Daftar Kekayaan Pimpinan MPR Terpilih 2014 sampai 2019

Kelima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terpilih periode 2014-2019 secara resmi telah dilantik, Rabu, 8 Oktober 2014. Kelima pimpinan MPR itu adalah, Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD).

Kelima pimpinan baru ini dilantik setelah melalui proses lobi politik dan pemungutan suara di parlemen. Zulkifli Cs masuk dalam usulan paket pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) atau paket B yang memperoleh suara terbanyak.

Dari 680 banyaknya suara, Paket B mendapatkan suara sebanyak 347, sementara paket A memperoleh 332 suara. Serta sebanyak 1 suara abstain.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, para pimpinan MPR sebelumnya diketahui merupakan pejabat negara dan pernah melaporkan kekayaannya ke KPK. Berikut laporan harta pimpinan MPR terpilih:

Zulkifli Hasan

Mantan Menteri Kehutanan ini terakhir melaporkan LHKPNnya ke KPK pada 16 April 2013. Zulkifli diketahui memiliki aset kekayaan seluruhnya mencapai Rp. 24.438.944.000 dan US$50 ribu.

Jumlah tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor yang nilainya mencapai Rp.12.570.044.000.

Untuk kendaraan, politikus PAN itu hanya melaporkan satu unit Toyota Alphard senilai Rp. 650 juta. Dia juga memiliki Logam Mulia senilai Rp. 540 juta, Surat Berharga Rp. 6.027.000.000, Giro setara kas Rp.4.651.900.000 dan US$50 ribu.

E.E Mangindaan

Politikus Demokrat, E.E Mangindaan sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan dan pernah juga menjabat Manteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui terkahir melaporkan harta kekayaanya pada 13 November 2009.

Mangindaan melaporkan total aset kekayaannya ke KPK senilai Rp. 4.933.207.188. Jumlah tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp3.554.179.300, berupa tanah dan bangunan di Gorontalo, Bekasi, Jakarta Timur, Manado, Minahasa, Bitung,  Tangerang dan Bogor.

Sementara harta bergerak berupa kendaraan, pada 2008 Mangindaan pernah melaporkan aset kendaraan mobil BMW senilai Rp200 juta, namun pada laporannya tahun 2009, dia tidak melaporkan aset kendaraan yang dia miliki.

Mangindaan melaporkan harta bergerak lainnya, berupa peternakan dan perkebunan senilai Rp900 juta, yang terdiri dari peternakan ikan air tawar, perkebunan kelapa, ladang sawah dan hutan jati.

Untuk Logam Mulia dan Batu Mulia, Mangindaan melaporkan jumlah yang dia miliki senilai Rp268.500.000, sedangkan Giro dan setara kas Rp. 210.527.888.

Hidayat Nur Wahid

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 28 Maret 2012. Saat itu, dia melaporkan total asetnya senilai Rp. 12.145.267.142 dan US$7.500.

Jumlah tersebut terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Bekasi dan  kabupaten Bogor yang jumlahnya senilai Rp. 5.147.054.000.

Sementara itu, untuk harta bergerak, seperti kendaraan bermotor, bekas Ketua MPR itu melaporkan jumlahnya senilai Rp.808 juta. Diantaranya motor Honda Astrea, mobil Toyota Fortuner, Nissan Serena, Toyota Yaris dan Toyota Alphard. 

Untuk harta bergerak lainnya, Hidayat memiliki Logam dan Batu Mulia senilai Rp. 462 juta, Surat Berharga Rp. 3.186.500.000 
Giro setara kas senilai Rp2.541.713.142 dan US$7.500.

Mahyudin
Politikus Partai Golkar, Mahyudin diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Januari 2010 dengan total kekayaan mencapai Rp. 8.715.763.916.

Yang terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Kutai Timur, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat senilai Rp.5.932.251.000.

Sedangkan untuk harta yang tidak bergerak berupa mobil dan motor tercatat senilai Rp.722 juta. Untuk Logam dan Batu Mulia, Mahyudin melaporkan jumlahnya senilai Rp.813 juta dan Giro setara kas senilai Rp1.248.512.916.

Oesman Sapta Odang

Oesman Sapta sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI pada periode 1999-2004, dia terakhir melaporkan laporan harta kekayaanya ke KPK pada 31 Agustus 2002. Saat itu, total harta yang dia laporkan berjumlah Rp54.581.173.450 dan US$122.484.

Pemilik OSO Grup itu memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nilai Rp.12.975.360.000. 

Selanjutnya untuk harta bergerak berupa kendaraan bermotor, pria yang akran disapa Oso itu melaporkan asetnya senilai Rp.2.675.000.000, yang terdiri dari BMW X5, Jaguar, Mercedes Benz, Volvo, Hyundai Accent dan KIA Carnival. Oso juga melampirkan aset berupa kapal laut 10.000 DWT, namun tidak dilampirkan nilainya.

Sementara itu, untuk logam mulia dan barang antik, tercatat senilai Rp.227 juta. Harta bergerak lainnya berupa furnitur senilai  Rp.1.295.500.000, Surat Berharga Rp.34.138.313.450, Giro setara kas senilai Rp3.270.000.000 dan US$.122.484.

Oso juga tercatat memiliki utang dalam bentuk pinjaman barang senilai Rp.536.938.500. 

Catatan Fraksi DPRD DKI untuk Jokowi

Joko Widodo bisa bernafas lega setelah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membacakan pandangan mereka, Senin 6 Oktober 2014. Pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta disetujui.

Langkah Joko Widodo atau Jokowi ke kursi RI-1 pun mulus dan akan dilantik pada 20 Oktober nanti.

Semula, rapat paripurna tersebut terancam batal. Ada wacana, rapat itu tak perlu digelar karena tak ada ketentuan yang mengatur bahwa proses pengunduran diri kepala atau wakil Kepala daerah harus melewati paripurna penyampaian pandangan fraksi.

Namun, rapat pimpinan DPRD kemudian digelar secara tertutup untuk membahas Surat Menteri Dalam Negeri RI terkait pengunduran diri Jokowi yang mengacu pada UU 23 tahun 2014. Diputuskan, Sidang Paripurna DPRD DKI tetap dilaksanakan.

Dalam rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi lantas mempersilakan setiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya secara bergiliran. Meski secara keseluruhan fraksi menyetujui pengunduran diri Jokowi, namun tak sedikit diantaranya yang juga menyelipkan sejumlah catatan.

"Ini yang pertama kali, sehingga rapat dengar pendapat ini sebagai pembelajaran ke depan untuk pemerintah pusat. Dan, kami ini memberikan catatan apa saja yang dilakukan selama ini oleh Pak Jokowi untuk Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra M Taufik.

Apa saja catatan untuk Jokowi? Berikut beberapa diantaranya:

1. Jokowi belum maksimal jalankan program
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendapat giliran pertama menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut. Meski merupakan partai pendukung Gubernur DKI Jakarta sekaligus presiden terpilih, Joko Widodo pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan justru menilai kerja Jokowi sebagai gubernur belum maksimal.

"Secara kualitas, belum sempurna apabila paramenternya visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tersurat di dalam Perda (peraturan daerah) Pemprov DKI Jakarta tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2014," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

Namun begitu, partainya juga mengapresiasi beberapa program Jokowi yang sudah diterapkan di Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan sistem lelang jabatan.

Kemudian, PDI Perjuangan juga memberi nilai plus pada e-budgeting, pembangunan kampung deret, rumah susun, pengambangan ruang terbuka hijau. "Lalu, dimulainya proyek Mass Rapid Transit (MRT), penataan PKL dan upaya penanggulangan banjir," paparnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD turut menyoroti hal yang sama. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Muallif ZA memaparkan, selama kurun waktu dua tahun memimpin Ibu Kota DKI, Jokowi baru merealisasikan 6 dari 9 program pembangunan prioritas yang dijanjikan di awal masa pemerintahannya.

"Keenam program itu yakni pengembangan sistem transportasi massal dengan menambah koridor dan armada busway, pengendalian banjir dengan melakukan pengembangan situ, waduk, dan normalisasi sungai, penataan kampung dan perumahan rakyat, penataan PKL, pengembangan pendidikan dengan penerapan KJP, serta pengembangan kesehatan melalui penerapan KJS," urainya.

Sedangkan 3 program lain yang dinilai belum tuntas adalah pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembelian lahan dan kontribusi pengembang serta penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH atau penghijauan lingkungan, pengembangan pusat kebudayaan Betawi, revitalisasi Kota Tua, penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, pengembangan karakter kota berciri khas Betawi, serta pembangunan Masjid Raya Jakarta.

2.  Aturan pengunduran diri harus dipertegas

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta lebih menyoroti masalah aturan pengunduran gubernur atau kepala daerah lainnya. Fraksi ini meminta ada aturan yang lebih tegas agar tidak banyak kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum jabatan berakhir.

"Jadi tidak hanya dijadikan batu loncatan untuk jabatan lain. Hal tersebut dapat berdampak negatif dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis bagi warga Jakarta ke depan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.

Hal senada juga diungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, fraksinya berharap pengunduran diri gubernur ini harus jadi bahan penyempurnaan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

"Dengan demikian pengaturan politik berkaitan dengan prosedur demokrasi di Indonesia akan semakin kuat," terangnya.

3. Ke depan, gubernur harus lebih negarawan

Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Jokowi. Catatan yang disampaikan oleh anggota Fraksi PAN-Demokrat, Taufiqurrahman itu diantaranya, meminta agar pimpinan lembaga eksekutif ke depan lebih bersikap negarawan dengan tetap konsisten dengan pilihannya untuk menjadi kepala daerah setempat.

"Hal ini seakan tidak tercermin di dalam sikap dan prilaku seorang negarawan yang dengan melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan dia menjadi calon presiden," kata dia menyentil Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga dinilai tidak menjaga etika hubungan antara pemerintah eksekutif dengan legislatif saat mencalonkan diri sebagai presiden dengan tidak meminta izin kepada 94 anggota DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Hal tersebut tidak tercermin etika politik yang mencerminkan keharmonisan peran kelembagaan," kata Taufiq.

Sikap Jokowi bahkan dianggap tidak etis karena tidak melakukan komunikasi apapun kala itu dengan DPRD DKI. Sehingga, masalah ini harus jadi pembelajaran kepala daerah ke depan.

"Dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri sebagai gubernur terkesan mudahnya melepaskan tanggung jawab," katanya.

Namun demikian, pada prinsipnya Fraksi yang menaungi dua partai politik, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat itu menyetujui pengunduran diri Jokowi.

Tanpa catatan

Dari sembilan fraksi, hanya tiga yang tidak memberikan catatan khusus kepada Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka adalah Fraksi PPP, Hanura, dan Nasdem.

Meski berat, anggota Fraksi PPP DPRD DKI Ichwan Jayadi, mengatakan fraksinya ikhlas menerima pengunduran diri dan berhenti Jokowi.

"Apa boleh dikata, nasi telah jadi bubur. Fraksi PPP tidak bisa berkata-kata kecuali mengucapkan selamat jalan dan selamat melaksanakan tugas-tugas negara yang lebih berat. Fraksi PPP ikhlas mewakafkan Gubernur Joko Widodo untuk Indonesia," ujar Ichwan.

Senada dengan Ichwan, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar, menyatakan, "Fraksi Partai Nasdem mengucapkan terima kasih karena sejak dilantik pada 7 Oktober 2012, Jokowi telah memberikan perubahan yang cukup berarti bagi perkembangan ibu kota yang kita cintai," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevile lebih menyoroti masalah syarat pengunduran diri kepala daerah yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, maka Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa pengunduran diri dan berhentinya Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat kami terima," ujarnya.

Apa tanggapan Jokowi? Menanggapi hal itu, Jokowi menyebutkan bahwa semua anggota DPRD DKI Jakarta semuanya tidak ada yang galak, apalagi menjegalnya. Karena, menurutnya, semua anggota DPRD DKI Jakarta adalah sahabatnya sebagai sesama politisi.

"Ya lunak semua dong. Beliau-beliau ini kan sahabat-sahabat saya. (Anggota DPRD DKI) mana ada yang galak?" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta.

Jokowi menuturkan, dalam berpolitik itu yang diperlukan hanya pendekatan saja. Apabila ada komunikasi politik yang baik semuanya akan berjalan dengan lancar dan tidak akan ada masalah yang membuat pengunduran dirinya menjadi terganjal.

Jokowi mengajukan pengunduran diri pada Kamis, 2 Oktober 2014. Mantan Wali Kota Solo itu tampil sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden 2014.

SURYADHARMA ALI DAN DUA RANGKAP JABATAN YANG SUUL KHOTIMAH

Suara gaduh terdengar dari ruang rapat DPP Partai Persatuan Pembangunan, Rabu dinihari 10 September 2014. Tiba-tiba, terdengar suara gebrakan meja yang kencang.

Suara Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pun terdengar meninggi. Dia marah-marah kepada semua peserta rapat tertutup di lantai tiga itu. Lamat-lamat, Suryadharma mengatakan beberapa kalimat, seperti: "ketua umum...."  dan "...tidak ada yang ingin mempertahankan jabatan." Selebihnya hanya terdengar samar.

Tetapi beberapa menit kemudian, rapat itu kembali hening. Pintu rapat terbuka dan Suryadharma keluar dengan wajah masam.

Sambill berjalan tergesa-gesa, dia sempat mengeluarkan unek-uneknya. "Malam ini rapat paling tidak sehat. Karena ada rapat dalam rapat. Sebelum rapat ini ternyata ada rapat lagi dan sudah mengambil keputusan untuk menggulingkan saya," kata dia.

Rupanya, rapat harian yang semula mengagendakan pemilihan panitia muktamar itu berubah menjadi ajang pelengseran Suryadharma dari kursi ketua umum. Itulah alasan Suryadharma kemudian walk out dari rapat tertutup itu.

Suryadharma tak terima dengan pemecatannya dari kursi ketua umum. Dia berargumen bahwa ketua umum dipilih melalui muktamar, maka pemberhentiannya pun harus di forum yang sama. Dia berkali-kali menuding, ada orang yang ingin menjegal dan melengserkannya sebelum Muktamar pada Oktober 2014. "Mereka punya agenda," kata dia.

Pejabat teras PPP memang membuat keputusan mengejutkan dengan memecat Suryadharma sebagai ketua umum. Salah satu alasan mereka, karena Suryadharma berstatus tersangka dalam dugaan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Status tersangka itu membatasi geraknya," kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menjelaskan hasil rapat pleno pimpinan partai.

Pemberitaan media massa mengenai kasus yang menyeret Suryadharma juga dinilai sudah sampai pada tingkat yang menjatuhkan citra dan kehormatan PPP secara nasional sehingga perlu diambil keputusan.

Namun, Romahurmuziy menjamin keputusan pimpinan PPP itu bukanlah keputusan sepihak. Setidaknya,  21 DPW PPP se-Indonesia telah mengusulkan pemberhentian Suryadharma. Hasil pertemuan dengan sesepuh dan senior partai pada 1 September juga mendesak Suryadharma mundur.

Emron Pangkapi kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum, sesuai dengan AD/ART PPP Pasal 12 ayat 1. Ia bersama Romahurmuziy diamanatkan untuk segera mempersiapkan pendaftaran pergantian Ketua Umum ke Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Dimyati Natakusuma menilai pemecatan Suryadharma itu tidak sah. Rapat yang memutuskan itu ilegal. Dia bahkan menganggap, tindakan yang dilakukan sejumlah elite PPP itu sudah melampaui batas.

Pemecatan itu, katanya, hasil persekongkolan jahat orang-orang yang ingin menguasai PPP dengan cara yang inskonstitusional. "Mereka yang memecat ketua umum itu sudah makar dan kudeta. Mereka ingin jadi penguasa partai tanpa melalui muktamar," katanya.

Romahurmuziy membantah tuduhan Dimyati. "Tidak ada konspirasi. Kalau ada konspirasi tentu rapat tidak akan selama ini. Kalau ada konspirasi, tentu semua sudah diputuskan sejak awal rapat.” Menurutnya, rapat berlangsung sangat demokratis. Semua peserta rapat menyampaikan pendapatnya dan tidak boleh dibatasi oleh pimpinan rapat.

Kegaduhan demi kegaduhan

Pemecatan Suryadharma Ali merupakan antiklimaks dari sejumlah kegaduhan di tubuh PPP. Kegaduhan di partai berlambang Kabah itu diawali kurang tiga pekan sebelum Pemilu Legislatif 2014. Kala itu, Ketua Umum Suryadharma Ali dinilai melakukan manuver politik yang kelewatan.

Tanpa koordinasi dengan pimpinan lainnya, Suryadharma menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 23 Maret 2014. Sebab, kehadiran Suryadharma segera dibaca sebagai bentuk dukungan PPP kepada calon presiden Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, Suryadharma bahkan mengatakan dengan terang: “Gerindra telah memutuskan calon pemimpin yang tepat. Saya makin jatuh cinta pada Pak Prabowo. Satu presiden untuk Indonesia Raya, untuk para kiai.” Padahal belum ada keputusan resmi PPP soal dukung-mendukung itu.

Setelah hasil Pemilu Legislatif diumumkan, Suryadharma juga dituding sebagai penyebab perolehan suara PPP yang mengecewakan. Partai itu hanya meraih 6,53 persen suara nasional, terpaut cukup jauh dari PKB yang menjangkau 9,04 persen suara. Padahal pada Pemilu 2009, posisi PPP berada di atas PKB. PPP memperoleh 5,32 persen suara, sedangkan PKB mendapat 4,94 persen suara. Suryadharma dianggap telah merusak mental kader dengan manuvernya menghadiri kampanye Gerindra.

Partai yang sebagian basis pendukungnya warga Nahdlatul Ulama itu kian bergolak setelah Suryadharma mengumumkan dukungan resmi PPP kepada Prabowo pada 18 April 2014. Kubu M Romahurmuziy membatalkan keputusan deklarasi itu. Romahurmuziy —yang sebelumnya dipecat oleh Suryadharma tapi melawan— menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan: PPP belum menentukan koalisi dengan partai mana pun maupun dukungan terhadap calon presiden mana pun.

“Pernyataan dukungan yang disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto bertentangan dengan AD/ART Partai. Dengan demikian dukungan itu batal demi hukum,” kata Romahurmuziy, kala itu.

Romahurmuziy berusaha mendahului langkah politik Suryadharma dengan menggelar rapat pimpinan nasional, hanya sehari setelah ia menganulir deklarasi sang Ketua Umum. Rapimnas memutuskan: pemberhentian sementara terhadap Suryadharma Ali dari jabatannya selaku Ketua Umum PPP.

Tiga hari kemudian digelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Agenda utamanya sesungguhnya mengukuhkan Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) menggantikan Suryadharma. Tapi forum yang dihadiri pimpinan PPP dari daerah-daerah se-Indonesia itu berubah menjadi ajang islah alias berdamai antara kubu Suryadharma dengan kubu Romahurmuziy.

Suryadharma meminta maaf kepada seluruh pengurus dan kader PPP atas kegaduhan tersebut. Ia bahkan menitikkan air mata saat menjabat tangan para petinggi partai. Romahurmuziy bilang bahwa emua peserta Mukernas sudah memaafkan Suryadharma, sebab Ketua Umum sudah memperlihatkan kesungguhan untuk islah.

Perseteruan dua kubu itu kian mereda setelah PPP secara resmi memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014. Keputusan itu merupakan hasil musyawarah mufakat dalam Rapat Pimpinan Nasional II di Jakarta, 12 Mei 2014. Keputusan sekaligus itu mengakhiri polemik pecah kongsi yang mengiringi partai berlambang Ka'bah usai Pemilu Legislatif 2014.

Namun, hingar-bingar di partai yang pernah menjadi peserta pemilu selama era Orde Baru itu belum benar-benar berakhir. Partai kembali ribut setelah Suryadharma, yang menjabat menteri agama, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Mei 2014. Ia disangka menyelewengkan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.

Menurut KPK, dana yang dikucurkan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 ini cukup besar, hingga lebih dari Rp1 triliun. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari setoran haji masyarakat.

Suryadharma pun didesak mengundurkan diri, sebagai Ketua Umum PPP dan sebagai menteri agama. Sejumlah pengurus daerah tingkat provinsi meminta Suryadharma secara sukarela mengundurkan diri. Menurut mereka, pengunduran diri itu akan membuat Suryadharma lebih terhormat dan citra partai relatif lebih baik.

Dua pimpinan wilayah PPP, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga mendesak Partai segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional untuk memilih ketua umum baru. Desakan itu diklaim didukung 21 pimpinan wilayah se-Indonesia.

Tapi Suryadharma menolak. "Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur,” katanya kepada wartawan di kantornya, 23 Mei 2014. Dia bilang, berhenti di tengah jalan tidak akan menyelesaikan masalah yang tengah melanda partai. "Pada akhirnya ada penyelesaian masalah parsial, tidak menyeluruh.”

Agar penyelesaian bisa menyeluruh, kata Suryadharma, satu-satunya jalan adalah melaksanakan muktamar. Kegiatan itu dilakukan untuk mengganti ketua umum dan pengurus.

Romahurmuziy membela Suryadharma. Katanya, sepanjang belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau sebelum ada vonis dari Pengadilan, Suryadharma tetap Ketua Umum. Muktamar luar biasa bisa digelar hanya untuk meneruskan sisa masa jabatan dari periode berjalan.

Dimyati Natakusumah berpendapat sama. Menurutnya, Suryadharma bisa dilengserkan dari posisinya melalui forum muktamar. “Janganlah memundurkan ketua umum dalam waktu dekat ini karena sebentar lagi kita akan muktamar, maka melalui forum muktamar-lah supaya landing (pelengseran)-nya soft.”

Lagi pula, katanya, dalam peraturan dasar partai itu, tidak ada aturan seorang ketua umum yang ditetapkan sebagai tersangka harus mundur. "Di AD/ART itu yang harus mundur kalau meninggal dunia, atau sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa menjalankan tugas, dan terkena pidana yang sudah inkracht keputusannya."

Suul khotimah

Belum ada keputusan hukum tetap atas kasus korupsi yang disangkakan kepada Suryadharma karena ia memang menjalani sidang. Ia pun belum dibuktikan bersalah atau tidak. Tapi, pemberhentian itu telah mengakhiri karier politik Suryadharma. Sayangnya ia mengakhirinya dengan prestasi yang buruk alias suul khotimah.

Terpilih kali pertama sebagai ketua umum pada 2007, menggantikan Hamzah Haz. Ia terpilih kembali sebagai ketua umum untuk periode kedua pada 2011. Masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2015, tapi statusnya sebagai tersangka korupsi mempercepat durasi kepemimpinannya di partai berbasis massa Islam itu.

Suryadharma kali pertama duduk di kursi menteri pada tahun 2004, di kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Lalu, ia digeser menjadi menteri agama pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2009.

Masa jabatannya seharusnya berakhir pada Oktober 2014. Tapi, sekali lagi, statusnya sebagai tersangka korupsi membuatnya lebih cepat meninggalkan jabatan itu. Ia menyatakan mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014 dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014. Posisinya kemudian digantikan Lukman Hakim Saifuddin.

USAHA TERAKHIR PRABOWO HATTA

Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akhirnya resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon nomor urut satu yang diusung Koalisi Merah Putih itu menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Setelah melakukan perhitungan suara pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli lalu, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai pemenang pilpres sekaligus presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketua Tim Hukum Pembela Merah Putih, Firman Wijaya, mengatakan dalam gugatan yang diajukan ke MK, Jumat 25 Juli 2014, ada dua objek hukum yang dijadikan dasar gugatan.

"Pertama, terkait adanya tindakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Objek kedua, terkait dengan selisih suara yang menentukan terpilihnya capres-cawapres sebagai pemenang. Baginya dua objek ini menjadi inti dari keseluruhan gugatan.

Firman yang didampingi dua asisten tampak membawa tumpukan berkas gugatan. Ia mengatakan berkas ini baru sebagian dari gugatan yang diajukan ke MK.

"Resminya dokumen lain akan segera dikirim dan dibawa ke MK. Kami juga membawa beberapa temuan baru," jelasnya.

Prabowo mengatakan, tim koalisi Merah Putih telah mengumpulkan jutaan bukti kecurangan  serta testimoni puluhan ribu saksi untuk membuktikan kecurangan Pilpres 2014 di MK. Ia berharap MK bisa memperhatikan berbagai bukti yang dimiliki tim.

"Kami akan melanjutkan perjuangan dengan jalur hukum, kami hampir punya satu juta dokumen, kami punya 52 ribu saksi yang akan memberikan keterangan," katanya di atas mobil, di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2014.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh tim hukum adalah jalan kebenaran. Jalan ini untuk tetap meraih kemenangan. "Percayalah kebenaran akan menang," ujarnya.

Ketua dewan pembina Partai Gerindra ini menegaskan, koalisi Merah Putih tetap akan lanjutkan perjuangan demi keadilan bangsa Indonesia. "Kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Perjuangan kita adalah untuk menyejahterakan Indonesia," katanya.

MK Siap Proses Gugatan

MK telah bersiap menerima gugatan ini dan akan memeriksa kelengkapan gugatan. "Kalau daftar hari ini, kita akan periksa persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan permohonannya. Kalau sudah lengkap, MK akan keluarkan akta permohonan sudah lengkap," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva, di kantornya Jumat 25 Juli 2014.

Hamdan menjelaskan bila gugatan belum lengkap, maka tim Prabowo-Hatta akan diberikan waktu 1 hari untuk melengkapi persyaratan administrasi.

"Kalau belum lengkap, nanti kepaniteraan akan memberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi," katanya.

Setelah permohonan lengkap selanjutnya berkas ini akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara. Kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak terkait termohon dan Badan Pengawas Pemilu.

Sesuai jadwal, Hamdan mengatakan proses perkara akan masuk pada tahap awal persidangan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Sidang pertama direncanakan tanggal 6, ya Rabu. Untuk mendengarkan keterangan lisan dari pemohon, menjelaskan pokok-pokok permohonannya, dan majelis juga memberikan nasehat, mungkin permohonan perlu disempurnakan," jelas Hamdan.

Sikap KPU

KPU telah menunggu gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. "Kami menanti sikap terakhir bagaimana sikap pasangan calon nomor urut satu, sambil kami mempersiapkan diri," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis 24 Juli 2014.

Husni juga menghargai sikap Prabowo-Hatta yang mengundurkan diri dari proses rekapitulasi. Menurutnya, itu adalah hak masing-masing pasangan calon.

"KPU dalam posisi mencermati saja apa yang menjadi sikap itu. Tidak kami kemudian melakukan tanggapan," jelasnya.

Husni mengatakan KPU saat ini tengah mendiskusikan persiapan kemungkinan adanya gugatan ke MK. Dia siap mempertanggungjawabkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPU juga telah memetakan potensi masalah dan di mana saja daerah-daerah yang menjadi fokus gugatan.

"Dalam rekapitulasi kami sudah melihat mana-mana yang dipersoalkan oleh para saksi. Kami petakan, pelajari, dan kami siapkan seluruh hal yang terkait dengan bukti dan pertanggungjawaban," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di kantornya Kamis 24 Juli 2014.

Juri mengatakan pemetaan dilakukan oleh jajaran KPU di daerah. Mereka akan mempelajari dan menganalisis potensi-potensi yang kemungkinan akan dipersoalkan pasangan capres-cawapres sekaligus memberikan argumentasi untuk menjawabnya. "Bahwa apa yang dilakukan KPU secara berjenjang itu sudah benar," ujarnya.

Mengenai daerah-daerah mana saja yang kemungkinan besar akan digugat, Juri enggan menyebut secara spesifik. Namun, dia memastikan persiapan KPU menyangkut seluruh wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta yang sebelumnya dipersoalkan.

"Biar itu (daerah mana saja) yang gugat yang memberikan statement. Kalau siap saja untuk semuanya, seluruh daerah," jelasnya.

Juri mengatakan KPU juga berkoordinasi dengan tim penasehat hukum. KPU menurutnya akan menunjuk firma hukum untuk membantu menghadapi gugatan.

"Tapi secara umum kami sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan permohonan dan gugatan di MK," ujar dia.

KPU juga telah mempersiapkan sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi pengacara.

"Ya sedang didiskusikan termasuk pengacara-pengacara yang sudah bekerja sebelumnya. Adnan Buyung salah satunya yang kami prioritaskan," kata Juri.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan kuasa hukum ada apabila perkara ada. Dia memastikan KPU sangat terbuka dalam proses penunjukkan.

"Saya nggak perlu sebutkan. Pokoknya besok, tinggal penunjukkan saja. Pengacara kami rekrut secukupnya," kata Husni.

Persiapan Bawaslu

Tak hanya KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga akan menyiapkan seluruh dokumen selama pilpres. Dokumen dipersiapkan untuk menghadapi gugatan pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres ke MK.

Anggota Bawaslu Nasrullah, mengaku telah membuat catatan-catatan selama proses rekapitulasi Pilpres 2014 berlangsung.

Menurutnya sebagai penyelengara pemilu, Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilu, harus selalu siap jika dimintai keterangan oleh MK. Baik keterangan itu berbentuk tertulis, atau lisan.

"Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi agar mengumpulkan panwas semua formulir C1, D1, DA, DB, DC. Form-formnya itu dikumpulkan untuk nanti di kemudian hari, jika gugatan itu diajukan oleh siapa pun, kita wajib menjawab berdasarkan data," kata Nasrullah di kantornya, Kamis 22 Juli 2014.

Bawaslu menurutnya juga siap bila nantinya MK mengabulkan gugatan pihak yang tidak puas dengan keputusan Pilpres 2014. Bawaslu siap mendapatkan teguran maupun hukuman.

"Insya Allah, kami siap di MK. Apakah Bawaslu siap dikenai kode etik, atau dipecat, ya sudah. Sebab, itu memang ruangnya," jelas Nasrullah.

Data Pembanding Jokowi-Kalla

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Kalla juga telah bersiap menghadapi sidang gugatan pemilu di MK. Mereka sudah menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

"Kami siap. Tim hukum yang punya data lengkap di tiap-tiap TPS, mana C1 bermasalah, mana ada indikasi-indikasi bermasalah," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di kantor KPU, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Bahkan, Tjahjo mengaku pihaknya akan dibela oleh ratusan pengacara. "Kami didukung 300 pengacara dari relawan, simpatisan dan masyarakat," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui gugatan adalah hak masing-masing capres dan cawapres. Namun, dia juga mencatat indikasi kecurangan mulai dari TPS sampai penghitungan suara yang merugikan Jokowi-JK. "Toh, kalau ada gugatan kami punya data pembanding," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Jokowi-Kalla akan menghadapi gugatan dengan jurus tunggal, yaitu kembali pada kekuatan rakyat.

"Sebab Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan itu," kata Hasto, Jumat 25 Juli 2014.

Menurut dia, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi. Mereka percaya bahwa MK akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga itu ketika masih dipimpin oleh Akil Mochtar, yang telah dihukum penjara seumur hidup atas kasus korupsi.

Maka, menurut Hasto, MK harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana hukum dan keadilan akan benar-benar diterapkan.

"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto.

Menurut Hasto memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, saat ini, terbukti rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat.

"Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus menerus kita dengarkan," lanjutnya.

Prabowo-Hatta Minta Pendukung Tenang

Prabowo dan Hatta di atas Mobil Lexus putih dengan plat nomor B 17 GRD bersama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham berorasi di atas mobil dengan dikelilingi ribuan orang.

Menggunakan pengeras suara, Prabowo meminta ribuan massa pendukung yang sudah berkumpul sejak pukul 14.00 hingga pukul 19.55 semalam di depan gedung MK, untuk kembali ke kediaman masing-masing.

"Terima kasih saudara-saudara telah menemani kami tim Koalisi Merah Putih. Kami meminta saudara-saudara kembali ke rumah masing masing," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, gugatan ke MK dilakukan sebagai perjuangan lanjutan. Dimana perjuangan lanjutan ini sebagai bagian dari konstitusi.

"Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk melanjutkan perjuangan ini. Kita ingin keadilan," katanya.

Hatta juga menyampaikan hal serupa. Dan meminta semua pendukung untuk tetap menjaga keamanan.

"Saudara-saudara yang saya cintai. Saat ini kita sedang melaksanakan pemberkasan di MK. Kita ingin damai dan tenang. Semua perjuangan harus dilalui dengan damai bermartabat. Kita lakukan perjuangan lewat jalur konstitusi," katanya.

Ia meminta semua pendukungnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dengan tenang. "Mari kita pulang dan berdoa untuk bangsa, agar damai, maju dan bersatu. Doa adalah bagian dari perjuangan," jelasnya.

Keduanya kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri pada semua pendukungnya. "Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita berlebaran dengan damai," ucapnya.

Arahan Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan soal sikap yang diambil oleh pasangan Prabowo-Hatta. Dalam petikan wawancara SBY di laman Youtube, SBY mengatakan dia memberikan kepercayaan kepada MK untuk bisa memroses apa yang disampaikan Prabowo-Hatta.

"Ini sesuatu yang tidak luar biasa, dalam Pilpres 2009 dulu, pasangan Megawati-Prabowo maupun Jusuf Kalla-Wiranto, juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke MK. Bukan yang pertama kali," kata SBY.

Saat itu, kata dia, MK juga memproses gugatan tersebut secara transparan dan bertanggungjawab. Ia berharap publik tidak meragukan kinerja MK.

"Saya beri dukungan dan harapan secara konstitusi untuk menangani masalah ini dengan sebaik dan seadil-adilnya. Mari kita beri pengawasan agar tepat dan sesuai dengan harapan kita semua," ujarnya.

SBY menambahkan, yang terpenting, seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu, massa pendukung dan konstituen Prabowo-Hatta tetap tenang dan menahan diri sambil menunggu proses yang ditempuh di MK.

"Jadi pesan ataupun komentar saya itu, saya tetap punya keyakinan sekaligus harapan agar regularitas demokrasi dapat harus bisa kita jaga dan kita tepati. Artinya pada 20 Oktober yang akan datang saya bisa mengakhiri betul masa pemerintahan saya. Dan presiden baru bisa memulai pemerintahan baru dengan baik," ucapnya.

PEMILU LANCAR, INDONESIA BISA JADI TELADAN DEMOKRASI DI DUNIA

Dalam dua hari terakhir ucapan selamat mengalir dari sejumlah pemimpin mancanegara atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019, berdasarkan penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ucapan itu mereka sampaikan secara beragam, ada yang melalui media sosial di Internet, pernyataan tertulis, atau melalui media massa maupun hingga percakapan langsung melalui telepon. Ada beberapa pemimpin yang menyatakan antusiasme untuk bertemu dengan presiden terpilih RI, setelah dilantik Oktober mendatang. 

Namun, yang lebih penting, para pemimpin mancanegara tidak sekadar mengucapkan selamat kepada presiden terpilih RI. Mereka pun menyatakan pujian atas lancarnya pemilihan umum di Indonesia kali ini, baik untuk memilih para anggota parlemen 9 April lalu maupun mencoblos presiden dan wakil presiden baru pada pemilihan 9 Juli kemarin.

Baik para pemimpin dunia maupun media massa internasional mengaku bahwa tidak mudah menggelar pemilu dua tahap dengan aman dan lancar secara serentak di negara seperti Indonesia, yang terdiri dari belasan ribu pulau dengan budaya dan kemampuan sosial-ekonomi yang begitu beragam di kalangan para pemilih.

Tingkat keikutsertaan para pemilih yang tinggi pada pemilu tahun ini - hingga 70 persen dari jumlah total - mengundang decak kagum kalangan pejabat, diplomat, dan media massa internasional. Itulah sebabnya, mereka yakin bahwa Indonesia bisa menjadi contoh nyata yang patut diteladani banyak negara sebagai salah satu raksasa demokrasi di dunia.  

Walau selama kampanye aroma perpecahan sangat terasa di kalangan masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden - seperti yang terlihat dalam perang di media sosial - lantaran pemilu kali ini hanya menampilkan dua pasang kontestan, situasi keamanan berjalan aman dan lancar.

Walau mengundang ketidakpuasan dari kubu yang kalah, yang menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi, secara umum dunia yakin bahwa Indonesia mampu melewati tahap akhir Pemilu ini hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Ucapan selamat pertama kali datang dari pemimpin negara-negara tetangga. Beberapa jam setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinyatakan menang oleh KPU, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan Perdana Menteri Najib Razak dari Malaysia mengucapkan selamat melalui akun pribadi masing-masing di media sosial.

Tak lama kemudian, ucapan serupa datang dari tetangga Indonesia di bagian tenggara, yaitu Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Dia tidak hanya memberi ucapan selamat kepada Jokowi.

"Bangsa Indonesia juga pantas diberi ucapan selamat, karena menjalani transisi demokrasi secara luar biasa dan atas penyelenggaraan Pemilu yang lancar," kata Abbott seperti dikutip stasiun berita ABC Australia.

Dia pun berharap, pemimpin baru bisa memulihkan hubungan diplomatik kedua negara, yang dalam beberapa bulan terakhir tengah renggang akibat skandal penyadapan oleh pihak intelijen Australia dan soal penanganan imigran gelap.

Ucapan selamat juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Joko Widodo Rabu kemarin, mengaku telah ditelepon Obama, bahkan sempat menyapa dia dengan bahasa Indonesia.

Dilansir situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, Obama mewakili seluruh warga AS mengucapkan selamat kepada Jokowi. Selain itu, Obama mengatakan kepada mantan Wali Kota Solo itu, bahwa dia mengapresiasi semangat demokrasi seluruh penduduk Indonesia, karena telah menyelenggarakan pemilu dengan tertib dan damai.

Selanjutnya, Obama berjanji akan segera melakukan pertemuan dengan Jokowi dan berdiskusi mengenai hubungan bilateral kedua negara. Obama menegaskan, AS akan tetap mempertahankan hubungan bilateral kedua negara, terutama kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang telah terjalin selama ini, yang sekaligus memperkuat kerja sama kedua negara untuk menghadapi tantangan regional dan global.

Ucapan selamat secara tertulis datang dari Uni Eropa, yaitu Jose Manuel Durao Barroso sebagai Presiden Komisi Eropa. Mewakili komunitas 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Barroso mengucapkan selamat kepada Jokowi melalui surat resmi yang dikirim ke media massa, termasuk VIVAnews.

"Yang Terhormat Bapak Widodo. Atas nama Komisi Eropa dan saya sendiri, izinkan saya menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum," tulis Barroso.

Dia pun memuji besarnya keikutsertaan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden kali ini. "Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, partisipasi masyarakat madani secara aktif dan pengelolaan secara profesional dari para penyelenggara pemilu menunjukkan kekuatan dan dinamisme demokrasi Indonesia," lanjut Barroso.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra yang erat yang memiliki persamaan nilai-nilai, seperti demokrasi dan penghormatan terhadap toleransi dan hak-hak asasi manusia.

"Kami berharap untuk bekerja dengan saudara untuk lebih memperkuat kerja sama kita di tahun-tahun mendatang. Terimalah, saudara, penghargaan kami yang setinggi-tingginya, José Manuel Durão Barroso," demikian akhir surat itu.

Dari Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe juga telah memberi ucapan selamat secara langsung kepada Jokowi lewat percakapan telepon selama sepuluh menit pada Rabu sore, ungkap Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Dalam keterangan yang dikirim ke VIVAnews, Kedubes Jepang mengungkapkan sejumlah poin yang disampaikan PM Abe kepada Jokowi. Selain mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi, Abe juga memuji lancarnya Pemilu Presiden 2014 di Indonesia.

"Walaupun persaingan antarpasangan berlangsung cukup ketat, proses pemilihan presiden telah berlangsung dengan lancar. Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia pada dunia internasional, dan mengucapkan selamat atas suksesnya pilpres Indonesia kali ini," kata Abe.

Bahkan, dalam percakapan itu PM Abe pun mengundang Jokowi untuk berkunjung ke Jepang. Kunjungan itu diharapkan bisa terwujud "dalam waktu yang tidak lama setelah pelantikan sebagai presiden RI dan sangat menantikan bekerja bersama dengan Bapak Joko Widodo," kata Abe.

Pujian Media

Tidak hanya para pemimpin dunia, media-media massa terkemuka internasional juga memberi apresiasi atas kemenangan Jokowi dan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Bagi mereka, ini merupakan pencapaian yang tidak mudah namun sangat krusial bagi Indonesia dalam meningkatkan citra sebagai kekuatan demokratis di panggung dunia.

Stasiun berita terkemuka internasional CNN memberitakan bahwa kemenangan Jokowi ini merupakan pencapaian luar biasa dari seorang yang dipandang biasa-biasa saja, bermula dari pedagang furnitur kemudian menjadi walikota Solo lalu tampil menjadi Gubernur yang populer di DKI Jakarta sebelum akhirnya menuju puncak kekuasaan sebagai presiden.

Dalam sekian puluh tahun terakhir sejarah politik Indonesia "Dia lah orang pertama yang tidak memiliki latar belakang militer atau elit yang meraih kursi kepresidenan," kata CNN. 

Surat kabar berpengaruh asal Inggris the Guardian memberitakan bahwa kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden, meski masih dipertentangkan oleh pesaingnya, mewakili kemajuan dalam kehidupan politik di Indonesia. "Ini untuk kali pertama seseorang yang tidak punya hubungan langsung dengan masa lampau yang otoriter akan menduduki kekuasaan tertinggi di negara ini," demikian tulis koran itu.

Sementara itu, dalam opini di surat kabar The Los Angeles Times, pengamat politik Asia dari the Council on Foreign Relations, Karen Brooks, memberi judul "Indonesia's Jokowi Needs World's Backing."

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meninggalkan kenangan manis dengan mengawal secara baik dan lancar transisi kepemimpinan kepada Jokowi sebagai presiden terpilih hingga dia dilantik, saat banyak kadernya di Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dan Hatta Rajasa sebagai cawapres, yang merupakan besannya. 

"Sejarah akan melupakan apa pun hal baik yang dilakukan Yudhoyono selama sepuluh tahun menjadi presiden bila dia menangani suksesi yang kacau," tulis Brooks. Mantan penasihat Presiden Bill Clinton dan George W. Bush itu juga berharap Obama dan para pemimpin lain juga berbuat sebaik mungkin untuk meminta Yudhoyono agar mengawal transisi kepemimpinan dengan baik.

PILPRES 2014 DAN KONTROVERSI KEPUTUSAN PRABOWO SUBIANTO

Penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghentikan langkah pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu Presiden 2014. Dalam keputusannya, KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

Meski sebelumnya Prabowo Subianto tegas menolak hasil Pilpres dan menarik diri dari proses rekapitulasi suara pada Selasa, 22 Juli 2014 kemarin, namun kubu Prabowo-Hatta justru mantap membawa hasil Pilpres ke ranah hukum dan politik.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon menjelaskan, penolakan Prabowo-Hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang berlangsung tak berarti mundur dari pencalonan.

"Di sini perlu kami tegaskan Prabowo-Hatta tidak mengundurkan diri dari pencalonan, tidak mengundurkan diri sebagai capres dan cawapres," kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa malam.

Sikap Prabowo itu telah disampaikan ke KPU melalui surat yang isinya menjelaskan bahwa penarikan diri bukan dari pencalonan tapi dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung. [Baca: KPU:Prabowo Bukan Mundur dari Pilpres]

Menurut Fadli, langkah ini ditempuh setelah kubu Prabowo-Hatta menggelar rapat di Rumah Polonia, semalam. Dalam rapat itu, tim sepakat akan menyikapi hasil Pilpres dengan menempuh langkah hukum dan politik.

"Tim akan menempuh, termasuk ke Mahkamah Konstitusi dan juga DKPP, dan ada indikasi kasus pidana akan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya politik melalui DPR RI dan lembaga-lembaga terkait," ujarnya.

Di Rumah Polonia, Juru Bicara Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih Untuk Keadilan, Tantowi Yahya menegaskan, langkah hukum pertama tim Prabowo-Hatta adalah melayangkan sejumlah kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Langkah hukum pertama kami akan melapor ke DKPP sebagai institusi yang mengawasi," kata Tantowi. [Baca: Kubu Prabowo Tak Akui Hasil Rekapitulasi KPU]

Tantowi menilai melaporkan kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke DKPP merupakan langkah yang tepat karena kecurangan yang timnya temui tak lepas dari para penyelenggara pemilu.

Diantara sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan pejabat daerah, Tantowi menyebutkan, terjadi di Bondowoso, Probolinggo dan Jawa Tengah. "Ini adalah langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan dan kami akan buka nanti," paparnya.

Wakil Sekjen Partai Golkar itu juga tidak menutup kemungkinan timnya akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Kostitusi. Akan tetapi menurut dia, pokok permasalahannya justru pada proses pemilu, di mana KPU mesti bertanggung jawab.

Tantowi mengatakan, temuan relawan terdapat kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah pemilih yang mencoblos dan ada beberapa TPS pasangan nomor urut satu tidak meraih suara atau kosong sama sekali, sehingga timnya menuntut KPU melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)

"Karena yang kami permasalahkan adalah proses, maka itu tanggung jawab KPU bukan perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi kami juga tidak menafikan MK. Kami juga akan menggunakan jalur MK untuk pemilu ulang mengingat KPU sudah mengetuk palu," ujar Tantowi.

Pansus Pilpres 2014

Selain menempuh langkah hukum Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menempuh jalur politik dengan mendorong pembentukan panitia khusus di DPR untuk mempertanyakan sikap KPU terhadap proses Pilpres 2014.

"Pembentukan Pansus digulirkan karena KPU tidak akomodatif terhadap sanggahan yang kami ajukan," kata Tantowi Yahya ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 23 Juli 2014.

Kubu Prabowo-Hatta sebelumnya menganggap KPU tidak mengakomodir keberatan mereka yang meminta agar KPU tidak melanjutkan rekapitulasi suara nasional. Sebab kubu Prabowo-Hatta menemukan indikasi kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia dan tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemilihan suara ulang.

Menurut Tantowi pembentukan Pansus akan mulai digulirkan pada 15 Agustus ketika DPR mulai memasuki masa sidang. Tantowi menjelaskan masa bakti DPR periode 2009-2014 baru akan berakhir pada 1 Oktober 2014.

Selama dua bulan yang tersisa, koalisi akan mendorong pembentukan Pansus yang minimal harus disetujui oleh 25 anggota DPR yang menjadi representasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Itu mudah sekali, koalisi merah putih dominan di DPR," ujarnya.

Tantowi mengatakan Pansus dibentuk oleh DPR dalam rangka menyikapi kejadian luar biasa menyangkut persoalan bangsa yang besar. Kejadian dan persoalan ini menurut Tantowi sifatnya lintas komisi di DPR seperti pelaksanaan pemilihan presiden 2014.

"Pansus nanti akan menggali informasi, terutama dari KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan pansus Pilpres 2014 kepada fraksi di DPR. Karena menurut dia, Pansus merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPR.

"Sekali lagi itu urusan fraksi. Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," kata Marzuki.

Meski begitu, dia meminta semua pihak keberatan dengan hasil Pilpres dapat mengajukan ke MK, dan MK kata Marzuki harus memberi ruang yang besar untuk membuka fakta adanya kecurangan. Hal itu diperlukan agar rasa keadilan bagi pencari keadilan bisa ditegakkan.

"Pemilu legislatif lebih sadis dari pemilu presiden. Dengan alasan waktu yang terbatas, rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh MK," ungkapnya.

Wacana pembentukan Pansus Pilpres 2014 di DPR memang membuat tanda tanya bagi kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi kubu Jokowi-JK mempersilakan Koalisi Merah Putih untuk mendorong wacana itu di DPR.

"Semua orang bebas berpendapat termasuk Pak Agun Gunandjar (Ketua Komisi II DPR) yang mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres. Itu merupakan hak politiknya jadi nggak ada masalah," ujar Ketua DPP Hanura Saleh Husein, Rabu 23 Juli 2014.

Saleh yang juga anggota tim pemenangan Jokowi-JK itu mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus itu. Apalagi, KPU telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden.

"Perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," kata dia.

Sekretaris Fraksi Hanura itu mengaku, kubu Jokowi-JK belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan Pansus itu. Koalisi Indonesia Hebat masih akan melihat perkembangan politik ke depan.

"Kami dapat memahami terhadap wacana dari pak Agun tersebut. jadi kita lihatlah perkembangan ke depan nanti, toh sekarang DPR masih dalam masa reses." ujar Saleh.

MK Tunggu Gugatan

Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, MK siap menerima segala jenis gugatan terhadap hasil Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU, Selasa kemarin. MK lanjut Hamdan, akan menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

"Pada prinsipnya MK selalu menjalankan ketentuan undang-undang dengan membuka pendaftaran gugatan bagi capres-cawapres yang menyatakan berkeberatan terhadap penetapan hasil Pilpres 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU," ujar Hamdan pada saat ditemui di Gedung MK.

Menurut Hamdan, MK akan terus menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan oleh kubu pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil Pemilu tersebut, hingga hari ke-3 paska hasil tersebut ditetapkan oleh KPU.

"Sampai hari Jumat mendatang, pukul 21.10 WIB, atau sesuai dengan jam pada saat KPU kemarin mengucapkan keputusannya, loket pendaftaran gugatan kami di lantai dasar akan selalu terbuka," kata dia.

Di hari pertama setelah pengumuman KPU, Hamdan mengaku  belum ada satupun dari kubu capres-cawapres yang mendaftarkan gugatannya. Bila laporan telah masuk, maka laporan gugatan akan dipelajari dan bila ada kesalahan, MK akan memberikan kesempatan kepada pemohonnya untuk memperbaiki dalam waktu 1 x 24 jam.

"Setelah diperbaiki, MK akan melakukan sidang pada tanggal 6 Agustus nanti, atau setelah 4 hari kerja usai libur Idul Fitri," paparnya.

Mantan Ketua MK yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengimbau semua pihak menghargai keputusan yang diambil pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia mengkritisi pasangan nomor urut dua yang langsung menerima keputusan KPU, padahal pasangan nomor urut satu mengklaim menemukan banyak ganjalan kasus di lapangan.

Jimly menerangkan, seharusnya kubu Jokowi-JK dapat menahan diri untuk menenangkan para pendukung Prabowo-Hatta. Karena Pilpres kali ini merupakan pengalaman pertama, di mana calonnya sebanyak dua pasang dan masyarakat yang mendukung menjadi terbelah dua.

"Jadi kalau terlalu cepat menerima ini juga tidak baik juga. Saya sarankan semua kalangan, semua pihak, rakyat Indonesia menghormati sikap yang diambil pasangan nomor urut satu sambil meyakini bahwa proses ini pada saatnya nanti ada akhirnya karena jalan terakhir nanti adanya di MK," terang Jimly.

Di MK, Jimly menyatakan, kubu Prabowo-Hatta diberikan kesempatan 3x24 jam untuk mengajukan permohonan gugatan terhadap hasil Pilpres 2014. "Jadi sudah tersedia cukup waktu, kalau ada yang belum puas, buktikan mana yang curang, sebelah mana yang curang, berapa angka yang bisa dibuktikan, buktikan saja disana. Sambil kita berusaha para warga kita baik paslon nomor satu dan dua belajar untuk bersikap rasional menghadapi perbedaan," ujar dia.

MUKA MUKA BARU PENGHUNI SENAYAN 2014 - 2019

Pemilu legislatif 9 April kemarin berhasil memenangkan wajah-wajah baru untuk menjadi wakil rakyat. Kehadiran mereka bahkan mendominasi kursi-kursi di Senayan, baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Para wajah baru itu bersiap menggusur sejumlah politisi kelas kakap, bahkan termasuk Ketua DPR, yang tak cukup dukungan pada Pemilu lalu. Setelah memilih mereka, rakyat kini menunggu apakah para wajah baru itu mampu membawa perubahan positif di Senayan selama lima tahun berikut dengan benar-benar mewujudkan apa yang mereka janjikan selama kampanye kemarin, atau  justru malah terjangkit penyakit kronis yang bisa membuat mereka bakal dijauhi rakyat dengan gejala-gejala berikut: korupsi, malas bekerja, bolos rapat, hanya suka pelesir, dan lain-lain.    

Di antara mereka, ada wajah-wajah yang tidak asing lagi, baik karena telah mendulang prestasi mengagumkan, sudah berstatus selebritas maupun yang pernah menjadi sorotan masyarakat karena kelakuannya yang kontroversial. Ada pula yang latar belakangnya jauh dari dunia politik. Yang pasti, jabatan penyelenggara negara dan wewenang membuat hukum di tanah air selama lima tahun ke depan ada di tangan mereka.

Publik tentu masih ingat dengan sosok Aceng Fikri. Mantan bupati Garut ini memang penuh kontroversi. Ia dipecat dari jabatannya sebagai bupati lantaran tersandung kasus nikah kilat dengan seorang remaja asal Kecamatan Limbangan Garut, Fany Octora, tahun lalu.

Walaupun banyak orang mencibir saat mendengar nama Aceng Fikri, namun ternyata masyarakat Jawa Barat masih memberikan suaranya. Aceng pun melenggang ke Senayan dengan hasil perolehan suara 1.139.556. Peringkatnya mencengangkan. Tiga besar di Jawa Barat dan 10 besar di seluruh Indonesia.

Aceng malah mengaku sempat kaget karena ternyata raihan suaranya begitu tinggi. Ia sudah hampir hilang harapan bisa lolos ke Senayan, karena dari puluhan pesan singkat yang diterimanya paska pencoblosan, melaporkan bahwa hasil perolehan suara di TPS sangat sedikit.

"Ya, waktu itu ada yang melaporkan hanya dapat 14 suara, 8 suara, 30 suara, dan lain-lain, sehingga saya jadi ciut bahkan enggan mengangkat telepon maupun SMS karena sudah memastikan kalah dalam pemilihan," ujar Aceng, Jumat 16 Mei 2014.

Tiga hari paska pencoblosan, Aceng memaksakan diri untuk menghubungi tim suksesnya. Apapun hasilnya, saat itu, mau tak mau harus dia terima. Siapa sangka ternyata dewi fortuna berada di pihaknya."Sejak saat itu barulah saya mencoba berkomunikasi dengan tim dan hasilnya Alhamdulillah sangat memuaskan," ucapnya.

Setelah mengetahui hasil rekapitulasi, Kamis sore, 24 April 2014, Aceng langsung kembali ke kampung halamannya di Bojong Larang Copong. Wajah Aceng tampak sumringah.

"Banyak orang yang mengasumsikan, siapa yang akan memilih Aceng? Namun kenyataannya, masyarakat masih mempercayai saya untuk mengabdi kepada negara," Aceng menambahkan.

Keberhasilan Aceng memperoleh suara yang cukup signifikan di Jawa Barat, diakuinya merupakan buah kerja keras para tim sukses yang tersebar di 26 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Modal kampanye Rp285 juta mampu menghantarkan Aceng jadi senator.

Sembari menunggu waktu pelantikan sebagai anggota DPD RI tiba, Aceng lebih banyak menghabiskan waktu untuk bertemu dengan para tim suksesnya. Selain berterimakasih, Aceng juga mencoba menyerap aspirasi yang dibawa para tim sukses dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Sehingga kini ia sering tak berada di rumah.

Aceng berharap dengan terpilihnya menjadi anggota DPD RI, ia bisa memberikan warna bagi pembangunan Jawa Barat terutama Kabupaten Garut yang saat ini masih menyandang sebagai daerah tertinggal di Jawa Barat.

Perempuan Kuat
Akun Twitter @fahiraidris banjir ucapan selamat sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019, 6 Mei 2014 lalu.

Dari 35 calon anggota DPD yang bersaing di Jakarta, hanya empat orang berhak melaju ke Senayan. Salah satu wajah baru itu adalah Fahira Idris yang berhasil mengantongi 511.323 suara. Pengusaha sekaligus aktivis sosial itu maju lewat jalur independen dengan menyerahkan bukti dukungan 6.500 KTP.

Belum lagi resmi menjejakkan kaki di Senayan, putri mantan menteri perindustrian dan politikus senior Fahmi Idris itu sudah beraksi. Rumah Aspirasi Fahira Idris (RAFI) dan blog fahiraidris.com sekaligus diresmikannya.

Rupanya Fahira ingin bisa bergerak cepat menyerap aspirasi masyarakat Jakarta. Harapannya, nanti setelah dilantik dia sudah mulai bisa bekerja.

Dunia keaktivisan memang sudah jadi bagian dari keseharian Fahira. Ia dikenal telah mensosialisasikan gerakan moralnya lewat social media sejak 2009. Berkat itu pula, pemilik 150 ribu lebih followers dalam akunnya di Twitter itu mendapat penghargaan sebagai The Most Inspiring Twitter.

Dia dikenal karena keberaniannya mendatangi langsung markas Front Pembela Islam (FPI) dan bertemu dengan Ketua Umumnya Habieb Riziq Shihab untuk menyampaikan aspirasi cinta damai dari masyarakat saat itu.

Sebagai aktivis perempuan, Fahira menargetkan revisi UU perempuan dan anak dapat dirampungkan. Ibu dua orang anak ini cemas. Bencana kejahatan seksual dewasa ini sudah berada diambang batas yang sangat mengkhawatirkan.

"Saat ini kan UU yang ada memberikan hukuman terhadap penjahat seks anak dan perempuan sangat minimal sekali. Yang kami kejar adalah agar bisa seperti di Korea Selatan dan beberapa negara lain, pelaku kejahatan seksual itu bisa dihukum dikebiri secara kimiawi. Kedua, kami menuntut hukuman seumur hidup bahkan sampai hukuman mati," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Kamis 15 Mei 2014.

Ia tak gentar bila nantinya misi itu dihadang anggapan melanggar hak asasi manusia (HAM). Maju menjadi senator, Fahira mengeluarkan kocek sekitar Rp700 juta. Ia mengaku uang itu berasal dari kantong pribadinya, bukan pinjaman. "Saya punya floris, saya punya toko parsel, saya punya club menembak dan tabungan juga," kata dia.

Fahira pun menggandeng orang-orang terdekatnya sebagai tim sukses. Suaminya, Aldwin Rahadian alias Oki, menjadi ketua tim sukses. Sementara ayahnya, Fahmi Idris, didaulat jadi pembina tim pemenangan. Kedua orang tersayang Fahira itulah yang mendukungnya maju ke kancah politik.

Selama kampanye, Fahira fokus mengunjungi para konstituen. Yang berbeda, saat kampanye terbuka, Fahira hanya mengundang para relawan TPS. Itupun tak semua. Karena dana terbatas, ia pun hanya memiliki 18 koordinator di 5 wilayah Jakarta.

"Menurut saya apapun strateginya yang paling baik itu kita harus bertemu dengan konstituen, karena mereka nanti akan memilih orang yang sudah pernah ketemu. Belajar dari pengalaman orang-orang yang tidak lolos, mereka mengakui bahwa mereka itu kurang turun ke lapangan," ujarnya.

Selain Fahira, Sri Rahayu Basuki atau Yayuk Basuki, juga akan melangkah ke Senayan. Mantan atlet tenis Indonesia era 90-an itu terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jateng 1 yang meliputi kota dan kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga.

Figurnya sebagai pemain tenis kelas dunia membuatnya dikenal masyarakat. Tak bisa dipungkiri, kepopulerannya inilah yang mengantarkannya ke parlemen.

Yayuk menganggap keterpilihannya sebagai amanah yang tak perlu disikapi berlebihan. Ia tidak menggelar pesta syukuran dengan meriah. Hanya menemui beberapa konstituennya di Semarang jelang pelantikan nanti sebagai ucapan terima kasih.

Yayuk mengatakan, sejak awal memasuki dunia politik dirinya tidak menjanjikan apapun kepada para konstituennya. "Terlalu berat jika harus berjanji. Karena Janji akan ditagih sampai kapanpun. Saya ini atlet dan boleh dibilang agak ekstrem jadi saya maunya bukti," kata Yayuk kepada VIVAnews.

Blusukan dipilih Yayuk sebagai salah satu upayanya menarik simpati para pemilih saat kampanye. Menurut dia, hampir seluruh pelosok di daerah pemilihannya sudah didatangi dengan merogoh kocek hingga Rp1,5 miliar untuk berkampanye.

Banyak pengalaman yang didapat Yayuk selama kampanye ke plosok-plosok daerah. Salah satu tempat yang membekas di hatinya yakni perkampungan nelayan di pesisir Kendal dan Semarang.

"Di perkampungan Tambak lorok Semarang itu ada ribuan kepala keluarga yang tidak masuk dalam peta, saya merasa tersentuh sekali," tuturnya.

Mengenai citra parlemen yang buruk, Yayuk tak ingin ngoyo. Ia memilih mengubah setidaknya dirinya sendiri dulu untuk menjadi lebih baik dan menghapus citra buruk itu. "Syukur-syukur bisa merangkul dan mengajak mereka yang tidak bener itu untuk menjadi baik. Namun saya yakin itu tak mudah dan butuh perjuangan tersendiri," ucapnya.

Darah Muda
Mata rakyat Indonesia juga akan tertuju pada pemuda yang baru menginjak 28 tahun ini. Calon peraih gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang sudah siap 'mengemudikan' nasib bangsa dari balik kursi anggota dewan.

Dia adalah Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Sc., M.Si, putra sulung dari Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso. Pria lajang ini merupakan satu-satunya caleg dari Partai Gerindra yang melenggang ke Senayan dari Dapil DIY dengan perolehan suara lebih dari 78 ribu. Pandu bahkan mengalahkan caleg yang lebih senior seperti Ketua Umum Gerindra Prof. Suhardi dan menantu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X yang tak lain KPH Wironegoro, suami dari GKR Pembayun.

Saat berbincang dengan VIVAnews di Rumah Palagan yang berada di Desa Lempongsari, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman--sekaligus rumah dari guru politik Andika, yaitu Broto Seno-- ia mengaku tak punya target untuk mengalahkan para politisi senior tersebut.

"Saya tidak punya target mengalahkan para senior saya, namun kita target mendapatkan suara untuk dapat melenggang ke Senayan. Kita menggunakan jaringan-jaringan yang kita miliki sampai ke tingkat bawah sehingga sosialisasi lebih efektif," kata dia.

Pandu mengaku intensif terjun langsung ke masyarakat sejak September 2013. Siang malam ia dan timnya bertemu langsung dengan masyarakat. Meminta masukan apa saja yang bisa dikerjakan untuk membantu masyarakat.

Maka itu, ketika pertama kali terjun ke masyarakat, sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran dan pelosok yang belum tersentuh pembangunan. "Ibaratnya kita mencari simpati masyarakat dengan strategi desa mengepung kota. Ternyata pandangan masyarakat saat ini pragmatis dengan pemilu, namun sedikit demi sedikit bisa luntur dengan pendekatan dari hati ke hati," ungkapnya.

Pandu tak menampik, nama besar ayahnya sebagai mantan Panglima TNI turut mempengaruhi simpati masyarakat kepada dirinya. Untuk itu, ia berharap dapat ditempatkan di komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, TNI, pertahanan dan keamanan. Sebab, menurutnya bidang tersebut sesuai dengan pendidikan yang dikuasainya.

"Saya ingin masyarakat di perbatasan itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. TNI dapat menjaga NKRI dengan pembaharuan alutsista yang ada," ujarnya.

Masih banyaknya para incumbent yang kembali duduk di parlemen, tak membuat Pandu khawatir. Ia optimistis dengan keberadaan caleg-caleg muda yang terpilih dapat mengubah citra parlemen yang saat ini dinilai korup dan buruk.

"Kita akan melihat bagaimana kualitas para wakil rakyat dalam membangun negara ini kedepannya. Apakah benar-benar buruk karena masuk ke Senayan dengan cara yang tidak baik seperti melakukan money politik. Itu nanti akan terlihat ketika sudah bekerja di parlemen," kata Pandu.

Dituntut Profesional
Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, berharap para wajah baru anggota DPR harus siap menjalankan tugasnya di parlemen. Tidak ada alasan lagi untuk belajar dalam jangka waktu 100 hari. Mereka dituntut profesional dan siap sejak awal.

Ia pun menilai, para anggota dewan harus disiapkan staf ahli yang kompeten menunjang tugasnya. “Ini yang jadi masalah. Staf ahli biasanya cuma tukang angkat koper sama terima tamu. Itu bukan tugas staf ahli. Negara sudah memfasilitasi itu. Staf ahli dibayar untuk memberi masukan bukan disuruh-suruh,” kata Siti.

Lebih lanjut ia mengatakan, setiap anggota dewan memiliki tiga staf ahli yang dibiayai negara. Namun, itu belum ideal.

“Jadi harus jelas tugas staf ahli ini. Harus orang kompeten. Mereka harus diseleksi sesuai kebutuhan dari anggota dewan. Supaya mereka profesional dan mampu merepresentasikan kehendak rakyat. Staf ahli dibayar untuk diskusi dengan anggota DPR agar menghasilkan tugas yang berkualitas.” (

Antiklimaks Konvensi Capres Demokrat. Suara partai merosot tajam, sulit mengusung capres sendiri

Konvensi calon presiden dari Partai Demokrat berakhir antiklimaks. Niat partai penguasa mengusung capres sendiri dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 nanti, kandas. Apa daya, perolehan suara Demokrat jauh dari cukup untuk mengusung capres sendiri. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya mampu mengantungi suara 10,19 persen.

Konvensi yang diikuti sebelas peserta ini: Ali Masykur Musa, Anies Rasyid, Anis Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Jalal, Endriartono Sutanto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang, dimenangi Dahlan Iskan yang kini menjabat sebagai menteri BUMN.

Namun masalahnya, suara Dahlan pun dari survei internal yang dilakukan Demokrat belum mampu menyaingi elektabilitas dan kepopuleran dua capres lain yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Komite konvensi melakukan survei dengan menggandeng tiga lembaga survei. Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni mengatakan, dari hasil survei tiga lembaga itu nama Dahlan Iskan yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi.

Maftuh mengatakan, Partai Demokrat telah melakukan survei sebanyak dua kali. Terakhir dilakukan pada 29 April sampai 8 Mei 2014. Tiga lembaga survei itu mensurvei 3.000 responden.

Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Dahlan tercatat 15,5 persen; berdasarkan Populi dia mendapat 21,4 persen, dan Markplus Inside sebesar 23 persen.

Hasil survei menempatkan Pramono Edhie di posisi kedua, Marzuki Ali di posisi ketiga, Gita Wirjawan di posisi keempat, dan Anies Baswedan di posisi kelima.

Setelah hasil akhir survei peserta konvensi itu diketahui, ketiga lembaga survei itu juga menyandingkan Dahlan Iskan dan calon presiden dari partai lain, yaitu dari PDIP Joko Widodo dan Prabowo Subianto dari Gerindra, serta Aburizal Bakrie dari Partai Golkar.

Dari hasil survei itu, elektabilitas Jokowi melejit ke angka 45 persen, Prabowo Subianto 35 persen, Aburizal Bakrie 8 persen, dan Dahlan hanya 2 persen. "Kalau disandingkan dengan capres lain, maka elektabilitas Dahlan Iskan masih jauh di bawah dari kalangan eksternal," ujar Maftuh.

Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat petang 16  Mei 2014, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari rendahnya elektabilitas 11 calon presiden peserta konvensi. Bahkan elektabilitas peserta calon presiden konvensi masih jauh di bawah capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. "Saya tidak mengecilkan kemampuan capres konvensi," kata SBY.

Diakuinya suara yang terbatas dan elektabilitas calon yang rendah membuat langkah Demokrat makin terbatas. "Dengan elektabilitas yang belum setinggi capres papan atas, ini membatasi opsi Partai Demokrat," katanya.

Meski begitu, SBY menilai 11 capres konvensi ini memiliki kemampuan untuk berkompetisi pada Pemilu Presiden. Namun kemampuan mereka bukan untuk Pilpres tahun ini, tapi untuk masa yang akan mendatang. "Tidak pernah ada waktu yang sia-sia. Cara inilah cara demokrasi," ujar SBY.

SBY mengapresiasi model konvensi capres yang dilakukan Demokrat. Menurutnya model konvensi ini merupakan konsep demokrasi yang sesungguhnya. Dimana para capres menyampaikan visi misinya, solusi dan menawarkan kebijakan yang akan dijalankan untuk menjawab permasalahan bangsa.

"Saya katakan bahwa kemampuan peserta konvesi, visinya  Insya Allah akan bisa digunakan di waktu yang akan datang," imbuhnya.

Hitung Strategi

SBY menuturkan, partainya tak bisa berbuat banyak dengan perolehan suara yang hanya 10,19 persen. Dengan perolehan sebesar itu, Demokrat tidak mungkin mengusulkan calon presiden sendiri.

SBY mengatakan, Undang-undang telah membatasi Demokrat untuk mencalonkan presiden, meski punya calon sendiri. "Itu fakta dan realitas yang perlu disadari rakyat Indonesia," kata SBY.

Pernyataan SBY ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan sikap Demokrat di Pilpres 2014. "Suara kami hanya 10 persen, barangkali rakyat mengharapkan partai lain maju sebagai capres, pemimpin lima tahun mendatang," ujarnya.

Atas dasar itu, hingga kini Demokrat masih cermat menghitung strategi hingga sisa waktu berakhir 20 Mei: apakah akan berkoalisi, membuat poros koalisi baru, atau malah netral dan membentuk partai oposisi.

SBY mengatakan, pembentukan poros baru juga tidak telalu mudah. Banyak kepentingan yang harus disatukan dengan Demokrat. Membangun koalisi tentu terbangun dari kehendak, tidak mungkin bila partai itu tidak punya kehendak. "Kalau itu tidak mungkin, kami menuju kepada kekuatan lain," katanya.

Kemudian, bila harus mendukung partai lain juga tidak mudah. Harus ada keyakinan yang dibangun, karena Demokrat tak bisa asal dukung tanpa tahu kepentingan partai yang didukung. Tentu saja, bila tidak sesuai, Demokrat tidak bisa mendukung begitu saja.

Yang jelas, kata SBY, langkah Demokrat tak bisa dijawab kali ini. Demokrat akan menentukan arah melalui Rapat Pimpinan Nasional pada 20 Mei. "Kami sedang bekerja, segala sesuatu akan gamblang, kami akan melakukan Rapimnas," katanya.

Inilah daftar lengkap 132 anggota DPD RI terpilih dari 33 provinsi di Indonesia, disertai jumlah suara dan provinsi yang diwakilinya.

DAFTAR NAMA ANGGOTA DPR-RI 2014 -2019 DARI 10 PARTAI POLITIK YANG LOLOS KE SENAYAN

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Dapil Aceh I : Tagore Abubakar 64.159 suara.
2. Sumatera Utara I : Sofyan Tan 113.716 suara.
3. Irmadi Lubis : 46.039 suara.
4. Sumatera Utara II : Trimedya Panjaitan 101.415 suara.
5. Sumatera Utara III : Junimart Girsang 76.819 suara.
6. Sumatera Barat I : Alex Indra Lukman.
7. Sumatera Barat II : Agus Susanto 39.131 suara.
8. Riau I : Effendy Sianipar 69.425 suara.
9. Riau II : Marsiaman Saragih 26.650 suara.
10. Jambi : Ihsan Yunus 61.648 suara.
11. Sumatera Selatan I : Nazarudin Kiemas 59.930 suara.
12. Sumatera Selatan II : Erwin M Singaruju 81.644 suara.
13. Yulian Gunhar 44.192 suara.
14. Bengkulu : Elva Hartati 30.298 suara.
15. Lampung I : Isma Yatun 65.731 suara,
16. Sudin 64.008 suara.
17. Lampung II : Henry Yosodiningrat 54.022 suara.
18. Itet Tridjajati Sumarijanto 40.203 suara.
19. Bangka Belitung : Rudianto Tjen 72.400 suara.
20. Kepulauan Riau : Dwi Ria Latifa 48.579 suara.
21. Dapil Jakarta I : Wiryanti Sukamdani 30.691 suara.
22. Jakarta II : Eriko Sotarduga 61.888 suara.
23. Masinton Pasaribu 30.989 suara.
24. Jakarta III : Charles Honoris 96.842 suara.
25. Effendi MS Simbolon 89.028 suara.
26. Darmadi Durianto 52.861 suara.
27. Jawa Barat I: Junico BP Siahaan 64.980 suara.
28. Ketut Sustiawan 32.234 suara.
29. Jawa Barat II : Yadi Srimulyadi 59.842 suara.
30. Jalaludin Rakhmat 56.402 suara.
31. Jawa Barat III : Diah Pitaloka 31.993 suara.
32. Jawa Barat IV : Ribka Tjiptaning 43.393 suara.
33. Jawa Barat V : Adian Yunus Yusak Napitupulu 35.589 suara.
34. Indra P Simatupang 35.139 suara.
35. Jawa Barat VI : Sukur Nababan 123.493 suara.
36. Risa Mariska 27.578 suara.
37. Jawa Barat VII : Rieke Diah Pitaloka 255.044 suara.
38. Tono Bahtiar 50.663 suara.
39. Jawa Barat VIII: Ono Surono 72.608 suara.
40. Yoseph Umarhadi 66.181 suara.
41. Jawa Barat IX : Maruarar Sirait 131.618 suara.
42. TB Hasanuddin 76.991 suara.
43. Jawa Barat X : Puti Guntur Soekarno 93.404 suara.
44. Jawa Barat XI : Dony Maryadi Oekon 38.006 suara.
45. Jawa Tengah I : Juliari P Batubara 128.956 suara.
46. Tjahjo Kumolo 59.761 suara.
47. Jawa Tengah II : Daryatmo Mardiyanto 41.453 suara.
48. Jawa Tengah III: Imam Suroso 91.708 suara.
49. Evita Nursanty 73.673 suara.
50. Jawa Tengah IV: Bambang Wuryanto 128.116 suara.
51. Agustina Wilujeng Pramestuti 56.707 suara.
52. Jawa Tengah V: Puan Maharani 369.927 suara.
53. Aria Bima 96.163 suara.
54. Rahmad Handoyo 33.569 suara.
55. Jawa Tengah VI : Sudjadi 79.681 suara.
56. Nusyirwan Soedjono 55.293 suara.
57. Jawa Tengah VII: Utut Adianto 67.001 suara.
58. Jawa Tengah VIII: Adisatrya Suryo Sulisto 105.399 suara.
59. Budiman Sudjatmiko 68.861 suara.
60. Jawa Tengah IX: Muhammad Prakosa 75.657 suara.
61.  Damayanti Wisnu Putranti 75.657 suara.
62. Jawa Tengah X: Hendrawan Supratikno 68.380 suara.
63. Dapil Yogyakarta: Mohammad Idham Samawi 120.796 suara.
64. My Esti Wijayati 99.440 suara.
65. Jawa Timur I : Guruh Irianto Sukarno Putra 84.753 suara.
66. Indah Kurnia 68.497 suara.
67. Henky Kurniadi 43.434 suara.
68. Jawa Timur II : Hamka Haq 27.166 suara.
69. Jawa Timur III: Nursuhud 58.123 suara.
70. Jawa Timur IV: Arif Wibowo 43.074 suara.
71. Jawa Timur V: Ahmad Basarah 68.009 suara.
72. Andreas Eddy Susetyo 56.160 suara.
73. Jawa Timur VI : Pramono Anung Wibowo 165.906 suara.
74. Djarot Saiful Hidajat 69.053 suara.
75. Budi Yuwono 64.807 suara.
76. Jawa Timur VII: Sirmadji 77.100 suara.
77. Jawa Timur VIII: Sadarestuwati 73.354 suara.
78. Mindo Sianipar 73.341 suara.
79. Jawa Timur IX: Abidin Fikri 36.304 suara.
80. Jawa Timur X: Nasyirul Falah Amru 64.161 suara.
81. Jawa Timur XI: Said Abdullah 112.539 suara.
82. Banten I: Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya 51.059 suara.
83. Banten II: Ichsan Soelistio 17.994 suara.
84. Banten III: Herdian Koosnadi 47.426 suara.
85. Marinus Gea 42.285 suara.
86. Bali: Wayan Koster 260.342 suara.
87. I Made Urip 166.430 suara.
88. I Gusti Agung Rai Wirajaya 75.252 suara.
89. Nyoman Dhamantra 70.590 suara.
90. NTB : Rachmat Hidayat 62.987 suara.
91. NTT I : Honing Sanny 49.287 suara.
92. NTT II: Herman Hery 109.406 suara.
93. Kalimantan Barat: Karolin Margret Natasa 397.481 suara.
94. Lasarus 173.154 suara.
95. G Michael Jeno 55.121 suara.
96. Kalimantan Tengah: Willy M Yoseph 147.175 suara.
97. Asdy Narang 64.560 suara.
98. Kalimantan Selatan II: Hasnuryadi Sulaiman 82.130 suara.
99. Kalimantan Timur: Marten Apuy 71.177 suara.
100. Sulawesi Utara: Olly Dondokambey 237.620 suara.
101. Vanda Sarundajang 126.197 suara.
102. Sulawesi Tengah: Rendy M Affandy Lamadjido 47.709 suara.
103. Sulawesi Selatan I : Andi Ridwan Wittiri 41.356 suara.
104. Sulawesi Selatan II : Samsu Niang 39.122 suara.
105. Maluku: Mercy Chriesty Barends 65.166 suara.
106. Maluku Utara: Irine Yusiana Roba Putri 52.677 suara.
107. Papua: Komarudin Watubun 120.724 suara.
108. Tony Wardoyo 136.642 suara.
109. Papua Barat: Jimmy Demianus Ijie 69.908 suara.

PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Aceh I : Salim Fakhry 42.557 suara.
2. Aceh II : Firmandez 24.861 suara.
3. Sumatera Utara I : Meutya Hafid 45.232 suara.
4. Sumatera Utara II : Rambe Kamarul Zaman 59.978 suara.
5. Sumatera Utara III : Delia Pratiwi BR Sitepu 127.845 suara.
6. Anthon Sihombing 66.601 suara.
7. Sumatera Barat I: Betti Shadiq Pasadigoe 77.663 suara.
8. Sumatera Barat II: John Kenedy Azis 53.182 suara.
9. Riau I: Tabrani Maamun 57.200 suara.
10. Riau II: HM Idris Laena suara 91.595 suara.
11. Jambi: Saniatul Lativa 87.911 suara.
12. Sumatera Selatan I: Dodi Reza Alex Noerdin 203.246 suara.
13. Kahar Muzakir 49.025 suara.
14. Sumatera Selatan II: Bobby Adhityo Rizaldi 67.456 suara.
15. Lampung I: Dwie Aroem Hadiyatie 32.808 suara.
16. Lampung II: Aziz Syamsuddin 70.619 suara.
17. Bangka Belitung: Azhar Romli 33.693 suara.
18. Jakarta I : Bambang Wiyogo 45.617 suara.
19.. Jakarta II : Fayakhun Andriadi 25.446 suara.
20. Jakarta III: Tantowi Yahya 45.507 suara.
21. Jawa Barat I: Popong Otje Djunjunan 26.090 suara.
22. Jawa Barat II: Agus Gumiwang Kartasasmita 102.469 suara.
23. Lili Asdjudiredja 44.285 suara.
24. Jawa Barat III: Deding Ishaq 33.009 suara.
25. Eka Sastra 74.458 suara,
26. Jawa Barat IV: Dewi Asmara 77.158 suara.
27. Jawa Barat V: Airlangga Hartarto 113.939 suara.
28. Ichsan Firdaus 27.986 suara.
29. Jawa Barat VI: Wenny Haryanto 32.906 suara,
30. Jawa Barat VII: Ade Komarudin 167.732 suara.
31. Dadang S Muchtar 69.414 suara,
32. Jawa Barat VIII: Dave Akbarshah Fikarno 80.748 suara.
33. Daniel Mutaqien Syafiuddin 91.958 suara.
34. Jawa Barat IX: Eldie Suwandie 90.588 suara.
35. Jawa Barat X: Agun Gunanjar Sudarsa 69.359 suara,
36. Jawa Barat XI: Ferdiansyah 67.837 suara.
37. Ahmad Zacky Siradj 30.833 suara.
38. Jawa Tengah I: Mujib Rohmat 36.163 suara.
39. Jawa Tengah II: Nusron Wahid 243.021 suara.
40. Bowo Sidik Pangarso 66.909 suara.
41. Jawa Tengah III: Firman Subagyo 90.757 suara.
42. Jawa Tengah IV: Endang Maria Astuti 44.081 suara.
43. Jawa Tengah V: Endang Srikarti Handayani 48.547 suara.
44. Dapil Jawa Tengah VI: Iqbal Wibisono 50.868 suara.
45. Jawa Tengah VII: Bambang Soesatyo 57.235 suara.
46. Jawa Tengah VIII: Dito Ganindito 49.137 suara.
47. Jawa Tengah IX: Agung Widyantoro 75.577 suara.
48. Jawa Tengah X: Budi Supriyanto 57.339 suara.
49. Yogyakarta : Siti Hediyati Soeharto 61.655 suara.
50. Jawa Timur I: Adies Kadir 30.093 suara.
51. Jawa Timur II: Mukhamad Misbakhun 66.899 suara.
52. Jawa Timur III: Hardisoesilo 34.000 suara.
53. Jawa Timur IV: Muhammad Nur Purnamasidi 26.438 suara.
54. Jawa Timur V: Ridwan Hisjam 43.796 suara.
55. Dapil Jawa Timur VI: Sarmuji 57.586 suara.
56. Jawa Timur VII: Gatot Soedjito 54.344 suara.
57. Jawa Timur VIII: Mohammad Suryo Alam 56.702 suara.
58. Jawa Timur IX: SW Yudha 46.022 suara.
59. Jawa Timur X: Eni Maulani S 84.837 suara.
60. Jawa Timur XI: Zainudin Amali 122.167 suara.
61. Banten I: Andika Hazrumy 70.846 suara.
62. Banten II: Yayat Y Biaro 31.668 suara.
63. Banten III: Andi Achmad Dara 73.408 suara.
64. Bali: Gde Sumarja Linggih 141.168 suara.
65. AA Bagus Adhi Mahendra Putra 71.964 suara.
66. NTB: Muhammad Lutfi 59.074 suara.
67. NTT I: Melchias Markus Mekeng 73.120 suara.
68. Setya Novanto 85.188.
69. NTT II: Charles J Mesang 54.514 suara.
70. Kalimantan Barat: Zul Fadhli 100.583 suara.
71.  Kalimantan Tengah: Agati Sulie Mahyudin 32.297 suara.
72. Kalimantan Selatan I: Ahmadi Noor Supit 71.233 suara.
73. Indro Hananto 64.206 suara.
74. Kalimantan Selatan II: Hasnuryadi Sulaiman 82.130 suara.
75. Kalimantan Timur: Mahyudin 91.623 suara.
76. Neni Moerniaeni 61.405 suara.
77. Sulawesi Utara: Aditya Anugrah Moha 77.264 suara.
78. Sulawesi Tengah: Mohammad Said 131.508 suara.
79. Sulawesi Selatan I: Hamka B Kady 45.717 suara.
80. Sulawesi Selatan II: Syamsul Bachri 66.519 suara.
81. Andi Rio Idris Padjalangi 77.962 suara.
82. Sulawesi Selatan III: Markus Nari 76.608 suara.
83. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 96.330 suara.
84. Sulawesi Tenggara: Ridwan Bae 91.747 suara.
85. Gorontalo: Fadel Muhammad 163.054 suara.
86.  Roem Pono 117.831 suara,
87. Sulawesi Barat: Enny Anggraeny Anwar 58.518 suara.
88. Maluku: Edison Betaubun 58.765 suara.
89. Maluku Utara: Saiful Bahri Ruray 37.486 suara.
90. Papua: Elion Numberi 85.374 suara.
91. Papua Barat: Robert Joppy Kardinal 65.690 suara

PARTAI GERINDERA

1. Aceh I: Fadhlullah 63.872 suara.
2. Aceh II: Khaidir 42.124 suara.
3. Sumatera Utara I: Muhammad Syafi'i 46.438 suara.
4. Sumatera Utara II: Gus Irawan Pasaribu 188.205 suara.
5. Suasana Dachi 82.496 suara.
6. Sumatera Utara III: Martin Hutabarat 29.925 suara.
7. Sumatera Barat I: Suir Syam 34.858 suara.
8. Sumatera Barat II: Ade Rezki Pratama 71.847 suara.
9. Riau I: Rita Zahara 37.561 suara.
10. Riau II: Nurzahedi 45.622 suara.
11. Jambi: H.A.R Sutan Adil Hendra 59.261 suara.
12. Sumatera Selatan I: Edhy Prabowo 75.186 suara.
13. Sumatera Selatan II: Sri Meliyana 46.244 suara.
14. Bengkulu: Susi Marleny Bachsin 33.304 suara.
15. Lampung I: Ahmad Muzani 48.379 suara.
16. Lampung II: Dwita Ria Gunadi 71.391 suara.
17. Jakarta I: Asril Hamzah Tanjung 24.957 suara.
18. Jakarta II: Biem Triani Benjamin 50.624 suara.
19. Jakarta III: Aryo P.S Djojohadikusumo 53.268 suara.
20. Jawa Barat I: Sodik Mudjahid 41.801 suara.
21. Jawa Barat II: Rachel Maryam Sayidina 58.758 suara.
22. Jawa Barat III: Ahmad Riza Patria 23.991 suara.
23. Jawa Barat IV: Heri Gunawan 19.998 suara.
24. Jawa Barat V: Fadli Zon 79.074 suara.
25. Jawa Barat VI: Nuroji 52.838 suara.
26. Jawa Barat VII: Putih Sari 56.745 suara.
27. Jawa Barat VIII: Kardaya Warnika 34.761 suara.
28. Jawa Barat IX: Oo Sutisna 34.650 suara.
29. Jawa Barat XI: Subarna 19.795 suara.
30. Jawa Tengah I: Jamal Mirdad 39.760 suara.
31. Jawa Tengah II: Abdul Wachid 65,925 suara.
32. Jawa Tengah III: Sri Wulan 64.423 suara.
33. Jawa Tengah IV: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo 47.542 suara.
34. Jawa Tengah V: Bambang Riyanto 34.872 suara.
35. Jawa Tengah VI: Harry Poernomo 56.323 suara.
36. Jawa Tengah VII: KRT. H Darori Wonodipuro 65.630 suara.
37. Jawa Tengah VIII: Novita Wijayanti 83.327 suara.
38. Jawa Tengah IX: Mohamad Hekal 53.567 suara.
39. Jawa Tengah X: Ramson Siagian 28.535 suara.
40. Yogyakarta: Andika Pandu Puragabaya 72.290 suara.
41. Jawa Timur I: Bambang Haryo Soekartono 33.896 suara.
42. Jawa Timur II: Soepriyatno 63,574 suara.
43. Jawa Timur III: Sumail Abdullah 28.257 suara.
44. Jawa Timur IV: Bambang Haryadi 87.040 suara.
45. Jawa Timur V: Moreno Soeprapto 52.921 suara.
46. Jawa Timur VI: Endro Hermono 39.955 suara.
47. Jawa Timur VII: Supriyanto 51.931 suara.
48. Jawa Timur VIII: Sareh Wiyono 68.017 suara.
49. Jawa Timur IX: Wihadi Wiyanto 29.133 suara.
50. Jawa Timur X: Khilmi 46.127 suara.
51.  Jawa Timur XI: Moh Nizar Zahro 159.006 suara.
52. Banten I: Anda 26.841 suara.
53. Banten II: Desmond Junaidi Mahesa 61.275 suara.
54. Banten III: Sufmi Dasco Ahmad 56.323 suara.
55. Bali: Ida Bagus Putu Sukarta 54.655 suara.
56. NTB: Wilgo Zainar 55.192 suara.
57. NTT I: Pius Lustrilanang 55.432 suara.
58. NTT II: Fary Djemy Francis 48.351 suara.
59. Kalimantan Barat: Katherine A Oendoen 38.455 suara.
60. Kalimantan Tengah: Iwa Kurniawan 30.358 suara.
61. Kalimantan Selatan I: Saiful Rasyid 24.733 suara.
62. Kalimantan Selatan II: Sjachrani Mataja 31.347 suara.
63. Kalimantan Timur: Luther Kombong 84.001 suara.
64. Sulawesi Utara: Wenny Warouw 35.660 suara.
65. Sulawesi Tengah: Supratman Andi Agtas 61.500 suara.
66. Sulawesi Selatan I: Azikin Solthan 57.352 suara.
67. Sulawesi Selatan II: Andi Iwan Darmawan Aras 91.739 suara.
68. Sulawesi Selatan III: Andi Nawir 45.197 suara.
69. Sulawesi Tenggara: Haerul Saleh 30.820 suara.
70. Gorontalo: Elnino M Husein Mohi 37.512 suara.
71. Sulawesi Barat: Ruskati Ali Baal 55.014 suara.
72. Maluku: Amrullah Amri Tuasikal 95.690 suara.
73. Papua: Roberth Rouw 128.598 suara

PARTAI DEMOKRAT

1.Aceh I: Teuku Riefky Harsya 65.851 suara.
2. Aceh II: Muslim 41.219 suara.
3. Sumatera Utara I: Ruhut Poltak Sitompul 34.685 suara.
4. Sumatera Utara II: Rooslynda Marpaung 54.940 suara.
5. Sumatera Utara III: Rudi Hartono Bangun 49.023 suara.
6. Sumatera Barat I: Darizal Basir 34.695 suara.
7. Sumatera Barat II: Mulyadi 84.563 suara.
8. Riau I: Sutan Sukarnotomo 31.286 suara.
9. Riau II: Muhammad Nasir 48.906 suara.
10. Jambi: Zulfikar Achmad 53.556 suara.
11. Sumatera Selatan I: Syofwatillah Mohzaib 50.138 suara.
12. Sumatera Selatan II: Wahyu Sanjaya 46.164 suara.
13. Lampung I: Zulkifli Anwar 40.922 suara.
14. Lampung II: Marwan Cik Asan 46.940 suara.
15. Bangka Belitung: Eko Wijaya 35.570 suara.
16. DKI Jakarta I: Dwi Astuti Wulandari 20.434 suara.
17. DKI Jakarta II: Melani Leimena Suharli 19.844 suara.
18. Jawa Barat I: Agung Budi Santoso 18.487 suara.
19. Jawa Barat II: Dede Yusuf Macan Effendi 142.939 suara.
20. Jawa Barat III: Sjarifuddin Hasan 31.486 suara.
21. Jawa Barat V: Anton Sukartono Suratto 23.554 suara.
22. Jawa Barat VII: Saan Mustopa 47.837 suara.
23. Jawa Barat VIII: Erman Khaeron 41.394 suara.
24. Jawa Barat IX: Linda Megawati 26.249 suara.
25. Jawa Barat X: Amin Santono 23.948 suara.
26. Jawa Barat XI: Siti Mufattahah 31.151 suara.
27. Jawa Tengah I: Agus Hermanto 32.047 suara.
28. Jawa Tengah III: Djoko Udjianto 73.906 suara.
29. Jawa Tengah IV: Rinto Subekti 58.155 suara.
30. Jawa Tengah VIII: Khatibul Umam Wiranu 28.778 suara.
31. Yogyakarta: Ambar Tjahyono 38.152 suara.
32. Jawa Timur I: Fandi Utomo 26.335 suara.
33. Jawa Timur II: Evi Zainal Abidin 43.122 suara.
34. Jawa Timur III: Azam Asman Natawijana 21.060 suara.
35. Jawa Timur IV: Ayub Khan 15.975 suara.
36. Jawa Timur V: Nurhayati Ali Assegaf 18.162 suara.
37. Jawa Timur VI: Venna Melinda 49.383 suara.
38.  Jawa Timur VII: Edhie Baskoro Yudhoyono 243.747 suara.
39. Sartono 31.345 suara.
40. Jawa Timur VIII: Guntur Sasono 46.089 suara.
41. Jawa Timur IX: Didik Mukrianto 51.218 suara.
42. Jawa Timur XI: Mat Nasir 109.367 suara.
43. Banten I: Vivi Sumantri Jayabaya 31.458 suara.
44. Banten III: Wahidin Halim 127.392 suara.
45. Bali: Jero Wacik 104.682 suara.
46. I Putu Sudiartana 73.348 suara.
47. NTB: Syamsul Luthfi 83.638 suara.
48. NTT I: Benny Kabur Harman 53.701. suara.
49. NTT II: Jefirston R Riwu Kore 105.924 suara.
50. Kalimantan Barat: Erma Suryani Ranik 34.420 suara.
51. Kalimantan Timur: Noorbaiti Isran Noor 53.283 suara.
52. Sulawesi Utara: Evert Erenst Mangindaan 81.152 suara.
53. Sulawesi Tengah: Verna Gladies Merry Inkiriwang 74.983 suara.
54. Sulawesi Selatan I: Aliyah Mustika Ilham 84.480 suara.
55 Sulawesi Selatan II: Muhammad Nasyit Umar 36.351 suara.
56. Sulawesi Selatan III: Bahrum Daido 31.747 suara.
57. Dapil Sulawesi Tenggara: Umar Arsal 52.650 suara.
58. Sulawesi Barat: Salim Mengga 51.168 suara.
59. Papua: Willem Wandik 178.682 suara.
60. Libert Kristo Ibo 166.734 suara.
61. Papua Barat: Michael Watimena 83.744 suara.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Aceh I: Irmawan 40.191 suara.
2. Sumut II: Marwan Dasopang 29.657 suara.
3. Riau II: Muhammad Lukman Edi 60.420 suara.
4. Jambi: Handayani 47.479 suara.
5. Sumsel II: Bertu Merlas 76.965
6. Lampung I: Musa Zainudin 43.784 suara.
7. Lampung II: Chusnunia Chalim 56.752 suara.
8. Jabar II: Cucun Ahmad Saymsurijal 37.763 suara.
9. Jabar III: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz 12.149 suara.
10. Jabar VII: Krisna Mukti 31.987 suara.
11. Jabar VIII: Dedi Wahidi 67.722 suara.
12. Jabar IX: Maman Imanul Haq 39.080 suara.
13. Jabar X : Yanuar Prihatin 17.823 suara.
14. Jabar XI: Acep Ajang Ruhiat 71.697 suara.
15. Jateng I: Alamudin Dimyati Rois 82.221 suara.
16. Jateng II: Fathan 93.097 suara.
17. Jateng III: Marwan Ja'far 123.447 suara.
18. Jateng V: Muhammad Toha 71.688 suara.
19. Jateng VI: Abdul Kadir Karding 128.037 suara.
20. Jateng VII: Taufiq R Abdullah 44.690 suara.
21. Jateng VIII: Siti Mukarromah 36.312 suara.
22. Jateng IX: Bachrudin Nasori 81.606 suara.
23. Jateng X: Muh. Hanif Dhakiri 95.625 suara.
24. Bisri Romly 64.496 suara.
25. Yogyakarta: Agus Sulistiono 51.045 suara.
26. Jatim I: Imam Nahrawi 80.283 suara.
27. Syaikhul Islam 91.211 suara.
28. Jatim II: Abdul Malik Haramain 76.642 suara.
29. Jatim III: Nihayatul Wafiroh 90.197 suara.
30. M Nasim Khan 78.222 suara.
31. Jatim IV: Saiful Bahri Anshori 47.918 suara.
32. Jatim IV: Hadi Zainal Abidin 46.685 suara.
33. Jatim V: Latifah Sohib 53.121 suara.
34. Jatim VI: An'im F Mahrus 71.421 suara.
35. Jatim VII: Ibnu Multazam 75.312 suara.
36. Jatim VIII: Abd. Muhaimin Iskandar 116.694 suara.
37. Ida Fauziah 37.251 suara.
38. Jatim IX: Anam Mu'awanah 95.621 suara.
39. Jatim X: Jazilul Fawaid 94.147 suara.
40. Jatim XI: Kholilurrahkam 146.054 suara.
41. Banten III: Siti Masrifah 32.308 suara.
42. NTB: Helmi Faishal Zaini 69.542 suara.
43. Kalbar: Daniel Johan 28.608 suara.
44. Kalsel I: Zainul Arifin Noor 31.975 suara.
45. Kalsel II: Zairullah Azhar 81.324 suara.
46. Maluku: Rohani 93.800 suara.
47. Papua: Peggi Patrisia Pattipi 106.371 suara.

PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Aceh I: Muslim Ayub 47.035 suara
2. Sumatera Utara I: Mulfachri Harahap 47.280 suara
3. Sumatera Utara II: Saleh Partaonan Daulay 64.869 suara
4. Sumatera Utara III: Nasril Bahar 86.885 suara
5. Sumatera Barat I: MHD Asli Chaidir 33.917 suara
6. Riau I: Jon Erizal 91.076 suara
7. Jambi: A Bakri 79.605 suara
8. Dapil Sumatera Selatan I: A Hafisz Tohir 74.176 suara
9. Sumatera Selatan II: Hanna Gayatri 80.871 suara
10. Bengkulu: Dewi Coryati 42.490 suara
11. Lampung I: Zulkifli Hasan 174.144 suara
12. Lampung II: Alimin Abdullah 38.084 suara
13. Kepulauan Riau: Asman Abnur 97.327 suara
14. Jawa Barat II: Ahmad Najib Qodratullah 23.358 suara
15. Jawa Barat IV: Desy Ratnasari 56.397 suara
16. Jawa Barat V: Primus Yustisio 45.485 suara
17. Jawa Barat VI: Lucky Hakim 57.891 suara
18. Jawa Barat VII: Daeng Muhammad 54.576 suara
19. Jawa Barat X: Budi Youyastri 70.311 suara
20. Jawa Barat XI: Haerudin 44.178 suara
21. Dapil Jawa Tengah I: Yayuk Basuki 25.615 suara
22. Jawa Tengah IV: Laila Istiana 43.711 suara
23. Jawa Tengah V: Mohammad Hatta 55.343 suara
24. Jawa Tengah VI: Tjatur Sapto Edy 82.723 suara
25. Jawa Tengah VII: Taufik Kurniawan 59.945 suara
26. Jawa Tengah VIII: Ammy Amalia Fatma Surya 28.152 suara
27. Jawa Tengah IX: Teguh Juwarno 54.963 suara
28. Jawa Tengah X: Andriyanto Johan Syah 32.355 suara
29. Dapil Yogyakarta: A Hanafi Rais 197.915 suara
30. Jawa Timur I: Sungkono 56.922 suara,
31. Jawa Timur IV: Anang Hermansyah 53.559 suara
32. Jawa Timur V: Totok Daryanto 36.632 suara
33. Jawa Timur VI: A Riski Sadig 86.898 suara
34. Jawa Timur VIII: Eko Hendro Purnomo 69.301 suara,
35. Jawa Timur IX: Kuswiyanto 45.456 suara
36. Jawa Timur X: Viva Yoga Mauladi 59.361 suara
37. Dapil Banten II: Yandri Susanto 77.964 suara
38. Banten III: M Ali Taher 62.279 suara
39. NTB: Muhammad Syafrudin 62.292 suara
40. NTT I: Laurens Bahang Dama 79.603 suara
41. Kalimantan Barat: Sukiman 83.037 suara
42. Kalimantan Tengah: Hang Ali Saputra Syah Pahan 22.561 suara,
43. Sulawesi Utara: Yasti Soepredjo Mokoagow 103.801 suara
44. Sulawesi Selatan I: Indira Chunda Thita Syahrul 104.293 suara
45. Sulawesi Selatan II: Andi Taufan Tiro 54.585 suara
46. Sulawesi Selatan III: Amran 38.501 suara
47. Sulawesi Tenggara: Asnawati Hasan 131.520 suara
48. Maluku Utara: Mohammad Yamin Tawary 28.171 suara
49. Papua: Jamaluddin Jafar 91.179 suara

  

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Aceh I: Nasir Djamil 62.400 suara
2. Sumut I: Tifatul Sembiring 74.510 suara
3. Sumut II: Iskab Qolba Lubis 40.763 suara
4. Sumut III: Ansory Siregar 33.291 suara
5. Sumbar I: Hermanto 25.756 suara
6. Sumbar II: Refrizal 25.568 suara
7. Riau I: Chairul Anwar 51.700 suara
8. Sumsel I: Mustafa Kamal 35.857 suara
9. Sumsel II: Iqbal Romzi 38.652 suara
10. Lampung I: Almuzzamil Yusuf 43.974 suara
11. Lampung II: Abdul Hakim 72.238 suara
12. DKI Jakarta I: Ahmad Zainuddin 50.474 suara
13. DKI Jakarta II: Hidayat Nur Wahid 119.267 suara
14. DKI Jakarta III: Adang Daradjatun 27.164 suara
15. Jabar I: Ledia Hanifa Amaliah 30.179 suara
16. Jabar II: Ma'mur Hasanuddin 31.854 suara
17. Jabar III: Ecky Awal Mucharam 52.823 suara
18. Jabar IV: Yudi Widiana Adia 30.119 suara
19. Jabar V: TB Soenmandjaja 17.196 suara
20. Jabar VI: Mahfudz Abdurrahman 61.832 suara
21. Jabar VII: Sa'duddin 50.935 suara
22. Jabar VIII: Mahfudz Siddiq 47.338 suara
23. Jabar IX: Nur Hasan Zaidi 36.517 suara
24. Jabar X: Surahman Hidayat 68.380 suara
25. Jabar XI:  Mohamad Sohibul Iman 42.553 suara
26. Jateng III: Gamari 20.785 suara
27. Jateng IV: Hamid Noor Yasin 47.257 suara
28. Jateng V: Abdul Kharis Almaayahari 34.320 suara
29. Jateng IX: Abdul Fikri 34.173 suara
30. DI Yogyakarta: Sukamta 49.771 suara
31. Jatim I: Sigit Sosiantomo 34.930 suara
32. Jatim VII: Rofi Munawar 46.669 suara
33. Banten II: Zulkieflimansyah 38.966 suara
34. Banten III: Jazuli Juwani 81.291 suara
35. NTB: Fahri Hamzah 125.083 suara
36. Kalsel I: Habib Aboe Bakar Alhabsyi 66.864 suara
37. Kaltim: Hadi Mulyadi 53.143 suara
38. Sulsel I: Tamsil Linrung 63.577 suara
39. Sulsel II: Andi Akmal Pasludin 33.896 suara
40. Papua: Muhammad Yudi Kotouky 102.536 suara

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1.Aceh II : Anwar Idris 52.459 suara
2. Sumut I: Hasrul Azwar 43.908 suara
3. Sumut III: Fadli Nurzal 59.584
4. Sumbar I: Epyardi Asda 60.282 suara
5. Sumbar II: Muhammad Iqbal 21.348 suara
6. Jambi: Elviana 42.535 suara
7. DKI Jakarta I: Achamad Fauzan: 50.323
8. DKI Jakarta II: Okky Asokawati 35.727 suara
9. DKI Jakarta III: Achmat Dimyati Natakusumah 68.353 suara
10. Jabar III: Joko Purwanto 26.651 suara
11. Jabar IV: Reni Marlinawati 38.777 suara
12. Jabar V: Achmad Farial 50.686 suara
13. Jabar VII: Wardatul Asriah 77.175 suara
14. Jabar IX: Dony Ahmad Munir 38.038 suara
15. Jabar X: Asep A.Maoshul Affandy 41.320 suara
16. Jabar XI: Nurhayati 82.467 suara
17. Jateng II: Mukhlisin 71.515 suara
18. Jateng III: Moh Arwani Thomafi 67.484 suara
19. Jateng VI: Lukman Hakim Saifuddin 38.620 suara
20. Jateng VII: Mochammad Romahurmuziy 64.716 suara
21. Jateng VIII: Achmad Mustakim 14.620 suara
22. Jateng IX: Zainut Tauhid Sa'adi 28.433 suara
23. Jateng X: Arsul Sani 36.163 suara
24. Jatim II: Mustofa Assegaf 57.303 suara
25. Jatim III: Sy.Anas Tahir 32.166 suara
26. Jatim X: Iskandar D Syaichu 59.376 suara
27. Jatim XI: Fanny syafriansyah 189.186 suara
28. Banten I: Irna Narolita 88.969 suara
29. Banten II: Kartika Yudhisti 49.377 suara
30. Banten III: Irgan Chairul Mahfiz 59.048 suara
31. NTB: Ermalena 49.314
32. Kalbar: Usman Ja'far 81.113 suara
33. Kalsel I: Syaifullah Tamliha 58.348 suara
34. Kalsel II: Aditya Mufti Ali 65.267 suara
35. Kaltim: Kasriyah 49.839 suara
36. Sulsel I: Amir Uskara 67.925 suara
37. Sulsel II: Andi Muhammad Galib 32.915 suara
38. Sulsel III: Fatmwati Rusdi 93.856 suara
39. Sultra: Amirul Tamim 48.477 suara.

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1.Aceh I: Bahtiar Ali 38.820 suara
2. Aceh II: Zulfanlindan 23.748 suara
3. Sumut I: Prananda Surya paloh 46.233 suara
4. Sumut II: Sahat Silaban 67.555 suara
5. Sumut III: Ali Umri 39.948 suara
6. Sumbar I: Andre Saifoel 38.249 suara
7. Sumsel II: Irma Suryani 68.128 suara
8. Bengkulu: Patrice Rio Capella 86.405 suara
9. Lampung II: Tamanuri 76.081 suara
10. Kepulauan Riau: Nyat Kadir 55.384 suara
11. DKI Jakarta III: Ahmad Sahroni 60.683 suara
12. Jabar IX: Supiadin Aries saputra 14.099 suara
13. Jateng I: Fadoli 41.185 suara
14. Jateng II: Prasetyo 51.999 suara
15. Jateng III: Donny Imam Priambodo 42.491 suara
16. Jateng VI: Choirul Muna 66.131 suara
17. Jateng VII: Amelia Anggraini 48.039 suara
18. Jatim II: Hasan Aminuddin 190.226 suara
19. Jatim IV: T. Taufiqulhadi 22.075 suara
20. Jatim V: Kresna Dewanata Phrosakh 52.413 suara
21. Jatim VI: Mohammad Mahardika Suprapto 14.376 suara
22. Jatim VII: Yayuk Sri Rahayuningsih 34.291 suara
23. Jatim VIII: Soehartono 43.700 suara
24. Jatim IX: Slamet junaedi 167.733 suara
25. Banten I: Tri Murny 36.571 suara
26. NTB: Kurtubi 37.889 suara
27. NTT I: Jhony G Plate 33.704 suara
28. Dapil NTT II: Fiktor Bungtilu Laiskodat 77.555 suara
29. Kalbar: Syarief Abdullah ALK 73.774 suara
30. Kalteng: Hamdhani 29.633 suara
31. Kaltim: Achmad Amins 35.142 suara
32. Sulteng: Ahmad HI M Ali 109.021 suara
33. Sulsel II: Akbar Faisal 47.940 suara
34. Sulsel III: M luthfi A Mutty 39.828 suara
35. Papua: Sulaeman L Hamzah 80.623 suara

 PARTAI HATI NURANI RAKYAT                 

1. Sumut I : Nurdin Tampubolon 49.859 suara.
2. Sumut II : Rufinus Khotmaulana Hutauruk 52.666 suara.
3. Sumut III : Samsudin Siregar 42.850 suara.
4. Sumsel I : Fauzih H. Amro 26.438 suara.
5. Lampung I : Frans Agung Mula Putra 81.058 suara.
6. Jabar I : Moh. Arief S Suditomo 24.649 suara.
7. Jabar II : Dadang Rusdiana 29.778 suara.
8. Jabar III : Djoni Rollin Drawan 18.754 suara.
9. Jabar VIII: Miryam S Haryani 34.030 suara.
10. Jatim VIII: Dossy Iskandar Prasetyo 43.090 suara.
11. Jatim XI: M Farid Alfauzi 115.963 suara.
12.  Banten III: Inas Nasrulloh Zubir 27.097 suara.
13. NTB : Lalu Gede Syamsul Mujahidin 71.211 suara.
14. NTT II : Saleh Husin 51.780 suara.
15. Sulteng : Sayrifuddin Sudding 42.660 suara.
16. Sulsel I : Dewie Yasin Limpo 39.514 suara.