Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), Rabu 24 Juli 2013,
menyimpulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang lebih akrab
disapa Jokowi
merupakan tokoh terpopuler di tahun 2013. Kesimpulan ini ditarik
berdasarkan survei yang mereka gelar pada kurun waktu 3 - 22 Juni 2013. Jokowi meraih angka popularitas sebesar 25,48 persen.
"Jokowi
dipilih publik karena dia mau turun ke jalan dan memiliki sikap
merakyat. Selain itu program Kartu Jakarta Sehat juga disukai
masyarakat," ujar Kepala Riset SSSG, Ilman Nafian, dalam jumpa pers di
Wisma Kodel, Jakarta.
Ilman menjelaskan, popularitas mantan
Walikota Solo itu tidak terkait dengan partainya, PDI Perjuangan. Sebab,
publik tidak menjadikan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu
sebagai pertimbangan dalam memilih Jokowi.
"Publik memilih bukan karena partainya apa tapi karena apakah tokoh itu bersedia turun ke masyarakat atau tidak," kata Ilman.
Untuk
diketahui, populasi dalam survei SSSG adalah seluruh warga yang tinggal
di 10 kota besar yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan,
Makassar, Jogjakarta, Palembang, Denpasar dan Balikpapan, yang memiliki
telepon rumah. Sedangkan untuk kriteria sampel atau responden adalah
warga di 10 kota besar yang terpilih dan sudah memiliki hak pilih dalam
pemilu.
Dalam penelitian ini, sampel diambil dari hasil mengacak
nomor telepon yang terdapat di dalam buku Telkom. Jumlah sampel sebanyak
2.450 responden dengan tingkat keyakinan 99 persen, margin of error kurang lebih 2,61 persen.
Berikut adalah daftar tokoh terpopuler 2013 versi SSSG:
1. Jokowi 25,48 persen
2. Prabowo Subianto 10,52 persen
3. Jusuf Kalla 5,69 persen
4. Aburizal Bakrie 4,23 persen
5. Dahlan Iskan 4,14
6. Mahfud MD 2,72 persen
7. Megawati Soekarnoputri 2,68 persen
8. Wiranto 1,18 persen
9. Hidayat Nurwahid 1,02 persen
10. Hatta Rajasa 0,81 persen
11. Chairul Tanjung 0,53 persen
12. Surya Paloh 0,33 persen
13. Sri Sultan Hamengku Buwono X 0,33 persen
14. Pramono Edhie Wibowo 0,12 persen
15. Sri Mulyani 0,2 persen
16. Ani Yudhoyono 0,2 persen.
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono kembali menyindir kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan
razia dan kekerasan atas nama agama. Saat menerima kunjungan pimpinan
universitas Islam se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa 23
Juli, Presiden mengatakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan mereka
tak cuma merugikan Indonesia, tapi juga negara lain.
SBY
mengisahkan, suatu saat Menteri Agama menerima kunjungan pimpinan sebuah
negara Timur Tengah ke Indonesia. Ketika itu Menteri Agama belum
dijabat Suryadharma Ali. Berbekal pengalamannya menonton televisi, tamu
negara itu bertanya, "Apa sebenarnya tujuan kelompok-kelompok yang
melakukan kekerasan itu?"
"Barangkali menertibkan," kata Menteri Agama, ditirukan SBY.
"Tidak
bolehlah itu dilakukan dengan kekerasan," tamu negara dari Timur Tengah
itu langsung menukas. "Begini, itu merugikan dalam dua hal. Satu,
merugikan Islam, karena Islam tidak begitu, dan kedua merugikan Arab,
karena mereka menggunakan pakaian Arab."
Mendengarnya, Menteri Agama RI hanya bisa tersenyum, sembari memendam malu.
Mendengar kisah SBY para pimpinan universitas Islam tertawa.
"Ini true story," kata Presiden.
Di
luar cerita yang memerahkan telinga itu, dalam sambutannya Presiden
mengungkapkan apresiasinya kepada pihak-pihak yang disebutnya telah
berusaha menjaga kerukunan beragama. Sebab, kata SBY, kerukunan antar
umat beragama di Indonesia sudah dijadikan model negara-negara lain di
dunia.
Dilawan warga
Bukan sekali itu SBY menyentil ormas-ormas agama yang doyan tampil garang.
Hari
Minggu lalu, Presiden melansir pernyataan langsung menyesalkan bentrok
antara Front Pembela Islam (FPI) dan warga Kendal, Jawa Tengah. Dalam
insiden ini, sejumlah warga dan anggota FPI terluka. Tak terima atas
aksi sepihak FPI, warga setempat melawan. Polisi sendiri sudah
menetapkan beberapa anggota FPI sebagai tersangka dalam kasus ini.
Presiden
menegaskan langkah yang diambil kepolisian sudah tepat. "Saya
menginstruksikan kepada Polri dan para penegak hukum untuk tidak
membiarkan kejadian seperti itu, konflik atau bentrokan horisontal.
Tidak boleh ada elemen-elemen masyarakat, termasuk FPI, dibiarkan
melakukan perusakan," ujar SBY usai menghadiri buka puasa bersama 5.000
anak yatim piatu di Hall D, JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu
kemarin.
SBY menyatakan dia memantau langsung peristiwa itu
melalui Twitter. Banyak Twitterer yang mengeluhkan dan mengecam ulah FPI
tersebut. Presiden juga langsung mendengarkan paparan dari Kapolri dan
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tentang kronologi kasus
tersebut.
Kamis lalu, 18 Juli 2013, terjadi bentrok terjadi
antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah.
Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Sejumlah warga dan anggota FPI
terluka, sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI hangus
dibakar massa, dan tiga mobil FPI lainnya rusak diamuk warga yang marah.
Kawanan FPI ini gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten
Semarang. Mereka baru saja merazia lokasi prostitusi dan judi togel di
Kota Sukorejo.
Warga setempat tak terima dengan ulah anggota FPI
melakukan sweeping di wilayah mereka secara semena-mena. Aksi main hakim
sendiri itu menyinggung warga Sukorejo, karena para anggota FPI itu
bukanlah warga setempat.
Pecundang!
Disentil
Presiden, Ketua FPI Habib Rizieq Shihab tak terima. Dia berang akan
pernyataan SBY yang menyebut ormasnya telah mencederai ajaran Islam.
Dalam
siaran persnya, Selasa 23 Juli 2013, Rizieq berdalih kerusuhan di
Kendal itu bukan dipicu FPI. Bahkan, menurut dia, aksi para anak buahnya
itu cuma sekadar "monitoring damai, bukan sweeping".
"Justru FPI yang di-sweeping
oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Di Kendal, FPI tidak
melakukan perusakan. Justru beberapa kendaraan FPI yang dirusak dan
dibakar preman," kata Rizieq, balik menuding.
Dia mengatakan, FPI
sudah mendatangi Polres Kendal dan meminta tempat pelacuran ditutup,
apalagi di bulan Ramadan. Menurut dia, Kapolres Kendal sudah menyatakan
di berbagai media bahwa FPI sudah berkoordinasi dengan aparat sebelum
beraksi.
Tak tanggung-tanggung, Rizieq memaki dan menghujat
Presiden SBY, "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat
dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang
suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat! Tentu, seorang Presiden
yang menyebar fitnah, membiarkan maksiat, ditambah lagi melindungi
Ahmadiyah dan aneka megaskandal korupsi, sangat mencederai ajaran
Islam!"
Soal caci-maki Rizieq terhadap Presiden ini, Sekretaris
Kabinet Dipo Alam di Istana Negara meminta FPI justru berintrospeksi.
Dipo menilai kecaman Presiden terhadap FPI adalah hal yang wajar. Itu
disampaikan karena memang ada kelompok masyarakat yang mengganggu
ketertiban umum.
“Sebagusnya FPI kita ajak untuk introspeksi.
Siapa pun, termasuk orang Islam, tidak suka kalau dalam melakukan
kebajikan atau syiar Islam, dinodai oleh kekerasan,” ujar Dipo.
Ia
memprihatinkan FPI jika niat Presiden menjaga kerukunan bermasyarakat
malah disalahartikan, apalagi sampai menuding Presiden menebar fitnah.
“Silakan masyarakat menilai sendiri apakah Presiden memfitnah. Saya kira
tidak. Syiar Islam bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri,”
kata Dipo.
Mengenai mulai munculnya tuntutan membubarkan FPI,
Dipo mengatakan belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Namun yang
jelas, pemerintah bersikap jika ada pelanggaran hukum harus ditindak
dengan tegas. Dipo mengimbau FPI bertindak rasional di bulan suci
Ramadan, sehingga masyarakat dapat hidup tenteram.
Politisi Demokrat Ruhut Sitompul tak sedingin Dipo menanggapi pernyataan Rizieq.
"Terlepas pasal
penghinaan presiden sudah dicabut MK melalui judicial review, tapi untuk
kelakuan provokator seperti Rizieq ada banyak celah hukum yang bisa
dipakai kepolisian dan kejaksaan untuk menangkap Rizieq," kata dia,
berapi-api. "Tangkap saja segera karena itu menyangkut presiden RI. Yang
dilakukan FPI itu sudah berkali-kali, jangan merasa dia tidak bisa
dibubarkan. Jangankan ormas, parpol pun sudah pernah dibubarkan di RI."
Senada
dengan Ruhut, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai
pernyataan Rizieq sudah dapat dikategorikan melawan pemerintahan yang
sah. Seharusnya, kata Sutan, FPI tunduk pada hukum dan konstitusi.
"Mereka
tidak boleh menjalankan aturan sendiri, apalagi membawa-bawa nama
Islam. Kita ini bukan negara Islam. Mestinya kita harus menunjukkan
ajaran Islam yang damai, bukannya malah menyebarkan ketakutan di
mana-mana," kata dia.
Menanggapi ini, Ketua DPP FPI Bidang Dakwah
sekaligus Juru Bicara FPI, Habib Muhsin Alattas, mengatakan pihak-pihak
yang menuntut FPI dibubarkan tak perlu risau. "FPI akan bubar sendiri
jika hukum ditegakkan dengan baik oleh aparat dan pejabat negara," kata
dia dalam keterangan persnya.
Muhsin malah menyesalkan
pemberitaan media massa terhadap FPI yang di matanya tidak berimbang dan
objektif. Menurut dia, tidak ada media yang memberitakan justru FPI
yang diserang lebih dulu oleh apa yang disebutnya sebagai "kelompok
preman bayaran bos-bos judi".
Kepada wartawan, Selasa, Menteri
Agama Suryadharma Ali mengatakan lembaga yang berwenang menegur FPI
adalah Menteri Dalam Negeri. "Mendagri (Gamawan Fauzi) sendiri telah
menegur FPI dua kali dengan surat tertulis. Teguran keras," kata dia di
Istana Negara.
Dia mengaku belum tahu apakah FPI akan kembali
mendapat teguran keras berikutnya dan dijatuhi sanksi, terkhusus
berkaitan dengan pernyataan terbuka Ketua FPI Rizie Shihab yang memaki
Presiden SBY sebagai "pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam
terhadap maksiat".
