Daftar Kekayaan Pimpinan MPR Terpilih 2014 sampai 2019

Kelima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terpilih periode 2014-2019 secara resmi telah dilantik, Rabu, 8 Oktober 2014. Kelima pimpinan MPR itu adalah, Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD).

Kelima pimpinan baru ini dilantik setelah melalui proses lobi politik dan pemungutan suara di parlemen. Zulkifli Cs masuk dalam usulan paket pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) atau paket B yang memperoleh suara terbanyak.

Dari 680 banyaknya suara, Paket B mendapatkan suara sebanyak 347, sementara paket A memperoleh 332 suara. Serta sebanyak 1 suara abstain.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, para pimpinan MPR sebelumnya diketahui merupakan pejabat negara dan pernah melaporkan kekayaannya ke KPK. Berikut laporan harta pimpinan MPR terpilih:

Zulkifli Hasan

Mantan Menteri Kehutanan ini terakhir melaporkan LHKPNnya ke KPK pada 16 April 2013. Zulkifli diketahui memiliki aset kekayaan seluruhnya mencapai Rp. 24.438.944.000 dan US$50 ribu.

Jumlah tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor yang nilainya mencapai Rp.12.570.044.000.

Untuk kendaraan, politikus PAN itu hanya melaporkan satu unit Toyota Alphard senilai Rp. 650 juta. Dia juga memiliki Logam Mulia senilai Rp. 540 juta, Surat Berharga Rp. 6.027.000.000, Giro setara kas Rp.4.651.900.000 dan US$50 ribu.

E.E Mangindaan

Politikus Demokrat, E.E Mangindaan sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan dan pernah juga menjabat Manteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui terkahir melaporkan harta kekayaanya pada 13 November 2009.

Mangindaan melaporkan total aset kekayaannya ke KPK senilai Rp. 4.933.207.188. Jumlah tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp3.554.179.300, berupa tanah dan bangunan di Gorontalo, Bekasi, Jakarta Timur, Manado, Minahasa, Bitung,  Tangerang dan Bogor.

Sementara harta bergerak berupa kendaraan, pada 2008 Mangindaan pernah melaporkan aset kendaraan mobil BMW senilai Rp200 juta, namun pada laporannya tahun 2009, dia tidak melaporkan aset kendaraan yang dia miliki.

Mangindaan melaporkan harta bergerak lainnya, berupa peternakan dan perkebunan senilai Rp900 juta, yang terdiri dari peternakan ikan air tawar, perkebunan kelapa, ladang sawah dan hutan jati.

Untuk Logam Mulia dan Batu Mulia, Mangindaan melaporkan jumlah yang dia miliki senilai Rp268.500.000, sedangkan Giro dan setara kas Rp. 210.527.888.

Hidayat Nur Wahid

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 28 Maret 2012. Saat itu, dia melaporkan total asetnya senilai Rp. 12.145.267.142 dan US$7.500.

Jumlah tersebut terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Bekasi dan  kabupaten Bogor yang jumlahnya senilai Rp. 5.147.054.000.

Sementara itu, untuk harta bergerak, seperti kendaraan bermotor, bekas Ketua MPR itu melaporkan jumlahnya senilai Rp.808 juta. Diantaranya motor Honda Astrea, mobil Toyota Fortuner, Nissan Serena, Toyota Yaris dan Toyota Alphard. 

Untuk harta bergerak lainnya, Hidayat memiliki Logam dan Batu Mulia senilai Rp. 462 juta, Surat Berharga Rp. 3.186.500.000 
Giro setara kas senilai Rp2.541.713.142 dan US$7.500.

Mahyudin
Politikus Partai Golkar, Mahyudin diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Januari 2010 dengan total kekayaan mencapai Rp. 8.715.763.916.

Yang terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Kutai Timur, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat senilai Rp.5.932.251.000.

Sedangkan untuk harta yang tidak bergerak berupa mobil dan motor tercatat senilai Rp.722 juta. Untuk Logam dan Batu Mulia, Mahyudin melaporkan jumlahnya senilai Rp.813 juta dan Giro setara kas senilai Rp1.248.512.916.

Oesman Sapta Odang

Oesman Sapta sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI pada periode 1999-2004, dia terakhir melaporkan laporan harta kekayaanya ke KPK pada 31 Agustus 2002. Saat itu, total harta yang dia laporkan berjumlah Rp54.581.173.450 dan US$122.484.

Pemilik OSO Grup itu memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nilai Rp.12.975.360.000. 

Selanjutnya untuk harta bergerak berupa kendaraan bermotor, pria yang akran disapa Oso itu melaporkan asetnya senilai Rp.2.675.000.000, yang terdiri dari BMW X5, Jaguar, Mercedes Benz, Volvo, Hyundai Accent dan KIA Carnival. Oso juga melampirkan aset berupa kapal laut 10.000 DWT, namun tidak dilampirkan nilainya.

Sementara itu, untuk logam mulia dan barang antik, tercatat senilai Rp.227 juta. Harta bergerak lainnya berupa furnitur senilai  Rp.1.295.500.000, Surat Berharga Rp.34.138.313.450, Giro setara kas senilai Rp3.270.000.000 dan US$.122.484.

Oso juga tercatat memiliki utang dalam bentuk pinjaman barang senilai Rp.536.938.500. 

USAHA TERAKHIR PRABOWO HATTA

Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akhirnya resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon nomor urut satu yang diusung Koalisi Merah Putih itu menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Setelah melakukan perhitungan suara pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli lalu, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai pemenang pilpres sekaligus presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketua Tim Hukum Pembela Merah Putih, Firman Wijaya, mengatakan dalam gugatan yang diajukan ke MK, Jumat 25 Juli 2014, ada dua objek hukum yang dijadikan dasar gugatan.

"Pertama, terkait adanya tindakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Objek kedua, terkait dengan selisih suara yang menentukan terpilihnya capres-cawapres sebagai pemenang. Baginya dua objek ini menjadi inti dari keseluruhan gugatan.

Firman yang didampingi dua asisten tampak membawa tumpukan berkas gugatan. Ia mengatakan berkas ini baru sebagian dari gugatan yang diajukan ke MK.

"Resminya dokumen lain akan segera dikirim dan dibawa ke MK. Kami juga membawa beberapa temuan baru," jelasnya.

Prabowo mengatakan, tim koalisi Merah Putih telah mengumpulkan jutaan bukti kecurangan  serta testimoni puluhan ribu saksi untuk membuktikan kecurangan Pilpres 2014 di MK. Ia berharap MK bisa memperhatikan berbagai bukti yang dimiliki tim.

"Kami akan melanjutkan perjuangan dengan jalur hukum, kami hampir punya satu juta dokumen, kami punya 52 ribu saksi yang akan memberikan keterangan," katanya di atas mobil, di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2014.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh tim hukum adalah jalan kebenaran. Jalan ini untuk tetap meraih kemenangan. "Percayalah kebenaran akan menang," ujarnya.

Ketua dewan pembina Partai Gerindra ini menegaskan, koalisi Merah Putih tetap akan lanjutkan perjuangan demi keadilan bangsa Indonesia. "Kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Perjuangan kita adalah untuk menyejahterakan Indonesia," katanya.

MK Siap Proses Gugatan

MK telah bersiap menerima gugatan ini dan akan memeriksa kelengkapan gugatan. "Kalau daftar hari ini, kita akan periksa persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan permohonannya. Kalau sudah lengkap, MK akan keluarkan akta permohonan sudah lengkap," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva, di kantornya Jumat 25 Juli 2014.

Hamdan menjelaskan bila gugatan belum lengkap, maka tim Prabowo-Hatta akan diberikan waktu 1 hari untuk melengkapi persyaratan administrasi.

"Kalau belum lengkap, nanti kepaniteraan akan memberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi," katanya.

Setelah permohonan lengkap selanjutnya berkas ini akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara. Kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak terkait termohon dan Badan Pengawas Pemilu.

Sesuai jadwal, Hamdan mengatakan proses perkara akan masuk pada tahap awal persidangan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Sidang pertama direncanakan tanggal 6, ya Rabu. Untuk mendengarkan keterangan lisan dari pemohon, menjelaskan pokok-pokok permohonannya, dan majelis juga memberikan nasehat, mungkin permohonan perlu disempurnakan," jelas Hamdan.

Sikap KPU

KPU telah menunggu gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. "Kami menanti sikap terakhir bagaimana sikap pasangan calon nomor urut satu, sambil kami mempersiapkan diri," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis 24 Juli 2014.

Husni juga menghargai sikap Prabowo-Hatta yang mengundurkan diri dari proses rekapitulasi. Menurutnya, itu adalah hak masing-masing pasangan calon.

"KPU dalam posisi mencermati saja apa yang menjadi sikap itu. Tidak kami kemudian melakukan tanggapan," jelasnya.

Husni mengatakan KPU saat ini tengah mendiskusikan persiapan kemungkinan adanya gugatan ke MK. Dia siap mempertanggungjawabkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPU juga telah memetakan potensi masalah dan di mana saja daerah-daerah yang menjadi fokus gugatan.

"Dalam rekapitulasi kami sudah melihat mana-mana yang dipersoalkan oleh para saksi. Kami petakan, pelajari, dan kami siapkan seluruh hal yang terkait dengan bukti dan pertanggungjawaban," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di kantornya Kamis 24 Juli 2014.

Juri mengatakan pemetaan dilakukan oleh jajaran KPU di daerah. Mereka akan mempelajari dan menganalisis potensi-potensi yang kemungkinan akan dipersoalkan pasangan capres-cawapres sekaligus memberikan argumentasi untuk menjawabnya. "Bahwa apa yang dilakukan KPU secara berjenjang itu sudah benar," ujarnya.

Mengenai daerah-daerah mana saja yang kemungkinan besar akan digugat, Juri enggan menyebut secara spesifik. Namun, dia memastikan persiapan KPU menyangkut seluruh wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta yang sebelumnya dipersoalkan.

"Biar itu (daerah mana saja) yang gugat yang memberikan statement. Kalau siap saja untuk semuanya, seluruh daerah," jelasnya.

Juri mengatakan KPU juga berkoordinasi dengan tim penasehat hukum. KPU menurutnya akan menunjuk firma hukum untuk membantu menghadapi gugatan.

"Tapi secara umum kami sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan permohonan dan gugatan di MK," ujar dia.

KPU juga telah mempersiapkan sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi pengacara.

"Ya sedang didiskusikan termasuk pengacara-pengacara yang sudah bekerja sebelumnya. Adnan Buyung salah satunya yang kami prioritaskan," kata Juri.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan kuasa hukum ada apabila perkara ada. Dia memastikan KPU sangat terbuka dalam proses penunjukkan.

"Saya nggak perlu sebutkan. Pokoknya besok, tinggal penunjukkan saja. Pengacara kami rekrut secukupnya," kata Husni.

Persiapan Bawaslu

Tak hanya KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga akan menyiapkan seluruh dokumen selama pilpres. Dokumen dipersiapkan untuk menghadapi gugatan pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres ke MK.

Anggota Bawaslu Nasrullah, mengaku telah membuat catatan-catatan selama proses rekapitulasi Pilpres 2014 berlangsung.

Menurutnya sebagai penyelengara pemilu, Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilu, harus selalu siap jika dimintai keterangan oleh MK. Baik keterangan itu berbentuk tertulis, atau lisan.

"Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi agar mengumpulkan panwas semua formulir C1, D1, DA, DB, DC. Form-formnya itu dikumpulkan untuk nanti di kemudian hari, jika gugatan itu diajukan oleh siapa pun, kita wajib menjawab berdasarkan data," kata Nasrullah di kantornya, Kamis 22 Juli 2014.

Bawaslu menurutnya juga siap bila nantinya MK mengabulkan gugatan pihak yang tidak puas dengan keputusan Pilpres 2014. Bawaslu siap mendapatkan teguran maupun hukuman.

"Insya Allah, kami siap di MK. Apakah Bawaslu siap dikenai kode etik, atau dipecat, ya sudah. Sebab, itu memang ruangnya," jelas Nasrullah.

Data Pembanding Jokowi-Kalla

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Kalla juga telah bersiap menghadapi sidang gugatan pemilu di MK. Mereka sudah menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

"Kami siap. Tim hukum yang punya data lengkap di tiap-tiap TPS, mana C1 bermasalah, mana ada indikasi-indikasi bermasalah," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di kantor KPU, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Bahkan, Tjahjo mengaku pihaknya akan dibela oleh ratusan pengacara. "Kami didukung 300 pengacara dari relawan, simpatisan dan masyarakat," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui gugatan adalah hak masing-masing capres dan cawapres. Namun, dia juga mencatat indikasi kecurangan mulai dari TPS sampai penghitungan suara yang merugikan Jokowi-JK. "Toh, kalau ada gugatan kami punya data pembanding," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Jokowi-Kalla akan menghadapi gugatan dengan jurus tunggal, yaitu kembali pada kekuatan rakyat.

"Sebab Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan itu," kata Hasto, Jumat 25 Juli 2014.

Menurut dia, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi. Mereka percaya bahwa MK akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga itu ketika masih dipimpin oleh Akil Mochtar, yang telah dihukum penjara seumur hidup atas kasus korupsi.

Maka, menurut Hasto, MK harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana hukum dan keadilan akan benar-benar diterapkan.

"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto.

Menurut Hasto memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, saat ini, terbukti rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat.

"Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus menerus kita dengarkan," lanjutnya.

Prabowo-Hatta Minta Pendukung Tenang

Prabowo dan Hatta di atas Mobil Lexus putih dengan plat nomor B 17 GRD bersama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham berorasi di atas mobil dengan dikelilingi ribuan orang.

Menggunakan pengeras suara, Prabowo meminta ribuan massa pendukung yang sudah berkumpul sejak pukul 14.00 hingga pukul 19.55 semalam di depan gedung MK, untuk kembali ke kediaman masing-masing.

"Terima kasih saudara-saudara telah menemani kami tim Koalisi Merah Putih. Kami meminta saudara-saudara kembali ke rumah masing masing," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, gugatan ke MK dilakukan sebagai perjuangan lanjutan. Dimana perjuangan lanjutan ini sebagai bagian dari konstitusi.

"Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk melanjutkan perjuangan ini. Kita ingin keadilan," katanya.

Hatta juga menyampaikan hal serupa. Dan meminta semua pendukung untuk tetap menjaga keamanan.

"Saudara-saudara yang saya cintai. Saat ini kita sedang melaksanakan pemberkasan di MK. Kita ingin damai dan tenang. Semua perjuangan harus dilalui dengan damai bermartabat. Kita lakukan perjuangan lewat jalur konstitusi," katanya.

Ia meminta semua pendukungnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dengan tenang. "Mari kita pulang dan berdoa untuk bangsa, agar damai, maju dan bersatu. Doa adalah bagian dari perjuangan," jelasnya.

Keduanya kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri pada semua pendukungnya. "Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita berlebaran dengan damai," ucapnya.

Arahan Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan soal sikap yang diambil oleh pasangan Prabowo-Hatta. Dalam petikan wawancara SBY di laman Youtube, SBY mengatakan dia memberikan kepercayaan kepada MK untuk bisa memroses apa yang disampaikan Prabowo-Hatta.

"Ini sesuatu yang tidak luar biasa, dalam Pilpres 2009 dulu, pasangan Megawati-Prabowo maupun Jusuf Kalla-Wiranto, juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke MK. Bukan yang pertama kali," kata SBY.

Saat itu, kata dia, MK juga memproses gugatan tersebut secara transparan dan bertanggungjawab. Ia berharap publik tidak meragukan kinerja MK.

"Saya beri dukungan dan harapan secara konstitusi untuk menangani masalah ini dengan sebaik dan seadil-adilnya. Mari kita beri pengawasan agar tepat dan sesuai dengan harapan kita semua," ujarnya.

SBY menambahkan, yang terpenting, seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu, massa pendukung dan konstituen Prabowo-Hatta tetap tenang dan menahan diri sambil menunggu proses yang ditempuh di MK.

"Jadi pesan ataupun komentar saya itu, saya tetap punya keyakinan sekaligus harapan agar regularitas demokrasi dapat harus bisa kita jaga dan kita tepati. Artinya pada 20 Oktober yang akan datang saya bisa mengakhiri betul masa pemerintahan saya. Dan presiden baru bisa memulai pemerintahan baru dengan baik," ucapnya.

PILPRES 2014 DAN KONTROVERSI KEPUTUSAN PRABOWO SUBIANTO

Penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghentikan langkah pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu Presiden 2014. Dalam keputusannya, KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

Meski sebelumnya Prabowo Subianto tegas menolak hasil Pilpres dan menarik diri dari proses rekapitulasi suara pada Selasa, 22 Juli 2014 kemarin, namun kubu Prabowo-Hatta justru mantap membawa hasil Pilpres ke ranah hukum dan politik.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon menjelaskan, penolakan Prabowo-Hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang berlangsung tak berarti mundur dari pencalonan.

"Di sini perlu kami tegaskan Prabowo-Hatta tidak mengundurkan diri dari pencalonan, tidak mengundurkan diri sebagai capres dan cawapres," kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa malam.

Sikap Prabowo itu telah disampaikan ke KPU melalui surat yang isinya menjelaskan bahwa penarikan diri bukan dari pencalonan tapi dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung. [Baca: KPU:Prabowo Bukan Mundur dari Pilpres]

Menurut Fadli, langkah ini ditempuh setelah kubu Prabowo-Hatta menggelar rapat di Rumah Polonia, semalam. Dalam rapat itu, tim sepakat akan menyikapi hasil Pilpres dengan menempuh langkah hukum dan politik.

"Tim akan menempuh, termasuk ke Mahkamah Konstitusi dan juga DKPP, dan ada indikasi kasus pidana akan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya politik melalui DPR RI dan lembaga-lembaga terkait," ujarnya.

Di Rumah Polonia, Juru Bicara Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih Untuk Keadilan, Tantowi Yahya menegaskan, langkah hukum pertama tim Prabowo-Hatta adalah melayangkan sejumlah kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Langkah hukum pertama kami akan melapor ke DKPP sebagai institusi yang mengawasi," kata Tantowi. [Baca: Kubu Prabowo Tak Akui Hasil Rekapitulasi KPU]

Tantowi menilai melaporkan kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke DKPP merupakan langkah yang tepat karena kecurangan yang timnya temui tak lepas dari para penyelenggara pemilu.

Diantara sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan pejabat daerah, Tantowi menyebutkan, terjadi di Bondowoso, Probolinggo dan Jawa Tengah. "Ini adalah langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan dan kami akan buka nanti," paparnya.

Wakil Sekjen Partai Golkar itu juga tidak menutup kemungkinan timnya akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Kostitusi. Akan tetapi menurut dia, pokok permasalahannya justru pada proses pemilu, di mana KPU mesti bertanggung jawab.

Tantowi mengatakan, temuan relawan terdapat kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah pemilih yang mencoblos dan ada beberapa TPS pasangan nomor urut satu tidak meraih suara atau kosong sama sekali, sehingga timnya menuntut KPU melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)

"Karena yang kami permasalahkan adalah proses, maka itu tanggung jawab KPU bukan perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi kami juga tidak menafikan MK. Kami juga akan menggunakan jalur MK untuk pemilu ulang mengingat KPU sudah mengetuk palu," ujar Tantowi.

Pansus Pilpres 2014

Selain menempuh langkah hukum Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menempuh jalur politik dengan mendorong pembentukan panitia khusus di DPR untuk mempertanyakan sikap KPU terhadap proses Pilpres 2014.

"Pembentukan Pansus digulirkan karena KPU tidak akomodatif terhadap sanggahan yang kami ajukan," kata Tantowi Yahya ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 23 Juli 2014.

Kubu Prabowo-Hatta sebelumnya menganggap KPU tidak mengakomodir keberatan mereka yang meminta agar KPU tidak melanjutkan rekapitulasi suara nasional. Sebab kubu Prabowo-Hatta menemukan indikasi kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia dan tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemilihan suara ulang.

Menurut Tantowi pembentukan Pansus akan mulai digulirkan pada 15 Agustus ketika DPR mulai memasuki masa sidang. Tantowi menjelaskan masa bakti DPR periode 2009-2014 baru akan berakhir pada 1 Oktober 2014.

Selama dua bulan yang tersisa, koalisi akan mendorong pembentukan Pansus yang minimal harus disetujui oleh 25 anggota DPR yang menjadi representasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Itu mudah sekali, koalisi merah putih dominan di DPR," ujarnya.

Tantowi mengatakan Pansus dibentuk oleh DPR dalam rangka menyikapi kejadian luar biasa menyangkut persoalan bangsa yang besar. Kejadian dan persoalan ini menurut Tantowi sifatnya lintas komisi di DPR seperti pelaksanaan pemilihan presiden 2014.

"Pansus nanti akan menggali informasi, terutama dari KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan pansus Pilpres 2014 kepada fraksi di DPR. Karena menurut dia, Pansus merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPR.

"Sekali lagi itu urusan fraksi. Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," kata Marzuki.

Meski begitu, dia meminta semua pihak keberatan dengan hasil Pilpres dapat mengajukan ke MK, dan MK kata Marzuki harus memberi ruang yang besar untuk membuka fakta adanya kecurangan. Hal itu diperlukan agar rasa keadilan bagi pencari keadilan bisa ditegakkan.

"Pemilu legislatif lebih sadis dari pemilu presiden. Dengan alasan waktu yang terbatas, rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh MK," ungkapnya.

Wacana pembentukan Pansus Pilpres 2014 di DPR memang membuat tanda tanya bagi kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi kubu Jokowi-JK mempersilakan Koalisi Merah Putih untuk mendorong wacana itu di DPR.

"Semua orang bebas berpendapat termasuk Pak Agun Gunandjar (Ketua Komisi II DPR) yang mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres. Itu merupakan hak politiknya jadi nggak ada masalah," ujar Ketua DPP Hanura Saleh Husein, Rabu 23 Juli 2014.

Saleh yang juga anggota tim pemenangan Jokowi-JK itu mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus itu. Apalagi, KPU telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden.

"Perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," kata dia.

Sekretaris Fraksi Hanura itu mengaku, kubu Jokowi-JK belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan Pansus itu. Koalisi Indonesia Hebat masih akan melihat perkembangan politik ke depan.

"Kami dapat memahami terhadap wacana dari pak Agun tersebut. jadi kita lihatlah perkembangan ke depan nanti, toh sekarang DPR masih dalam masa reses." ujar Saleh.

MK Tunggu Gugatan

Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, MK siap menerima segala jenis gugatan terhadap hasil Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU, Selasa kemarin. MK lanjut Hamdan, akan menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

"Pada prinsipnya MK selalu menjalankan ketentuan undang-undang dengan membuka pendaftaran gugatan bagi capres-cawapres yang menyatakan berkeberatan terhadap penetapan hasil Pilpres 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU," ujar Hamdan pada saat ditemui di Gedung MK.

Menurut Hamdan, MK akan terus menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan oleh kubu pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil Pemilu tersebut, hingga hari ke-3 paska hasil tersebut ditetapkan oleh KPU.

"Sampai hari Jumat mendatang, pukul 21.10 WIB, atau sesuai dengan jam pada saat KPU kemarin mengucapkan keputusannya, loket pendaftaran gugatan kami di lantai dasar akan selalu terbuka," kata dia.

Di hari pertama setelah pengumuman KPU, Hamdan mengaku  belum ada satupun dari kubu capres-cawapres yang mendaftarkan gugatannya. Bila laporan telah masuk, maka laporan gugatan akan dipelajari dan bila ada kesalahan, MK akan memberikan kesempatan kepada pemohonnya untuk memperbaiki dalam waktu 1 x 24 jam.

"Setelah diperbaiki, MK akan melakukan sidang pada tanggal 6 Agustus nanti, atau setelah 4 hari kerja usai libur Idul Fitri," paparnya.

Mantan Ketua MK yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengimbau semua pihak menghargai keputusan yang diambil pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia mengkritisi pasangan nomor urut dua yang langsung menerima keputusan KPU, padahal pasangan nomor urut satu mengklaim menemukan banyak ganjalan kasus di lapangan.

Jimly menerangkan, seharusnya kubu Jokowi-JK dapat menahan diri untuk menenangkan para pendukung Prabowo-Hatta. Karena Pilpres kali ini merupakan pengalaman pertama, di mana calonnya sebanyak dua pasang dan masyarakat yang mendukung menjadi terbelah dua.

"Jadi kalau terlalu cepat menerima ini juga tidak baik juga. Saya sarankan semua kalangan, semua pihak, rakyat Indonesia menghormati sikap yang diambil pasangan nomor urut satu sambil meyakini bahwa proses ini pada saatnya nanti ada akhirnya karena jalan terakhir nanti adanya di MK," terang Jimly.

Di MK, Jimly menyatakan, kubu Prabowo-Hatta diberikan kesempatan 3x24 jam untuk mengajukan permohonan gugatan terhadap hasil Pilpres 2014. "Jadi sudah tersedia cukup waktu, kalau ada yang belum puas, buktikan mana yang curang, sebelah mana yang curang, berapa angka yang bisa dibuktikan, buktikan saja disana. Sambil kita berusaha para warga kita baik paslon nomor satu dan dua belajar untuk bersikap rasional menghadapi perbedaan," ujar dia.

Lepasnya Jabatan SDA Gara-gara Dana Haji

Menteri Agama Suryadharma Ali galau. Terjerat kasus korupsi, dia sempat menolak mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Namun, Senin 26 Mei 2014, Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menyerahkan jabatannya sebagai Menag ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, dia bersikukuh tak bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Dana haji periode ini mencapai Rp1 triliun.

Suryadharma menemui SBY di Istana Bogor untuk menjelaskan semua hal terkait kasus yang menjeratnya, kemarin. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, "Suryadharma Ali mengembalikan kepercayaan sebagai Menag yang dia terima kepada presiden."

SBY kemudian meminta Suryadharma menyerahkan surat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia jilid II dalam satu atau dua hari setelah pertemuan itu. Presiden juga sempat memberi nasihat kepada Suryadharma agar taat dan tabah dalam mengikuti proses hukum di KPK. "Tersangka bukan berarti akhir dari segala-galanya. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden ke SDA," jelas Sudi.

Selain mengutarakan pengunduran diri secara lisan, Suryadharma pun sempat melaporkan kinerja Kemenag, terutama yang menyangkut urusan haji. "Dia merasa tidak bersalah dan menjelaskan panjang lebar tentang statusnya (tersangka)," jelas Sudi.

SBY segera membicarakan pengganti Suryadharma begitu surat pengunduran diri itu dia terima. Untuk memutuskan hal ini, imbuh Sudi, SBY akan melibatkan Wapres Boediono dan menteri terkait.

Pada Jumat 23 Mei lalu, Suryadharma masih belum mau mundur dari jabatannya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia beralasan, masih fokus pada tugasnya di Kemenag, termasuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014.

"Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur. Belum," kata Suryadharma Ali saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenag, kala itu.

Rasa tak bersalah Suryadharmapun sudah tergambar jelas dari jumpa pers hari itu. Dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dia bahkan berharap, status tersangkanya hanya salah paham.

Suryadharma mengaku tak tahu dan bingung dengan kasus yang menjeratnya. Selain itu, ia juga menyangka tak pernah memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak pernah memakai uang haji untuk mengongkosi keluarga dan kerabat-kerabat saya, hal itu tidak benar," katanya. [Baca: KPK: Ada Pejabat Kemenag ke Tanah Suci Pakai Dana Haji]

Namun, KPK hakulyakin ada dua bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi itu. "Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, "Insya Allah nggak salah paham. (Kami) paham sekali, kami sudah ada dua alat bukti itu."

Tak hanya korupsi, KPK juga membidik Suryadharma dengan tindak pidana pencucian uang. Berkaca dari sejumlah kasus pencucian uang sebelumnya, kemungkinan KPK akan menelusuri aset dan kekayaan Suryadharma.

Dicoret dari tim Prabowo
 
Tak hanya jabatan menteri saja yang lepas dari tangan. Minggu 25 Mei 2014, nama Suryadharma dicoret dari Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, PPP yang dipimpin Suryadharma masuk dalam Koalisi Merah Putih.

Hatta mengatakan hari itu, semua ketua umum partai yang berkoalisi pun menduduki posisi masing-masing. Saat ditanyakan posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional, Hatta menjawabnya dengan tegas: "Kami sudah evaluasi, Suryadharma tidak ada posisi.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Suryadharma sempat masuk dalam struktur atau susunan tim sukses tersebut. Dia sebagai majelis koalisi.

Namun, setelah menyandang status hukum tersebut, maka Suryadharma tidak lagi aktif mengurusi tim kampanye nasional ini. "Dia tidak mungkin bisa aktif (karena telah menjadi tersangka karena terlibat dugaan korupsi dana haji). Tentu kami harus realistis," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hatta mengatakan, posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional itu akan diganti oleh anggota PPP lainnya. Kemungkinan besar, posisinya akan diganti oleh wakil ketua umum PPP.

Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini mendukung Prabowo-Hatta di Pemilihan Presiden 2014.

Bagaimana dengan jabatan Ketua Umum PPP? Sejumlah kader PPP di daerah mulai mengusulkan nama-nama calon pengganti Suryadharma. Di Jawa Tengah, mencuat nama Wakil Ketua Umum Lukman Saifuddin yang dinilai sangat tepat menggantikan Suryadharma Ali untuk mempimpin partai Islam tertua di Indonesia.

Nampaknya, jabatan inipun hanya menghitung waktu saja untuk lepas dari tangan Suryadharma.

Awal mula kasus

Setahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama sejumlah pihak terkait melakukan riset Pengelolaan Dana Haji 2004-2012. Karena banyak penyimpangan, PPATK melanjutkan ke pemeriksaan.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, hasil pemeriksaan itu kemudian dibahas bersama Kementerian Agama. "Bersama Irjen M Jasin dan Dirjen Haji Anggito Abimanyu," kata dia.

Saat itu, Suryadharma sudah masuk radar pemeriksaan bersama oknum pejabat Kemenag dan DPR lainnya. Transaksi mencurigakan Suryadharma dan oknum lainnya dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA).

Kamis, 22 Mei lalu, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Namun, dalam surat perintah penyidikan, ada embel-embel "dan kawan-kawan." Juru bicara KPK Johan Budi tidak menampik kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.

Suryadharma diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri agama sehingga merugikan keuangan negara dari dana penyelenggaraan haji itu. "Pada umumnya pengadaan barang jasa ada dugaan penggelembungan juga. Misalnya BPIH, pemondokan, pengadaan tranportasi di sana. Komponen penyelenggaraan haji cukup banyak," jelas Johan.

Saat ditanya kerugian negara dari penggelembungan harga itu, Johan mengatakan penyidik masih menghitungnya. KPK, imbuhnya, akan terus mengembangkan kasus ini.

Tak hanya itu 'dosa' yang dituduhkan KPK ke Suryadharma. Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyebut penyelewengan lain adalah adanya pejabat dari Kementerian Agama yang ikut berangkat ke tanah suci dengan dibiayai oleh dana haji.

"Jadi ada pejabat yang ditanggung oleh dana haji, pejabat Kementerian Agama. Padahal kan harusnya ditanggung sendiri," ungkap Zulkarnain.

Untuk mendalami kasus, penyidik menggeledah kantor Kemenag sejak penetapan Suryadharma sebagai tersangka. Salah satu benda yang disita penyidik adalah telepon genggam Anggito Abimanyu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. (umi)

MUKA MUKA BARU PENGHUNI SENAYAN 2014 - 2019

Pemilu legislatif 9 April kemarin berhasil memenangkan wajah-wajah baru untuk menjadi wakil rakyat. Kehadiran mereka bahkan mendominasi kursi-kursi di Senayan, baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Para wajah baru itu bersiap menggusur sejumlah politisi kelas kakap, bahkan termasuk Ketua DPR, yang tak cukup dukungan pada Pemilu lalu. Setelah memilih mereka, rakyat kini menunggu apakah para wajah baru itu mampu membawa perubahan positif di Senayan selama lima tahun berikut dengan benar-benar mewujudkan apa yang mereka janjikan selama kampanye kemarin, atau  justru malah terjangkit penyakit kronis yang bisa membuat mereka bakal dijauhi rakyat dengan gejala-gejala berikut: korupsi, malas bekerja, bolos rapat, hanya suka pelesir, dan lain-lain.    

Di antara mereka, ada wajah-wajah yang tidak asing lagi, baik karena telah mendulang prestasi mengagumkan, sudah berstatus selebritas maupun yang pernah menjadi sorotan masyarakat karena kelakuannya yang kontroversial. Ada pula yang latar belakangnya jauh dari dunia politik. Yang pasti, jabatan penyelenggara negara dan wewenang membuat hukum di tanah air selama lima tahun ke depan ada di tangan mereka.

Publik tentu masih ingat dengan sosok Aceng Fikri. Mantan bupati Garut ini memang penuh kontroversi. Ia dipecat dari jabatannya sebagai bupati lantaran tersandung kasus nikah kilat dengan seorang remaja asal Kecamatan Limbangan Garut, Fany Octora, tahun lalu.

Walaupun banyak orang mencibir saat mendengar nama Aceng Fikri, namun ternyata masyarakat Jawa Barat masih memberikan suaranya. Aceng pun melenggang ke Senayan dengan hasil perolehan suara 1.139.556. Peringkatnya mencengangkan. Tiga besar di Jawa Barat dan 10 besar di seluruh Indonesia.

Aceng malah mengaku sempat kaget karena ternyata raihan suaranya begitu tinggi. Ia sudah hampir hilang harapan bisa lolos ke Senayan, karena dari puluhan pesan singkat yang diterimanya paska pencoblosan, melaporkan bahwa hasil perolehan suara di TPS sangat sedikit.

"Ya, waktu itu ada yang melaporkan hanya dapat 14 suara, 8 suara, 30 suara, dan lain-lain, sehingga saya jadi ciut bahkan enggan mengangkat telepon maupun SMS karena sudah memastikan kalah dalam pemilihan," ujar Aceng, Jumat 16 Mei 2014.

Tiga hari paska pencoblosan, Aceng memaksakan diri untuk menghubungi tim suksesnya. Apapun hasilnya, saat itu, mau tak mau harus dia terima. Siapa sangka ternyata dewi fortuna berada di pihaknya."Sejak saat itu barulah saya mencoba berkomunikasi dengan tim dan hasilnya Alhamdulillah sangat memuaskan," ucapnya.

Setelah mengetahui hasil rekapitulasi, Kamis sore, 24 April 2014, Aceng langsung kembali ke kampung halamannya di Bojong Larang Copong. Wajah Aceng tampak sumringah.

"Banyak orang yang mengasumsikan, siapa yang akan memilih Aceng? Namun kenyataannya, masyarakat masih mempercayai saya untuk mengabdi kepada negara," Aceng menambahkan.

Keberhasilan Aceng memperoleh suara yang cukup signifikan di Jawa Barat, diakuinya merupakan buah kerja keras para tim sukses yang tersebar di 26 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Modal kampanye Rp285 juta mampu menghantarkan Aceng jadi senator.

Sembari menunggu waktu pelantikan sebagai anggota DPD RI tiba, Aceng lebih banyak menghabiskan waktu untuk bertemu dengan para tim suksesnya. Selain berterimakasih, Aceng juga mencoba menyerap aspirasi yang dibawa para tim sukses dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Sehingga kini ia sering tak berada di rumah.

Aceng berharap dengan terpilihnya menjadi anggota DPD RI, ia bisa memberikan warna bagi pembangunan Jawa Barat terutama Kabupaten Garut yang saat ini masih menyandang sebagai daerah tertinggal di Jawa Barat.

Perempuan Kuat
Akun Twitter @fahiraidris banjir ucapan selamat sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019, 6 Mei 2014 lalu.

Dari 35 calon anggota DPD yang bersaing di Jakarta, hanya empat orang berhak melaju ke Senayan. Salah satu wajah baru itu adalah Fahira Idris yang berhasil mengantongi 511.323 suara. Pengusaha sekaligus aktivis sosial itu maju lewat jalur independen dengan menyerahkan bukti dukungan 6.500 KTP.

Belum lagi resmi menjejakkan kaki di Senayan, putri mantan menteri perindustrian dan politikus senior Fahmi Idris itu sudah beraksi. Rumah Aspirasi Fahira Idris (RAFI) dan blog fahiraidris.com sekaligus diresmikannya.

Rupanya Fahira ingin bisa bergerak cepat menyerap aspirasi masyarakat Jakarta. Harapannya, nanti setelah dilantik dia sudah mulai bisa bekerja.

Dunia keaktivisan memang sudah jadi bagian dari keseharian Fahira. Ia dikenal telah mensosialisasikan gerakan moralnya lewat social media sejak 2009. Berkat itu pula, pemilik 150 ribu lebih followers dalam akunnya di Twitter itu mendapat penghargaan sebagai The Most Inspiring Twitter.

Dia dikenal karena keberaniannya mendatangi langsung markas Front Pembela Islam (FPI) dan bertemu dengan Ketua Umumnya Habieb Riziq Shihab untuk menyampaikan aspirasi cinta damai dari masyarakat saat itu.

Sebagai aktivis perempuan, Fahira menargetkan revisi UU perempuan dan anak dapat dirampungkan. Ibu dua orang anak ini cemas. Bencana kejahatan seksual dewasa ini sudah berada diambang batas yang sangat mengkhawatirkan.

"Saat ini kan UU yang ada memberikan hukuman terhadap penjahat seks anak dan perempuan sangat minimal sekali. Yang kami kejar adalah agar bisa seperti di Korea Selatan dan beberapa negara lain, pelaku kejahatan seksual itu bisa dihukum dikebiri secara kimiawi. Kedua, kami menuntut hukuman seumur hidup bahkan sampai hukuman mati," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Kamis 15 Mei 2014.

Ia tak gentar bila nantinya misi itu dihadang anggapan melanggar hak asasi manusia (HAM). Maju menjadi senator, Fahira mengeluarkan kocek sekitar Rp700 juta. Ia mengaku uang itu berasal dari kantong pribadinya, bukan pinjaman. "Saya punya floris, saya punya toko parsel, saya punya club menembak dan tabungan juga," kata dia.

Fahira pun menggandeng orang-orang terdekatnya sebagai tim sukses. Suaminya, Aldwin Rahadian alias Oki, menjadi ketua tim sukses. Sementara ayahnya, Fahmi Idris, didaulat jadi pembina tim pemenangan. Kedua orang tersayang Fahira itulah yang mendukungnya maju ke kancah politik.

Selama kampanye, Fahira fokus mengunjungi para konstituen. Yang berbeda, saat kampanye terbuka, Fahira hanya mengundang para relawan TPS. Itupun tak semua. Karena dana terbatas, ia pun hanya memiliki 18 koordinator di 5 wilayah Jakarta.

"Menurut saya apapun strateginya yang paling baik itu kita harus bertemu dengan konstituen, karena mereka nanti akan memilih orang yang sudah pernah ketemu. Belajar dari pengalaman orang-orang yang tidak lolos, mereka mengakui bahwa mereka itu kurang turun ke lapangan," ujarnya.

Selain Fahira, Sri Rahayu Basuki atau Yayuk Basuki, juga akan melangkah ke Senayan. Mantan atlet tenis Indonesia era 90-an itu terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jateng 1 yang meliputi kota dan kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga.

Figurnya sebagai pemain tenis kelas dunia membuatnya dikenal masyarakat. Tak bisa dipungkiri, kepopulerannya inilah yang mengantarkannya ke parlemen.

Yayuk menganggap keterpilihannya sebagai amanah yang tak perlu disikapi berlebihan. Ia tidak menggelar pesta syukuran dengan meriah. Hanya menemui beberapa konstituennya di Semarang jelang pelantikan nanti sebagai ucapan terima kasih.

Yayuk mengatakan, sejak awal memasuki dunia politik dirinya tidak menjanjikan apapun kepada para konstituennya. "Terlalu berat jika harus berjanji. Karena Janji akan ditagih sampai kapanpun. Saya ini atlet dan boleh dibilang agak ekstrem jadi saya maunya bukti," kata Yayuk kepada VIVAnews.

Blusukan dipilih Yayuk sebagai salah satu upayanya menarik simpati para pemilih saat kampanye. Menurut dia, hampir seluruh pelosok di daerah pemilihannya sudah didatangi dengan merogoh kocek hingga Rp1,5 miliar untuk berkampanye.

Banyak pengalaman yang didapat Yayuk selama kampanye ke plosok-plosok daerah. Salah satu tempat yang membekas di hatinya yakni perkampungan nelayan di pesisir Kendal dan Semarang.

"Di perkampungan Tambak lorok Semarang itu ada ribuan kepala keluarga yang tidak masuk dalam peta, saya merasa tersentuh sekali," tuturnya.

Mengenai citra parlemen yang buruk, Yayuk tak ingin ngoyo. Ia memilih mengubah setidaknya dirinya sendiri dulu untuk menjadi lebih baik dan menghapus citra buruk itu. "Syukur-syukur bisa merangkul dan mengajak mereka yang tidak bener itu untuk menjadi baik. Namun saya yakin itu tak mudah dan butuh perjuangan tersendiri," ucapnya.

Darah Muda
Mata rakyat Indonesia juga akan tertuju pada pemuda yang baru menginjak 28 tahun ini. Calon peraih gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang sudah siap 'mengemudikan' nasib bangsa dari balik kursi anggota dewan.

Dia adalah Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Sc., M.Si, putra sulung dari Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso. Pria lajang ini merupakan satu-satunya caleg dari Partai Gerindra yang melenggang ke Senayan dari Dapil DIY dengan perolehan suara lebih dari 78 ribu. Pandu bahkan mengalahkan caleg yang lebih senior seperti Ketua Umum Gerindra Prof. Suhardi dan menantu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X yang tak lain KPH Wironegoro, suami dari GKR Pembayun.

Saat berbincang dengan VIVAnews di Rumah Palagan yang berada di Desa Lempongsari, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman--sekaligus rumah dari guru politik Andika, yaitu Broto Seno-- ia mengaku tak punya target untuk mengalahkan para politisi senior tersebut.

"Saya tidak punya target mengalahkan para senior saya, namun kita target mendapatkan suara untuk dapat melenggang ke Senayan. Kita menggunakan jaringan-jaringan yang kita miliki sampai ke tingkat bawah sehingga sosialisasi lebih efektif," kata dia.

Pandu mengaku intensif terjun langsung ke masyarakat sejak September 2013. Siang malam ia dan timnya bertemu langsung dengan masyarakat. Meminta masukan apa saja yang bisa dikerjakan untuk membantu masyarakat.

Maka itu, ketika pertama kali terjun ke masyarakat, sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran dan pelosok yang belum tersentuh pembangunan. "Ibaratnya kita mencari simpati masyarakat dengan strategi desa mengepung kota. Ternyata pandangan masyarakat saat ini pragmatis dengan pemilu, namun sedikit demi sedikit bisa luntur dengan pendekatan dari hati ke hati," ungkapnya.

Pandu tak menampik, nama besar ayahnya sebagai mantan Panglima TNI turut mempengaruhi simpati masyarakat kepada dirinya. Untuk itu, ia berharap dapat ditempatkan di komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, TNI, pertahanan dan keamanan. Sebab, menurutnya bidang tersebut sesuai dengan pendidikan yang dikuasainya.

"Saya ingin masyarakat di perbatasan itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. TNI dapat menjaga NKRI dengan pembaharuan alutsista yang ada," ujarnya.

Masih banyaknya para incumbent yang kembali duduk di parlemen, tak membuat Pandu khawatir. Ia optimistis dengan keberadaan caleg-caleg muda yang terpilih dapat mengubah citra parlemen yang saat ini dinilai korup dan buruk.

"Kita akan melihat bagaimana kualitas para wakil rakyat dalam membangun negara ini kedepannya. Apakah benar-benar buruk karena masuk ke Senayan dengan cara yang tidak baik seperti melakukan money politik. Itu nanti akan terlihat ketika sudah bekerja di parlemen," kata Pandu.

Dituntut Profesional
Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, berharap para wajah baru anggota DPR harus siap menjalankan tugasnya di parlemen. Tidak ada alasan lagi untuk belajar dalam jangka waktu 100 hari. Mereka dituntut profesional dan siap sejak awal.

Ia pun menilai, para anggota dewan harus disiapkan staf ahli yang kompeten menunjang tugasnya. “Ini yang jadi masalah. Staf ahli biasanya cuma tukang angkat koper sama terima tamu. Itu bukan tugas staf ahli. Negara sudah memfasilitasi itu. Staf ahli dibayar untuk memberi masukan bukan disuruh-suruh,” kata Siti.

Lebih lanjut ia mengatakan, setiap anggota dewan memiliki tiga staf ahli yang dibiayai negara. Namun, itu belum ideal.

“Jadi harus jelas tugas staf ahli ini. Harus orang kompeten. Mereka harus diseleksi sesuai kebutuhan dari anggota dewan. Supaya mereka profesional dan mampu merepresentasikan kehendak rakyat. Staf ahli dibayar untuk diskusi dengan anggota DPR agar menghasilkan tugas yang berkualitas.” (

Antiklimaks Konvensi Capres Demokrat. Suara partai merosot tajam, sulit mengusung capres sendiri

Konvensi calon presiden dari Partai Demokrat berakhir antiklimaks. Niat partai penguasa mengusung capres sendiri dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 nanti, kandas. Apa daya, perolehan suara Demokrat jauh dari cukup untuk mengusung capres sendiri. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya mampu mengantungi suara 10,19 persen.

Konvensi yang diikuti sebelas peserta ini: Ali Masykur Musa, Anies Rasyid, Anis Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Jalal, Endriartono Sutanto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang, dimenangi Dahlan Iskan yang kini menjabat sebagai menteri BUMN.

Namun masalahnya, suara Dahlan pun dari survei internal yang dilakukan Demokrat belum mampu menyaingi elektabilitas dan kepopuleran dua capres lain yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Komite konvensi melakukan survei dengan menggandeng tiga lembaga survei. Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni mengatakan, dari hasil survei tiga lembaga itu nama Dahlan Iskan yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi.

Maftuh mengatakan, Partai Demokrat telah melakukan survei sebanyak dua kali. Terakhir dilakukan pada 29 April sampai 8 Mei 2014. Tiga lembaga survei itu mensurvei 3.000 responden.

Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Dahlan tercatat 15,5 persen; berdasarkan Populi dia mendapat 21,4 persen, dan Markplus Inside sebesar 23 persen.

Hasil survei menempatkan Pramono Edhie di posisi kedua, Marzuki Ali di posisi ketiga, Gita Wirjawan di posisi keempat, dan Anies Baswedan di posisi kelima.

Setelah hasil akhir survei peserta konvensi itu diketahui, ketiga lembaga survei itu juga menyandingkan Dahlan Iskan dan calon presiden dari partai lain, yaitu dari PDIP Joko Widodo dan Prabowo Subianto dari Gerindra, serta Aburizal Bakrie dari Partai Golkar.

Dari hasil survei itu, elektabilitas Jokowi melejit ke angka 45 persen, Prabowo Subianto 35 persen, Aburizal Bakrie 8 persen, dan Dahlan hanya 2 persen. "Kalau disandingkan dengan capres lain, maka elektabilitas Dahlan Iskan masih jauh di bawah dari kalangan eksternal," ujar Maftuh.

Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat petang 16  Mei 2014, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari rendahnya elektabilitas 11 calon presiden peserta konvensi. Bahkan elektabilitas peserta calon presiden konvensi masih jauh di bawah capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. "Saya tidak mengecilkan kemampuan capres konvensi," kata SBY.

Diakuinya suara yang terbatas dan elektabilitas calon yang rendah membuat langkah Demokrat makin terbatas. "Dengan elektabilitas yang belum setinggi capres papan atas, ini membatasi opsi Partai Demokrat," katanya.

Meski begitu, SBY menilai 11 capres konvensi ini memiliki kemampuan untuk berkompetisi pada Pemilu Presiden. Namun kemampuan mereka bukan untuk Pilpres tahun ini, tapi untuk masa yang akan mendatang. "Tidak pernah ada waktu yang sia-sia. Cara inilah cara demokrasi," ujar SBY.

SBY mengapresiasi model konvensi capres yang dilakukan Demokrat. Menurutnya model konvensi ini merupakan konsep demokrasi yang sesungguhnya. Dimana para capres menyampaikan visi misinya, solusi dan menawarkan kebijakan yang akan dijalankan untuk menjawab permasalahan bangsa.

"Saya katakan bahwa kemampuan peserta konvesi, visinya  Insya Allah akan bisa digunakan di waktu yang akan datang," imbuhnya.

Hitung Strategi

SBY menuturkan, partainya tak bisa berbuat banyak dengan perolehan suara yang hanya 10,19 persen. Dengan perolehan sebesar itu, Demokrat tidak mungkin mengusulkan calon presiden sendiri.

SBY mengatakan, Undang-undang telah membatasi Demokrat untuk mencalonkan presiden, meski punya calon sendiri. "Itu fakta dan realitas yang perlu disadari rakyat Indonesia," kata SBY.

Pernyataan SBY ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan sikap Demokrat di Pilpres 2014. "Suara kami hanya 10 persen, barangkali rakyat mengharapkan partai lain maju sebagai capres, pemimpin lima tahun mendatang," ujarnya.

Atas dasar itu, hingga kini Demokrat masih cermat menghitung strategi hingga sisa waktu berakhir 20 Mei: apakah akan berkoalisi, membuat poros koalisi baru, atau malah netral dan membentuk partai oposisi.

SBY mengatakan, pembentukan poros baru juga tidak telalu mudah. Banyak kepentingan yang harus disatukan dengan Demokrat. Membangun koalisi tentu terbangun dari kehendak, tidak mungkin bila partai itu tidak punya kehendak. "Kalau itu tidak mungkin, kami menuju kepada kekuatan lain," katanya.

Kemudian, bila harus mendukung partai lain juga tidak mudah. Harus ada keyakinan yang dibangun, karena Demokrat tak bisa asal dukung tanpa tahu kepentingan partai yang didukung. Tentu saja, bila tidak sesuai, Demokrat tidak bisa mendukung begitu saja.

Yang jelas, kata SBY, langkah Demokrat tak bisa dijawab kali ini. Demokrat akan menentukan arah melalui Rapat Pimpinan Nasional pada 20 Mei. "Kami sedang bekerja, segala sesuatu akan gamblang, kami akan melakukan Rapimnas," katanya.

WAJAH BARU PENGHUNI SENAYAN 2014 - 2019

Sejumlah nama baru berhasil menyodok masuk dan mengempaskan politisi tersohor dari perebutan kursi wakil rakyat. Politisi muda dan politisi yang kuat di daerah berhasil mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Ada sejumlah nama yang mengundang kontroversi karena kasus. Ada pula yang latar belakangnya jauh dari dunia politik. 

Mereka bakal mengisi kursi penyelenggara negara yang berkewenangan membuat hukum di tanah air selama lima tahun ke depan.

Aceng Fikri

Pria ini mengundang kontroversi. Mantan Bupati Garut Aceng Fikri. Dia diberhentikan dari jabatan bupati karena tersandung kasus nikah kilat. 

Sempat gagal menjadi caleg karena batu sandungan tersebut, dia sukses mendapatkan kepercayaan rakyat melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Terpilihanya Aceng membuat kaget Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar. "Ah yang benar? Saya kehabisan kata-kata, kaget, surprise," kata Linda di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 25 April 2014. 

Linda juga mengaku heran ada masyarakat yang memilih Aceng sebagai wakilnya di Senayan. Sebab, kata dia, Aceng pernah menjadi sorotan karena kasusnya yang menyinggung martabat perempuan.

"Ternyata masyarakat ya masih seperti itu ya. Saya juga mesti melihat lebih jauh ini," kata dia.

Kasus Aceng mencuat pada Desember 2012 ketika dia masih menjabat sebagai Bupati Garut. Dia dimakzulkan dari jabatannya oleh DPRD Garut atas rekomendasi Mahkamah Agung karena telah menikah siri dengan anak yang baru berusia belasan tahun Fani Oktora pada 14 Juni 2012. 

Pernikahannya berlangsung kilat, empat hari. Dia menceraikan Fani hanya dengan pesan singkat pada 17 Juli 2014.

Kasus ini mendapat sorotan publik dan beberapa tokoh politik langsung memantaunya dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Aceng menyadari banyak hujatan tertuju kepadanya karena kasus itu. Sebab itu, selama kampanye dia mengandalkan sebuah stragegi khusus: meminta maaf setiap kali bertemu dengan masyarakat.

"Saya dihujat atas latar belakang saya, makanya saya lebih menonjolkan permintaan maaf. Ya sambil mengklarifikasi," ucap Aceng.

Tahu terpilih, Aceng tak kuasa menahan haru. Tetes air mata berlinang. Dia bersyukur karena masih dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi salah satu wakilnya di DPD.

"Saya sangat terharu, karena ternyata saya masih dipercaya dan dipilih oleh masyarakat di Jawa Barat," ucapnya sambil menitikan air mata.

Oni SOS

Oni SOS dikenal sebagai pelawak. Dia selalu mengenakan pakaian khas Sunda, mirip almarhum Kang Ibing. Oni yang akrab disapa Kang Oni ini, dia dipastikan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Insya Allah, saya masuk jadi salah satu anggota DPD dari Jawa Barat," kata pelawak bernama asli Oni Suwarman itu, Rabu, 23 April 2014.

Pria kelahiran Kabupaten Subang yang kini menetap di Bandung itu memperoleh suara tertinggi dari Kota dan Kabupaten Bandung dengan perolehan suara masing-masing 206.852 dan 294.924 suara. 

Di Garut, Kang Oni memperoleh suara tertinggi dengan 127.091 suara, mengalahkan Aceng di posisi kedua dengan suara 121.218.

Saat kampanye, dia tidak menawarkan program aneh untuk pembangunan Jawa Barat. Dia hanya bercita-cita ingin menjadi seorang negarawan penghibur dan bisa membuat masyarakat Jawa Barat tertawa bahagia. Tapi tidak jelas apa yang dimaksud Oni.

Soal nasib grup lawak SOS, dia mengaku akan tetap setia dan terus menghidupkan grup lawak itu. Hanya saja, soal pengelolaan, dia akan menyerahkan ke orang lain.

Lucky Hakim

Pesinetron Lucky Hakim berhasil duduk di kursi kehormatan DPR RI akhirnya membuahkan hasil. 

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat sebanyak 126.457 dari 1. 770.967 pemilih dapil Jabar 6, yang mencakup kota Bekasi dan Depok, memilih Lucky untuk menjadi wakil rakyat di DPR.

Lolosnya Lucky mengikuti jejak rekannya sesama selebritis Anang Hermansyah yang menjadi calon legislatif dari partai yang sama, Partai Amanat Nasional (PAN).

“Saya baru tahu hasil akhirnya ba’da magrib tadi keputusan rekapitulasi di KPUD Provinsi Jawa Barat. Saya langsung sujud syukur,” katanya.

Lucky pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Baginya menjadi anggota dewan adalah tugas baru yang tidak main-main.

“Saya sangat berterima kasih pada masyarakat Bekasi dan Depok. Insya Allah saya akan menjalankan fungsi dewan,” janji Lucky.

Menjadi anggota DPR RI nanti, laki-laki kelahiran Cilacap, 12 Januari 1980 ini mengincar masuk komisi 4 yang membidangi kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan dan pangan. Lucky mengatakan, hal yang pertama akan dibenahinya sebagai anggota dewan adalah masalah pangan.

Fahira Idris

Fahira Idris terpilih sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemilu 2014 di tingkat provinsi, putri mantan Menteri Fahmi Idris itu meraup 511.323 suara mengungguli AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia yang sama-sama terpilih.

Nama Fahira Idris naik daun pada 2010. Namanya marak disebut setelah dia berdebat seru dengan FPI di Twitter. Di statusnya, ia menyapa FPI: "Dear FPI, apakah seperti itu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad?"

Pada tahun itu pula, sebuah poll bertajuk The Most Inspiring Tweeter mencatatkan Fahira Idris (@fahiraidris) terpilih sebagai Tweeps yang paling memberikan inspirasi bagi pengguna lainnya.

Fahira, yang kala itu memiliki 8.780 pengikut dan telah posting 28.448 pesan, terpilih dari 16 nominator lain dari Amerika Serikat, Inggris, India, Filipina, dan Malaysia. Sebanyak 71 persen responden memilihnya sebagai sumber inspirasi penting di situs microblogging tersebut. 

Namanya kembali membetot perhatian publik tanah air dengan Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) yang bertujuan menyelamatkan anak bangsa dari bahaya miras.

Mitos dan Kontroversi Sejarah RA Kartini.

Mengapa setiap 21 April kita memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan? Masih banyak pahlawan wanita Indonesia yang berjuang. Contoh Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati, Cut Meutia, dll. Kenapa Mesti Kartini saja yang diperingati padahal kalau kita membaca sejarah, banyak juga Pejuang wanita Indonesia yang tidak mau tunduk dengan Belanda (penjajah).
Pada Tahun 2009 Sejarawan yang menamatkan magister bidang sejarah di Universitas Indonesia ini mempertanyakan: Mengapa Harus Kartini? Mengapa setiap 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan dan diteladani dibandingkan Kartini?
Tentu saja, pertanyaan bernada gugatan seperti itu bukan pertama kali dilontarkan sejarawan.

Quote:

Pada tahun 1970-an, di saat kuat-kuatnya pemerintahan Orde Baru, guru besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar pernah menggugat masalah ini. Ia mengkritik ‘pengkultusan’ R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia.

Ia secara halus berusaha meruntuhkan mitos Kartini: “Dan, bilamana ternyata bahwa dalam berbagai hal wanita-wanita ini lebih mulia, lebih berjasa daripada R.A. Kartini, kita harus berbangga bahwa wanita-wanita kita lebih hebat daripada dikira sebelumnya, tanpa memperkecil penghargaan kita pada RA Kartini.”Dalam artikelnya di Jurnal Islamia (INSISTS-Republika, 9/4/2009), Tiar Anw`r Bahtiar juga menyebut sejumlah sosok wanita yang sangat layak dimunculkan, seperti Dewi Sartika di Bandung dan Rohana Kudus di Padang (kemudian pindah ke Medan). Dua wanita ini pikiran-pikirannya memang tidak sengaja dipublikasikan.

Tapi yang mereka lakukan lebih dari yang dilakukan Kartini. Berikut ini paparan tentang dua sosok wanita itu, sebagaimana dikutip dari artikel Tiar Bahtiar. Dewi Sartika (1884-1947) bukan hanya berwacana tentang pendidikan kaum wanita. Ia bahkan berhasil mendirikan sekolah yang belakangan dinamakan Sakola Kautamaan Istri (1910) yang berdiri di berbagai tempat di Bandung dan luar Bandung. Rohana Kudus (1884-1972) melakukan hal yang sama di kampung halamannya.

Quote:

Selain mendirikan Sekolah Kerajinan Amal Setia (1911) dan Rohana School (1916), Rohana Kudus bahkan menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat ia mengungsi ke Medan. Ia tercatat sebagai jurnalis wanita pertama di negeri ini. Kalau Kartini hanya menyampaikan ide-idenya dalam surat, mereka sudah lebih jauh melangkah: mewujudkan ide-ide dalam tindakan nyata. Jika Kartini dikenalkan oleh Abendanon yang berinisiatif menerbitkan surat-suratnya, Rohana menyebarkan idenya secara langsung melalui koran-koran yang ia terbitkan sendiri sejak dari Sunting Melayu (Koto Gadang, 1912), Wanita Bergerak (Padang), Radio (padang), hingga Cahaya Sumatera (Medan).Bahkan kalau melirik kisah-kisah Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah, Cut Mutia, Pecut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Cutpo Fatimah dari Aceh, klaim-klaim keterbelakangan kaum wanita di negeri pada masa Kartini hidup ini harus segera digugurkan. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Aceh dari serangan Belanda. Tengku Fakinah, selain ikut berperang juga adalah seorang ulama-wanita.

Di Aceh, kisah wanita ikut berperang atau menjadi pemimpin pasukan perang bukan sesuatu yang aneh. Bahkan jauh-jauh hari sebelum era Cut Nyak Dien dan sebelum Belanda datang ke Indonesia, Kerajaan Aceh sudah memiliki Panglima Angkatan Laut wanita pertama, yakni Malahayati.Jadi, ada baiknya bangsa Indonesia bisa berpikir lebih jernih: Mengapa Kartini? Mengapa bukan Rohana Kudus? Mengapa bukan Cut Nyak Dien? Mengapa Abendanon memilih Kartini? Dan mengapa kemudian bangsa Indonesia juga mengikuti kebijakan itu? Cut Nyak Dien tidak pernah mau tunduk kepada Belanda.

Ia tidak pernah menyerah dan berhenti menentang penjajahan Belanda atas negeri ini.Meskipun aktif berkiprah di tengah masyarakat, Rohana Kudus juga memiliki visi keislaman yang tegas. “Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik.

Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan,” begitu kata Rohana Kudus.Seperti diungkapkan oleh Prof. Harsja W. Bachtiar dan Tiar Anwar Bahtiar, penokohan Kartini tidak terlepas dari peran Belanda.Harsja W. Bachtiar bahkan menyinggung nama Snouck Hurgronje dalam rangkaian penokohan Kartini oleh Abendanon. Padahal, Snouck adalah seorang orientalis Belanda yang memiliki kebijakan sistematis untuk meminggirkan Islam dari bumi Nusantara. Pakar sejarah Melayu, Prof. Naquib al-Attas sudah lama mengingatkan adanya upaya yang sistematis dari orientalis Belanda untuk memperkecil peran Islam dalam sejarah Kepulauan Nusantara.Dalam bukunya, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu ((Bandung: Mizan, 1990, cet. Ke-4), Prof. Naquib al-Attas menulis tentang masalah ini:“Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam dalam sejarah Kepulauan ini, sudah nyata pula, misalnya dalam tulisan-tulisan Snouck Hurgronje pada akhir abad yang lalu.Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis selepas Hurgronje telah terpengaruh kesan pemikirannya yang meluas dan mendalam di kalangan mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai dewasa ini.”Apa hubungan Kartini dengan Snouck Hurgronje? Dalam sejumlah suratnya kepada Ny. Abendanon, Kartini memang beberapa kali menyebut nama Snouck

SUMBER :  http://forum.viva.co.id/sejarah/1591377-mitos-dan-kontroversi-sejarah-ra-kartini.html

LUAR BIASA.... TERNYATA JAMSOSTEK MEMILIKI ASET RP 150 TRILIUN

Jamsostek sudah berbenah. Perusahaan yang melayani jaminan sosial tenaga kerja ini, memperbanyak jumlah kantor cabang, demi mendekatkan diri dengan para pekerja. Direktur Utama Jamsostek yang baru, Elvyn G. Masassya, juga akan menggeber layanan. Jika sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mencairkan klaim, "Sekarang kami usahakan perbaikan agar satu hari bisa dapat, "katanya kepada Tim VIVAnews, di ruang kerjanya di Gedung Jamsostek beberapa hari lalu.

Elvyn sangat optimis dengan sejumlah perubahan yang dilakukan, perusahaan ini bakal kian berkembang. Asal semua infraktuktur yang ada mendukung perusahaan yang kini memiliki aset sekitar Rp150 triliun itu. Peluang berkembang pesat itu sudah di depan mata. Elvyn, yang kondang sebagai pengamat dan malang melintang di sejumlah perusahaan itu, bersama jajarannya siap mewujudkan cita-cita itu.

Sebelum bekerja di Jamsostek, dia pernah menjabat sebagai komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan Direktur PT Tuban Petrochemical Industries. Selain sibuk bekerja, dia juga menjadi seorang penyanyi jazz, penulis lagu, dan produser rekaman. 

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, 46 tahun yang lalu itu begitu antusias menjelaskan kepada VIVAnews terkait PT Jamsostek yang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan per 1 Januari 2014.

Berikut wawancara VIVAnews terkait perubahan PT Jamsostek menjadi BPJS Kesehatan.

Masih banyak masyarakat yang belum paham perubahan Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Dengan perubahan itu bagaimana peran Jamsostek nantinya?

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang SJSN No. 40 Tahun 2005 mengharuskan adanya sistem  jaminan sosial secara keseluruhan di Indonesia.  Demi mengimplementasikan sistem jaminan sosial itu, kemudian lahirlah Undang-undang No. 24 Tahun 2011.

Undang-undang yang terakhir itulah yang mengamanahkan lahirnya 2 BPJS. Yang pertama adalah PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS kesehatan. Lalu PT jamsostek berubah menjadi BJPS ketenagakerjaan.

Bahasanya sama, tetapi dia bertransformasi, berubah bentuk, lalu lingkup pekerjaannya juga mulai berbeda dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan posisi Jamsostek dimana? Maka jawabannya Jamsosteknya tidak ada lagi.

PT Jamsostek akan bubar tanpa likuidasi dan beralih aset liabilitiesnya, program-program, dan kegiatan-kegiatannya menjadi BPJS ketenagakerjaan. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi pada 1 Januari 2014. Perubahan itulah yang kita sebut dengan transformasi.

Jamsostek akan bertransformasi dari PT Persero yang merupakan BUMN menjadi badan hukum publik per 1 Januari 2014.  Semula di bawah BUMN, menjadi langsung melapor ke Presiden sebagai konsekuensi badan hukum publik.

Dari sisi program, saat ini Jamsostek ada empat program yakni jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan beralih ke BPJS kesehatan. Sehingga BPJS ketenagakerjaan hanya memiliki 3 program untuk dilaksanakan. Mulai 1 Januari 2014.

Tetapi, per 1 Juli 2015, BPJS ketenagakerjaan harus menambah satu pekerjaan lagi namanya program pensiun.

Dengan kata lain, transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan berubah secara lembaga pada 1 januari 2014 dan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015.

Makna beroperasi penuh adalah melaksanakan empat program yakni jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pensiun.

Apa bedanya dengan yang sekarang?

Kalau yang sekarang ini fokusnya hanya pekerja formal, per 1 Januari yang menjadi target adalah pekerja formal dan informal. Ruang lingkupnya seluruh pekerja Indonesia, yang jumlahnya sekitar 120 juta orang.

Lalu bagaimana manfaatnya?

Manfaatnya tidak akan lebih rendah dari sekarang. Kalau jaminan hari tua, para pekerja akan mendapatkan ketika pensiun, iuran serta pengembangannya. Nanti juga akan dapat seperti itu.

Jaminan kecelakaan kerja, misalnya, kalau sekarang bisa berobat sampai sembuh dan bekerja kembali, nanti juga tetap seperti itu. Kalau kematian dapat santunan, nanti juga begitu.

Tetapi, pada BPJS ketenagakerjaan ada tambahannya. Misalnya, kalau peserta mengalami kecelakaan dan anaknya masih kecil, maka selain mendapatkan biaya pengobatan untuk sembuh atau kalau dia meninggal dunia, anaknya akan mendapatkan beasiswa.

Dengan kata lain, jaminan sosial setelah ditangani oleh BPJS ketenagakerjaan akan memberikan manfaat lebih banyak daripada sebelumnya.

Proses transformasinya sudah sampai mana?

Kami mulai menyiapkan transformasi ini sejak 2012. Pada tahap itu kami sebut fase rekonsiliasi. Dalam fase itu kami review semua operasional dan siapkan masukan ke pemerintah untuk regulasi.

Tahun 2013 itu fase transformasi, fit in infrastructure. Jadi, kami perbaiki sistem bisnis, proses persiapan SDA, dan lain sebagainya.

Ada 7 elemen yang kami transformasikan yakni kepesertaan, pekerja yang jadi member mereka. Gimana kita memberikan akses untuk mereka.

Pada 2013 kami sudah siapkan tambahan channel distribution untuk para pekerja. Kami sekarang sudah memiliki 127 kantor cabang penuh, 54 kantor cabang pembantu, dan 512 outlet. Sebelumnya itu tidak ada.

Kami lakukan perbaikan pelayanan, sebelumnya, jika orang datang ke Jamsostek untuk klaim, mungkin dapat uangnya seminggu atau dua minggu. Sekarang kita sudah lakukan perbaikan satu hari bisa dapat.

Dari sisi IT kami mengembangkan elektronik payment, elektronik claim dan elektronik registrasi. Sekarang mau daftar harus datang ke kantor Jamsostek, nanti orang menjadi peserta cukup daftar di website atau pergi ke channel distribution kita.

Untuk pekerja informal, akan ada semacam kartu pulsa isi ulang. Ada nomornya disana sehingga mereka mudah jadi peserta.

Perbaikan juga dilakukan di bidang investasi, SDA, GCG dan lainnya. Dengan kata lain untuk menyiapkan diri menjadi BPJS ketenagakerjaan, kami lakukan overall transformation sehingga lembaga baru ini bisa memberikan pelayanan lebih baik daripada sebelumnya.

Bagaimana dengan sosialisasi?
Sosialisasi sudah dimulai sejak 2012 dengan menggunakan seluruh channel baik itu media elektronik, surat kabar langsung atau tidak langsung.

Saya menugaskan seluruh Kepala Cabang di Indonesia untuk bertemu dengan para anggota Jamsostek untuk menyampaikan ini.

Kami gunakan TV, radio, spanduk, dan seminar. Di kota-kota, kita lakukan FGD. Yang terbaru adalah saya sebagai Dirut mengirimkan surat kepada seluruh perusahaan anggota Jamsostek.

Sebanyak 600.000an perusahaan dan 12 juta peserta untuk mendapatkan informasi tentang ini. Tentu saja selain itu kita harus coba lakukan upaya yang lain.

Program sosisalisasi ini tidak akan berhenti walaupun tanggal 1 Januari, kita sudah jadi BPJS ketenagakerjaan.

Bagaimana dengan perbedaan gab sektor formal dan informal?
Seluruh pekerja menjadi potensial untuk jadi target. Pekerja formal itu ada pemberi kerjanya. Jadi kita akan sosialisasi ke perusahaan dan sosialisasi ke serikat pekerja.

Untuk sektor informal tentu berbeda. Kami akan gunakan strategi berbeda. Untuk informal kami akan sediakan prepaid. Jadi mereka tidak usah ke kantor cabang, cukup nanti mereka di aktivasi prepaid.

Itu ada kartu untuk jaminan kecelakaan kerja Rp100.000 untuk jadi peserta setahun, mereka langsung jadi anggota aktif.

Bagaimana cara memferivikasi?

Kami bekerja sama dengan Kemendagri sehingga sepanjang mereka aktivasi dengan EKTP. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban.

Berapa targetnya?

Saat ini pekerja yang aktif per Desember 2013 ada 12,2 juta orang. Tahun depan kami targetkan bertambah hingga 15,6 juta.

Dalam 5 tahun mendatang kami berharap 40 juta peserta Jamsostek.

Kenapa agak susah dibandingkan dengan total angkatan kerja?
Pekerja formal itu 40 juta, informal 70 juta. Tentu, yang informal harus bayar sendiri iurannya, sedangkan formal dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerjanya.

Oleh karena itu, kita harus lebih realistis kesadaran menamamkan mindset di pekerja informal bahwa jaminan sosial adalah kebutuhan, tentu membutuhkan waktu.

Dan kami berharap lompatan menjadi 40 juta itu juga harus yang sangat signifikan mengingat cakupan geografis yang luas dan jumlah perusahaan di Indonesia ini jutaan.

Lalu, bagaimana dengan sisi aset dan kewajiban?

UU itu mengatakan aset dan liabilities akan beralih demi hukum secara otomatis ke BPJS ketenagakerjaan, artinya aset yang ada sekarang tetap akan dimiliki BPJS ketenagakerjaan.

Sekarang kami mengelola aset investasi Rp150 triliun. Aset ini di kembangkan dalam bermacam instrumen investasi. Ada di saham obligasi, deposito berjangka, reksadana, properti dan penyertaan.

Kami memiliki target untuk memberikan hasil investasi Rp14,6 triliun dari dana tersebut, tentu ke depan dana ini akan dikelola sesuai dengan aturan yang diperbolehkan.

Aturan sudah disiapkan dalam bentuk PP, Perpres dan mulai diaplikasikan 1 Januari. Dengan kata lain dari aspek operasional tidak ada yang berubah.

Kami sudah menyiapkan visi baru yakni menjadi BPJS yang berkelas dunia terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional, dan pelayanan.

Apakah ada pengalihan aset ke BPJS kesehatan?

Prinsipnya gini, untuk melakukan pengelolaan itu ada iuran, jadi pekerja harus membayar iuran. Besarannya sekarang sedang difinalkan, tetapi relatif tidak berbeda dengan yang sekarang.

Bedanya kalau sekarang di Jamsostek seluruh iuran itu ditanggung oleh pemberi kerja, nanti ada sebagian kecil yang harus dibayar oleh peserta.

Karena itu memasang prinsip kemandirian dan gotong royong. Dan prinsip jaminan sosial itu memang mengamanatkan harus ada kontribusi dari pemberi kerja dan pekerjanya agar ia bisa memiliki dana yang cukup untuk memberikan pelayanan.

Termasuk seperti kami, ada iuran yang wajib dibayar seperti jaminan hari tua 5,7 persen, jaminan kecelakaan 0,22 persen sampai 1,74 persen dari penghasilan.

Kenapa berbeda? Tergantung resiko dimana dia bekerja. Lalu jaminan kematian sebesar 0,3 persen.

Iuran ini kami kelola, lalu kami investasikan, kalau ada klaim kami pakai untuk bayar klaim. Prinsip jaminan sosial itu seperti itu.

Asetnya bagaimana?

UU mengatakan program jaminan kesehatan, programnya mereka kelola, lalu pesertanya yang tadinya disini jadi disana, lalu aset dan liabilitiesnya.

Itu adalah iuran yang dibayarkan peserta, tentu kami serahkan kesana juga. Tetapi kewajiban melayani peserta jadi tanggung jawab mereka. Jadi yang pindah itu aset liabilities dan peserta.

Peralihan ini harus berdasarkan hasil audit, jadi kami di audit dulu sampai akhir tahun. Soal keputusannya nilainya berapa aset dan liabilitiesnya, berapa yang diserahkan.

Harus daftar lagi?

Otomatis akan berpindah. Jadi kalau anda memiliki kartu Jamsostek, itu bisa dipakai di BPJS kesehatan, sampai kurun waktu tertentu mereka menerbitkan kartu baru untuk anda.

Secara badan Jamsostek ada yang berubah?

Tentu ada perubahan dan adjustmen. Ada kantor cabang kami. Demi mencapai tujuan kami butuh strategi yang baru. Ke depannya akan ada adjustment dalam organisasi kita.

Rencana strategis untuk tahun depan?
Kami akan mengembangkan konsep baru untuk program jaminan kecelakaan kerja. Kami akan kembangkan return to work.

Kalau sekarang peserta Jamsostek, kecelakaan kerja berobat itu sampai sembuh sudah. Nanti kami buat bagaimana dia sampai sembuh dan kembali kerja lagi.

Kalau dia punya trauma kami kasih caranya mengatasi trauma itu. Ini namanya program return to work.