Imbas Kudeta Militer Thailand Bagi Indonesia. Harus ada perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia

Pengusaha mulai khawatir pada penerapan darurat militer di Thailand. Mereka takut struktur perdagangan menjadi kacau, karena Thailand merupakan salah satu pemasok barang di Indonesia.

Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur menyampaikan keprihatinan ini. Dia mengatakan, Thailand menjadi negara pemasok utama gula mentah atau raw sugar ke Indonesia. "Kebutuhan raw sugar kurang lebih 3,2 juta ton,  40 persennya itu dari Thailand. Itu cukup besar," kata Natsir ketika dihubungi VIVAnews.

Dia mengatakan, pergolakan politik Thailand bisa mempengaruhi perdagangan gula mentah. Dia khawatir pasokan raw sugar ini berkurang dari jumlah normal. "Impor bakal berkurang 25-30 persen. Ini akan berdampak pada industri makanan dan minuman," kata dia.

Sekadar informasi, gula mentah ini dipasok sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Nantinya gula rafinasi akan digunakan sebagai salah satu bahan baku industri makanan dan minuman.

Ketua Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSI) Khafid Sirotuddin juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dia takut impor buah menurun dan bisa menyebabkan realisasi kuota minimal tidak terpenuhi.

"Periode Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sampai bulan Juni. Nanti ini akan mempengaruhi kuota 80 persen kalau ada beberapa ada yang belum mengirim," kata Khafid ketika dihubungi VIVAnews, Sabtu malam.

Menurutnya, pengusaha juga merugi. Sebab, mereka telah membayar lembaga surveyor di Thailand untuk memeriksa produk hortikultura yang akan dikirim ke Indonesia.

"Lembaga surveyor sudah kami bayar. Sistem impornya kan bertahap," katanya. "Karena ada kejadian ini, perlu ada pertimbangan khusus dari pemerintah."

Pengaruhi pangan lokal
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga cemas tata niaga di Negara Gajah Putih itu bakal berantakan. Bedanya, Lutfi mencemaskan adanya produk-produk Thailand yang merembes ilegal ke Indonesia. "Saya memperhatikan beberapa hal itu secara seksama," katanya.

Thailand itu memiliki beberapa produk seperti gula, buah-buahan, dan beras. Tidak adanya pengaturan terhadap perdagangan ini bisa menimbulkan gejolak terhadap pasar di Indonesia.

"Kalau sekarang tata niaganya tidak ada kami sangat takut barangnya ke mana-mana," ujarnya.

Kekhawatiran Lutfi beralasan, karena saat ini terjadi musim giling gula. "Jadi, kami harus menjaga bersama-sama, supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," katanya.

Tak hanya gula, Lutfi juga mewaspadai beras Thailand. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor beras premium dari negara tersebut.

Dia lalu menjelaskan sistem perdagangan beras di negara itu. Negara membeli beras dari petani, lalu beras itu digunakan untuk konsumsi dan diekspor. "Ini ada permasalahan. Tata niaganya rentan," kata dia.

Sementara itu, lanjut Lutfi, kinerja perdagangan Indonesia dengan Thailand masih berjalan dengan baik. Ekspor Indonesia ke negara itu masih bagus. Sayangnya, mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu tidak menyebutkan angkanya.

"Ekspor impor Indonesia-Thailand yang paling bagus. Malah, sekarang yang menjadi primadona adalah ikan, produk ikan, udang, dan otomotif," kata dia.

Perjuangan panjang
Kondisi politik di Thailan sedang tak karuan. Beberapa hari lalu, ada pengumuman bahwa Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Kondisi kian tak menentu paska militer mengambil alih pemerintahan alias kudeta. Militer juga menahan sejumlah politisi negeri itu dan membubarkan senat. Meski militer mengaku tokoh-tokoh yang tahan tak disiksa.

Menurut para analis politik, kudeta ini merupakan bagian dari perjuangan panjang oleh elite kekuasaan di Bangkok --yang didukung oleh monarki dan militer-- untuk mengurangi ancaman politik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.

Di mata analis politik, Paul Chambers, kudeta kali ini, akan menyebabkan perubahan konstitusi secara lebih menyeluruh.

"Berbagai langkah akan ditempuh seperti persekongkolan saat pemilu, kekuasaan di bidang peradilan, dan yang paling menakutkan, militer akan memiliki kekuasaan yang lebih dari porsinya," ujar Chambers.

Sementara kudeta ini telah diperingatkan oleh massa pendukung Thaksin yang disebut kaos merah, akan menimbulkan perang sipil. Namun, hingga saat ini, massa kaos merah belum ada pergerakan apapun.

Tetapi, unjuk rasa yang menentang kudeta sudah muncul dalam dua hari terakhir. Massa berkumpul di dua lokasi di pusat kota Bangkok dan menuntut agar militer segera mengembalikan demokrasi.

"Saya memiliki hak untuk memilih dan saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa mencuri hak itu dari saya dengan cara kudeta," ungkap salah seorang pengunjuk rasa bernama Piti dan berprofesi sebagai pemandu wisata.

Namun, hingga saat ini belum ada tanggal yang jelas untuk pemilihan umum yang baru.

Menurut laporan media, konfrontasi serius selama kudeta militer pun belum terjadi. Namun beberapa saksi mata melihat beberapa orang ditahan di beberapa lokasi pada Sabtu ini.

Sebagian orang berharap stabilitas dalam negeri Thailand dapat dicapai di bawah kekuasaan militer. Sementara lainnya mengaku marah dan menuntut pemulihan demokrasi. Ini merupakan kali ke-19 percobaan atau upaya pegambil alihan kekuasaan oleh militer sejak tahun 1932.

PRAHARA UKRAINA BELUM AKAN BERAKHIR

Malam Paskah. Rimbun deretan pohon aprikot yang tengah ranum itu memberi ketenangan. Malam berlangsung damai. Penduduk kota Slovyansk, timur Ukraina, sudah lebih banyak  bercengkrama di dalam rumah. Namun mendadak, di sebuah sudut kota, situasi berubah mencekam. Pukul dua dini hari terdengar letusan senjata api. Baku tembak sengit pun pecah. Lima orang dilaporkan roboh meregang nyawa.

Penembakan itu terjadi pos pemeriksaan milik separatis Ukraina pro-Rusia. Kota Slovyansk di timur Ukraina itu memang telah dikuasai militan pemberontak. Menurut versi mereka kepada Reuters, insiden menjelang pagi, Minggu 20 April 2014, itu diawali oleh datangnya empat kendaraan ke pos mereka. Tanpa aba-aba, orang-orang di kendaraan itu menembaki pos. Maka mereka pun membalas dengan tembakan.

Usai baku tembak, pemandangan sekitar terlihat menghitam. Sebuah mobil pikap hangus terbakar. Bodinya bolong-bolong ditembus peluru di kedua sisinya. Para jurnalis melihat dua mayat dekat lokasi penembakan. Kamar jenazah kota mengaku menerima tiga jasad. Sementara militan pro Rusia mengatakan lima orang tewas, tiga anggota mereka dan dua penyerang.

Insiden itu adalah sebuah babak baru prahara Ukraina. Ketegangan antara Rusia dan negara bekas pecahan Uni Sovyet itu sudah memasuki fase kulminasi. Sejumlah orang ingin bergabung kembali dengan Rusia. Sementara sebagian ingin bergabung dengan Uni Eropa. Akibatnya kekerasan meletus di mana-mana.

Separatisme

Gerakan separatisme berbau Rusia menyebar dari Crimea ke wilayah timur Ukraina pada pekan kedua  April. Salah satu pemicunya adalah diproklamirkannya kemerdekaan Donetsk dari Ukraina oleh massa pro-Rusia. Referendum kemerdekaan akan digelar tidak lama lagi. Hal ini membuat pemerintah Kiev ketar-ketir.  Masalahnya, mereka baru saja kehilangan Crimea.

Anggota militan separatis berbahasa Rusia ini berbahaya. Berpakaian militer, bertopeng dan bersenjata, mereka menguasai gedung-gedung pemerintahan di 10 kota di provinsi-provinsi timur. Selain Donetsk, ada Luhansk dan Kharkiv. Barikade kawat berduri dipasang di sekeliling gedung. Pasukan bersenjata tanpa atribut berjaga penuh.

Mereka menyerukan intervensi Rusia untuk segera menggelar referendum seperti Crimea, untuk pisah dari Ukraina dan bergabung dengan Si Beruang Merah

Militer dan polisi Ukraina juga bak macan ompong. Beberapa kali mereka menyerah tanpa perlawanan saat pangkalan direbut pasukan asing.

New York Times menulis, operasi militer untuk mengkonfrontir militan pro-Rusia terbukti tidak berhasil. Sebanyak 21 kendaraan lapis baja yang dikerahkan malah berpisah,  menyerah atau mundur. Di beberapa kesempatan, saat berhadapan dengan militan separatis, militer dan polisi Ukraina malah memihak mereka. Upaya pemerintahan Kiev yang katanya akan menurunkan pasukan anti teror juga belum terdengar kabarnya.

Ukraina menyalahkan Rusia yang menurut mereka mulai agresif mendukung gerakan separatis. Menurut Ukraina, penembakan di Slovyansk terjadi atas provokasi "kekuatan luar". Secara tidak langsung mereka menuding Rusia.

Moskow membantahnya dan mengatakan bahwa kejadian itu diprovokasi kelompok nasionalis pro-Barat, Right Sector. Rusia punya bukti-buktinya. Salah satunya adalah kartu nama Dmytro Yarosh, pemimpin Right Sector. Yarosh membantahnya.

Sejak peristiwa di Crimea, Ukraina yakin betul Rusia telah menurunkan pasukan ke negara mereka. Belum lagi ditambah 40.000 pasukan Rusia yang diturunkan Presiden Vladimir Putin di sepanjang perbatasan Rusia. 

Rusia juga tidak pandai berbohong. Berkali-kali Presiden Rusia Vladimir meralat pernyataannya.  Seperti saat Putin mengatakan bahwa puluhan ribu pasukan disiagakan di perbatasan untuk keperluan latihan. Belakangan juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengakui bahwa tentara itu dikerahkan untuk menjaga negara, kalau-kalau kerusuhan di Ukraina menyebar ke Rusia.

Putin juga dengan tegas mengatakan telah mencaplok Crimea. Padahal sebelumnya dia membantah tuduhan Rusia coba menginvasi wilayah yang jadi pangkalan kapal perang mereka itu. Pasukan Rusia yang diturunkan ke Crimea, kata Peskov, adalah bentuk "perlindungan bagi warga berbahasa Rusia".

Gejolak kali ini di timur Ukraina juga satu lagi bukti perubahan sikap Rusia. Sebelumnya, Kremlin menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan memasuki wilayah lain selain Crimea di Ukraina. Belakangan, Putin menyebut provinsi tenggara Ukraina sebagai "Rusia Baru".

Pasukan tanpa atribut di Crimea juga terbukti adalah tentara Rusia. Dalam foto yang dengan jeli diteliti oleh media Barat, terlihat bahwa beberapa orang tentara yang saat ini berada di Ukraina adalah tentara Rusia yang pada 2008 lalu menginvasi Georgia 
Barat yang digawangi Amerika Serikat juga mulai bawel mengecam tindakan Rusia. Namun Putin tetap bergeming dan menangkis setiap serangan terhadap negaranya. Sanksi AS dan sekutunya terhadap Moskow juga ditanggapi santai.

Dimulai dari Kiev

Kemelut di Ukraina itu dimulai dari revolusi di ibukota Kiev pada Februari 2014. Revolusi itu berhasil menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Revolusi dipicu langkah Yanukovych membatalkan rencana kesepakatan pemberian dana Uni Eropa (UE) yang diperlukan masyarakat. Pria yang kini tidak diketahui rimbanya itu menolak syarat dari UE untuk menghentikan hubungan ekonomi dengan Rusia.

Membatalkan kerja sama dengan UE, Yanukovych malah menandatangani perjanjian ekonomi dengan Rusia. Langkahnya ini menuai kecaman dari rakyat yang langsung turun ke jalan. Kerusuhan terjadi saat lebih dari 100.000 orang bentrok dengan aparat. Lebih dari 100 orang tewas, ratusan lainnya terluka.

Yanukovcyh berhasil digulingkan. Dan Rusia marah besar. Pasukan pro-Rusia mulai bergerak di semenanjung Crimea, tempat ditambatkannya Armada Laut Hitam. Referendum warga akhirnya memutuskan wilayah otonomi Crimea dan Sevastopol pisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Amerika Serikat yang berembuk dengan Jerman dan Inggris serta negara-negara Eropa lainnya akhirnya mengeluarkan Rusia dari kelompok negara G8. Pertemuan G8 yang rencananya akan diadakan di Sochi, Rusia, Juni mendatang dibatalkan. G8 yang berubah menjadi G7 memindahkan pertemuan ke Brussels.

Rusia lagi-lagi menanggapinya dengan santai. "G8 adalah organisasi informal yang tidak ada kartu anggotanya, maka dari itu, tidak bisa mengeluarkan siapa pun. Seluruh masalah ekonomi dan finansial diputuskan di G20, dan G8 hanya jadi forum dialog antara negara Barat dan Rusia. Kami tidak melihat kerugiannya jika tidak ikut berkumpul," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

AS menegaskan tidak akan menggunakan cara militer untuk mengatasi masalah ini. Dan memilih menjatuhkan sanksi. Selain larangan bertransaksi untuk bank AS dengan bank Rusia,  Barat juga menerapkan larangan bepergian dan tidak memberi visa pada sejumlah pejabat Rusia dan Ukraina yang pro-Moskow.

Untuk pertama kalinya sejak konflik pecah di Crimea, Ukraina dan Rusia bertemu di satu meja di Jenewa pada 17 April 2014. Pada pertemuan selama enam jam yang juga dihadiri AS dan Uni Eropa itu, Ukraina menyerukan agar pasukan bersenjata pro-Rusia untuk menyerah, meninggalkan gedung pemerintah dan jatuhkan senjata.

Ukraina dan Rusia juga sepakat untuk tidak kontak senjata, mencegah tindak provokasi dan menolak setiap bentuk intoleransi, termasuk sentimen anti-Yahudi. Rusia juga mengatakan bahwa penggunaan kekerasan dari Ukraina terhadap para militan separatis hanya akan memicu perang saudara.

Sikap pesimis soal perjanjian ini disiratkan baik oleh AS dan Rusia. Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa perjanjian itu "menunjukkan secercah harapan", namun "kami tidak akan terlalu bergantung padanya". AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih berat pada Rusia jika perjanjian ini dilanggar.

Pemerintah Putin menyatatakan akan manut pada perjanjian, namun tidak demikian dengan militan pro-Rusia di Ukraina -yang diduga berasal dari unsur tentara Kremlin juga. Salah satunya adalah kelompok separatis di Donetsk yang menyatakan tidak mundur dari gedung pemerintah sampai referendum pisah dari Ukraina digelar.

"Lavrov dan Kerry (John Kerry, Menlu AS) yang memutuskan, memangnya mereka siapa buat kami? Kami adalah Republik Donetsk. Kami adalah rakyat yang memutuskan nasib sendiri," kata Vasili Domashev, yang menyebut dirinya wakil komandan di gedung pemerintah dikuasai di Donetsk, kepada New York Times.

Uni Soviet Baru

Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan bahwa Rusia sangat berambisi untuk mencaplok Ukraina. Hal ini, kata Yatsenyuk tidak lain karena Putin ingin membentuk kembali Uni Soviet yang baru. "Presiden Putin punya mimpi mengembalikan Uni Soviet. Dan setiap harinya, dia berjalan semakin jauh dan jauh, dan hanya Tuhan yang tahu kemana akhir tujuannya," kata Yatsenyuk dalam wawancara dengan NBC.

"Saya yakin anda ingat pidato Putin yang terkenal di Munich, saat dia mengatakan bahwa bencana terbesar di abad ini adalah runtuhnya Uni Soviet. Saya katakan, bencana terbesar abad ini adalah kembalinya Uni Soviet di bawah naungan Presiden Putin," tegas Yatsenyuk lagi.

Salah satu cara yang digunakan Putin menyatukan kembali Uni Soviet adalah dengan dalih melindungi warga negara berbahasa Rusia. Alasan ini jugalah yang digunakan Putin untuk menurunkan pasukannya di Crimea. Menurut Putin, warga berbahasa Rusia di Ukraina dimarjinalkan. Negara-negara bekas Soviet seperti Estonia, Latvia dan Lithuania diduga akan jadi sasaran selanjutnya.

Sebenarnya cara seperti ini pernah digunakan Nazi Jerman 80 tahun yang lalu. Saat itu, Jerman di bawah kediktatoran Hitler mulai mencaplok negara-negara di sekelilingnya dengan alasan melindungi warga berbahasa Jerman dari diskriminasi. Jargon Hitler tahun 1930an itu adalah "mempersatukan dan melindungi warga-warga berbahasa Jerman”, persis seperti alasan Putin sekarang.

Untuk membendung upaya Rusia ini, Ukraina meminta tidak hanya bantuan diplomatik dan ekonomi, tapi juga militer. "Kami perlu meningkatkan militer Ukraina. Kami perlu memodernisasi keamanan dan kekuatan militer kami. Kami perlu bantuan konkret," kata Yatsenyuk.

AS memang menyatakan tidak akan menggunakan cara kekerasan untuk menghadapi Rusia. Namun belakangan AS dilaporkan telah mengirimkan ratusan tentara mereka mendekat ke Ukraina. Lebih dari 500 pasukan AS dikirimkan ke Polandia dengan alasan untuk latihan. Negara berikutnya yang akan dikunjungi tentara AS adalah Lithuania, Latvia dan Estonia - semuanya mengelilingi Ukraina.

Graham Allison, Professor ilmu pemerintahan di Harvard Kennedy School mengatakan bahwa memang tidak ada kepentingan apapun bagi AS di Ukraina. Namun bukan berarti AS akan membiarkan Putin mencaplok satu per satu negara eks Soviet.

Bahkan menurut Allison, krisis di Ukraina secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasional AS. Dia mengatakan, kejadian di Crimea akan ditiru di beberapa negara lainnya, Latvia contohnya.

Bukan tidak mungkin, terinspirasi dari Crimea, masyarakat Latvia akan membentuk kelompok separatis yang akan disokong Rusia. Ada 25 persen warga Latvia yang berbahasa Rusia, potensial mendorong bergabung dengan Kremlin. Jika sudah begini, Rusia dipastikan akan kembali mengirim pasukannya, tanpa atribut agar tidak dikenali.

Latvia dan negara-negara Baltik lainnya adalah anggota NATO. Berdasarkan kesepakatan NATO, AS harus membantu dengan kekuatan militer jika negara anggota NATO lainnya diserang. Tertulis dalam Ayat 5 NATO, "Serangan terhadap satu anggota NATO, berarti serangan terhadap semua anggota."

"Pemimpin di Washington dan Moskow harus menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tegas untuk mencegah konflik di Ukraina menjadi perang saudara," kata Allison kepada CNN.

Dan, prahara Ukraina agaknya memang belum akan berakhir. 

Kisah Shandra dan Perdagangan Manusia di AS

Perdagangan manusia telah menjadi masalah internasional. Ini tidak hanya terjadi di negara-negara miskin, namun juga berlangsung di negara maju seperti Amerika Serikat. Korbannya adalah mereka yang berasal dari mancanegara, termasuk Indonesia.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr., mengakui bahwa negaranya mengalami permasalahan pelik terkait perdagangan manusia yang masih terjadi di Negeri Paman Sam.

"Isu ini bahkan telah menjadi perhatian pemerintah, saat Presiden George W. Bush menjabat sebagai orang nomor satu. Dia sudah menerapkan kebijakan tegas untuk mencegah para pelaku tindak perdagangan manusia masuk ke AS," kata Blake, Senin 3 Februari 2014.

Pernyataan Dubes yang baru akhir Januari lalu bertugas di Jakarta ini terkait dengan kisah seorang perempuan Indonesia, Shandra Woworuntu. Dia pernah menjadi korban perdagangan manusia saat pertama kali tiba di AS lebih dari sepuluh tahun lalu.

Kini, dia giat mendesak publik dan pemerintah AS untuk kian serius mengatasi perdagangan manusia di negeri yang selama ini menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan hak bagi semua warga.

Blake mengungkapkan bahwa menghadapi kejahatan semacam itu, pemerintahnya tidak bisa bertindak sendiri. Maka, sejak beberapa tahun terakhir, AS kerap menjalin kemitraan dengan negara lainnya untuk menumpas jejaring tindak kejahatan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Kami memiliki sistem pengecekan dengan berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, kami rutin mengeluarkan soal tindak perdagangan manusia dan berdiskusi mengenai cara menghadapi isu itu," papar Blake.

Pemerintah pun, Blake melanjutkan, terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan semacam itu dan menekankan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku.

Perjuangan Shandra dan sesama aktivis mulai membuahkan hasil. Rancangan undang-undang anti perdagangan manusia dan penipuan perekrutan pekerja asing mulai dibahas di Kongres AS sejak akhir tahun lalu. Kalangan media massa di mancanegara, termasuk VIVAnews, sejak akhir pekan lalu kembali mengangkat isu perdagangan manusia setelah Shandra mengungkapkan pengalamannya yang kelam pada 2001. 

Ingin mewujudkan mimpi bekerja di Negeri Paman Sam, Shandra malah terjerat dalam jaringan perdagangan manusia. Di laman Survivor of Slavery, lembaga di mana Shandra juga menjadi salah satu pegiat dan memuat profilnya, dia bahkan sempat terjerembab dalam perbudakan seks (sex slavery).

Perbudakan seks yang dialami Shandra ini juga sempat ditulis di sejumlah media massa internasional. Namun, dalam wawancara dengan Voice of America siaran Indonesia, Shandra hanya menyebut diri sebagai korban penyelundupan manusia, mengingat kejahatan ini merupakan perhatian utama yang dia bawa ke permukaan.

Dia berbicara panjang lebar soal kisah kelam saat menjadi korban sindikat perdagangan manusia di New York pada 2001 hingga akhirnya lolos secara dramatis.

Kasus yang dihadapi ini membawa babak baru bagi Shandra hingga dia memutuskan tetap bertahan di AS sambil memperjuangkan upaya memberantas sindikat perdagangan manusia.

Lobi Kongres
Maka, menetap di Kota New York, Shandra dalam beberapa tahun terakhir sibuk berkampanye di tengah masyarakat maupun melobi para pejabat untuk serius memberantas sindikat perdagangan manusia.

Kepada VIVAnews lewat surel (email), Shandra menyatakan, dia kini terlibat dalam sejumlah lembaga yang menentang perdagangan maupun penyelundupan manusia. Beberapa lembaga itu aktif menyelenggarakan diskusi, menjalani advokasi dan lobi kepada pemerintah untuk memperkuat sistem hukum untuk memberantas kejahatan itu.

"Saya selain advokat personal juga menjadi pembicara. Aktif di sejumlah lembaga seperti Voices of Hope-Safe Horizon (New York), National Survivor Network USA, Global Survivor Network, dan salah satu organisator di lembaga Survivor of Slavery serta berkoordinasi dengan sejumlah LSM di AS," kata Shandra.

Selain dia, ada satu penyintas (survivor) dari Indonesia yang juga aktif sebagai pembicara anti perdagangan manusia di AS. Menurut dia, masih banyak yang harus dikerjakan.

"Saya juga bicara di tingkat kalangan pemerintah untuk meningkatkan cara kerja mereka. Saya terpilih bersama 19 penyintas untuk menjadi konsultan OVC dalam acara Human Trafficking Survivor Forum," lanjut Shandra.

Menurut laman Women's Network, dia turut memperjuangkan hukum yang lebih kuat dan basis data yang transparan di AS, agar para agen perekrut orang asing maupun kontraktor bisa diverifikasi dan dipantau pihak berwenang. Untuk itu, selain menghimpun dukungan publik, Shandra tidak segan-segan turut melobi langsung para anggota Kongres maupun Senator AS.

Bersama sesama aktivis, dia memperjuangkan agar DPR AS mengesahkan Undang-undang Pemberantasan Penipuan dalam Merekrut Pekerja Asing dan Penyelundupan Manusia atau FORTE Act 2013 (HR 3344). Menurut laman U.S. Government Printing Office (GPO), undang-undang itu telah diusulkan dalam rapat DPR pada 28 Oktober 2013. 

"Legislasi ini menyatakan para pekerja dari luar negeri harus mendapat informasi akurat, biaya rekrutmen harus dicabut, dan baik perekrut maupun kontraktor harus mendaftar ke Departemen Tenaga Kerja dan informasi mereka bisa dipantau dalam basis data yang transparan," kata Shandra di laman Women's Network.

Dia yakin bahwa AS merupakan pemimpin sejati dalam memberantas perdagangan manusia maupun perbudakan dan sebenarnya memiliki perangkat yang memadai untuk mengatasinya.

Belajar dari pengalaman pahitnya ketika melaporkan apa yang dialaminya dulu, Shandra juga berharap aparat keamanan dan pihak berwenang --termasuk perwakilan-perwakilan negara yang ada di suatu negara-- lebih mendengar suara korban.

Lembaga The Alliance To End Slavery and Trafficking, seperti dikutip The Daily Star, memperkirakan bahwa sekitar 14.000 hingga 17.000 pria, wanita, dan anak-anak diselundupkan secara ilegal ke AS setiap tahun untuk dijadikan pekerja paksa maupun budak seks.

Dalam laporan soal penyelundupan manusia pada 2013, Departemen Luar Negeri AS pun mengakui bahwa negara mereka merupakan "sumber, transit, dan tujuan bagi pria, wanita, dan anak-anak --baik warga AS maupun orang asing-- yang menjadi korban kerja paksa, jerat utang, layanan yang tidak sukarela maupun perdagangan seks.

Para korban kebanyakan dari Meksiko, Thailand, Filipina, Honduras, dan Indonesia.

Tanggapan KJRI

Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kota New York membantah bahwa pihaknya tidak memberi bantuan kepada Shandra. KJRI New York mengatakan, justru staf konsulat yang membantu Shandra memperoleh dokumen perjalanan baru setelah yang lama dirampas oleh sindikat tersebut.

Demikian kata Benny YP Siahaan, Koordinator Fungsi Konsuler Sosial Budaya dan Protokol di KJRI New York, dalam wawancara dengan Voice of America (VOA), Senin pagi waktu setempat, 3 Februari 2014. Dia membantah jika KJRI pada 2001 dinilai tidak membantu Shandra Woworuntu, korban sindikat perdagangan manusia yang berhasil melarikan diri dan melaporkan kasusnya ke KJRI.

 “Kadang-kadang kami menghadapi kasus WNI yang minta paspor lagi dan harus menelitinya terlebih dahulu. Mungkin staf yang ditemui Ibu Shandra ketika tahun 2001 itu agak kaku, tetapi ia tidak menyebut bahwa kemudian justru ia ditolong oleh staf KJRI lainnya yang bernama Ferry Kurniadi," ujar Benny.

KASIHAN BANGET YA VETERAN PERANG AMERIKA. BAHKAN VETERAN PERANG IRAK DAN AFGANISTAN, ADA YANG JADI GELANDANGAN

Chris, demikian dia dipanggil, dulu adalah seorang tentara Amerika Serikat. Dia mengaku pernah ditugaskan di dua medan besar, Irak dan Afganistan.

Namun, kembali ke negerinya, Chris adalah orang yang gagal. Pewarta foto kantor berita Reuters pada Selasa kemarin menemui Chris menjadi gelandangan di Kota Boston, yang dikenal sebagai kota pendidikan karena bertebaran sejumlah kampus ternama. 

Di tengah cuaca yang sangat dingin, Chris berdiri di pinggir jalan Newbury cukup lama dengan mengandalkan penutup kepala dan jaket militer. Sambil menjulurkan sebuah gelas karton yang sudah kosong, dia berharap ada orang-orang yang berbaik hati memberi derma.

Sesekali ada yang memberi dia uang receh ke dalam gelas. Mereka tampak iba kepada Chris, yang mantan tentara kini malah menjadi gelandangan.

Dia termasuk puluhan ribu orang tuna wisma yang kian menderita akibat serangan cuaca super dingin di 2/3 wilayah AS, termasuk Boston. Salju yang menumpuk tebal di jalan-jalan dan angin dingin yang menusuk tulang dalam suhu di bawah nol derajat celcius membuat Chris selama berhari-hari harus menginap di penampungan.

Apalagi kini makin banyak tuna wisma yang berbondong-bondong ke penampungan karena tidak kuat menahan kejamnya hawa dingin di luar. Para pengelola pun kewalahan menampung mereka.

Menurut data National Alliance to End Homelesness, ada lebih dari 600.000 orang yang hidup sebagai tuna wisma di Amerika Serikat. Sebanyak 9 persen atau lebih dari 57.000 orang di antaranya adalah veteran perang.

Maka, pemerintah di beberapa negara bagian di AS mulai memikirkan cara yang pantas untuk menghargai para veteran perang untuk tidak lagi menggelandang sekaligus menyelamatkan mereka dari serangan cuaca super dingin.

Kota Phoenix di negara bagian Arizona, misalnya, menjadi pelopor bagi program pemberian apartemen bagi para veteran perang yang menggelandang. Keberhasilan Phoenix ini diikuti oleh Salt Lake City di Utah yang juga sukses menggelar program yang sama.

Program ini digelar sejak 2010 lalu di Phoenix yang saat itu hanya memiliki 222 veteran tuna wisma. Per Januari 2013, menurut laporan Kementerian Pembangunan dan Perumahan Kota AS, veteran perang yang tidak punya rumah di kota ini meroket hingga 1.000 orang.

Satu Kamar

Walikota Phoenix Greg Stanton kepada Washington Post bulan lalu mengatakan, seluruh veteran tuna wisma telah tuntas diberikan apartemen satu kamar pada 18 Desember 2013. Sebelumnya November lalu, kota Phoenix telah mengalokasikan dana sebesar US$100.000 (Rp1,2 miliar) untuk sekitar 56 veteran yang belum mendapatkan rumah.

Selama tiga tahun pemberantasan tuna wisma veteran, Phoenix telah menggunakan dana dari pemerintah sebesar US$6,5 juta (Rp79 miliar) dan hampir US$2 juta (24,4 miliar) dari kas kota.

Kesuksesan serupa diikuti oleh kota Salt Lake City, negara bagian Utah. Walikota Salt Lake City Ralph Becker pada wawancara dengan MSNBC Minggu lalu mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal delapan veteran yang tidak punya rumah di kotanya. Para veteran ini menolak diberikan tempat tinggal dan akan terus dibujuk.

Untuk merumahkan para veteran, kota ini mengeluarkan dana dari kas kota sebesar US$1,8 juta (Rp22 miliar) dan dari bantuan pusat sebesar US$6,5 juta (Rp79 miliar). Becker mengatakan bahwa seluruh lapisan di pemerintahannya bekerja sama untuk menyukseskan program ini.

"Ini adalah keputusan yang dibuat seluruh komunitas dan kami mendedikasikan diri selama bertahun-tahun. Sumber daya, yang tidak pernah cukup, telah datang dari berbagai komunitas," ujar Becker yang menambahkan bahwa kotanya dan Phoenix tengah melancarkan "kompetisi persahabatan" dalam mengentaskan masalah tuna wisma.

Program kedua kota ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat sejak tahun 2010 untuk memberikan rumah bagi veteran tuna wisma. Presiden Barack Obama menargetkan masalah ini tuntas pada 2015 mendatang.

"Kita harus terus maju, karena tidak boleh ada seorang pun di Amerika, termasuk veteran, hidup di jalanan," kata Obama.

Lima Momen Bersejarah Dunia Sepanjang 2013

Tahun 2013 tinggal tersisa dua hari lagi. Tahun ini boleh disebut sebagai tahun bersejarah karena begitu banyak momen terjadi. Salah satunya melejitnya nama mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden.

Pria berkacamata yang berwajah kalem itu sukses membuat para pemimpin negara pusing lantaran membocorkan dokumen penyadapan intelijen Amerika Serikat dan sekutunya.

Berikut, VIVAnews pilihkan lima peristiwa bersejarah di tahun 2013 yang menyedot perhatian publik:

Dokumen Penyadapan AS Bocor

Minggu, 9 Juni 2013, mantan kontraktor NSA Edward J Snowden membeberkan secara gamblang aksi penyadapan massal dan massif yang dilakukan NSA kepada harian Inggris, The Guardian. Snowden diwawancarai wartawan Glen Greenwald dan direkam Laura Portraits selama satu jam lebih di persembunyiannya di Hotel Mira, Hong Kong.

Pria berusia 31 tahun itu awalnya bercerita soal program penyadapan bernama PRISM yang memungkinkan NSA memantau semua aktivitas warga AS di telepon dan internet.

Lambat laun, dokumen rahasia yang dibocorkan Snowden dan dimuat di media, menunjukkan bahwa NSA tidak hanya menyadap komunikasi warga AS saja, tetapi juga warga negara lain, termasuk para pemimpin negara sahabat AS seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Brasil Dilma Rousseff, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert hingga ke Presiden RI, SBY.

Dalam berbagai dokumen yang dibocorkan Snowden, tertulis bahwa agen intelijen AS tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja sama dengan intelijen empat negara lain, yakni yakni Australia (DSD), Kanada (CSEC), Inggris (GCHQ), dan Selandia Baru (NZSIS). Sandi intelijen kelimanya dinamai ‘Five Eyes.’

Pengungkapan aksi penyadapan massal ini membuat pemimpin berbagai negara geram dan bereaksi keras terhadap AS dan sekutunya. Kanselir Jerman Angela Merkel langsung menelepon Presiden Barack Obama untuk mengklarifikasi kebenaran dokumen tersebut, sementara Presiden Brasil Rousseff menunjukkan kemarahannya dengan lebih ekspresif.

Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraannya ke AS pada Oktober kemarin. Rousseff juga mengeluarkan unek-uneknya soal penyadapan tersebut langsung di hadapan Obama dan pemimpin negara lain dalam forum Sidang Umum PBB pada September lalu.

Indonesia juga bersitegang dengan Australia karena bocoran dokumen Snowden itu. Setelah terungkap DSD menyadap komunikasi telepon Presiden SBY, istrinya Ani Yudhoyono, dan para pejabat tinggi RI lainnya, hubungan kedua negara kembali ke titik nadir.

SBY memanggil pulang Dubes RI untuk Australia, Nadjip Riphat Kesoema, dan membekukan kerjasama di tiga bidang, salah satunya penanggulangan pencari suaka atau imigran gelap yang setiap harinya membanjiri Australia.

Merasa senasib dan sepenanggungan, beberapa negara yang menjadi korban penyadapan AS lantas mengajukan resolusi PBB soal antispionase.

Kompromi Nuklir Iran

Rakyat Iran diliputi euforia, Minggu malam 24 November. Hal itu lantaran hasil perundingan Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman (P5+1), berakhir membahagiakan.

Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, masalah nuklir yang jadi momok hubungan negara-negara Barat dan Iran, mencapai titik terang. Melalui rangkaian perundingan selama 10 tahun, dengan dukungan China dan Rusia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan Keamanan PBB, tercapailah kesepakatan pertama AS, Inggris, dan Prancis sebagai kelompok negara Barat dengan Iran.

Dalam kesepakatan itu, Iran diperbolehkan mengaya uranium. Namun hanya pengayaan uranium berkadar 5 persen yang boleh dimiliki Iran. Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan Iran – yang mengklaim nuklirnya digunakan sebagai pembangkit energi.

Sementara seluruh uranium Iran dengan kadar kemurnian di atas 20 persen akan dicairkan atau diturunkan kadarnya. Iran juga akan menghentikan pembangunan centrifuge dan fasilitasnya untuk mengaya uranium.

Jika selama enam bulan Iran memenuhi kesepakatan tersebut, berbagai sanksi bagi negara itu akan dihapuskan, salah satunya larangan ekspor emas dan petrokimia yang akan menyumbang pemasukan bagi Iran hingga US$1,5 miliar. AS juga akan mencairkan aset warga dan pemerintah Teheran hingga US$8 miliar.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pencapaian tersebut yang menurutnya adalah ‘kesalahan sejarah.’ Sikap yang sama ditunjukkan oleh negara-negara Arab. Sejak lama, mereka menganggap pemerintahan Syiah Iran adalah ancaman nyata bagi kedamaian di Timur Tengah.

Pelucutan Senjata Kimia Suriah

Sejarah juga diukir dalam resolusi damai di Suriah. Setelah bernegosiasi alot selama tiga hari di Jenewa, Swiss, Sabtu 14 September, Amerika Serikat dan Rusia akhirnya mencapai titik temu soal penyerahan senjata kimia Suriah.

Keduanya lantas memberikan tenggat waktu bagi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad untuk menghancurkan atau memindahkan seluruh senjata kimia pada pertengahan tahun 2014. Kesepakatan itu merupakan satu dari enam poin resolusi senjata kimia Suriah. Poin kesepakatan lainnya menyebut jumlah dan jenis senjata kimia harus disetujui dan diawasi badan pengawas internasional (OPCW).

Pemerintah Suriah juga harus memberikan akses untuk OPCW ke semua lokasi penyimpanan senjata kimia. Assad pun harus menyerahkan daftar komprehensif persediaan senjata kimia yang mereka miliki dalam tempo satu pekan. Rezim Assad diduga memiliki sekitar seribu ton zat kimia. 

Kesepakatan dua pihak ini lantas diikat dalam sebuah resolusi damai yang disahkan Dewan Keamanan PBB. Persetujuan itu pula yang membuat Suriah terhindar dari serangan militer AS. Padahal Presiden Barack Obama semula sudah menyiagakan serangan militer terbatas ke Suriah.

Hasil laporan terbaru, OPCW mengklaim telah berhasil memusnahkan semua peralatan senjata kimia yang dimiliki Suriah pada 31 Oktober 2013. Kepala Operasi Lapangan OPCW, Jerry Smith, mengatakan Suriah sudah tak mampu lagi memproduksi atau mencampur senjata kimia.

Tugas mereka selanjutnya kini menghancurkan bahan mentah zat kimia pada pertengahan tahun 2014. OPCW harus berdialog kembali dengan pemerintah Suriah untuk mencari jadwal yang tepat guna menghancurkan persediaan senjata kimia itu.

Kesepakatan Paket Bali WTO

Terobosan baru juga terjadi di bidang ekonomi. Paket Bali yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya disepakati pada 7 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali.

Dipimpin oleh Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo dan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, perundingan maraton yang berlangsung alot selama lima hari tersebut akhirnya berujung positif. Sikap India dan Amerika Serikat yang semula bertolak belakang, akhirnya dapat dijembatani.

Kedua negara itu sepakat untuk memberikan subsidi terhadap produk-produk tertentu dari hasil pertanian dalam negeri. Paket Bali menyepakati keleluasaan bagi negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, termasuk India dan Indonesia, untuk tetap memberikan subsidi harga kepada petani.

Hal tersebut berlangsung hingga empat tahun ke depan. Artinya, untuk sementara ini batas waktu empat tahun yang dipatok proposal awal WTO tidak diberlakukan.

Paket Bali juga menjamin akses bagi negara berkembang untuk mengekspor produk-produknya ke negara maju. Ketersediaan pangan bagi rakyat miskin pun tetap terjamin. Dalam aspek fasilitas perdagangan, Paket Bali menyepakati pengurangan hambatan perdagangan.

Awalnya, banyak yang pesimis pertemuan WTO di Bali akan berakhir sukses. Pertemuan itu bahkan diprediksi bernasib sama dengan putaran Doha. Namun proses stagnan itu dapat didobrak berkat tiga figur, yaitu Direktur Jendral WTO Roberto Calvarho de Azevedo, Mendag RI Gita Wirjawan dan Mendag India Shri Anand Sharma.

Nelson Mandela Wafat

Pejuang antiapartheid Afrika Selatan itu mengembuskan nafas terakhir, Kamis 5 Desember 2013 waktu setempat di usia 95 tahun. Pria yang akrab disapa Madiba itu wafat di kediamannya di pinggir kota Johannesburg setelah dibolehkan pulang oleh tim dokter RS Medheart Clinic, Pretoria.

Mandela sudah lama sakit. Dia wafat karena menderita infeksi paru-paru akut setelah dibui selama 27 tahun di Penjara Robben. Ucapan duka cita mengalir deras ke Afrika Selatan. Perhatian publik dunia sekali lagi terfokus ke sana, setelah sebelumnya negara itu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 silam.

Mandela sempat dibawa ke rumah sakit pada 8 Juni. Paska dirawat, keadaannya terus memburuk. Kondisi kesehatan Mandela sempat menjadi perdebatan lantaran banyak berita simpang siur yang beredar. Mantan Presiden AS, George HW Bush bahkan sempat menyampaikan duka cita pada 1 September karena mengira Mandela telah mangkat. Padahal belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Afsel.

Tak disangka, kepergian Mandela membawa angin segar bagi perubahan hubungan bilateral antara AS dengan musuh bebuyutannya, Kuba. Hal itu terlihat jelas saat misa penghormatan bagi Mandela yang digelar 10 Desember, di mana Obama berjabat tangan dengan Presiden Kuba Raul Castro. Obama pun pernah memberikan sinyalamen, sudah saatnya AS merevisi kebijakannya terhadap Kuba, khususnya di bidang perdagangan

Al-Qaeda Makin Kuat di Irak, AS Kirim Rudal dan Drone. AS akan mengirim helikopter Apache jika saja tidak ditolak Kongres

Diam-diam Amerika Serikat mengirimkan bantuan senjata mereka pada pemerintah Irak. Puluhan rudal penghancur telah sampai di bumi Irak, tahun depan pesawat mata-mata nirawak (drone) akan ikut meluncur. Bahkan AS berencana mengirim helikopter Apache jika saja tidak ditolak Kongres.

Seperti diberitakan New York Times yang mengutip seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, AS pekan lalu telah mengirimkan pesanan Irak, yaitu 75 rudal Hellfire. Untuk satu buah rudal ini, Irak merogoh kocek US$70.000 atau lebih dari Rp859 juta per buahnya. 

Rudal ini akan ditembakkan dari pesawat Cessna turboprop ke markas-markas militan Al-Qaeda di Irak. CIA akan memandu dan memberikan informasi intelijen terkait target serangan.

Selain itu, AS rencananya akan mengirimkan 10 drone mata-mata ScanEagle pada Maret tahun depan. Harga satu drone yang dilemparkan dengan alat semacam ketapel ini mencapai US$100 ribu atau Rp1,2 miliar.

Menurut pejabat AS, bantuan ini diperlukan terutama pasca ditariknya tentara Amerika dua tahun lalu, karena Irak mulai kehabisan rudal Hellfire. Selain itu, Irak yang minim di angkatan udara dan mata-mata udara, sangat terbatas sekaligus kemampuannya untuk melokalisir dan menyerang markas al-Qaeda di barat dan utara negara tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan alat mata-mata Irak, pemerintah Barack Obama juga telah memberikan tiga balon sensor Aerostat, tiga helikopter mata-mata ke militer Irak dan berencana mengirimkan 48 drone mata-mata Raven sebelum tahun 2014 berakhir. Selain itu, AS juga untuk pertama kali akan mengirimkan pesawat tempur F-16 ke Irak pada musim gugur tahun depan.

Sebenarnya Obama juga berencana menyewakan dan menjual helikopter tempur Apache pada Irak, namun ditolak Kongres. Para anggota dewan di AS khawatir, Apache akan digunakan Perdana Menteri Nouri al-Maliki untuk mengintimidasi lawan politiknya.

Akibat tidak mendapatkan Apache dari AS, akhirnya Irak beralih ke Rusia. Dengan Rusia, Irak membeli empat helikopter tempur MI-35 bulan lalu dan berencana membeli puluhan lagi.

Pengiriman rudal dan drone ini sesuai dengan permohonan Maliki saat mengunjungi Washington D.C. Oktober lalu. Maliki tidak ingin pasukan AS tetap di negaranya, namun dia mendesak AS untuk menjual drone dan Apache pada mereka.

Sejak tahun 2005, AS telah menawarkan Irak bantuan sebesar US$35 miliar dalam bentuk senjata dan layanan militer, namun hanya US$8 miliar yang digunakan atau disetujui senat, seperti diungkapkan dalam riset William Hartung, direktur Center for International Policy di Washington.

Menurut Hartung, sebelumnya AS telah menjual ke Irak persenjataan tradisional, seperti tank Abram 140 M1, 18 jet tempur F-16 (yang tertunda), enam pesawat kargo C-130, dan jet serta kendaraan tempur lainnya. Irak sebelumnya telah menawarkan untuk membeli sistem pertahanan udara terintegrasi seharga US$2,4 miliar.

Persenjataan ini diperlukan Irak untuk melawan kekuatan Al-Qaeda yang semakin ganas saja. Menurut laporan PBB, tahun ini saja lebih dari 8.000 rakyat Irak tewas dalam serangan dan pengeboman Al-Qaeda, 952 di antaranya adalah tentara Irak, ini angka tertinggi sejak kekerasan tahun 2008.

kelompok afiliasi Al-Qaeda di regional tersebut, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), punya kekuatan besar di utara dan barat Irak. Mereka dilaporkan kerap berjalan dalam konvoi bersenjata, mengintimidasi kota-kota dan membantai pejabat lokal.

Pekan lalu, pengebom bunuh diri meledakkan diri dan menewaskan komandan militer Divisi Tujuh Irak dan puluhan tentaranya. Saat itu, Divisi Tujuh sedang menyerbu kamp latihan Al-Qaedah di Rutbah.

Hari Natal lalu, dua bom mobil meledak menewaskan sedikitnya 38 orang dan melukai 70 umat Kristen lainnya di Bagdad. Salah satu bom meledak di luar gereja usai misa Natal, bom lainnya meledak di pasar saat umat Kristiani sedang berbelanja.

Menurut pejabat Irak yang tidak ingin disebut namanya karena takut diincar al-Qaeda, kelompok militan ini mengambil keuntungan dengan menyingkirnya pasukan AS. ISIS, kata pejabat ini, membangun operasi mereka di Irak, meluas hingga Suriah. Di Suriah, mereka mengirimkan pengebom bunuh diri, 30 sampai 40 orang per bulannya. Sasaran mereka tidak hanya kaum Syiah yang menguasai pemerintah, namun pejabat Sunni yang mereka sebut sebagai antek Maliki.

Meningkatnya kekuatan Al-Qaeda menurut para ahli karena pemerintahan mayoritas Syiah Maliki dinilai arogan dan tidak mampu merangkul dan berbagi kekuasaan dengan para tokoh Sunni. Akibatnya, gerombolan sakit hati terutama dari kalangan pemuda, bergabung dengan al-Qaeda.

"Kebijakan pemerintahan yang sektarian berkontribusi pada masuknya elemen pemuda dari komunitas Sunni secara berbondong-bondong ke Al-Qaeda," kata Haitham Abdullah al-Jubouri, pegawai pemerintah di Baquba.

Menyusul penyerangan ISIS yang semakin marak di Irak, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jen Psaki mengeluarkan pernyataan keras Minggu lalu. Menurutnya, Al-Qaeda saat ini mulai menguasai wilayah di dalam perbatasan Irak.

"Al-Qaeda adalah musuh bersama Amerika dan Republik Irak, dan ancaman bagi wilayah Timur Tengah seluruhnya," kata Psaki.

Drone Mata-mata Tidak CukupKekuatan ISIS yang semakin meningkat dikatakan tidak akan musnah jika hanya diserang dengan rudal Hellfire. Menurut para ahli, Irak memerlukan drone serang, bukan drone mata-mata yang kemampuan terbangnya terbatas.

"Memberikan mereka drone ScanEagles memang bagus. Tapi apakah akan membuat perubahan? Daya jangkaunya sempit," kata Michael Knights, ahli keamanan Irak di Washington Institute for Near East Policy.

"Apa yang diperlukan saat ini adalah drone yang mampu terbang jauh, berdaya tahan lama, serta bersenjata. Ada satu tempat di dunia di mana Al-Qaeda bisa lari dari drone atau serangan udara AS, yaitu Irak dan Suriah," kata Knight.

Sebenarnya wacana permintaan drone bersenjata jenis Predator atau Reaper telah dilayangkan oleh Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari. Namun Maliki dalam kunjungannya ke Washington tidak secara resmi memintanya.

Selain itu, pemerintah Gedung Putih sepertinya tidak akan mengabulkan jika permintaan tersebut disampaikan. "Kami tidak menerima permintaan resmi untuk drone bersenjata-AS untuk beroperasi di Irak. Kami juga tidak berencana mengirimkan misi I.S.R tersebut ke Irak," kata Bernadette Meehan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional. I.S.R singkatan dari intelijen, pengamatan dan mata-mata.

Amerika memang satu dari 11 negara yang memiliki kemampuan drone canggih. Dikendalikan dari jarak jauh, drone ini mampu menjatuhkan serangan ke berbagai wilayah. Namun tidak dipungkiri, penggunaan drone di beberapa tempat seperti Pakistan, Yaman dan Afganistan juga ikut menewaskan warga sipil.

Seiring dengan semakin menyusutnya anggaran pertahanan AS, penggunaan drone ditingkatkan dan rekrutmen tentara dikurangi. Diperkirakan 30 persen dari Patroli Tempur Udara akan dikurangi, digantikan dengan drone yang jumlahnya ditambah, dari 65 menjadi 85.

Tahun 2013, seperti dilansir ABC News, anggaran Pentagon menyusut hingga US$6 miliar menjadi US$525 miliar.

Selain itu, keengganan AS menjual drone tempurnya karena takut teknologi canggih ini jatuh ke tangan yang salah, seperti Al-Qaeda atau Hizbullah. Pejabat intelijen AS kepada Washington Times November lalu mengatakan bahwa saat ini semakin mudah memperoleh teknologi tersebut.

"Semakin mudah bagi aktor non-negara untuk mendapatkan teknologi ini," kata dia.

Sebelumnya pemimpin Hizbullan Hassan Nasrallah mengklaim telah menerbangkan drone buatan mereka ke udara Israel tahun lalu. Negara zionis itu membenarkan telah menembak jatuh drone di udara mereka.

Menurut Nasrallah, drone itu buatan Iran dan dirakit di Lebanon. Tidak diketahui tipe dan kemampuannya.

Hal serupa juga terjadi di Asia saat Jepang menembak jatuh drone China Oktober lalu di atas pulau sengketa. Menurut pengamat, hal ini menunjukkan bahwa teknologi drone mulai juga diminati oleh negara-negara di Asia.

"Teknologi baru yang vital ini meningkatkan kewaspadaan. Namun sebaliknya, jika digunakan dengan gegabah, teknologi ini akan meningkatkan krisis matitim di Laut China Selatan atau Timur," kata Patrick M. Cronin, direktur senior Asia-Pacific Security Program di Center for a New American Security yang berbasis di Washington.

Kisah Bocah-bocah Penggali Emas di Afrika. Siapa tahu cincin emas yang kita pakai dihasilkan oleh keringat dan darah mereka

Bocah kurus berkulit legam dan tanpa baju itu mengayak mangkuk berisikan air keruh kecoklatan. Harapannya hanya satu, mendapatkan emas, tidak peduli kandungan merkuri di dalam air sedikit-demi-sedikit menggerogoti tubuhnya yang mungil dari dalam.

Sementara itu, bocah belasan tahun lainnya, memasuki lubang kecil di tanah. Mengeruk dasar sebisanya, membawanya ke permukaan dan memberikannya ke bocah lainnya untuk diayak. Gambaran yang menyedihkan, tapi inilah kenyatan hidup yang dialami oleh ratusan anak kecil di Afrika, khususnya di Senegal.

Seorang pengusaha perhiasan asal Inggris, Deirdre Bounds, menceritakan bahwa sebagian emas di Inggris dihasilkan secara ilegal dari tangan anak-anak ini. Bounds mengaku dia tidak akan membeli emas yang dijual oleh para pengusaha yang mempekerjakan anak-anak itu.

"Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Anak-anak ini menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam di lubang yang kecil dan berbahaya, hanya untuk mencari butiran emas," ujar Bounds dikutip dari laman Daily Mail, Sabtu, 25 Juni 2011.

"Mereka terpapar merkuri, yang sangat beracun. Mereka memegangnya dengan tangan kosong," lanjutnya lagi.

Bounds mengatakan bahwa anak-anak ini tidak bersekolah. Di pertambangan, sanitasi dan kebersihan lingkungan juga sangat buruk. Bukan hanya anak-anak, di tempat ini juga terlihat ibu-ibu turut mencari emas sambil menggendong bayi-bayi mereka. Padahal, merkuri yang dihirup atau terkena kulit dapat menyebabkan penyakit paru-paru ataupun gagal ginjal pada bayi mereka.

Seorang penambang, Djimba Sidibe, 14, mengatakan dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari emas. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan berbahaya, namun apa daya, perut yang kosong harus diisi.

"Ketika di tambang, saya turun ke dalam lubang dan mulai menggali tanah. Di bawah sana sangat panas dan memecahkan batu sangat sulit. Tembok lubang sangat rapuh, jika sampai runtuh maka kamu terkubur," ujar Sidibe.

Menurut program survey National Geographic, The Real Price of Gold, sebanyak 90 persen penambang emas adalah pekerja di pertambangan ilegal di seluruh dunia. Terbanyak adalah di Afrika dan Amerika Selatan. Sebanyak 10 sampai 30 persen perhiasan emas di seluruh dunia dilaporkan berasal dari galian tangan para anak-anak ini.

Bounds mengatakan bahwa terdapat undang-undang asal usul bagi pertambangan berlian yang disebut dengan nama 'Kimberley Process'. Hal ini untuk memastikan berlian tidak diperoleh dengan cara ilegal,
seperti mempekerjakan anak-anak ataupun kerja paksa. Berlian ilegal ini disebut sebagai berlian darah (blood diamond). Namun, untuk pertambangan emas, undang-undang asal usul semacam itu masih belum dikeluarkan.

Untuk itu, Bounds menyerukan kepada para penjual emas di seluruh Inggris untuk memastikan sumber emas-emas mereka. Berdasarkan penelitiannya, kebanyakan perusahaan perhiasan di Inggris berbohong
mengenai sumber emas mereka.

Bounds mengusulkan agar para pengusaha perhiasan melakukan daur ulang emas ketimbang terus membelinya dari penambang. "Jika kita mulai melakukan ini, maka industri ini akan lebih tertib," ujarnya.

Mungkin juga sudah waktunya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Pertanyakan asal-usul emas yang kita beli. Siapa tahu, cincin emas yang kita pakai dihasilkan dari darah seorang anak Afrika.

MENLU AUSTRALIA : Kami Punya Komitmen Besar untuk Turut Membangun Indonesia

Tidak heran bila Australia kini makin serius mempererat hubungan dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengungkapkan contoh pribadi untuk menggambarkan kedekatan hubungan kedua negara yang bertetangga itu.

"Salah satu tindakan pertama saya sebagai Menteri Luar Negeri Australia adalah bertukar nomor telepon seluler dengan Menlu RI Marty Natalegawa dalam peresmian Dialog 2+2 di tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan kedua negara di Canberra pada Maret tahun lalu," kata Carr saat membuka Dialog Australia-Indonesia 2013 di Kota Sydney 3-4 Maret 2013.

Seperti yang dia ungkapkan dalam akunnya di Twitter, Carr juga mengingatkan kepada para peserta Dialog bahwa yang "dia hubungi pertama lewat telepon setelah ditunjuk sebagai Menlu baru Australia adalah Marty Natalegawa."

Kepada wartawan VIVAnews Renne Kawilarang, dalam sebuah wawancara khusus saat VIVAnews berkunjung ke Australia, Menlu Carr  mengungkapkan hubungan kedua negara kini mencapai titik tertinggi. Di tengah jadwal yang padat, politisi senior Partai Buruh itu bersedia menjawab beberapa pertanyaan soal perkembangan hubungan kedua negara dan beberapa isu yang menjadi tantangan bersama bagi Indonesia dan Australia. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan hubungan kedua negara saat ini?

Hubungan kedua negara kini mencapai titik tertinggi. Jumlah kunjungan antarmenteri dalam lima tahun terakhir lebih dari 120 kali. Bagi saya ini memastikan bahwa Indonesia dan Australia telah membangun kebiasaan berkonsultasi satu sama lain.

Selain kunjungan antarmenteri juga ada pertemuan tahunan tingkat pemimpin, pertemuan tingkat menteri 2+2, pertemuan tahunan tingkat menteri pertahanan dan lain-lain. Kebiasaan berkonsultasi ini untuk membahas tantangan-tantangan yang sedang dihadapi sehingga ini merupakan tugas yang tidak pernah selesai.

Apa inisiatif atau program yang sedang ditekankan pemerintah Indonesia dan Australia tahun ini?

Kami berkomitmen untuk menambah program visa kerja khusus untuk turis (working holiday visa) dari seratus menjadi seribu orang setiap tahun. Ini tentunya program yang bagus untuk memperbanyak warga Australia yang berlibur sambil bekerja di Indonesia. Begitu juga makin banyak warga Indonesia yang memperoleh pengalaman bekerja sambil berlibur di Australia.

Kami mempersiapkan program saling kunjung di bidang seni, budaya, sains, dan teknologi kedua negara pada 2014. Di Australia, Kota Perth disiapkan menjadi lokasi pertama program pelatihan kejuruan untuk peserta dari Indonesia.

Kami juga terus melibatkan lebih banyak lagi peserta program pertukaran sekolah lanjutan.

(Dalam pidato pembukaan Dialog Australia-Indonesia, Carr mengungkapkan program pertukaran kunjungan sekolah bernama BRIDGE. Dalam kunjungan proyek BRIDGE di Bali November 2012, Carr mengaku terkesan atas interaksi Sekolah Kristen Tasmania dengan Sekolah Islam setempat dengan saling mengenalkan bahasa dan budaya masing-masing)

Kedua negara pun sedang mempersiapkan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (yang ditargetkan bisa selesai pada 2014). Dengan demikian kami berupaya untuk menambah lagi fundamental hubungan kedua negara.

Bagaimana dengan hubungan antarwarga (people-to-people), apakah turut andil dalam penguatan hubungan kedua negara?

Saya menyukai fakta bahwa, ketika berkunjung ke Indonesia, saya bertemu banyak orang di sana yang pernah menimba ilmu di Australia atau yang menyekolahkan anak mereka di sana. Lalu beberapa peristiwa besar, seperti Bom Bali dan Bencana Tsunami, telah mempererat hubungan antarwarga dari kedua negara.

Selain itu pemerintah kami punya komitmen besar untuk turut membangun Indonesia. Pemerintah federal menganggarkan $1 miliar untuk memenuhi komitmen itu. Lalu kini mulai rutin digelar dialog yang mempertemukan kalangan pebisnis, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan media dari Indonesia dan Australia.

Apa menurut Anda peran Diaspora Indonesia di Australia bagi penguatan hubungan kedua negara?

Peran mereka sudah terlihat nyata. Saya telah bertemu dengan sebagian dari mereka dan mereka secara kuat melobi pemerintah untuk terus memperluas hubungan dengan Indonesia.

Ada sekitar 50.000 warga Indonesia di Australia menurut data per 2011 dan sebanyak 18.000 dari mereka adalah pelajar. Mereka adalah para duta besar yang berperan bagi Indonesia dalam budaya dan bahasa.

Lalu bagaimana Anda melihat peran Diaspora Indonesia dalam mengubur stigma-stigma negatif sebagian warga Australia atas Indonesia maupun sebaliknya? 

Berdialog secara langsung dan rutin antara warga Indonesia dengan warga lokal di tempat mereka berdomisili di Australia. Ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam mempertahankan hubungan kedua bangsa.

Bagaimana Australia mendukung program pertukaran pelajar dari kedua negara?

Ada perbedaan besar dari skema yang terdahulu dengan yang diterapkan pemerintah saat ini. Dulu, melalui The Old Colombo Plan, ditawarkan 570 tempat untuk belajar di Australia per tahun. Namun pada skema saat ini, yang kami sebut sebagai The Australia Awards, menawarkan 5.000 tempat untuk belajar di Australia setiap tahun. Jumlah itu 10 kali lipat lebih besar dari skema Colombo Plan.

Di sisi lain, kami juga memiliki skema The Asia-Bound Program yang diluncurkan pada Oktober tahun lalu yang menawarkan 10.000 warga Australia untuk belajar di Asia. Pemerintah kami mengalokasikan $37 juta. Artinya, ada hibah dari pemerintah sebesar $5.000 per orang untuk belajar di luar negeri.   

Apa tantangan-tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi oleh kedua negara?

Menurut saya ada kebijakan-kebijakan kompleks yang menjadi tantangan bagi kedua negara, yaitu terkait penyelundupan manusia, kontra terorisme, perubahan iklim, perlindungan maritim, dan dialog antarkeyakinan.

Menlu Bob Carr (tengah) dalam Dialog Australia-Indonesia di Sydney 3-4 Maret 2013

Mengenai isu penyelundupan manusia, bagaimana perkembangan upaya kedua pemerintah dalam menanganinya? 

Indonesia selama ini dijadikan sebagai tempat singgah orang-orang yang ingin masuk ke Australia secara tidak sah. Maka kedua pemerintah berkesempatan untuk bekerja sama untuk menanggulanginya.

Kedua negara sama-sama punya kepentingan untuk memperbaiki masalah itu pada asalnya dan saya pikir kami bisa melakukannya. Itulah sebabnya kami terus-menerus membicarakannya dengan Indonesia untuk mencari solusi yang ampuh melalui mekanisme yang disebut "Bali Process."

Beberapa pekan lalu, 23 warga Indonesia berencana untuk menggugat pemerintah Australia setelah karena ditahan di penjara dewasa padahal masih berstatus anak-anak dalam kasus penyelundupan manusia. Bagaimana tanggapan Anda?

Di Australia, kami punya sistem yudisial yang independen. Mereka berhak untuk mengajukan klaim di sistem pengadilan Australia dan kami siap menerima proses hukum yang berlaku. Namun menurut saya, hubungan kedua negara telah cukup kuat sehingga bisa menangani tantangan demikian.

Australia kini telah memasuki masa kampanye untuk menyambut Pemilu pada September mendatang. Apakah Anda melihat masalah penyelundupan manusia merupakan salah satu isu besar yang disorot oleh kedua partai utama (Liberal dan Buruh) yang bersaing?

Menurut saya pihak oposisi (Partai Liberal) akan berupaya membuat masalah itu menjadi isu semasa kampanye. Namun, di sisi lain, pemerintah berupaya menunjukkan kepada publik atas keberhasilan mengurangi datangnya manusia perahu (pendatang ilegal) ke Australia.

Apakah perkembangan hubungan yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Australia bisa menjadi modal bagi Partai Buruh yang sedang memerintah dalam berkampanye? 

Semasa kampanye Pemilu, sulit rasanya mengedepankan isu hubungan luar negeri untuk memikat para calon pemilih. Situasi ini juga berlaku di semua negara di penjuru dunia. Bahkan di Amerika Serikat, yang berstatus sebagai kekuatan global, isu-isu domestik menjadi penentu bagi Pemilu.

Di era media sosial ini, apakah Anda melihat Facebook, Twitter, YouTube dan situs-situs lain telah menjadi instrumen baru diplomasi dan bagaimana Anda menggunakannya untuk melaksanakan politik luar negeri Australia?

Kedutaan Besar kami di Jakarta merupakan pengguna aktif Facebook. Saat ini ada 33.000 akun yang menyukai (likes) fan page Kedubes Australia di Jakarta. Duta Besar Greg Moriarty juga punya akun di Twitter dengan 2.500 pengikut (follower).

Menurut saya, itu merupakan cara untuk memelihara hubungan dengan orang-orang Indonesia yang punya ketertarikan dengan Australia. Jadi media sosial sudah punya tempat dalam diplomasi modern dan merupakan perlengkapan tambahan bagi kami untuk berkomunikasi.

Banyak pihak menilai bahwa media sosial belakangan ini juga memiliki dampak yang dahsyat yang tidak terduga sebelumnya, seperti pergolakan "Arab Spring," skandal WikiLeaks, dan kontroversi pemuatan cuplikan film anti Islam di YouTube beberapa waktu lampau. Apakah Anda turut mendukung pengendalian yang lebih ketat atas media-media sosial?

Menurut saya kita tidak bisa mengendalikan secara ketat atas media-media sosial di Internet. Di alam demokrasi seperti ini kita tidak bisa menerapkan tindakan seperti itu.

Antisipasi Bangkitnya Asia, AS-Eropa Ingin Bentuk Perdagangan Bebas

Amerika Serikat dan Uni Eropa berencana membuat pakta perdagangan bebas kedua pihak. Perdagangan bebas AS-UE ini dipandang sebagai antisipasi bangkitnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru di Asia, terutama China. 

Menurut stasiun berita BBC, perdagangan bebas AS-UE ini diumumkan Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, sehari setelah pidato kenegaraan tahunan Presiden Barack Obama di Washington DC, Selasa malam waktu setempat. Bila tercapai, ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia yang menyangkut kedua pihak. 

"Kesepakatan yang akan dibuat oleh dua kekuatan ekonomi paling penting di dunia ini akan menjadi penentu perubahan, sekaligus mendongkrak perekonomian kedua pihak di kawasan Lintas Atlantik," kata Barroso. 

Saat ini, volume perdagangan AS-UE sebesar 455 miliar euro (US$613 miliar) per tahun. Bila tercapai, kesepakatan perdagangan bebas ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kedua pihak masing-masing sebesar 0,5%. 

Dalam pidato kenegaraan tahunan, Obama menyatakan bahwa pakta perdagangan bebas dengan Eropa itu sangat penting bagi negaranya. "Ini akan mendongkrak ekspor Amerika sekaligus mendukung penciptaan banyak lapangan kerja di negeri ini dan menandingi pasar-pasar yang berkembang di Asia," kata Obama. 

Kepala ekonom di Bank Barclays, Phillipe Gudin, menilai bangkitnya China dan negara-negara berkembang lain sebagai kekuatan ekonomi baru telah mendorong AS dan Eropa bertindak agar tetap dipandang sebagai pemimpin ekonomi dunia. 

Namun, Kepala Komisi Eropa bidang perdagangan, Karel De Gucht, secara diplomatis membantah klaim bahwa langkah ini untuk menandingi munculnya China. "Kami tetap merupakan kekuatan ekonomi terkemuka dan penting untuk mempertahankan posisi itu, namun dengan cara membiarkan yang lain juga terus berkembang," kata De Gucht. 

Sebenarnya AS-UE telah membentuk kelompok kerja pada 2011 untuk membicarakan prospek kesepakatan perdagangan bebas. Namun, kini kesepakatan itu harus secepatnya terwujud. 

Menurut kantor berita Reuters, para pejabat AS dan UE akan memulai perundingan untuk mengupayakan percepatan itu pada Juni mendatang. Namun, belum ada target kapan bisa segera terwujud karena masih ada beberapa sektor yang bisa memakan perundingan yang alot, salah satunya soal produk pertanian.

Ini Akibatnya Bila Krisis Anggaran Ancam Militer AS. Militer AS harus mengurangi jam operasi dan merumahkan para staf

Sebelum pensiun dari jabatan Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, memberi pernyataan yang suram di depan para mahasiswa. Militer AS ternyata mengalami krisis keuangan karena permohonan anggaran baru belum kunjung cair dari Kongres dan krisis ini sudah dianggap sebagai ancaman keamanan bagi negara adidaya itu. 

Menurut kantor berita Reuters, Panetta mengutarakannya saat berpidato di Universitas Georgetown, Washington DC, pada Rabu waktu setempat. Beberapa jam setelah berpidato, Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa pengiriman gugus tugas tempur maritim - yang termasuk kapal induk USS Harry Truman dan kapal peluncur rudal USS Gettysburg - ke Timur Tengah pekan ini batal terlaksana karena ketidakpastian anggaran. 

Saat berpidato, Panetta secara implisit mengutarakan rasa frustrasinya atas krisis anggaran pemerintah, yang kini turut menerpa jajaran militer. Kepentingan politik di Kongres telah mempertaruhkan kepentingan keamanan nasional, merujuk pada berlarut-larutnya perbedaan sikap antara Partai Republik yang beroposisi dan Partai Demokrat yang memerintah dalam penyusunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.  

"Sulit untuk dipercaya, jujur saja, bahwa Kongres berdiam diri membiarkan pertahanan, ekonomi, dan kualitas hidup Amerika menjadi rusak," kata Panetta. "Lagi-lagi mereka (para anggota Kongres) menunda keputusan dan menyinggung krisis anggaran di tubuh pemerintah yang kini turut mengancam keamanan nasional AS. Bila tidak segera diatasi, lanjut Panetta, Pentagon harus memotong anggaran belanja sebesar US$46 miliar dalam tujuh bulan ke depan. 

Pemangkasan itu bakal berlaku mulai 1 Maret 2013 bila tidak ada keputusan berarti dari Kongres. Selain menunda sejumlah misi, Pentagon harus mengurangi personel dalam menghadapi pemangkasan anggaran itu.

Setidaknya, ungkap Panetta, ada 800.000 staf sipil yang bakal dirumahkan selama 22 hari kerja. Angkatan Laut AS juga harus mengurangi operasi di kawasan barat Pasifik hingga sepertiganya. Angkatan Udara pun harus mengurangi jam terbang pesawat-pesawat mereka. 

Pentagon, yang sudah menerapkan pengurangan belanja pertahanan selama sepuluh tahun sebesar US$487 miliar, bakal menghadapi lagi kemungkinan pemangkasan sebesar US$500 miliar untuk satu dekade mendatang bila tidak ada dana segar yang disetujui Kongres. 

Angkatan Laut sudah siap-siap mengurangi anggaran jangka pendek sekitar US$6,3 miliar. Ini termasuk membatalkan proyek perawatan puluhan kapal dan pesawat selama triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Mereka pun harus mengurangi jam operasi kapal dan pesawat sekaligus memutuskan kontrak bagi 1.121 pekerja temporer, yang kebanyakan bekerja di galangan kapal dan pangkalan. 

Tidak hanya itu, bila pemotongan anggaran untuk militer otomatis berlaku 1 Maret mendatang, Angkatan Laut harus mempertimbangkan lagi pengurangan jumlah kelompok tempur berbasis kapal induk di Timur Tengah, dari dua menjadi satu. Jam terbang pesawat-pesawat di kapal induk di Timur Tengah harus dikurangi 55 persen dan membatalkan pengerahan sejumlah kapal selam. 

Angkatan Udara AS juga harus mengantisipasi skenario yang sama. Mereka siap-siap memangkas pemesanan jet tempur tercanggih F-35 buatan Lockheen Martin Corp dan merestrukturisasi kontrak jasa tanker bahan bakar sebesar US$52 miliar dengan Boeing Co. Jam operasional pesawat di jajaran Angkatan Udara juga harus dikurangi 18 persen bila dana segar tak kunjung datang. 

Sementara itu, Angkatan Darat pun harus merumahkan 1.300 staf temporer dan memangkas operasi dasar hingga 30 persen. Angkatan Darat juga harus membatalkan proyek perawatan mesin tempur darat dan udara selama triwulan ketiga dan keempat, demikian ungkap rancangan rencana yang dihimpun AOL Defense. 

Tidak hanya itu, Angkatan Darat juga harus memangkas lagi biaya perawatan kendaraan, senjata, dan radio. Bila perlu harus merumahkan semua staf sipil selama 22 hari.

Batal Kirim Kapal Induk Ke Timur Tengah

Leon Panetta, juga terpaksa menunda pengerahan suatu gugus tugas tempur berbasis kapal induk ke Timur Tengah pada Rabu setempat karena masalah anggaran. Penundaan ini keluar beberapa jam setelah muncul peringatan bahwa masalah keuangan kini juga menjadi ancaman keamanan AS. 

Tadinya militer AS bersiap mengirim gugus tugas tempur maritim, yang terdiri dari kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal peluncur rudal USS Gettysburg pekan ini ke Timur Tengah untuk menanggapi gejolak keamanan di kawasan itu. Namun pengerahan itu tidak bisa terlaksana karena terganjal anggaran yang belum menentu, ungkap juru bicara Departemen Pertahanan AS (Pentagon), George Little. 

"Menghadapi ketidakpastian anggaran, Angkatan Laut AS terpaksa membuat keputusan demikian dan ini disetujui Bapak Menteri," kata Little. "Keputusan yang bijaksana ini membuat Angkatan Laut AS bisa menyiapkan kapal-kapalnya untuk dikerahkan sesegera mungkin bilamana diperlukan untuk menanggapi gangguan keamanan nasional yang bersifat genting," lanjut Little. 

Situasi itu membuat AS kini hanya bisa menempatkan satu kapal induk di perairan Timur Tengah, yang tengah bergejolak. Pengiriman gugus tugas tempur baru itu terpaksa diambil Panetta - yang bakal segera pensiun sebagai menteri paling cepat pekan ini - beberapa jam setelah dia berpidato di Universitas Georgetown, Washington DC. 

Kepada para mahasiswa, Panetta menyinggung krisis anggaran di tubuh pemerintah yang kini turut mengancam keamanan nasional AS. Bila tidak segera diatasi, lanjut Panetta, Pentagon harus memotong anggaran belanja sebesar US$46 miliar dalam tujuh bulan ke depan. 

Pemangkasan itu bakal berlaku mulai 1 Maret 2013 bila tidak ada keputusan berarti dari Kongres. Selain menunda sejumlah misi, Pentagon harus mengurangi personel dalam menghadapi pemangkasan anggaran itu.

"Sulit untuk dipercaya, jujur saja, bahwa Kongres berdiam diri membiarkan pertahanan, ekonomi, dan kualitas hidup Amerika menjadi rusak," kata Panetta. 

Kunjungi Mesir, Ahmadinejad Hampir Diserang. Ini adalah kunjungan pertama Ahmadinejad ke Mesir

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, untuk pertamakali, sejak mejabat sebagai presiden, menyambangi Mesir, Selasa waktu setempat. Di negara ini, Ahmadinejad dikecam dan dipuji. Dia bahkan hampir menjadi sasaran serangan.

Diberitakan Al-Arabiya yang mengutip kantor berita Anatolia, insiden ini terjadi usai Ahmadinejad salat Magrib di Masjid Al-Hussein di Kairo. Tiba-tiba seorang pria berlogat Suriah mencoba untuk memukulnya. Beruntung, pasukan penjaganya berhasil mencegahnya dan menangkap pria tersebut. 

Menurut saksi mata, pria itu meneriakkan kata-kata anti Iran sebelum menyerangnya. Dia mengatakan, "Mereka membunuh saudara-saudara kita". Ini adalah bentuk protes terhadap dukungan Iran terhadap rezim Bashar al-Assad yang membantai rakyat Suriah.

Di lokasi itu, sempat juga terjadi cekcok antara orang-orang pendukung dan anti Ahmadinejad. Seorang di antaranya membawa poster "Datanglah ke Mesir dengan aman, Insya Allah," sementara seorang lainnya membawa poster bertuliskan: "Mereka membunuh saudara kita dan kita melindungi 
mereka."

Dalam kunjungannya ke Mesir, Ahmadinejad menghadiri konferensi Organisasi Solidaritas Islam yang dimulai Selasa hingga Rabu di Kairo. Ahmadinejad disambut dengan hangat oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi. Selain itu, dia juga bertemu dengan para imam Al-Azhar.

Ini adalah kunjungan pertama presiden Iran ke Mesir sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang mengakibatkan renggangnya hubungan kedua negara. Keretakan ini diperparah oleh protes Iran terhadap perjanjian damai antara Mesir-Israel.    

Perbaikan hubungan kedua negara adalah bentuk kebijakan baru Mursi yang ingin mengubah politik luar negeri Mesir. Kendati demikian, Mesir dan Iran masih memiliki perbedaan yang besar soal beberapa hal, termasuk di antaranya senjata nuklir, kekerasan di Suriah, dan soal organisasi Syiah, seperti Hizbullah di Lebanon.