Peraturan Presiden Diajukan, Monorel Segera Melaju?

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan setuju untuk mengajukan pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) yang menunjuk PT Adhi Karya Tbk menggarap proyek monorel di luar Jakarta. Upaya itu dilakukan agar proses pembangunan monorel yang direncanakan membentang di Bekasi - Cawang - Cibubur - Kuningan bisa segera terealisir.

"Saya akhirnya setuju, karena Adhi Karya ini ngotot sekali ingin menggarap proyek monorel," kata Dahlan dalam acara ulang tahun Adhi Karya ke-53 di Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan saat ini draf Perpres tersebut sudah masuk ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Nanti, dari Menko akan dikirimkan ke Mensesneg," ujar Kiswo pada kesempatan yang sama.

Kiswo berharap agar Perpres ini bisa cepat selesai sehingga perseroan mempunyai payung hukum untuk mengeksekusi pembebasan lahan dan pembangunan proyek.

Adhi Karya menargetkan tahap persiapan pembangunan monorel bisa rampung pada akhir tahun ini. "Pihak kami sudah menghitung semua biaya dan sudah memperkirakan waktunya," ujar Kiswo.

Walaupun belum bisa melakukan kegiatan konstruksi sebelum Perpres diteken, Kiswo mengatakan pihaknya tetap berupaya mensosialisasikan proyek itu. April nanti, Adhi Karya akan membuat mock up atau replika monorel untuk dipamerkan di berbagai tempat publik, agar bisa mendapat masukan dari masyarakat luas.

"Rencananya kami taruh di kantor Kementerian BUMN atau Monumen Nasional," ujarnya.

Di bulan Juni, akan dilakukan uji jalur atau track test di Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). Di lembaga ini, replika monorel itu akan dites dioperasikan selama 1.000 jam. Lama waktu yang dibutuhkan untuk tes ini diperkirakan hingga enam bulan.

Kiswodarmawan berharap dalam periode pembuatan mock up dan track test ini, pemerintah bisa merampungkan Perpres. "Kalau Perpres sudah selesai, kami bisa langsung mulai proses konstruksi pada awal tahun depan," ujarnya.

Lika-liku

Adhi Karya memang getol memburu proyek ini. Begitu Joko Widodo resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta, perusahaan pelat merah ini kembali mengajukan proposal. Proyek ini sempat terhenti pada masa gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo. Tiang-tiang beton yang sudah terlanjur dipancangkan pun lama mangkrak berkarat.

Pada pertengahan Oktober 2012 lalu, Jokowi memberikan lampu hijau kepada PT Adhi Karya. "Yang mudah jangan dipersulit. Kami ini kejar-kejaran dengan kemacetan. Semua mudah kalau kita memang punya niat membangun monorel atau MRT," kata Jokowi usai rapat konsorsium di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sehari setelahnya, Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, langsung menyatakan kesiapan pihaknya untuk menggarap proyek monorel dengan membentuk konsorsium bersama antara lain PT LEN Industri selaku penyedia sinyal monorel dan PT Industri Kereta Api (Inka) sebagai penyedia gerbong kereta. Konsorsium ini diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT).

Adhi Karya menjanjikan membangun monorel yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya, seperti MRT, bus Transjakarta, dan kereta bandara. Monorel JLT ini akan membentang sepanjang 13 kilometer dengan 16 stasiun. Membentang sepanjang 60 kilometer, ia dirancang bakal melewati 21 pusat perbelanjaan, 110 kantor, 16 hotel, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen.

Soal daya angkut, direncanakan menerapkan konsep gerbong berkapasitas 4x200 penumpang sekali jalan. Diproyeksikan dalam sehari Monorel JLT akan mengangkut 94.600 orang melintasi Bekasi - Jakarta dan 54 ribu orang di ruas Cibubur - Kuningan. Angka ini dihitung dengan durasi pemberangkatan kereta setiap lima menit. "Kalau kita perpendek setiap dua menit maka bisa meningkat lagi," kata Kiswo, optimistis.

Proyek pembangunan monorel ini diperkirakan akan menelan dana investasi sebesar Rp60,55 triliun. Di tahap pertama, diperkirakan bakal menyedot Rp12 triliun, yang pendanaannya diambil dari kas perusahaan dan perbankan.

Untuk tarif, tiket jalur Bekasi Timur - Cawang dipatok Rp15 ribu, Cibubur - Cawang Rp15 ribu, dan Cawang - Kuningan Rp10 ribu. "Ongkos akan naik 10 persen setiap dua tahun," kata Kiswo.

Waktu pembangunannya sendiri diperkirakan memakan waktu 2-3 tahun. Sekitar 2015, monorel diperkirakan sudah dapat dioperasikan.

"Kami akan manfaatkan tiang-tiang monorel yang terbengkalai," kata Kiswo

Mereka Disebut Jadi Calon Ketua Umum Demokrat. Dari Marzuki Alie, Pramono Edhie sampai Gita Wirjawan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengungkapkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum Baru pengganti Anas Urbaningrum akan diselenggarakan akhir Maret 2013. Sebelum KLB, Demokrat terlebih dulu menyusun daftar calon legislator untuk Pemilu 2014.

Kemarin, Minggu 10 Maret 2013, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengaku telah diminta SBY untuk mempersiapkan kongres luar biasa (KLB). Dibanding menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum, KLB dinilai lebih cocok menurut AD/RT partai. Wacik sendiri memberi sinyal kongres akan digelar di Bali. Namun, untuk tempat Kongres, belum diketahui karena masih dipersiapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi, Jero Wacik.

Menurut Max, KLB ini perlu dilakukan karena penetapan Ketua Umum harus sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. "Karena memang harus KLB untuk menentukan ketua umumnya. Aturan AD/ART kan begitu, untuk mencari ketua umum ya KLB," ujar dia, Senin 11 Maret 2013.

Menurut Max, kemungkinan besar Marzuki Alie akan maju sebab pada Kongres tahun 2010 lalu, Marzuki Alie memiliki pemilih paling banyak nomor dua setelah Anas Urbaningrum. "Cuma beda tipis kan," ujar Max. Apalagi, kata Max, Marzuki Alie sudah memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Jenderal saat Hadi Utomo menjadi Ketua Umum.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi juga menyebut nama Marzuki Alie. Sebab, dia mendukung kader dari internal partai yang matang dan teruji. "Saya menjagokan Marzuki Alie," katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR Marzuki Alie itu sendiri mengaku mendapat banyak dukungan untuk mengisi posisi Ketua Umum Partai Demokrat yang ditinggalkan Anas Urbaningrum. Mayoritas dukungan itu berasal dari para pengurus di wilayah Pulau Jawa.

Marzuki Alie mengatakan sebagian besar pengurus cabang Partai Demokrat di Jawa Tengah mendukung dirinya mengisi kekosongan Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa. "Selain dari Jawa Tengah, dukungan juga banyak muncul dari pengurus cabang di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur," kata Marzuki di Solo, Sabtu malam, 9 Maret 2013.

Marzuki mengaku telah memperoleh dukungan dari para kader yang pada pemilihan Ketua Umum dalam kongres di Bandung beberapa waktu lalu mendukung Anas Urbaningrum. Hal itu juga telah diberitahukan kepada Anas melalui telepon genggam. "Selamat berjuang, barakallah," kata dia menirukan balasan dari Anas Urbaningrum.

Ketua Umum dari Luar

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan partainya punya banyak kandidat untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Demokrat. Jika dari internal, “Misalnya Mirwan Amir, Mawardy Nurdin, Marzuki Alie, Toto Riyanto, dan Ibas,” kata Saan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Mirwan Amir saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Mawardy Nurdin adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Aceh, Marzuki Alie menjabat anggota Dewan Pembina Demokrat, Toto Riyanto merupakan Direktur Eksekutif Partai Demokrat, dan Ibas Yudhoyono adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Tak hanya itu, kata Saan, Demokrat juga masih punya calon internal lainnya, yaitu mantan Ketua Umum Demokrat Hadi Utomo dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Soekarwo.

Bila itu dirasa kurang, Saan mengatakan Demokrat juga bisa mengajukan calon eksternal yang mumpuni, misalnya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Menkopolhukam Djoko Suyanto. “Partai Demokrat tidak mengenal istilah dikotomi calon internal dan eksternal,” kata Saan.

Selain Pramono Edhie, nama dari luar yang muncul juga adalah Gita Wirjawan yang kini Menteri Perdagangan. “Mereka orang muda dan bersih. Mereka juga cukup concern pada masalah kebangsaan. Saya condong ke mereka karena Demokrat saat ini membutuhkan pemimpin yang diharapkan rakyat, yaitu yang berintegritas, bersih, tegas, sederhana, dan bisa berkomunikasi dengan rakyat jelata,” kata politikus Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Bukan hanya Pramono Edhie dan Gita Wirjawan yang dianggap Ramadhan cocok menduduki posisi tertinggi di partainya, tapi juga Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya selaku hakim konstitusi dan Menteri Perdagangan Gamawan Fauzi.

Namun, ujar Ramadhan, satu syarat harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak dipilih dalam Kongres Luar Biasa sebagai Ketua Umum Demokrat. “Yang penting dia memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat. Otomatis bisa dipilih di Kongres,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Namun munculnya tokoh luar ini bukan tanpa pertentangan. Max Sopacua menegaskan, kader yang berhak adalah yang sudah terbina selama 10 tahun. "Atau seumur dengan usia partainya," ujar dia.

Maka, kata Max, tak mungkin partai Demokrat dipimpin oleh non kader. Kader dari luar itu hanya bisa masuk, lanjutnya, jika partai ini sudah tidak mampu menghasilkan pemimpin yang diperlukan. "Perlu saya imbau bahwa nama atau calon yang nanti akan mengisi jabatan ketua umum PD adalah mereka yang sudah mendalami kultur partai ini secara utuh," kata Max Sopacua.

Syarat dari SBY

Namun, terlepas siapa pun nanti jadi Ketua Umum baru Demokrat, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, meminta siapapun yang menjadi ketua umum harus fokus menjalankan mesin partai. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf menyampaikan SBY tidak ingin Ketua Umum Partai Demokrat, menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

"SBY menginginkan Ketua Umum fokus pada pembenahan Demokrat," Nurhayati Assegaf di Gedung DPR, Senin 11 Maret 2013.

Meski begitu, kata Nurhayati, mengaku belum mengetahui siapa saja kandidat yang akan maju sebagai ketua umum pada kongres mendatang. Pastinya, lanjut dia, setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua Umum asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di partai.

Nurhayati mengaku tidak memiliki suara untuk memilih, namun dia siap mendengar dan mendukung siapapun yang jadi Ketua Umum. "Siapa saja kami akan didukung, yang penting bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan. Kita tunggu saja siapa yang punya kans," ujar dia