Jaga Telur di Mulut, Ikan Ini Rela Puasa. Telur-telur itu diamankan hingga berminggu-minggu.

Ikan kardinal adalah salah satu ikan yang menetaskan telurnya di dalam mulut. Untuk mengamankan telur, ikan ini rela tidak makan sampai berminggu-minggu.

Uniknya, setiap beberapa menit sekali, ikan ini meludahkan beberapa telurnya, namun beberapa saat kemudian dia akan kembali menghisap telur itu ke dalam mulutnya.

Fotografer yang beruntung melihat aktivitas ikan-ikan kardinal ini adalah Nicolas Terry, seorang mantan polisi, pada saat menyelam di New South Wales di Australia.

"Saya menemukan ikan itu bersembunyi di balik batu. Ini pertama kalinya saya menemukan ikan kardinal dengan telur yang siap menetas," kata Terry, sebagaimana dilansir Dailymail, 20 Februari 2013.

Ia mengaku sangat bersemangat mengambil foto-foto setelah melihat ekor yang keluar dari telur-telur ikan itu. "Saya kembali fokus mengambil foto sampai telur itu menetas," ujarnya.

Kalau biasanya ikan betina yang menjaga telur, beda halnya dengan ikan kardinal. Setelah ikan betina mengeluarkan telur, ikan jantan lah yang bertugas menjaga telur sampai menetas.

Menurut penelitian, saat ikan jantan meludahkan telurnya dan menghisapnya kembali, diperkirakan hampir 30 persen dari telur itu termakan.

Saat ini, ikan kardinal sangat rentan kepunahan, ini terjadi karena pemanasan global. Karang yang menjadi habitat mereka terus menipis jumlahnya.

Berikut foto-foto yang berhasil dijepret oleh Nicolas Terry:

Berapa Besar Gaji Pensiun Anggota DPR. Jika dipecat secara hormat, tetap dapat jatah uang pensiun rutin

Rupanya meski tak lagi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, bekas legislator tetap digaji oleh negara meskipun mereka bukan pegawai negeri. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani ketika ditemui di kantornya. 

Menurut Winantu, peraturan itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, peraturan itu juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2000. "Masih berlakulah sampai sekarang," kata Winantu, Kamis 21 Februari 2013.

Menurut Winantu, setiap pensiunan anggota dewan, memiliki jatah yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan, mereka mendapat uang pensiun sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari gaji pokok. "Misalnya dia menjabat dua periode kan maksimal 75 persen, 75 kali gaji pokok kan Rp 4,2 juta," kata dia.

Selain gaji pokok, mereka juga mendapat tunjangan istri, suami dan anak sebanyak 2 persen dari gaji pokok. Ditambah, mereka mendapat jatah beras sebanyak 10 kg perbulan. "Jadi sekitar Rp 3,7 juta lah perbulan untuk dua periode," ujar dia.

Namun, kata Winantu, jika anggota dewan tersebut hanya menjabat selama 6 bulan, maka dia hanya mendapatkan 6 persen dari gaji pokok. "Jadi dihitung-hitung dapat Rp 300.000 per bulan," kata dia.

Lalu bagaimana dengan anggota dewan yang dipecat karena kasus? "Tergantung keputusan presidennya. Kalau dengan hormat dapat pensiun," ujar dia

Jokowi dan Sistem Online Rumah Sakit di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerapkan sistem online untuk pelayanan rumah sakit di Ibu Kota. Sistem ini mengintegrasikan antar-rumah sakit.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, menjelaskan dengan sistem ini masyarakat bisa mengakses informasi jumlah kamar yang kosong, dan yang sudah terisi. Calon pasien juga bisa mengetahui peralatan atau fasilitas di sebuah rumah sakit. Selain itu, masyarakat akan mengetahui mana rumah sakit yang paling mudah dijangkau dari tempat tinggalnya.

Dia memberi contoh, ketika ada pasien membutuhkan ruang rawat inap datang ke RS A, ternyata di RS A sudah penuh. Maka dengan bantuan sistem online, RS A bisa menginformasikan bahwa di RS B terdapat kamar yang masih kosong.

"Misalnya di rumah sakit A ada tiga kamar, bapak ke rumah sakit B ada empat kamar," ujar Jokowi, Rabu, 20 Februari 2013. Sistem online memperkuat database sehingga informasi kapasitas ruangan rawat inap, khususnya di kelas III, dapat cepat diketahui.

Rencananya, Jokowi akan mengundang seorang programmer, besok, untuk membahas mekanisme kerja sistem online. Program online merupakan salah satu cara mengantisipasi pasien yang tidak dapat rawat inap dengan alasan kamar penuh. Jokowi menargetkan penerapan sistem ini bisa berjalan dalam satu bulan ke depan.

Sistem online rumah sakit akan diuji coba pada 1 Maret mendatang di lima rumah sakit pusat, tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), tiga RS TNI-Polri. Dari 11 rumah sakit itu di antaranya, RS Cipto Mangunkusumo, RS Fatmawati, RS Harapan Kita, RSUD Tarakan, RS Koja dan Cengkareng.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menambahkan bahwa sistem ini juga dapat meminimalisir aksi saling lempar pasien. Rumah sakit tidak boleh meminta pasien mencari sendiri rumah sakit yang menjadi rujukan, sehingga warga harus mendatangi banyak rumah sakit agar bisa dirawat inap. "Ini yang ingin kami perbaiki," kata Ahok.

Menurut Ahok, ketika mengirim rujukan ke rumah sakit, seharusnya memakai ambulan. Kemudian pasien dibekali data yang cukup, rumah sakit mana yang kosong dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Nantinya akan disiapkan nomor 119 yang menjadi pusat informasi. Dalam program ini Pemprov DKI menjalin kerja sama dengan 85 rumah sakit yang digandeng Kartu Jakarta Sehat.

Ahok berharap bila sistem online ini berjalan tidak ada lagi warga yang bernasib seperti bayi Dera, yang meninggal karena ditolak oleh rumah sakit.

Ditolak delapan rumah sakit

Seperti diketahui, Dera Nur Anggraini, meninggal enam hari setelah dilahirkan. Dera lahir bersama kembarannya melalui proses operasi caesar di RS Zahira, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 10 Februari 2013.

Direktur Utama RS Zahira, Andi Erlina, menjelaskan bahwa sang ibu, Lisa Darawati (20) masuk rumah sakit atas rujukan Puskesmas Pasar Minggu 2 untuk dilakukan persalinan karena didiagnosa mengalami rabun jauh 8 (minus 8). Saat itu usia kandungan diperkirakan belum mencapai 9 bulan

Bayi pertama lahir pada pukul 23.40 dengan berat 1.000 gram dan panjang 36 sentimeter. Sedangkan bayi kedua lahir pukul 23.42 dengan berat 1.400 gram dan panjang 39 sentimeter.

Namun kondisi Dera terus melemah. Ia mengalami gangguan saluran pencernaan. "Selama proses perawatan kerongkongan bayi Dera tidak terbentuk dengan sempurna," kata Andi Erlina.

Karena keterbatasan alat untuk menangani Dera, RS Zahira mencoba merujuk ke rumah sakit lain. Sebab Dera membutuhkan sebuah Neonatal Intensive Care Unit (NICU). NICU adalah ruang perawatan intensif di rumah sakit yang difungsikan untuk merawat bayi. Maka RS Zahira menghubungi lima rumah sakit lainnya. Sayangnya kelima rumah sakit ini tidak bisa menampung dengan alasan penuhnya kamar perawatan.

"Sebelum dirujuk ke RS lain maka bayi masih dirawat di RS Zahira supaya tidak terlantar," ucapnya. Sedangkan kondisi bayi kedua, Dara, dikoordinasikan dengan Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan dirujuk ke RS Tarakan Jakarta.

Ayah Dera, Eliyas Setya Nugroho, menjelaskan, ada berbagai macam alasan yang diberikan rumah sakit untuk menolak dirinya. Mulai dari penuh, tidak ada bidan, hingga tidak ada Kartu Jakarta Sehat.

"Hampir sepuluh rumah sakit menolak, RS Fatmawati, Cipto, Harapan Kita, Pasar Rebo, Salemba Corolous, Triadipa, Asri, Budi Asih, dan Pertamina. Ya sudah kami menyerah dengan keluarga," ucapnya.

Tambah ruang kelas III

Karena kasus Dera, Jokowi memerintahkan seluruh rumah sakit umum daerah di Jakarta untuk menambahkan kapasitas ruang perawatan kelas III.

Sebanyak 47 kamar kelas III akan ditambah menjadi 68 kamar. Tindakan di lapangan perlu dilakukan agar masyarakat yang sakit bisa tertampung di rumah sakit. "Memang kami sedang berusaha," katanya.

Diakui Jokowi, banyaknya masyarakat yang datang ke rumah sakit atau puskesmas dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat membuat manajemen rumah sakit kewalahan.

Program Jakarta Sehat yang menjadi andalan Pemerintah DKI Jakarta saat ini mulai berdampak. Kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, mengungkap permasalahan ini.

Permasalahan muncul karena program ini memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak.

Tidak hanya ruang intensif khusus bayi atau NICU di rumah sakit yang penuh. Kini, banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) ketika dibutuhkan.

Minim NICU

Minimnya jumlah NICU di rumah sakit tak lain disebabkan oleh dana pengadaan yang sangat tinggi. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati, mengatakan biaya investasi pembelian peralatan NICU mencapai Rp5-7 miliar per unit.

Belum lagi penambahan tenaga dokter spesialis anak dan perawat khusus yang harus siap siaga selama 24 jam memantau kondisi kesehatan bayi.
Dien mengakui 143 unit NICU di puluhan rumah sakit Ibu Kota tidak mampu melayani kelahiran bayi yang dalam kondisi kesehatan khusus. Sebab, dari 100 kelahiran bayi setiap hari, ada satu bayi yang harus dimasukkan ke NICU.

"Untuk mengantisipasi keterbatasan peralatan NICU, kami akan menambah peralatan NICU di rumah sakit. Minimal di RSUD dulu yang kami targetkan ada NICU. Kami akan minta tambah tahun ini. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi," kata Dien.

RSUD yang belum memiliki ruang dan peralatan NICU adalah RSUD Budhi Asih. Tahun ini, Dinas Kesehatan DKI akan membangun ruang NICU di RSUD Budhi Asih. Hingga saat ini pembangunan ruang tersebut sudah masuk dalam tahap lelang.

"Nanti kita akan bangun di sana (RSUD Budhi Asih). Sudah ada lahan bekas sekolahan yang akan kita bangun untuk ruang NICU. Tahun ini akan dibangun, tapi saya lupa berapa anggarannya," ujar dia.

Begitu pula dengan rencana pembangunan RSUD Jakarta Selatan yang rencananya dimulai tahun ini. Dinas Kesehatan akan membangun ruang khusus untuk perawatan NICU. Sehingga, ruang perawatan NICU di RS di Jakarta akan bertambah banyak untuk melayani para bayi dalam kondisi khusus.

Peralatan NICU membutuhkan satu inkubator khusus yang dikendalikan dokter spesialis anak dan perawat selama 24 jam. Ini yang membuat tidak banyak peralatan khusus ini tersebar di rumah sakit di Jakarta.

Aksi Orang orang Sulu Bikin Pusing Malaysia-Filipina. Seratus orang bersenjata menduduki Wilayah Datu Lahad, Sabah, Malaysia

Malaysia dan Filipina tengah dipusingkan dengan isu historis yang dibawa sekelompok "sakit hati." Klaim suatu suku di Filipina atas sebuah wilayah di Malaysia bagian Timur membuat jengah kedua negara sesama anggota ASEAN itu karena bisa menyeret kepada masalah bilateral baru.   

Sudah dua pekan ini wilayah Lahad Datu, negara bagian Sabah, Malaysia, diduduki oleh sekitar seratus orang suatu kelompok bersenjata. Mereka mengaku dari Kesultanan Sulu, Filipina, ungkap harian The Star. 

Kelompok itu dipimpin oleh Raja Muda Azzimudie Kiram, yang mengaku sebagai saudara Sultan Sulu Jamalul Kiram III. Mereka menuntut Malaysia mengembalikan wilayah di Sabah itu, yang dia klaim merupakan warisan leluhurnya.

Bagaimana reaksi Malaysia? Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein sudah mengatakan bahwa negaranya tidak akan berkompromi dalam menegakkan kedaulatan. "Saya harap mereka tidak memaksa kami," kata Hishammuddin seperti dikutip The Star, Selasa 19 Februari 2013.

Malaysia saat ini, ungkap Inquirer, telah menurunkan pasukan angkatan darat, polisi dan angkatan laut untuk mengepung wilayah di utara pulau Kalimantan itu. Namun, mereka menjaga jarak hingga lebih dari 500 meter dari desa di Lahat Datu yang diduduki kelompok Sulu untuk menghindari konfrontasi langsung.

Pintu masuk menuju desa itu dijaga ketat pasukan bersenjata Malaysia. Tentara juga terlihat tersebar di kebun kelapa sawit yang berada di sekitarnya. Para wartawan mendirikan tenda di dekat lokasi, bersiap memberitakan setiap situasi yang semakin tidak menentu itu.

Diduga, kelompok Sulu dipersenjatai dengan senapan senapan M16 dan M14 serta peluncur granat M203. Pemerintah Malaysia mengaku masih menahan diri dan memilih opsi negosiasi.

Mendagri Hishammuddin mengatakan Malaysia tetap mengupayakan sengketa ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Malaysia tidak ingin masalah pendudukan ini diselesaikan melalui pertumpahan darah. 

"Kami harus melakukan tindakan yang benar pada waktu yang tepat. Dan jika kami harus mengambil keputusan, kami tidak akan ragu-ragu," dia menegaskan. Belum ada kepastian bagaimana dan kapan penyelesaian damai ini akan berlangsung. 

Sekretaris Jenderal dari Kesultanan Sulu di Filipina, Abraham Idjirani, mengatakan bahwa mereka telah menghubungi orang-orang yang tengah berada di desa desa Tanduao, Lahad Datu, sabah. "Mereka belum diusir atau dilukai oleh pasukan keamanan Malaysia," kata Idjirani, dilansir Philippine Star, Rabu 20 Februari 2013.

Terdapat sekitar 300 orang dari kesultanan Sulu di Sabah. Namun menurut klaim Danny Virtudazo, yang mengaku kepala negara bagian Palawan, wilayah bagian Kesultanan Sulu, diberitakan Inquirer, sekitar 1.500 pasukan tambahan telah mendarat di Sabah. Namun ini klaim ini tidak bisa dikonfirmasi.

Idjirani mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Sabah bukan untuk mencari gara-gara. Dia juga mengatakan, kesultanan telah melarang ribuan rakyatnya untuk ke Sabah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sultan Jamalul Kiram III melarang ribuan pengikut kami ke sana, karena kami tujuan kami bukan berperang, tapi menunjukkan perdamaian dan pemahaman bahwa kita punya lahan yang dipersengketakan," kata dia.

Menurut Inquirer, saat ini saudara lelaki sultan yang menjadi komandan pendudukan tersebut,  Rajah Mudah Agbimuddin Kiram, masih menempati rumah seorang petani di desa tersebut. Menurut sumber, dia tengah menunggu kedatangan Sultan Jamalul Kiram III. Namun, sultan harus menjalani perawatan rutin di rumah sakit.

Pendudukan ini berlangsung setelah Kesultanan Sulu merasa dirugikan dengan kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Kepulauan Mindanao. Kesepakatan yang dimediasi Malaysia pada Oktober 2012 itu  menyebut Mindanao--termasuk Sulu--sebagai wilayah otonomi Bangsamoro dan memberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen.

Kesepakatan tersebut menyebabkan Kesultanan Sulu merasa tidak mendapat lahan lagi dan berniat merebut wilayah mereka di tempat yang lain, yaitu Sabah, Malaysia. Itulah sebabnya aksi pendudukan orang Sulu ini merupakan masalah yang pelik bagi pemerintah Malaysia dan Filipina.

Persahabatan kedua negara terancam terganggu dengan masalah ini. Filipina utang budi pada Malaysia yang sukses memediasi konflik dengan separatis di Mindanao.

Menteri Kehakiman Filipina, Leila de Lima, kemarin mengatakan bahwa kabinet juga tengah merundingkan masalah ini. "Tapi kami tidak bisa memberitahukan hasil diskusi dan langkah yang akan diambil pemerintah," kata Lima, seperti dilansir Inquirer.

Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Hussein, mengatakan bahwa mereka memilih opsi damai dan menahan diri. Itu sebabnya, memasuki minggu kedua, masih belum ada agresi pada kedua kubu. Namun dia mengatakan, tentara akan melakukan apapun jika mereka terpaksa.

Tanah Hibah
Apa yang menyebabkan Kesultanan Sulu berani mengklaim wilayah Sabah sebagai tanah warisannya? Kolumnis Rita Linda V. Jimeno, sebagaimana dimuat oleh Manila Standard Today, Senin 18 Februari 2013, menuliskan jejak sejarah kaitan antara Kesultanan Sulu dengan wilayah Sabah.

Dalam sejarahnya, sejak 1473 hingga 1658, Sabah yang dahulunya dikenal sebagai North Borneo merupakan wilayah Kesultanan Brunei. Namun pada 1658, Sultan Brunei memberikan wilayah ini kepada Sultan Sulu. Pemberian ini sebagai balas jasa bagi Sultan Sulu yang membantu meredam perang sipil di Kesultanan Brunei.

Pada 1761, Alexander Dalrymple, seorang pejabat Bristish East India Company, melakukan perjanjian dengan Sultan Sulu untuk menyewa Sabah sebagai pos perdagangan Inggris. Kesepakatan sewa-menyewa itu termasuk penyediaan tentara oleh Kesultanan Sulu untuk mengusir Spanyol.

Pada 1846, pantai barat Borneo diserahkan oleh Sultan Brunei ke Inggris. Jadilah pantai barat Borneo itu menjadi koloni Kerajaan Inggris.

Di tahun-tahun berikutnya, terjadi serangkaian penyerahan hak sewa atas Sabah atau North Borneo ini. Akhirnya hak sewa jatuh ke Alfred Dent yang kemudian membentuk perusahaan yang dikenal dengan British North Borneo Company.

Pada 1885, Inggris, Spanyol, dan Jerman, menandatangani Protokol Madrid yang mengakui kedaulatan Spanyol di Kepulauan Sulu. Pengakuan ini ditukar dengan pelepasan Spanyol atas segala klaimnya di Borneo Utara atau Sabah untuk mendukung Ingris. Pada 1888, Sabah resmi menjadi protektorat Inggris--yang kemudian menduduki Malaysia sebagai jajahan.

Setelah Perang Dunia II, Inggris berniat mengembalikan Sabah ke Kesultanan Sulu. Untuk proses itu, dilakukanlah pemungutan suara, untuk menentukan apakah rakyat Sabah memilih bergabung dengan Federasi Malaisia atau kembali ke Kesultanan Sulu. Dan hasilnya, rakyat Sabah lebih memilih bergabung ke Malaysia daripada kembali ke Sulu.

Pada 16 September 1963, Sabah bersatu dengan Malaysia, Sarawak, dan Singapura, membentuk  Federasi Malaysia merdeka.

Menurut Jimeno, klaim ahli waris Kesultanan Sulu tidak hanya didasarkan pada perjanjian sewa antara Kesultanan dengan North Borneo Company yang dibentuk Inggris. Namun, klaim itu juga didasarkan pada keputusan pengadilan tinggi North Borneo pada 1939. Klaim ini dianggap lebih dulu, jauh sebelum pembentukan Federasi Malaysia.

Klaim FIlipina atas Sabah, atas nama Kesultanan Sulu, sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Klaim itu pertama kali dilakukan pada masa Presiden Diosdado Macapagal pada 1962, sebelum Malaysia terbentuk. Namun klaim ini telah berlarut-larut dari tahun ke tahun.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengatakan, pemerintahnya belum melakukan perundingan lagi atas 'perang klaim' antara Kesultanan Sulu dengan Malaysia ini. Dia menolak laporan media Malaysia yang menyebut perundingan antara Malaysia dengan orang-orang dari Kesultanan Sulu telah berakhir dan orang-orang bersenjata itu akan dideportasi dari wilayah yang kaya akan minyak itu.

"Sampai sekarang tidak ada diskusi mengenai klaim kami di Sabah. Masalah ini tergantung pada pembuat kebijakan di negara kami untuk menentukan secara cermat apa yang akan dilakukan atas isu ini," kata Hernandez sebagaimana dikutip laman Interaksyon, Senin 18 Februari 2013.

Kaya Energi
Negara bagian Sabah sendiri diberkahi kekayaan alam berupa minyak dan gas yang melimpah. Menurut laman Free Malaysia Today, Sabah diperkirakan memiliki cadangan minyak senilai 1,5 miliar barrel di tahun 2011. Sedangkan cadangan gas alam tercatat senilai 11 triliun kubik. 

Beberapa sumber minyak dan gas baru pun ditemukan, sehingga semakin menambah tinggi nilai cadangan minyak dan gas di negara bagian terbesar kedua di Malaysia ini. Empat sumber ladang minyak baru telah ditemukan selama dua tahun terakhir. 

Kekayaan minyak yang dimiliki Sabah disepakati untuk dikelola oleh Petronas, sebuah perusahaan minyak yang didirikan pada tahun 1974 dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah federal. Dalam sebuah perjanjian yang ditanda tangani pada tahun 1975, Sabah tercatat berhak menerima royalti sebesar 5% dari dari nilai kotor produksi minyak. 

Di tahun 2011, Petronas berhasil membukukan keuntungan penjualan minyak Sabah senilai RM15 miliar atau setara Rp47 triliun. 

Namun walaupun dikenal sebagai daerah yang kaya minyak, Sabah ternyata merupakan negara bagian Malaysia yang paling miskin dibandingkan negara bagian lainnya di negeri jiran itu. Menurut ketua partai Sabah Chapter, Jeffrey Kitingan, jumlah penduduk miskin di Sabah adalah yang terbesar di Malaysia. 

"Sabah menyumbang 40% jumlah penduduk miskin di Malaysia," ujarnya seperti dikutip laman Free Malaysia Today beberapa waktu yang lalu. 

Bahkan menurut Kitingan jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah federal Malaysia untuk Sabah tidak sebanding dengan nominal pemasukan produk minyak yang disumbang oleh negara yang memiliki luas 72.500 kilometer persegi ini. 

Jumlah pengangguran di Sabah pun termasuk tinggi. Tercatat tingkat pengangguran mencapai 5,6% atau sekitar 76.000 penduduk Sabah tidak memiliki pekerjaan.

Militer Rusia Kembangkan Sistim Pertahanan Anti-Meteorit

Meteorit menghantam wilayah Rusia dengan dahsyat pada Jumat pekan lalu. Belajar dari peristiwa itu, Angkatan Pertahanan Dirgantara Rusia akan mengembangkan sistem pertahanan untuk melindungi wilayahnya dari meteorit dan benda-benda langit.

"Angkatan Pertahanan Dirgantara telah diminta menangani masalah ini dan berencana melindungi Rusia dari benda-benda langit," kata Komandan Militer Wilayah Barat, Mayor Jenderal Igor Makushev seperti dikutip RIA Novosti, Rabu 20 Februari 2013.

Sebuah meteorit jatuh di wilayah Ural, Rusia, tanpa terdeteksi oleh pemantau ruang angkasa. Akibatnya, meteorit itu menghunjam keras di wilayah Danau Chebarkul. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan terluka. NASA memperkirakan meteorit ini berdiameter 15 meter saat memasuki atmosfer bumi. Lajunya diperkirakan melebihi kecepatan suara.

Menurut Direktur Institut Astronomi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Boris Shustov, tidak ada sistem yang bisa mendeteksi jatuhnya meteorit dari ruang angkasa. "Tidak ada sistem, baik Rusia maupun Amerika, yang bisa mendeteksi objek luar angkasa, sampai benda ini memasuki atmosfer," kata Shustov.

Para ilmuan mengatakan tidak mungkin menemukan meteorit, karena datang dari arah matahari. Sementara itu, radar-radar dipasang hanya untuk mendeteksi objek terbang dengan kecepatan yang telah ditentukan.

Shustov mengatakan, ilmuan Rusia memperkirakan energi yang dilepaskan dalam benturan meteorit pada Jumat pekan lalu itu kurang dari 500 kiloton.