Hadiah Tahun Baru China: Perubahan Kebijakan "Satu Anak". Pemerintah China setuju mengubah kebijakan “satu anak.”

Pemerintah China setuju mengubah kebijakan “satu anak” pada keluarga-keluarga di Negeri Tirai Bambu itu. Mengutip kantor berita Xinhua, keputusan itu resmi ditetapkan dalam kongres Komite Rakyat Nasional China, Sabtu, 28 Desember 2013.

Dulunya, anak kedua dalam keluarga baru diperbolehkan jika kedua orang tua anak itu sama-sama tunggal. Kebijakan baru menyebutkan, syarat mendapatkan anak kedua bisa terpenuhi meski hanya salah satu dari kedua orang tua anak itu yang tunggal.

Artinya, kebijakan melonggar. Itu dilakukan karena terhitung sejak 1990-an, pertumbuhan penduduk di China sudah menurun drastis. Kini, wanita China melahirkan rata-rata 1,4 hingga 1,6 anak per tahun. Sejauh ini, sudah sekitar 400 juta kelahiran yang dapat dicegah.

Kebijakan “satu keluarga satu anak” sendiri diterapkan di China sejak 1970-an. Di satu sisi, kebijakan itu mendapat pujian karena sukses menghambat pertumbuhan penduduk di China. Tapi di sisi lain, ada pula kecaman karena itu menyebabkan aborsi dan denda besar.

Seperti diketahui, jika ada keluarga di China yang memiliki lebih dari satu anak padahal tidak memenuhi persyaratan bahwa kedua orang tuanya tunggal, akan mendapat denda.

Selain itu, kecaman lain muncul lantaran orang tua pasti membutuhkan kasih sayang anak saat beranjak senja. Mereka biasanya membutuhkan anak lebih dari satu. Karena itulah kebijakan baru diterapkan.

Rencananya, itu akan diawali di beberapa daerah pada awal kuartal 2014.

Pemerintah China optimistis, berubahnya kebijakan “satu anak” di China tidak berarti kiamat. Kesuksesan keluarga berencana tetap diperketat. Sebab, penduduk China masih begitu membludak.

“Banyak masalah ekonomi dan sosial yang berakar pada kenyataan itu. Kita tak bisa mengambil risiko penduduk tumbuh di luar kendali,” kata Jiang Fan, Deputi Kongres Rakyat Nasional dan anggota  NPC Agriculture and Rural Affairs Committee.

Penghapusan kerja paksa

“Hadiah tahun baru” China bukan hanya perubahan pada kebijakan “satu anak”. Sejak awal Januari mendatang, pemerintah juga memutuskan hukuman kerja paksa di China dihapuskan. Sistem itu sangat kontroversial, karena itu mengingatkan pada rezim komunisme tahun 1950-an.

Saat itu, hukuman kerja paksa digunakan untuk “membungkam” musuh dan mengonsolidasikan kekuatan. Kini, hukuman itu diberlakukan di luar sistem penjara formal. Seringkali, itu disalahgunakan sebagai cara menganiaya kelompok-kelompok anti-pemerintah.

Kamp kerja paksa itu disebut “Laojiao”. Mulai Sabtu ini, orang-orang yang bertugas di sana mulai dibebaskan. Namun, bagi organisasi pejuang hak asasi manusia, kebijakan menghapuskan kamp kerja paksa hanya upaya pencitraan pemerintah.

Dikutip dari laman CNN, Amnesty International menuturkan bahwa kamp kerja paksa nantinya akan digantikan fasilitas lain yang berkesan serupa. Hanya, kemasannya sedikit berbeda. “Pendisiplinan” itu akan disebut kamp pendidikan hukum atau kamp rehabilitasi narkotika