Anggaran renovasi ruang rapat kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp14 miliar kini jadi sorotan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai proyek di kementerian yang dipimpin Agus Martowardojo itu merupakan tindakan menghambur-hamburkan uang negara.
Fitra merilis anggaran sebesar Rp14 miliar itu digunakan untuk membeli sejumlah barang luks, di antaranya keset dan karpet senilai Rp530 juta, karpet yang lain lagi senilai Rp1,98 miliar, dan pembelian peralatan video conference seharga sebesar Rp11,5 miliar.
"Gambaran itu memperlihatkan bahwa Kementerian Keuangan untuk tahun 2012 sangat boros, dan sangat senang menghambur-hamburkan uang kas negara tanpa berpikir untuk melakukan penghematan anggaran," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis, 27 Desember 2012.
Uchok menyayangkan proyek tersebut bukan hanya karena angkanya yang terlampau besar, tetapi juga lantaran target penerimaan pajak pada tahun ini tidak tercapai. Penerimaan pajak tahun 2012 meleset, hanya tercapai sebesar 92,8 persen atau 943.1 triliun dari target APBN Perubahaan tahun 2012 sebesar Rp1.016 triliun.
"Tetap saja pihak Kementerian Keuangan santai-santai saja, uang tetap dihabiskan hanya untuk mendandani ruang rapat," tutur Uchok.
Proyek mendandani ruang rapat itu diniliai tidak adil dan diskriminatif pada anggaran karena di sisi lain masih banyak ruang kantor lembaga negara yang justru lebih memerlukan perbaikan. "Bisa dilihat dari ruang-ruang rapat untuk publik seperti ruang rapat atau ruang pengadilan di Tipikor, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang sangat panas."
"Jadi, mentang-mentang sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan dengan seenaknya mengalokasikan anggaran hanya untuk diri sendiri, dan melupakan alokasi anggaran untuk perbaikan ruang-ruang pengadilan."
Fitra juga merilis perusahaan-perusahaan pemenang lelang yang menjadi mitra Kemenkeu dalam proyek mendandani ruang rapat tersebut. Mereka antara lain: untuk pengadaan keset dan karpet adalah CV Sembilan Benua, yang beralamat di Jl. Ence Sumantadiredja No. 23 RT 001 RW 007 Pamoyangan, Bogor, Jawa Barat; CV Trimitra Sejati, yang beralamat Jl. Kramat Sentiong I/89 H, Senen, Jakarta Pusat, untuk pengadaan karpet yang lain; dan PT Mitra Integrasi Informatika untuk pembelian peralatan video conference.
Fitra merilis anggaran sebesar Rp14 miliar itu digunakan untuk membeli sejumlah barang luks, di antaranya keset dan karpet senilai Rp530 juta, karpet yang lain lagi senilai Rp1,98 miliar, dan pembelian peralatan video conference seharga sebesar Rp11,5 miliar.
"Gambaran itu memperlihatkan bahwa Kementerian Keuangan untuk tahun 2012 sangat boros, dan sangat senang menghambur-hamburkan uang kas negara tanpa berpikir untuk melakukan penghematan anggaran," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis, 27 Desember 2012.
Uchok menyayangkan proyek tersebut bukan hanya karena angkanya yang terlampau besar, tetapi juga lantaran target penerimaan pajak pada tahun ini tidak tercapai. Penerimaan pajak tahun 2012 meleset, hanya tercapai sebesar 92,8 persen atau 943.1 triliun dari target APBN Perubahaan tahun 2012 sebesar Rp1.016 triliun.
"Tetap saja pihak Kementerian Keuangan santai-santai saja, uang tetap dihabiskan hanya untuk mendandani ruang rapat," tutur Uchok.
Proyek mendandani ruang rapat itu diniliai tidak adil dan diskriminatif pada anggaran karena di sisi lain masih banyak ruang kantor lembaga negara yang justru lebih memerlukan perbaikan. "Bisa dilihat dari ruang-ruang rapat untuk publik seperti ruang rapat atau ruang pengadilan di Tipikor, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang sangat panas."
"Jadi, mentang-mentang sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan dengan seenaknya mengalokasikan anggaran hanya untuk diri sendiri, dan melupakan alokasi anggaran untuk perbaikan ruang-ruang pengadilan."
Fitra juga merilis perusahaan-perusahaan pemenang lelang yang menjadi mitra Kemenkeu dalam proyek mendandani ruang rapat tersebut. Mereka antara lain: untuk pengadaan keset dan karpet adalah CV Sembilan Benua, yang beralamat di Jl. Ence Sumantadiredja No. 23 RT 001 RW 007 Pamoyangan, Bogor, Jawa Barat; CV Trimitra Sejati, yang beralamat Jl. Kramat Sentiong I/89 H, Senen, Jakarta Pusat, untuk pengadaan karpet yang lain; dan PT Mitra Integrasi Informatika untuk pembelian peralatan video conference.
Iklan bertebaran
Fitra juga menilai Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disertai pembentukan Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran (TEPPA) untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2012 tak bertaji. Fitra mendasarkan penilaian itu pada laporan realisasi anggaran semester I-2012 terhadap kinerja kementerian.
Koordinator Riset Fitra, Maulana, mengatakan hingga pertengahan 2012, penyerapan anggaran pemerintah pusat belum mencapai 50 persen. Bahkan, terdapat enam kementerian yang baru menyerap anggarannya kurang dari 20 persen.
"Hal ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang telah disusunnya," katanya.
Maulana mengungkapkan, enam kementerian itu yakni, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
"Enam Kementerian ini adalah mereka yang realisasi program kegiatannya di bawah 20 persen hingga pertengahan 2012. Mereka harus menjelaskan pada masyarakat karena anggaran yang mereka kelola tahun 2012 tidak kecil," ucap Maulana.
Anehnya, dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif sejak tanggal 1-15 Desember, pemerintah membelanjakan Rp29 triliun setiap harinya. "Sangat sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran," katanya.
Maulana menduga banyaknya iklan layanan masyarakat dari pemerintah pada bulan Desember merupakan upaya mengejar target itu. "Tidak mengherankan jika di bulan Desember ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Kualitas belanja menjadi sulit dikontrol."
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum bisa merespons temuan Forum Transparansi Untuk Anggaran (Fitra) yang mengungkapkan terjadinya pemborosan renovasi ruang rapat kantor Kementerian Keuangan yang mencapai Rp14 miliar. "Saya akan pelajari dan kemudian direspons," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Kamis 27 Desember 2012.
Meski demikian, sebagai institusi pelayan publik, Kementerian Keuangan siap menerima segala kritik dan saran yang muncul dari masyarakat.
Mengenai anggaran iklan, Agus juga geram. Pola penyerapan anggaran yang gencar di akhir tahun membuat kesan belanja pemerintah tidak efisien.
"Kementerian dan lembaga banyak menaruh iklan di media cetak dan elektronik yang berlebihan bisa kontra produktif dan sebagai bentuk realisasi anggaran supaya tinggi," ujar Agus, beberapa waktu lalu.
Di hadapan perwakilan 40 kementerian dan lembaga, Agus mengingatkan agar instansi pemerintah tidak berlebihan dalam memasang iklan di media massa dan tindakan tersebut bukan prioritas pemerintah.
Agus menjelaskan kementerian keuangan sebagai bendahara negara terus mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. "Kami tidak ingin dianggap memasang iklan berlebihan dan dianggap tidak optimal, efektif, efisien sehingga membuat citra pemerintah kurang positif," kata mantan Dirut Bank Mandiri ini.
Koordinator Riset Fitra, Maulana, mengatakan hingga pertengahan 2012, penyerapan anggaran pemerintah pusat belum mencapai 50 persen. Bahkan, terdapat enam kementerian yang baru menyerap anggarannya kurang dari 20 persen.
"Hal ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang telah disusunnya," katanya.
Maulana mengungkapkan, enam kementerian itu yakni, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
"Enam Kementerian ini adalah mereka yang realisasi program kegiatannya di bawah 20 persen hingga pertengahan 2012. Mereka harus menjelaskan pada masyarakat karena anggaran yang mereka kelola tahun 2012 tidak kecil," ucap Maulana.
Anehnya, dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif sejak tanggal 1-15 Desember, pemerintah membelanjakan Rp29 triliun setiap harinya. "Sangat sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran," katanya.
Maulana menduga banyaknya iklan layanan masyarakat dari pemerintah pada bulan Desember merupakan upaya mengejar target itu. "Tidak mengherankan jika di bulan Desember ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Kualitas belanja menjadi sulit dikontrol."
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum bisa merespons temuan Forum Transparansi Untuk Anggaran (Fitra) yang mengungkapkan terjadinya pemborosan renovasi ruang rapat kantor Kementerian Keuangan yang mencapai Rp14 miliar. "Saya akan pelajari dan kemudian direspons," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Kamis 27 Desember 2012.
Meski demikian, sebagai institusi pelayan publik, Kementerian Keuangan siap menerima segala kritik dan saran yang muncul dari masyarakat.
Mengenai anggaran iklan, Agus juga geram. Pola penyerapan anggaran yang gencar di akhir tahun membuat kesan belanja pemerintah tidak efisien.
"Kementerian dan lembaga banyak menaruh iklan di media cetak dan elektronik yang berlebihan bisa kontra produktif dan sebagai bentuk realisasi anggaran supaya tinggi," ujar Agus, beberapa waktu lalu.
Di hadapan perwakilan 40 kementerian dan lembaga, Agus mengingatkan agar instansi pemerintah tidak berlebihan dalam memasang iklan di media massa dan tindakan tersebut bukan prioritas pemerintah.
Agus menjelaskan kementerian keuangan sebagai bendahara negara terus mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. "Kami tidak ingin dianggap memasang iklan berlebihan dan dianggap tidak optimal, efektif, efisien sehingga membuat citra pemerintah kurang positif," kata mantan Dirut Bank Mandiri ini.
