Megawati: Petani dan Nelayan Indonesia Harus Dapat Proteksi

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Sabtu 28 Desember 2013, menyatakan bahwa petani dan nelayan dalam negeri harus tetap diberi subsidi sebagai bentuk perlindungan dalam menghadapi persaingan era perdagangan bebas.

Megawati menilai, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang dibentuk untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan bagaimanapun tetap harus diwaspadai jika cenderung tidak menguntungkan kepentingan Indonesia. 

Liberalisasi perdagangan ditandai dengan karakteristik pasar yang sangat terbuka untuk produk dan jasa. Artinya, perdagangan bisa dilakukan secara luas dan bebas di antara negara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, menurut Megawati, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi ketatnya persaingan di pasar bebas itu. Jika Indonesia tidak mampu bersaing, bukan tidak mungkin perdagangan bebas malah akan menjadi bentuk penjajahan baru.

"Kalau petani tidak diberi proteksi dan semua produk pertanian itu masuk ke Indonesia secara bebas, maka petani Indonesia akan mati," ujar Megawati dalam sambutannya pada seminar bertajuk Semangat Kebangsaan Abad 21 di Universitas Sanata Dharma, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian pula dengan para nelayan yang tak mungkin bersaing dengan nelayan modern dari luar negeri. "Bagaimana nelayan kita bersaing dengan nelayan dari luar negeri yang bisa menangkap ikan lalu mengolah ikannya di kapal itu dan langsung siap dipasarkan?," kata Megawati.

Ia menjelaskan, Italia yang sudah termasuk negara maju pun tetap memberikan proteksi kepada petani tomatnya. Karena warga Italia tidak bisa hidup tanpa tomat. Jika tidak ada proteksi, petani bisa menaikkan harga tomat, Jika hal itu terjadi, serikat buruh akan protes atas mahalnya harga tomat dan dikawatirkan terjadi pemogokan.

"Bagaimana dengan Indonesia? Lha kok dilepas begitu saja tidak ada proteksi? Bagaimana besok kalau tenaga kerja dari luar masuk dan bekerja jadi tukang sapu? Maka tukang sapu dari Indonesia yang akan klenger. Itu harus dipikir," kata Megawati.

Menurut Megawati, Indonesia belum siap untuk menerima WTO jika tidak ada perlindungan pemerintah kepada masyarakatnya. Alih-alih memberikan perlindungan, subsidi yang diberikan kepada rakyat justru diributkan.

"Subsidi itu boleh saja diberikan, berapa besar yang harus diberikan. Namun, kewajiban pemerintah harus ditegakkan dalam memberikan perlindungan kepada petani, nelayan dan lainnya," kata Megawati.