Pria berkacamata yang berwajah kalem itu sukses membuat para pemimpin negara pusing lantaran membocorkan dokumen penyadapan intelijen Amerika Serikat dan sekutunya.
Berikut, VIVAnews pilihkan lima peristiwa bersejarah di tahun 2013 yang menyedot perhatian publik:
Dokumen Penyadapan AS Bocor
Minggu, 9 Juni 2013, mantan kontraktor NSA Edward J Snowden membeberkan secara gamblang aksi penyadapan massal dan massif yang dilakukan NSA kepada harian Inggris, The Guardian. Snowden diwawancarai wartawan Glen Greenwald dan direkam Laura Portraits selama satu jam lebih di persembunyiannya di Hotel Mira, Hong Kong.
Pria berusia 31 tahun itu awalnya bercerita soal program penyadapan bernama PRISM yang memungkinkan NSA memantau semua aktivitas warga AS di telepon dan internet.
Dokumen Penyadapan AS Bocor
Minggu, 9 Juni 2013, mantan kontraktor NSA Edward J Snowden membeberkan secara gamblang aksi penyadapan massal dan massif yang dilakukan NSA kepada harian Inggris, The Guardian. Snowden diwawancarai wartawan Glen Greenwald dan direkam Laura Portraits selama satu jam lebih di persembunyiannya di Hotel Mira, Hong Kong.
Pria berusia 31 tahun itu awalnya bercerita soal program penyadapan bernama PRISM yang memungkinkan NSA memantau semua aktivitas warga AS di telepon dan internet.
Lambat laun, dokumen
rahasia yang dibocorkan Snowden dan dimuat di media, menunjukkan bahwa
NSA tidak hanya menyadap komunikasi warga AS saja, tetapi juga warga
negara lain, termasuk para pemimpin negara sahabat AS seperti Kanselir
Jerman Angela Merkel, Presiden Brasil Dilma Rousseff, Presiden Meksiko
Enrique Pena Nieto, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert hingga ke
Presiden RI, SBY.
Dalam berbagai dokumen yang dibocorkan Snowden, tertulis bahwa agen intelijen AS tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja sama dengan intelijen empat negara lain, yakni yakni Australia (DSD), Kanada (CSEC), Inggris (GCHQ), dan Selandia Baru (NZSIS). Sandi intelijen kelimanya dinamai ‘Five Eyes.’
Pengungkapan aksi penyadapan massal ini membuat pemimpin berbagai negara geram dan bereaksi keras terhadap AS dan sekutunya. Kanselir Jerman Angela Merkel langsung menelepon Presiden Barack Obama untuk mengklarifikasi kebenaran dokumen tersebut, sementara Presiden Brasil Rousseff menunjukkan kemarahannya dengan lebih ekspresif.
Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraannya ke AS pada Oktober kemarin. Rousseff juga mengeluarkan unek-uneknya soal penyadapan tersebut langsung di hadapan Obama dan pemimpin negara lain dalam forum Sidang Umum PBB pada September lalu.
Indonesia juga bersitegang dengan Australia karena bocoran dokumen Snowden itu. Setelah terungkap DSD menyadap komunikasi telepon Presiden SBY, istrinya Ani Yudhoyono, dan para pejabat tinggi RI lainnya, hubungan kedua negara kembali ke titik nadir.
Dalam berbagai dokumen yang dibocorkan Snowden, tertulis bahwa agen intelijen AS tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja sama dengan intelijen empat negara lain, yakni yakni Australia (DSD), Kanada (CSEC), Inggris (GCHQ), dan Selandia Baru (NZSIS). Sandi intelijen kelimanya dinamai ‘Five Eyes.’
Pengungkapan aksi penyadapan massal ini membuat pemimpin berbagai negara geram dan bereaksi keras terhadap AS dan sekutunya. Kanselir Jerman Angela Merkel langsung menelepon Presiden Barack Obama untuk mengklarifikasi kebenaran dokumen tersebut, sementara Presiden Brasil Rousseff menunjukkan kemarahannya dengan lebih ekspresif.
Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraannya ke AS pada Oktober kemarin. Rousseff juga mengeluarkan unek-uneknya soal penyadapan tersebut langsung di hadapan Obama dan pemimpin negara lain dalam forum Sidang Umum PBB pada September lalu.
Indonesia juga bersitegang dengan Australia karena bocoran dokumen Snowden itu. Setelah terungkap DSD menyadap komunikasi telepon Presiden SBY, istrinya Ani Yudhoyono, dan para pejabat tinggi RI lainnya, hubungan kedua negara kembali ke titik nadir.
SBY memanggil pulang
Dubes RI untuk Australia, Nadjip Riphat Kesoema, dan membekukan
kerjasama di tiga bidang, salah satunya penanggulangan pencari suaka
atau imigran gelap yang setiap harinya membanjiri Australia.
Merasa senasib dan sepenanggungan, beberapa negara yang menjadi korban penyadapan AS lantas mengajukan resolusi PBB soal antispionase.
Kompromi Nuklir Iran
Rakyat Iran diliputi euforia, Minggu malam 24 November. Hal itu lantaran hasil perundingan Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman (P5+1), berakhir membahagiakan.
Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, masalah nuklir yang jadi momok hubungan negara-negara Barat dan Iran, mencapai titik terang. Melalui rangkaian perundingan selama 10 tahun, dengan dukungan China dan Rusia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan Keamanan PBB, tercapailah kesepakatan pertama AS, Inggris, dan Prancis sebagai kelompok negara Barat dengan Iran.
Dalam kesepakatan itu, Iran diperbolehkan mengaya uranium. Namun hanya pengayaan uranium berkadar 5 persen yang boleh dimiliki Iran. Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan Iran – yang mengklaim nuklirnya digunakan sebagai pembangkit energi.
Sementara seluruh uranium Iran dengan kadar kemurnian di atas 20 persen akan dicairkan atau diturunkan kadarnya. Iran juga akan menghentikan pembangunan centrifuge dan fasilitasnya untuk mengaya uranium.
Jika selama enam bulan Iran memenuhi kesepakatan tersebut, berbagai sanksi bagi negara itu akan dihapuskan, salah satunya larangan ekspor emas dan petrokimia yang akan menyumbang pemasukan bagi Iran hingga US$1,5 miliar. AS juga akan mencairkan aset warga dan pemerintah Teheran hingga US$8 miliar.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pencapaian tersebut yang menurutnya adalah ‘kesalahan sejarah.’ Sikap yang sama ditunjukkan oleh negara-negara Arab. Sejak lama, mereka menganggap pemerintahan Syiah Iran adalah ancaman nyata bagi kedamaian di Timur Tengah.
Pelucutan Senjata Kimia Suriah
Sejarah juga diukir dalam resolusi damai di Suriah. Setelah bernegosiasi alot selama tiga hari di Jenewa, Swiss, Sabtu 14 September, Amerika Serikat dan Rusia akhirnya mencapai titik temu soal penyerahan senjata kimia Suriah.
Keduanya lantas memberikan tenggat waktu bagi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad untuk menghancurkan atau memindahkan seluruh senjata kimia pada pertengahan tahun 2014. Kesepakatan itu merupakan satu dari enam poin resolusi senjata kimia Suriah. Poin kesepakatan lainnya menyebut jumlah dan jenis senjata kimia harus disetujui dan diawasi badan pengawas internasional (OPCW).
Pemerintah Suriah juga harus memberikan akses untuk OPCW ke semua lokasi penyimpanan senjata kimia. Assad pun harus menyerahkan daftar komprehensif persediaan senjata kimia yang mereka miliki dalam tempo satu pekan. Rezim Assad diduga memiliki sekitar seribu ton zat kimia.
Kesepakatan dua pihak ini lantas diikat dalam sebuah resolusi damai yang disahkan Dewan Keamanan PBB. Persetujuan itu pula yang membuat Suriah terhindar dari serangan militer AS. Padahal Presiden Barack Obama semula sudah menyiagakan serangan militer terbatas ke Suriah.
Hasil laporan terbaru, OPCW mengklaim telah berhasil memusnahkan semua peralatan senjata kimia yang dimiliki Suriah pada 31 Oktober 2013. Kepala Operasi Lapangan OPCW, Jerry Smith, mengatakan Suriah sudah tak mampu lagi memproduksi atau mencampur senjata kimia.
Tugas mereka selanjutnya kini menghancurkan bahan mentah zat kimia pada pertengahan tahun 2014. OPCW harus berdialog kembali dengan pemerintah Suriah untuk mencari jadwal yang tepat guna menghancurkan persediaan senjata kimia itu.
Kesepakatan Paket Bali WTO
Terobosan baru juga terjadi di bidang ekonomi. Paket Bali yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya disepakati pada 7 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali.
Dipimpin oleh Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo dan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, perundingan maraton yang berlangsung alot selama lima hari tersebut akhirnya berujung positif. Sikap India dan Amerika Serikat yang semula bertolak belakang, akhirnya dapat dijembatani.
Kedua negara itu sepakat untuk memberikan subsidi terhadap produk-produk tertentu dari hasil pertanian dalam negeri. Paket Bali menyepakati keleluasaan bagi negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, termasuk India dan Indonesia, untuk tetap memberikan subsidi harga kepada petani.
Merasa senasib dan sepenanggungan, beberapa negara yang menjadi korban penyadapan AS lantas mengajukan resolusi PBB soal antispionase.
Kompromi Nuklir Iran
Rakyat Iran diliputi euforia, Minggu malam 24 November. Hal itu lantaran hasil perundingan Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman (P5+1), berakhir membahagiakan.
Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, masalah nuklir yang jadi momok hubungan negara-negara Barat dan Iran, mencapai titik terang. Melalui rangkaian perundingan selama 10 tahun, dengan dukungan China dan Rusia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan Keamanan PBB, tercapailah kesepakatan pertama AS, Inggris, dan Prancis sebagai kelompok negara Barat dengan Iran.
Dalam kesepakatan itu, Iran diperbolehkan mengaya uranium. Namun hanya pengayaan uranium berkadar 5 persen yang boleh dimiliki Iran. Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan Iran – yang mengklaim nuklirnya digunakan sebagai pembangkit energi.
Sementara seluruh uranium Iran dengan kadar kemurnian di atas 20 persen akan dicairkan atau diturunkan kadarnya. Iran juga akan menghentikan pembangunan centrifuge dan fasilitasnya untuk mengaya uranium.
Jika selama enam bulan Iran memenuhi kesepakatan tersebut, berbagai sanksi bagi negara itu akan dihapuskan, salah satunya larangan ekspor emas dan petrokimia yang akan menyumbang pemasukan bagi Iran hingga US$1,5 miliar. AS juga akan mencairkan aset warga dan pemerintah Teheran hingga US$8 miliar.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pencapaian tersebut yang menurutnya adalah ‘kesalahan sejarah.’ Sikap yang sama ditunjukkan oleh negara-negara Arab. Sejak lama, mereka menganggap pemerintahan Syiah Iran adalah ancaman nyata bagi kedamaian di Timur Tengah.
Pelucutan Senjata Kimia Suriah
Sejarah juga diukir dalam resolusi damai di Suriah. Setelah bernegosiasi alot selama tiga hari di Jenewa, Swiss, Sabtu 14 September, Amerika Serikat dan Rusia akhirnya mencapai titik temu soal penyerahan senjata kimia Suriah.
Keduanya lantas memberikan tenggat waktu bagi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad untuk menghancurkan atau memindahkan seluruh senjata kimia pada pertengahan tahun 2014. Kesepakatan itu merupakan satu dari enam poin resolusi senjata kimia Suriah. Poin kesepakatan lainnya menyebut jumlah dan jenis senjata kimia harus disetujui dan diawasi badan pengawas internasional (OPCW).
Pemerintah Suriah juga harus memberikan akses untuk OPCW ke semua lokasi penyimpanan senjata kimia. Assad pun harus menyerahkan daftar komprehensif persediaan senjata kimia yang mereka miliki dalam tempo satu pekan. Rezim Assad diduga memiliki sekitar seribu ton zat kimia.
Kesepakatan dua pihak ini lantas diikat dalam sebuah resolusi damai yang disahkan Dewan Keamanan PBB. Persetujuan itu pula yang membuat Suriah terhindar dari serangan militer AS. Padahal Presiden Barack Obama semula sudah menyiagakan serangan militer terbatas ke Suriah.
Hasil laporan terbaru, OPCW mengklaim telah berhasil memusnahkan semua peralatan senjata kimia yang dimiliki Suriah pada 31 Oktober 2013. Kepala Operasi Lapangan OPCW, Jerry Smith, mengatakan Suriah sudah tak mampu lagi memproduksi atau mencampur senjata kimia.
Tugas mereka selanjutnya kini menghancurkan bahan mentah zat kimia pada pertengahan tahun 2014. OPCW harus berdialog kembali dengan pemerintah Suriah untuk mencari jadwal yang tepat guna menghancurkan persediaan senjata kimia itu.
Kesepakatan Paket Bali WTO
Terobosan baru juga terjadi di bidang ekonomi. Paket Bali yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya disepakati pada 7 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali.
Dipimpin oleh Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo dan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, perundingan maraton yang berlangsung alot selama lima hari tersebut akhirnya berujung positif. Sikap India dan Amerika Serikat yang semula bertolak belakang, akhirnya dapat dijembatani.
Kedua negara itu sepakat untuk memberikan subsidi terhadap produk-produk tertentu dari hasil pertanian dalam negeri. Paket Bali menyepakati keleluasaan bagi negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, termasuk India dan Indonesia, untuk tetap memberikan subsidi harga kepada petani.
Hal tersebut berlangsung
hingga empat tahun ke depan. Artinya, untuk sementara ini batas waktu
empat tahun yang dipatok proposal awal WTO tidak diberlakukan.
Paket Bali juga menjamin akses bagi negara berkembang untuk mengekspor produk-produknya ke negara maju. Ketersediaan pangan bagi rakyat miskin pun tetap terjamin. Dalam aspek fasilitas perdagangan, Paket Bali menyepakati pengurangan hambatan perdagangan.
Awalnya, banyak yang pesimis pertemuan WTO di Bali akan berakhir sukses. Pertemuan itu bahkan diprediksi bernasib sama dengan putaran Doha. Namun proses stagnan itu dapat didobrak berkat tiga figur, yaitu Direktur Jendral WTO Roberto Calvarho de Azevedo, Mendag RI Gita Wirjawan dan Mendag India Shri Anand Sharma.
Nelson Mandela WafatPaket Bali juga menjamin akses bagi negara berkembang untuk mengekspor produk-produknya ke negara maju. Ketersediaan pangan bagi rakyat miskin pun tetap terjamin. Dalam aspek fasilitas perdagangan, Paket Bali menyepakati pengurangan hambatan perdagangan.
Awalnya, banyak yang pesimis pertemuan WTO di Bali akan berakhir sukses. Pertemuan itu bahkan diprediksi bernasib sama dengan putaran Doha. Namun proses stagnan itu dapat didobrak berkat tiga figur, yaitu Direktur Jendral WTO Roberto Calvarho de Azevedo, Mendag RI Gita Wirjawan dan Mendag India Shri Anand Sharma.
Pejuang antiapartheid Afrika Selatan itu mengembuskan nafas terakhir, Kamis 5 Desember 2013 waktu setempat di usia 95 tahun. Pria yang akrab disapa Madiba itu wafat di kediamannya di pinggir kota Johannesburg setelah dibolehkan pulang oleh tim dokter RS Medheart Clinic, Pretoria.
Mandela sudah lama sakit. Dia wafat karena menderita infeksi paru-paru akut setelah dibui selama 27 tahun di Penjara Robben. Ucapan duka cita mengalir deras ke Afrika Selatan. Perhatian publik dunia sekali lagi terfokus ke sana, setelah sebelumnya negara itu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 silam.
Mandela sempat dibawa ke rumah sakit pada 8 Juni. Paska dirawat, keadaannya terus memburuk. Kondisi kesehatan Mandela sempat menjadi perdebatan lantaran banyak berita simpang siur yang beredar. Mantan Presiden AS, George HW Bush bahkan sempat menyampaikan duka cita pada 1 September karena mengira Mandela telah mangkat. Padahal belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Afsel.
Tak disangka, kepergian Mandela membawa angin segar bagi perubahan hubungan bilateral antara AS dengan musuh bebuyutannya, Kuba. Hal itu terlihat jelas saat misa penghormatan bagi Mandela yang digelar 10 Desember, di mana Obama berjabat tangan dengan Presiden Kuba Raul Castro. Obama pun pernah memberikan sinyalamen, sudah saatnya AS merevisi kebijakannya terhadap Kuba, khususnya di bidang perdagangan
No comments:
Post a Comment