Pesawat Voyager: 36 Tahun Menjelajahi Semesta, Bawa Pesan Buat Alien

2 Pesawat Voyager telah diluncurkan Badan Antariksa AS (NASA) sejak 4 dasawarsa yang lalu. Sudah banyak data-data ilmiah yang menguak misteri luar angkasa selama 2 pesawat itu melanglang menjelajah alam semesta. Apa saja?

Berikut 5 fakta mengenai 2 pesawat Voyager seperti dikutip dari Live Science

1. Keluar Tata Surya Setelah 36 Tahun

Pesawat Voyager diluncurkan pada akhir 1970-an untuk mengeksplorasi planet-planet terluar dalam sistem Tata Surya. Pada 12 September 2013, NASA mengumumkan bahwa pesawat Voyager 1 telah sukses meninggalkan sistem Tata Surya, berada di ruang antarbintang pada 1 Agustus 2013 lalu.

Voyager 1 dan Voyager 2 dibangun NASA di Laboratorium Jet Propulsi di Pasadena, California. Yang terlebih dulu diluncurkan adalah Voyager 2 pada 20 Agustus 1977 dan Voyager 1 diluncurkan 2 pekan kemudian, 5 September 1977.

Kedua pesawat Voyager itu melalui rute penerbangan dan kecepatan yang berbeda. Kini September 2013, Voyager 2 menempuh jarak 14 miliar kilometer dari Matahari. Sedangkan Voyager 1 sudah berhasil menempuh jarak 17,4 miliar kilometer dari Matahari, menjadi obyek buatan manusia pertama yang mencapai jarak terjauh dari Bumi.

2. Butuh Setengah Hari Lebih untuk Kontak Pesawat

Kedua pesawat Voyager ini sampai hari ini mengirimkan banyak informasi mengenai luar angkasa kepada Deep Space Network, stasiun darat NASA. Untuk mengontak pesawat ini, mengirimkan sinyal dari stasiun di darat dengan kecepatan cahaya saja bisa menghabiskan waktu lebih dari setengah hari.

Butuh waktu 13 jam agar sinyal komunikasi sampai ke Voyager 2 dan butuh waktu 16 jam agar sinyal komunikasi sampai di Voyager 1.

3. Melanglang ke Planet-planet Besar

Misi utama 2 pesawat Voyager dalam 5 tahun pertama adalah mengeksplorasi planet Jupiter dan Saturnus, termasuk cincin Saturnus dan bulan-bulan yang mengitari kedua planet itu.

Setelah sukses, misi itu kemudian berkembang menjadi menjelajahi planet-planet luar di sistem Tata Surya, termasuk Uranus dan Neptunus. Dari Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus, Voyager sudah mengumpulkan data total 49 bulan yang mengitari keempat planet terluar itu, termasuk medan magnet yang mengitarinya.

Misi terkini Voyager mempelajari ruang antariksa di luar sistem Tata Surya, yakni di ruang antarbintang.

4. Bawa Pesan buat Alien

Kedua pesawat Voyager ini membawa pesan rekaman dari Bumi dalam cakram fonograf 12 inci dan berlapis emas. Ketua misi Voyager, astronom Carl Sagan memilih isi rekaman-rekaman yang berada dalam cakram itu.

Cakram itu seperti kapsul waktu peradaban yang harus dibawa Voyager ke sistem bintang atau galaksi lain. Cakram itu seperti mengandung gambar, suara, ucapan selamat dalam 55 bahasa di dunia, musik dari berbagai kebudayaan dan masa

5. 5 Tahun Menuju Ruang Antarbintang

Voyager 1 telah mencapai ujung dari Tata Surya, di mana gerakan angin Matahari berhenti. Selanjutnya, Voyager 1 harus melalui lapisan terluar Tata Surya yang masih dipengaruhi Matahari.

Setelah itu Voyager 1 baru memasuki ruang antarbintang dan ilmuwan mengatakan Voyager 1 membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyeberangi ruang perbatasan ini.

Penyelewengan Dana Bansos dan Siasat Politikus. Dana bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu & pilkada.

 
Semua tahu pemilu butuh biaya besar, dan uang tak turun dari langit. Tapi penyelewengan anggaran bukan jawabannya. Sayangnya rilis Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Minggu 15 September 2013, menunjukkan indikasi politisasi anggaran dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Ini menjadi salah satu hal yang berpotensi membuat RAPBN 2014 gagal menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hasil penelusuran Fitra terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2014 menyatakan terdapat Rp75 triliun anggaran bantuan sosial (bansos) yang tersebar di 15 kementerian dan lembaga negara.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan anggaran bansos masih diliputi banyak penyimpangan,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi di kantor Sekretariat Nasional Fitra, Jakarta Selatan.

Fitra berpendapat dana bansos digelontorkan bukan demi pemenuhan kebutuhan rakyat, tapi lebih untuk kepentingan publik pejabatnya. Misalnya, digunakan untuk pencitraan politik menteri menjelang Pemilu Legislatif 2014. Seperti diketahui, sejumlah menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2014 kini muncul dalam iklan layanan masyarakat kementeriannya masing-masing.

Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tahun 2013 sebagai tahun korupsi. Berdasarkan riset mereka, ada kecenderungan APBN digunakan untuk kepentingan Pemilu 2014, khususnya terkait anggaran bantuan sosial dan hibah. ICW melihat tren peningkatan dana bansos. Padahal dana ini rawan “dibajak” oleh para fungsionaris partai yang menjabat sebagai menteri atau kepala daerah.

Hasil penelitian serupa dikemukakan oleh Indonesia Budget Center (IBC). Mereka mengkhawatirkan proses demokrasi rusak karena biaya politik yang makin tinggi. Seperti ICW, IBC juga mencatat tren penggelembungan anggaran selalu terjadi menjelang pemilu. Salah satunya peningkatan penggunaan dana bansos pada kementerian yang dipimpin tokoh partai.

Peneliti IBC Roy Salam mengatakan, penyelewengan dana bansos rentan terjadi. Banyak dana yang sesungguhnya dialokasikan untuk masyarakat jadi tak tersampaikan secara sempurna. Padahal dana bansos tidak hanya ditujukan untuk satu daerah saja. “Contohnya, dana bantuan bencana saja bisa dikorupsi,” kata dia. 

Dalam APBN 2013, dana bansos ditetapkan sebesar Rp69,61 triliun atau lebih tinggi 59 persen dari alokasi bansos dua tahun sebelumnya. IBC pun sejak awal tahun memprediksi dana bansos pada APBN 2014 akan meningkat. Terbukti dana bansos pada RAPBN 2014 kini naik menjadi Rp75 triliun.

Sudah Rp411 triliun diselewengkan

Data ICW menunjukkan sebanyak 120 kasus dugaan penyelewengan dana bansos periode 2007-2012 sudah dan sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari 120 kasus itu, sebagian penyeleweng dana tersebut telah divonis pengadilan.

“Total penyelewengan dana bansos di Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan penegak hukum mencapai Rp411 triliun,” ujar peneliti ICW Febri Diansyah. Seluruh dana yang semula ditujukan untuk masyarakat tak mampu dalam bentuk uang atau barang itupun pada implementasinya dibelokkan.

Modus penyelewengan dana bansos beragam di tiap daerah, misalnya ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) fiktif yang menerima dana itu atas nama masyarakat. Padahal LSM itu dibentuk hanya untuk mengambil dana bansos yang kewenangan penggunaannya sesungguhnya ada pada pemerintah daerah. Setelah LSM fiktif tersebut mengambil dana bansos, distribusi dana pun tak jelas rimbanya.

Modus lain, dana bansos kerap digunakan untuk biaya kampanye pilkada. Lemahnya mekanisme pemberian dana bansos memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran. Pemerintah pun diminta membuat aturan jelas mengenai lembaga atau individu yang layak menerima  dana bansos. Identifikasi tepat bisa menghindari kebocoran anggaran.

“Tak semestinya dana bansos dan hibah digunakan untuk kepentingan terselubung. Ini harus diawasi betul oleh masyarakat,” kata Febri. Sementara IBC menyatakan, sukar memisahkan dana bansos yang dikorupsi apakah untuk kepentingan individu atau partai.

Untuk meminimalkan potensi korupsi bansos, ICW merekomendasikan KPK punya program khusus guna menyelidiki penggunaan dana pemerintah yang rawan “dibajak” partai politik. KPK diminta bekerja sama dengan KPU untuk menentukan mana saja dana terlarang yang tak boleh digunakan untuk kampanye.

Bansos dari masa ke masa

Berdasarkan data IBC, dana bansos pada APBN-P 2009 – menjelang Pemilu 2009, ditetapkan Rp74,93 triliun. Jumlah ini naik 52 persen atau Rp25,52 triliun dibanding anggaran bansos pada tahun 2007 sebesar Rp49,41 triliun.

Dana bansos ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama saat revisi APBN. Pada APBN 2011 misalnya dana bansos ditetapkan Rp59,18 triliun, lalu naik 31 persen atau Rp18,63 triliun menjadi Rp77,81 triliun pada APBN-P 2011.

Lalu dana bansos pada APBN 2012 yang semula berjumlah Rp43,76 triliun bertambah signifikan 87 persen atau Rp38,26 triliun menjadi Rp82,03 triliun pada APBN-P 2012. Seiring dengan meningkatnya dana bansos, penyimpangan terhadapnya pun meningkat.

Temuan BPK menunjukkan, pada tahun 2010 penyimpangan dana bansos sebesar Rp2,4 triliun terjadi di 8 kementerian. Selanjutnya pada tahun 2012, penyimpangan meningkat menjadi Rp31,6 triliun dan terjadi di 12 kementerian.  
'
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penyeleweng terbesar dana bansos 2012 dengan anggaran yang diselewengkan mencapai Rp20,6 triliun. “Penyelewengan Rp20 triliun itu luar biasa. Saya harus pelajari rekomendasi BPK,” kata Mendikbud M Nuh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menindaklanjuti temuan BPK soal dana bansos tersebut.

Tak hanya terjadi di pusat, penyelewengan dana bansos pun terjadi di berbagai daerah. Tahun 2010 misalnya, BPK menemukan penyimpangan dana bansos di 19 provinsi yang total nilainya mencapai Rp765 miliar. Tiga besar provinsi penyeleweng dana bansos 2010 adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Kasus lain di tahun berikutnya ditemukan di Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran bansos 2011 sebesar Rp51 miliar untuk 160 pihak. Tapi dari total 160 penerima dana bansos, Pemprov Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga, itupun tak menyebutkan alamat jelas mereka. Sementara 130 penerima lainnya atau 81,3 persen sisanya tidak jelas identitasnya.

Kasus lain tahun 2013 ditemukan di Sumatera Selatan. Mahkamah Konstitusi meyakini terjadi penyelewengan dana bansos pada APBD Sumsel 2013 oleh Gubernur Alex Noerdin untuk memenangkan pemilihan Pilkada Sumsel. Fakta persidangan membuktikan adanya aliran dana bansos dari gubernur incumbent kepada sejumlah masyarakat dan organisasi sosial di provinsi itu.

BAHASA GADO GADO VICKY PRASETYO, NGAWUR ATAU BERMAKNA, DIA BODOH ATAU CARI SENSASI SEMATA?

Dalam usiaku yang menginjak 51 my age ini, basickly aku suka politik, dan ingin bepolitik, namun terjadi kontroversi hati, karena aku seorang PNS. Karena kontroversi hatiku lebih memilih konspirasi kemakmuran yang kita pilih, dan kita belajar harmonisisasi dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, dan kupikir kita tidak boleh ego terhadap satu kepentingan dan mengkudeta apa yang kita miliki keinginan. Dengan adanya hubungan politisi dan PNS ini bukan mempertakut dan mempersuram statusisasi kemakmuran keluargaku, tapi menjadi confidence. Tapi kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita akan lebih baik dan aku sangat bangga. Lho ngomong apa aku ini kok jadi bingung sendiri? hehehehe