Ainut Tijar : Untuk mempersempit gerak para teroris, TNI juga akan membentuk desk antiteror yang bekerja membantu kepolisian untuk mengejar para teroris. Desk antioteror TNI akan dihidupkan lagi hingga tingkat Koramil. Sejumlah kalangan menilai, hal itu akan mengancam proses demokrasi. Sebab, organisasi tersebut identik dengan sejarah kelam penculikan para aktivis dan politisi vokal. JADI SEBAIKNYA BAGAIMANA YA...!!??? hehehe...
Nafian Faiz
semoga masa lalu dijadikan guru yang terbaik,sehingga kita tidak jatuh dilobang yang sama
sekitar sejam yang lalu · Hapus
زين المعارف
Sebaiknya tanya ama bang ainut! di kan ahli teroris. hehehehe
sekitar sejam yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Kyai Zainal : Kulo mboten saget nopo nopo. hehehe.......
sekitar sejam yang lalu · Hapus
Tatas Rudatin
...konon yg bikin virus komputer adalah perusahaan antivirus....
sekitar sejam yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Tatas : Masuk akal juga. Tapi apa begitu...? hehehe.......
sekitar sejam yang lalu · Hapus
Ade P. Nasution
wah gawat nih..kembali ke zaman orde baru lagi..bagusnya tak usahlah dibentuk desk TNI itu, cukup diperkuat aja Intelejen dan sosialisasi penanganan sederhana terhadap tindakan teroris kepada masyarakat. kalau desk ini dihidupkan, hanya demi alasan teror, TNI seenaknya saja menangkapi orang
sekitar sejam yang lalu · Hapus
Nazwa Az Zahra Zahra
MEMBERIKAN INFORMASI SEKECIL APAPUN AKAN BERMANFAAT...KITA KEMBANGKAN KEMBALI BUDAYA KEPEDULIAN
sekitar sejam yang lalu · Hapus
زين المعارف
Wah bakal ada teroris mencari teroris nih!
58 menit yang lalu · Hapus
Faisal Abdullah
teror dilawan teror, sebaiknya bukan hanya desk TNI tapi juga relawan hrs direkrut untuk melawan teror
56 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
Kira kira tumpang tindih ga ya dengan Densus 88 POLRI?
56 menit yang lalu · Hapus
Andi Sutrisno
itu kan identik .....sejarah dulu.....ga' tau sekarang dah banyak perubahannya kalie....
55 menit yang lalu · Hapus
Lilo Perdana
Masih ingat kasus Tanjung Priok bukan???????
55 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
Owh. . .pertunjukan JW.M 2 dan opera di temanggung tu ujung2nya ini toh. . .kalo gitu benang merah sudah terungkap. .tujuan akhir mereka membentuk desk anti teror toh. . .dengan alasan untuk mencegah aktivitas terorisme tapi di balik itu juga untuk membentuk trend zaman dan rezim baru seperti orba dan militeristik ya bang. . .cuma bedanya rezim baru ini bersifat fleksibel kepala negaranya. .tidak seperti orba. .OH BEGITU. .Thanks info nya. .dah faham saya sekarang. .^,^
55 menit yang lalu · Hapus
Afiyanti Jannah
Menurut P Nut sendiri gmn ...?
53 menit yang lalu · Hapus
Rinohadi CorLuz
Sebaiknya indonesia dibumihanguskan aja.hahaha,GITU AJA KOK REPOT.",maaf, becanda
53 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Tisna : Itu masuk akal juga. Tapi apa iya ya...?
53 menit yang lalu · Hapus
Erdy Juliardi
sekali dayung 2-4 bahkan ratusan pulau terlampaui...
49 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Afiyanti : Menurutku seperti komentar Profesor Faisal Abdullah yaitu sebaiknya bukan hanya desk TNI tapi juga relawan hrs direkrut untuk melawan teror. Dan kalau perlu semua lapisan masyarakat silibatkan. Kalu untuk menghidupkan kembali desk TNI kayaknya, jangan2 sinyalemen Mas Tisna Purnaewan itu benar.
Kalu gitu aku tunggu komentar yg lain dulu dong, untuk ditarik kesimpulan. hehehe.......
Kalu gitu aku tunggu komentar yg lain dulu dong, untuk ditarik kesimpulan. hehehe.......
49 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
@ bang ainut : Ini skenario yang paling masuk akal untuk menjaga kemapan. . .ni berbahaya sekali. . .dulu saya dah pernah diskusi ma bung fajroel tentang trend baru era SBY, sudah saya prediksi akan lahir "anak rezim orba", tapi saya tidak menyangka akan se"berbahaya" ini. . .tar bisa kembali ke era 80-an dimana gerakan islam dan aktivisme dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena perlahan pergerakan apapun dikikis habis di ranah publik, dengan dalih "terorisme" mereka akan membenarkan semua tindakan mereka dengan alasan HANKAM, tapi sebetulnya untuk menjaga rezim baru buatan mereka. .GAWAT. !!
45 menit yang lalu · Hapus
Sari Putri
Yah mungkin sudah waktunya negara bertindak agak sedikit keras karena memang pasca 98 menjamur banget organisasi2 anti Republik ini. Banyak di daerah2 kumpulan orang2 yang memang sangat pintar2 dan memiliki basis2 organisasi yg dgn pelan tapi pasti memiliki banyak pengikut. Indonesia secara geographis dan demographis memang berpotensi utk berkembangnya teroris atau gerakan2 anti RI. Jadi demi keutuhan NKRI ya pemerintah memiliki tangung jawab dan hak utk menerapkan metode apapun utk mempertahankan NKRI. Yg kita hrs do'akan agar nilai2 demokrasi dan HAM tetap bisa di junjung tingggi oleh pemerintah. Demokrasi terpimpin adalah harga mati utk RI. Bukan demokrasi asal2an yang gak terkontrol. Beratttttt.
44 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Tisna : Yang bener sampai segawat itu...? coba kita tunggu aja. hehehe.........
44 menit yang lalu · Hapus
Edward Sihombing
baiknya tungguin aja apa maunya mereka....hehehe
43 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
@Sari Putri : Ini ada benarnya juga. Itu juga bisa menjaga stabilitas NKRI. Kalau menurutku apapun caranya asal rakyat indonesia ini sejahtera, aman dan menerima keadilan. hehehe......... Tapi...!? Untuk yang disampaikan bung Tisna tadi...??? kayaknya ga papa, asal bangsa ini aman, nyaman, damai, adil dan sejahtera. hehehe.......
40 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
@ bang ainut : yang jelaz lebih gawat dari rezim orba, karena rezim orba berpusat pada satu pemimpin, kalo rezim baru ini, seluruh sistem akan menjadi intinya. . .sisi baiknya ya HANKAM terkendali, perekonomian meningkat, gerakan separatis akan lenyap, tapi sisi buruknya adalah kebebasan berpendapat akan di kekang dan keterbukaan akan lenyap. . .pasti pemerintah akan bertindak otoriter. .
38 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
Saya pikir keterbukaan terberangus tidak terlalu masalah bagi rakyat, karena yang penting, aman, nyaman, damai, dan sejahtera. hehehe......
36 menit yang lalu · Hapus
Sari Putri
@ TIsna: Belum tentu pemerintah akan bertindak otoriter. Dan rasanya kebebasan berpendapat akan tetap di berikan 100%. Yang di perketat mungkin organisasi2 yg di pelosok2 akan lebih di awasi. Pengawasan itu penting jangan sampe tiba2 jadi BOM WAKTU.
36 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
Apa artinya keterbukaan kalau semuanya ngawur dan ekonomi serta keamanan ga terjamin? hehehe........
35 menit yang lalu · Hapus
Fetty Abidin Aloei
Kenapa noordin M top tdk tumbuh subur di malay dan disingapure ??.....
Karena mereka kompak rakyatnya, pemerintahannya bersatu menolak teroris tdk ada ampun buat teroris padahal noordin org malay. Kenapa di Indonesia noordin M top bgt leluasa ?? Karena rakyatnya tdk bersatu melawan teroris ibaratnya acuh beybeh sehingga noordin cs bebas di indo. Utk itulah marilah kita bersatu Rakyat dan Pemerintah berperang melawan teroris sehingga tdk ada rasa nyaman mrk hdp di indonesia.
Karena mereka kompak rakyatnya, pemerintahannya bersatu menolak teroris tdk ada ampun buat teroris padahal noordin org malay. Kenapa di Indonesia noordin M top bgt leluasa ?? Karena rakyatnya tdk bersatu melawan teroris ibaratnya acuh beybeh sehingga noordin cs bebas di indo. Utk itulah marilah kita bersatu Rakyat dan Pemerintah berperang melawan teroris sehingga tdk ada rasa nyaman mrk hdp di indonesia.
35 menit yang lalu · Hapus
Erdy Juliardi
apa negeri ini seGAWAT&sePARAH itu...???apa periode 80an akan kembali lagi...???
34 menit yang lalu · Hapus
Sari Putri
AGREE 100% Utk FETTY!!!! benar rakyat kita terlalu individualis. Cuek, solidaritasnya rendah, NO SEE & NO HEAR attitude. Aku sudah liat di kantor, di antara teman2, dll.
33 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
@ bang ainut n sari : saya berharap begitu. .semoga kebebasan berpendapat tetap 100%, semoga tidak asal tuduh dia atau mereka terorisme untuk gerakan yang memang tidak berbahaya. . .dan semoga presiden terpilih 2014 nanti juga tidak otoriter. . .karena yang maen sekarang sistem, bukan terpusat pada 1 pemimpin. .^,^
29 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
@ fetty : obyeknya bukan terorisme, karena terorisme hanya "isu" yang sengaja mereka gulirkan ke ruang publik untuk membentuk trend zaman. .jadi obyeknya adalah trend zaman alias rezim baru. . .bahkan terorisme hanya menjadi subyek dalam kejadian ini. . .^,^
25 menit yang lalu · Hapus
Fetty Abidin Aloei
Kalau boleh menambahkan lagi seluruh pesantren di indonesia di data kalau tdk ada ktp dibuatkan secara gratis kyia nya di rangkul ditertipkan saya merasa terganggu sekali teroris itu beragama islam yg memakai sorban/pici haji dll, sdgkan islam itu mengajarkan kebaikan mengasihi dll. Nabi Muhammad SA saja memberi makan pengemis yahudi selama 4thn sebelum beliau wafat yg selalu pengemis itu menghina Rosul kenapa kok malah Noordin M top yg memakai islam membunuh byk org itu sesuatu ajaran yg salah utk (maaf kalau ada kata yg slah)
20 menit yang lalu · Hapus
Yudha Dana Prahara
Sy kira sikap traumatis kita thdp Rezim Orba jgn trlalu didramatisir.krn scr tdk lgsg akan melemahkan Kita sbg Warga negara. kita punya Konstitusi sbg pijakan. UU TNI dan POLRI sbg UU organik sdh jelas membatasi Tugas,fungsi&Wewenang kedua lembg tsb.prmslhn disini a/ adnya Dikotomi antra Sipil&Militer,namun hemat sy jgn sampai isu Terorisme ini diperlebar pd mslh sistem,apalagi dibiaskan kearah pencedraan Demokrasi.kita msh pny konstituen diLegislatif&fungsi kontrol diLSM.&sy yakin lembaga2 trsbut bs menunjukan integritasnya dgn menjauhi sikap otokritik.
14 menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
Sejumlah kalangan menilai, wacana memunculkan kembali desk antiteror TNI akan mengancam proses demokrasi. Sebab, organisasi tersebut identik dengan sejarah kelam penculikan para aktivis dan politisi vokal. Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo merasa kekhawatiran tersebut tidak beralasan.
"Desk antiteror TNI sebagai instruksi presiden, prinsipnya tidak masalah sejauh sebagai faktor penunjang yang sudah dilakukan Polri lewat densus 88," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2009).
Menurut Tjahjo, selama koordinasi dengan pihak terkait lainnya lancar, pembentukan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Sedangkan tingkat koordinasi harus dipimpin langsung oleh presiden.
"Masalahnya pada koordinasi yang penting, karena tidak hanya TNI, tetapi melibatkan intelijen dari BIN, imigrasi, kejaksaan dan Polri sendiri," jelasnya.
"Desk antiteror TNI sebagai instruksi presiden, prinsipnya tidak masalah sejauh sebagai faktor penunjang yang sudah dilakukan Polri lewat densus 88," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2009).
Menurut Tjahjo, selama koordinasi dengan pihak terkait lainnya lancar, pembentukan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Sedangkan tingkat koordinasi harus dipimpin langsung oleh presiden.
"Masalahnya pada koordinasi yang penting, karena tidak hanya TNI, tetapi melibatkan intelijen dari BIN, imigrasi, kejaksaan dan Polri sendiri," jelasnya.
7 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
@ fetty : akar permasalahanya itu terorisme sengaja dibuat oleh kaum konspirasi untuk membuka jalan menuju trend jaman baru atau pada awalnya sudah ada tapi di pancing oleh kaum konspirasi dan di manfaatkan "citra" nya untuk membuat isu perlawanan dan kondisi itu dimanfaatkan untuk membentuk trend zaman. . .kalo masalah aplikasi kongkrit di lapangan itu masalah derivatnya ini. . .kita haruz memahami inti masalahnya dulu
7 menit yang lalu · Hapus
Tisna Purnawan
41@ yudha : konstitusi merupakan hukum tertinggi suatu negara yang merupakan cerminan seluruh rakyat dalam suatu negara. . .sekarang bila kebebasan berfikir dan berpendapat di ranah publik di kekang, bukan tidak mungkin segala keinginan penguasa akan menjadi konstitusi itu sendiri, karena dalam keadaan terkekang dengan takut pada otoritas pemerintah , jika penguasa bilang A dan rakyat juga bilang A, maka A itu akan menjadi konstitusi. . .apalagi kalau sekedar mecabut UU atau membuat UU untuk memuluskan jalan mereka, itu bukan sesuatu yang sulit jika kebebasan berpendapat terkekang. . .ni bukan masalah trauma atau tidak, tapi sistem ini berpotensi menimbulkan rezim baru. .
Faisal Matondang
Klau di hidupkan lg bagus itu pak, dan tak perlu di buat UU baru, apabila mereka di perlukan Polisi meohon bantuan ( Presiden ) karena Polri di bawah Presiden. Itu yang perlu di sosialisasikan.
10 menit yang lalu · Hapus
Priyanto Hadi Nugroho
sebuah skenario besar untuk kembali meminggirkan "islam", bahkan menempatkan di pojok sebagai pesakitan... sejarah terulang kembali...(siapa yang untung???)
Nurdin Abdul Azis
y udh byarn z,, asal desk antiteror tni hrs asli produk indonesia,,,, jngn produk amrik m aus,,,,
3 menit yang lalu · Hapus
Yudha Dana Prahara
@Tisna:Rakyat skrg sudah tdk "apatis"&Otokritik sprti dulu pa!Anda hrs pahami&analisa dulu perkembangan konstituen kita saat ini.Sy yakin franca lingua bangsa ini sudah mengalami peningkatan yg cukup progresif dlm memaknai sebuah sistem. Rakyat skrg tdk Bodoh Pa,bs menilai mana hitam mana putih.Kmudian Konstitusi tdk sesederhana itu dijadikan "Mainan" para pengusa.Jika kekhawtiran anda td dijadikan landasan,brarti anda sudah hilang kprcyaan thdp Kemampuan Rakyat saat ini.
sekitar satu menit yang lalu · Hapus
Ainut Tijar
Untuk membendung tindakan terorisme, dan tak ada tumpang tindih dengan kepolisian, TNI menyusun pola antiteror sendiri.
“Ada tiga pola untuk yang sudah kita koordinasikan, pertama, pendeteksian yang dilakukan oleh satuan intelijen dan satuan teritoria; kedua, satuan pencegahan yag sifatnya persuasif dan edukatif yang dibina tentara nasional masuk desa (TNMD); serta mengajak kepada masyarakat untuk mewaspadai teror,” ujar Panglima TNI Djoko Santoso usai bertemu Presiden SBY di Cikeas, Selasa (11/8).
Panglima menjelaskan, jauh sebelum marak bahaya teroris, TNI sudah memiliki satuan-satuan khusus penanggulangan teror.
“Ini sudah disiapkan. Apabila memang pada tahap penindakan itu diperlukan, contoh kalau ada penyanderaan kapal di selat Malaka yang main adalah satuan anti teror dari angkatan laut, kalau penyanderaan pesawat udara misalkan di Halim itu yang main adalah Den Bravo,” ujar dia.
“Ada tiga pola untuk yang sudah kita koordinasikan, pertama, pendeteksian yang dilakukan oleh satuan intelijen dan satuan teritoria; kedua, satuan pencegahan yag sifatnya persuasif dan edukatif yang dibina tentara nasional masuk desa (TNMD); serta mengajak kepada masyarakat untuk mewaspadai teror,” ujar Panglima TNI Djoko Santoso usai bertemu Presiden SBY di Cikeas, Selasa (11/8).
Panglima menjelaskan, jauh sebelum marak bahaya teroris, TNI sudah memiliki satuan-satuan khusus penanggulangan teror.
“Ini sudah disiapkan. Apabila memang pada tahap penindakan itu diperlukan, contoh kalau ada penyanderaan kapal di selat Malaka yang main adalah satuan anti teror dari angkatan laut, kalau penyanderaan pesawat udara misalkan di Halim itu yang main adalah Den Bravo,” ujar dia.
sekitar satu menit yang lalu · Hapus
