Maret, Penumpang KRL Akan Dipaksa Pakai "Kartu Pintar"

Mimpi mengangkut 1,2 juta penumpang per hari pada 2019 terus dikejar PT. KAI Commuter Jabodetabek. Maklum saja, moda transportasi rakyat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini sekarang baru bisa mengangkut 400 ribu penumpang. Dan mimpi ini tak mungkin bisa dicapai tanpa perubahan besar.

"Kami mulai dengan perubahan e-ticketing," kata Manajer Komunikasi PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam perbincangan denganVIVAnews, Selasa 26 Februari 2013.

Eva mengatakan sistem tiket elektronik akan lebih memudahkan dan melancarkan pelayanan penumpang kereta. Tanpa dukungan teknologi, melayani 1,2 juta penumpang sehari bakal sulit dicapai.

Untuk tahap awal, pada Maret nanti, anak usaha PT Kereta Api Indonesia ini akan menerapkan smart card sebagai uji coba pelayanan elektronik terpadu. "Tapi pada Maret baru tujuan Bogor - Jakarta Kota. Stasiun tujuan lain masih manual," katanya.

Untuk tujuan Bogor - Jakarta Kota maupun sebaliknya, saat membeli tiket penumpang tidak lagi diberi karcis kertas, melainkan "kartu pintar" itu. Kartu ini tinggal ditempel untuk membuka gerbang stasiun awal, lalu diceploskan di gerbang stasiun tujuan saat keluar.

Bagi penumpang kereta ekonomi dan KRL tujuan lain, untuk sementara tiketnya masih dalam bentuk kertas. Baru pada Mei, e-ticket diterapkan di seluruh rute.

Eva menjelaskan pada tahap selanjutnya kartu pintar ini akan dimodifikasi dengan kartu prabayar dari bank. Sejauh ini setidaknya ada 10 penerbit e-money di Tanah Air. Mereka antara lain Bank DKI Jakarta (Jak Card), Bank Central Asia (Flazz), Bank Mandiri (Indomaret Card, Gaz Card, dan E-Toll Card), Bank Mega (Studio Pass Card dan Smart Card), Bank Negara Indonesia (Java Jazz Card dan Kartuku), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRIZZI), PT Indosat (Dompetku), PT Skye Sab Indonesia (Skye Card), PT Telekomunikasi Indonesia (Flexy Cash dan i-Vas Card), serta PT Telekomunikasi Selular (T-Cash).

"Nanti pemilik kartu tinggal tempel di gate in pada stasiun asal dan gate out pada stasiun tujuan, otomatis saldonya berkurang," katanya. "Kami belum tahu mau bekerja sama dengan bank apa saja, tapi pasti kerja sama."

Bukan Commet

Eva memastikan, smart card ini berbeda dengan Commuter Electronic Ticketing (Commet) yang pernah diuji coba pada 2012 lalu. Menurut dia, e-money ini nantinya berbasis saldo tanpa batasan waktu seperti yang diterapkan pada Commet.

Commet, kata dia, hanya berupa kartu langganan bulanan bernilai Rp400-500 ribu sebulan. Meski tidak penuh dipakai, dengan sendirinya kartu akan kedaluwarsa setelah lewat 30 hari. Sedangkan smart card tidak mengenal batasan waktu. Sepanjang ada saldo, konsumen masih dapat tetap menggunakan kereta.

Soal kegagalan Commet, Eva tak mau banyak komentar. Menurut dia, semua sudah diperhitungkan dan dikerjakan pihak lain, yaitu PT Telkom. "Kami hanya berbagi fee, termasuk pada smart card ini," katanya.

Paksa konsumen

Soal penggunaan tiket berbasis e-money ini, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan bakal memaksa para penumpang kereta listrik. Dia ingin meniru China yang mengharuskan semua warganya melek teknologi.

"Semua lapisan masyarakat harus dipaksa menggunakan smart card," kata Dahlan di Jakarta, Selasa. "Dua bulan lagi seluruh KRL di Jakarta tidak lagi menggunakan karcis seperti sekarang."

Dia menuturkan China mengharuskan masyarakatnya belajar teknologi dimulai dari kereta. Stasiun kereta api di sana sudah menggunakan sistem yang canggih. "Jadi, mau tidak mau warga kelas bawah jika ingin naik kereta dipaksa belajar teknologi," kata dia. "Semua lapisan masyarakat harus dipaksa menerima teknologi itu." (kd)

Kasus Century, Babak Baru Pertarungan di Demokrat

Beberapa pengurus Partai Demokrat yang dekat dengan Anas Ubaningrum, mantan Ketua Umum, mulai mengundurkan diri menyusul berhentinya Anas dari Demokrat. Di tingkat pusat, Wakil Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, M. Rahmat, mengumumkan pengunduran dirinya Senin kemarin, 25 Februari 2013.

“Ketua Umum tidak pernah meminta saya ikut-ikutan mundur. Keputusan mundur adalah sikap politik pribadi. Ketika guru politik saya keluar, maka keinginan terkuat saya adalah mengikuti jejak guru,” kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, awal ia bergabung dengan Partai Demokrat adalah karena Anas dan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Maka kini ketika salah satu di antara mereka mundur, Rahmat sudah tak yakin lagi dengan Demokrat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap, Tridianto, telah lebih dulu mundur. Ia mengaku sudah tak nyaman lagi di Partai Demokrat. “Di Partai Demokrat, sekarang sudah ada faksi-faksi yang dengan segala macam cara kotor menjatuhkan seseorang. Partai yang dulu santun ini sudah hilang kesantunannya. Sekarang menjadi partai yang agak sadis,” kata mantan bos perusahaan jamu itu.

Tridianto menganggap Anas telah dizalimi. Ia secara blak-blakan menyatakan kesetiaannya pada Anas dan siap mendampingi Anas menghadapi proses hukum di KPK. “Saya sudah mewakafkan nyawa saya untuk membantu Mas Anas mencari keadilan di negeri yang saya cintai ini,” kata dia.

Sementara di Jawa Barat, sejumlah kader Demokrat bahkan dikabarkan menyeberang ke Partai Hanura. “Banyak kader Demokrat yang hijrah ke Hanura,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Jawa Barat, Ujang Fahpulwaton. Menurutnya, jumlah kader Demokrat yang akan bergabung ke Hanura pasti akan bertambah.

Tak semua loyalis Anas mundur dari Demokrat. Banyak di antara mereka yang masih bertahan di partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Namun, bukan berarti mereka diam melihat apa yang terjadi dengan mantan ketua umum mereka.

Sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Jawa Tengah misalnya merapatkan barisan. Mereka mengadakan pertemuan tertutup di Semarang untuk merumuskan sikap DPC se-Jateng setelah Anas berhenti. Mereka pun berencana menemui Anas langsung di Jakarta untuk memberikan dukungan moral.

“Kami akan buktikan Mas Anas tidak bersalah. Kekuatan dan energi positif dari daerah akan kami kirim kepada Anas. Kami akan tetap berjuang di Partai Demokrat untuk menegakkan kebenaran,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Purbalingga, Muhammad Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, pengurus DPC juga tetap taat dan loyal pada Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY. "Konsolidasi internal lebih penting ketimbang ikut berpolemik," kata dia.

Barisan Sakit Hati

Ketua Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mencium adanya upaya perlawanan terhadap SBY. Ia mengatakan, gerakan perlawanan itu berpotensi besar melemahkan Partai Demokrat.

“Tampaknya ada indikasi kekuatan-kekuatan ‘sakit hati’ yang tak suka dengan SBY, mau menjadikan Anas Urbaningrum sebagai ‘rallying point’ atau bendera untuk melawan SBY,” kata Ulil.

Ia pun meminta kader-kader Demokrat se-Indonesia bersatu padu menunjukkan loyalitas kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini sedang berusaha menyelamatkan partai.

“Upaya pihak-pihak eksternal untuk membuat keruh Partai Demokrat harus diwaspadai oleh seluruh kader dan dilawan,” kata Ulil.

Menurutnya, sudah seharusnya seluruh kader Demokrat mendukung kebijakan Majelis Tinggi yang ingin membawa Demokrat ke khittah-nya sebagai partai bersih.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana. Ia mengkritisi sikap sejumlah kader Demokrat yang membela Anas secara berlebihan, termasuk Tridianto yang menyatakan siap mati demi Anas. “Ini agak aneh dan sudah di luar kepatutan. Kalau mati demi agama Tuhan bolehlah, tapi kalau mati demi seseorang itu untuk apa,” kata Bhatoegana.

Ia menilai kesetiaan membabi-buta semacam itu dilakukan oleh para kader yang posisinya sudah terjepit. Bhatoegana pun tak keberatan apabila kader-kader ini mundur dari Demokrat, karena mereka sudah berniat melawan keputusan Majelis Tinggi Partai. “Mumpung belum diberhentikan, mereka bisa lebih dulu mengundurkan diri supaya lebih enak,” kata Bhatoegana.

Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan, Demokrat tak keberatan bila kader-kader penentang Majelis Tinggi keluar dari partai. “Bagi orang-orang yang tidak bisa berpolitik dengan bersih, cerdas, dan santun, silakan mengundurkan diri,” kata Bhatoegana.

Suara lebih keras dilontarkan oleh deklarator dan pendiri Partai Demokrat, Marcus Silano. Ia mengatakan, permasalahan yang sedang dihadapi Demokrat tidak dapat diselesaikan dengan mundurnya kader. “Kader yang mundur itu pengkhianat,” kata Marcus saat mengunjungi Anas di kediamannya untuk memberi dorongan semangat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), meminta seluruh kader Demokrat tetap kompak dan solid di masa sulit ini. “Kita semua harus loyal dan siap menjalankan kebijakan arahan dan kebijakan Majelis Tinggi Partai dan Ketua Dewan Pembina,” kata Ibas dalam pernyataan politiknya yang disebarluaskan Selasa, 26 Februari 2013.

“Jangan sampai terpengaruh campur tangan pihak luar,” ujar Ibas. Soal Anas, Ibas mengatakan hal itu adalah ranah hukum yang harus dihargai. “Partai Demokrat tidak akan mengintervensi proses hukum apapun,” kata Ibas yang belum lama ini mundur dari DPR untuk lebih berkonsentrasi di partai.

DPP Demokrat yakin Anas tidak akan menggalang gerakan perlawanan usai berhenti dari partai. “Anas adalah kader yang patuh. Kami melihat (kemarahan Anas) adalah emosi sesaat,” kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Kasus Bank Century

Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Carrel Ticualu, mengatakan Anas meminta para pendukungnya untuk tetap bertahan di Demokrat. Namun Anas mengembalikan semua pilihan kepada masing-masing individu.

“Anas bilang, tidak perlu mengundurkan diri kecuali kalau diusir,” kata Carrel di kediaman Anas. “Anas juga mengatakan, tidak perlu grasa-grusu atau gaduh. Anas bilang, ‘Saya loyal kepada konstitusi yang disahkan di Kongres. Kalau loyal kepada orang, orang bisa diganti,’” ujar Carrel menirukan ucapan Anas.

Carrel mengatakan, Anas sama sekali tidak berupaya menggalang kekuatan para loyalisnya di Demokrat. Anas justru meminta seluruh pendukungnya untuk tetap tenang. Apabila rumah Anas ramai dikunjungi para kader, ujar Carrel, itu karena kaderlah yang ingin berkumpul di rumah Anas untuk memberikan dukungan moral pada mantan ketua umum mereka.

“Kami tidak dikumpulkan. Kami datang sendiri ke sini (rumah Anas), atas kemauan sendiri,” kata Carrel.

Lagipula, bukan hanya kader Demokrat yang mengunjungi Anas. Ada pula kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam, tokoh nasional, politisi partai lain, sampai sahabat masa kecil Anas.

Setelah berhenti dari Demokrat, baik sebagai Ketua Umum maupun sebagai kader, kini gambar Anas tidak lagi terpampang di situs resmi Partai Demokrat. Biasanya gambar Anas berada di sudut kanan atas situs itu, berseberangan dengan gambar SBY di sudut kiri atas.

Sebelumnya, sahabat Anas sesama kader HMI, politisi Hanura Yuddy Chrisnandi, mengatakan Anas akan menjadi pionir dalam membongkar skandar Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun. “Soal Century itu termasuk dalam ‘halaman berikutnya’ yang dimaksud Anas dalam pidatonya,” kata Yuddy usai menyambangi Anas.

Dalam pidatonya sehari setelah menjadi tersangka KPK, Anas mengatakan status hukum barunya itu bukan akhir dari segalanya. “Ini baru halaman pertama. Masih banyak hal lainnya yang akan kita buka bersama untuk kebaikan bersama. Saya berkomitmen dan berikhtiar untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi masa depan demokrasi kita. Ini bukan tutup buku, tapi pembukaan halaman pertama. Saya yakin halaman berikutnya akan bermakna bagi kepentingan kita bersama,” kata Anas, Sabtu 23 Februari 2013.

Dan tampaknya umpan dari Anas mulai bersambut. Tim pengawas kasus Bank Century akan memanggilnya terkait kasus bailout bank tersebut. Sebab Anas diduga kuat mengetahui seluk beluk kasus ini.

"Kami berencana juga mengorek keterangan dari mas Anas. Sebab, menurut pernyataan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat (M. Rahmat), Anas cukup banyak mengetahui informasi tentang Century. Kemudian pak Yuddy Chrisnandi juga sudah memperkuat itu," kata anggota Tim Pengawas Century, Hendrawan Supratikno, di Gedung DPR Selasa 26 Februari 2013.