CINTA SEJATI : Seorang Pria Meninggal dalam Perjalanan Menuju Makam Istrinya

Sorang pensiunan kepala kantor pos Norman Hendrickson (94 thn) dari kota Albany, New York, AS, meninggal secara mendadak dalam perjalanan menuju makam mendiang istrinya, Gwen. Oleh anak-anaknya, Norman kemudian dikuburkan di samping ibu mereka yang sudah meninggal awal bulan ini karena penyakit Parkinson. 

Dikutip   dari Reuters, Selasa (26/2/2013), staf rumah duka meletakkan peti Norman dan menempatkannya di samping jenazah istrinya. Sementara putri mereka, Merrilyne membuat pengumuman berbentuk hati kepada para pelayat.

"Surprise, disinilah orangtua kami bersemayam; Norman dan Gwen Hendrickson, 16 Februari 2013"

Sang anak, Norma Hendrickson mengatakan, orangtuanya yang telah 66 tahun bersama, dikuburkan berdampingan dalam liang yang sama pada hari Rabu, (16/2) bersama abu putra bungsu mereka yang meninggal pada tahun 2008, dan lukisan cat air karya adiknya Merrilyne, yang telah dibuat khusus untuk orangtua mereka.

Direktur Pemakaman Elizabeth Nichols-Ross yang merupakan teman keluarga tersebut mengatakan, "Pasangan ini merupakan pasangan yang suka tertawa dan sangat bahagia di hari tua mereka, terutama Norman yang sangat menyukai lelucon,".

Sambil bergurau, di mengatakan kepada anak-anak Norman bahwa ayah mereka yang terkenal hemat itu, akan senang karena akan mengemat biaya untuk pemakaman, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk pemakaman kedua. 

Seorang pelayat bahkan memaklumi kejadian tersebut, karena keluarga dan teman-teman mereka tahu bahwa Norman dan Gwen seperti ditakdirkan untuk terus bersama hingga akhir hayat.

"Oh, itu tidak mengejutkan saya, dia hanya ingin bersama Gwen," ujarnya terharu.

Pelanggaran HAM atas Muslim Rohingya, Ini Sikap AS

Pemerintah Amerika Serikat mngatakan terus mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah Myanmar untuk membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami umat muslim Rohingya. Gayung bersambut, pemerintah Myanmar pun merespons positif desakan pemerintah AS itu. 

Menurut David Carden, Duta Besar AS untuk wilayah ASEAN, sudah ada beberapa pejabat AS di Myanmar. "Pemerintah Myanmar pun juga memahami bahwa ini merupakan permasalahan penting yang perlu didiskusikan," kata Carden ketika berkunjung ke Indonesia.

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi pengacara bagi perusahaan Lehman Brothers ini menjelaskan, keselamatan dan penegakan hak asasi kaum Rohingya adalah fokus utama pemerintah negeri Paman Sam. Selain itu akan ada banyak isu lain yang dibahas mengenai Rohingya dengan pemerintah Myanmar. 

"Permasalahan ekonomi yang dialami kaum Rohingya juga menjadi perhatian kami," ungkapnya. 

Dia menilai situasi di Myanmar sudah banyak mengalami perubahan. "Dan jika Anda menanyakan apakah deklarasi HAM ASEAN dapat melindungi kaum Rohingya, maka dengan tegas saya menjawab ya," tutur Carden. 

Dalam kesempatan itu Carden juga mengajak generasi muda Indonesia untuk ikut membantu mencari solusi bagi kaum muslim Rohingya. Caranya dengan terus membahas isu ini sehingga menimbulkan tekanan publik bagi pemerintah Myanmar untuk juga membuka pintu diskusi terhadap masalah ini. 

"Jika kalian terus mengungkit masalah ini, semoga rekan kami dapat mendesak pemerintah Myanmar," kata Carden. 

Di bulan November 2012, para pemimpin negara ASEAN menyepakati sebuah deklarasi HAM yang memuat 40 poin, antara lain menyangkut penegakan hak di bidang politik dan sipil, pembangunan dan keamanan.

Alasan SBY Tunjuk Agus Martowardojo Jadi Calon Gubernur BI. Pencalonan Agus Martowardojo usulan Hatta Rajasa dan Boediono

Masa jabatan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) akan berakhir pada 23 Mei 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menyiapkan penggantinya.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, mengatakan bahwa Presiden SBY secara resmi telah mengajukan nama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo sebagai calon tunggal Gubernur BI periode 2013–2018 mendatang melalui surat yang diterima oleh pimpinan Dewan pada Jumat malam, 22 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB.

Dalam surat bernomor R-07/Pres/02/2013, tertanggal 22 Februari 2013 itu, kata Marzuki, Presiden SBY mengusulkan Agus Martowardojo untuk dapat segera menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di parlemen sebagai calon Gubernur BI untuk periode lima tahun mendatang.

Surat itu menyebut Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, diusulkan sebagai calon tunggal Gubernur BI. "Agus DW Martowardojo cagub BI," ujar Marzuki dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Jumat malam itu.

Ini adalah  kedua kalinya Presiden SBY mencalonkan Agus  sebagai  calon Gubernur BI.  Nama Agus Martowardojo dan Raden Pardede pada 2008 silam diajukan SBY sebagai calon Gubernur BI, namun ditolak  DPR dalam sidang paripurna. SBY pun kemudian  mengajukan Boediono sebagai calon tunggal Gubernur BI.  Kini, SBY kembali mengajukan nama Agus sebagai  calon tunggal Gubernur BI yang harus diuji kepatutan dan  kelayakan di DPR RI.

Maka, tentu pilihan SBY terhadap Agus Martowardojo bukan tanpa pertimbangan matang.Profil Agus Martowardojo memang cukup meyakinkan untuk dicalonkan presiden.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, menjelaskan bahwa keputusan Presiden SBY mencalonkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI berdasarkan masukan dan usulan dari berbagai pihak, termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Wakil Presiden Boediono.

Menurut Firmanzah, ada empat alasan nama Agus yang terpilih sebagai calon Gubernur BI yang diajukan Presiden SBY. Pertama, Agus Martowardojo dinilai memiliki pengalaman yang cukup  panjang dan kaya terkait pengelolaan industri perbankan dan keuangan di Indonesia.

“Pak Agus paham benar bagaimana industri perbankan dan keuangan itu dijalankan. Beberapa gubernur bank sentral di sejumlah negara juga memiliki background pernah jadi  bankir,” ungkap Firmanzah seperti dilansir laman Setkab yang dikutip VIVAnews, Senin 25 Februari 2013.

Agus Marto telah lama berkecimpung di dunia perbankan.  Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada 2010,  Agus menjadi Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2005. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Permata selama tiga tahun.

Kedua, lanjut Firmanzah, sebagai Menkeu, Agus Martowardojo memahami secara baik tentang bagaimana menjaga fiskal dan sektor riil berjalan di Indonesia. Ke depannya, perekonomian Indonesia membutuhkan lebih baik lagi, lebih intens lagi.

“Sekarang sudah sangat baik, tetapi melihat ekonomi  dunia, dan ekonomi kawasan, makapolicy response kita sangat diperlukan. Kerjasama sektor moneter dan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal perlu lebih diintensifkan,” jelas Firmanzah.

Ketiga, menurut Firmazah, Agus Martowardojo juga memiliki hubungan yang baik dengan semua lembaga di luar Menkeu, seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan lain-lain.

Terakhir, menurut Firmanzah, profesionalitas, kapabilitas, dan integritas Agus Martowardojo sebagai bankir maupun pejabat pemerintahan sudah tak diragukan lagi.  “Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi mengapa Pak Agus Marto diusulkan sebagai Gubernur BI,” kata Firmanzah.

Tiga Tantangan

Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, mencermati  bahwa ada tiga tantangan besar yang bakal dihadapi oleh Gubernur BI di masa mendatang. Pertama, mengalihkan peralihan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal tahun 2014. "Sejak kehadiran OJK, ke depan BI harus fokus menangani persoalan makroprudensial dan tidak lagi mengatur dan mengawasi  perbankan," ujar Sigit kepadaVIVAnews di Jakarta, Senin 26 Februari 2013.

Kedua,  menurut Sigit, menciptakan kerjasama yang sinergis di antara Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) demi menjaga stabilitas sistem keuangan.  Tugas ini berlaku baik dalam situasi normal maupun ketika terjadi ancaman krisis keuangan. Sebab, forum atau komite sejenis ini sejak zaman orde baru secara legal belum pernah sekuat sekarang. “Ini sangat penting, jika forum mengambil keputusan di dalam situasi krisis tidak lagi dipersoalkan secara positif," katanya.

Ketiga, menurut Sigit, menjaga independensi bank sentral dari tekanan politik apapun. "Undang-undang menjamin bahwa siapapun tidak boleh mengintervensi BI dalam menjalankan tugas. Ini bukan persoalan mudah karena Gubernur BI dipilih oleh DPR dan anggaran BI harus mendapatkan persetujuan DPR."

Terkait hal itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa Agus adalah figur yang tepat. Sebab, menurutnya, Agus memiliki karakter dan kualitas yang mirip  dengan Darmin Nasution dalam hal daya tahan menghadapi tekanan politik.

Figur Agus maupun Darmin pun dianggap sama-sama ahli  di bidang perbankan, kebijakan ekonomi makro dan  moneter. Berdasarkan penilaian itu, menurut Faisal, tidak tertutup kemungkinan antara Darmin dan Agus akan bertukar posisi. Artinya, jika Agus disetujui oleh DPR untuk menjabat sebagai pemimpin bank sentral untuk lima tahun mendatang, maka Darmin bisa saja diangkat sebagai Menteri keuangan.

"Feeling saya, mereka itu tukar tempat. Karena susah cari figur keuangan," kata Faisal.

Terhadap spekulasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Hatta Rajasa menjawab bahwa bahwa jika Agus terpilih sebagai Gubernur BI maka presiden akan langsung menganti posisi Menteri Keuangan. Ia menjamin tidak akan ada masa transisi dan kekosongan Menteri Keuangan jika Agus terpilih sebagai Gubernur BI.

Karena, menurut Hatta, presiden telah memikirkan calon pengganti Agus Marto. Fokus utama pemerintah saat ini  adalah bagaimana proses pemilihan Gubernur BI dapat  berjalan dengan baik.

"Kalau (Agus) terpilih, ya mundur. Tapi sekarang dia tetap Menkeu," kata Hatta di Jakarta, Senin 25 Februari 2013.

Agus Siap Emban Amanah

Sebagai calon tunggal Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden SBY, Agus menyatakan kesanggupannya menjalankan amanah mulia itu jika memang mendapat kepercayaan untuk memimpin bank sentral.

"Jika saya diberikan tugas oleh negara, akan saya jalankan dengan baik," katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu 23 Februari 2013.

Agus enggan berkomentar banyak soal pencalonannya itu. Dia masih menunggu lebih lanjut instruksi dan pengumuman dari Presiden. "Saya belum bisa komentar," katanya.

Ketika ditanya mengenai pencalonannya sebagai Gubernur BI yang ditolak DPR RI pada tahun 2008,  Agus pun mengelak.  "Sudah ya, saya buru-buru," katanya sembari berlalu.

Wakil Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews,menyatakan bahwa proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus Martowadojo sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia diperkirakan akan mulai dilakukan pada Selasa pekan depan. Diharapkan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Gubernur BI ini akan selesai pada akhir Maret.  

Menurut Harry,  fraksi-fraksi bisa saja menyepakati untuk mengembalikan nama Agus Martowardojo sebagai calon yang pernah ditolak oleh parlemen. “Kalau kami sepakat menganggap dia sebagai calon lama,  jika seluruh fraksi sepakat menolak, maka tidak akan terjadi voting dan nama Agus Martowardojo itu dikembalikan kepada presiden. Tapi kalau dia kita anggap sebagai calon baru, maka kita teruskan prosesnya sampai kepada pemilihan,” kata Harry.

Dengan demikian, DPR bisa saja menolak Agus untuk menjadi Gubernur BI untuk yang kedua kalinya. “Kalau dia mendapat dukungan suara terbanyak, ya dia bisa menjadi gubernur. Kalau suara terbanyak ternyata tidak mendukung dia, ya berarti dia ditolak lagi,” kata Harry, Senin 25 Februari 2013.

Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, keputusan Presiden mencalonkan kembali Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI adalah pilihan terbaik karena telah melalui pertimbangan matang. Terutama, menyangkut aspek ekonomi. Untuk itu, Hatta meminta semua pihak tidak lagi meragukan kemampuan Menteri Keuangan itu memimpin bank sentral. Ia pun berharap proses fit and proper test terhadap Agus sebagai calon gubernur BI di DPR bakal berjalan lancer.

"Jadi, jangan langsung berasumsi bakal ditolak lagi," kata Hatta.

Ketua Umum Demokrat Setelah Anas. SBY tak mengizinkan Ibas menduduki kursi ketua

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menggelar rapat pertama sepeninggal Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Rapat pengurus harian ini dihadiri empat orang yakni dua Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif.

Menurut Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, mereka berempat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Demokrat. Nurhayati mengatakan, rapat DPP yang digelar Senin 25 Februari 2013 ini merupakan rapat rutin pengurus harian.

Meski rutin, ternyata menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, rapat pengurus harian baru sekali digelar Anas Urbaningrum. "Rapat pengurus harian yang selama ini belum pernah dilakukan. Artinya selama kepemimpinan Anas Urbaningrum, rapat pengurus harian baru sekali dilakukan hanya perkenalan, setelah itu tak ada rapat, sehingga membuat situasi DPP jadi tidak terkendali," ujar Marzuki di Gedung DPR.

Dampaknya, kata Marzuki, banyak pernyataan-pernyataan liar yang dilontarkan oleh para kader Partai Demokrat. Partai pun menjadi tidak solid. "Mereka jadi tidak tahu apa yang terjadi," ujar dia.

Karena itu, Marzuki berharap, rapat pengurus harian yang kembali dihidupkan ini semoga bisa meningkatkan konsolidasi partai. "Mudah-mudahan nanti saat ada KLB semua sudah rapi dan semua bisa berjalan dengan baik," ujar Ketua DPR itu.

Menurut Marzuki, KLB atau Kongres Luar Biasa memang tidak akan buru-buru digelar. Tugas Ketua Umum Partai Demokrat untuk sementara waktu dilakukan oleh Wakil Ketua Umum.

"Sesuai AD/ART kami harus patuh, manakala Ketua Umum berhalangan, maka tugas kepartaian dijalankan  Wakil Ketua Umum. Kalau Presiden berhalangan yang jalankan kan Wapres, kalau Gubernur berhalangan kan wakilnya. Ini normatif," kata Marzuki.

Wakil Ketua Umum Demokrat saat ini ada dua orang, yaitu Jhonny Allen Marbun dan Max Sopacua. 

Dampak Strategis

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat, Umar Arsal, mengatakan rapat akan membahas banyak hal, salah satunya soal keputusan Rapimnas dan Majelis Tinggi setelah Anas Urbaningrum berhenti. Berhentinya Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat diyakini akan berpengaruh terhadap Partai Demokrat.

“Posisi yang ditinggalkan Anas cukup strategis sehingga butuh proses untuk mengembalikan stabilitas partai. Omong kosong jika disebut (berhentinya Anas) tidak berpengaruh,” kata Umar.

Kini, menurut Umar, Majelis Tinggi Partai Demokrat harus memotivasi dan mengembalikan kepercayaan diri  kader. “Prinsip kami melihat ke depan, tidak ke belakang,” ujarnya. Namun Umar tidak bisa memastikan apakah berhentinya Anas akan membuat partai semakin baik atau justru semakin buruk. “Kami butuh waktu,” kata dia.

Majelis Tinggi Partai Demokrat sendiri belum menetapkan siapa pengganti Anas Urbaningrum di kursi ketua umum. Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Toto Rianto, menyampaikan, Partai Demokrat akan berkonsentrasi pada langkah-langkah pemulihan partai dan tidak akan menanggapi tudingan dari berbagai pihak, termasuk yang dilontarkan Anas Urbaningrum sendiri.

Meskipun tidak memiliki ketua umum, Toto yakin Demokrat akan mampu menjalankan langkah penataan kembali partai dan berbagai agenda kerja seperti biasa. "Penataan partai yang telah direncanakan akan tetap berjalan, semua agenda tetap berjalan," ujarnya.

Spekulasi Pengganti

Wakil Direktur Eksekutif bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia DPP Demokrat, M Rahmat, yang ikut mengundurkan diri mengikuti Anas, mengatakan kemungkinan terbesar yang menggantikan posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua  Umum adalah Marzuki Alie. Marzuki Alie-lah yang di Kongres Demokrat 2010 lalu bertarung dengan Anas untuk menduduki posisi Ketua Umum. 

Menurut Rahmat, calon ketua umum yang baru harus menguasai akar rumput partai  Demokrat. "Ketua umum baru harus kuat di grass root. Syarat mutlak dalam memimpin partai. Ketika kuat di atas tetapi lemah di grass root tidak menguatkan pondasi. Di grass root dukungan banyak ke Mas Anas," ujar dia.

Juga ada spekulasi Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang akan naik menjadi Ketua Umum. Namun Marzuki Alie menyatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak berkenan. "Pak SBY bilang Mas Ibas akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Sekjen sampai 2014," kata Marzuki Alie.

Menurut Marzuki, jika terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru, nama Ibas dipastikan tidak akan dicalonkan.

Marzuki menyatakan, saat ini majelis tinggi belum melakukan komunikasi dengan Anas pasca pengumuman pengunduran dirinya. Namun secara pribadi, Marzuki mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Anas.  "Saya secara pribadi sudah, saya doakan Anas kuat," katanya.