Sewa Kantor di Jakarta Tertinggi se-Asia Pasifik. Kenaikan harga sewa kantor mencapai 27 persen

Jakarta menjadi kota yang memukau banyak investor luar negeri. Ini mungkin imbas dari ekonomi Indonesia yang terus berkembang, ditambah pertumbuhan masyarakat berpendapatan menengah makin bertambah. Pasar empuk bagi banyak investor.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dalam simulasinya menempatkan Indonesia menjadi negara dengan pasar sedang berkembang (emerging market) keempat di kawasan Asia yang akan naik derajat menjadi negara maju.

Beberapa perusahaan kemudian seakan berlomba ingin membuka kantor cabang atau kantor pusat di Ibukota RI ini. Tujuannya, untuk mengembangkan dan lebih mengefisienkan bisnisnya. Namun, terbatasnya lahan dan lokasi premium yang ada, memicu tingginya harga sewa yang harus dibayar perusahaan itu.

Cushman & Wakefield, konsultan properti swasta terbesar di dunia dalam laporan riset terakhir mereka mengenai "Asia Office Q1 2014", menyatakan kota-kota berkembang terus mendominasi pertumbuhan harga sewa perkantoran di tingkat regional.

Sesuai dengan prediksi sebelumnya, dalam riset itu menunjukkan Jakarta mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan 33 kota lainnya di Asia, diikuti  Manila (Filipina), Shenzhen (Tiongkok), dan Pune (India).

Senior Associate Director, Research & Advisory Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, mengatakan Jakarta mengalami pertumbuhan harga sewa ruang kantor tertinggi, sebesar 27 persen.

Menurutnya, hal itu karena terus terjadinya ekspansi dari perusahaan-perusahaan yang membuat tingkat kekosongan ruang kantor mengecil menjadi 6,6 persen.

Dengan tidak adanya pasokan tambahan di kuartal I 2014, kata dia, ditambah dengan beberapa gedung lama yang sedang melakukan pembangunan kembali, tingkat hunian perkantoran di Jakarta mengalami tekanan ke tingkat yang tinggi.

"Permintaan akan ruang sewa dan aktivitas transaksi sebagian besar untuk luas ruang di bawah 300 meter persegi, karena terbatasnya persediaan," ujarnya.   

Pemilu tak berpengaruh pada sewa kantor

Arief mengakui, walaupun pemilihan umum presiden menimbulkan sikap "wait and see" di pasar properti, tetapi permintaan akan mengalami pertumbuhan positif, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan positif di tahun ini.

"Ditambah iklim bisnis yang secara keseluruhan akan bertambah baik, khususnya setelah pemilihan presiden berlangsung," tuturnya.

Lebih lanjut laporan itu menjelaskan, di pasar-pasar utama seperti Singapura dan Tokyo, mereka cukup menonjol dengan aktifitas pasar sewa yang  positif didorong oleh sentimen bisnis yang membaik.

Adapun, kota-kota berkembang yang kuat dengan ekonomi domestiknya terus memimpin dalam hal pertumbuhan harga sewa di kawasan.

Laporan itu juga menyebutkan, pasokan yang terbatas di kota-kota utama seperti Tokyo dan Singapura membuat keadaan yang kondusif terhadap pertumbuhan harga sewa. Walaupun demikian, kota-kota lainnya di Asia Pasifik masih tetap jalan di tempat dengan harga sewa yang mendatar bahkan menurun. 

Sementara itu, Sigrid Zialcita, Managing Director, Research, Cushman & Wakefield Asia Pasifik mengatakan, kondisi dan kinerja pasar perkantoran memperlihatkan keragamannya di kawasan.

Harga sewa sedikit meningkat secara keseluruhan di Asia Pasifik dalam tahun terakhir, dengan kenaikan secara umum di kawasan hanya sebesar 2,8 persen di Q1 2014.

Menurutnya, pemulihan ekonomi di Amerika dan Eropa, reformasi dan pemilihan presiden di beberapa negara akan mendorong sentimen positif dan akan menguntungkan kondisi pasar perkantoran di Asia.

“Kami memperkirakan di tahun 2014 ini pertumbuban ekonomi akan cukup baik di mana hal ini akan mendukung penyerapan hampir di semua pasar di kawasan Asia,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, terbatasnya ruang kantor grade A akan menguntungkan para pemilik gedung dan membuat harga bisa sewa terus meningkat di beberapa pasar utama tahun ini.

“Tetapi, pasokan yang tinggi di beberapa pasar berkembang seperti Delhi, Kuala Lumpur dan Ho Chi Minh akan menguntungkan pihak penyewa,” imbuhnya.

Mengutip survei Bank Indonesia bertajuk "Perkembangan properti komersial" disebutkan pasokan perkantoran sewa di Jabodetabek meningkat 1 persen pada kuartal pertama tahun ini dari kuartal sebelumnya, atau naik 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut sejalan dengan beroperasinya dua lahan perkantoran baru yakni Lippo Kuningan Tower dan Wisma 7 Tower II.

Saat ini, pasar perkantoran sewa masih cukup diminati oleh beberapa pengembang khususnya di wilayah prime area seperti area Sudirman-Thamrin, kuningan, dan Gatot Subroto.

Beberapa pengembang baru yang akan memasuki pasar perkantoran di Jakarta antara lain Swire Properties dari Hongkong, Shimizu Corporation dan Mitsubishi Corporation yang bekerja sama dengan beberapa pengembang di Indonesia serta Posco E&C yang berencana untuk mengembangkan gedung perkantoran sewa di area CBD koridor kuningan.

Dua hal penyebab harga sewa kantor tinggi

Ketua Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghada, mengatakan ada dua kemungkinan yang mengerek harga sewa properti menjadi tinggi. Yang pertama adalah melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

"Mungkin ini ada pengaruhnya terhadap kenaikan dolar. Imbasnya, berpengaruh pada penyewa selanjutnya," kata Ali ketika dihubungi VIVAnews.

Yang kedua, lanjut dia, adalah faktor ketersediaan perkantoran sewa. Menurut dia, stok office sewa cenderung stagnan daripada stok office strata--gedung kantor yang dibangun pengembang untuk dijual kembali.

"Pasokan office sewa sudah stagnan ketimbang office strata. Itu yang menyebabkan harga sewa naik karena pasokan terbatas ketimbang office jual," kata dia.

Ali mengatakan, pengembang properti lebih menyukai pembangunan office beli karena mereka lebih cepat mendapatkan hasil dari sana.

"Banyak pengembang yang jual office strata. Cepat balik modal. Hampir semua membangun gedung di kawasan T. B. Simatupang untuk dijual," kata dia.

Lain ceritanya kalau ada pembeli yang membeli perkantoran untuk disewakan kembali. Karena stok perkantoran sewa tidak ada, pembeli pun mau tidak mau memilih perkantoran yang dijual.

"Kecuali, kalau konsumen membeli terus disewa kembali dengan harga tinggi. Konsumen (yang lain) tidak punya pilihan. Itu yang membuat harga sewa naik," kata dia.

Ali tidak memastikan berapa tren pertumbuhan perkantoran, baik dari office sewa maupun office jual.  "Saya tidak berani menyebut pasti. Yang office sewa itu pasokannya kalah dibandingan dengan yang baru (office jual). Pengamatan saya seperti itu. Permintaan office sewa semakin banyak, tapi pasokannya yang tidak ada," kata dia.

Sebelumnya, Cushman & Wakefield dalam risetnya menyatakan pertumbuhan pasar perkantoran global akan melambat pada 2014.

Namun, pada 2015, pertumbuhan diprediksi lebih cepat, karena tingkat kepercayaan dalam dunia bisnis yang lebih baik.

Jakarta, Dublin, dan Boston akan memimpin pertumbuhan di tingkat regional masing-masing, di samping kota-kota utama lainnya yang akan mengalami tingkat pertumbuhan harga sewa tinggi hingga 2015.  

"Mengurangi luas dan meningkatkan kualitas ruang sewa kantor merupakan dua tren global yang masih akan terus berlangsung," kata Carlo Barel di Sant’Albano, Executive Chairman, Cushman & Wakefield.

Di menambahkan, masalah ruang kerja yang semakin kompleks dan modern, serta saling berhubungan dengan tujuan dan kinerja bisnis sepertinya menjadi tren. Sebab, dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. 

"Di beberapa situasi, konstruksi yang baru dapat mencapai dua tujuan itu,"  ujar Carlo Barel.

Jakarta dan Kota-kota Pesisir Lain di Dunia Terancam Tenggelam

Memiliki banyak gedung pencakar langit yang kokoh dan modern, sejumlah kota besar di pesisir menyimpan potensi bencana yang mengerikan. Sewaktu-waktu mereka semua bisa tenggelam.

Kekhawatiran itu sudah dilontarkan berkali-kali oleh para pakar di masa yang berbeda. Terakhir, peringatan itu disampaikan para peneliti dari Deltares Research Institute, Belanda.

Kesimpulan itu didasarkan pada hasil penelitian yang mereka terbitkan awal April lalu. Peneliti Deltares menyatakan, tanah di kota-kota pesisir dunia turun 10 kali lebih cepat dari kenaikan air laut akibat pemanasan global. Salah satu kota yang menjadi perhatian penelitian ini adalah Jakarta, ibu kota negara kita.

"Penurunan tanah dan naiknya ketinggian air laut ini terjadi bersamaan. Dan, keduanya menyebabkan masalah yang sama, banjir yang makin luas, dalam, dan lama surut," kata pemimpin peneliti Deltares Research Institute, Gilles Erkens, seperti dikutip dari laman Independent, 29 April 2014.

Saat ini, Jakarta memang memiliki tanggul sepanjang 30 kilometer (km) untuk melindungi kota dari banjir. Namun, jika tanggul ini jebol, Deltares memperkirakan sekitar sejuta orang akan kebanjiran dalam waktu 48 jam.

Apa penyebab penurunan tanah itu? Ada yang paling utama. Pertama adalah penyedotan air tanah besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan warga dan industri. Kedua, pembangunan gedung pencakar langit yang terus terjadi.

Untuk itu, Erkens pun menilai, kota-kota pesisir--termasuk Jakarta--harus menghentikan penyedotan air tanah. Sekarang juga. "Tapi tentu saja, harus ada sumber air minum lain untuk kota-kota ini," kata dia.

Selain Jakarta, para peneliti Deltares juga memperingatkan kota-kota di pesisir lainnya, seperti Ho Chi Minh, Bangkok, dan Dhaka.

Kota-kota pesisir dunia itu, imbuhnya, bisa belajar dari dua kota pesisir yang mampu mengatasi musibah tanah turun, yakni Tokyo dan Venesia. Tanah di Tokyo pernah turun sampai dua meter sebelum akhirnya pengelola kota itu membatasi penggunaan air tanah.

"Demikian pula dengan Venice," katanya. Venesia yang terkenal dengan Kota Air-nya, mengalami penurunan yang signifikan karena ekstraksi air dari bawah tanahnya.

Menurut peneliti dari University of Padova, Pietro Teatini, permasalahan yang dihadapi kota pesisir ini tergantung dari lokasi dan cara penanganan. “Seberapa dalam penurunannya itu tergantung dari padat tidaknya tanah di bawah bangunan tersebut,” kata Pietro Teatini, seperti dikutip dari dari laman BBC.

Bukan Fenomena Baru
Peneliti utama di Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Nusa Idaman Said, tak kaget dengan hasil penelitian Deltares Research Institute tersebut.

"Itu sih bukan fenomena yang baru," kata dia dalam perbincangan dengan VIVAnews, 1 Mei 2014. Menurutnya, sudah sejak lama Jakarta memang menghadapi masalah ini. Solusi demi solusi bukannya tak diambil pemerintah.

"Sebetulnya, ketinggian tanah di beberapa daerah Jakarta memang sudah lebih rendah dari permukaan air laut," kata dia. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membangun tanggul-tanggul di sekitar utara Jakarta untuk mencegah air laut pasang sebagai salah satu solusi.

Selain itu, Pemerintah Jakarta juga memompa sungai-sungai di bagian utara karena sudah tidak mampu menampung air laut. "Contohnya di Ancol dan jalan menuju bandara Soekarno-Hatta," kata dia.

Beberapa tahun lalu, kata dia, jalan menuju bandara tampak lebih tinggi dibanding genangan air. "Sekarang sudah sama ketinggiannya. Makanya sering banjir," jelas Said.

Senada dengan peneliti Deltares, Said pun menilai konsumsi air tanah dan pembangunan gedung pencakar langit menjadi salah satu penyebab turunnya tanah di Jakarta. Dia mengaitkannya dengan kondisi geologi Jakarta yang semula adalah rawa.

"Sebetulnya, penurunan tanah itu adalah proses kompaksi tanah," kata dia mulai menjelaskan. Pembangunan gedung-gedung, mau tak mau, membebani tanah rawa yang semula berongga sehingga makin padat.

Demikian juga penyedotan air tanah. Rongga-rongga yang semula diisi air, kemudian kosong sehingga terus memadat. "Proses kompaksi ini akan terjadi terus, terutama di wilayah gedung-gedung yang memakai air tanah," kata dia.

Dia menilai, langkah paling konkret untuk memperlambat penurunan tanah itu adalah penggunaan teknologi. Pembangunan tanggul-tanggul yang saat ini dikerjakan Pemerintah adalah salah satu upaya berbasis teknologi untuk mencegah dampak buruk penurunan tanah.

"Hanya saja, tanggulnya mau dibikin seperti apa? Bisa saja dibuat dengan teknologi tinggi seperti di Belanda. Tapi, kan biayanya mahal. Ada tidak uangnya?" kata dia. Dia mengakui, tanggul-tanggul yang dibangun di pesisir Jakarta kalah jauh dengan Belanda karena anggaran terbatas. Dia mengakui, Pemerintah memang harus memikirkan solusi komprehensif untuk masalah penurunan tanah ini.

Catatan VIVAnews, para ahli yang tergabung dalam konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) pernah melansir prediksi mereka bahwa Jakarta akan benar-benar tenggelam pada 2025 jika penggunaan air tanah tidak segera dihentikan.

Menurut data, dalam kurun 1974-2010, wilayah Muara Baru, Cilincing, Jakarta Utara turun hingga hingga 4,1 meter. Sementara wilayah lainnya seperti di Cengkareng Barat mengalami penurunan 2,5 meter, Daan Mogot 1,97 meter, Ancol 1,88 meter (titik pantau di area wisata Ancol), Cempaka Mas 1,5 meter, Cikini 0,80 meter dan Cibubur 0,25 meter.

Selama kurun waktu 1974-1982, land subsidence belum terjadi begitu signifikan seperti saat ini, karena ketika itu penggunaan air tanah tidak setinggi sekarang dan bangunan juga masih relatif sedikit. Pada 1982-1991, tanah Jakarta mulai mengalami penurunan, dan pada 1991-2010 kondisi itu makin meluas dan memburuk.

Setali tiga uang, penelitian tim dari Kelompok Keilmuan Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2010 pun menyimpulkan hal yang sama bahwa tanah Jakarta mengalami penurunan. Tim ini meneliti tanah Jakarta dalam rentang waktu 10 tahun, sejak 1997 hingga 2007.

Dari penelitian mereka disimpulkan, penurunan permukaan tanah bervariasi 2 sentimeter hingga lebih dari 12 cm selama kurun waktu tersebut.

Penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah ini berdampak pada badan jalan dan saluran drainase. Badan jalan ikut turun dan saluran drainase retak-retak dan rusak.

Data Dinas Pengembangan DKI Jakarta bahkan lebih mengerikan. Pada periode tahun 1982 hingga 1997 terjadi amblesan tanah di  kawasan pusat Jakarta yang mencapai 60 cm hingga 80 cm. Karena merata, amblesan ini menjadi tidak terasa. Bila penurunan ini terus berlanjut, "tenggelamnya" Jakarta tinggal tunggu waktu.

Pelecehan Seks Mengintai Penumpang Wanita di TransJakarta

 
YF, seorang karyawati, belum bisa melupakan peristiwa kelam yang dialaminya di Halte TransJakarta Harmoni, Jakarta Pusat, pada Selasa lalu. Dia trauma setelah dicabuli empat oknum petugas TransJakarta yang berdalih menolongnya, saat pingsan di bus.

Kejadian nahas itu berawal saat ia menumpang bus Koridor II jurusan Pulogadung-Harmoni. Petang itu, dia naik dari depan RS Islam Cempaka Putih. Tak berapa lama, ia merasakan sesak nafas, asmanya kambuh. Wanita 29 tahun itu pingsan.

Sejumlah penumpang dan petugas berusaha menolong, hingga akhirnya wanita berkulit sawo matang itu siuman.

Khawatir penyakitnya kumat, warga Sumur Batu, Kemayoran itu diminta tidak melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan lemas, YF yang mengenakan kaus dan celana pendek itu diturunkan petugas di Halte Harmoni. Di sana, ia langsung ditangani petugas keamanan TransJakarta, EKL. YF lalu dibawanya ke dalam ruang genset untuk mendapatkan perawatan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar, Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan, petugas keamanan tadi itu mengaku bisa menyembuhkan penyakit YF. Sebab, ia meyakinkan korban dengan sesumbar memiliki ilmu hitam. "Kemudian EKL meraba tubuh pelapor yang lemas habis pingsan," kata Tatan kepada VIVAnews, Kamis 23 Januari 2014.   

Tak berapa lama datang tiga petugas lainnya, MK, DLS, dan ILA. Dia ruang berukuran 3x6 meter itulah mereka melakukan aksi bejatnya. Empat petugas tersebut mencabuli korban secara bergantian.

"Meraba tubuh pelapor. MK dan DLS meraba-raba bagian dada, yang diawali dengan memijat. Sedangkan ILA mengeluarkan kemaluannya," ujar Tatan.

YF berusaha melawan, tetapi dia tak memiliki daya. Lalu, berteriak histeris hingga terdengar hingga keluar.

Polisi yang sedang bertugas di sekitar lokasi kejadian langsung mencari sumber suara tersebut. Polisi mendapati korban dan empat petugas di ruangan yang berada di dekat loket masuk itu. Dua petugas berhasil diamankan. Sedangkan dua lainnya melarikan diri ke rumah kontrakannya. Namun, keduanya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Jakarta Timur.    

Saat ini, empat petugas itu, DLS, ILA alias Ipank, MK alias Aki, dan EKL masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Pusat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi, yakni satu buah kaus warna merah hati milik korban dengan noda sperma, serta satu aroma terapi.

Pecat
Sementara itu, pengelola TransJakarta belum dapat melakukan tindakan apapun terhadap para petugas itu. Kepala Unit Pelaksana TransJakarta, Pargaulan Butar Butar, mengungkapkan bahwa mereka sudah dipanggil oleh manajer untuk dimintai keterangan. Namun, keempatnya membantah berbuat seperti yang dilaporkan korban.

"Empat orangnya belum mengaku, jadi nanti tunggu saja penyidikan polisi," kata Butar Butar.

Mereka, kata dia, berdalih hanya membantu penumpang yang sakit. "Pingsan dan muntah-muntah. Lalu diurut-urut dan diberi teh manis oleh petugas."

Empat petugas tersebut berstatus pegawai kontrak, dan pengelola baru saja memperpanjangnya. Kini UP TransJakarta masih menunggu hasil pemeriksaan polisi untuk menentukan langkah yang akan diambil terhadap petugas-petugas itu. "Kami tidak mau TransJakarta jelek. Kalau terbukti langsung kami pecat," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo juga meminta petugas yang ketahuan berkelakuan bejat ditindak tegas. Dia sangat menyayangkan, karena seharusnya petugas itu memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang.

Beraksi saat bus penuh

Kejadian di halte Harmoni itu bukan kali pertama dialami penumpang TransJakarta. Sudah banyak penumpang wanita yang menjadi korban pelecehan seks di angkutan umum andalan Ibu Kota Jakarta itu.

Tak hanya oknum petugas, kaum hawa pun kerap menjadi sasaran lelaki hidung belang saat bus penuh sesak. Mulai dari gesek-gesek kemaluan hingga pamer alat vital. Ada juga pria yang nekat meremas bagian tubuh penumpang wanita.

Menurut catatan, setidaknya ada dua insiden yang menjadi perhatian publik di tahun lalu. Peristiwa itu ramai diperbincangan, setelah pelakunya tertangkap basah.

Pelaku, Hadi Suhanda (30), beraksi di TransJakarta Koridor IX, jurusan Pluit-Pinang Ranti pada 30 Agustus 2013. Tak kuasa menahan syahwat, dua wanita muda jadi korbannya, OI (19) dan N (20).

Hadi menggesek-gesekkan kemaluannya ke bokong korban. Dia bahkan sempat membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya di belakang N. Dan N pun berteriak hingga Hadi nyaris diamuk penumpang lain.

Masih di koridor yang sama, pelecehan seksual juga dialam karyawati swasta, M (32) pada 29 Juli 2013. M kaget bukan kepalang, karena dari belakang dia merasakan digesek-gesek oleh seorang pria bernama Johari (18).

Johari bahkan mencapai klimaks. Itu diketahui, karena M mendapati bagian belakang tubuhnya yang basah terkena cairan yang diduga sperma. Johari langsung diamankan. Dia diturunkan di Halte Pancoran, lalu dibawa ke Polsek Pancoran untuk diproses.

Jokowi memang mengaku sulitnya mengatasi masalah pelecehan seksual di TransJakarta. Menurutnya, kasus seperti itu akan terus terjadi selama kondisi bus masih penuh sesak. Salah satu solusinya adalah menambah armada baru. "Kalau busnya belum cukup, masih desak-desakan, ya memang masih sulit. Kami ngomong apa adanya saja," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Dia menganggap, keamanan di dalam bus sudah cukup baik dengan ditempatkannya satgas. Apalagi, pintu masuk bus dikendalikan oleh sopir, sehingga penumpang tidak bisa membuka-tutup pintu seenaknya. "Ya, memang banyak hal itu juga karena ada yang sakit." Karena itu, kata dia, jika ada tindak kriminal di dalam bus maka itu menjadi urusan polisi.

Untuk mencegah pelecehan, penumpang wanita diminta ikut berperan aktif dengan berani bertindak tegas. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto meminta penumpang wanita tidak segan-segan memarahi pria yang memperlihatkan gelagat tidak baik.

Selain itu, pelaku juga harus dibuat jera dengan hukuman sosial. Kata Rikwanto, masyarakat harus peduli pada korban dan menangkap pelaku. Meski demikian, polisi tidak bisa seenaknya menghukum pelaku. Semua harus dibuktikan, salah satunya lewat keterangan saksi.

Polisi mengimbau warga tidak naik angkutan umum sendirian. "Kemudian berpakaian yang pantas di muka umum. Hindari pakaian yang mengundang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, terutama asusila," kata Rikwanto.

Setelah Detroit, Masih Banyak Kota Besar di AS Terancam Bangkrut

Walikota Detroit, Dave Bing, mengingatkan bukan kotanya saja yang bermasalah dengan keuangan dan kini jatuh bangkrut. Menurut dia, masih banyak lagi kota di Amerika Serikat yang bakal bernasib sama dengan Detroit.

Bing mengutarakan pandangannya dalam wawancara yang disiarkan stasiun berita ABC pada Minggu waktu setempat, ungkap The Washington Times. Detroit pada Kamis pekan lalu menjadi kota besar pertama di AS yang mengajukan perlindungan pailit setelah pemerintah setempat tidak mampu menanggung utang yang besar dari para investor sementara tetap harus membayar berbagai kewajiban lain, seperti tunjangan pensiun bagi warganya.

Namun Bing yakin akan ada lagi kota-kota yang menyusul Detroit. "Kami bukanlah satu-satunya kota yang harus berjuang menjalani situasi demikian. Ada lebih seratus kota besar yang punya masalah yang sama dengan kami. Kami mungkin yang pertama dan yang terbesar, namun bukanlah yang terakhir," kata Bing dalam program bincang-bincang "This Week."

Bersama dengan Gubernur negara bagian Michigan, Rick Snyder, dan manajer urusan darurat Detroit, Kevin Orr, Bing akhir pekan lalu tampil di sejumlah acara bincang-bincang di televisi untuk mengutarakan krisis yang mendera Detroit. Dulu dikenal sebagai pusat industri otomotif kebanggaan AS, Detroit kini menanggung utang jangka panjang sekitar US$19 miliar.

Sebenarnya para pejabat Detroit bisa saja langsung meminta dana talangan dari pemerintah pusat di Washington DC. Namun opsi itu belum mereka ajukan. "Kalian tahu kan, dan saya juga tahu Bapak Presiden punya banyak urusan," kata Bing.

Gubernur Snyder, saat tampil di acara "Face the Nation" milik stasiun televisi CBS, mengaku menyetujui usulan perlindungan pailit yang disodorkan Orr. Namun Snyder menyatakan bahwa pihaknya enggan langsung minta bantuan ke pemerintah pusat, namun pemerintah pusat bisa berinisiatif memberi bantuan ke Detroit.

Snyder juga mengungkapkan bahwa 38 persen dari anggaran kota Detroit selama ini hanya habis untuk tunjangan pensiun dan utang. Kini dengan menyatakan diri bangkrut, pemerintah Detroit harus merombak struktur besar-besaran dan harus mengajak kompromi kepada para debitur, yang rata-rata terdiri dari para investor dan penerima tunjangan pensiun.

Orr menawarkan nilai utang pokok Detroit dikurangi US$11,5 miliar sehingga menjadi US$2 miliar. Bila disetujui, ini berarti para investor dan penerima tunjangan hanya mendapat sekitar 17 persen dari nilai piutang mereka. Usulan-usulan lain juga masih harus dibahas.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengumpulkan 94 Direktur rumah sakit negeri dan swasta provider Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk membahas program KJS yang masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu kendala dalam penerapan program KJS adalah membludaknya pasien di rumah sakit-rumah sakit di Jakarta, sehingga tidak semua pasien dapat tertampung.

Kegiatan itu diikuti oleh 500 peserta, perwakilan dari 94 RS swasta dan negeri di seluruh DKI Jakarta. Mereka dikumpulkan agar tidak terjadi lagi penolakan terhadap warga miskin yang berobat.

"Kami harapkan agar tidak ada yang menolak pasien miskin berobat ke rumah sakit," kata Basuki T Purnama, dalam pertemuan dengan puluhan direktur dan jajaran rumah sakit rujukan KJS di Ballroom Hotel Lumire Jalan Senen Raya No 135, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret 2013.

Cara Pemda DKI Mencegah Zat Berbahaya pada Makanan

Joko Widodo sidak ke pasar Klender Jakarta Timur. Rabu pagi 20 Maret 2013. Gubernur DKI Jakarta itu tidak datang sendirian.  Dia mengandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan(Badan POM). Kedatangan mereka hendak memantau kadar bahan kimia pada makanan dan minuman yang didagangkan di pasar itu.

Jokowi berhenti sejenak di sebuah Warung Jamu. Memesan segelas Jamu Temulawak lalu menengaknya. Temulawak , yang disebut curcuma xanthorrhiza Roxb itu, menurut para ahli kesehatan memang memiliki banyak khasiat. Tanaman itu bisa mencegah  hepatitis, menekan jumlah kolesterol dalam darah, bahkan bisa mencegah gangguan pada ginjal.

Namun, bukan karena menderita sejumlah penyakit ini, Jokowimeminum Jamu Temulawak itu. Mantan Wakilota Solo itu, tempat rupa-rupa jamu mudah ditemukan,   sedang sidak dan memeriksa bahan kimia pada jamu itu. Juga karena minum jamu itu sudah jadi kebiasaan semenjak muda.

Di negeri ini, dengan begitu banyak makanan dan minuman tradisional, baik lokal maupun impor dari negeri seberang,  pasar tradisional memang kadang menjadi salah satu lahan basah makanan yang kurang aman alias berbahaya. Yang mengandung banyak bahan kimia dan tentu saja membawa celaka bagi tubuh.

Tahun lalu, misalnya, Badan POM menemukan puluhan jenis minuman dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Puluhan jenis makanan ditemukan di sejumlah pusat perbelanjaan, tempat warga kelas menengah Jakarta lazim berbelanja, dan pasar tradisional.

Saat itu, Ketua BPOM, Kustantinah, menyampaikan bahwa ada makanan yang mengandung zat rhodamin dan borax. Dua zat berbahaya bagi kesehatan tapi bahkan para pembelipun nyaris kurang peduli.

Padahal sebenarnya mudah saja membedakan manakan yang mengandung zat berbahaya atau tidak.”Bila makanan itu terkena sinar matahari maka akan pudar warna aslinya,” kata Kustantinah.

Razia makanan berbahaya saat itu, juga berlangsung di sejumlah daerah. Badan Pom di sejumlah kota besar di Indonesia menemukan zat berbahaya itu pada sejumlah jenis makanan.

Badan POM Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merazia sejumlah pedagang di sekitar sejumlah sekolah di sana, menemukan kandungan formalin pada makanan anak-anak. Pembelinya banyak, padahal berbahaya. “Formalin ini sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan. Menimbulkan luka bakar, iritasi dan bisa menyebabkan kanker,” kata Kepala BPOM NTB saat itu, Utami Ekaningtiyas.

Meski dirazia berkali-kali, zat berbahaya masih saja ditemukan  pada sejumlah makanan dan minuman yang dijual bebas di tengah warga. Tahun ini saja, Badan POM menemukan 448 item jamu yang mengadung bahan kimia  yang dijual bebas di pasar-pasar, khususnya kota besar seperti Jakarta.

Padahal, selain dianggap ampuh mencegah sejumlah penyakit tadi, jamu seringkali dianggap sanggup memelihara stamina dan semangat. Itu sebabnya, ribuan orang di Indonesia doyan meminum ramuan tradisional itu.

Lantaran sulit diberantas itulah, Pemerintah DKI Jakarta mencoba cara baru memberantas zat-zat berbahaya itu. Mengandeng BPOM mengawasi makanan dan minuman berbahaya itu, hampir setiap hari. Memang akan memerlukan banyak orang, upaya keras, karena itu pada tahap pertama pengawasan melekat ini akan dilakukan  pada sejumlah pasar tradisional.

“Kami akan membuat contohnya,” kata Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke Pasar Klender itu. Dengan pengawasan melekat ini, para pembeli akan benar-benar merasa aman dan nyaman berbelanja di pasar tradisional.

Demi mendukung program ini, Pemda DKI dan Badan POM akan menyediakan sejumlah laboratorium keliling, yang akan beroperasi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Laboratorium keliling itu akan dioperasikan oleh sejumlah tenaga ahli. Para petugas akan mengambil sampel semua makanan dan minuman untuk diperiksa di laboratorium itu.

Para pembeli yang ragu, juga bisa langsung memeriksa bahan kimia pada makanan dan minuman di laboratorium ini. Prosesnya sederhana dan cepat. Laboratorium itu dirancang untuk memeriksa semua jenis zat berbahaya dari semua jenis makanan dan minuman.

“Termasuk jamu. Apakah mengandung zat berbahaya atau tidak, “ kata Jokowi. Dagangan yang juga bisa dengan gampang dicek di laboratorium itu adalah tahu dan ikan, yang saban hari banyak dibeli warga.

Hasil pengujian di setiap pasar itu, kata Jokowi, akan diumumkan kepada publik. Dengan cara itu semua akan terjaga dan tak ragu. Pembeli dan penjual. Dengan pengumuman yang rutin, kata Jokowi, para pedagang tidak akan main-main dengan daganganya. Jika ada ikan yang mengandung formalin, “Akan langsung kami umumkan,” katanya. Si penjual ikan tentu akan berhati-hati.

Untuk operasi yang terlibang besar  dan memerlukan kerja keras ini, Badan POM sudah siap mendukung Pemda DKI sepenuhnya. Kepala badan itu,  Lucky Oemar Said, menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini, petugas dari Badan POM akan secara rutin dan intensif  beroperasi di sejumlah pasar.

Selain mencegah merasukanya bahan-bahan kimia pada makanan dan minuman itu, kata Lucky, program ini akan sangat membantu, memberi pengetahuan teknis kepada para pedangang dan pembeli. Itu sebabnya, para petugas yang beroperasi di pasar-pasar itu, juga akan melakukan sosialisasi soal bahan-bahan berbahaya itu.

Selama ini, kata Lucky, Badan POM hanya melakukan kegiatan pemeriksaan di Balai Besar POM. Dengan program ini, para petugas bisa masuk langsung ke pasar. Lebih proaktif memeriksa zat-zat berbahaya itu.

Lucky yakin bahwa jika masyarakat bisa dengan mudah mengenal zat-zat berbahaya itu, para pedagang pun tidak akan menjualnya. Dan pada satu titik nanti, kesadaran pembeli tidak perlu dilecut lagi.

Sejumlah pembeli, yang menonton dan mendengar penjelasan Jokowi di Pasar Klender Rabu pagi itu, terlihat senang dengan rencana itu. Sesudah meminum segelas Jamu Temulawak seharga  seribu perak itu, Jokowi mengingatkan sejumlah penjual, agar menjual jamu yang sehat dan tidak berbahaya.

Peraturan Presiden Diajukan, Monorel Segera Melaju?

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan setuju untuk mengajukan pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) yang menunjuk PT Adhi Karya Tbk menggarap proyek monorel di luar Jakarta. Upaya itu dilakukan agar proses pembangunan monorel yang direncanakan membentang di Bekasi - Cawang - Cibubur - Kuningan bisa segera terealisir.

"Saya akhirnya setuju, karena Adhi Karya ini ngotot sekali ingin menggarap proyek monorel," kata Dahlan dalam acara ulang tahun Adhi Karya ke-53 di Jakarta, Senin 11 Maret 2013.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan saat ini draf Perpres tersebut sudah masuk ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Nanti, dari Menko akan dikirimkan ke Mensesneg," ujar Kiswo pada kesempatan yang sama.

Kiswo berharap agar Perpres ini bisa cepat selesai sehingga perseroan mempunyai payung hukum untuk mengeksekusi pembebasan lahan dan pembangunan proyek.

Adhi Karya menargetkan tahap persiapan pembangunan monorel bisa rampung pada akhir tahun ini. "Pihak kami sudah menghitung semua biaya dan sudah memperkirakan waktunya," ujar Kiswo.

Walaupun belum bisa melakukan kegiatan konstruksi sebelum Perpres diteken, Kiswo mengatakan pihaknya tetap berupaya mensosialisasikan proyek itu. April nanti, Adhi Karya akan membuat mock up atau replika monorel untuk dipamerkan di berbagai tempat publik, agar bisa mendapat masukan dari masyarakat luas.

"Rencananya kami taruh di kantor Kementerian BUMN atau Monumen Nasional," ujarnya.

Di bulan Juni, akan dilakukan uji jalur atau track test di Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). Di lembaga ini, replika monorel itu akan dites dioperasikan selama 1.000 jam. Lama waktu yang dibutuhkan untuk tes ini diperkirakan hingga enam bulan.

Kiswodarmawan berharap dalam periode pembuatan mock up dan track test ini, pemerintah bisa merampungkan Perpres. "Kalau Perpres sudah selesai, kami bisa langsung mulai proses konstruksi pada awal tahun depan," ujarnya.

Lika-liku

Adhi Karya memang getol memburu proyek ini. Begitu Joko Widodo resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta, perusahaan pelat merah ini kembali mengajukan proposal. Proyek ini sempat terhenti pada masa gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo. Tiang-tiang beton yang sudah terlanjur dipancangkan pun lama mangkrak berkarat.

Pada pertengahan Oktober 2012 lalu, Jokowi memberikan lampu hijau kepada PT Adhi Karya. "Yang mudah jangan dipersulit. Kami ini kejar-kejaran dengan kemacetan. Semua mudah kalau kita memang punya niat membangun monorel atau MRT," kata Jokowi usai rapat konsorsium di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sehari setelahnya, Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, langsung menyatakan kesiapan pihaknya untuk menggarap proyek monorel dengan membentuk konsorsium bersama antara lain PT LEN Industri selaku penyedia sinyal monorel dan PT Industri Kereta Api (Inka) sebagai penyedia gerbong kereta. Konsorsium ini diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT).

Adhi Karya menjanjikan membangun monorel yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya, seperti MRT, bus Transjakarta, dan kereta bandara. Monorel JLT ini akan membentang sepanjang 13 kilometer dengan 16 stasiun. Membentang sepanjang 60 kilometer, ia dirancang bakal melewati 21 pusat perbelanjaan, 110 kantor, 16 hotel, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen.

Soal daya angkut, direncanakan menerapkan konsep gerbong berkapasitas 4x200 penumpang sekali jalan. Diproyeksikan dalam sehari Monorel JLT akan mengangkut 94.600 orang melintasi Bekasi - Jakarta dan 54 ribu orang di ruas Cibubur - Kuningan. Angka ini dihitung dengan durasi pemberangkatan kereta setiap lima menit. "Kalau kita perpendek setiap dua menit maka bisa meningkat lagi," kata Kiswo, optimistis.

Proyek pembangunan monorel ini diperkirakan akan menelan dana investasi sebesar Rp60,55 triliun. Di tahap pertama, diperkirakan bakal menyedot Rp12 triliun, yang pendanaannya diambil dari kas perusahaan dan perbankan.

Untuk tarif, tiket jalur Bekasi Timur - Cawang dipatok Rp15 ribu, Cibubur - Cawang Rp15 ribu, dan Cawang - Kuningan Rp10 ribu. "Ongkos akan naik 10 persen setiap dua tahun," kata Kiswo.

Waktu pembangunannya sendiri diperkirakan memakan waktu 2-3 tahun. Sekitar 2015, monorel diperkirakan sudah dapat dioperasikan.

"Kami akan manfaatkan tiang-tiang monorel yang terbengkalai," kata Kiswo

Pasien Meninggal, Kartu Jakarta Sehat Tidak Siap?

Royatih harus menelan pil pahit karena Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak dapat menyelamatkan anaknya, Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Royatih menceritakan, bagaimana ia berjuang agar anaknya bisa sehat. Selasa 5 Maret 2013, Ana pulang dari sekolah mengeluh sakit perut. "Dia muntah-muntah," kata Royatih saat ditemui VIVAnews di kediamannya di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu 9 Maret 2013.

Awalnya Royatih hanya merawat anaknya di rumah. Dia memberi anaknya obat, namun Ana masih tetap muntah. Akhirnya dibawa ke bidan. Pukul 20.30 malam itu, Ana akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Firdaus dengan bermodalkan KJS.

Ana masuk ke ruang IGD RS Firdaus, dan langsung diinfus. Saat bertanya apakah RS tersebut menerima KJS, sang peawat hanya menjawab "Di sini yang terima KJS cuma pasien dengan penyakit paru-paru,"

Royatih akhirnya tetap memasukkan anaknya di RS itu. Ana langsung diinfus. Besoknya, perut Ana mulai kembung. Perawat lalu memasukkan alat dari hidung yang menurut Royatih untuk membuang kotoran. "Katanya ada infeksi di perut, karena makanan kotor," ujar Royatih.

Tak kunjung sembuh, Royatih lalu keliling RS di Jakarta Utara karena RS Firdaus tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi. Ana harus dirawat di ruang Itensive Care Unit (ICU).

Royatih mendatangi RS Islam Sukapura, RS Koja  RS Mulia Sari dan Rumah Sakit Tugu di Pelabuhan. Jawabannya yang ia dapat sama, ruangan ICU penuh dan tak ada kamar kelas III yang kosong untuk pasien KJS. Akhirnya, Royatih kembali ke RS Firdaus.

Setelah mengadu ke sejumlah pihak termasuk istri Ketua RT yang kemudian melapor ke anggota DPRD Jakarta, RS Islam di Sukapura akhirnya menerima Ana di ICU mereka dengan kondisi yang sudah memburuk. Tim dokter memutuskan untuk mengoperasi Ana karena ada infeksi di pencernaan. 

Namun, saat akan dioperasi pada Jumat lalu kondisi Ana melemah. Sabtu pagi, 9 Maret, Ana berpulang. "Anak saya nafasnya sudah tersengal-sengal. Semua alat-alat dipasang, dikasih alat bantu, tetap dipompa, tapi tetap tidak tertolong," kata Royatih.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, Kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi atau Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit-rumah sakit DKI Jakarta penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan puskesmas setelah diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para dokter pun khawatir pelayanan terhadap pasien menjadi tidak maksimal dengan lonjakan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin, mengatakan idealnya seorang dokter memberikan pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama 5 menit. 

Jakarta butuh rumah sakit pemerintah baru?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap. Ia berjanji KJS akan terus disempurnakan karena manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

"Tidak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau tidak ada KJS, ribuan orang yang akan menjadi seperti itu," ujarnya.

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini. Jokowi juga akan membuat Puskesmas beroperasi 24 jam agar dapat menampung pasien KJS yang ditolak RS karena penuh.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Jokowi tak segan akan mengancam rumah sakit rujukan KJS yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menerima masyarakat untuk berobat. Salah satu ancamannya adalah pemda DKI Jakarta tidak akan memberikan surat penambahan ruangan RS yang tidak bisa diajak kerjasama menyukseskan program KJS.

"Kami pemerintah punya power yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarJokowi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menjalankan sistem KJS karena ia telah memprediksi begitu program ini dilakukan maka akan ada lonjakan pasien. Ledakan pasien ini, katanya, tidak diimbangi oleh tenaga medis.

"Saya bukan membela rumah sakit, tapi memang ruangan rumah sakit penuh sedangkan tenaga medis tidak ada. Jika dibiarkan saja dirawat asal-asalan maka bisa satu rumah sakit bisa tertular," katanya saat dihubungi VIVAnews.

Solusi Jokowi yang akan mengurangi Kelas II untuk dijadikan Kelas III pun dirasakan tidak cukup. Jakarta, katanya, membutuhkan RS baru milik pemerintah. RS milik pemerintah saat ini sudah tidak cukup lagi menampung warga Jakarta yang semakin banyak.

"Sudah 10 tahun ini tidak ada RS pemerintah yang baru di tengah gagalnya program Keluarga Berencana (KB)," katanya.

AGAR GENAP GANJIL TIDAK GANJIL

Jalanan ibukota yang bebas macet di hari kerja selalu menjadi impian banyak warga di banyak negara. Berbagai upaya pun ditempuh. Di antaranya melalui kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di jalan raya, termasuk yang bakal diterapkan Gubernur Jakarta Joko Widodo: skema pelat nomor ganjil-genap.

Sejumlah negara telah mencobanya. Ada yang gagal, ada yang berhasil.

Filipina

Manila, ibukota Filipina, tercatat berulang kali mencoba menerapkan kebijakan itu. Pada 9 Maret 2010, otoritas lalu lintas kota itu menguji coba skema pelat nomor ganjil-genap untuk diterapkan di jalan-jalan arteri. Selain mobil pribadi, angkutan umum seperti jeepney terkena aturan itu. Di hari pertama uji coba, jalanan Manila mendadak bebas macet.

”Pengemudi merespons positif,” kata Kepala Polisi Lalulintas, Engelbert Soriano, seperti diansirSunstar.com, pada hari pertama uji coba.

Jeepney berpelat nomor ganjil dilarang memasuki kawasan bisnis pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Yang genap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun, tak ayal masalah langsung muncul. Tidak semua penumpang mengetahui uji coba kebijakan baru ini. Akibatnya, banyak yang terlantar di pinggir jalan karena angkutan kota yang beroperasi berkurang separuhnya.

Toh otoritas kota merasa uji coba itu berhasil. Maka, jangkauan wilayah dan jenis kendaraan yang diatur diperluas. Pada November 2010, kebijakan ini diberlakukan di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue (EDSA).

Epifanio de los Santos Avenue, biasa disingkat EDSA, merupakan jalan arteri dan jalan tol yang penting di negara ini. Jalurnya melewati 6 dari 17 permukiman yang tersebar di kota Caloocan, Quezon, Mandaluyong, San Juan, Makati dan Pasay. Ini adalah jalan terpanjang dan terpadat yang berfungsi sebagai koridor utama utara-selatan di Manila Metropolitan. Otoritas setempat memperkirakan EDSA dilalui rata-rata 2,34 juta kendaraan setiap hari. Kecepatan rata-rata kendaraan di sini sekitar 10-20 kilometer per jam.

Kepadatan inilah yang mendasari Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) menerapkan kebijakan ganjil-genap; yang bahkan di jalan-jalan tertentu digabungkan dengan sistem pengkodean warna. Skema ganjil-genap diimplementasikan pada 07.00-19.00. Pengkodean warna diterapkan pada jam-jam sibuk, antara 07.00–10.00 dan 17.00–19.00.

Dalam skema ganjil-genap, kendaraan pribadi maupun umum dengan nomor pelat yang berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9 dilarang melintas pada hari Senin, Rabu dan Jumat, sementara yang 2, 4, 6, 8 dan 0 pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Pemilik mobil pribadi ramai-ramai menentang kebijakan ini. Kebanyakan dari mereka adalah kaum profesional yang bekerja di kawasan bisnis kota itu. ”Ini tidak fair. Pemilik kendaraan yang membayar pajak untuk membangun jalan dibatasi menggunakan jalan,” kata Elvira Medina, Presiden The National Council for Commuters Protection (NCCP), seperti dilansir abs-cbnnews.com.

Protes NCCP didasari keluhan para pelaku usaha kecil menengah dan ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari mengantar jemput anak ke sekolah. Para pengendara sepeda motor pun protes karena harus mengeluarkan uang lebih besar untuk ongkos naik angkutan umum. Awak bus ketinggalan. Sebanyak 3.000 awak bus mogok dan berunjuk rasa besar-besaran melawan kebijakan itu.

Sebagaimana dilansir Philippine Daily Inquirer, total ada 13 ribu bus yang terkena aturan itu. Sebanyak 1.000 kendaraan pribadi dilarang melaju di jalanan setiap harinya. Belakangan, untuk bus, skema ganjil-genap dimodifikasi. Larangan beroperasi hanya diberlakukan sehari dalam seminggu. Bus dengan pelat nomor berakhiran 1 atau 2 pada Senin, 3 atau 4 pada Selasa, 5 atau 6 pada Rabu, 7 atau 8 pada Kamis, dan 9 atau 0 pada hari Jumat.

Selain yang kontra, kebijakan ini punya pendukung juga. Kalangan ini mengungkapkan kebijakan ini berhasil mengurangi volume kendaraan hingga 50 persen. Dengan begitu, kecepatan perjalanan meningkat dari rata-rata 10-20 km/jam menjadi 50 km/jam.

Namun, argumen ini langsung termentahkan. Pada kenyataannya, banyak yang malah menambah jumlah kendaraan mereka. Orang-orang kaya di negeri itu membeli mobil baru untuk memastikan mereka punya mobil bernomor polisi ganjil sekaligus genap.

Skema ganjil-genap punya sejarah panjang di Filipina. Kebijakan ini diterapkan pertama kali pada 1995 untuk mengurangi kemacetan akibat proyek pembangunan rel di sejumlah wilayah di Metro Manila. Pengecualian diberlakukan untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, mobil polisi dan militer, bus sekolah, serta kendaraan diplomat dan pejabat.

Dipandang berhasil, penerapannya diperpanjang. Pada tahun 1996, MMDA menerbitkan Peraturan Modifikasi Skema Ganjil-Genap yang diterapkan untuk kendaraan umum seperti taksi, bus, dan jeepney. Kebijakan ini mengalami pasang surut: diterapkan, dicabut, dimodifikasi, diterapkan lagi. Namun, sampai hari ini Manila masih saja dibelit kemacetan.

China

Beijing, China, memberlakukan skema ganjil-genap saat menjadi tuan rumah Olimpiade. Kebijakan ini diterapkan hanya selama dua bulan, mulai tanggal 20 Juli 2008. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan polusi selama Olimpiade dan Paralimpiade digelar.

Otoritas setempat menargetkan mengurangi 45 persen dari 3,29 juta mobil yang rata-rata melintas setiap harinya, dan mengurangi emisi kendaraan sebesar 63 persen.

“Lalu lintas yang lancar dan udara yang baik merupakan faktor penting untuk mensukseskan Olimpiade. Ini juga janji Beijing terhadap Komite Olimpiade Internasional,” kata Juru Bicara Departemen Transportasi Zhou Zhengyu ketika itu, seperti dilansir Reuters.

Yang menarik, para pemilik mobil yang terkena larangan ini diberi kompensasi. Mereka dibebaskan membayar pajak jalan atau kendaraan selama tiga bulan.

Namun, tak cuma membatasi, pemerintah Beijing menyediakan alternatif. Mereka menyiapkan jaringan transportasi umum, didukung tiga jalur kereta bawah tanah yang baru yang sanggup mengangkut empat juta penumpang tambahan setiap hari.

Dampak kebijakan ini dinilai positif. Selama diberlakukan, volume lalu lintas berkurang, emisi kendaraan bermotor menurun, dan laju rata-rata kendaraan meningkat.

Olimpiade usai, program itu pun berakhir. Namun, kebijakan anti macet tetap diperlukan China.

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, lebih dari 300 juta dari total 1,4 miliar warga China akan berpindah dari desa ke kota pada 2030. Selain itu, polusi udara di negeri Tirai Bambu juga semakin tinggi. "Urbanisasi di China sangat cepat, pengembangan transportasi perkotaan menghadapi tantangan baru,” demikian pernyataan resmi pemerintah pusat China.

Menurut data Biro Statistik Nasional China, pada akhir 2011 terdapat 62,4 juta kendaraan pribadi di China. Jumlah itu naik tujuh kali lipat dari angka 2003 yang baru 8,45 juta. Kementerian Transportasi China memperkirakan, tujuh tahun mendatang jumlahnya bakal melampaui 200 juta unit.

Karena itulah berbagai kebijakan pembatasan diluncurkan, bahkan lebih ketat dari sebelumnya. Ini mulai dari pembatasan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) hingga pengetatan penerbitan pelat nomor kendaraan roda empat baru. Namun, selain itu pemerintah China pun menggenjot pengembangan sistem angkutan umum massal dan terus memperbaiki sistem transportasi perkotaan mereka.

Meksiko

Sistem ganjil-genap juga diterapkan Meksiko. Pemerintah “Negeri Sombrero” melarang penggunaan mobil di seluruh wilayah federal dengan pelat nomor berakhiran 1 dan 5 pada hari Senin, 2 dan 6 pada Selasa, dan seterusnya untuk lima hari kerja dalam seminggu.

Awalnya, aturan ini efektif mengurangi volume kendaraan. Namun, seiring waktu berjalan banyak keluarga kaya membeli mobil kedua berpelat nomor ganjil dan genap. Kebijakan ini pun mentah.

Terjadi lonjakan jumlah kendaraan pribadi. Polusi semakin tinggi. Jalanan kembali macet. Dan kebijakan itu pun dianulir.

Indonesia?

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai skema ganjil-genap dapat diterapkan di Indonesia. Menurut dia, kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk bagi pembatasan yang lebih ketat, yaitu sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

”Kalau Pemprov mau terapkan, saya setuju. Jakarta sudah membutuhkan langkah emergensi cepat untuk mengatasi masalah kemacetan,” katanya kepada VIVAnews.

Menurutnya, kebijakan ini bakal efektif mengurangi pengguna mobil pribadi. ”Skema ini sudah biasa diterapkan di bidang transportasi. Di beberapa negara, seperti di Athena, Yunani; cukup efektif pada tahun 1979 untuk mengatasi krisis BBM,” ujarnya.

Dia mengakui memang ada negara yang gagal menerapkannya, antara lain Manila, Filipina. Namun, hasil bagus ditunjukkan Beijing, China.

”Dipelajari saja di mana kegagalannya. Memang harus diterapkan di jalan-jalan utama, jangan cuma di kawasan 3 in 1 seperti Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said, dan Harmoni. Saya rasa masyarakat sudah siap,” ujarnya, sembari buru-buru menambahkan, “Oh ya, dan harus  mempersiapkan angkutan umum juga.”

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengingatkan kebijakan ganjil-genap harus matang dipersiapkan. Armada bus harus cepat ditambah, karena kemungkinan warga akan beralih ke angkutan umum. Sekarang ini sulit bagi pengguna kendaraan pribadi untuk langsung pindah ke angkutan umum mengingat pelayanannya yang buruk dan armadanya yang begitu terbatas. “Itu syarat minimal yang harus dipersiapkan,” Yayat mengingatkan.

Yang juga perlu diantisipasi adalah jaringan jalan alternatif. Saat skema ganjil-genap diberlakukan, sebagian pengguna kendaraan pribadi bakal memilih jalur alternatif. Untuk itu, harus ada skenario ruang dan jalan untuk mengantisipasi dampaknya.

“Juga, bagaimana pengaturan petugas di lapangan?” dia mempertanyakan.

Yayat juga mengingatkan dampak negatifnya bagi usaha sebagian warga. Arus konsumen ke pusat perbelanjaan atau perdagangan bisa anjlok dibuatnya.

Menurut dia, skema serupa yang sudah diterapkan di sejumlah negara terbukti selalu memiliki nilai plus minus. “Ukuran sukses sangat relatif. Seperti di Meksiko, saya sulit mengatakan itu berhasil. Memang tidak sempurna, ada kekurangannya. Ada masalah dengan pengubahan kebiasaan masyarakat. Kegagalan dari negara-negara lain bisa jadi contoh untuk diperbaiki. Jadi, jangan sekadar bikin peraturan,” dia mewanti-wanti

BAIK BURUKNYA ATU PLUS MINUSNYA PENERAPAN GANJIL GENAP DI JAKARTA

Begitu parahnya kemacetan di Jakarta. Cobalah bertandang ke kota ini pada jam kerja, semua jalan utama seperti terkunci. Ribuan motor meraung mencari celah di antara barisan padat ribuan mobil. Asap knalpot pekat meruap. Waktu seperti bergerak lambat. Semua kendaraan itu tampak lumpuh.

Para sopir taksi di Jakarta pasti menyerah kalau ditanya di mana jalur lancar pada jam kerja yang sibuk. “Karena semua jalan macet, kita cuma punya satu pilihan: mau macet di mana?”, begitu ujar seorang sopir taksi berseloroh. Nadanya terdengar setengah frustasi.

Kemacetan Jakarta bahkan menggerus tali silaturahmi. Pertemuan dengan kolega, kerabat, atau bahkan antar warga, kerap batal. Ada cerita dari ratusan anak jalanan di Jakarta, yang kecewa berat pada Jumat, 22 Februari lalu.

Pada hari itu, para bocah yang kerap mengais rezeki di jalanan berkumpul di Kampung Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur.  Mereka berjubel duduk di bawah tenda biru. Ada banyak hiburan rupanya di acara bertajuk "Ngobrol Bareng Bersama Anak Jalanan dan Orang tua" itu.

Mereka menunggu seorang tamu penting, yang belum tiba meski hari sudah beranjak petang. Tiba-tiba, ada satu sedan hitam merapat dekat tenda, dengan didahului oleh voorijder. Serempak anak-anak jalanan itu bangkit, dan berteriak,  "Jokowi! Jokowi! Jokowi!".  Gubernur DKI itu memang sedang ditunggu di sana.

Rupanya yang keluar dari dalam mobil bukan sang gubernur. Dia adalah Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, yang juga tamu acara itu. "Bukan. Itu bukan Jokowi," ujar anak-anak jalanan itu. Mereka lalu kembali ke tenda, dan masih sabar menunggu tokoh idola. Tapi sampai menjelang malam, Jokowi tak juga tiba.

Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto,  akhirnya naik ke panggung. Dia mengabarkan sang gubernur tak bisa hadir.  "Mobilnya tidak bisa bergerak di jalan karena macet. Jadi lain waktu saja bertemu lagi. PakJokowi menyampaikan salam untuk anak-anakku semua," kata HR Krisdianto. Anak-anak kecewa. Acara pun bubar.

Apa yang dialami oleh Gubernur Jokowi, adalah peristiwa rutin bagi banyak warga Jakarta. Tak terhitung kerugian materi ditimbulkan oleh macet.

Celakanya, dari hari ke hari, macet kian parah. Ribuan polisi yang dikerahkan pun tak banyak menolong. Sementara jumlah kendaraan bermotor makin hari makin membengkak.

Simak data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sejak Januari sampai April 2012 ada sekitar 13.346.802 kendaraan yang membebani jalanan Jakarta.  Jika tak ada pembenahan sistem transportasi, berdasarkan riset di Kementerian Pekerjaan Umum, lalu lintas Jakarta akan total terkunci pada 2014.  Kendaraan warga bakal tersendat sejak ke luar dari rumah.

Soalnya, panjang jalan yang ada tak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Di Jakarta,  jalan tersedia hanya sekitar 7,2 ribu kilometer, sedangkan kebutuhan hingga 2012 adalah 12 ribu kilometer. "Itu berarti baru memenuhi 60 persen kebutuhan masyarakat atas jalan," kata Setiabudi Albamar,  staf ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum.

Meski penguasa Jakarta datang silih berganti, soal macet ini masih saja menjadi problem besar tak terpecahkan. Beragam solusi ditawarkan, termasuk dengan baliho yang memberikan harapan: “Macet pasti akan terurai”. Faktanya, macet tambah menggila.

Formula ganjil genap

Itu sebabnya, Gubernur Jokowi yang baru memerintah Ibukota, mencari formula yang tepat. Dia memilih solusi pembatasan kendaraan lewat nomor polisi ganjil dan genap. Sebetulnya, ini bukan wacana baru. Sistem itu sudah dibicarakan sejak awal 2011 lalu. Pada perhelatan SEA Games pada November 2011, mestinya sistem ganjil genap ini akan dicoba. Tapi entah mengapa batal.

Ide itu kini muncul lagi, dan menjadi prioritas di era Gubernur Jokowi. Semula sistem ganjil genap dijadwalkan berlaku Maret 2013. Tapi diundur sampai akhir Juni tahun ini. Alasan Jokowi, persiapan belum maksimal.  Ada hal yang masih dikaji, perubahan kebiasaan warga dari membawa mobil pribadi, menjadi naik angkutan umum.  "Itu yang harus dihitung, dan belum saya dapatkan," ujar Jokowi, Kamis, 28 Februari 2013.

Sistem ini memang harus dihitung masak-masak.  Syaratnya harus ada transportasi publik yang memadai. Angkutan pengganti harus terintegrasi. Pelayanan Transjakarta juga harus diperbaiki. Misalnya, kata Jokowi, akan ada penambahan 600 bus Transjakarta sebagai penunjang. Tentu, agar rapi, harus ada koordinasi ketat dengan Polda Metro Jaya.

Kalau sistem ini berjalan, dia akan menjadi batu loncatan ke sistem lebih canggih,  yakni jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Setelah itu barulah solusi lain dipertimbangkan: transportasi massal MRT, dan monorail. Jokowi sadar, di negara lain sistem ini selalu gagal.  Tapi dia toh mengembalikan hal itu ke warga. "Tergantung masyarakat. Kita mau macet atau tidak macet. Itu saja menurut saya," ucap Jokowi.

Soal rute yang akan diujicoba awal, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, adalah jalur eks 3 in 1, yaitu Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto dan Rasuna Said. Juga kawasan lingkar dalam kota yang dilalui jalur bus Transjakarta.

Sistem itu akan diterapkan pada hari kerja, mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Kebijakan itu tak berlaku di hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Bagi kendaraan dari luar Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor, tetap harus patuh pada aturan. " Harus menyesuaikan diri, karena mereka tamu," ujar Udar.

Sistem ganjil genap itu akan bekerja dengan tanda stiker. Setiap mobil pribadi, kecuali mobil barang, akan ditempel stiker. Tanda itu dipasang di kaca depan mobil bagian atas. Untuk pelat mobil berangka ganjil, stikernya warna hijau. Angka genap, warnanya merah. Stiker itu juga berguna menghindari pemalsuan pelat nomor. Untuk menyediakan stiker bagi 2,5 juta mobil, Pemprov DKI merogoh dana Rp12,5 miliar.

Mobil yang boleh melintas di jalur ganjil genap disesuaikan tanggal pada saat itu. Kata dia, mobil berpelat ganjil akan melintas pada tanggal ganjil. Pelat genap boleh lewat di tanggal genap. Kajian soal sistem ini masih dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya. Terutama soal pengawasan sistem itu, apakah manual atau elektronik.

Pengawasan elektronik

Soal pengawasan ini memang tak mudah.  Tenaga yang ada terbatas. Maka, kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono, yang paling mungkin adalah cara elektronik. Cara itu juga efektif memantau kepadatan kendaraan yang luar biasa.

Untuk itu, persiapan data digital yang akurat pun dilakukan. Polda Metro Jaya, misalnya,  kini menyiapkan electronic registration and identification (ERI), berupa data digital kendaraan dan pengemudinya. Proyek pemindahan data manual ke elektronik itu baru tuntas sekitar 50-60 persen. Itu sebabnya, kebijakan ganjil genap belum bisa segera diterapkan.

ERI adalah data yang akan disimpan di Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya. Dengan begitu, kendaraan pelanggar aturan ini akan mudah diidentifikasi petugas TMC.

Proses digitalisasi data ini, kata Wahyono, memang makan waktu. Ada ratusan ribu lembar kertas milik kepolisian dari dulu hingga sekarang. Setelah proses ERI kelar, polisi akan berkoordinasi denganstakeholder. "Kami tak mau buru-buru, karena ERI ini kan data base. Kalau salah bisa fatal," ujarnya.

Data digital itu juga bisa digunakan untuk hal lain. Misalnya oleh e-banking, atau membayar ERP, dan parkir on street. Untuk e-banking, Polda akan bekerjasama dengan beberapa bank swasta dan pemerintah. Dengan ERI, orang tidak perlu lagi repot membayar pajak ke kantor polisi. Cukup lewat e-banking saja.

ERI juga bisa mengantisipasi pelat palsu. Kendaraan berpelat palsu akan mudah diiketahui bila pengendara melanggar aturan lalulintas.

Bila data digital itu beres, maka akan dipasang kamera di sepanjang jalur ganjil genap. Ini bagian darielectronic traffic law enforcement (ETLE), atau tilang elektronik. Para pelanggar akan terekam kamera yang terhubung dengan TMC. Mau ngebut agar terhindar kamera juga percuma. Kamera itu bisa merekam kendaraan dengan kecepatan hingga 200 Km/jam.

Para pelanggar juga tak akan ditilang polisi di tengah jalan. Surat tilang akan dikirim ke rumah pemilik kendaraan melalui pos. “Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan petugas," ucapnya.

Kurangi macet 40 persen

Apakah ini solusi manjur bagi macet Jakarta? Belum pasti. Tapi Dinas Perhubungan DKI percaya aturan ini bisa mengurai kemacetan di Jakarta hingga 40 persen. Terutama di jalan-jalan protokol. Sesuai data Dinas Perhubungan, kini kendaraan yang melintas mencapai 262.313.31 unit per jam. Bila sistem ini berjalan, diprediksi jumlahnya akan berkurang menjadi 121.567.28 unit.

Dengan begitu, setiap satu jam jumlah kendaraan pribadi yang beredar berkurang 140.746.02 unit. Tentu, jalanan jadi lebih lega. Pristono memperkirakan, dengan kondisi itu, mobil atau motor bisa melaju sampai 41,2 km per jam. "Sebelumnya hanya 20,8 km per jam. Kemacetan pun akan terurai," ujarnya.

Keuntungan lain, ongkos operasional bisa dihemat. Total, warga DKI akan menghemat biaya transportasi Rp8,85 triliun per tahun. Pemakaian BBM juga akan berkurang hingga 345 ribu kilo liter per tahun. Artinya, bakal hemat 19,7 persen dari kuota BBM bersubsidi di wilayah DKI.

Tapi, tentu sistem ini ada kelemahannya. Menurut Polda Jaya, aturan ini tak bisa berlaku sepanjang tahun. Sebab, kalau untuk jangka waktu lama, ia akan mendorong orang menambah mobil.

Gejala itu pun sudah mulai terlihat. Meski ganjil genap belum diterapkan, banyak warga berniat membeli mobil baru. Mereka juga memesan pelat nomor yang diinginkan kepada dealer. Direktur Marketing After Sales Service PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy, mengatakan ada dealer Honda yang meminta biaya tambahan untuk menyesuaikan nomor ganjil atau genap.

Tentang gejala warga beli mobil baru, Pristono mengatakan tak bisa mengendalikannya. "Kalau harus beli tetap akan dipakai satu. Tak mungkin keduanya dipakai pada saat bersamaan," katanya. Lalu, bagaimana bila warga belum siap ikut aturan ini?

Untuk soal ini, Dinas Perhubungan menyiapkan empat alternatif.  Warga bisa menghindari aturan ganjil genap dengan memakai Bus Rapid Transit (BRT). Cara lain mengubah rute perjalanan, atau waktu perjalanan. Bisa juga memakai sistem car pooling.  Atau pilihan akhir: berangkat sebelum pukul 6 pagi, dan pulang setelah pukul 10 malam.

Maret, Penumpang KRL Akan Dipaksa Pakai "Kartu Pintar"

Mimpi mengangkut 1,2 juta penumpang per hari pada 2019 terus dikejar PT. KAI Commuter Jabodetabek. Maklum saja, moda transportasi rakyat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini sekarang baru bisa mengangkut 400 ribu penumpang. Dan mimpi ini tak mungkin bisa dicapai tanpa perubahan besar.

"Kami mulai dengan perubahan e-ticketing," kata Manajer Komunikasi PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam perbincangan denganVIVAnews, Selasa 26 Februari 2013.

Eva mengatakan sistem tiket elektronik akan lebih memudahkan dan melancarkan pelayanan penumpang kereta. Tanpa dukungan teknologi, melayani 1,2 juta penumpang sehari bakal sulit dicapai.

Untuk tahap awal, pada Maret nanti, anak usaha PT Kereta Api Indonesia ini akan menerapkan smart card sebagai uji coba pelayanan elektronik terpadu. "Tapi pada Maret baru tujuan Bogor - Jakarta Kota. Stasiun tujuan lain masih manual," katanya.

Untuk tujuan Bogor - Jakarta Kota maupun sebaliknya, saat membeli tiket penumpang tidak lagi diberi karcis kertas, melainkan "kartu pintar" itu. Kartu ini tinggal ditempel untuk membuka gerbang stasiun awal, lalu diceploskan di gerbang stasiun tujuan saat keluar.

Bagi penumpang kereta ekonomi dan KRL tujuan lain, untuk sementara tiketnya masih dalam bentuk kertas. Baru pada Mei, e-ticket diterapkan di seluruh rute.

Eva menjelaskan pada tahap selanjutnya kartu pintar ini akan dimodifikasi dengan kartu prabayar dari bank. Sejauh ini setidaknya ada 10 penerbit e-money di Tanah Air. Mereka antara lain Bank DKI Jakarta (Jak Card), Bank Central Asia (Flazz), Bank Mandiri (Indomaret Card, Gaz Card, dan E-Toll Card), Bank Mega (Studio Pass Card dan Smart Card), Bank Negara Indonesia (Java Jazz Card dan Kartuku), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRIZZI), PT Indosat (Dompetku), PT Skye Sab Indonesia (Skye Card), PT Telekomunikasi Indonesia (Flexy Cash dan i-Vas Card), serta PT Telekomunikasi Selular (T-Cash).

"Nanti pemilik kartu tinggal tempel di gate in pada stasiun asal dan gate out pada stasiun tujuan, otomatis saldonya berkurang," katanya. "Kami belum tahu mau bekerja sama dengan bank apa saja, tapi pasti kerja sama."

Bukan Commet

Eva memastikan, smart card ini berbeda dengan Commuter Electronic Ticketing (Commet) yang pernah diuji coba pada 2012 lalu. Menurut dia, e-money ini nantinya berbasis saldo tanpa batasan waktu seperti yang diterapkan pada Commet.

Commet, kata dia, hanya berupa kartu langganan bulanan bernilai Rp400-500 ribu sebulan. Meski tidak penuh dipakai, dengan sendirinya kartu akan kedaluwarsa setelah lewat 30 hari. Sedangkan smart card tidak mengenal batasan waktu. Sepanjang ada saldo, konsumen masih dapat tetap menggunakan kereta.

Soal kegagalan Commet, Eva tak mau banyak komentar. Menurut dia, semua sudah diperhitungkan dan dikerjakan pihak lain, yaitu PT Telkom. "Kami hanya berbagi fee, termasuk pada smart card ini," katanya.

Paksa konsumen

Soal penggunaan tiket berbasis e-money ini, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan bakal memaksa para penumpang kereta listrik. Dia ingin meniru China yang mengharuskan semua warganya melek teknologi.

"Semua lapisan masyarakat harus dipaksa menggunakan smart card," kata Dahlan di Jakarta, Selasa. "Dua bulan lagi seluruh KRL di Jakarta tidak lagi menggunakan karcis seperti sekarang."

Dia menuturkan China mengharuskan masyarakatnya belajar teknologi dimulai dari kereta. Stasiun kereta api di sana sudah menggunakan sistem yang canggih. "Jadi, mau tidak mau warga kelas bawah jika ingin naik kereta dipaksa belajar teknologi," kata dia. "Semua lapisan masyarakat harus dipaksa menerima teknologi itu." (kd)