Imbas Kudeta Militer Thailand Bagi Indonesia. Harus ada perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia

Pengusaha mulai khawatir pada penerapan darurat militer di Thailand. Mereka takut struktur perdagangan menjadi kacau, karena Thailand merupakan salah satu pemasok barang di Indonesia.

Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur menyampaikan keprihatinan ini. Dia mengatakan, Thailand menjadi negara pemasok utama gula mentah atau raw sugar ke Indonesia. "Kebutuhan raw sugar kurang lebih 3,2 juta ton,  40 persennya itu dari Thailand. Itu cukup besar," kata Natsir ketika dihubungi VIVAnews.

Dia mengatakan, pergolakan politik Thailand bisa mempengaruhi perdagangan gula mentah. Dia khawatir pasokan raw sugar ini berkurang dari jumlah normal. "Impor bakal berkurang 25-30 persen. Ini akan berdampak pada industri makanan dan minuman," kata dia.

Sekadar informasi, gula mentah ini dipasok sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Nantinya gula rafinasi akan digunakan sebagai salah satu bahan baku industri makanan dan minuman.

Ketua Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSI) Khafid Sirotuddin juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dia takut impor buah menurun dan bisa menyebabkan realisasi kuota minimal tidak terpenuhi.

"Periode Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sampai bulan Juni. Nanti ini akan mempengaruhi kuota 80 persen kalau ada beberapa ada yang belum mengirim," kata Khafid ketika dihubungi VIVAnews, Sabtu malam.

Menurutnya, pengusaha juga merugi. Sebab, mereka telah membayar lembaga surveyor di Thailand untuk memeriksa produk hortikultura yang akan dikirim ke Indonesia.

"Lembaga surveyor sudah kami bayar. Sistem impornya kan bertahap," katanya. "Karena ada kejadian ini, perlu ada pertimbangan khusus dari pemerintah."

Pengaruhi pangan lokal
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga cemas tata niaga di Negara Gajah Putih itu bakal berantakan. Bedanya, Lutfi mencemaskan adanya produk-produk Thailand yang merembes ilegal ke Indonesia. "Saya memperhatikan beberapa hal itu secara seksama," katanya.

Thailand itu memiliki beberapa produk seperti gula, buah-buahan, dan beras. Tidak adanya pengaturan terhadap perdagangan ini bisa menimbulkan gejolak terhadap pasar di Indonesia.

"Kalau sekarang tata niaganya tidak ada kami sangat takut barangnya ke mana-mana," ujarnya.

Kekhawatiran Lutfi beralasan, karena saat ini terjadi musim giling gula. "Jadi, kami harus menjaga bersama-sama, supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," katanya.

Tak hanya gula, Lutfi juga mewaspadai beras Thailand. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor beras premium dari negara tersebut.

Dia lalu menjelaskan sistem perdagangan beras di negara itu. Negara membeli beras dari petani, lalu beras itu digunakan untuk konsumsi dan diekspor. "Ini ada permasalahan. Tata niaganya rentan," kata dia.

Sementara itu, lanjut Lutfi, kinerja perdagangan Indonesia dengan Thailand masih berjalan dengan baik. Ekspor Indonesia ke negara itu masih bagus. Sayangnya, mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu tidak menyebutkan angkanya.

"Ekspor impor Indonesia-Thailand yang paling bagus. Malah, sekarang yang menjadi primadona adalah ikan, produk ikan, udang, dan otomotif," kata dia.

Perjuangan panjang
Kondisi politik di Thailan sedang tak karuan. Beberapa hari lalu, ada pengumuman bahwa Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Kondisi kian tak menentu paska militer mengambil alih pemerintahan alias kudeta. Militer juga menahan sejumlah politisi negeri itu dan membubarkan senat. Meski militer mengaku tokoh-tokoh yang tahan tak disiksa.

Menurut para analis politik, kudeta ini merupakan bagian dari perjuangan panjang oleh elite kekuasaan di Bangkok --yang didukung oleh monarki dan militer-- untuk mengurangi ancaman politik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.

Di mata analis politik, Paul Chambers, kudeta kali ini, akan menyebabkan perubahan konstitusi secara lebih menyeluruh.

"Berbagai langkah akan ditempuh seperti persekongkolan saat pemilu, kekuasaan di bidang peradilan, dan yang paling menakutkan, militer akan memiliki kekuasaan yang lebih dari porsinya," ujar Chambers.

Sementara kudeta ini telah diperingatkan oleh massa pendukung Thaksin yang disebut kaos merah, akan menimbulkan perang sipil. Namun, hingga saat ini, massa kaos merah belum ada pergerakan apapun.

Tetapi, unjuk rasa yang menentang kudeta sudah muncul dalam dua hari terakhir. Massa berkumpul di dua lokasi di pusat kota Bangkok dan menuntut agar militer segera mengembalikan demokrasi.

"Saya memiliki hak untuk memilih dan saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa mencuri hak itu dari saya dengan cara kudeta," ungkap salah seorang pengunjuk rasa bernama Piti dan berprofesi sebagai pemandu wisata.

Namun, hingga saat ini belum ada tanggal yang jelas untuk pemilihan umum yang baru.

Menurut laporan media, konfrontasi serius selama kudeta militer pun belum terjadi. Namun beberapa saksi mata melihat beberapa orang ditahan di beberapa lokasi pada Sabtu ini.

Sebagian orang berharap stabilitas dalam negeri Thailand dapat dicapai di bawah kekuasaan militer. Sementara lainnya mengaku marah dan menuntut pemulihan demokrasi. Ini merupakan kali ke-19 percobaan atau upaya pegambil alihan kekuasaan oleh militer sejak tahun 1932.

Lepasnya Jabatan SDA Gara-gara Dana Haji

Menteri Agama Suryadharma Ali galau. Terjerat kasus korupsi, dia sempat menolak mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Namun, Senin 26 Mei 2014, Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menyerahkan jabatannya sebagai Menag ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, dia bersikukuh tak bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Dana haji periode ini mencapai Rp1 triliun.

Suryadharma menemui SBY di Istana Bogor untuk menjelaskan semua hal terkait kasus yang menjeratnya, kemarin. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, "Suryadharma Ali mengembalikan kepercayaan sebagai Menag yang dia terima kepada presiden."

SBY kemudian meminta Suryadharma menyerahkan surat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia jilid II dalam satu atau dua hari setelah pertemuan itu. Presiden juga sempat memberi nasihat kepada Suryadharma agar taat dan tabah dalam mengikuti proses hukum di KPK. "Tersangka bukan berarti akhir dari segala-galanya. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden ke SDA," jelas Sudi.

Selain mengutarakan pengunduran diri secara lisan, Suryadharma pun sempat melaporkan kinerja Kemenag, terutama yang menyangkut urusan haji. "Dia merasa tidak bersalah dan menjelaskan panjang lebar tentang statusnya (tersangka)," jelas Sudi.

SBY segera membicarakan pengganti Suryadharma begitu surat pengunduran diri itu dia terima. Untuk memutuskan hal ini, imbuh Sudi, SBY akan melibatkan Wapres Boediono dan menteri terkait.

Pada Jumat 23 Mei lalu, Suryadharma masih belum mau mundur dari jabatannya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia beralasan, masih fokus pada tugasnya di Kemenag, termasuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014.

"Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur. Belum," kata Suryadharma Ali saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenag, kala itu.

Rasa tak bersalah Suryadharmapun sudah tergambar jelas dari jumpa pers hari itu. Dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dia bahkan berharap, status tersangkanya hanya salah paham.

Suryadharma mengaku tak tahu dan bingung dengan kasus yang menjeratnya. Selain itu, ia juga menyangka tak pernah memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak pernah memakai uang haji untuk mengongkosi keluarga dan kerabat-kerabat saya, hal itu tidak benar," katanya. [Baca: KPK: Ada Pejabat Kemenag ke Tanah Suci Pakai Dana Haji]

Namun, KPK hakulyakin ada dua bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi itu. "Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, "Insya Allah nggak salah paham. (Kami) paham sekali, kami sudah ada dua alat bukti itu."

Tak hanya korupsi, KPK juga membidik Suryadharma dengan tindak pidana pencucian uang. Berkaca dari sejumlah kasus pencucian uang sebelumnya, kemungkinan KPK akan menelusuri aset dan kekayaan Suryadharma.

Dicoret dari tim Prabowo
 
Tak hanya jabatan menteri saja yang lepas dari tangan. Minggu 25 Mei 2014, nama Suryadharma dicoret dari Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, PPP yang dipimpin Suryadharma masuk dalam Koalisi Merah Putih.

Hatta mengatakan hari itu, semua ketua umum partai yang berkoalisi pun menduduki posisi masing-masing. Saat ditanyakan posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional, Hatta menjawabnya dengan tegas: "Kami sudah evaluasi, Suryadharma tidak ada posisi.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Suryadharma sempat masuk dalam struktur atau susunan tim sukses tersebut. Dia sebagai majelis koalisi.

Namun, setelah menyandang status hukum tersebut, maka Suryadharma tidak lagi aktif mengurusi tim kampanye nasional ini. "Dia tidak mungkin bisa aktif (karena telah menjadi tersangka karena terlibat dugaan korupsi dana haji). Tentu kami harus realistis," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hatta mengatakan, posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional itu akan diganti oleh anggota PPP lainnya. Kemungkinan besar, posisinya akan diganti oleh wakil ketua umum PPP.

Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini mendukung Prabowo-Hatta di Pemilihan Presiden 2014.

Bagaimana dengan jabatan Ketua Umum PPP? Sejumlah kader PPP di daerah mulai mengusulkan nama-nama calon pengganti Suryadharma. Di Jawa Tengah, mencuat nama Wakil Ketua Umum Lukman Saifuddin yang dinilai sangat tepat menggantikan Suryadharma Ali untuk mempimpin partai Islam tertua di Indonesia.

Nampaknya, jabatan inipun hanya menghitung waktu saja untuk lepas dari tangan Suryadharma.

Awal mula kasus

Setahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama sejumlah pihak terkait melakukan riset Pengelolaan Dana Haji 2004-2012. Karena banyak penyimpangan, PPATK melanjutkan ke pemeriksaan.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, hasil pemeriksaan itu kemudian dibahas bersama Kementerian Agama. "Bersama Irjen M Jasin dan Dirjen Haji Anggito Abimanyu," kata dia.

Saat itu, Suryadharma sudah masuk radar pemeriksaan bersama oknum pejabat Kemenag dan DPR lainnya. Transaksi mencurigakan Suryadharma dan oknum lainnya dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA).

Kamis, 22 Mei lalu, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Namun, dalam surat perintah penyidikan, ada embel-embel "dan kawan-kawan." Juru bicara KPK Johan Budi tidak menampik kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.

Suryadharma diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri agama sehingga merugikan keuangan negara dari dana penyelenggaraan haji itu. "Pada umumnya pengadaan barang jasa ada dugaan penggelembungan juga. Misalnya BPIH, pemondokan, pengadaan tranportasi di sana. Komponen penyelenggaraan haji cukup banyak," jelas Johan.

Saat ditanya kerugian negara dari penggelembungan harga itu, Johan mengatakan penyidik masih menghitungnya. KPK, imbuhnya, akan terus mengembangkan kasus ini.

Tak hanya itu 'dosa' yang dituduhkan KPK ke Suryadharma. Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyebut penyelewengan lain adalah adanya pejabat dari Kementerian Agama yang ikut berangkat ke tanah suci dengan dibiayai oleh dana haji.

"Jadi ada pejabat yang ditanggung oleh dana haji, pejabat Kementerian Agama. Padahal kan harusnya ditanggung sendiri," ungkap Zulkarnain.

Untuk mendalami kasus, penyidik menggeledah kantor Kemenag sejak penetapan Suryadharma sebagai tersangka. Salah satu benda yang disita penyidik adalah telepon genggam Anggito Abimanyu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. (umi)