kontraktor Hambalang itu konsorsium Adhi Karya dan Wijaya Karya, dua-duanya BUMN. Dan Adhi Karya dan Wijaya ini tidak mengerjakan proyek Hambalang sendiri. Mereka ternyata mirip broker proyek saja. Setelah menang tender, mereka mensubkontrakkan pekerjaan ke 55 perusahaan lain, total senilai Rp482,5 miliar.

Di level pelaksana proyek Hambalang, siapa yang menurut Anda paling bertanggung jawab?
Di tingkat hilir, otaknya adalah Muhammad Arifin. Dia konsultan pelaksana sejak awal. Dia yang membuat harga satuan barang jadi begitu tinggi. Di ujungnya adalah PT Dutasari Citra Laras (DCL), perusahaan sub kontraktor terbesar di Proyek Hambalang yang dipimpin Mahfud Suroso dan istri Anas Urbaningrum. Harap dicatat, Mahfud adalah juga teman baik Anas. PT Dutasari ini mendapat proyek mechanical electrical, nilainya total sebesar Rp295 miliar. Menurut audit BPK, di sini terjadi dugaan korupsi besar-besaran.

Perusahaan sub kontraktor terbesar kedua adalah PT Global Daya Manunggal milik Pak Herman Prananto, yang mendapat pekerjaan fondasi dengan nilai kontrak Rp127 miliar. Jadi, PT Dutasari dan PT Global merupakan subkontraktor untuk 87 persen dari keseluruhan nilai subkontrak proyek sebesar Rp482,5 miliar.

Saya sudah bertemu Pak Herman. Di sini ada keanehan lagi. Kata Pak Herman, Adhi Karya masih menunggak pembayaran sebesar Rp50 miliar kepada dia. Padahal, untuk Mahfud sudah dibayar luas semua. Ini kan aneh. Dalam pekerjaan konstruksi, yang harus dilunasi duluan adalah pekerjaan fondasi. Pekerjaan kabel dan listrik biasanya dibayar belakangan.

Apa persisnya tuduhan korupsi terhadap Andi Mallarangeng dari KPK? 
Belum jelas, karena sampai sekarang (Rabu, 19 Desember 2012) kami belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari KPK. Tapi, jika melihat dari hasil audit investigasi BPK tanggal 30 Oktober 2012 (Rizal membuka dokumen audit tersebut), dia dikaitkan dengan proses pencairan uang muka Proyek Hambalang. BPK menyatakan, “Karena proses persetujuan kontrak tahun jamak menyalahi ketentuan, maka kontrak induk tidak boleh terjadi, … [maka sisa uang muka yang belum terpakai] yaitu sebesar Rp116,9 miliar merupakan indikasi kerugian negara.”

Tuduhan kerugian negara ini merupakan konstruksi konseptual, bukan konstruksi faktual. Ini bisa dimentahkan oleh dua hal. Pertama, kembali ke penjelasan saya di awal, pihak yang paling bertanggung jawab adalah yang membuka “pintu air”. Kakak saya tidak menandatangani pengajuan dana Hambalang, tapi kenapa diloloskan Kementerian Keuangan? Yang kedua, kontraktor sudah menyerahkan bank guarantee ke pemerintah yang bisa dicairkan setiap saat, sehingga sisa uang muka Rp116,9 miliar itu tidak hilang sama sekali. Jadi, apanya yang merugikan negara?

Ada tuduhan bahwa Menpora Andi Mallarangeng lah yang menggelembungkan anggaran Hambalang menjadi Rp2,5 triliun? 
Itu tuduhan ngawur. Proyek Hambalang ini kasus lama, dimulai pada tahun 2003-2004, sejak Kemenpora masih Dirjen Olahraga di bawah Depdiknas, terus berlanjut di masa Menpora sebelumnya Adhyaksa Dault, di mana Wafid Muharram sudah menjadi Sekretaris Kemenpora.

Bisa dicek di dokumen-dokumen yang ada, anggaran Rp2,5 triliun itu sudah ditetapkan sebelum kakak saya jadi Menpora . Semua hal soal Hambalang sudah diputuskan, semua sudah di-set--mulai dari anggaran, rencana pembangunan, pengurusan sertifikat, sampai pemenang tender. Semua proses yang berlangsung di masa Andi Mallarangeng jadi Menpora adalah bagian dari proses yang sudah direncanakan sebelum dia jadi Menpora.

Begitu jadi menteri, dia langsung dipaparkan oleh Wafid cs. rencana pembangunan Hambalang dengan anggaran Rp2,5 triliun itu. Nilainya tidak pernah bertambah di masa Andi Mallarangeng. Sebagai Menpora, kakak saya hanya memberikan arahan normatif seputar peruntukan gedung, jangan dibuat terlalu mewah, sebaiknya ada amphitheater, dan sejenisnya. Semua teknis anggaran dan pembangunan sudah diatur sebelumnya.

Contohnya, tertera di dokumen hasil audit BPK, bahwa pada Februari-April 2009—sebelum Andi Mallarangeng dilantik sebagai Menpora—sudah ada tiga surat dari Kemenpora meminta bukti pelepasan hak atas tanah dari Pak Probosutedjo sebagai pemilik sebelumnya.

Kakak saya baru dilantik jadi Menpora 22 Oktober 2009. Sialnya, begitu jadi menteri dia langsung terjebak di tengah-tengah mafia proyek dan mafia anggaran yang sudah mengincar Hambalang sejak lama.

Anda kini menyerang banyak pihak, apa tujuannya sebenarnya?
Saya bukan cuma ingin membela kakak dan adik saya. Saya ingin membongkar kasus ini. Di Wisma Proklamasi 41 ini (kantor Rizal, red.) akan menjadi data center kasus Hambalang. Silakan dimanfaatkan pers, blogger, dan siapapun yang ingin sama-sama mendalami dan mengungkapnya. Saya akan selidiki terus. Saya akan bikin “KPK swasta” untuk membongkar korupsi Hambalang ini … hahaha.

NASA Akan Jadikan Asteroid Stasiun Ruang Angkasa. Kalau disetujui, ini kali pertama benda langit dipindahkan manusia

Ilmuwan NASA tengah berupaya menyulap asteroid menjadi stasiun ruang angkasa untuk para astronot dalam melakukan perjalanan meneliti Mars. 

Asteroid seberat 500 ton akan dipindah untuk kemudian dijadikan stasiun ruang angkasa. Studi kelayakan proyek itu sudah dilakukan. Kini mereka masih menunggu lampu hijau dari Pemerintah Amerika Serikat.

Divisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Gedung Putih sedang mempertimbangkan proyek seharga £1,6 miliar, atau sekitar Rp25 triliun. Jadwal pelaksanaan eksplorasi itu sedang dibuat. Jika disetujui, ini menjadi kali pertama sebuah benda langit dipindahkan oleh manusia.

Dilansir dari Dailymail, ide mengeksploitasi asteriod ini sudah ada sejak 100 tahun lalu. Tapi gagasan itu baru bisa diwujudkan sekarang, setelah ada teknologi yang memungkinkannya menjadi kenyataan.

"Kami berharap misi ini bisa terealisasi, sehingga para astronot akan memiliki jarak singkat saat akan meneliti ruang angkasa," kata Dante Lauretta, peneliti utama misi itu.

Studi kelayakan proyek dari NASA dan California Institute of Technology (Caltech) menjelaskan cara mereka menangkap dan memindahkan sebuah asteroid.

Untuk menangkap asteroid, digunakan kapsul yang menempel pada sebuah roket Atlas V. Setelah roket mendekat ke asteroid, kapsul melontarkan jaring berdiameter 50 kaki untuk membungkus asteroid. Lalu roket akan menarik asteroid ke jalur yang memiliki gravitasi netral.

Setelah asteroid berada di gravitasi netral, maka para astronot akan memiliki stasiun luar angkasa untuk memulai penjelajahan lebih lanjut.

NASA menolak berkomentar banyak soal masa depan proyek ini karena masih bernegosiasi dengan Gedung Putih. Namun peneliti NASA yakin misi teknologi mengubah asteroid menjadi stasiun luar angkasa akan bisa dilaksanakan dalam waktu 10 sampai 12 tahun ke depan.

Newsweek dan Senjakala Media Cetak. Newsweek pamit dari bentuk cetak, dan terbit digital mulai 2013

Senin, 24 Desember 2012, waktu Amerika Serikat adalah hari penerbitan edisi cetak terakhir majalah Newsweek. Pernah hampir merajai pasar majalah puluhan tahun lalu, media ini akhirnya tergerus dengan arus zaman, menyerah pada digitalisasi.

Dalam edisi terakhirnya, Newsweek tetap memainkan fitur andalan penarik pembacanya, yaitu sampul. Desain sampul majalah ini memang terkenal kontroversial sejak pertama kali diterbitkan hampir 80 tahun lalu.

Gambar besar halaman depan menampilkan gedung tua bekas markas Newsweek di tengah kota Manhattan. Kalimat tunggal kapital tanpa spasi menjadi judul besar terbitan terakhir ini: #LASTPRINTISSUE".

Memasang tanda pagar (#) di depan kalimat, New York Post dalam sebuah artikelnya menuliskan bahwa Newsweek mencoba memakai gaya bahasa "pembunuhnya" yaitu Twitter. Edisi terakhir ini berisikan kenangan dan perjalanan para punggawa Newsweek dalam menyajikan berita.

Pemimpin redaksi, Tina Brown, dalam artikelnya di edisi penutup ini mengatakan,  "Edisi di tangan anda ini adalah edisi cetak terakhir Newsweek. Terkadang, perubahan tidak hanya baik, tapi perlu," tulis Brown.

"Edisi selanjutnya pada minggu pertama Januari akan hadir di iPad, Kindle dan telepon seluler anda. Pada akhir Februari, anda akan melihat evolusi total Newsweek Global, yang baru dan digital, yang saat ini sedang dikembangkan," kata Brown.

Ya, Newsweek akan beralih dari cetak ke digital. Sejak bergabung dengan Daily Beast, majalah nomor dua terbesar di AS setelah TIME ini mengalami penurunan drastis di edisi cetak mereka. Dalam 10 tahun terakhir, penjualan mereka menurun 51,5 persen ke angka 1,5 juta.

Didirikan sejak tahun 1933 oleh beberapa keluarga kaya AS pada masa itu - Whitney, Mellons dan Harriman - Newsweek menapaki puncak popularitasnya saat dibeli oleh Washington Post pada tahun 1961. Di bawah pimred Osborn Elliot dari tahun 1961 sampai 1973, Newsweek berkutat di isu-isu hak-hak sipil, Perang Vietnam, perubahan budaya dan korupsi di Washington.

Ketenaran Newsweek meroket setelah mendapatkan banyak penghargaan jurnalistik dari dalam dan luar negeri, di antaranya National Magazine Awards, Overseas Press Club Awards dan Gerald Loeb Awards. Penghargaan yang diterima majalah ini lebih banyak daripada majalah lain di masa itu.

Tahun 1998, Newsweek mulai menjajaki era digital dengan menerbitkan Newsweek.com. Lebih dari empat juta orang per minggunya pada tahun 2004 mengunjungi situs ini. Namun, New York Post mengungkapkan, kecenderungan pembaca online yang lebih menyukai berita ringan dan hiburan mematikan Newsweek yang mengandalkan berita berbobot.

Majalah ini pun terperosok dalam kemelaratan. Tahun 2010, melihat trendnya yang semakin turun dan hampir bangkrut, Washington Post Co sebagai perusahaan induk Newsweek menjual media ini hanya seharga US$1 kepada miliuner Sidney Harman. Selanjutnya, Newsweek digabungkan dengan media Daily Beast yang dikelola Harman dan mitranya.

Memutuskan untuk transisi total ke digital, Newsweek diramalkan masih akan melalui hari-hari yang menyiksa. Diperkirakan tahun depan, perusahaan media ini masih akan merugi sekitar US$20 juta.

Sebelumnya, Newsweek Daily Beast telah memecat 60 pegawai demi perampingan anggaran.

Media SenasibTidak hanya percetakan Newsweek saja yang harus bertekuk lutut dihantam arus digitalisasi. Pada tahun 2008 dan 2009, banyak perusahaan koran yang mengalami penurunan pendapatan dari iklan. Beberapa babak belur dan akhirnya bangkrut.

Sebuah kolom di Knight Digital Media Center, situs jurnal Berkeley Graduate School of Journalism, mendata beberapa perusahaan media AS yang mengakhiri edisi cetaknya. Di antaranya adalah Rocky Mountain News, Seattle Post Intelligencer dan the Ann Arbor News.Beberapa media telah mengajukan perlindungan pailit, di antaranya adalahTribune Company, Minneapolis Star Tribune, Philadelphia Newspapers, Chicago Sun Times, Journal Register Co., American Community Newspapers, Freedom Communications, Heartland Publications, Creative Loafing dan Columbian newspaper di Vancouver.

Akhir tahun ini, para pembesar di salah satu koran terbesar Inggris The Guardian tengah berdiskusi soal menghapuskan versi cetak dan menggantinya dengan online. Dalam beberapa tahun terakhir, Guardian rugi 44 juta pound sterling per tahun.

Berbagai cara koran dan majalah cetak untuk menghemat uang mereka dan mempertahankan versi kertas. Di antaranya adalah melakukan perampingan, pemotongan gaji, bermitra dengan media lain untuk rubrikasi, menghilangkan kolom tidak favorit seperti daftar harga saham atau mengurangi jumlah halaman.

Beberapa di antaranya mengubah strategi pemberitaan demi menarik lebih banyak pembaca. Media yang menerapkan strategi ini tidak menuliskan breaking news, yang sudah pasti kalah dengan internet, dan lebih menampilkan tulisan analisis dan kontekstual.

Untuk tetap menjaring pembaca "tradisional" dan modern, beberapa media menerapkan pemberitaan cetak dan online. Jadi, selain mencetak koran, mereka juga membuat koran versi digital di internet. Namun, ini juga dinilai tidak mampu mengembalikan keuntungan media-media tersebut.

Ternyata lesunya bisnis ini tidak hanya dirasakan oleh media cetak, media televisi juga terkena dampak berkembangnya era internet. Wall Street Journalbeberapa tahun lalu menuliskan, salah satunya yang terdampak adalah stasiun televisi NBC.

Tahun 2009, stasiun televisi ini memecat 15 pegawai atau sekitar 6 persen dari jumlah pekerjanya. Jumlah penontonnya juga menurun dari tahun ke tahun. Solusinya, dia terus melakukan perampingan, menggabungkan departemen dan menggunakan kembali perangkat lama.

Tak ada Lagi Obral Remisi untuk Koruptor. Remisi bisa diberikan asal koruptor mau ikut membongkar kejahatan itu

Pemerintah memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkoba, terorisme, dan kejahatan berat lainnya.

"Sekarang sudah tidak ada lagi remisi yang diobral untuk terpidana kasus korupsi dan kejahatan besar lain," ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, Rabu 26 Desember 2012.

Pengetatan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  PP ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2012 lalu. Peraturan itu adalah perubahan atas peraturan sebelumnya, PP No. 28 Tahun 2006, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan penjara.

"Kalau sekarang muncul pemberitaan remisi terhadap narapidana narkoba atau korupsi, itu baru usulan saja, belum kami kabulkan. Tidak ada yang diobral," Denny menegaskan.

Meski begitu, kata Denny, narapidana kasus-kasus tersebut bisa diberikan remisi. Tapi dengan syarat, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu, terpidana juga harus membayar lunas denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. "Kesediaan untuk bekerja sama ini harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Sedangkan untuk terpidana terorisme terdapat syarat lainnya yakni, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis. Bagi narapidana WNA harus ada ikrar tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme.

Kritik atas remisi koruptor
Pemberian remisi, dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi terus menuai kritikan. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Misalkan pemberian remisi terhadap terpidana kasus pajak, Gayus Halomoan Tambunan; terpidana korupsi APBD Garut, Agus Supriyadi; terpidana kasus penyuapan terhadap hakim Syarifuddin, Puguh Wirawan. Ketiganya mendapat potongan hukuman selama 4 bulan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-67 dan Hari Raya Idul Fitri pada Agustus 2012.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto saat itu menilai, pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi tidak sesuai dengan semangat TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 dan Nomor 8 tahun 2001 yang mengamanatkan untuk pemberantasan korupsi harus tegas dan tuntas.

"Tegas itu artinya kita jangan memberi toleransi, supaya efek jeranya disadari. Yang jadi soal TAP MPR itu tidak dijadikan dasar dan rujukan kebijakan," kata Bambang, Jumat 17 Agustus 2012 lalu.

Bambang pun mempertanyakan dasar legal formal kebijakan itu. "Yang jadi pertanyaannya kan dua TAP MPR yang jadi dasar era reformasi itu tetap dipakai atau tidak. Kalau tidak jadi dasar spiritual pemberantasan korupsi itu, tidak akan ada maknanya," ujarnya.

Namun, Kemenkumham saat itu punya alasan menyetujui pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi, narkoba dan terorisme. Alasannya, usulan pengetatan remisi atau draft pengganti PP 28 ketika itu belum ditandatangani Presiden.

Meski upaya pengetatan itu tetap dilakukan Kemenkum HAM, namun untuk pemberian remisi pada HUT RI 17 Agustus dan Hari Raya Idul Fitri, kementerian itu terpaksa kembali kepada PP 28 tahun 2006 untuk bisa dijadikan dasar hukum pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba.

Sejumlah terpidana kasus korupsi lainnya yang mendapat hadiah pemotongan hukuman di tahun 2012 yakni, AKBP Achmad Rivai N (kasus rekening gendut polisi), Ahmad Santoso (kasus korupsi pembebasan tanah di Jakarta Utara), Daud Aswan Nasution (kasus pembobol kas pemerintah Kabupaten Batu Bara), Dien Rajana (kasus manipulasi pajak Bank Jabar), Sarwo Edhi Wibowo (kasus korupsi program kajian kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah tahun anggaran 2008), Yusrizal (kasus korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit), Kompol Arafat Enanie (kasus penerimaan suap selama penyidikan kasus Gayus Tambunan).

Selain itu, Sumino Eko Putro (kasus korupsi pengadaan 60 kereta hibah dari Jepang), Bambang Heru Ismunarso (kasus korupsi pajak PT Surya Alam Tunggal), Dadang Kadarusman (kasus pengadaan tanah makam di DKI Jakarta tahun 2006-2007), Paryanto (kasus pengadaan tanah kuburan di Tanah Kusir), Akbar Supria Panca (pembebasan lahan di Kelurahan Lebak Bulus). Mereka diberikan potongan selama 1 bulan.

Sementara, terpidana yang mendapat remisi 1 bulan yakni, terpidana kasus pembobol bank BNI, mantan Dirut PT Brocolin Internasional, Ahmad Sidik Maulana.

Hapus BBM Subsidi di Jakarta, Mungkinkah? Dana subsidi BBM yang besar lebih untuk sektor transportasi

Pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, 
melontarkan wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di ibukota. Dalam jangka panjang, Pemda DKI Jakarta berencana untuk menghapus premium jika transportasi massal telah bagus.

Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan, Indonesia telah menghabiskan anggaran besar untuk subsidi BBM. Padahal, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati orang kaya daripada warga miskin. Dia pun berencana untuk mengalihkan subsidi BBM yang besar tersebut untuk sektor transportasi.

Jika transportasi massal telah siap, semua pengguna kendaraan pribadi seperti mobil dan motor akan beralih ke angkutan umum. Tarif parkir pun akan dinaikkan untuk memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal.

Namun, ide ini belum Ahok paparkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dia masih menunggu infrastruktur transportasi massal di Indonesia membaik. Ahok mengatakan, wacana penghapusan premium di DKI Jakarta masih sangat lama.

Seperti diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah mengalokasikan kuota BBM subsidi sebanyak 40,4 juta kiloliter. Tapi, kenyataannya, kuota tersebut jebol dua kali menjadi 44,04 juta kiloliter pada APBN-P 2012 dan pada akhir tahun ditambah 1,2 juta kiloliter menjadi 45,2 juta kiloliter.

Membengkaknya kuota BBM subsidi juga ikut membuat jebol anggaran subsidi energi. Pemerintah memperkirakan subsidi energi bisa naik hingga Rp340 triliun. 

Padahal, dalam APBN-P 2012, total alokasi subsidi energi hanya Rp225 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM Rp137 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun, dan cadangan risiko energi Rp23 triliun.

BPH Migas mendukungMeski wacana pembatasan BBM subsidi direncanakan dalam jangka panjang, dukungan mulai mengalir. Kementerian Keuangan menilai kebijakan itu efektif untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, selama ini konsumsi terbesar BBM bersubsidi berada di kota besar, termasuk Jakarta. "Lumayan kalau di Jakarta dibatasi, karena Jabodetabek paling kritikal konsumsinya," ujar Bambang, belum lama ini.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut memang seharusnya diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai otoritas tertinggi di daerah. Namun, dalam implementasinya, membutuhkan dukungan dari instansi pusat, misalnya BPH Migas atau PT Pertamina. "Mudah-mudahan Pemda DKI bisa bekerja sama," tambahnya. 

Ia berharap, usulan kebijakan itu bisa segera direalisasikan. Sebab, jika tidak dikendalikan, jebolnya kuota BBM bersubsidi akan terus terjadi dan membebani anggaran negara.

Tidak hanya Kemenkeu, rencana Ahok itu juga disambut positif Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk membatasi BBM bersubsidi, termasuk DKI Jakarta.

Menurut Andy, BPH Migas selalu mendukung inisiatif pemerintah daerah yang akan mengurangi volume BBM bersubsidi di masing-masing daerahnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono 
Matori. "Apa pun itu, jika tujuannya penghematan BBM bersubsidi dan meringankan beban APBN, kami setuju," katanya kepada VIVAnews.

Fahmi menjelaskan, alokasi BBM bersubsidi untuk DKI Jakarta mencapai 3 juta kiloliter. Terdiri atas 2,2 juta kiloliter premium dan 800 ribu kiloliter solar. Nilai subsidi BBM yang harus dibayar negara kepada warga DKI Jakarta mencapai Rp15 triliun per tahun.

"Lebih dari Rp1 triliun per bulan atau lebih dari Rp30 miliar per hari. Ini bukan jumlah kecil, dan bisa dialokasikan untuk mengembangkan sarana publik seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tanpa ada pinjaman luar negeri," katanya.

Bukan ide baruMeski mendapat dukungan dari Kemenkeu dan BPH Migas, Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan, wacana yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk membatasi BBM subsidi di ibukota masih membutuhkan persiapan dan koordinasi yang matang. 

"Kebijakan pembatasan oleh pemerintah pusat saja, yang telah mempunyai rencana jelas, tidak jalan," kata Komaidi saat dihubungi VIVAnews, Rabu 26 Desember 2012.

Menurut Komaidi, pengaturan BBM bersubsidi masuk dalam domain energi nasional dengan kewenangan berada di pemerintah pusat. Apalagi, kebijakan tersebut akan diterapkan di DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia.

Kebijakan ini, dia menjelaskan, akan berdampak pada masyarakat luas, sehingga tidak bisa tergesa-gesa diputuskan. Keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus sejalan dengan aspek ekonomi makro. 

"Selain koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI perlu berkoordinasi dengan wilayah sekitar untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Tidak bisa parsial," katanya.

Selain itu, penghapusan BBM bersubsidi memerlukan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap langkah seperti pengetatan kuota BBM bersubsidi harus dengan persetujuan DPR. 

DPR selama ini menyetujui kuota setiap daerah yang diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Langkah ini harus juga diikuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta memberikan masukan kepada DPR mengenai kuota daerahnya, tidak bisa pemda menetapkan sendiri kuota BBM subsidinya," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR-RI, Teuku Rifky Harsya, menilai wacana penghapusan premium di DKI Jakarta akan sulit diimplementasikan dan bukan ide baru. Ide ini pernah dibahas dalam rapat kerja Komisi VII dengan pemerintah pusat sebagai salah satu alternatif pengurangan BBM bersubsidi.

"Kami tidak lanjutkan ide tersebut, karena bila diterapkan akan berdampak negatif, baik dari hal teknis maupun dampak sosial ke publik," kata Teuku saat dihubungi VIVAnews.

Politikus Demokrat ini mencontohkan, bagaimana nantinya pengaturan di kota-kota penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Banten, dan Tangerang. Kawasan penyangga akan kewalahan dengan serbuan dan antrean pembelian premium di SPBU-SPBU sekitar perbatasan.

"Belum lagi para pengelola SPBU DKI Jakarta pasti juga akan protes, karena merasa dirugikan," kata pria asal Aceh ini.

Solusi paling tepat, dia menambahkan, adalah menaikkan harga premium menjadi Rp6.000-6.500 per liter, dengan jaminan ketersediaan pasokan BBM subsidi setiap saat. Selain itu, ia meminta Pemda DKI Jakarta untuk memperbaiki transportasi publik.

Namun, jika Pemda DKI Jakarta berhasil memberikan solusi dari dampak negatif teknis maupun sosial, Komisi VII DPR akan mendukung.