Monday 31 December 2012

Kiemas Akui Sering Beda Sikap dengan Megawati "Biar tidak iya iya saja, karena mungkin anak buah Bu Mega tak berani"

Taufiq Kiemas dan Megawati saat pilkada DKI Jakarta
Taufiq Kiemas mengaku sering berbeda pendapat dengan istrinya, Megawati Sukarnoputri, yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan. Baginya, Megawati tidak hanya istri, tetapi juga sesama kader dan teman seperjuangan di Partai.

"Ibu Mega tidak hanya teman hidup, tetapi juga teman seperjuangan," ujar Kiemas, kepada wartawan seusai acara perayaan ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran buku biografi dirinya berjudul Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam, di Jakarta, Senin, 31 Desember 2012.

Karena alasan itu, Kiemas merasa ikut bertanggung jawab terhadap partai yang dipimpin istrinya itu, sehingga perlu upaya saling mengingatkan. "Biar tidak iya iya saja, karena mungkin anak buah Bu Mega tidak ada yang berani mengkritik, makanya saya yang mengkritik," tuturnya.

Megawati pun mengatakan tidak keberatan dengan sikap suaminya, dan bahkan memang seharusnya begitu. Perbedaan pendapat bukanlah soal. "Yang penting kan visinya sama, dan tidak memaksakan, tidak pokoknya," tandasnya, di samping Kiemas.

Perbedaan dirinya dengan sang suami dipersatukan oleh satu ideologi, yakni Pancasila. Karenanya, perbedaan sekeras apa pun, cita-cita dan tujuannya tetap sama, yakni sesuai Pancasila.

"Seperti kata Bung Karno, bangsa ini harus punya ideologi. Ideologinya adalah Pancasila. Bangsa Indonesia harus menjiwai semangat Pancasila," ujar Megawati, yang pada kesempatan itu didamping putrinya, Puan Maharani.

Jika bangsa Indonesia menjiwai semangat Pancasila, kata mantan Presiden itu, perbedaan pendapat akan selalu disikapi secara bijaksana, tidak dengan kekerasan. 

Puan Bongkar Rahasia Taufiq Kiemas dan Megawati "Kalau bicara politik sama papamu, nanti jadinya berantem."

Puan Maharani bersama Megawati dan Taufiq Kiemas.
Puan Maharani, putri pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri, mengatakan meski ayah ibunya adalah politikus dan sama-sama petinggi PDIP, namun mereka berdua tidak pernah bicara sedikit pun seputar politik.

“Banyak orang politik di sekitar Pak Taufiq Kiemas dan Ibu Megawati, dan aktivitas mereka juga aktivitas politik. Tapi herannya tidak pernah bicara politik, bahkan kepada Ibu Megawati,” tutur Puan saat berbicara pada perayaan ulang tahun ke-70 ayahnya di Jakarta, Senin 31 Desember 2012.

Puan pernah menanyakan perihal keanehan orangtuanya itu kepada Megawati. “Mama bilang, ‘Kalau bicara politik sama papamu, nanti jadinya berantem',” kata Puan menirukan ucapan ibundanya.

Menurut Puan, kedua orangtuanya memiliki ideologi, cita-cita, dan tujuan yang sama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. “Namun caranya berbeda,” ujarnya. Akibatnya, seringkali publik menilai hubungan Kiemas dengan Megawati bermasalah.

Padahal, meski tampak sering berbeda jalan, ayah dan ibunya adalah 'dwi tunggal' yang saling mendukung. “Pak Taufiq dan Ibu Megawati seperti dua sayap burung yang selalu kompak mengepakkan sayap untuk menerbangkan burung tinggi-tinggi,” kata Puan pada acara yang dihadiri mantan Presiden BJ Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara itu.

Puan mengingat jelas kiprah sang ayah dalam mendukung ibundanya di dunia politik, termasuk ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid. “Pak Taufiq berperan besar dalam karir politik Bu Megawati, sehingga menjadikan Bu Megawati sebagai perempuan pertama di negeri ini yang menjadi presiden,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu.

Di sisi lain, Megawati juga mendukung penuh proses pencalonan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR pada tahun 2009. Puan mengatakan, kala itu ibundanya sungguh-sungguh mengawal pencalonan sang suami.

Puan dan Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP sampai diberi tugas khusus untuk melakukan lobi-lobi politik agar proses suksesi kepemimpinan MPR dilakukan secara aklamasi alias tanpa pemungutan suara. “Pesan Mama (Megawati), kalau tidak aklamasi, tidak usah,” ujar Puan. 

Masyarakat AS:Kongres dan Partai Republik Penyebab Krisis Ekonomi. Hanya 19 persen warga AS salahkan partai Demokrat, pengusung Obama

Presiden AS, Barack Obama
 Masyarakat Amerika Serikat akan menyalahkan kongres dan partai Republik daripada Presiden Barack Obama jika keduanya tidak berhasil sepakat untuk menghindari "jurang fiskal" yang akan berlaku per 1 Januari 2013.

Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Wall Street Journal/NBC pada awal bulan ini menunjukkan 24 persen masyarakat Amerika akan menyalahkan partai Republik sementara 19 persen menyalahkan Demokrat.
Hasil jajak pendapat yang sama menyatakan lebih dari 50 persen masyarakat AS menyalahkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak salah karena ngotot mempertahankan argumentasi masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan.
"Partai Republik akan menerima beban tersebut karena partai Republik dipandang sebagai orang-orang yang keras kepala. Itu memang tidak adil, namun begitulah hidup," kata anggota kongres dari Partai Republik, Mitch Daniels, sepereti dikutip dari Wall Street Journal, Senin 31 Desember 2012.

Jika kesepakatan tidak diketok hingga tengah malam Senin ini, atau sebelumk pergantian tahun, maka masyarakat AS mendapatkan hadiah berupa peningkatan pajak yang tinggi. Selain itu, anggaran pemerintah federal AS akan dipotong.

Jurang fiskal dapat meredam pertumbuhan ekonomi, kepercayaan bisnis turun serta menyebarkan ketakutan di pasar keuangan. Dalam kasus terburuk, negara paman Sam ini dapt terpuruk ke dalam resesi ekonomi.

Kilas 2012: Kendaraan di China Banyak Tertelan Bumi. Banyak lubang raksasa yang muncul secara tiba-tiba

Bus di China terperosok di lubang besar
Masyarakat China kembali diresahkan dengan banyaknya lubang raksasa yang muncul secara tiba-tiba. Terakhir adalah dua lubang di sebuah perempatan  jalan di kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China.

Dilansir CarNewsChina, Jumat 28 Desember 2012, lubang dengan diameter 10 meter itu, membuat tiga pipa gas dan satu pipa air patah karena menahan berat tanah dan aspal yang tepat di atasnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski begitu, lubang besar itu bukanlah yang pertama, melainkan ketiga kalinya di tahun 2012.

Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi Juni lalu, di salah satu jalan kota Guilin wilayah Guangxi Zhuang, China. Akibatnya sebuah minibus secara mendadak terperosok lubang besar ketika tengah berjalan. Diduga peritiwa tersebut karena hujan lebat yang melanda kota Guilin. 

Tidak hanya itu, pada 30 November 2012, sebuah bus yang berisikan 31 penumpang tiba-tiba terperosok di sebuah lubang besar di jalan kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Meski tidak menelan korban jiwa, otoritas Metro Nanjing, menyatakan peristiwa itu karena pergesaran tanah di bawah jalanan. 

Dari ketiga peristiwa tersebut, banyak yang menduga buruknya kualitas konstruksi pembangunan jalan di China adalah faktor utamanya. Pasalnya, jalanan di negeri Tirai Bambu kerap kali dikerjakan dengan sistem kebut semalam. Padahal jalanan yang dikerjakan mencapai puluhan kilometer

PNS Prioritas Dapat Buku Nikah

Pernikahan adalah proses sakral dari sepasang manusia (cowok-cewek). Selama ini, orang-orang hanya memandang proses ijab kabulnya. Sementara di balik itu, ada proses yang harus dilalui oleh kedua mempelai, termasuk menyiapkan persyaratan untuk kelengkapan berkas.
    Sebenarnya, mengurus pernikahan dan membikin buku nikah cukup mudah. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah membawa fotokopi KTP, kartu keluarga serta pasfoto ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar.  Adapun prosedur mengurus pernikahan, keluarga calon mempelai datang ke RT meminta surat pengantar dari rukun tetangga tersebut. Lalu meminta blangko nikah model N1 sampai N5 di kelurahan. Kalau sudah cerai, harus ada akta cerai dan bila pasangannya meninggal meminta model N6 dari kelurahan.
    Langkah selanjutnya adalah meminta registrasi pengesahan di kecamatan. Setelah semua persyaratan lengkap, baru memasukan berkas ke KUA. Lama proses administrasi sekitar 10 hari kerja. Kemudian kedua mempelai diundang datang ke KUA untuk diberikan bimbingan khusus calon pengantin. Setelah itu baru menentukan pelaksanaan pernikahan serta tempatnya. Tempat pernikahan bisa di KUA, rumah penghulu atau di rumah mempelai wanitanya. Bisa pula di mesjid, atau ditempat yang telah ditentukan kedua mempelai.
    Kalau keterangan dari Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, biasanya PNS dan karyawan BUMN setelah melakukan pernikahan meminta buku nikah langsung diserahkan. Sebab, buku nikah merupakan syarat menambah tunjangan keluarga di gaji. PNS dan BUMN pun diprioritaskan dalam pembuatan buku nikah.
    Adapun masyarakat umum, mereka terbiasa tidak mengurus buku nikah. Kecuali ketika anaknya lahir dan ingin membikinkan akta kelahiran, baru mengambil buku nikah ke KUA. Selain diperlukan untuk menambah tunjangan keluarga, buku nikah sangat penting dan sebagai bukti secara hukum pasangan sah sebagai suami isteri. Misalnya pergi keluarga daerah dan menginap di hotel, dengan membawa buku nikah bisa lebih tenang tak khawatir bila ada razia.
    Namun, bagi pasangan suami istri yang mau berpergian keluar daerah sebaiknya hanya membawa satu buku nikah. Sedangkan satunya lagi, ditinggal saja di rumah. Hal ini untuk mengantisipasi buku nikah tercecer atau hilang. Jika buku nikah hilang, datang saja ke kantor KUA dengan membawa surat keterangan hilang dari kantor kepolisian serta foto 4x6 sebanyak enam lembar untuk dibikinkan duplikatnya.
     Sementara itu, ngomong-ngomong soal pernikahan, biasanya dilakukan pada bulan baik, kesepakatan dari kedua keluarga mempelai. Bahkan, pada kepercayaan sebagian etnis, ada cara dan perhitungan sendiri untuk menentukan hari dan bulan pernikahan.
    Pada penanggalan Islam (Hijriah) berdasarkan rotasi bulan (Qomariah), Safar merupakan salah satu bulan dalam penanggalan. di Kalimantan Selatan, bulan ini identik dengan hal-hal yang negatif. Seperti sering dianggapan 'bulan panas' dan sebagainya.
    Imbas anggapan itu terjadi pada acara pernikahan. Pada bulan Safar jumlah pasangan yang menikah lebih sedikit dibanding bulan lainnya. Ada anggapan, bila melaksanakan pernikahan di bulan Safar membuat pasangan sering bertengkar yang berujung perceraian.
    Data dari KUA Banjarmasin Barat, pada bulan Safar lalu, jumlah pasangan yang menikah 50 pasangan saja. Bandingkan di bulan biasa sekitar 80 pasang. Paling banyak usai hari raya Iduladha jumlahnya mencapai 150 pasangan. Sebenarnya anggapan masyarakat itu tidak bisa dibenarkan. Sebab, Allah menciptakan semua hari maupun bulan adalah baik. Masalah perceraian, tergantung kedua pasangan itu mengarungi pernikahan. 

Aceng Fikri: Masalah Pribadi Saya Dipolitisasi "Media mengekspos saya sangat jauh dari objektifitas atau faktanya."

Bupati Garut HM Aceng Fikri menjadi sorotan publik setelah dia dituding merendahkan dan melecehkan perempuan. Aceng menikahi Fani Oktora secara siri, lalu menceraikannya empat hari kemudian.
Komentarnya yang "garing" tentang bekas istrinya itu, membuat publik, terutama media, membidik Aceng. Dia pun menjadi perbincangan dari kalangan atas sampai bawah. Tapi, Aceng berpendapat maraknya pemberitaan dirinya, terutama aneka kecaman itu, bertujuan politik. Dia menduga popularitasnya sengaja dijatuhkan demi persaingan pilkada di Garut berikutnya.
Aceng juga menuding aksi massa yang menuntut dia mundur dari jabatan bupati, adalah bagian dari mobilisasi para lawan politiknya. Lalu, apa versi Aceng soal kasus yang menimpanya itu? Kepada Diki Hidayat dari VIVAnews,Aceng Fikri bicara secara terbuka menjawab aneka tudingan itu. Berikut petikannya:
Bisa jelaskan mengenai pernikahan Anda dengan Fani Oktora?
Pernikahan itu memang saya lakukan. Tidak sedikitpun saya terbersit niat jelek untuk mempermainkan pernikahan. Saya melakukan itu atas restu dari istri saya. Tapi yang diberitakan selama ini tidak benar. Pernikahan berlangsung 4 hari kemudian perceraian lewat SMS, ini kan sisi kekurangan. Sayangnya, sisi ini saja yang diekspos sehingga memicu kemarahan masyarakat.
Kenapa Anda tiba-tiba menceraikan Fani padahal baru empat hari menikah?
Karena memang ada sesuatu hal, sangat privasi. Menurut saya itu juga sangat prinsip. Sehingga saya beranggapan, kalau pernikahan itu berlangsung lama malah akan menjadi siksaan dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Nah, maka saya mengambil sikap sekarang daripada akhirnya nanti akan menderita lebih besar. Saya lebih baik mengambil sikap diselesaikan saja semuanya.

Anda juga dikabarkan pernah menikah dengan Sinta yang juga singkat. Bisa dijelaskan?
Halah. Malah saya kan dituduh beristri 7. Ada sebuah media yang menyampaikan masalah itu akan saya somasi. Itu tidak benar. Kok ada ya dugaan seperti itu. Mungkin karena saking enggak ada isu yang lebih menarik, selain isu tentang saya begitu sehingga itulah yang dieksplor.

Sebagai pemimpin, apakah semua hal ini tidak bertentangan dengan hati Anda?
Seperti yang pernah saya sampaikan, saya melakukan itu bukan dalam kapasitas saya sebagai Bupati Garut secara institusi, tapi lebih pada privasi saya. Sehingga sesungguhnya ini tidak ada korelasinya dengan keputusan publik. Apakah dengan pernikahan itu lantas roda pemerintahan menjadi tidak berjalan? Kan tidak. Artinya, korelasinya tidak ada. Nah, maka saya tegaskan: tolong, ini adalah permasalahan yang sangat pribadi, bukan ranahnya publik. Dan tidak ada kan kaitannya dengan jalannya roda pemerintahan.

Sebenarnya ini bukan kasus baru, tapi kenapa hanya kasus Anda saja yang disoroti?
Saya mengharapkan keadilan itu sama bagi setiap warga negara, terlebih lagi bagi public figure. Saya juga sebagai pejabat publik tentunya ingin mendapatkan perlakuan yang sama, jangan diperlakukan diskriminatif. Kenapa untuk kasus saya ini seolah-olah menjadi isu yang sangat seksi, tapi untuk yang lain tidak menjadi isu seksi? Padahal sama-sama tokoh publik. Perlu diingatkan, orang yang melakukan pernikahan siri sampai hari ini banyak dari kalangan pejabat, termasuk pejabat di Kabupaten Garut. Tapi kenapa yang lain tidak menjadi topik pembicaraan .

Lalu mengapa isu ini menjadi besar?
Ya inilah, kadang-kadang ada hal yang sangat memprihatinkan. Media mengekspos saya sangat jauh dari objektifitas atau faktanya. Kadang-kadang yang dibidik itu sisi arogansinya saya dan sisi jeleknya saya saja, tidak melihat prestasi yang pernah saya capai atau hasil-hasil pembangunan yang Pemerintah capai. Saya merasa prihatin dengan itu.
DPRD berupaya menurunkan Anda dari jabatan bupati ...
Saya sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya untuk menanggapi semua ini.
Menteri Dalam Negeri mengatakan langkah DPRD Garut sudah benar dengan membentuk Pansus ... 
Itu juga termasuk pada ranah hukum, jadi yang menanggapi pertanyaan itu kuasa hukum saya. Apakah pelanggaran atau tidak, apakah sudah benar secara hukum atau belum, biar kuasa hukum saya yang mengurusi itu. Mereka kan akan lebih tahu jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan hukum.
Kenapa Anda menggugat keputusan DPRD Garut itu ke PTUN?
Agar persoalan saya ini bisa diselesaikan secara cepat tepat, tidak mengambang. Mungkin itu jalan yang strategis, yang baik, dan juga tidak merusak hubungan dengan berbagai pihak.

Bukankah sebelumnya Anda terkesan sudah menerima seluruh keputusan DPRD?
Ya, saya siap menerima keputusan itu jika betul-betul proporsional, tidak subjektif, juga mencerminkan aspek keadilan. Karena, saya sebagai warga negara sama kedudukannya dimata hukum yang berhak atas diperlakukan adil dan tidak diskriminatif.

Apa strategi yang Anda persiapkan?
Saya optimis di Mahkamah Agung  juga sangat bijak untuk mengkaji secara materil bagaimana substansi dari apa yang dipersoalkan selama ini.

Apabila keputusan MA ternyata memecat Aceng, bagaimana langkah Anda selanjutnya?
Ya, langkah ke depan akan saya upayakan pembelaan hak-hak saya. Karena saya pun merasa bahwa ini kesannya politisasi. Kalau misalnya adanya pelanggaran dan dikaji secara yuridis hukum kemudian sanksinya itu berbanding lurus dengan itu, tidak masalah. Tapi kan ini persoalan sudah jauh dipolitisasi, sarat dengan nuansa politis. Maka banyak hal yang menjadi pertanyaan besar.  
Kenapa politis?
Saya menganggap ini sarat dengan muatan politik. Karena setahu saya tahapannya itu kan, pertama, hak interplasi. Kemudian hak angket. Kemudian dibentuk Pansus, atau misalnya diawali rapat kerja dulu. Kemudian pemanggilan bupati untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi ini kan langsung didorong ke arah Pansus yang seolah-oleh ini dikejar oleh waktu yang limitnya sudah ditentukan.

Jadi menurut Anda Pansus DPRD telah melakukan sejumlah manuver yang tidak perlu untuk mengurusi kasus nikah siri?
Ya. banyak sekali persoalan yang sesungguhnya menjadi persoalan publik yang itu jauh lebih berkualitas dan lebih urgent untuk disikapi. Contoh misalnya ketika rakyat menuntut hak hidup, kasus tanah perkebunan Condong, kemudian ada juga yang Cilawu, atau pencemaran limbah terjadi bertahun-tahun. Kenapa ya itu tidak dibentuk Pansus? Tapi persoalan (pernikahan siri) ini, yang nota bene sangat privasi dan terjadi 5 bulan lalu peristiwanya kemudian didesak oleh sekelompok masyarakat, yang itu pun belum tentu merepretasikan masyarakat Garut, kok ini direspon sangat begitu cepat ?
Anda pernah mengatkan merasa dihakimi secara tidak adil oleh Pansus DPRD dalam pernikahan dengan Fani Oktora. Mengapa?
Begini ya, saya kan dua kali dipanggil. Yang pertama oleh tim ivestigasi Depdagri. Nah, yang saya sayangkan, kenapa kesimpulannya itu hasilnya itu tidak menggambarkan secara utuh apa yang telah saya sampaikan. Misalnya, saya menyatakan bahwa saya bukan tidak mencatatkan (pernikahan), bedakan tidak mencatat dengan belum mencatatkan. Itikad baik saya itu bisa di-cross check. Dulu saya sampaikan kepada pihak keluarga FO dan mereka pun mengakui bahwa itu akan dicatatkan. Kemudian, pencatatan itu menjadi urung karena prahara rumah tangga terjadi. Nah itukan bukan niatan tidak dicatatakan. Saya pun dengan keluarga FO sudah berbaikan, sudah islah, saling memaafkan dan minta maaf. Jadi islah itu merupakan penyelesaian tertinggi dan seharusnya itu menjadi pertimbangan yang betul-betul signifikan baik bagi tim investigasi Depdagri ataupun tim pansus DPRD itu sendiri. Tapi ini sama sekali tidak ada signifikasi.

Menurut Anda ada kejanggalan dalam kerja Pansus itu?
Menurut saya yang disimpulkan dari apa yang diinvestigasi tim Depdagri atau dari Pansus itu tidak menggambarkan peristiwa secara utuh. Objektifitasnya pun, menurut saya, sangat diragukan.

Anda yakin masih didukung masyarakat Garut?
Tadinya saya juga was-was. Tadinya saya takut dilempari, dicaci maki. Saya takut disakiti sekalipun selama ini sangsi sosial cukup pedih, menyakitkan bagi saya dan keluarga, ada hujatan dan kecaman. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, setelah beberapa kali saya terjun, ternyata ketika saya bertemu ibu-ibu, malah ibu-ibu itu antusias menyerbu saya untuk bersalaman, malah minta foto bersama. Itu artinya masyarakat dibawah itu masih respect(menghormati).

Anda juga merasa aksi unjuk rasa atas diri Anda juga dimobilisir?
Ya jelas lah itu dimobilisasi pihak tertentu. Saya menemukan beberapa fakta ternyata ada mobilisasi massa dari Sumedang, Tasikmalaya, dan beberapa daerah diluar Garut lho. Apa kepentingannya? Kalau mereka tidak digerakkan, mereka tidak akan bergerak .

Dari publik sampai bahkan pejabat publik juga ikut memojokkan Anda. Lalu? 
Saya berharap kalau sesama public figure ya mungkin jangan gampang mengeluarkan statement sebelum tahu secara persis peristiwanya itu seperti apa, jangan larut dengan mengomentari apa yang terekspos di media. Harus lebih jauh berfikir bijak bahwa sesungguhnya peristiwa ini ada nuasa politik atau tidak.

Soal ada dukungan terhadap Dicky Chandra untuk kembali memimpin Garut, bagaimana komentar Anda?
No problem. Siapapun yang ke depan memimpin Garut, silahkan. Kalau misalnya Pak Dicky ingin mencalonkan kembali atau punya kemampuan untuk memimpin Garut, bagi saya silahkan dan sah-sah saja. Tapi buktikan dulu dong kerja di masyarakat.
Soal dugaan Anda ada upaya lawan politik yang sengaja ingin menjatuhkan citra Anda. Bisa dijelaskan?
Aduh… Kalau ditanya itu, saya belum bisa menyebutkan. Tapi yang jelas dari pengamatan dan analisa saya, semua ini terjadi setelah beredarnya hasil survei salah satu lembaga survei di mana ada 11 tokoh yang mempunyai kans untuk Pemilukada yang akan datang, termasuk saya. Saya mendapatkan 90 persen popularitas, urutan pertama. Nah, sehingga dari situ memicu orang yang punya obsesi melakukan apakah itu manuver, apakah itu strategi, atau apapun, agar saya itu tidak mempunyai kans ke depan.

DPR Boros Bikin Undang-undang, Mutu Makin Bagus? "Mereka membuat kesepakatan politik yang tak sesuai konstitusi."

DPR dinilai melakukan pemborosan dalam membuat undang-undang.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pemborosan dengan mengalokasikan anggaran pembahasan satu Rancangan Undang-undang (RUU) hingga Rp20 miliar, salah satunya RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Padahal pembahasan RUU APBN ini hanya membagi-bagi kapling yang ada dalam program atau anggaran kementerian/lembaga kepada anggota DPR yang mau," kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi saat jumpa pers di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu 30 Desember 2012.

Uchok menjelaskan, anggaran Rp20 miliar untuk RUU APBN kebanyakan dialokasikan untuk kegiatan rapat di hotel-hotel berbintang. "Rapat-rapat banyak dilakukan bersama badan anggaran DPR dengan biaya sampai Rp1,7 miliar. Untuk pencetakan, penjilidan, panja, tim perumus, itu sampai Rp1,2 miliar," ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menilai ada pemborosan pada pembahasan RUU lain. Ia mencontohkan, pada RUU yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan, DPR telah mengalokasikan anggaran RUU Dana Pensiun Rp819 juta, RUU bidang Pembiayaan dan Penjaminan sebesar Rp1,1 miliar, RUU tentang Usaha Penjaminan Rp521 juta, RUU Pasar Modal Rp1,2 miliar, RUU bidang Pembiayaan dan Penjaminan Rp4,1 miliar, dan RUU Lelang sebesar Rp2,6 miliar.

Sedangkan yang berhubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat anggaran pembahasan RUU tentang Penyempurnaan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp1 miliar. Serta di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terkait RUU Kebudayaan sebesar Rp1,5 miliar.

"Jadi adanya alokasi anggaran untuk sebuah RUU di pemerintah menandakan ada indikasi dobel anggaran untuk sebuah RUU. Karena ada alokasi anggaran RUU di DPR dan juga di pemerintah," kayanya.

Terus meningkat
Anggaran penyusunan RUU di DPR ini terus meningkat tiap tahun. Menurut Uchok, dari 2011 ke 2012 ada kenaikan hingga Rp1,9 miliar untuk harga satu RUU, baik yang usulan DPR maupun pemerintah.

Mengenai alokasi anggaran yang terus meningkat, menurut Ucok, DPR selalu berdalih tidak akan terpakai seluruhnya. "Ini justru memperlihatkan DPR menghamburkan-hamburkan anggaran," kata ucok.

Apalagi, dari target tahun ini sebanyak 69 RUU, ternyata hanya 30 RUU yang sah menjadi undang-undang.

Uchok mencontohkan, dana yang dikeluarkan untuk pembahasan RUU usulan komisi I DPR pada 2011 sebesar Rp8,1 miliar. Pada 2012 menjadi sebesar Rp9 miliar.

Kemudian, pembahasan RUU di komisi II DPR pun mengalami kenaikan, pada 2011 menghabiskan dana sebesar Rp7,8 miliar, naik menjadi Rp9 miliar pada 2012. Begitu pula pada komisi III DPR, pada 2011 sebesar Rp8,1 miliar menjadi Rp9 miliar.

Lebih lanjut Uchok memaparkan, ada kenaikan "harga" untuk RUU usulan pemerintah. Misalnya, pada Komisi VI memiliki bandrol harga sebesar Rp4,6 miliar untuk 2011, kemuadian menjadi sebesar Rp6,5 miliar pada 2012. Komisi II pada 2011 membandrol harga sebuah RUU sebesar Rp4,8 miliar, lalu pada 2012 menjadi Rp6,5 miliar.

"Hal ini memperlihatkan bahwa harga untuk sebuah draf RUU saja begitu mahal hingga miliaran rupiah dan dasar perhitungannya pun di luar akal sehat," kata Uchok.

Wakil Ketua Komis I DPR, Tubagus Hasanuddin, menyatakan tak tahu urusan anggaran pembahasan RUU itu. "Kami hanya membuat program kegiatan seperti target RUU dan rencana kunjungan kerja. Semua program itu dicatat dan diserahkan kepada kesekretariatan yang mengatur pelaksanaan dan anggaran," kata politisi PDI Perjuangan ini saat dihubungi VIVAnews. "Jadi, kami tak membahas biaya."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi mengenai ini.
Mutu Turun
Mahalnya biaya membuat undang-undang di Indonesia ternyata tidak seiring dengan kualitasnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, beberapa hari lalu melansir data, selama  tahun 2012, sudah 169 perkara pengujian undang-undang yang masuk ke lembaganya. Dari jumlah tersebut, 97 perkara sudah diputus dan 30 perkara diantaranya dikabulkan oleh MK.

Mahfud menilai, banyaknya pengujian undang-undang yang dikabulkan menandakan bahwa kualitas undang-undang menurun. "Undang-undang yang bermasalah naik 29 persen," kata Mahfud di Jakarta, Rabu, 26 Desember 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat terlalu ambisius dalam penyusunan undang-undang. Padahal, menurutnya, DPR tidak mungkin dapat menyusun 70 undang-undang dalam satu tahun.

Dia menduga penyebab mundurnya kualitas undang-undang karena adanya jual beli isi undang-undang di DPR. "Mereka dengan sengaja melakukan kesepakatan politik yang tidak sesuai konstitusi," ujarnya.

Penurunan kualitas undang-undang, kata Mahfud, juga disebabkan karena anggota DPR tdak mempunyai konsep Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Tidak ditanya dulu urgensinya apa. Bisa jadi juga karena kecerobohan, kesengajaan, asal-asalan, dan tidak profesional," kata Mahfud.

Dipakai Mesum, Sekretariat Wartawan Garut Nyaris Dibakar Massa. Warga menggerebek aksi mesum oknum wartawan di sebuah sekretariat

Warga menggerebek sekretariat wartawan Garut
Ratusan warga Kampung Citeureup, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, nyaris membakar sebuah sekretariat organisasi wartawan, Senin dini hari, 31 Desember 2012. Aksi warga tersebut dilakukan karena sekretariat itu diduga dijadikan sebagai tempat mesum.

Menurut tokoh warga Citeurup, Agus Encur (40), warga kesal karena kantor tersebut diduga sering digunakan mesum oleh oknum wartawan. Kekesalan warga memuncak saat seorang oknum wartawan berinisial Mh (30) membawa pasangannya, St, ke kantor itu.

Warga mengintai gerak-gerik pasangan tersebut. Ternyata, menjelang pukul 00.30 WIB, Senin dini hari, keduanya mulai melakukan adegan mesum. Saat itulah warga menggerebek kantor sekretariat wartawan itu. "Jadi, warga sengaja menggerebek saat mereka sedang mesum agar ada bukti," ujar Agus Encur kepada VIVAnews.

Namun sayang, Mh berhasil lolos dengan menggunakan sepeda motor. Warga hanya berhasil menemukan St dalam keadaan telanjang di salah satu ruangan sekretariat itu. "Warga terus berdatangan dan jumlahnya mencapai ratusan, nyaris membakar kantor sekretariat wartawan. Namun berhasil dicegah," ucap Agus.

Akhirnya, emosi warga berhasil diredam. Namun warga Kampung Citeureup menolak keberadaan kantor sekretariat wartawan itu karena dinilai telah meresahkan warga. "Seharusnya wartawan memberikan contoh baik, tapi perbuatan ini sudah mengotori kampung kami. Sehingga kami akan menutup kantor wartawan ini," kata Encur. 

AS Bolehkan Salmon Rekayasa Genetika Dimakan. Ikan itu dianggap tak berisiko bagi alam di masa depan

Salmon AquAdvantage® hasil rekayasa genetika
Untuk pertama kalinya, Badan Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat membolehkan hewan hasil rekayasa genetika untuk dikonsumsi manusia. Hewan yang dibolehkan ini adalah ikan salmon hasil rekayasa genetika yang diproduksi oleh AquaBounty dari Maynard, Massachusetts.

Draf penilaian FDA menyatakan, ikan yang bernama paten AquAdvantage® ini dinilai tidak mengakibatkan risiko bagi alam di masa depan. Setelah masa 60 hari setelah pengumuman, masa untuk komentar publik, barulah ikan ini boleh diternakkan dan dijual.

Penilaian FDA sendiri bertanggal 4 Mei 2012, menunjukkan FDA menyimpan kesimpulan itu rapat-rapat untuk berbulan-bulan. Pendukung kedua belah pihak berspekulasi, ada campur tangan politik tentunya.

"Saya kira ini kontroversial dan terjadi di tahun pemilihan," kata Patty Lovera, asisten direktur di Food and Water Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Washington DC yang menolak produk rekayasa genetika. 

Sementara juru bicara FDAA, Morgan Liscinsky, menolak berkomentar soal dugaan politik. Menurutnya, sangat mungkin FDA memperpanjang masa penelitian setelah periode komentar publik.

Penundaan bukan kejutan bagi CEO AquaBounty, Ron Stotish, yang perusahaannya telah mengajukan izin ini pada 1995. Ketika diberitahu soal pengumuman FDA ini, dia hampir tak percaya.

"Saya bilang, "saya akan menunggu sampai melihat (suratnya) karena saya telah menerima telepon seperti ini sebelumnya dan ternyata tak terjadi"," katanya.

FDA telah mengkaji 50 riset keselamatan termasuk salah satunya yang menunjukkan salmon rekayasa genetika ini tidak menyebabkan alergi melebihi salmon liar. Salmon ini berasal dari salmon Atlantik yang direkayasa dengan diberi gen salmon Chinook, ikan nila dan ikan trout. Hasilnya, salmon ini bisa tumbuh dua kali lebih cepat dari salmon Atlantik biasa yang butuh tiga tahun untuk layak dijual.

Majalah Nature melaporkan, belum jelas dari mana pendanaan FDA untuk membiayai riset ini karena negara sangat jarang mendukung riset terkait hewan rekayasa genetika. 

Di lamannya, AquaBounty menyatakan, salmon ini akan dibesarkan di kolam terpisah untuk menghindari risiko betinanya yang nyaris mandul itu dibuahi salmon liar. AquaBounty juga berjanji tidak menjual ikan ini pada peternak yang tidak memiliki tangki terpisah.

Dan kini, setelah 17 tahun upaya dan US$60 juta yang dihabiskan untuk mendapatkan izin FDA, AquaBounty masih hati-hati. "Kami tidak bodoh mengira proses ini akan tiba-tiba normal pada kami," kata Stotish.