Wednesday 15 October 2014

Perketat Bandara untuk Cegah Ebola, Efektifkah?

Penumpang melalui pemeriksaan keamanan di bandara JFk New York.Bandara Heathrow di London mulai menerapkan pemeriksaan ketat, Selasa 14 Oktober 2014, dalam upaya mencegah masuknya ebola ke Inggris. Langkah itu diambil pemerintah Inggris setelah sebelumnya Amerika Serikat (AS) melakukan hal serupa pekan lalu.

Pada Rabu 8 Oktober lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular AS (CDC) mengumumkan pemeriksaan ketat di lima bandara terbesar dan tersibuk, antara lain di New York, Atlanta, Chicago, Newark, dan Dulles.

Jajak pendapat yang dilakukan NBC memperlihatkan 51 persen warga AS khawatir dengan pandemi ebola di negaranya. Sementara 58 persen warga AS mendukung adanya larangan perjalanan dan penerbangan dari dan ke Guinea, Liberia, dan Sierra Leone.

Ketiga negara di Afrika Barat itu saat ini mengalami wabah ebola terburuk dengan lebih dari 4.000 orang telah dilaporkan meninggal. Pejabat militer AS Jenderal John F Kaelly mengatakan sulit untuk membuat ebola tetap di Afrika Barat dan tidak menyebar ke kawasan lin.

Jika ebola telah menular ke negara-negara Amerika Tengah, kata Kelly, maka akan ada imigrasi dalam jumlah besar dari Honduras atau El Salavador ke wilayah AS. "Mereka akan berusaha menghindari ebola atau jika mereka terinfeksi, maka mereka akan berusaha mendapatkan perawatan di AS," katanya.

Saat ini pembicaraan tentang Ebola telah menyebar luas di AS, mulai dari obrolan di warung kopi hingga acara di televisi. Muncul pertanyaan sejauh mana efektivitas pengetatan pemeriksaan di Bandara untuk mencegah penyebaran ebola.

Ebola Masuk AS dan Eropa

Seorang turis asal Liberia, Thomas Eric Duncan, menjadi pasien pertama yang didiagnosa terinfeksi ebola pada akhir September lalu. Itu sekaligus membuktikan kekhawatiran pejabat kesehatan dan legislator AS sebelumnya, tentang kemungkinan pasien terinfeksi ebola akan tiba di AS tanpa terdeteksi.

Ebola memiliki masa inkubasi yang panjang hingga 21 hari, artinya orang-orang yang tertular bisa saja tidak menyadari dia terinfeksi hingga tubuhnya menunjukkan gejala. Artinya, seorang turis yang terpapar ebola di Afrika Barat, mungkin baru diketahui terinfeksi setelah berada di negara lain.

Seperti pada kasus Duncan yang terpapar setelah membantu seorang perempuan hamil yang kemudian meninggal karena Ebola di Liberia, hanya beberapa hari sebelum melakukan perjalanan ke Texas melalui Brussel dan Washington. Dia baru memperlihatkan gejala terinfeksi saat berada di AS.

Direktur CDC Thomas Frieden, mengatakan Duncan melakukan pemeriksaan kesehatan enam hari setelah tiba di Texas, pada 20 September, namun baru dirawat di ruang isolasi dua hari kemudian. Duncan sebelumnya disuruh pulang hanya dengan antibiotik walau mengatakan dia berasal dari Liberia.

Insiden salah diagnosa itu turut menjadi perdebatan serius tentang kesiapan AS menangani ebola. Apalagi setelah seorang perawat Rumah Sakit Presbyterian Texas, Nina Pham yang merawat Duncan positif dinyatakan tertular.

Pada 6 Oktober, seorang perawat di Spanyol dilaporkan orang pertama yang terinfeksi ebola di luar Afrika. Perawat itu terinfeksi, setelah merawat dua pastor yang terinfeksi ebola di Afrika dan dirawat di Spanyol.

Ahli virus Benjamin Neuman dari Universitas Reading, mengatakan pekerja kesehatan tetap menghadapi resiko dalam merawat pasien ebola, sekali pun telah menggunakan pelindung yang lengkap.

"Perawat menghadapi masalah, karena pasien mengeluarkan cairan melalui kotoran dan muntah. Cairan tubuh itu dapat mengandung jutaan virus Ebola dan hanya butuh satu untuk membuat orang lain tertular," kata Neuman.

Pemeriksaan Di Bandara

Pemeriksaan akan difokuskan pada mereka yang melakukan perjalanan dari negara endemik ebola di Afrika Barat yaitu Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Pemeriksaan dipusatkan di lima bandara yang menjadi pintu masuk kedatangan 94 persen turis asal Afrika Barat.

Para turis asal Afrika Barat itu akan mendapat perlakukan khusus termasuk pemeriksaan temperatur, serta menjawab pertanyaan apakah mereka telah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi ebola.

Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas, mengatakan bahwa AS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi seluruh jadwal perjalanan setiap orang yang tiba di AS.

Frieden mengakui langkah itu bukan solusi yang mujarab. Pakar kesehatan mengatakan para petugas kesehatan mungkin akan menemukan beberapa orang yang mengalami demam tapi hasil pemeriksaan tidak membuktikan adanya virus ebola.

Seseorang masih dapat masuk membawa virus ke dalam wilayah AS tanpa tanda atau gejala terinfeksi sama sekali, karena ada waktu antara dua hingga 21 hari sejak seseorang terpapar hingga jatuh sakit.

Frieden mengatakan sejauh ini ada sekitar 74 penumpang yang diperiksa karena mengalami demam dan tiga lainnya dengan gejala lain yang dicurigai ebola. Tapi belum ada yang positif didiagnosa terinfeksi ebola, melainkan malaria yang juga penyakit endemik di Afrika tapi tidak ditularkan langsung antar manusia.

Menteri Kesehatan Inggris Jeremy Hunt mengatakan pemeriksaan ebola akan dimulai di Bandara Heathrow, Selasa, kemudian juga di stasiun kereta Gatwick dan Euro Star pada pekan depan. Hunt mengatakan resiko masuknya ebola ke Inggris rendah, namun bisa ditemukan beberapa kasus.

Pada September, tercatat sekitar 1.000 orang tiba di Inggris dari negara-negara endemik ebola. Hunt mengakui sangat sulit untuk memprediksi akan ada berapa banyak kasus, tapi dia yakin jumlahnya tidak akan begitu besar hingga tiga bulan mendatang.

Departemen Kesehatan Inggris memperkirakan 85 persen pendatang dari Afrika Barat akan tiba di Inggris melalui Heathrow. Petugas perbatasan akan mengidentifikasi penumpang untuk diperiksa. Petugas dari departemen kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan.

Sampel darah akan diambil dari penumpang yang dicurigai beresiko tinggi melakukan kontak dengan pasien ebola. Mereka yang positif akan dibawa ke rumah sakit. Namun mereka yang beresiko tapi tidak menunjukkan gejala terinfeksi, akan dihubungi oleh departemen kesehatan Inggris setiap hari.

Pemerintah Inggris sebelumnya telah menolak penerapan pemeriksaan ketat pekan lalu, tapi perubahan kebijakan terjadi dengan cepat. Hunt mengatakan sikap pemerintah berubah dan Inggris kini bersiap menghadapi situasi yang memburuk di Afrika Barat.

Efektivitas

Pakar kesehatan Inggris David Heymann mengatakan pemeriksaan ketat di bandara tidak akan menghentikan penyebaran ebola. Dia merujuk pada kasus Duncan yang dapat lolos masuk ke AS setelah terpapar ebola di Liberia.

Pejabat kesehatan AS juga mengakui bahwa prosedur pemeriksaan baru yang diterapkan di bandara tidak akan dapat menjaring penumpang yang terpapar ebola, jika penumpang itu berusaha menghindari karantina.

Terutama para penderita ebola asal Afrika Barat yang berusaha mendapatkan perawatan di AS. Seperti Duncan, mereka bisa berbohong dengan mengatakan tidak pernah melakukan kontak dengan penderita ebola.

Ada waktu hingga 21 hari hingga mereka akhirnya jatuh sakit. Dengan begitu mereka baru akan didiagnosa positif terinfeksi ebola saat telah berada di AS dan akan memperoleh perawatan medis di AS.

Fakta saat ini adalah satu kasus ebola di AS telah memicu kekhawatiran yang demikian besar. Selain pemeriksaan ketat di bandara, anggota parlemen AS pun telah menyerukan larangan penerbangan dari Afrika Barat.

Walau larangan penerbangan tidak disetujui, tapi hal itu mengindikasikan bagaimana ebola dapat memicu kepanikan. Pada Jumat 10 Oktober, sebuah pesawat di karantina di bandara McCarran Las Vegas karena seorang penumpang dilaporkan mengalami demam.

Penumpang itu akhirnya dipastikan tidak terinfeksi ebola setelah pemeriksaan. Saham sejumlah maskapai penerbangan dilaporkan turun seiring meningkatnya kekhawatiran atas penyebaran ebola.

Sebelumnya seorang penumpang pesawat dilaporkan berbohong bahwa dia terinfeksi ebola, yang membuat gempar seisi pesawat dalam penerbangan dari Philadelphia ke Macedonia, Rabu 8 Oktober.

Insiden itu mendorong kekhawatiran para pekerja medis akan keterbatasan sumber daya, baik peralatan maupun pengetahuan tentang cara penanganan Ebola. "Hasilnya akan lebih buruk dari kenyataan," kata Peter Taillac, pakar pengobatan dari Universitas Utah.

Taillac memperingatkan jika kekhawatiran akan Ebola dapat menyebabkan kepanikan, membuat situasi dapat menjadi sangat tidak terkendali. Pemeriksaan di bandara dengan pengambilan sampel darah mungkin cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat virus dalam tubuh seseorang.

Namun para pakar kesehatan tetap berpendapat bahwa pemeriksaan ketat bukan solusi terbaik, karena yang harus menjadi fokus adalah menghentikan penyebaran virus dari sumbernya yaitu negara-negara endemik ebola di Afrika Barat.

Pemeriksaan di bandara atau langkah lain yang dilakukan suatu negara untuk mencegah masuknya virus, dinilai hanya solusi sesaat untuk menghindari terjadinya kepanikan warga di negara itu. Sayangnya perhatian terhadap ebola saat ini disebut masih sangat kurang.

Presiden AS Barack Obama telah menyerukan agar lebih banyak negara mau berpartisipasi dalam penanganan ebola di Afrika Barat.

Prosedur penanganan


Sebagian ahli mengatakan kasus ebola di Dallas, Texas, tidak berhasil memperlihatkan ketangguhan sistem kesehatan AS dengan terinfeksinya Nina Pham. Frieden menuding rumah sakit melakukan kesalahan prosedur.

Pengelola rumah sakit mengatakan Nina telah mengenakan baju pelindung, sarung tangan, masker, dan peralatan lain yang diwajibkan sesuai prosedur saat merawat pasien. Tertularnya perawat itu mendorong pertanyaan bagaimana perawat itu dapat terpapar virus.

Pakar kesehatan AS mengecam pernyataan Frieden yang menuding rumah sakit di Dallas salah menjalankan prosedur dalam kasus penularan ebola. Pekerja kesehatan seharusnya mendapat pelatihan untuk memastikan mereka tahu bagaimana menggunakannya secara benar.

Tidak diketahui apakah rumah sakit Texas yang merawat Duncan telah mempersiapkan para pekerjanya dengan pelatihan, tapi sebuah jajak pendapat nasional pada para perawat di AS mengungkap bahwa hanya sedikit sekali perawat yang sudah diberikan pelatihan.

Pernyataan CDC bahwa setiap rumah sakit di AS harus siap merawat pasien ebola turut dipertanyakan. Mengingat dibutuhkannya pelatihan khusus untuk melakukan penanganan secara aman, sulit berharap kesiapan dari semua rumah sakit.

Oleh karena itu dinilai jika sebaiknya otoritas kesehatan AS mempersiapkan sebuah rumah sakit di tiap wilayah, dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan petugas kesehatan terlatih.

"Anda tidak dapat mencari kambing hitam untuk disalahkan saat terjadi wabah. Kita melihat sistem yang gagal dan itu yang harus kita perbaiki," kata Bonnie Castillo, seorang perawat yang juga pakar penanganan bencana dari Persatuan Perawat Nasional AS.

Menurut Castillo, bagaimana informasi penanganan ebola dikomunikasikan pada para pekerja medis di garis depan sangat bervariasi. Pada banyak kasus, rumah sakit hanya menempelkan pedoman penanganan Ebola di papan pengumuman.

"Bukan itu cara Anda melatih dan berlatih untuk menjadi ahli," ujar Castillo. Pakar kesehatan publik Gavin Macgregor juga menyatakan tidak setuju pada tudingan pelanggaran prosedur yang dituduhkan CDC pada rumah sakit.

Macgregor yang membantu pemerintah Nigeria melatih pekerja kesehatan, mengatakan AS belum memiliki program pelatihan nasional penanganan ebola bagi para pekerja medis. Belum ada ahli-ahli di rumah sakit yang benar-benar pernah bekerja menangani ebola.
Persiapan Indonesia

Wakil Menteri Kesehatan Indonesia Ali Gufron, Selasa 14 Oktober, mengatakan potensi masuknya ebola ke Indonesia ada walaupun kecil. "Bagaimana pun kita tidak bisa tertutup pada mobilitas orang dari dan keluar negeri. Sehingga potensi ada walau tidak adapenerbangan langsung dari Afrika Barat," katanya.

Dikatakan Ali, Kementerian Kesehatan sudah siap dengan langkah-langkah antisipasi seperti pemindai suhu tubuh di bandara. Petugas telah mendapat pelatihan tata kelola penanganan penyakit menular termasuk dengan simulasi. Juga rumah sakit rujukan nasional untuk kasus-kasus resiko tinggi.

Wednesday 8 October 2014

Daftar Kekayaan Pimpinan MPR Terpilih 2014 sampai 2019

Ketua MPR terpilih Zulkifli Hasan dan empat Wakil ketua MPR, EE Mangindaan, Oesman Sapta Odang, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid saat dilantik di Jakarta,(8/10/2014).Kelima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terpilih periode 2014-2019 secara resmi telah dilantik, Rabu, 8 Oktober 2014. Kelima pimpinan MPR itu adalah, Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD).

Kelima pimpinan baru ini dilantik setelah melalui proses lobi politik dan pemungutan suara di parlemen. Zulkifli Cs masuk dalam usulan paket pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) atau paket B yang memperoleh suara terbanyak.

Dari 680 banyaknya suara, Paket B mendapatkan suara sebanyak 347, sementara paket A memperoleh 332 suara. Serta sebanyak 1 suara abstain.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, para pimpinan MPR sebelumnya diketahui merupakan pejabat negara dan pernah melaporkan kekayaannya ke KPK. Berikut laporan harta pimpinan MPR terpilih:

Zulkifli Hasan


Mantan Menteri Kehutanan ini terakhir melaporkan LHKPNnya ke KPK pada 16 April 2013. Zulkifli diketahui memiliki aset kekayaan seluruhnya mencapai Rp. 24.438.944.000 dan US$50 ribu.

Jumlah tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor yang nilainya mencapai Rp.12.570.044.000.

Untuk kendaraan, politikus PAN itu hanya melaporkan satu unit Toyota Alphard senilai Rp. 650 juta. Dia juga memiliki Logam Mulia senilai Rp. 540 juta, Surat Berharga Rp. 6.027.000.000, Giro setara kas Rp.4.651.900.000 dan US$50 ribu.

E.E Mangindaan


Politikus Demokrat, E.E Mangindaan sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan dan pernah juga menjabat Manteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui terkahir melaporkan harta kekayaanya pada 13 November 2009.

Mangindaan melaporkan total aset kekayaannya ke KPK senilai Rp. 4.933.207.188. Jumlah tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp3.554.179.300, berupa tanah dan bangunan di Gorontalo, Bekasi, Jakarta Timur, Manado, Minahasa, Bitung,  Tangerang dan Bogor.

Sementara harta bergerak berupa kendaraan, pada 2008 Mangindaan pernah melaporkan aset kendaraan mobil BMW senilai Rp200 juta, namun pada laporannya tahun 2009, dia tidak melaporkan aset kendaraan yang dia miliki.

Mangindaan melaporkan harta bergerak lainnya, berupa peternakan dan perkebunan senilai Rp900 juta, yang terdiri dari peternakan ikan air tawar, perkebunan kelapa, ladang sawah dan hutan jati.

Untuk Logam Mulia dan Batu Mulia, Mangindaan melaporkan jumlah yang dia miliki senilai Rp268.500.000, sedangkan Giro dan setara kas Rp. 210.527.888.

Hidayat Nur Wahid


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 28 Maret 2012. Saat itu, dia melaporkan total asetnya senilai Rp. 12.145.267.142 dan US$7.500.

Jumlah tersebut terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Bekasi dan  kabupaten Bogor yang jumlahnya senilai Rp. 5.147.054.000.

Sementara itu, untuk harta bergerak, seperti kendaraan bermotor, bekas Ketua MPR itu melaporkan jumlahnya senilai Rp.808 juta. Diantaranya motor Honda Astrea, mobil Toyota Fortuner, Nissan Serena, Toyota Yaris dan Toyota Alphard. 

Untuk harta bergerak lainnya, Hidayat memiliki Logam dan Batu Mulia senilai Rp. 462 juta, Surat Berharga Rp. 3.186.500.000 
Giro setara kas senilai Rp2.541.713.142 dan US$7.500.

Mahyudin

Politikus Partai Golkar, Mahyudin diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Januari 2010 dengan total kekayaan mencapai Rp. 8.715.763.916.

Yang terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Kutai Timur, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat senilai Rp.5.932.251.000.

Sedangkan untuk harta yang tidak bergerak berupa mobil dan motor tercatat senilai Rp.722 juta. Untuk Logam dan Batu Mulia, Mahyudin melaporkan jumlahnya senilai Rp.813 juta dan Giro setara kas senilai Rp1.248.512.916.

Oesman Sapta Odang


Oesman Sapta sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI pada periode 1999-2004, dia terakhir melaporkan laporan harta kekayaanya ke KPK pada 31 Agustus 2002. Saat itu, total harta yang dia laporkan berjumlah Rp54.581.173.450 dan US$122.484.

Pemilik OSO Grup itu memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nilai Rp.12.975.360.000. 

Selanjutnya untuk harta bergerak berupa kendaraan bermotor, pria yang akran disapa Oso itu melaporkan asetnya senilai Rp.2.675.000.000, yang terdiri dari BMW X5, Jaguar, Mercedes Benz, Volvo, Hyundai Accent dan KIA Carnival. Oso juga melampirkan aset berupa kapal laut 10.000 DWT, namun tidak dilampirkan nilainya.

Sementara itu, untuk logam mulia dan barang antik, tercatat senilai Rp.227 juta. Harta bergerak lainnya berupa furnitur senilai  Rp.1.295.500.000, Surat Berharga Rp.34.138.313.450, Giro setara kas senilai Rp3.270.000.000 dan US$.122.484.

Oso juga tercatat memiliki utang dalam bentuk pinjaman barang senilai Rp.536.938.500. 

Tuesday 7 October 2014

Catatan Fraksi DPRD DKI untuk Jokowi

Joko Widodo bisa bernafas lega setelah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membacakan pandangan mereka, Senin 6 Oktober 2014. Pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta disetujui.

Langkah Joko Widodo atau Jokowi ke kursi RI-1 pun mulus dan akan dilantik pada 20 Oktober nanti.

Semula, rapat paripurna tersebut terancam batal. Ada wacana, rapat itu tak perlu digelar karena tak ada ketentuan yang mengatur bahwa proses pengunduran diri kepala atau wakil Kepala daerah harus melewati paripurna penyampaian pandangan fraksi.

Namun, rapat pimpinan DPRD kemudian digelar secara tertutup untuk membahas Surat Menteri Dalam Negeri RI terkait pengunduran diri Jokowi yang mengacu pada UU 23 tahun 2014. Diputuskan, Sidang Paripurna DPRD DKI tetap dilaksanakan.

Dalam rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi lantas mempersilakan setiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya secara bergiliran. Meski secara keseluruhan fraksi menyetujui pengunduran diri Jokowi, namun tak sedikit diantaranya yang juga menyelipkan sejumlah catatan.

"Ini yang pertama kali, sehingga rapat dengar pendapat ini sebagai pembelajaran ke depan untuk pemerintah pusat. Dan, kami ini memberikan catatan apa saja yang dilakukan selama ini oleh Pak Jokowi untuk Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra M Taufik.

Apa saja catatan untuk Jokowi? Berikut beberapa diantaranya:

1. Jokowi belum maksimal jalankan program
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendapat giliran pertama menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut. Meski merupakan partai pendukung Gubernur DKI Jakarta sekaligus presiden terpilih, Joko Widodo pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan justru menilai kerja Jokowi sebagai gubernur belum maksimal.

"Secara kualitas, belum sempurna apabila paramenternya visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tersurat di dalam Perda (peraturan daerah) Pemprov DKI Jakarta tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2014," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

Namun begitu, partainya juga mengapresiasi beberapa program Jokowi yang sudah diterapkan di Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan sistem lelang jabatan.

Kemudian, PDI Perjuangan juga memberi nilai plus pada e-budgeting, pembangunan kampung deret, rumah susun, pengambangan ruang terbuka hijau. "Lalu, dimulainya proyek Mass Rapid Transit (MRT), penataan PKL dan upaya penanggulangan banjir," paparnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD turut menyoroti hal yang sama. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Muallif ZA memaparkan, selama kurun waktu dua tahun memimpin Ibu Kota DKI, Jokowi baru merealisasikan 6 dari 9 program pembangunan prioritas yang dijanjikan di awal masa pemerintahannya.

"Keenam program itu yakni pengembangan sistem transportasi massal dengan menambah koridor dan armada busway, pengendalian banjir dengan melakukan pengembangan situ, waduk, dan normalisasi sungai, penataan kampung dan perumahan rakyat, penataan PKL, pengembangan pendidikan dengan penerapan KJP, serta pengembangan kesehatan melalui penerapan KJS," urainya.

Sedangkan 3 program lain yang dinilai belum tuntas adalah pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembelian lahan dan kontribusi pengembang serta penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH atau penghijauan lingkungan, pengembangan pusat kebudayaan Betawi, revitalisasi Kota Tua, penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, pengembangan karakter kota berciri khas Betawi, serta pembangunan Masjid Raya Jakarta.

2.  Aturan pengunduran diri harus dipertegas


Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta lebih menyoroti masalah aturan pengunduran gubernur atau kepala daerah lainnya. Fraksi ini meminta ada aturan yang lebih tegas agar tidak banyak kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum jabatan berakhir.

"Jadi tidak hanya dijadikan batu loncatan untuk jabatan lain. Hal tersebut dapat berdampak negatif dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis bagi warga Jakarta ke depan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.

Hal senada juga diungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, fraksinya berharap pengunduran diri gubernur ini harus jadi bahan penyempurnaan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

"Dengan demikian pengaturan politik berkaitan dengan prosedur demokrasi di Indonesia akan semakin kuat," terangnya.

3. Ke depan, gubernur harus lebih negarawan

Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Jokowi. Catatan yang disampaikan oleh anggota Fraksi PAN-Demokrat, Taufiqurrahman itu diantaranya, meminta agar pimpinan lembaga eksekutif ke depan lebih bersikap negarawan dengan tetap konsisten dengan pilihannya untuk menjadi kepala daerah setempat.

"Hal ini seakan tidak tercermin di dalam sikap dan prilaku seorang negarawan yang dengan melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan dia menjadi calon presiden," kata dia menyentil Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga dinilai tidak menjaga etika hubungan antara pemerintah eksekutif dengan legislatif saat mencalonkan diri sebagai presiden dengan tidak meminta izin kepada 94 anggota DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu.
"Hal tersebut tidak tercermin etika politik yang mencerminkan keharmonisan peran kelembagaan," kata Taufiq.

Sikap Jokowi bahkan dianggap tidak etis karena tidak melakukan komunikasi apapun kala itu dengan DPRD DKI. Sehingga, masalah ini harus jadi pembelajaran kepala daerah ke depan.
"Dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri sebagai gubernur terkesan mudahnya melepaskan tanggung jawab," katanya.

Namun demikian, pada prinsipnya Fraksi yang menaungi dua partai politik, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat itu menyetujui pengunduran diri Jokowi.
Tanpa catatan
Dari sembilan fraksi, hanya tiga yang tidak memberikan catatan khusus kepada Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka adalah Fraksi PPP, Hanura, dan Nasdem.

Meski berat, anggota Fraksi PPP DPRD DKI Ichwan Jayadi, mengatakan fraksinya ikhlas menerima pengunduran diri dan berhenti Jokowi.

"Apa boleh dikata, nasi telah jadi bubur. Fraksi PPP tidak bisa berkata-kata kecuali mengucapkan selamat jalan dan selamat melaksanakan tugas-tugas negara yang lebih berat. Fraksi PPP ikhlas mewakafkan Gubernur Joko Widodo untuk Indonesia," ujar Ichwan.

Senada dengan Ichwan, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar, menyatakan, "Fraksi Partai Nasdem mengucapkan terima kasih karena sejak dilantik pada 7 Oktober 2012, Jokowi telah memberikan perubahan yang cukup berarti bagi perkembangan ibu kota yang kita cintai," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevile lebih menyoroti masalah syarat pengunduran diri kepala daerah yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, maka Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa pengunduran diri dan berhentinya Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat kami terima," ujarnya.
Apa tanggapan Jokowi? Menanggapi hal itu, Jokowi menyebutkan bahwa semua anggota DPRD DKI Jakarta semuanya tidak ada yang galak, apalagi menjegalnya. Karena, menurutnya, semua anggota DPRD DKI Jakarta adalah sahabatnya sebagai sesama politisi.

"Ya lunak semua dong. Beliau-beliau ini kan sahabat-sahabat saya. (Anggota DPRD DKI) mana ada yang galak?" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta.
Jokowi menuturkan, dalam berpolitik itu yang diperlukan hanya pendekatan saja. Apabila ada komunikasi politik yang baik semuanya akan berjalan dengan lancar dan tidak akan ada masalah yang membuat pengunduran dirinya menjadi terganjal.

Jokowi mengajukan pengunduran diri pada Kamis, 2 Oktober 2014. Mantan Wali Kota Solo itu tampil sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden 2014.