Saturday 29 December 2012

Kemenkeu dan Renovasi Ruang Rapat Rp14 M. Barang luks itu di antaranya keset dan karpet senilai Rp530 juta

Menteri Keuangan Agus Martowardojo
Anggaran renovasi ruang rapat kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp14 miliar kini jadi sorotan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai proyek di kementerian yang dipimpin Agus Martowardojo itu merupakan tindakan menghambur-hamburkan uang negara.

Fitra merilis anggaran sebesar Rp14 miliar itu digunakan untuk membeli sejumlah barang luks, di antaranya keset dan karpet senilai Rp530 juta, karpet yang lain lagi senilai Rp1,98 miliar, dan pembelian peralatan video conference seharga sebesar Rp11,5 miliar.

"Gambaran itu memperlihatkan bahwa Kementerian Keuangan untuk tahun 2012 sangat boros, dan sangat senang menghambur-hamburkan uang kas negara tanpa berpikir untuk melakukan penghematan anggaran," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis, 27 Desember 2012.

Uchok menyayangkan proyek tersebut bukan hanya karena angkanya yang terlampau besar, tetapi juga lantaran target penerimaan pajak pada tahun ini tidak tercapai. Penerimaan pajak tahun 2012 meleset, hanya tercapai sebesar 92,8 persen atau 943.1 triliun dari target APBN Perubahaan tahun 2012 sebesar Rp1.016 triliun.

"Tetap saja pihak Kementerian Keuangan santai-santai saja, uang tetap dihabiskan hanya untuk mendandani ruang rapat," tutur Uchok.

Proyek mendandani ruang rapat itu diniliai tidak adil dan diskriminatif pada anggaran karena di sisi lain masih banyak ruang kantor lembaga negara yang justru lebih memerlukan perbaikan. "Bisa dilihat dari ruang-ruang rapat untuk publik seperti ruang rapat atau ruang pengadilan di Tipikor, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang sangat panas."

"Jadi, mentang-mentang sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan dengan seenaknya mengalokasikan anggaran hanya untuk diri sendiri, dan melupakan alokasi anggaran untuk perbaikan ruang-ruang pengadilan."

Fitra juga merilis perusahaan-perusahaan pemenang lelang yang menjadi mitra Kemenkeu dalam proyek mendandani ruang rapat tersebut. Mereka antara lain: untuk pengadaan keset dan karpet adalah CV Sembilan Benua, yang beralamat di Jl. Ence Sumantadiredja No. 23 RT 001 RW 007 Pamoyangan, Bogor, Jawa Barat; CV Trimitra Sejati, yang beralamat Jl. Kramat Sentiong I/89 H, Senen, Jakarta Pusat, untuk pengadaan karpet yang lain; dan PT Mitra Integrasi Informatika untuk pembelian peralatan video conference.
Iklan bertebaran
Fitra juga menilai Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disertai pembentukan Tim  Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran (TEPPA) untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2012 tak bertaji. Fitra mendasarkan penilaian itu pada laporan realisasi anggaran semester I-2012 terhadap kinerja kementerian.

Koordinator Riset Fitra, Maulana, mengatakan hingga pertengahan 2012, penyerapan anggaran pemerintah pusat belum mencapai 50 persen. Bahkan, terdapat enam kementerian yang baru menyerap anggarannya kurang dari 20 persen.

"Hal ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang telah disusunnya," katanya.

Maulana mengungkapkan, enam kementerian itu yakni, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

"Enam Kementerian ini adalah mereka yang realisasi program kegiatannya di bawah 20 persen hingga pertengahan 2012. Mereka harus menjelaskan pada masyarakat karena anggaran yang mereka kelola tahun 2012 tidak kecil," ucap Maulana.

Anehnya, dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif sejak tanggal 1-15 Desember, pemerintah membelanjakan Rp29 triliun setiap harinya. "Sangat sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran," katanya.

Maulana menduga banyaknya iklan layanan masyarakat dari pemerintah pada bulan Desember merupakan upaya mengejar target itu. "Tidak mengherankan jika di bulan Desember ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Kualitas belanja menjadi sulit dikontrol."

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum bisa merespons temuan Forum Transparansi Untuk Anggaran  (Fitra) yang mengungkapkan terjadinya pemborosan renovasi ruang rapat kantor Kementerian Keuangan yang mencapai Rp14 miliar.  "Saya akan pelajari dan kemudian direspons," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Kamis 27 Desember 2012.

Meski demikian, sebagai institusi pelayan publik, Kementerian Keuangan siap menerima segala kritik dan saran yang muncul dari masyarakat.

Mengenai anggaran iklan, Agus juga geram. Pola penyerapan anggaran yang gencar di akhir tahun membuat kesan belanja pemerintah tidak efisien.

"Kementerian dan lembaga banyak menaruh iklan di media cetak dan elektronik yang berlebihan bisa kontra produktif dan sebagai bentuk realisasi anggaran supaya tinggi," ujar Agus, beberapa waktu lalu.

Di hadapan perwakilan 40 kementerian dan lembaga, Agus mengingatkan agar instansi pemerintah tidak berlebihan dalam memasang iklan di media massa dan tindakan tersebut bukan prioritas pemerintah.

Agus menjelaskan kementerian keuangan sebagai bendahara negara terus mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. "Kami tidak ingin dianggap memasang iklan berlebihan dan dianggap tidak optimal, efektif, efisien sehingga membuat citra pemerintah kurang positif," kata mantan Dirut Bank Mandiri ini. 

ren BYOD, Madu Atau Racun? Smartphone paling penting dalam hidup, lalu diikuti dompet dan kunci


Menjamurnya berbagai gadget canggih seperti smartphone, komputer tablet  hingga convertible PC menimbulkan gaya hidup baru dalam dunia kerja, bring your own device (BYOD). Para karyawan membawa sendiri perlengkapan kerjanya, perusahaan hanya memberikan akses data dan jaringannya
Apakah fonemena ini akan meningkatkan produktivitas karyawan? Jawabnya tentu belum pasti. Karena banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, tak semata  soal perangkat kerja.
Yang jelas, gaya hidup ini sepintas akan menekan biaya operasional perusahaan,  karena tidak perlu repot menyediakan dana untuk membeli peralatan kerja bagi karyawan.
Pertanyaannya adalah apakah penurunan biaya itu sepadan dengan munculnya risiko baru akibat BYOD,  kerahasiaan perusahaan makin sulit dijaga. Sebab, berbagai macam keragaman jenis device yang dibawa karyawan akan membuat perusahaan kesulitan mengatur keamanan data dan jaringan perusahaan.
BYOD mulai populer di perusahaan-perusahaan informasi teknologi (IT). Bermula dari menjamurnya piranti canggih yang dimiliki para karyawan dan dapat menunjang pekerjaan.
Perusahaan  akhirnya mempersilakan karyawan mengakses data-data perusahaan dari gadget pribadi mereka. Dan fenomena ini ternyata bukan hanya isapan jempol.
Survei terbaru yang diselenggarakan oleh iPass, perusahaan IT terkemuka, menunjukkan 46 persen karyawan yang disurvei menggunakan smartphone sendiri untuk bekerja, naik dari 42 persen pada 2011 lalu.
Sedangkan jumlah perusahaan yang menyediakan perangkat kerja untuk karyawannya turun dari 58 persen menjadi 33 persen.  Hal ini tentu membuat ongkos operasional perusahaan akan turun dengan sendirinya.
Paling Penting dalam Hidup
Berkembangnya tren BYOD disebabkan para karyawan, pebisnis dan pekerja mobile menginginkan satu perangkat yang terintegrasi untuk penggunaan pribadi dan pekerjaan.
Dalam laporan iPass, smartphone menduduki peringkat pertama dalam hal yang paling penting dalam hidup mereka, lalu diikuti oleh dompet dan kunci rumah.
Meningkatnya popularitas smartphone pribadi membuat para karyawan membawa budaya mereka ke dalam tempat kerja. Karyawan diberikan lebih banyak pilihan perangkat kerja dan fleksibilitas dimana mereka bekerja.
Vice President Europe at Mobility Services iPass Firm, Rene Hendrikse, menjelaskan jika BYOD diterapkan secara benar maka mobilitas karyawan dan strategi perusahaan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, hadirnya budaya kerja baru ini dinilai bukan tanpa kelemahan.
Fakta menunjukkan hanya 30 persen perusahaan di Inggris yang menggabungkan smartphone dan tablet milik pribadi dalam strategi perusahaan 2012.
Kehadiran gadget pribadi, khususnya yang tidak tepat, dalam jaringan data kantor  dapat meningkatkan risiko pelanggaran data, dan kehilangan data.
Dengan semakin seringnya smartphone dan tablet pribadi mengakses data perusahaan maka akan menjadi prioritas keamanan yang penting bagi departemen IT.
Departemen tersebut harus bisa menentukan aplikasi perusahaan yang dapat diakses dari perangkat milik karyawan.  Selain itu, harus mampu mengelola perangkat, kebijakan akses dan titik kontrol sehingga perusahaan dapat memastikan kebijakan keamanan yang berkaitan dengan VPN, anti-virus software, aktivasi firewall pribadi.
Kebijakan keamanan jaringan perusahaan diperlukan untuk mencegah data-data perusahaan dicuri ataupun dihapus secara jarak jauh jika smartphone ataupun tablet pribadi karyawan hilang.
Survei menunjukkan masalah keamanan server perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya perangkat pribadi yang diperbolehkan diakses karyawan.
Sekitar 46 persen eksekutif IT mengakui masalah keamanan informasi teknologi bersumber dari gadget karyawan yang tidak sejalan dengan perangkat IT kantor.
Tantangan lainnya adalah perusahaan dituntut harus menyiapkan jaringan bandwith yang besa. Data menunjukkan penggunaan ponsel dan tablet karyawan terus meningkat dan setiap karyawan memiliki tiga perangkat, laptop, smartphone dan tablet yang akan menyedot bandwith perusahaan.
Perusahaan departemen IT harus memastikan bahwa strategi BYOD dirancang untuk menangani jumlah peningkatan perangkat yang tersambung tanpa ada dampak negatif pada biaya.
Fenomena BYOD diperkirakan bakal terus meningkat pada 2013 dan tantangannya adalah perusahaan harus efektif mengelola dan mengamankan perangkat pribadi karyawan, dam pada saat yang bersamaan menghindari biaya penggunaan jaringan yang tinggi.
Dengan kebijakan yang tepat, maka perusahaan dapat menikmati banyak manfaat dari BOYD. Karyawan dan pekerjaan akan selalu terhubung, sehingga produktivitas dan mobilitas meningkat, karena karyawan dapat berkomunikasi di rumah, di taman, bahkan saat mereka melakukan perjalanan menuju kantor.

Kado Tahun Baru, Tarif Listrik Naik. Harga elpiji 12 kilogram juga akan naik per 1 Januari 2013?

Inspeksi penggunaan listrik.
Masuk pergantian tahun 2013, pemerintah telah menyiapkan "kado" bagi masyarakat Indonesia, yaitu menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar rata-rata 15 persen secara bertahap tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman, menjelaskan, Menteri ESDM, Jero Wacik, telah meneken Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur tentang kenaikan tarif listrik per 1 Januari 2013.

"Tertinggi untuk golongan rumah tangga sebesar 6,5 persen dan terendah 4 persen, sedangkan untuk golongan industri naik 5 persen setiap tiga bulan," kata Jarman saat ditemui VIVAnews di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Kamis 27 Desember 2012. 

Golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA dipastikan tidak terkena kenaikan tarif listrik. Sementara itu, golongan rumah tangga dengan daya 6.600 VA secara bertahap dihilangkan subsidinya, dan pada Desember 2013 tidak lagi menikmati subsidi listrik.

"Pada akhir 2013, pelanggan dengan daya 6.600 VA ke atas akan mencapai tarif keekonomiannya, yaitu Rp1.352 per kwh," katanya.

Kenaikan bertahap ini, dia melanjutkan, sesuai dengan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia agar tidak terjadi inflasi yang tinggi. Dengan kenaikan tarif listrik ini, maka Kementerian ESDM akan meminta PT Perusahaan Listrik Negara untuk melayani masyarakat lebih baik lagi.

"ESDM akan meminta PLN untuk mengurangi durasi pemadaman. Selain itu, pemakaian BBM dalam pembangkit listrik dikurangi menjadi di bawah 1 persen pada 2020," katanya.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Nur Pamudji, mengatakan, perseroan telah menganggarkan investasi sebesar Rp64,9 triliun, dengan Rp10,1 triliun di antaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PLN memfokuskan 30 persen investasi di jaringan listrik luar Pulau Jawa dan 70 persen pembangunan transmisi di luar Pulau Jawa. "Investasi tahun depan fokus di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi," katanya. 

Dengan kenaikan listrik ini, pemerintah akan menghemat Rp14,9 triliun anggaran subsidi listrik sepanjang tahun depan. "Itu nilai pengurangan subsidi dalam setahun," kata Nur.

Meski akan terkena dampak dari kenaikan tarif tenaga listrik itu, menurut Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro, masyarakat mau tidak mau harus menerimanya. Sebab, kenaikan TTL telah diketok oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

"Namun kenaikan TTL ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja PLN," kata Komaidi saat dihubungi VIVAnews, Jumat 28 Desember 2012.

PLN, lanjutnya, harus meningkatkan efisiensi agar subsidi listrik tidak membengkak, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta memperkecil durasi padamnya aliran listrik.

Elpiji Juga Naik?Selain tarif tenaga listrik, pada awal tahun, masyarakat juga harus bersiap-siap menerima rencana kenaikan harga elpiji ukuran 12 kilogram. Adalah PT Pertamina yang menyampaikan niatnya untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram pada 1 Januari 2013. 

Kenaikan harga elpiji 12 kilogram ini akan dilakukan karena Pertamina sepanjang 2012 mengklaim rugi US$470 juta atau sekitar Rp4,46 triliun (kurs Rp9.500).

"Kami rugi tahun ini dan lima tahun terakhir rugi Rp20 triliun dalam distribusi elpiji 12 kilogram," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta, di Depo BBM Plumpang, Jakarta, Jumat 28 Desember 2012.

Pemerintah hanya mensubsidi elpiji 3 kilogram, sedangkan Pertamina harus menanggung sendiri subsidi elpiji 12 kilogram. Saat ini, harga jual elpiji 12 kilogram sebesar Rp5.850 per kilogram, sedangkan harga keekonomian elpiji Rp12.500 per kilogram.

"Harga jual elpiji 12 kilogram tersebut belum termasuk biaya angkut terminal ke filling plant dan biaya operasional sebesar Rp900 per kilogram," kata mantan Direktur Utama Badak NGL ini.

Untuk itu, Pertamina berniat menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram guna mengurangi kerugian. Kerugian Pertamina dapat dialihkan untuk investasi di hulu dan membangun sarana serta prasarana infrastruktur energi.

Kenaikan harga ini, kata dia, telah masuk dalam rencana kerja Pertamina 2013 dan akan naik per 1 Januari 2013. Untuk menaikkan harga ini sebenarnya Pertamina tidak perlu izin dari pemerintah, karena bukan barang subsidi. Namun, Pertamina sebagai BUMN masih menunggu persetujuan dari pemerintah. "Belum mendapatkan lampu hijau dari Kementerian ESDM," katanya.

Saat ini masih banyak rumah mewah dan perhotelan yang masih menggunakan elpiji 12 kilogram. Kenaikan harga ini, dia menjelaskan, tidak akan memberatkan masyarakat tidak mampu. "Untuk konsumen yang tidak mampu kan sudah disediakan elpiji tiga kilogram dari pemerintah," katanya.

ESDM tak mengizinkanNamun, rencana Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram itu ternyata tidak mendapat persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM menegaskan harga elpiji 12 kilogram tidak akan naik per 1 Januari 2013.

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, menyatakan, pada 1 Januari 2013, hanya tarif tenaga listrik yang naik. "Elpiji belum mau dinaikkan," kata Rudi kepadaVIVAnews, Jumat 28 Desember 2012.

Kementerian ESDM telah menerima surat pengajuan kenaikan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram per 1 Januari 2013 itu. Namun, Rudi menegaskan Kementerian ESDM tidak mengizinkan.

Komaidi Notonegoro menilai, Pertamina sebetulnya tidak perlu izin dari Kementerian ESDM, karena elpiji 12 kilogram tidak disubsidi pemerintah dan Pertamina menderita kerugian yang besar. "Pertamina cukup memberitahukan kepada Kementerian ESDM," katanya.

Jika tetap ngotot Pertamina tidak menaikkan harga elpiji, lanjut dia, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada perusahaan energi pelat merah itu untuk menutup kerugian Pertamina yang mencapai triliunan rupiah