Kala Jepang Keberatan RI Larang Ekspor Produk Tambang Mentah

Pemerintah Jepang akan memperkarakan langkah RI ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor produk tambang mentah.

Aturan yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang resmi diberlakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 12 Januari 2014 lalu.

Jepang menjadi salah satu negara yang keberatan dengan kebijakan itu karena selama ini sudah menikmati membeli bahan tambang mentah dari Indonesia.

Pihak luar negeri membeli mineral mentah dari pengusaha tambang Tanah Air kemudian mengolah dan menjual kembali dengan harga yang lebih mahal dibanding harga belinya.

Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu 19 Februari 2014, yang mengutip pejabat senior di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI), mengatakan, pemerintah Negeri Sakura sedang berupaya untuk berdiskusi dengan RI melalui forum WTO pada bulan ini. Apabila isu ini tidak juga terselesaikan, sebuah panel khusus akan dibentuk untuk menangani kasus tersebut.

Kendati begitu, Direktur METI, Osamu Onodera membantah sudah ada keputusan untuk membawa kasus ini ke WTO. Dia menyebut itu baru kemungkinan.

"Membawa isu ini ke forum WTO merupakan salah satu opsi kami. Tetapi kami belum memutuskan apa pun," ujar Onodera yang menangani sengketa dan pemenuhan aturan yang ditetapkan WTO.

Jepang merupakan salah satu produsen baja stainless terbesar di dunia. Para perusahaan asal Negeri Sakura terpaksa harus menghadapi kenyataan biaya produksi yang lebih besar dan berjuang untuk mencari pasokan baru untuk nikel.

Akibat UU yang diberlakukan secara resmi bulan lalu di Indonesia, turut memicu kenaikan harga nikel global. Padahal, Jepang mengimpor 44 persen biji nikel dari Indonesia pada 2012.

Menurut prediksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir Januari 2014, produksi nikel akan merosot hingga 94 persen menjadi 3,5 juta ton.

Sejak diberlakukannya secara resmi UU Minerba, Pemerintah RI mewajibkan setiap perusahaan mineral dan tambang untuk mengolah dan memurnikan terlebih dahulu bahan mentah tambang dengan menggunakan sebuah fasilitas bernama smelter sebelum diekspor.

Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, mengatakan, pemerintah akan bertindak tegas, tidak akan memberikan izin ekspor bagi perusahaan yang tidak membangun smelter. Sebab, banyak perusahaan yang mengeluhkan untuk membangun smelter ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dinilai wajar

Terkait kemungkinan pengaduan kepada badan perdagangan dunia itu, pemerintah Indonesia menilai reaksi Jepang itu wajar.

Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi, mengatakan jika Jepang ingin berkonsultasi terkait larangan itu, pemerintah Indonesia akan membuka diri.

"Ini kan pada dasarnya orang tidak senang. Tetapi, ini kan suatu komitmen juga karena ini amanat undang-undang," ujar Luthfi, Jumat 21 Februari 2014.

Untuk itu, dia menjelaskan, Kemendag akan mempelajari bersama, sehingga aturan tersebut dapat berjalan sesuai amanat undang-undang.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Cris Kanter, mengaku heran dengan rencana pemerintah Jepang tersebut.

"Kalau sebagai pembeli, bukan kewenangan dia (Jepang) untuk menggugat," ujar Cris kepada VIVAnews. 

Dengan adanya UU ini, pengusaha tambang dilarang menjual enam jenis mineral mentah ke luar negeri yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga dan batu bara sebelum diolah.

Pemerintah berharap penerapan regulasi tersebut akan berdampak baik, yakni bisa memberi nilai tambah kepada barang tambang itu, sehingga lebih menguntungkan para pengusaha.

Tidak hanya pihak luar negeri, beberapa perusahaan tambang dalam negeri juga keberatan dengan UU Minerba. Contohnya PT Freeport dan PT Newmont yang sempat mengancam adanya PHK besar-besaran. Bahkan dikabarkan mereka akan membawa masalah tersebut ke arbitrase. Meskipun pada akhirnya kedua perusahaan itu menyatakan akan membangun smelter.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr, memahami pemerintah yang telah memberlakukan UU Minerba. Namun, dia berharap dengan adanya aturan baru itu, tidak lantas menghentikan kontribusi besar yang disumbang oleh PT Freeport dan PT Newmont.

Blake mengingatkan kedua perusahaan itu sudah berkontribusi sebanyak hampir satu persen terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia.

"Perusahaan itu bahkan telah membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 100 ribu WNI, khususnya di Papua. Kedua perusahaan itu juga merupakan pembayar pajak terbesar kepada Indonesia," katanya.

GITA WIRJAWAN : NETT KITA DEFISIT 5 MILLIAR US DOLLAR TAHUN 2013. AMERIKA SERIKAT MEMBERI SUBSIDI KE PETANI 80 SAMPAI 100 MILLIAR US DOLLAR PER-TAHUN.

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, mengusulkan agar Indonesia mengimpor dua juta ekor sapi betina produktif per tahun untuk meningkatkan polulasi sapi. Hal ini dinilai penting untuk lebih memudahkan pemerintah mengendalikan tingkat inflasi di masa mendatang.

"Efek sapi ke inflasi ini tidak kecil," ujar Gita dalam kesempatan diskusi bersama tim redaksi VIVA Group di Ruang Rapat ANTV, Kompleks Epicentrum, Jakarta, Senin 13 Januari 2014.

Gita menjelaskan bahwa kondisi stok sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap daging. Sehingga 50 persen kebutuhan daging harus dipasok dari impor.

Sementara harga sapi bakalan dan sapi siap potong di negara asal impor begitu tinggi. Gita mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan direvisi demi memudahkan pemerintah mengimpor sapi berdasarkan zona, bukan negara demi mendapatkan biaya impor sapi lebih rendah.

Impor sapi yang lebih rendah akan membuat harga jual daging di pasar lebih murah. Menurut Gita, ini juga penting mendorong peningkatan konsumsi daging masyarakat. "Kandungan protein daging itu kan tinggi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Gita.

Gita juga yang merupakan peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, menyatakan komitmen untuk meraih kemenangan dengan strategi menarik simpati pemilih golongan putih alias golput. "Saya lihat golput itu bisa 35-40 persen selama ini. Kenapa tinggi? Supply pemimpin kurang appealing," kata dia.

Simak perbincangan tim Redaksi VIVA Group dengan Gita Wirjawan berikut ini.

Bagaimana dengan Follow up kesepakatan WTO di Bali?

Kemarin di Bali disepakati tiga hal: paket negara miskin, paket pertanian, dan paket fasilitasi perdagangan.

Yang pertama ini paket untuk negara miskin terkait dengan keinginan negara miskin supaya mereka diberikan bantuan, bantuan dari negara maju dan berkembang yang besar supaya kepabeannya, kepelabuhannya, dan apapun lah yang bisa memperlancar ekspor mineral negara miskin agar bisa lebih bagus. Itu di belakangnya ada financial assistant. Yang kedua, perkecualian untuk negara miskin, khususnya negara Afrika. Kalau mereka mau ekspor kapas, mereka dikenakan tarif. Ketiga, tentunya adalah di Asia, kalo ada ekspor dari negara miskin, mayoritas negara Afrika. Kalau di Asia Tenggara, termasuk Laos dan Myanmar. Itu semua disepakati, keinginan negara miskin.

Yang beda dengan WTO Bali ini adalah prinsip single undertaking. Jadi kalau ada suatu negara yang populasinya cuma 5 juta dan dia merupakan  salah satu 160 negara anggota, itu dia bisa memveto kesepakatan. Kalau China, penduduknya 1,3 miliar, PDB-nya lebih besar, suaranya satu. Nah ini bagus, 160 negara ini kemarin  sepakat untuk mendukung keinginan negara miskin.

Yang kedua, paket pertanian yang disepakati oleh kita semua kemarin pada intinya permintaan grup negara berkembang atau G-33. Memang yang paling vokal itu India. Indonesia sebetulnya Ketua G-33. Tapi Indonesia harus menjaga posisi netral, persepsi objektif, karena kita adalah tuan rumah. Kita mendukung permainan peran oleh India sebagai anggota G-33 untuk kepentingan paket pertanian. Paling penting adalah di mana negara berkembang yang punya sektor pertanian yang besar itu bisa dapat perkecualian antara lain supaya kita bisa berikan subsidi kepada sektor pertanian dan petani. Kita bisa lakukan penimbunan atau stock holding. Jadi seperti beras, gandung, dan produk pertanian tertentu itu bisa ditimbun.

Selama ini kan dilarang, justru yang diperbolehkan itu negara maju. Mereka negara maju itu agak kelewatan, mereka memberikan subsidi kepada petaninya. Kalau di Amerika itu subsidinya US$80-100 miliar per tahun. Kalau di Uni Eropa itu 80 miliar euro per tahun. Sedangkan negara–negara berkembang tidak pernah bisa melakukan subsidi, ini dilarang oleh WTO.

Lalu, kami juga meminta penimbunannya tidak bisa dibatasi seperti apa yang dulu diinginkan Putaran Uruguay  tahun 1986, yaitu kalau mau melakukan penimbunan tidak boleh lebih dari 10 persen dari produksi nasional dan berdasarkan harga tahun 1986. Nah, kita bilang tunggu dulu, bos. Ini harga kan sudah berubah di abad 21. Solusi interennya adalah  oke anda boleh lakukan subsidi dan lakukan penimbunan tidak ada batasan. Tapi di solusi permanennya kami minta tidak ada batasan-batasan penimbunan seperti di kesepakatan Uruguay dulu dan ini harus menggunakan 15 persen dari harga saat ini. Ini yang nanti akan dirumuskan dalam solusi permanen. Alhamdulillah, kemarin disepakati untuk dapat pengecualian sementara. Itu bagus.

Bagian terakhir dari paket pertanian yang disepakati adalah tarif rate quota atau TRQ. Tarif rate quota ini apa? Ini perlindungan kepada petani. Kalau ada impor produk pertanian dari luar, khususnya dari negara maju atau negara-negara yang kuat, itu kita bisa kenakan tarif sampai 60 persen. Ini cukup tinggi untuk bisa berikan perlindungan kepada petani ataupun sektor pertanian. Ini yang nyata dan bisa dinikmati termasuk oleh Indonesia sekarang. Nah, itu paket pertanian.

Yang terakhir mengenai  fasilitasi perdagangan. Ini adalah bagaiman secara keseluruhan, 160 negara anggota, bisa memperlancar kepabeanan, memperlancar sistem kepelabuhanan udara atau laut supaya ekspor impor bisa makin lancar.

Kalau dihitung-hitung kemarin Paket Bali cukup bersejarah, karena selama 18 tahun, sejak 1985 berdirinya WTO, tidak pernah ada kesepakatan. Putaran Doha, bagus kan retorikanya, mulia sekali untuk kepentingan negara berkembang dan negara miskin bisa dilindungi. Tapi, tidak ada yang nyata. (Kesepakatan) Cancun, ada orang Korea yang bakar diri, protes. Lalu di Seatle, demo besar-besaran di Hongkong. Kemudian di  Jenewa tidak pernah ada kesepakatan.

Jadi kalau dihitung-hitung, ini adalah 10 persen dari Paket Doha. Paket Doha itu ada 18 sampai 19 hal yang harus disepakati supaya benar-benar terjadi keseimbangan antara negara maju dengan negara berkembang  dan negara miskin.

Dari sekian kesepakatan itu, apakah sudah ada yang terealisasi?

Sudah. Paket pertanian. Kita sudah bisa mengenakan tarif sampai 60 persen. Ini sudah diperbolehkan. Jadi kalau ada sikap pemerintah untuk mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian yang bisa bersaing dengan produk lokal, kita bisa mengenakannya sampai 60 persen. Itu tidak akan digugat. Kita juga bisa memberikan subsidi sekarang, itu tidak dianggap pelanggaran oleh WTO.

Kalau kemarin tidak ada kesepakatan di Bali, anggaplah kita memberikan subsidi untuk beras atau apapun lah, kita bisa digugat di WTO. Kita mau lakukan penimbunan jagung, kedelai, beras, rotan, dan lain sebagainya, itu bisa digugat di WTO. Sekarang tidak bisa digugat. Itu sudah effective immediately sejak tanggal 6 Desember 2013. Jadi itu nyata.

Memang India punya kepentingan politik karena mereka akan pemilu bulan Mei. Terus itu sektor pertanian sensitif sekali.

Ini soal pembenahan postur neraca perdagangan. Prediksinya defisit agak menurun. Tapi ditengarai bebannya akan ada di penguatan nilai tukar dolar AS yang lebih tinggi lagi tahun ini. Bagaimana Menteri Perdagangan membenahi postur neraca perdagangan tahun ini agar kita tak masuk zona krisis?

Saya melihat begini, sebelas bulan pertama 2013, ekspor non migas kita volumenya naik 33 persen dan persentase kenaikan volumenya itu lebih tinggi daripada kenaikan 2011 dan 2012. Tahun 2011 kita kan golden year, tapi di 2013 persentasenya lebih bagus dari sisi volume.

Kenapa ekspor non migas 2013 kita, walau surplus, tapi nilanya tidak setinggi surplus tahun 2011? Karena harga komoditi di pasar internasionalnya jatuh sampai akhir semester pertama. Tapi, kalau kita lihat kelapa sawit, bahkan batubara, dan produk-produk komoditas lainnya, sampai bulan September sudah mulai terjadi konsolidasi. Sawit itu sejak September naik, bukan hanya harganya, tapi volumenya juga naik. Ada demand dari China dan India yang sudah meningkat.

Kondisi ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi di negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonominya di atas 4 persen. Kelihatannya harga minyak juga masih stabil, Nimex masih di bawah US$100 dolar atau sekitar US$95 per barel. Walau ini musim dingin, pasar sahamnya terus naik, yield treasury untuk 10 tahun di Amerika sudah lebih dari 3 persen, padahal 5 bulan yang lalu masih 2,4 persen. Artinya, tapering off membuat uang yang ditarik dari seluruh dunia, totalnya lebih dari US$3 triliun dipompa oleh Federal Reserve sejak akhir 2008, imbasnya ke seluruh dunia cari yield di bond (obligasi) dan di capital market (pasar saham). Pasar modal Amerika Serikat kenaikan kinerjanya lebih tinggi daripada pasar modal Asia tahun lalu. Kelihatannya ini pun bakal berkelanjutan.

Kalau pemulihan ekonomi di Amerika dan Jepang bisa berkelanjutan, pasti akan membutuhkan produk-produk yang keluar dari pabrik-pabrik di China dan negara berkembang. Tentunya penggunaan kapasitas di pabrik-pabrik tersebut akan membutuhkan produk-produk primer dari negara seperti Indonesia. Karena itu saya merasa ekspor non migas kita, yang sudah kelihatan volumenya naik 33 persen, ini akan berkelanjutan.

Surplus non migas kita di tahun 2013 sekitar US$6-7 miliar. Sampai akhir November  2013 surplus kurang lebih US$6,5 miliar. Kalau dihitung sampai Desember bisa surplus lagi, tambahan, anggaplah US$7 miliar dolar.

Problemnya kenapa kita selalu defisit. defisit nett-nya adalah minyak mentah. Impornya kan sekitar 400 ribu barrel per hari. Itu menggerogoti neraca perdagangan kita. Impor migas tahun lalu sampai akhir tahun 2013 defisit bisa mencapai US$12 miliar dolar. Defisit migas US$12 miliar, surplus nonmigas US$7 miliar, jadi nett kita defisit US$5 miliar di tahun 2013.

Tapi, saya percaya kalau pemulihan ekonomi negara maju berkelanjutan, surplus non migas kita tahun 2014 meningkat dari US$7 miliar dolar, apa lagi kalau kita bisa naikkan lifting. Tidak mungkin kita bisa turunkan konsumsi. Kalau harga minyak stabil, defisitnya bisa lebih kecil 2014. Defisit 2014 mungkin bisa turun dari capaian 2013 US$5 miliar dolar.

Kalau di rapat kabinet, apakah yang Anda katakan itu adalah prioritas? Apalagi mengingat pemerintahan tinggal beberapa bulan lagi. Apakah ada regulasi dan langkah yang akan segera keluar?

Kalau saya lihat, non migas sudah jalan cukup bagus, pengaruhnya ke postur neraca perdagangan,kita, neraca transaksi berjalan. Tinggal inflasinya. Inflasi ini kan ada impornya juga, imported inflation. Kalau kita lihat, tarif listrik listrik dijaga, harga minyak dijaga, apalagi kalau ada subsititusi ke biodiesel bisa dilakukan, itu double impact, bisa kurangi impor dan subsidi.

Efek dari volatile food terhadap inflasi ini yang menurut saya susah dikendalikan. Karena apa? Kadang kita harus impor cabai. Kita hampir selalu impor bawang putih. Produksi nasional bawang putih hanya 5 persen dari kebutuhan. Itu masih tidak rentan anomali cuaca dari negara asal, jumlahnya juga tidak terlalu besar.

Tapi yang lumayan besar efeknya itu memang sapi. Sapi tuh efek ke inflasi ini tidak kecil. Kita kan impor kan pakai dolar, jadi itu akan dipengaruhi oleh nilai tukar dan bisa berdampak ke inflasi. Apalagi kalau ada anomali cuaca.

Kebutuhan sapi kita tahun 2014 itu bisa sampai sebesar 4 juta ekor. Sedangkan produksi nasional kita yang bisa disembelih itu cuma 2 juta ekor. Jadinya, 50 persen kebutuhan nasional untuk sapi itu harus diimpor.

Problemnya adalah undang-undang kita  membatasi dari mana kita bisa impor sapi hidup. Dulu, ada interpretasi Mahkamah Konstitusi yang mana kita harus. menggunakan pendekatan negara, bukan zona. Kalau ada negara asal sapi, ada zona yang bebas dari penyakit mulut dan kuku, tapi satu zona saja tidak bersih, kita tidak boleh menggunakan impor ini.

Negara-negara Asia Tenggara lain menggunakan pendekatan zona. Kalau zonanya bersih, boleh dia impor dari situ. Jadi, zona-zona yang bersih itu disertifikasi oleh PBB, lembaga internasional berbasis Prancis.

Jadi kita tidak boleh beli sapi dari negara lain, hanya dari Australia. Kita boleh mengimpor sapi hidup dari Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika, Kanada. Sedangkan harga sapi hidup di India itu setengah harga dari yang di Australia. Tapi kita tidak boleh impor dari India.

Tapi dulu  SBY pernah MoU dengan Brasil?

Ya. Tapi Brasil negaranya jauh. Sapi hidup tidak boleh di kapal lebih dari 8 jam itu katanya dagingnya tidak enak kalau dipotong. Kalau kita ke Malaysia, 80 persen sapi yang mereka impor dari India, makanya sapi di Malaysia itu harganya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Singapura juga sapinya lebih murah daripada di Indonesia, padahal mereka tidak punya peternakan.

Nah, menurut saya Ini yang harus disikapi. Sebetulnya ini kan bisa disikapi. Ini kerjaannya hulu, bukan hilir. Maka undang-undangnya harus diubah.

Sudah coba diangkat isu ini?

Wah, sudah berkali-kali. Kalau ini bisa diubah, kita bisa kendalikan inflasi lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi, saya lihat, beras kayaknya terkendali pasokannya daripada tahun lalu. Surplus kan. Cabai, bawang putih, bawang merah, kemarin saya tidak lihat ada tanda-tanda anomali cuaca di 2014 dan relatif stabil.

50 persen sapi dari impor. Harga ditargetkan turun di Rp76 ribu per kilogram, tapi sekarang harga masih di atas Rp90 per kilogram ribu waktu desember lalu. Maka ditengarai ada indikasi kartel. Apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan karena harga belum turun sesuai target?

Waktu kita menargetkan Rp76 ribu, nilai tukar dolar itu masih kisaran Rp10 ribu. Sekarang  sudah Rp12 ribu lebih. Jadi kita hitung, sekarang harga sapi Rp90 ribu dikurangi saja 20 persen, sudah kena target. Kalau saya lihat, aktivitas Rumah Pemotongan Hewan sudah lebih bagus. Mereka sudah dapatkan stok dari luar dan dalam. Harganya sudah lebih bagus secara relatif. Dulu, karena ada kelangkaan, mereka pasang harga yang lebih tinggi.

Dulu. Waktu dolar Rp10 ribu, itu sapi hidup yang siap potong itu harganya Rp30-33 ribu per kilogram. Begitu karkas, bisa sampai Rp60 sekian ribu. Jadi realistis sekali kalau kita targetkan di pasar Rp76 ribu per kilogram. Tapi tiba-tiba nilai tukar rupiah bergejolak. Ini yang meningkatkan biaya sapi hidup yang masuk ke RPH, termasuk karkas dan di pasar. Ini sudah meningkat harganya.

Kalau kita lihat ke depan, kita akan datangkan sapi bakalan dan siap potong. Sapi bakalan porsinya akan lebih banyak, itu sapi yang didatangkan untuk digemukkan 3-4 bulan, lalu dipotong. Kalau sapi siap potong itu 1-2 minggu itu akan dipotong.

Tapi, untuk jangka menengah saya bilang kita harus impor dengan skala yang lebih besar untuk sapi betina produktif. Ini yang berkali-kali saya push ke Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian, dan kabinet. Berapa impornya, ya 2 juta saja per tahun. Setiap sapi betina produktif ini bisa melahirkan 1 anak selama 1 tahun dalam 9 tahun. Kalau itu kita impor 1 juta sampai 2 juta ekor per tahun, ini melipatgandakan populasi sapi.

Sebab problemnya juga populasi sapi kita sudah turun. Dua tahun yang lalu, populasi sapi hampir 16 juta ekor. Sekarang tinggal 13 koma sekian juta ekor. Ini artinya di hulu harus disikapi. Kalau hulunya tidak beres, ya  hilirnya yang keteteran.

Sekarang saya sedang prakarsai konsep ini dan mudah-mudahan bisa disetujui oleh kabinet. Kalau sekiranya bisa, ini akan sangat bisa menjawab kebutuhan kita di jangka menengah sampai jangka panjang.

Keberatan kira-kira muncul dari mana untuk program pembenahan di hulu ini?

Seharusnya tidak ada.

Berapa sapi yang akan diimpor untuk tahun ini?

Kalau tahun ini harus mendatangkan kurang lebih 700-an ribu ekor dalam waktu dekat. Ini sapi bakalan dan sapi siap potong.  Tapi ini sapi jantan.

Yang harus didatangkan justru yang betina dan produktif. Ini tidak ada larangan dari Australia. Ini harus dimanfaatkan. Mereka ada stoknya. Kalau ini didatangkan, lalu melahirkan setiap tahun satu sapi. Bayangkan kalau stok pertama didatangkan dua juta ekor, selama sembilan tahun bisa membuahkan 18 juta ekor. Apalagi kalau kita setiap tahun impor dua juta ekor sapi betina produktif, itu akan meningkatkan populasi sapi kita. Tapi ini perlu pemikiran jangka menengah dan panjang. Tidak bisa cari untung segera. Ini yang kadang harus digarisbawahi.

Yang 700 ribu ini bakalan?

Bakalan dan siap potong. Tapi, kita bisa memerlukan sampai 2 juta ekor impor. Tahapan pertama, business plan 700 sekian ribu sapi.

Ini di luar yang impor lebaran kemarin?

Ya. Kalau yang kemarin kan kita impor bakalan kuartal keempat itu 40 sekian ribu, diakselerasi dan yang siap potong itu datangkan 75 ribu dengan yang tahapan pertama 25 ribu jadi total 100 ribu.

Mengenai undang-undang yang harus diubah, karena membatasi untuk impor sapi dari negara mana saja tadi, apakah Anda sudah pernah sowan ke partai-partai?

Saya sudah sowan ke Menteri Pertanian. Kuncinya di sana. Ini harus diprakarsai oleh Kementerian Pertanian.Tapi setiap tahun beliau bilangnya Insya Allah terus.

Silakan saja tanya ke Menteri Pertanian. Katanya dia akan bawa ke DPR sejak tiga tahun lalu. Saya bicara soal ini sudah lama lho.

Dengar-dengar Anda akan naikkan harga referensi daging dari Rp76 ribu? Kira-kira kapan?

Kita akan naikkan dalam waktu dekat. Tapi, memang sapi ini masalah fundamental lho. Konsumsi kita untuk daging juga masih rendah, di bawah konsumsi negara lain. Konsumsi daging kita masih 2,5 kilogram  per kapita per tahun. Argentina itu 55 kilogram, Brazil 40 kilogram, Jerman 40 sampai 45 kilogram. Singapura dan Malaysia sudah 15 kilogram.

Kita masih 2,5 kilogram. Padahal ini penting, karena kandungan protein daging itu kan tinggi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Stok sapi kita hanya 13 sekian juta. Di Brasil saja stok sapinya 200 juta. padahal penduduknya cuma 49 juta.

Impor sapi betina produktif,  yang baru saja saya wacanakan, hitungan saya kalau mau kita naikkan konsumsi daging dari 2,5 kilogram ke 20 kilogram per kapita per tahun kita perlu stok 60 juta ekor sapi. Sekarang cuma 13,5 juta. Jadi memang harus dinaikkan stoknya.

Soal bisnis online 70 sampai 75 pesen dikuasai pemain kuat seperti Facebook dan Google. Apakah ada pengaturan khusus?

Ya. Ini kecenderungannya kalau tidak diatur akan membunuh pemain lokal.  Jawabannya akan segera keluar. Kementerian Perdagangan akan menggolkan Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Dari zaman Menteri Rahmat Saleh, 30 tahun yang lalu, undang-undang ini tidak pernah gol. Dalam RUU Perdagangan ini salah satu poinnya ada mengenai e-commerce. Selama ini  tidak ada kepastian hukum dari e-commerce. Kalau misalnya beli buku di amazoncom, tidak dikenai pajak. Ini mematikan dotcom dotcom lainnya karena kan dikenai pajak. Tapi kalau Facebook, amazon.com, Twitter, e-bay tidak ada pajak. Nah, RUU Perdagangan ini akan memayungi kepentingan kita untuk mengambil sikap fiskal terhadap kompetitor. Insya Allah, akhir bulan ini akan diketok di DPR.

RUU Perdagangan semangatnya, pertama, menghormati kerangka kesepakatan perdagangan sebelumnya. Kalau kita ada perdagangan bebas dengan ASEAN dan segalanya, kita tidak akan mengobok-obok. Kedua, kita mendukung industri dalam negeri.

Ketiga, kita sangat mendukung perlindungan konsumen. Jangan sampai sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung formalin, dimakan oleh anak-anak kita. Juga mainan yang gampang terbakar yang dibuat oleh luar negeri. Keempat,  adalah e-commerce. Ini yang satu-satunya futuristik. Bagaimana supaya bisa memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lokal.

Kementerian Perdagangan kapan akan menerbitkan Permendag tentang ekspor? Pemerintah telah mengeluarkan larangan tentang ekspor tambang mentah. Kalau sudah ada PP-nya, bagaimana Permendagnya dan kapan keluar?

Jadi kita harus tegap dan tegar terhadap hilirisasi. Masa depan harus tercermin dalam kapasitas kita dalam ekspor barang-barang yang telah diproses. Itu value added tinggi sekali. Di pipe line ini banyak yang sudah bangun smelter. Mereka mengejar supaya bisa ekspor.

Tentang konvensi capres Demokrat, Anda masih ingin terus berkompetisi padahal survei hasil menunjukkan elektabilitas Anda lebih rendah dari Dahlan Iskan?

Ya. Memang rendah banget. Saya akui.  Tapi saya punya kepercayaan bahwa lembaga survei tidak selalu benar. Survei itu tidak memotret golput. Saya lihat golput itu bisa 35-40 persen selama ini. Kenapa tinggi? Supply pemimpin kurang appealing.

Tapi kalau saya lihat fenomena sosial media, pengikut saya cukup signifikan meningkat dalam dua bulan terakhir ini. Di Facebook fans sudah lebih dari 1,1 juta. Awal November baru 3 ribuan. Di Twitter follower sudah ada 430 ribu. Ini juga kalau saya perhatikan, banyak yang muda, cewek juga banyak. Saya bisa merasakan komunikasi batinnya bahwa mereka inilah yang selama ini golput. Tapi saya tidak tahu. Biar Yang Di Atas menentukan semua ini dan rakyat. Kami ikhtiar saja semaksimal mungkin sampai titik konvensi. Kalau belum diperkenankan, ya belum diperkenankan. Tapi, saya menghormati opini survei-survei yang ada.

Masih percaya dengan konvensi Demokrat atau ada opsi jadi capres partai lain?

Tidak ada. Saya berteman dengan keluarga pak Ical, bu Mega, dan pimpinan partai lainnya. Tapi saya tidak ada deal-deal dengan siapa pun. Saya untuk sementara ini mengikuti ini dan saya komitmen untuk menang di konvensi. Tapi saya yakin kalau saya berikhtiar saya akan menang di konvensi. Intinya saya harus berikhtiar dan berdoalah.

Saya percaya bahwa konvensi ini yang paling demokratis. Ini satu-satunya mekanisme yang menyajikan pilihan yang bermutu. Ada 11 orang peserta dan disodorkan kepada 250 juta rakyat. Jadi masyarakat tinggal memilih. Jujur saja, ini satu-satunya yang available kan untuk kader muda dan mungkin punya keinginan untuk berkecimpung dalam proses politik.

Anda pernah menyatakan bahwa kabinet sebaiknya tidak boleh ada orang dari parpol. Ini berdasarkan kondisi saat ini menteri-menteri sudah sibuk untuk urusan pemilu. Bagaimana dengan Anda yang sibuk di konvensi?

Saya percaya selama empat tahun terakhir ini mungkin kurangnya koordinasi satu dengan yang lain karena nuansa politik yang kental. Sulit bagi seorang menteri disuruh mengurusi urusan teknis 100 persen, di sisi lain harus urus umbul-umbul dan katering untuk acara partai. Saya percaya bahwa kepemimpinan ke depan, harus dikelilingi teknokrat sebanyak mungkin untuk kepentingan teknis, apalagi untuk kementerian teknis yang sifatnya di hulu.

Bagaimana komentar Anda soal dianggap sebagai antek neolib?

Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya arti neolib?  Saya mendekatkan diri  ke rakyat lewat jembatan komunikasi yang lumayan bagus. Kedua, golputnya dirangkul. Mungkin sekarang mereka belum lihat yang sosok yang appeal. Ketiga, policy saya cukup sangat pro rakyat selama ini.

Saya Menteri Perdagangan yang mengeluarkan peraturan yang membatasi minimarket 150 outlet, saya membatasi restoran franchise 250 outlet. Saya Menteri Perdagangan pertama yang melarang ekspor bahan baku rotan karena ratusan ribu pekerja di Cirebon di-PHK akibat mereka tidak bisa mendapatkan bahan bakunya di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Tapi, sejak policy itu dikeluarkan awal tahun 2012, lebih dari seratus ribu lapangan tersedia kerja di Cirebon dan di kota-kota lainnya di Indonesia.

Saya Menteri Perdagangan pertama yang mengeluarkan peraturan di mana 80 persen produk dijual di retail modern harus di dalam negeri. Saya Menteri Perdagangan pertama yang mengeluarkan Peraturan Menteri di mana ekspor timah kita mengacu ke bursa timah kita harus mengacu ke bursa di Indonesia, bukan ke London. Kenyataannya Indonesia adalah pengekspor terbesar kedua di dunia, kenapa harus harus mengacu ke London Metal Exchange.

Bukti nyata, harga timah di bursa berjangka Indonesia US$23.100 per ton, sedangkan di London Metal Exchange cuma US$21.000 per ton. Per ton ini bedanya 2.100 dolar. Menurut saya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini kebijakan yang menggunakan harga bursa kita dan ekspor timah September di atas 80 ribu ton. Yang begini-begini menurut saya sih kalau masih dibilang neolib, mungkin kita harus segera diskusi lagi. Itu saja sebagai bahan pertimbangan.

Dan hasil WTO Bali itu Anda bisa lihat hasilnya sangat pro rakyat. Setiap negara miskin dan berkembang punya hak veto. Kalau mereka tidak happy dengan kesepakatannya, mereka tidak akan tinggalkan Bali.

Tapi WTO kurang mencuat beritanya ya?

Saya itu sudah bilang ke seluruh dunia. Seminggu sebelumnya, ada 20 sampai 30 pemred saya undang. Tapi itu mereka kelihatannya memang sudah pesimis. Omongan merekam ini ibarat jenazah dibawa dari Jenewa. Tapi saya tidak begitu pandangannya, ini ibarat orang pingsan yang masih bisa dibangunkan lagi. Dan kenyataannya kan bangun lagi, setelah 18 tahun.

Setiap hari di Bali waktu itu ada media briefing. Tapi ratusan kursi disediakan, yang datang itu bule-bule dari Pakistan, India, Afrika, Amerika Latin. Indonesia? Paling yang kelihatan hanya beberapa.

Padahal ada isu paling mengena, kita bisa kenakan tarif sampai 60 persen untuk produk pertanian impor. Ini proteksi untuk para petani.

Anda kan seorang menteri dan juga peserta konvensi, bagaimana dengan dukungan dari keluarga? Ada pembagian khusus waktu dengan keluarga di tengah kesibukan Anda?

Alhamdulillah, waktu di awal itu selamat waktunya untuk konsultasi dan konsolidasi. Mereka lebih penuh dengan keikhlasan dan menghormati proses.

Weekend Sabtu-Minggu saya dengan anak saya olah raga. Atau paling kita ke mal saja. Kalau ke pasar weekdays. Seminggu 2-3 kali lah cek harga pasar. Dulu, cek harga saham, sekarang saya cek harga cabai dan sebagainya. Hahaha…

Soal agenda konvensi. Bagaimana cara Anda untuk membagi waktunya?

Untuk debat? Mampu. Kita tanggal 21 dan 23 itu juga malam jam 7-9.

Saya sih benar-benar ingin jadi pemimpin berdasarkan 3. Tesis utamanya dari rakyat ke rakyat. Tiga hal yang nyambung ke tesis itu adalah: Pertama, Bagaimana pemimpin bisa lebih mendengar suara rakyat. Kedua, Bagaimana kita bisa urun rembuk bersama rakyat, bukan hanya turun tangan saja. Tapi, mencari jawabannya bersama rakyat dan ada solusi. Ketiga, Jangan sampai ada yang tertinggal, terpinggirkan, atau minoritas, Semuanya harus inklusif. Kalau kita membicarakan kenaikan kesejahteraan lahir dan batin, ini harus semuanya.

Ini komitmen saya dan itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan dan ini akan jadi muara kepentingan debat. Ini akan bisa dikupas apakah untuk kepentingan sosial, budaya, keamanan, hukum. Ujung-ujungnya pertama, kepentingan rakyat terjawab. Harga jengkol, kedelai, sapi, itu terjangkau. Fasilitas pendidikan, kesehatan itu terjangkau.

Kedua, Dalam arti kita, bangsa kita, dalam konstruksi geopolitik, harus bisa dirasakan rakyat. Jangan sampai kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, populasi terbesar nomor empat di dunia, negara termiskin terbesar di dunia, perekonomian terbesar 15 di dunia tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Yang selalu saya ceritakan adalah relevansi kita dalam konstruksi geopolitik, itu harus tercermin dalam kapasitas kita mempengaruhi saudara kita di Palestina, masalah Laut China Selatan, selat Hormus, mempengaruhi apa pun di dunia.

Saya yakin di abad 21 ini kita punya kesempatan dahsyat untuk jadi middle power, kekuatan tengah yang bisa melakukan dua hal.

Pertama, menjembatani deficit shock power antara negara Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Kedua, kekuatan tengah yang bisa menjembatani dua perekonomian besar di dunia, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Saya lihat kita itu pilihan peran netral untuk jembatani Tiongkok dan Amerika Serikat yang akan menjadi perekonomian terbesar selama 30-50 tahun ke depan.

Kenapa? Karena Tiongkok sejarahnya dengan Jepang dan Korea Selatan kurang indah. Dan Jepang dengan Korea Selatan juga punya sejarah yang indah dengan Amerika Serikat. Jadinya, diperlukan peran yang netral, secara geografis dan geopolitik. Indonesia harus berperan di situ karena akan memenuhi aspirasi rakyat kalau kita bisa meningkatkan relevansi geopolitik. Nah ini siapa yang akan dicari pemimpin ke depan. Itu alasan saya mengikuti konvensi.

Kritikan internal Demokrat mengenai Anda ikut konvesi capres?

Secara langsung tidak ada.

Tanggapan dari SBY?

Dia yang mengajak saya secara langsung. Pembicaraan pertama dan kedua saya tidak terlalu respon. Tapi, setelah beberapa kali diajak, akhirnya saya bilang: gini-gini saya harus konsolidasi sama keluarga, Pak. Akhirnya, saya duduk sama istri, anak, ibu, dan mertua. Setelah konsolidasi baru saya confirm, ok. Jadi saya siap, ikhlas, dan ikhtiar.

Bukankah Anda sempat mau mundur?

Betul. Mundur dari Mendag. Saya sampaikan dua kali ke Presiden. Pertama, waktu itu saya mau masuk ke konvensi, saya bilang ke beliau, pak, kalau begini, saya mau fokus. Saya tidak mau realita ada benturan kepentingan. Saya seakan-akan menggunakan anggaran sebagai menteri dan saya juga ikut konvensi. Tapi Presiden minta saya terus saja.

Saya percaya bahwa siapa pun yang menang di konvensi itu berpengaruh terhadap elektabilitas populernya Partai Demokrat, bisa positif, netral, dan negatif. Tergantung rakyat melihat bagaimana sosok peserta konvensi.

Jika Anda terpilih sebagai capres di konvensi, apakah bisa memberikan pengaruh elektabilitas besar?

Insya Allah. Saya rasa generasi muda kita ini haus dengan kepemimpinan yang bisa bikin kita lepas landas dan terbang. Saya sih yang tidak bangga kalau bisa lihat kejayaan kita. Yang paling nyata. Kejayaan kita itu apa sih? Di sini ada yang pakai handphone buatan dalam negeri? Kejayaan kita, menurut saya, semuanya pakai handphone buatan Indonesia. Kejayaan kita adalah kebutuhan kita untuk pendidikan, kesehatan, dan segala macam, itu harganya terjangkau. Simpel.

Ya jangan sampai, kita hanya bisa sekedar bukin handphone. Tapi kita buat handphone yang lebih bagus dan lebih murah dari handphone yang dibuat di China. Sekarang produk Samsung, Apple, dan Blackberry sudah dibuat di China.

Apakah Anda akan fokus menjadi capres saja? Tapi jika ada yang meminta Anda jadi orang kedua bagaimana?

Saya sekarang fokus untuk memenangi konvensi dan konvensi itu untuk pemilihan capres. Insya Allah.

LUAR BIASA.... TERNYATA JAMSOSTEK MEMILIKI ASET RP 150 TRILIUN

Jamsostek sudah berbenah. Perusahaan yang melayani jaminan sosial tenaga kerja ini, memperbanyak jumlah kantor cabang, demi mendekatkan diri dengan para pekerja. Direktur Utama Jamsostek yang baru, Elvyn G. Masassya, juga akan menggeber layanan. Jika sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mencairkan klaim, "Sekarang kami usahakan perbaikan agar satu hari bisa dapat, "katanya kepada Tim VIVAnews, di ruang kerjanya di Gedung Jamsostek beberapa hari lalu.

Elvyn sangat optimis dengan sejumlah perubahan yang dilakukan, perusahaan ini bakal kian berkembang. Asal semua infraktuktur yang ada mendukung perusahaan yang kini memiliki aset sekitar Rp150 triliun itu. Peluang berkembang pesat itu sudah di depan mata. Elvyn, yang kondang sebagai pengamat dan malang melintang di sejumlah perusahaan itu, bersama jajarannya siap mewujudkan cita-cita itu.

Sebelum bekerja di Jamsostek, dia pernah menjabat sebagai komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan Direktur PT Tuban Petrochemical Industries. Selain sibuk bekerja, dia juga menjadi seorang penyanyi jazz, penulis lagu, dan produser rekaman. 

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, 46 tahun yang lalu itu begitu antusias menjelaskan kepada VIVAnews terkait PT Jamsostek yang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan per 1 Januari 2014.

Berikut wawancara VIVAnews terkait perubahan PT Jamsostek menjadi BPJS Kesehatan.

Masih banyak masyarakat yang belum paham perubahan Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Dengan perubahan itu bagaimana peran Jamsostek nantinya?

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang SJSN No. 40 Tahun 2005 mengharuskan adanya sistem  jaminan sosial secara keseluruhan di Indonesia.  Demi mengimplementasikan sistem jaminan sosial itu, kemudian lahirlah Undang-undang No. 24 Tahun 2011.

Undang-undang yang terakhir itulah yang mengamanahkan lahirnya 2 BPJS. Yang pertama adalah PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS kesehatan. Lalu PT jamsostek berubah menjadi BJPS ketenagakerjaan.

Bahasanya sama, tetapi dia bertransformasi, berubah bentuk, lalu lingkup pekerjaannya juga mulai berbeda dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan posisi Jamsostek dimana? Maka jawabannya Jamsosteknya tidak ada lagi.

PT Jamsostek akan bubar tanpa likuidasi dan beralih aset liabilitiesnya, program-program, dan kegiatan-kegiatannya menjadi BPJS ketenagakerjaan. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi pada 1 Januari 2014. Perubahan itulah yang kita sebut dengan transformasi.

Jamsostek akan bertransformasi dari PT Persero yang merupakan BUMN menjadi badan hukum publik per 1 Januari 2014.  Semula di bawah BUMN, menjadi langsung melapor ke Presiden sebagai konsekuensi badan hukum publik.

Dari sisi program, saat ini Jamsostek ada empat program yakni jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan beralih ke BPJS kesehatan. Sehingga BPJS ketenagakerjaan hanya memiliki 3 program untuk dilaksanakan. Mulai 1 Januari 2014.

Tetapi, per 1 Juli 2015, BPJS ketenagakerjaan harus menambah satu pekerjaan lagi namanya program pensiun.

Dengan kata lain, transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan berubah secara lembaga pada 1 januari 2014 dan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015.

Makna beroperasi penuh adalah melaksanakan empat program yakni jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pensiun.

Apa bedanya dengan yang sekarang?

Kalau yang sekarang ini fokusnya hanya pekerja formal, per 1 Januari yang menjadi target adalah pekerja formal dan informal. Ruang lingkupnya seluruh pekerja Indonesia, yang jumlahnya sekitar 120 juta orang.

Lalu bagaimana manfaatnya?

Manfaatnya tidak akan lebih rendah dari sekarang. Kalau jaminan hari tua, para pekerja akan mendapatkan ketika pensiun, iuran serta pengembangannya. Nanti juga akan dapat seperti itu.

Jaminan kecelakaan kerja, misalnya, kalau sekarang bisa berobat sampai sembuh dan bekerja kembali, nanti juga tetap seperti itu. Kalau kematian dapat santunan, nanti juga begitu.

Tetapi, pada BPJS ketenagakerjaan ada tambahannya. Misalnya, kalau peserta mengalami kecelakaan dan anaknya masih kecil, maka selain mendapatkan biaya pengobatan untuk sembuh atau kalau dia meninggal dunia, anaknya akan mendapatkan beasiswa.

Dengan kata lain, jaminan sosial setelah ditangani oleh BPJS ketenagakerjaan akan memberikan manfaat lebih banyak daripada sebelumnya.

Proses transformasinya sudah sampai mana?

Kami mulai menyiapkan transformasi ini sejak 2012. Pada tahap itu kami sebut fase rekonsiliasi. Dalam fase itu kami review semua operasional dan siapkan masukan ke pemerintah untuk regulasi.

Tahun 2013 itu fase transformasi, fit in infrastructure. Jadi, kami perbaiki sistem bisnis, proses persiapan SDA, dan lain sebagainya.

Ada 7 elemen yang kami transformasikan yakni kepesertaan, pekerja yang jadi member mereka. Gimana kita memberikan akses untuk mereka.

Pada 2013 kami sudah siapkan tambahan channel distribution untuk para pekerja. Kami sekarang sudah memiliki 127 kantor cabang penuh, 54 kantor cabang pembantu, dan 512 outlet. Sebelumnya itu tidak ada.

Kami lakukan perbaikan pelayanan, sebelumnya, jika orang datang ke Jamsostek untuk klaim, mungkin dapat uangnya seminggu atau dua minggu. Sekarang kita sudah lakukan perbaikan satu hari bisa dapat.

Dari sisi IT kami mengembangkan elektronik payment, elektronik claim dan elektronik registrasi. Sekarang mau daftar harus datang ke kantor Jamsostek, nanti orang menjadi peserta cukup daftar di website atau pergi ke channel distribution kita.

Untuk pekerja informal, akan ada semacam kartu pulsa isi ulang. Ada nomornya disana sehingga mereka mudah jadi peserta.

Perbaikan juga dilakukan di bidang investasi, SDA, GCG dan lainnya. Dengan kata lain untuk menyiapkan diri menjadi BPJS ketenagakerjaan, kami lakukan overall transformation sehingga lembaga baru ini bisa memberikan pelayanan lebih baik daripada sebelumnya.

Bagaimana dengan sosialisasi?
Sosialisasi sudah dimulai sejak 2012 dengan menggunakan seluruh channel baik itu media elektronik, surat kabar langsung atau tidak langsung.

Saya menugaskan seluruh Kepala Cabang di Indonesia untuk bertemu dengan para anggota Jamsostek untuk menyampaikan ini.

Kami gunakan TV, radio, spanduk, dan seminar. Di kota-kota, kita lakukan FGD. Yang terbaru adalah saya sebagai Dirut mengirimkan surat kepada seluruh perusahaan anggota Jamsostek.

Sebanyak 600.000an perusahaan dan 12 juta peserta untuk mendapatkan informasi tentang ini. Tentu saja selain itu kita harus coba lakukan upaya yang lain.

Program sosisalisasi ini tidak akan berhenti walaupun tanggal 1 Januari, kita sudah jadi BPJS ketenagakerjaan.

Bagaimana dengan perbedaan gab sektor formal dan informal?
Seluruh pekerja menjadi potensial untuk jadi target. Pekerja formal itu ada pemberi kerjanya. Jadi kita akan sosialisasi ke perusahaan dan sosialisasi ke serikat pekerja.

Untuk sektor informal tentu berbeda. Kami akan gunakan strategi berbeda. Untuk informal kami akan sediakan prepaid. Jadi mereka tidak usah ke kantor cabang, cukup nanti mereka di aktivasi prepaid.

Itu ada kartu untuk jaminan kecelakaan kerja Rp100.000 untuk jadi peserta setahun, mereka langsung jadi anggota aktif.

Bagaimana cara memferivikasi?

Kami bekerja sama dengan Kemendagri sehingga sepanjang mereka aktivasi dengan EKTP. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban.

Berapa targetnya?

Saat ini pekerja yang aktif per Desember 2013 ada 12,2 juta orang. Tahun depan kami targetkan bertambah hingga 15,6 juta.

Dalam 5 tahun mendatang kami berharap 40 juta peserta Jamsostek.

Kenapa agak susah dibandingkan dengan total angkatan kerja?
Pekerja formal itu 40 juta, informal 70 juta. Tentu, yang informal harus bayar sendiri iurannya, sedangkan formal dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerjanya.

Oleh karena itu, kita harus lebih realistis kesadaran menamamkan mindset di pekerja informal bahwa jaminan sosial adalah kebutuhan, tentu membutuhkan waktu.

Dan kami berharap lompatan menjadi 40 juta itu juga harus yang sangat signifikan mengingat cakupan geografis yang luas dan jumlah perusahaan di Indonesia ini jutaan.

Lalu, bagaimana dengan sisi aset dan kewajiban?

UU itu mengatakan aset dan liabilities akan beralih demi hukum secara otomatis ke BPJS ketenagakerjaan, artinya aset yang ada sekarang tetap akan dimiliki BPJS ketenagakerjaan.

Sekarang kami mengelola aset investasi Rp150 triliun. Aset ini di kembangkan dalam bermacam instrumen investasi. Ada di saham obligasi, deposito berjangka, reksadana, properti dan penyertaan.

Kami memiliki target untuk memberikan hasil investasi Rp14,6 triliun dari dana tersebut, tentu ke depan dana ini akan dikelola sesuai dengan aturan yang diperbolehkan.

Aturan sudah disiapkan dalam bentuk PP, Perpres dan mulai diaplikasikan 1 Januari. Dengan kata lain dari aspek operasional tidak ada yang berubah.

Kami sudah menyiapkan visi baru yakni menjadi BPJS yang berkelas dunia terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional, dan pelayanan.

Apakah ada pengalihan aset ke BPJS kesehatan?

Prinsipnya gini, untuk melakukan pengelolaan itu ada iuran, jadi pekerja harus membayar iuran. Besarannya sekarang sedang difinalkan, tetapi relatif tidak berbeda dengan yang sekarang.

Bedanya kalau sekarang di Jamsostek seluruh iuran itu ditanggung oleh pemberi kerja, nanti ada sebagian kecil yang harus dibayar oleh peserta.

Karena itu memasang prinsip kemandirian dan gotong royong. Dan prinsip jaminan sosial itu memang mengamanatkan harus ada kontribusi dari pemberi kerja dan pekerjanya agar ia bisa memiliki dana yang cukup untuk memberikan pelayanan.

Termasuk seperti kami, ada iuran yang wajib dibayar seperti jaminan hari tua 5,7 persen, jaminan kecelakaan 0,22 persen sampai 1,74 persen dari penghasilan.

Kenapa berbeda? Tergantung resiko dimana dia bekerja. Lalu jaminan kematian sebesar 0,3 persen.

Iuran ini kami kelola, lalu kami investasikan, kalau ada klaim kami pakai untuk bayar klaim. Prinsip jaminan sosial itu seperti itu.

Asetnya bagaimana?

UU mengatakan program jaminan kesehatan, programnya mereka kelola, lalu pesertanya yang tadinya disini jadi disana, lalu aset dan liabilitiesnya.

Itu adalah iuran yang dibayarkan peserta, tentu kami serahkan kesana juga. Tetapi kewajiban melayani peserta jadi tanggung jawab mereka. Jadi yang pindah itu aset liabilities dan peserta.

Peralihan ini harus berdasarkan hasil audit, jadi kami di audit dulu sampai akhir tahun. Soal keputusannya nilainya berapa aset dan liabilitiesnya, berapa yang diserahkan.

Harus daftar lagi?

Otomatis akan berpindah. Jadi kalau anda memiliki kartu Jamsostek, itu bisa dipakai di BPJS kesehatan, sampai kurun waktu tertentu mereka menerbitkan kartu baru untuk anda.

Secara badan Jamsostek ada yang berubah?

Tentu ada perubahan dan adjustmen. Ada kantor cabang kami. Demi mencapai tujuan kami butuh strategi yang baru. Ke depannya akan ada adjustment dalam organisasi kita.

Rencana strategis untuk tahun depan?
Kami akan mengembangkan konsep baru untuk program jaminan kecelakaan kerja. Kami akan kembangkan return to work.

Kalau sekarang peserta Jamsostek, kecelakaan kerja berobat itu sampai sembuh sudah. Nanti kami buat bagaimana dia sampai sembuh dan kembali kerja lagi.

Kalau dia punya trauma kami kasih caranya mengatasi trauma itu. Ini namanya program return to work.

2014, Produksi Daging Diprediksi Kurang 40 Ribu Ton

Pemerintah memperkirakan produksi pertanian pada 2014 mengalami surplus, kecuali daging. Menteri Pertanian, Suswono, mengatakannya pada Senin, 30 Desember 2013.

"Daging sapi hanya mengalami defisit yang kecil, yaitu 0,04 juta ton," kata Suswono dalam konferensi pers kinerja 2013 di Kementerian Pertanian, Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan produk pertanian utama naik produksinya pada 2014. Padi ditaksir produksinya 76,57 juta ton atau 8,04 persen dari 70,87 juta ton pada 2013. Produksi jagung naik 12,48 persen dari 18,51 juta ton pada 2013 menjadi 20,82 juta ton pada 2014.

Produksi kedelai naik sebesar 85 persen menjadi 1,5 juta ton dari 810.000 ton pada 2013. Gula pun produksinya naik 26,19 persen pada tahun 2014 dari 2,54 juta ton pada 2013.

Produksi daging sapi juga diperkirakan naik 23 persen dari 430.000 ton pada 2013 menjadi 530.000 ton pada 2014.

"Apabila target tersebut tercapai, secara umum diperkirakan kebutuhan pangan utama nasional sebagian besar dapat dipenuhi dari produksi dari dalam negeri," ujarnya.

Kementerian Pertanian melansir data pada 2014 diperkirakan produksi beras sebesar 43,05 juta ton dari jumlah kebutuhan 2014 sebesar 33,03 juta ton, sehingga ada surplus 10,02 juta ton.

Jagung ada surplus 6,56 juta ton dari produksi 20,82 juta ton dan kebutuhan sebesar 14,26 juta ton. Kedelai ada kelebihan 0,7 juta ton dari produksi sebesar 1,5 juta ton dan kebutuhan 2,2 juta ton.

Gula pasir juga ada surplus sebesar 0,38 juta ton. Hasil ini diperoleh dari produksi 3,10 juta ton, sedangkan kebutuhan sebesar 2,72 juta ton.

Untuk daging, produksi 2014 diperkirakan 0,53 juta ton, sedangkan kebutuhannya 0,58 juta ton. Jadi, ada kekurangan sebesar 0,04 juta ton.A

3 Negara dengan Upah Minimum Tertinggi di Dunia

Membandingkan upah minimum negara yang berbeda adalah tugas yang sulit. Negara-negara yang berbeda memiliki mekanisme penegakan hukum yang berbeda, dengan pengaturan upah minimum yang juga berbeda berdasarkan wilayah dan industrinya. Di Indonesia sendiri, masalah upah minimum menjadi topik hangat setiap tahunnya. Akhir-akhir ini banyak buruh di beberapa wilayah Indonesia yang melakukan demonstrasi meminta kenaikan upah. Sebenarnya negara manakah yang menetapkan upah minimum tertinggi di dunia? Dikutip dari Therichest.com, Selasa (3/12/2013), berikut ini adalah 3 negara dengan upah minimum tertinggi di dunia.
1. Australia
Negara yang memiliki PDB US$ 1,52 triliun pada tahun 2012 ini mempunyai upah minimum tertinggi di dunia. Pekerja berumur 18 tahun ke atas digaji minimal US$ 16,88 atau Rp 168.000 per jam. Tak heran banyak orang ingin bekerja di negara Kanguru ini. Pekerja tetap di negara ini, minimal mendapatkan upah US% 33.355 atau Rp 333 juta per tahun. Ini berarti 563 kali lipat lebih besar dari Sierra Leone yang menetapkan upah terendah di dunia.
Jumlah upah yang tinggi di Australia tentunya seimbang dengan biaya hidup di Australia yang tinggi. Untuk menyewa apartemen di pusat Sydney, Anda perlu mengeluarkan US$ 2.000 atau sekitar Rp 20 juta per bulan. Harga apartemen 1 kamar tidur mencapai US$ 10.000 atau Rp 100 juta per meternya. Harga air minum di negara ini rata-rata US$ 2,3 atau Rp 23.000 per botol, lalu harga sebungkus susu adalah US$ 1,3 atau Rp 13.000.
2. Prancis
Prancis merupakan salah satu negara dengan upah minimum tertinggi di dunia. Pekerja tanpa keahlian dengan umur lebih dari 18 tahun di negara ini bisa menghasilkan minimal US$ 12,09 atau Rp 121.000 per jam. Sementara pekerja tetap dengan 40 jam per minggu, bisa menghasilkan minimal US$ 29.611 atau Rp 296 juta per tahun. Upah ini 403 kali lipat lebih besar dari negara Sierra Leone.
Namun di Prancis, biaya hidup cukup tinggi. Harga satu botol air minum mencapai US$ 2,8, dan satu bungkus susu berharga US$ 1,35. Untuk makan di restoran saja minimal US$ 16. Sementara biaya sewa apartemen dengan fasilitas 1 kamar tidur di pusat kota mencapai US$ 1.550 atau Rp 15 juta per bulan.

3. Selandia Baru
Selandia Baru adalah negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Negara yang menjadi tempat syuting film Lord of The Rings ini mempunyai aturan upah minimum yakni sebesar US$ 11,8 per jam atau Rp 118.000 per jam. Ini merupakan negara dengan upah minimum tertinggi ketiga di dunia.
Di negara ini, pekerja dengan umur 18 tahun atau lebih mendapatkan gaji minimum sebesar US$ 11,8 per jam. Bila umur Anda lebih muda, maka gaji minimumnya adalah US$ 8,95 per jam. Ini 298 kali lipat lebih tinggi dari Sierra Leone. Seorang pekerja tetap di Selandia Baru mendapatkan gaji minimum sebesar US$ 23.252 per tahun atau Rp 230 juta. Namun, seperti halnya di Perancis, biaya hidup di Selandia Baru juga cukup tinggi. Satu bungkus susu dihargai US$ 2, sementara satu botol air minum dihargai US$ 2,6. Bila ingin menyewa apartemen dengan fasilitas 1 kamar tidur, Anda butuh US$ 1.100 atau Rp 11 juta per bulan.

Megawati: Petani dan Nelayan Indonesia Harus Dapat Proteksi

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Sabtu 28 Desember 2013, menyatakan bahwa petani dan nelayan dalam negeri harus tetap diberi subsidi sebagai bentuk perlindungan dalam menghadapi persaingan era perdagangan bebas.

Megawati menilai, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang dibentuk untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan bagaimanapun tetap harus diwaspadai jika cenderung tidak menguntungkan kepentingan Indonesia. 

Liberalisasi perdagangan ditandai dengan karakteristik pasar yang sangat terbuka untuk produk dan jasa. Artinya, perdagangan bisa dilakukan secara luas dan bebas di antara negara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, menurut Megawati, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi ketatnya persaingan di pasar bebas itu. Jika Indonesia tidak mampu bersaing, bukan tidak mungkin perdagangan bebas malah akan menjadi bentuk penjajahan baru.

"Kalau petani tidak diberi proteksi dan semua produk pertanian itu masuk ke Indonesia secara bebas, maka petani Indonesia akan mati," ujar Megawati dalam sambutannya pada seminar bertajuk Semangat Kebangsaan Abad 21 di Universitas Sanata Dharma, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian pula dengan para nelayan yang tak mungkin bersaing dengan nelayan modern dari luar negeri. "Bagaimana nelayan kita bersaing dengan nelayan dari luar negeri yang bisa menangkap ikan lalu mengolah ikannya di kapal itu dan langsung siap dipasarkan?," kata Megawati.

Ia menjelaskan, Italia yang sudah termasuk negara maju pun tetap memberikan proteksi kepada petani tomatnya. Karena warga Italia tidak bisa hidup tanpa tomat. Jika tidak ada proteksi, petani bisa menaikkan harga tomat, Jika hal itu terjadi, serikat buruh akan protes atas mahalnya harga tomat dan dikawatirkan terjadi pemogokan.

"Bagaimana dengan Indonesia? Lha kok dilepas begitu saja tidak ada proteksi? Bagaimana besok kalau tenaga kerja dari luar masuk dan bekerja jadi tukang sapu? Maka tukang sapu dari Indonesia yang akan klenger. Itu harus dipikir," kata Megawati.

Menurut Megawati, Indonesia belum siap untuk menerima WTO jika tidak ada perlindungan pemerintah kepada masyarakatnya. Alih-alih memberikan perlindungan, subsidi yang diberikan kepada rakyat justru diributkan.

"Subsidi itu boleh saja diberikan, berapa besar yang harus diberikan. Namun, kewajiban pemerintah harus ditegakkan dalam memberikan perlindungan kepada petani, nelayan dan lainnya," kata Megawati.

Untung Rugi Pesawat Berbahan Bakar Nabati. Pemerintah berupaya menanggulangi dampak perubahan iklim

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat untuk memanfaatkan bahan bakar nabati bagi pesawat udara (aviation biofuel). Kedua kementerian juga akan memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) secara berkelanjutan untuk kebutuhan energi di bandar udara.

"Kedua program tersebut merupakan bagian dari aksi Kementerian Perhubungan dalam penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca," kata Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan, dalam sambutan kerja sama kedua kementerian melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Jakarta, Jumat 27 Desember 2013.

Mangindaan menjelaskan, upaya itu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya nasional di bidang bioenergi serta energi terbarukan. Aksi tersebut juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam program konservasi energi.

Pemanfaatan aviation biofuel pada pesawat udara dan renewable energy pada bandar udara, dia menambahkan, akan berkontribusi dalam substitusi bahan bakar minyak berbasis fosil secara bertahap.

Kesepakatan bersama tersebut juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan, strategi, dan langkah aksi program Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 201 Tahun 2013.

Dalam keputusan itu antara lain mencakup implementasi aviation biofuel dengan bauran 2 persen pada 2016 dan target bauran 3 persen pada 2020. Demikian juga dengan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu sebesar 7,5 megawatt pada bandar udara hingga 2020.

Kesepakatan bersama tersebut juga menetapkan dibentuknya tim kerja yang akan melibatkan kedua kementerian beserta operator dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka bertanggung jawab melakukan kegiatan perencanaan, pra pelaksanaan, dan pelaksanaan secara berkelanjutan mulai 2014 hingga 2016.

Tim akan fokus pada empat aspek utama, yaitu pertama, penguatan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, tata kelola dan bisnis proses.

Kedua, studi, riset, dan pengembangan. Ketiga, uji coba dan persiapan sertifikasi, dan keempat adalah analisis komersial serta harga, produksi, dan keberlanjutan.

Tim kerja tersebut akan mendapatkan pendampingan dan bantuan teknis melalui program kerja sama dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) MSA Annex 5 yang telah ditandatangani pada Oktober 2013 di Montreal, Kanada.

Turunkan emisi gas rumah kacaMangindaan menambahkan, melalui kerja sama itu, pemerintah berupaya menanggulangi dampak perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca seperti telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20 di Pittsburgh, AS.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional.

Dia menjelaskan, pemerintah melalui Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, telah memberikan landasan hukum bagi kementerian dan lembaga, khususnya sektor energi serta transportasi untuk menjabarkan program RAN-GRK secara berkelanjutan hingga 2020.

Khusus untuk inisiatif program dan pemanfaatan bahan bakar nabati pada pesawat udara dan energi terbarukan pada bandar udara telah tercakup dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 201 Tahun 2013. Keputusan itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013, yaitu mempercepat kontribusi nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

"Aksi itu dalam kerangka melakukan konservasi energi sesuai target nasional, yaitu dengan bauran 5 persen biofuel dan energi terbarukan pada 2025," tuturnya.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) maupun Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah meletakkan kerangka dasar strategi dalam penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca itu. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan teknologi dan rancang bangun sarana bergerak, mesin pendorong, dan prasarana yang lebih hemat konsumsi bahan bakar dan energi.

Selain itu, pengembangan tata kelola, bisnis proses, dan operasional serta perawatan sarana bergerak serta titik simpul yang efisien dan hemat bahan bakar atau energi. Upaya lain, peningkatan jalur-jalur, rute-rute, manajemen lalu lintas penerbangan, serta pelayaran yang lebih efisien dan hemat bahan bakar.

Langkah selanjutnya adalah pengembangan bahan bakar alternatif dan energi terbarukan untuk sarana bergerak maupun prasarana bandar udara dan pelabuhan.

"Strategi itu memberikan gambaran bahwa upaya penurunan emisi sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan efisiensi bahan bakar dan konservasi energi berbasis fosil," tuturnya.

Dia juga menjelaskan, kontribusi gas rumah kaca dalam berbagai aktivitas transportasi secara nasional cenderung meningkat, seiring dengan pertumbuhan sektor transportasi dan ekonomi nasional. Kondisi itu juga dipengaruhi pertumbuhan aktivitas industrialisasi serta mobilitas barang, dan pertumbuhan populasi, sebaran, serta mobilitas sumber daya manusia.

"Kenaikan pertumbuhan sektor transportasi darat, laut, dan udara maupun kereta api berkontribusi signifikan terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca," ujarnya.

Kegiatan di sektor transportasi itu, menurut dia, masih didominasi oleh pertumbuhan penggunaan energi berbasis fosil, yaitu bahan bakar minyak (BBM) yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Keberhasilan pemanfaatan bahan bakar nabati dan energi terbarukan itu menjadi tantangan dan perlu disikapi bersama, dengan mensinergikan segala elemen dan sumber daya nasional maupun internasional. Upaya ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit (leverage) maksimal bagi pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca itu.

Sementara itu, Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan, upaya pemanfaatan bahan bakar nabati dan energi terbarukan itu merupakan kerja sama untuk mengurangi impor bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat besar dan membebani anggaran negara.

"Kita impor BBM ongkosnya setengah triliun rupiah setiap hari. Dengan adanya ini, pelan-pelan kita alihkan ke aviation biofuel dan gas," kata Wacik.

Menurut Wacik, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia masih tergolong sangat kecil, hanya 5 persen dari total bauran energi nasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi bahan bakar nabati terbesar kedua setelah Brasil.

Maskapai mendukung
Sementara itu, manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menyambut positif rencana penggunaan biofuel tersebut sebagai bahan bakar pesawat.

"Kami mendukung biofuel tersebut dan perlu diuji coba," kata Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar, melalui pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Jumat, 27 Desember 2013.

Namun, Emirsyah mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan bakar itu. "Yang paling penting adalah terkait harga," tuturnya.

Dia menjelaskan, harga biofuel yang jauh lebih mahal dibanding avtur biasa, bisa membuat biaya operasi meningkat. "Selain itu, perlu diperhatikan soal kepastian suplainya," kata dia.

Emirsyah menambahkan, bahan bakar menyerap 40 persen dari biaya operasi maskapai penerbangan pelat merah itu.

Maskapai Lion Air pun tidak mempermasalahkan penggunaan biofuel sebagai bahan bakar pesawatnya. Asalkan, ada satu syarat yang harus dipenuhi.

"Kami, sih, prinsipnya tidak masalah (menggunakan biofuel)," kata Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, ketika dihubungi VIVAnews.

Edward mengatakan, Lion Air dengan senang hati akan menggunakan bahan bakar itu sebagai sumber energi mesin pesawatnya. Tapi, itu bisa dilaksanakan kalau sudah "diamini" oleh perusahaan pembuat pesawat.

"Itu kalau memang sudah diperbolehkan pabrik pembuat pesawat. Kami kan tidak bisa menentukan sendiri (penggunaan) biofuel," kata dia.

Dia pun mengatakan bahwa maskapainya belum mendapatkan informasi tentang kemungkinan mesin pesawat-pesawat yang dioperasikan Lion Air, menggunakan biofuel. Selama ini, maskapai berlambang singa terbang ini menganggarkan dana puluhan persen untuk biaya bahan bakar.

"Sekitar 40-45 persen dari total operational cost," kata dia.

Namun, dia tidak menyebutkan secara pasti jumlah avtur yang "ditenggak" pesawat-pesawatnya. "Itu, kan tergantung operasionalnya, tergantung jam terbangnya," kata dia.