Kronologi Kasus yang Menjerat Presiden PKS. Uang Rp1 miliar diduga suap untuk Luthfi Hasan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sapi impor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi diduga menerima suap dalam proyek tersebut.

Keterlibatan Luthfi terkuak melalui Ahmad Fathanah (AF), orang dekatnya yang disebut-sebut sebagai kurir dalam kasus penyuapan ini.

Saat tertangkap tangan di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa malam, 29 Januari 2013, Ahmad kedapatan membawa uang tunai Rp1 miliar dengan pecahan Rp100 yang disimpan dalam kantong kresek.

Selain menangkap Ahmad Fathanah, KPK juga menangkap dua direktur PT Indoguna Utama (IU), Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. PT Indoguna Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang importir daging dan pengolahan. Ketiganya pun langsung digelandang ke KPK dan ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, kemudian muncul nama Presiden PKS Luthfi Hasan. KPK menduga bahwa uang Rp1 miliar yang ditemukan di mobil Ahmad Fathanah untuk diserahkan kepada Luthfi. "Berdasarkan hasil ekspose, KPK firm," kata juru bicara KPK Johan Budi SP.

KPK masih menelusuri besaran jumlah uang yang diduga dijanjikan PT Indoguna kepada Luthfi Hasan. Apakah pemberian itu yang pertama atau sudah beberapa kali,  lanjut Johan masih ditelusuri.

Rabu malam, sekitar pukul 23.35 WIB, tim penyidik KPK langsung menjemput anggota Komisi I DPR itu ke kantor DPP PKS di Jalan TB. Simatupang, Jakarta. Tak lama setelah menggelar jumpa pers. Saat digiring penyidik, Luthfi tak mau berkomentar.

Sampai siang ini, Luthfi masih menjalani pemeriksaan di KPK. Berbeda dengan tiga orang lainnya yang sudah lebih dulu ditahan, Luthfi belum juga ditahan.

Penyidik KPK menjerat Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dengan Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiamana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara Ahmad Fathanah dan Luthfi Hassan Ishaq diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Luthfi Hasan Ishaq adalah Presiden PKS periode 2009-2014, yang menggantikan pendahulunya, Tifatul Sembiring, yang kini menjadi Menkoinfo. Dia juga merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan (PK), sebelum menjadi PKS.

Pria kelahiran Malang, 5 Agustus 1961 itu terpilih menjadi anggota legislatif periode 2004-2009 dan duduk di Komisi XI. Dia kemudian terpilih kembali pada periode berikutnya dan duduk di Komisi I DPR.

Luthfi juga merangkap beberapa jabatan DPR. Dia juga merupakan anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-negara Konferensi Islam. Menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU), sebuah organisasi yang beranggotakan parlemen seluruh dunia.

Meski berstatus tersangka, Luthfi masih tetap menjadi anggota DPR. Ketua Badan Kehormatan DPR Prakosa mengatakan, kalau statusnya masih tersangka, dia masih menjadi anggota DPR.

"Setelah jadi terdakwa, barulah yang bersangkutan berstatus sebagai anggota DPR nonaktif," katanya.

Sementara jabatannya sebagai presiden PKS, Majelis Syuro PKS belum mengambil keputusan. Rencananya hari ini Majelis Syuro akan memberikan keputusan soal status dan jabatan Luthfi Hasan di PKS.

Percuma Saja Kita Bangun Kanal Banjir Timur... Tahun ini semua sungai dan waduk akan dikeruk dan membuat sodetan KBT

Baru menjalankan pemerintahan tiga bulan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah dihadang tantangan berat. Banjir besar meluap, meluas dan melumpuhkan Ibukota. Tercatat, 20 orang meninggal dan kerugian harta benda hingga rusaknya infrastruktur diperkirakan lebih dari Rp20 triliun.

Akibatnya, tak sedikit yang mulai meragukan kemampuan mantan Walikota Solo ini memimpin Ibukota. Bertahun-tahun, Jakarta berhasil terhindar dari banjir besar. Apa langkah Jokowi ke depan untuk menangkal banjir?

Wartawan VIVAnews Luqman Rimadi berkesempatan untuk mewawancarai langsung Jokowi. Dalam perjalanan dinasnya dengan mobil Toyota Kijang Innova pelat merah B 1969 PQP, dia menjelaskan situasi yang terjadi dan rencana jalan keluar yang akan diambilnya. Petikannya:

Telah bertahun-tahun Jakarta berhasil terhindar dari banjir, kenapa sekarang malah muncul banjir dengan skala yang lebih luas?
Kalau bicara banjir, harus dari hulu sampai hilir, tidak bisa bicara masalah di hilir atau di Jakarta saja. Kedua, sebetulnya masalah banjir ini sudah masalah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mengambil penyelesaian yang baik dan fokus, sebenarnya sudah rampung karena barangnya kelihatan.

Ini kan karena cuaca juga, intensitas hujan yang tinggi. Kemudian juga aliran air di atas tanah yang makin tinggi. Itu karena apa? Vila-vila di hulu juga makin banyak. Jadi, tangkapan airnya makin kecil. Masalah seperti itu justru sebenarnya yang menghantui. Percuma kita buat Kanal Banjir Timur (KBT), dan lainnya, kalau itu tidak dibenahi.

Apa program Anda sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang?
Tahun ini sungai akan kami keruk semuanya, sampai Waduk Pluit. Kemudian, membuat tambahan waduk-waduk. Semua konsentrasi ke situ. Masalah banjir dan macet ini kan perlu proses. Kemudian,  normalisasi Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter juga segera dimulai, tapi perlu proses. Teknisnya tidak begitu rumit. Yang rumit pemindahan. Pemindahan, relokasi, menggeser warga itu yang tidak gampang dilakukan.

Apa solusi yang telah Anda bahas dengan pemerintah pusat? 
Pertama, normalisasi Kali Ciliwung. Dananya sudah kami siapkan sebanyak Rp250 miliar. Tiga kali lain juga akan dinormalisasi, yakni di Pesanggarahan, Angke dan Sunter. Sudah kami siapkan dana sebesar Rp400 miliar untuk pembebasan tanahnya.

Kedua, pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Cimanggis. Ini dapat membantu menahan air dan mengurangi banjir. Pompa-pompa juga dibangun di Jakarta Utara, di antaranya di Muara Baru dan Ancol. Ini akan dipercepat.

Anda optimistis program-program itu mampu menangkal banjir?
Akan saya geber dengan program-program itu. Sebetulnya, semua jurus sudah kami gunakan. Ya tapi itu, kami berkejar-kejaran dengan faktor pembangunan dan perubahan cuaca. Sehingga kalau kami hanya melakukan hal-hal yang konvensional, ya tidak akan terkejar. Karena itu, kami menawarkan sumur resapan, kemudian deep tunnel.  

Bagaimana metoda deep tunnel itu?
Kalau tunnel dibuka, air masuk, dan langsung keluar di laut. Itu untuk mengurangi air kalau memang nanti tidak cukup dengan sungai-sungai yang ada. Itu kan tidak digunakan setiap hari. Hanya pada saat-saat penting kanal dibuka.

Apa hambatan untuk membangun deep tunnel?
Gak ada. Sebuah kota itu harus punya skenario. Di Jakarta banjir terus, mesti ada escape-nya seperti apa. Kalau seperti kemarin tanggul jebol, mestinya sudah ada skenario, plan A, plan B. Skenario itu yang kita tidak punya.

Tanggul jebol, hanya diperbaiki tanggulnya. Kalau bisa diperbaiki, kalau tidak? Kalau jebolnya 30 meter? Kan menakutkan seperti itu. Setiap tahun banjir besar seperti kemarin, kerugiannya berapa? Kalau membangun deep tunnel itu langsung pakai uang sekian triliun, tapi langsung kelihatan fungsinya.

Kenapa Kanal Banjir Barat (KBB) sampai bisa jebol?
KBB tidak pernah dipelihara, sedimennya banyak, air menumpuk. KBT tidak maksimal. KBB meluap karena tidak kuat menahan air, akhirnya tanggul jebol. Saya kira itu tugas-tugas kami--saya, wagub, Pemprov DKI, Kementerian PU, untuk kebut-kebutan mengerjakan ini.

Saat banjir besar kemarin, bagaimana fungsi KBT?

Kalau dilihat, waktu banjir kemarin air masih di bawah. Artinya, sebagai penampung air, sebagai pembawa air untuk diluncurkan ke laut, masih belum sempurna, sehingga kami usulkan membuat sodetan. Jadi, air nanti meluncur ke sana.

Presiden juga minta dibangun Sodetan Kali Ciliwung, efektivitasnya sejauh mana?
Efektif. Lihat di KBT, ada airnya gak? Kering. Makanya mesti ada sodetan. Kondisi KBT sampai sekarang masih seperti itu, sehingga perlu dilihat lagi apa yang keliru? Apakah saluran kecil-kecil ke situ terhambat? Atau ada aliran-aliran sungai yang masuk ke sana harus dinaikkan pakai pompa? Itu perlu dicek di lapangan.

Saya lewat situ langsung kelihatan. Lewat KBB, airnya sampai penuh dan hampir naik ke atas tanggul. Tapi di KBT kosong. Maka itu kenapa perlu ada sodetan.

Bagaimana soal pelebaran Kali Ciliwung?
Sudah dimulai, kami selesaikan dulu sosialisasinya. Masyarakat harus digeser. Teknisnya langsung dikerjakan Kementerian PU, Pemprov DKI yang non teknis--sosialisasi ke masyarakat, memindahkan mereka, menyiapkan rusun. Tidak mudah, tapi kalau tidak segera diputuskan sampai kapanpun kita akan begini terus.

Rencana Fauzi Bowo membangun tanggul raksasa atau Giant Sea Wall akan diteruskan?
Itu dananya ratusan triliun, gede banget. Tapi saya akan eksekusi.

Dieksekusi dalam artian dimulai pembangunan fisiknya?
Pokoknya dimulai: pembangunan fisiknya, payung hukumnya. Saya sudah suruh kepala dinas terkait untuk mendalami gagasan itu. Kalau hanya menunggu terus, sudah 26 tahun ya masih rencana terus. Saya gak mau disuruh buat rencana terus. Saya mau eksekusi saja. Eksekusi dan kerjakan.

Program Anda dianggap tidak ada yang baru, hanya melanjutkan gubernur sebelumnya. Tanggapan Anda?
Jangan bilang: "Ini ide dari jaman gubernur dahulu kala. Ide Jokowi mana?" Ya,  kalau saya punya ide baru sekarang, saya buat perencanaan, bisa makan 4-5 tahun, jadinya malah rencana lagi doang... hahaha... Kalau mau ide sih, banyak. Tapi saya maunya mengeksekusi saja, agar cepat dimulai. Memutuskan agar cepat dikerjakan.

Anda sempat marah soal distribusi bantuan yang menumpuk di posko banjir, kenapa bisa seperti itu?
Sebetulnya, setiap titik posko penting. Tapi, banyak yang menerapkan pola barang ditumpuk begitu saja di posko. Dalam pikiran saya, begitu barang sampai di posko, kemudian didata, barang masuk, langsung keluarkan; sehingga masyarakat merasa ada barang datang terus.

Kenapa saya marah, itu karena masyarakat banyak bersuara. Mereka mengeluh, "Pak, ini seliweran setiap hari truk-truk berisi bantuan, tapi kami tidak dapat apa-apa." Pasti ini karena barangnya distok.

Setiap mengunjungi korban banjir, Anda langsung memberi bantuan uang tunai. Kenapa?
Kadang, di titik-titik tertentu ada yang perlu cash, untuk bergerak cepat. Tapi untuk memberikan dana tunai seperti itu jangan diberikan face to face. Tidak baik. Bisa ada masalah. Sampaikan itu secara terbuka. Toh kami berikan bukan ke RT atau RW, tapi ke tokoh-tokoh masyarakat. Kami minta mereka langsung membaginya. Saya juga kirim orang untuk mengecek lagi. Jadi, ada kontrol lapangan.

Dana bantuan yang digelontorkan itu berasal dari mana? APBD?
Bukan. Kami juga baru saja keluarkan dari pos dana tak terduga.

Lalu bantuan yang dikeluarkan untuk mendapatkan logistik seperti selimut dan makanan itu dari mana?
Kami cari sendiri, dari bantuan swasta. Uang-uang yang keluar itu, entah untuk selimut, makanan, dan lain-lain, dari bantuan swasta semua.

Didera banjir besar begini, Anda mulai merasa berat jadi Gubernur Jakarta?
Tidak ada yang berat. Permasalahan kota sama saja. Tidak ada bedanya. Memang size-nya beda, sumber dayanya juga beda. Tapi, pusingnya sama.

10 Menit Tiba di TKP, Layanan Baru Call Center Polisi. Polri melayani semua bentuk pengaduan dari masyarakat 24 jam, gratis

Kepolisian Negara Republik Indonesia hari ini resmi meluncurkan call center atau sistem layanan panggilan darurat 110. Pusat pelayanan Polri ini akan meladeni segala bentuk pengaduan dari masyarakat selama 24 jam, secara gratis atau bebas pulsa. Bukan hanya pengaduan yang berkaitan dengan tindak kriminal, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat pula melaporkan keluhan terkait pelayanan kepolisian di daerahnya.

Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna, mengatakan peluncuran call center ini merupakan salah satu upaya Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Semua aduan masyarakat akan ditampung call center Polri, dan kemudian diteruskan ke seluruh Polres, Polresta, Polda, Puskodalops Polri, serta piket Polisi Perairan dan udara (khusus untuk antisipasi perompakan di laut) di seluruh Indonesia. Itu yang penting. Harapannya kami bisa cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Nanan di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 30 Januari 2013. 

Pusat pelayanan Polri ini beroperasional di lantai 3, City Walk, Sudirman, Jakarta Pusat. Nanan mengatakan sebanyak 100 operator telah siap untuk melayani aduan masyarakat. Selain itu, dia pun menjelaskan biaya operasional call center ini sudah ditanggung oleh negara, melalui kerjasama Polri dengan Telkom.

"Sebagai pelayan negara, Polri dan Telkom ingin melayani masyarakat, yang murah dan mudah," ujarnya.

Seluruh aduan masyarakat, kata Nanan, akan terekam pada sistem komputer agar lebih optimal. Jika aduan tidak ditindaklanjuti, maka akan diketahui melalui sistem tersebut. Polri sangat berharap call center 110 ini dapat berfungsi maksimal.

"Ini bisa menjadi emergency call. Kami punya satu operator dari Polri di Telkom dan akan diteruskan ke Polres-polres sesuai asal telepon dari mana," tuturnya.

Kepala Badan Pemeliharaan Kemananan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno menambahkan, target petugas 5 hingga 10 menit untuk sampai di lokasi setelah adanya laporan."Targetnya 5 sampai 10 menit sudah di TKP," katanya.

Pengganti call center 112

Sebelum call center 110 diluncurkan, Polri telah lebih dulu mengoperasikan layanan pengaduan masyarakat bebas pulsa 112. Pada awal tahun 2009, Polri meluncurkan program "Quick Response 112" melalui sambungan telepon rumah, CDMA, dan GSM. Polda Metro Jaya dan Polda Jabar menjadi pilot project untuk layanan tersebut. 

Pengaduan kepada layanan ini dikhususkan pada kejadian kejahatan di sekitar masyarakat untuk melengkapi kebutuhan masyarakat selain layanan SMS 1717. Ada empat komponen yang di dalamnya, yaitu quick respon atau unit tanggap segera, zero complain untuk layanan lalu lintas, transparansi rekruitment untuk penerimaan anggota dan pemberitahuan hasil penyidikan.

Namun sayangnya layanan ini tidak berjalan secara maksimal dan kini mati suri. Hal ini pun diakui oleh Wakapolri Nanan, "Sudah lama tidak dioptimalkan pemanfaatannya."

Jika dirunut kebelakang, fungsi layanan call center 112 memang tidak tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap 112 itu adalah layanan operator. Dalam satu jam, bisa lebih dari seratus panggilan masuk ke layanan Polri ini.

Celakanya hanya tiga panggilan yang benar-benar merupakan aduan masyarakat untuk ditindaklanjuti kepolisian. Selain itu, kendala lainnya, operator yang disediakan juga tidak banyak sehingga membuat petugas kewalahan untuk melayani.

Selain call center, dalam rangka transparansi informasi publik, pada September 2010 silam, Polri juga meluncurkan akun twitter Divisi Humas Polri atau @DIVHUMASPOLRI. Akun ini diluncurkan untuk mendukung program quickwin Polri. Jejaring sosial dianggap sebagai sarana yang efektif bagi Polri untuk lebih dekat dengan publik. Saat ini pengikut akun tersebut telah mencapai hampir 50.000 followers.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Gubernur Fauzi Bowo, pada pertengahan 2012 lalu juga sempat berencana untuk membangun sistem layanan panggilan darurat atau emergency call terpadu 911. Pembicaraan untuk menjalin kerja sama dengan tenaga ahli dari layanan darurat Kanada dan Malaysia telah dijalin. 

Kala itu, Foke, sapaannya, berencana mengoperasikan layanan ini dalam sistem satu atap Public Service Center 911. Tidak hanya menerima aduan tindak kriminal semata, namun layanan darurat ini juga akan mengintegrasikan ambulans rumah sakit dan dinas kesehatan, kepolisian, pemadam kebakaran, dan Satpol PP.

Pemprov DKI berencana memadukan semua layanan itu dalam satu nomor layanan terpadu 911. Namun, hingga kini DKI berganti pemimpin, belum terdengar lagi rencana tersebu

Mengapa Anonymous Hacker Serang Situs Pemerintah. Penangkapan Wildan jadi pemicu. Anonymous pun menyerbu

Sekitar Selasa malam, 29 Januari 2013, sejumlah website atau situs resmi milik pemerintah kedatangan tamu tak diundang.

Tak tanggung-tanggung, tamu itu meninggalkan jejak di tujuh situs sekaligus, yaitu situs Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pusat Statistik (BPS), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tashkent, Kementrian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tamu itu adalah hacker atau peretas yang menamakan diri Anonymous, atau secara harfiah berarti tidak diketahui namanya. Akun yang diduga milik kelompok peretas internasional yang populer ini berhasil mengubah tampilan situs, atau populer dengan istilah defacing. Di dalam situs yang dikunjungi, peretas meninggalkan jejak berupa pesan: No Army Can Stop An Idea.Hingga pagi dini hari, Rabu 30 Januari 2013, pesan itu masih terpampang di sub-domain dalam tujuh situs resmi milik pemerintah. Namun, tadi pagi, pengelola situs sudah berhasil membersihkannya, dan mengembalikan tampilan seperti semula.

Wildan

Aksi defacing terhadap tujuh situs resmi milik pemerintah tentu saja bukan tanpa alasan. Diduga ini adalah aksi solidaritas para peretas internasional terhadap penangkapan Wildan, tersangka peretas situs Presiden SBY, pada Jumat pekan lalu.

Seperti disiarkan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri menangkap Wildan Yani S Hari, pemuda berusia 22 tahun yang bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi di Jember, Jawa Timur, yakni CV Surya Tama.

CV ini mempunyai usaha di bidang warung telekomunikasi, penjualan sparepartkomputer dan software. Wildan bekerja sebagai admin. Menariknya, Wildan bukan siapa-siapa, dan bukan anggota komunitas peretas tertentu. Dia hanya alumni STM Pembangunan Sipil yang belajar komputer secara otodidak.

Sebelum meretas situs SBY, Wildan juga meretas beberapa situs lain, seperti www.jatireja.network, yang merupakan Internet Service Provider (ISP). Kemudian, situs www.presidensby.info yang menggunakan ISP dari Jatireja tersebut. Situs polresgunungkidul.info juga diretasnya. Tak berhenti di sana, masih ada sekitar 5.320 yang menjadi korban peretasan Wildan.

Namun, aksi Wildan tidak bertujuan. Menurut hasil investigasi Polri, dia melakukan aksinya itu murni karena iseng belaka. Belum ada bukti tersangka melakukan pencurian data, merusak, atau semacamnya.

Namun, meski hanya karena mengubah tampilan, polisi akan menjerat yang bersangkutan dengan UU Telekomunikasi pasal 22 huruf B UU 36/1999, dan UU ITE pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3, jo pasal 32 ayat 1 UU no 11/2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana maksimum delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.

Saat ini, menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arif Sulistyo, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti terkait kejahatan Wildan tersebut. Selain itu, lima orang saksi dari pengelola situs juga sudah diperiksa. "Barang bukti dari Jember berupa 2 CPU telah disita. Saat ini tersangka masih menjalani proses di Bareskrim," terangnya.

Inilah yang kemudian menuai reaksi para peretas internasional yang tergabung dalam Anonymous. Hingga akhirnya mereka menyerang sejumlah situs milik pemerintah.

Jutaan Kali

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengaku tak terkejut dengan kabar diretasnya situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan situs pemerintah lainnya. Menurut Tifatul, serangan ke situs pemerintah memang sudah kerap terjadi.

"Serangan ini  bukan serangan pertama atau kelima. Tahun 2012 saja, kami mendata 36,6 juta kali serangan kepada situs pemerintah. Artinya, ada 125 ribu serangan per hari," kata Tifatul di Gedung DPR, Rabu 30 Januari 2013.

Sementara, untuk mengamankan situs negara ini, Tifatul mengatakan, pemerintah sudah memiliki pengamanan khusus yang bekerja selama 24 jam sehari.

Meski begitu, tak semua peretas situs pemerintah yang tertangkap diproses hukum. Namun, mereka lebih banyak diarahkan ke hal yang lebih positif. "Beberapa diarahkan ke hal-hal yang positif, dan cukup berhasil," ujar dia. Namun, kata Tifatul, jika hacker tersebut dianggap berbahaya, tentu saja akan diproses hukum.

"Hal-hal begini, siapapun yang melanggar perlu diproses. Tapi bagaimana prosesnya nanti kita lihat," ujar dia.

Beasiswa

Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera ikut angkat bicara. Bukannya mendukung proses hukum, dia justru menyarankan agar pemerintah memberikan beasiswa pada Wildan Yani S Hari, peretas situs Presiden SBY.

Menurut Mardani, Wildan adalah sosok muda yang berbakat dan layak diberi bimbingan. Karena tak ada bimbingan itulah, menurut Mardani, Wildan melakukan serangan yang merugikan.

"Hacker muda Wildan memiliki kompetensi. Karena tidak terbina, malah bukan menjaga keamanan. Saya menyarankan dia dibina dan diberi beasiswa" ujar Mardani saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Menkominfo, di DPR, hari ini.

Namun, Menkominfo Tifatul Sembiring tak menyetujui usulan Mardani tersebut. Menurutnya, perbuatan Wildan yang meretas situs presiden pantas diproses secara hukum. "Ini proses di kepolisian, lagi diproses kok diberikan beasiswa," ujar Tifatul ketus saat ditemui usai rapat.

Siapakah Anonymous?

Nama ini tentu tidak asing di telinga. Kelompok ini kerap muncul tatkala terjadi kejadian-kejadian yang dianggap menyimpang, tak hanya di dalam negeri tetapi juga secara internasional. Dan, kasus Wildan ini bukanlah kali pertama aksi Anonymous membuat berita besar. Mari kita amati sejumlah sepak terjangnya.

Sebelum kasus Wildan, nama Anonymous cukup mencuat di dunia ketika diketahui bekerja di balik Wikileaks.org, situs whistle-blower nirlaba yang digagas Julian Assange. Situs ini pun menjadi buah bibir kala membongkar ribuan kabel diplomatik Departemen Luar Negeri AS dan dibocorkan ke publik. Tak pelak, kejadian ini pun membuat tokoh hingga petinggi negara di dunia kalang kabut.

Baru-baru ini, Anonymous juga melakukan aksi balas dendam atas kematian seorang peretas sekaligus aktivis Internet terkenal di Amerika Serikat, Aaron Swartz. Kelompok hacker Anonymous menyerang situs Komisi Vonis Amerika Serikat dan mengancam akan menyebarkan data-data pemerintah.

Anonymous mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas vonis yang menurut mereka salah. Swartz divonis 35 tahun penjara dan denda US$1 juta karena membobol jaringan kampus terkemuka di Massachusetts, yaitu Massachusetts Institute of Technology.

Swartz lalu mengunduh jutaan artikel jurnal akademis yang rencananya akan disebarkan secara gratis. Namun karena vonis itu dia frustasi. Dia lalu ditemukan gantung diri di apartemennya pada awal Januari tahun ini.