USAHA TERAKHIR PRABOWO HATTA

Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akhirnya resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon nomor urut satu yang diusung Koalisi Merah Putih itu menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Setelah melakukan perhitungan suara pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli lalu, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai pemenang pilpres sekaligus presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketua Tim Hukum Pembela Merah Putih, Firman Wijaya, mengatakan dalam gugatan yang diajukan ke MK, Jumat 25 Juli 2014, ada dua objek hukum yang dijadikan dasar gugatan.

"Pertama, terkait adanya tindakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Objek kedua, terkait dengan selisih suara yang menentukan terpilihnya capres-cawapres sebagai pemenang. Baginya dua objek ini menjadi inti dari keseluruhan gugatan.

Firman yang didampingi dua asisten tampak membawa tumpukan berkas gugatan. Ia mengatakan berkas ini baru sebagian dari gugatan yang diajukan ke MK.

"Resminya dokumen lain akan segera dikirim dan dibawa ke MK. Kami juga membawa beberapa temuan baru," jelasnya.

Prabowo mengatakan, tim koalisi Merah Putih telah mengumpulkan jutaan bukti kecurangan  serta testimoni puluhan ribu saksi untuk membuktikan kecurangan Pilpres 2014 di MK. Ia berharap MK bisa memperhatikan berbagai bukti yang dimiliki tim.

"Kami akan melanjutkan perjuangan dengan jalur hukum, kami hampir punya satu juta dokumen, kami punya 52 ribu saksi yang akan memberikan keterangan," katanya di atas mobil, di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2014.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh tim hukum adalah jalan kebenaran. Jalan ini untuk tetap meraih kemenangan. "Percayalah kebenaran akan menang," ujarnya.

Ketua dewan pembina Partai Gerindra ini menegaskan, koalisi Merah Putih tetap akan lanjutkan perjuangan demi keadilan bangsa Indonesia. "Kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Perjuangan kita adalah untuk menyejahterakan Indonesia," katanya.

MK Siap Proses Gugatan

MK telah bersiap menerima gugatan ini dan akan memeriksa kelengkapan gugatan. "Kalau daftar hari ini, kita akan periksa persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan permohonannya. Kalau sudah lengkap, MK akan keluarkan akta permohonan sudah lengkap," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva, di kantornya Jumat 25 Juli 2014.

Hamdan menjelaskan bila gugatan belum lengkap, maka tim Prabowo-Hatta akan diberikan waktu 1 hari untuk melengkapi persyaratan administrasi.

"Kalau belum lengkap, nanti kepaniteraan akan memberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi," katanya.

Setelah permohonan lengkap selanjutnya berkas ini akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara. Kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak terkait termohon dan Badan Pengawas Pemilu.

Sesuai jadwal, Hamdan mengatakan proses perkara akan masuk pada tahap awal persidangan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Sidang pertama direncanakan tanggal 6, ya Rabu. Untuk mendengarkan keterangan lisan dari pemohon, menjelaskan pokok-pokok permohonannya, dan majelis juga memberikan nasehat, mungkin permohonan perlu disempurnakan," jelas Hamdan.

Sikap KPU

KPU telah menunggu gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. "Kami menanti sikap terakhir bagaimana sikap pasangan calon nomor urut satu, sambil kami mempersiapkan diri," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis 24 Juli 2014.

Husni juga menghargai sikap Prabowo-Hatta yang mengundurkan diri dari proses rekapitulasi. Menurutnya, itu adalah hak masing-masing pasangan calon.

"KPU dalam posisi mencermati saja apa yang menjadi sikap itu. Tidak kami kemudian melakukan tanggapan," jelasnya.

Husni mengatakan KPU saat ini tengah mendiskusikan persiapan kemungkinan adanya gugatan ke MK. Dia siap mempertanggungjawabkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPU juga telah memetakan potensi masalah dan di mana saja daerah-daerah yang menjadi fokus gugatan.

"Dalam rekapitulasi kami sudah melihat mana-mana yang dipersoalkan oleh para saksi. Kami petakan, pelajari, dan kami siapkan seluruh hal yang terkait dengan bukti dan pertanggungjawaban," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di kantornya Kamis 24 Juli 2014.

Juri mengatakan pemetaan dilakukan oleh jajaran KPU di daerah. Mereka akan mempelajari dan menganalisis potensi-potensi yang kemungkinan akan dipersoalkan pasangan capres-cawapres sekaligus memberikan argumentasi untuk menjawabnya. "Bahwa apa yang dilakukan KPU secara berjenjang itu sudah benar," ujarnya.

Mengenai daerah-daerah mana saja yang kemungkinan besar akan digugat, Juri enggan menyebut secara spesifik. Namun, dia memastikan persiapan KPU menyangkut seluruh wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta yang sebelumnya dipersoalkan.

"Biar itu (daerah mana saja) yang gugat yang memberikan statement. Kalau siap saja untuk semuanya, seluruh daerah," jelasnya.

Juri mengatakan KPU juga berkoordinasi dengan tim penasehat hukum. KPU menurutnya akan menunjuk firma hukum untuk membantu menghadapi gugatan.

"Tapi secara umum kami sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan permohonan dan gugatan di MK," ujar dia.

KPU juga telah mempersiapkan sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi pengacara.

"Ya sedang didiskusikan termasuk pengacara-pengacara yang sudah bekerja sebelumnya. Adnan Buyung salah satunya yang kami prioritaskan," kata Juri.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan kuasa hukum ada apabila perkara ada. Dia memastikan KPU sangat terbuka dalam proses penunjukkan.

"Saya nggak perlu sebutkan. Pokoknya besok, tinggal penunjukkan saja. Pengacara kami rekrut secukupnya," kata Husni.

Persiapan Bawaslu

Tak hanya KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga akan menyiapkan seluruh dokumen selama pilpres. Dokumen dipersiapkan untuk menghadapi gugatan pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres ke MK.

Anggota Bawaslu Nasrullah, mengaku telah membuat catatan-catatan selama proses rekapitulasi Pilpres 2014 berlangsung.

Menurutnya sebagai penyelengara pemilu, Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilu, harus selalu siap jika dimintai keterangan oleh MK. Baik keterangan itu berbentuk tertulis, atau lisan.

"Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi agar mengumpulkan panwas semua formulir C1, D1, DA, DB, DC. Form-formnya itu dikumpulkan untuk nanti di kemudian hari, jika gugatan itu diajukan oleh siapa pun, kita wajib menjawab berdasarkan data," kata Nasrullah di kantornya, Kamis 22 Juli 2014.

Bawaslu menurutnya juga siap bila nantinya MK mengabulkan gugatan pihak yang tidak puas dengan keputusan Pilpres 2014. Bawaslu siap mendapatkan teguran maupun hukuman.

"Insya Allah, kami siap di MK. Apakah Bawaslu siap dikenai kode etik, atau dipecat, ya sudah. Sebab, itu memang ruangnya," jelas Nasrullah.

Data Pembanding Jokowi-Kalla

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Kalla juga telah bersiap menghadapi sidang gugatan pemilu di MK. Mereka sudah menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

"Kami siap. Tim hukum yang punya data lengkap di tiap-tiap TPS, mana C1 bermasalah, mana ada indikasi-indikasi bermasalah," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di kantor KPU, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Bahkan, Tjahjo mengaku pihaknya akan dibela oleh ratusan pengacara. "Kami didukung 300 pengacara dari relawan, simpatisan dan masyarakat," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui gugatan adalah hak masing-masing capres dan cawapres. Namun, dia juga mencatat indikasi kecurangan mulai dari TPS sampai penghitungan suara yang merugikan Jokowi-JK. "Toh, kalau ada gugatan kami punya data pembanding," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Jokowi-Kalla akan menghadapi gugatan dengan jurus tunggal, yaitu kembali pada kekuatan rakyat.

"Sebab Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan itu," kata Hasto, Jumat 25 Juli 2014.

Menurut dia, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi. Mereka percaya bahwa MK akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga itu ketika masih dipimpin oleh Akil Mochtar, yang telah dihukum penjara seumur hidup atas kasus korupsi.

Maka, menurut Hasto, MK harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana hukum dan keadilan akan benar-benar diterapkan.

"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto.

Menurut Hasto memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, saat ini, terbukti rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat.

"Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus menerus kita dengarkan," lanjutnya.

Prabowo-Hatta Minta Pendukung Tenang

Prabowo dan Hatta di atas Mobil Lexus putih dengan plat nomor B 17 GRD bersama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham berorasi di atas mobil dengan dikelilingi ribuan orang.

Menggunakan pengeras suara, Prabowo meminta ribuan massa pendukung yang sudah berkumpul sejak pukul 14.00 hingga pukul 19.55 semalam di depan gedung MK, untuk kembali ke kediaman masing-masing.

"Terima kasih saudara-saudara telah menemani kami tim Koalisi Merah Putih. Kami meminta saudara-saudara kembali ke rumah masing masing," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, gugatan ke MK dilakukan sebagai perjuangan lanjutan. Dimana perjuangan lanjutan ini sebagai bagian dari konstitusi.

"Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk melanjutkan perjuangan ini. Kita ingin keadilan," katanya.

Hatta juga menyampaikan hal serupa. Dan meminta semua pendukung untuk tetap menjaga keamanan.

"Saudara-saudara yang saya cintai. Saat ini kita sedang melaksanakan pemberkasan di MK. Kita ingin damai dan tenang. Semua perjuangan harus dilalui dengan damai bermartabat. Kita lakukan perjuangan lewat jalur konstitusi," katanya.

Ia meminta semua pendukungnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dengan tenang. "Mari kita pulang dan berdoa untuk bangsa, agar damai, maju dan bersatu. Doa adalah bagian dari perjuangan," jelasnya.

Keduanya kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri pada semua pendukungnya. "Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita berlebaran dengan damai," ucapnya.

Arahan Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan soal sikap yang diambil oleh pasangan Prabowo-Hatta. Dalam petikan wawancara SBY di laman Youtube, SBY mengatakan dia memberikan kepercayaan kepada MK untuk bisa memroses apa yang disampaikan Prabowo-Hatta.

"Ini sesuatu yang tidak luar biasa, dalam Pilpres 2009 dulu, pasangan Megawati-Prabowo maupun Jusuf Kalla-Wiranto, juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke MK. Bukan yang pertama kali," kata SBY.

Saat itu, kata dia, MK juga memproses gugatan tersebut secara transparan dan bertanggungjawab. Ia berharap publik tidak meragukan kinerja MK.

"Saya beri dukungan dan harapan secara konstitusi untuk menangani masalah ini dengan sebaik dan seadil-adilnya. Mari kita beri pengawasan agar tepat dan sesuai dengan harapan kita semua," ujarnya.

SBY menambahkan, yang terpenting, seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu, massa pendukung dan konstituen Prabowo-Hatta tetap tenang dan menahan diri sambil menunggu proses yang ditempuh di MK.

"Jadi pesan ataupun komentar saya itu, saya tetap punya keyakinan sekaligus harapan agar regularitas demokrasi dapat harus bisa kita jaga dan kita tepati. Artinya pada 20 Oktober yang akan datang saya bisa mengakhiri betul masa pemerintahan saya. Dan presiden baru bisa memulai pemerintahan baru dengan baik," ucapnya.

PEMILU LANCAR, INDONESIA BISA JADI TELADAN DEMOKRASI DI DUNIA

Dalam dua hari terakhir ucapan selamat mengalir dari sejumlah pemimpin mancanegara atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019, berdasarkan penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ucapan itu mereka sampaikan secara beragam, ada yang melalui media sosial di Internet, pernyataan tertulis, atau melalui media massa maupun hingga percakapan langsung melalui telepon. Ada beberapa pemimpin yang menyatakan antusiasme untuk bertemu dengan presiden terpilih RI, setelah dilantik Oktober mendatang. 

Namun, yang lebih penting, para pemimpin mancanegara tidak sekadar mengucapkan selamat kepada presiden terpilih RI. Mereka pun menyatakan pujian atas lancarnya pemilihan umum di Indonesia kali ini, baik untuk memilih para anggota parlemen 9 April lalu maupun mencoblos presiden dan wakil presiden baru pada pemilihan 9 Juli kemarin.

Baik para pemimpin dunia maupun media massa internasional mengaku bahwa tidak mudah menggelar pemilu dua tahap dengan aman dan lancar secara serentak di negara seperti Indonesia, yang terdiri dari belasan ribu pulau dengan budaya dan kemampuan sosial-ekonomi yang begitu beragam di kalangan para pemilih.

Tingkat keikutsertaan para pemilih yang tinggi pada pemilu tahun ini - hingga 70 persen dari jumlah total - mengundang decak kagum kalangan pejabat, diplomat, dan media massa internasional. Itulah sebabnya, mereka yakin bahwa Indonesia bisa menjadi contoh nyata yang patut diteladani banyak negara sebagai salah satu raksasa demokrasi di dunia.  

Walau selama kampanye aroma perpecahan sangat terasa di kalangan masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden - seperti yang terlihat dalam perang di media sosial - lantaran pemilu kali ini hanya menampilkan dua pasang kontestan, situasi keamanan berjalan aman dan lancar.

Walau mengundang ketidakpuasan dari kubu yang kalah, yang menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi, secara umum dunia yakin bahwa Indonesia mampu melewati tahap akhir Pemilu ini hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Ucapan selamat pertama kali datang dari pemimpin negara-negara tetangga. Beberapa jam setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinyatakan menang oleh KPU, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan Perdana Menteri Najib Razak dari Malaysia mengucapkan selamat melalui akun pribadi masing-masing di media sosial.

Tak lama kemudian, ucapan serupa datang dari tetangga Indonesia di bagian tenggara, yaitu Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Dia tidak hanya memberi ucapan selamat kepada Jokowi.

"Bangsa Indonesia juga pantas diberi ucapan selamat, karena menjalani transisi demokrasi secara luar biasa dan atas penyelenggaraan Pemilu yang lancar," kata Abbott seperti dikutip stasiun berita ABC Australia.

Dia pun berharap, pemimpin baru bisa memulihkan hubungan diplomatik kedua negara, yang dalam beberapa bulan terakhir tengah renggang akibat skandal penyadapan oleh pihak intelijen Australia dan soal penanganan imigran gelap.

Ucapan selamat juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Joko Widodo Rabu kemarin, mengaku telah ditelepon Obama, bahkan sempat menyapa dia dengan bahasa Indonesia.

Dilansir situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, Obama mewakili seluruh warga AS mengucapkan selamat kepada Jokowi. Selain itu, Obama mengatakan kepada mantan Wali Kota Solo itu, bahwa dia mengapresiasi semangat demokrasi seluruh penduduk Indonesia, karena telah menyelenggarakan pemilu dengan tertib dan damai.

Selanjutnya, Obama berjanji akan segera melakukan pertemuan dengan Jokowi dan berdiskusi mengenai hubungan bilateral kedua negara. Obama menegaskan, AS akan tetap mempertahankan hubungan bilateral kedua negara, terutama kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang telah terjalin selama ini, yang sekaligus memperkuat kerja sama kedua negara untuk menghadapi tantangan regional dan global.

Ucapan selamat secara tertulis datang dari Uni Eropa, yaitu Jose Manuel Durao Barroso sebagai Presiden Komisi Eropa. Mewakili komunitas 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Barroso mengucapkan selamat kepada Jokowi melalui surat resmi yang dikirim ke media massa, termasuk VIVAnews.

"Yang Terhormat Bapak Widodo. Atas nama Komisi Eropa dan saya sendiri, izinkan saya menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum," tulis Barroso.

Dia pun memuji besarnya keikutsertaan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden kali ini. "Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, partisipasi masyarakat madani secara aktif dan pengelolaan secara profesional dari para penyelenggara pemilu menunjukkan kekuatan dan dinamisme demokrasi Indonesia," lanjut Barroso.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra yang erat yang memiliki persamaan nilai-nilai, seperti demokrasi dan penghormatan terhadap toleransi dan hak-hak asasi manusia.

"Kami berharap untuk bekerja dengan saudara untuk lebih memperkuat kerja sama kita di tahun-tahun mendatang. Terimalah, saudara, penghargaan kami yang setinggi-tingginya, José Manuel Durão Barroso," demikian akhir surat itu.

Dari Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe juga telah memberi ucapan selamat secara langsung kepada Jokowi lewat percakapan telepon selama sepuluh menit pada Rabu sore, ungkap Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Dalam keterangan yang dikirim ke VIVAnews, Kedubes Jepang mengungkapkan sejumlah poin yang disampaikan PM Abe kepada Jokowi. Selain mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi, Abe juga memuji lancarnya Pemilu Presiden 2014 di Indonesia.

"Walaupun persaingan antarpasangan berlangsung cukup ketat, proses pemilihan presiden telah berlangsung dengan lancar. Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia pada dunia internasional, dan mengucapkan selamat atas suksesnya pilpres Indonesia kali ini," kata Abe.

Bahkan, dalam percakapan itu PM Abe pun mengundang Jokowi untuk berkunjung ke Jepang. Kunjungan itu diharapkan bisa terwujud "dalam waktu yang tidak lama setelah pelantikan sebagai presiden RI dan sangat menantikan bekerja bersama dengan Bapak Joko Widodo," kata Abe.

Pujian Media

Tidak hanya para pemimpin dunia, media-media massa terkemuka internasional juga memberi apresiasi atas kemenangan Jokowi dan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Bagi mereka, ini merupakan pencapaian yang tidak mudah namun sangat krusial bagi Indonesia dalam meningkatkan citra sebagai kekuatan demokratis di panggung dunia.

Stasiun berita terkemuka internasional CNN memberitakan bahwa kemenangan Jokowi ini merupakan pencapaian luar biasa dari seorang yang dipandang biasa-biasa saja, bermula dari pedagang furnitur kemudian menjadi walikota Solo lalu tampil menjadi Gubernur yang populer di DKI Jakarta sebelum akhirnya menuju puncak kekuasaan sebagai presiden.

Dalam sekian puluh tahun terakhir sejarah politik Indonesia "Dia lah orang pertama yang tidak memiliki latar belakang militer atau elit yang meraih kursi kepresidenan," kata CNN. 

Surat kabar berpengaruh asal Inggris the Guardian memberitakan bahwa kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden, meski masih dipertentangkan oleh pesaingnya, mewakili kemajuan dalam kehidupan politik di Indonesia. "Ini untuk kali pertama seseorang yang tidak punya hubungan langsung dengan masa lampau yang otoriter akan menduduki kekuasaan tertinggi di negara ini," demikian tulis koran itu.

Sementara itu, dalam opini di surat kabar The Los Angeles Times, pengamat politik Asia dari the Council on Foreign Relations, Karen Brooks, memberi judul "Indonesia's Jokowi Needs World's Backing."

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meninggalkan kenangan manis dengan mengawal secara baik dan lancar transisi kepemimpinan kepada Jokowi sebagai presiden terpilih hingga dia dilantik, saat banyak kadernya di Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dan Hatta Rajasa sebagai cawapres, yang merupakan besannya. 

"Sejarah akan melupakan apa pun hal baik yang dilakukan Yudhoyono selama sepuluh tahun menjadi presiden bila dia menangani suksesi yang kacau," tulis Brooks. Mantan penasihat Presiden Bill Clinton dan George W. Bush itu juga berharap Obama dan para pemimpin lain juga berbuat sebaik mungkin untuk meminta Yudhoyono agar mengawal transisi kepemimpinan dengan baik.

PILPRES 2014 DAN KONTROVERSI KEPUTUSAN PRABOWO SUBIANTO

Penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghentikan langkah pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu Presiden 2014. Dalam keputusannya, KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

Meski sebelumnya Prabowo Subianto tegas menolak hasil Pilpres dan menarik diri dari proses rekapitulasi suara pada Selasa, 22 Juli 2014 kemarin, namun kubu Prabowo-Hatta justru mantap membawa hasil Pilpres ke ranah hukum dan politik.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon menjelaskan, penolakan Prabowo-Hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang berlangsung tak berarti mundur dari pencalonan.

"Di sini perlu kami tegaskan Prabowo-Hatta tidak mengundurkan diri dari pencalonan, tidak mengundurkan diri sebagai capres dan cawapres," kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa malam.

Sikap Prabowo itu telah disampaikan ke KPU melalui surat yang isinya menjelaskan bahwa penarikan diri bukan dari pencalonan tapi dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung. [Baca: KPU:Prabowo Bukan Mundur dari Pilpres]

Menurut Fadli, langkah ini ditempuh setelah kubu Prabowo-Hatta menggelar rapat di Rumah Polonia, semalam. Dalam rapat itu, tim sepakat akan menyikapi hasil Pilpres dengan menempuh langkah hukum dan politik.

"Tim akan menempuh, termasuk ke Mahkamah Konstitusi dan juga DKPP, dan ada indikasi kasus pidana akan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya politik melalui DPR RI dan lembaga-lembaga terkait," ujarnya.

Di Rumah Polonia, Juru Bicara Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih Untuk Keadilan, Tantowi Yahya menegaskan, langkah hukum pertama tim Prabowo-Hatta adalah melayangkan sejumlah kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Langkah hukum pertama kami akan melapor ke DKPP sebagai institusi yang mengawasi," kata Tantowi. [Baca: Kubu Prabowo Tak Akui Hasil Rekapitulasi KPU]

Tantowi menilai melaporkan kejanggalan pelaksanaan Pilpres ke DKPP merupakan langkah yang tepat karena kecurangan yang timnya temui tak lepas dari para penyelenggara pemilu.

Diantara sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan pejabat daerah, Tantowi menyebutkan, terjadi di Bondowoso, Probolinggo dan Jawa Tengah. "Ini adalah langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan dan kami akan buka nanti," paparnya.

Wakil Sekjen Partai Golkar itu juga tidak menutup kemungkinan timnya akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Kostitusi. Akan tetapi menurut dia, pokok permasalahannya justru pada proses pemilu, di mana KPU mesti bertanggung jawab.

Tantowi mengatakan, temuan relawan terdapat kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah pemilih yang mencoblos dan ada beberapa TPS pasangan nomor urut satu tidak meraih suara atau kosong sama sekali, sehingga timnya menuntut KPU melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)

"Karena yang kami permasalahkan adalah proses, maka itu tanggung jawab KPU bukan perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi kami juga tidak menafikan MK. Kami juga akan menggunakan jalur MK untuk pemilu ulang mengingat KPU sudah mengetuk palu," ujar Tantowi.

Pansus Pilpres 2014

Selain menempuh langkah hukum Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menempuh jalur politik dengan mendorong pembentukan panitia khusus di DPR untuk mempertanyakan sikap KPU terhadap proses Pilpres 2014.

"Pembentukan Pansus digulirkan karena KPU tidak akomodatif terhadap sanggahan yang kami ajukan," kata Tantowi Yahya ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 23 Juli 2014.

Kubu Prabowo-Hatta sebelumnya menganggap KPU tidak mengakomodir keberatan mereka yang meminta agar KPU tidak melanjutkan rekapitulasi suara nasional. Sebab kubu Prabowo-Hatta menemukan indikasi kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia dan tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemilihan suara ulang.

Menurut Tantowi pembentukan Pansus akan mulai digulirkan pada 15 Agustus ketika DPR mulai memasuki masa sidang. Tantowi menjelaskan masa bakti DPR periode 2009-2014 baru akan berakhir pada 1 Oktober 2014.

Selama dua bulan yang tersisa, koalisi akan mendorong pembentukan Pansus yang minimal harus disetujui oleh 25 anggota DPR yang menjadi representasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Itu mudah sekali, koalisi merah putih dominan di DPR," ujarnya.

Tantowi mengatakan Pansus dibentuk oleh DPR dalam rangka menyikapi kejadian luar biasa menyangkut persoalan bangsa yang besar. Kejadian dan persoalan ini menurut Tantowi sifatnya lintas komisi di DPR seperti pelaksanaan pemilihan presiden 2014.

"Pansus nanti akan menggali informasi, terutama dari KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan pansus Pilpres 2014 kepada fraksi di DPR. Karena menurut dia, Pansus merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPR.

"Sekali lagi itu urusan fraksi. Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," kata Marzuki.

Meski begitu, dia meminta semua pihak keberatan dengan hasil Pilpres dapat mengajukan ke MK, dan MK kata Marzuki harus memberi ruang yang besar untuk membuka fakta adanya kecurangan. Hal itu diperlukan agar rasa keadilan bagi pencari keadilan bisa ditegakkan.

"Pemilu legislatif lebih sadis dari pemilu presiden. Dengan alasan waktu yang terbatas, rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh MK," ungkapnya.

Wacana pembentukan Pansus Pilpres 2014 di DPR memang membuat tanda tanya bagi kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi kubu Jokowi-JK mempersilakan Koalisi Merah Putih untuk mendorong wacana itu di DPR.

"Semua orang bebas berpendapat termasuk Pak Agun Gunandjar (Ketua Komisi II DPR) yang mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres. Itu merupakan hak politiknya jadi nggak ada masalah," ujar Ketua DPP Hanura Saleh Husein, Rabu 23 Juli 2014.

Saleh yang juga anggota tim pemenangan Jokowi-JK itu mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus itu. Apalagi, KPU telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden.

"Perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," kata dia.

Sekretaris Fraksi Hanura itu mengaku, kubu Jokowi-JK belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan Pansus itu. Koalisi Indonesia Hebat masih akan melihat perkembangan politik ke depan.

"Kami dapat memahami terhadap wacana dari pak Agun tersebut. jadi kita lihatlah perkembangan ke depan nanti, toh sekarang DPR masih dalam masa reses." ujar Saleh.

MK Tunggu Gugatan

Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, MK siap menerima segala jenis gugatan terhadap hasil Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU, Selasa kemarin. MK lanjut Hamdan, akan menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

"Pada prinsipnya MK selalu menjalankan ketentuan undang-undang dengan membuka pendaftaran gugatan bagi capres-cawapres yang menyatakan berkeberatan terhadap penetapan hasil Pilpres 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU," ujar Hamdan pada saat ditemui di Gedung MK.

Menurut Hamdan, MK akan terus menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan oleh kubu pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil Pemilu tersebut, hingga hari ke-3 paska hasil tersebut ditetapkan oleh KPU.

"Sampai hari Jumat mendatang, pukul 21.10 WIB, atau sesuai dengan jam pada saat KPU kemarin mengucapkan keputusannya, loket pendaftaran gugatan kami di lantai dasar akan selalu terbuka," kata dia.

Di hari pertama setelah pengumuman KPU, Hamdan mengaku  belum ada satupun dari kubu capres-cawapres yang mendaftarkan gugatannya. Bila laporan telah masuk, maka laporan gugatan akan dipelajari dan bila ada kesalahan, MK akan memberikan kesempatan kepada pemohonnya untuk memperbaiki dalam waktu 1 x 24 jam.

"Setelah diperbaiki, MK akan melakukan sidang pada tanggal 6 Agustus nanti, atau setelah 4 hari kerja usai libur Idul Fitri," paparnya.

Mantan Ketua MK yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengimbau semua pihak menghargai keputusan yang diambil pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia mengkritisi pasangan nomor urut dua yang langsung menerima keputusan KPU, padahal pasangan nomor urut satu mengklaim menemukan banyak ganjalan kasus di lapangan.

Jimly menerangkan, seharusnya kubu Jokowi-JK dapat menahan diri untuk menenangkan para pendukung Prabowo-Hatta. Karena Pilpres kali ini merupakan pengalaman pertama, di mana calonnya sebanyak dua pasang dan masyarakat yang mendukung menjadi terbelah dua.

"Jadi kalau terlalu cepat menerima ini juga tidak baik juga. Saya sarankan semua kalangan, semua pihak, rakyat Indonesia menghormati sikap yang diambil pasangan nomor urut satu sambil meyakini bahwa proses ini pada saatnya nanti ada akhirnya karena jalan terakhir nanti adanya di MK," terang Jimly.

Di MK, Jimly menyatakan, kubu Prabowo-Hatta diberikan kesempatan 3x24 jam untuk mengajukan permohonan gugatan terhadap hasil Pilpres 2014. "Jadi sudah tersedia cukup waktu, kalau ada yang belum puas, buktikan mana yang curang, sebelah mana yang curang, berapa angka yang bisa dibuktikan, buktikan saja disana. Sambil kita berusaha para warga kita baik paslon nomor satu dan dua belajar untuk bersikap rasional menghadapi perbedaan," ujar dia.

KENDALA TAHUNAN KERUWETAN MUDIK LEBARAN

Hari Raya Lebaran hampir tiba. Setidaknya, empat juta orang diperkirakan pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama sanak saudara. Pada saat yang sama, perbaikan infrastruktur tahunan juga belum sepenuhnya siap, sehingga kerap menjadi kendala utama.

Catatan pertama adalah ambruknya Jembatan Comal, di Pemalang, Jawa Tengah. Jalur pantai utara--dikenal Pantura-- ini merupakan jalan utama bagi para pemudik dari Jakarta menuju Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Solo. Jembatan ini ambruk pada akhir pekan lalu, Jumat 18 Juli 2014, dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyatakan penyebab utama amblesnya jembatan karena faktor alam, yakni erosi. "Bukan kelebihan tonase," kata dia di Semarang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, mengatakan secara keseluruhan jalur Lebaran sudah siap digunakan. Sedangkan Jembatan Comal masih membutuhkan perbaikan lebih kurang lima hari. "Kami datangkan jembatan darurat. Lima hari lagi bisa digunakan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kerusakan lain, Kementerian PU selalu siaga memantau jalur Lebaran. Djoko mengatakan pihaknya sudah membentuk tim yang terdiri dari petugas eselon I dan eselon II. "Kalau ada yang rusak, langsung kami perbaiki," katanya.

Mengantisipasi penumpukan lalu lintas di Comal, Korp Lalu Lintas Mabes Polri mengalihkan arus ke wilayah selatan. Kepala Korlantas Irjen Pol Pudji Hartanto, mengatakan untuk jurusan Jakarta/Cirebon - Semarang, arus lalu lintas setelah Pintu Tol Pejagaan dialihkan ke kanan melewati Prupuk, Bumiayu, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Weleri, dan Kendal. Atau, dari Wonosobo lanjut ke Temanggung, lalu ke Ambarawa, Ungaran, dan Semarang.

Arus dari Semarang menuju Cirebon, dialihkan lewat Kendal, Batang, Pekalongan, Pos Cipahit belok kiri, Jalan Sragi, Jalan Bodeh, lalu belok kanan masuk Pantura, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Cirebon.

Jurusan Bandung-Semarang diarahkan lewat Jalur Selatan melalui Tasikmalaya, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa, Ungaran, dan Semarang. Atau, Tasik, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Magelang, Ungaran, dan Semarang.

Sedangkan kendaraan berat dari Jawa Barat ke Pantura, dialihkan ke Jalur Selatan, masuk dari Daya Luhur, Majenang, Rawalo, Banyumas, Klampok, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Ambarawa.

Selain masalah jembatan ambruk, catatan kedua yang harus diantisipasi pemudik adalah pasar tumpah. Khusus Jawa Tengah, pasar tumpah terdapat di Losari, Kluwut, Bulakamba, Pasar Induk Brebes, Pasar Kota Tegal, Pasar Surodadi Tegal, Pasar Pekalongan, dan Pasar Cepiring Kendal.

Di Jalur Tengah seperti di pasar Mranggen dan Karangawen Demak. Serta beberapa pasar dadakan yang dibuka menjelang Lebaran. "Masalah pasar tumpah di sejumlah jalur di kabupaten kota akan menyebabkan kemacetan arus mudik Lebaran," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jateng Urip Sihabudin di Semarang.

Kendala berarti di pasar yang dilewati arus mudik, karena adanya tenda pedagang yang menjorok di luar tembok pasar. Sehingga, hal itu membuat padat bahu jalan. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat agar dibersihkan setidaknya dari H-7 hingga Lebaran," ujarnya.

Kendati demikian, Urip mengklaim, selain Jembatan Comal, seluruh jalur di Jawa Tengah dipastikan siap melayani arus mudik tahun ini. Seluruh jalan di Jalur Pantura, Tengah, dan Selatan sudah bisa dikatakan siap.

Dari minim rambu hingga longsor

Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Komisi ini di sejumlah jalur alternatif di Jawa Tengah, baik yang melalui Pantai Utara, Jalur Tengah, maupun Jalur Selatan, masih belum disertai fasilitas pendukung. Fasilitas itu salah satunya marka jalan dan lampu penerangan.

Hadi mengatakan, hampir semua jalur alternatif di wilayah Jateng yang merupakan pindahan Jalur Pantura, pansela maupun Jalur Tengah mengalami kondisi serupa. Belum lagi, tambahan ruas jalur alternatif yang baru, seperti ruas Kendal-Weleri-Sukorejo-Temanggung, Banjarnegara- Pemalang, serta jalur Tengah, Purwodadi-Kabupaten Semarang-Kabupaten Sragen. 

"Dari 178 ruas jalan di Pantura dan 137 ruas di Pantai Selatan, sisanya adalah jalur alternatif, maka kondisi itu harus ditangani," kata Hadi.

Ia menyayangkan, Pemprov Jateng belum bisa menyelesaikan masalah krusial di semua jalur alternatif mendekati Lebaran. Padahal, jalur-jalur alternatif itu akan dilewati pemudik setelah Jembatan Comal rusak.

Tak cuma di Jawa Tengah, di Garut, Jawa Barat, perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di jalur alternatif juga banyak yang belum kelar. Salah satunya di jalur alternatif Limbangan-Cibatu menuju Wanaraja. Petugas hingga akhir pekan ini masih memperbaiki jembatan yang ambles karena kontur tanah labil.

Jembatan Sungai Cimeong yang berada di Kampung Loji, Keresek, Cibatu ini merupakan jembatan utama yang biasa dipakai pemudik jika jalur utama Limbangan penuh. "Pemudik melewati wilayah ini," kata Pengawas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Garut Asep Etik.

Di Bengkulu Jalan Lintas Barat Sumatera, penghubung Provinsi Bengkulu menuju Padang, Sumatera Barat, ambles tergerus gelombang laut, pertengahan Juli lalu. Akibatnya, ruas jalan yang berada di Desa Urai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara itu hanya tersisa dua meter, dan memaksa kendaraan bergantian melintas.

Tingginya gelombang laut yang langsung menghantam ke tebing badan jalan, membuat pelapis tebing yang sudah beberapa kali dipasang Pemprov Bengkulu tak mampu menahan dinding penopang aspal jalan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Sumardi mengaku bahwa hingga saat ini, masih banyak ruas jalan di Bengkulu dalam kondisi memprihatinkan. Tercatat, sekitar 83 persen atau sepanjang 1.236 kilometer dari total jalan milik provinsi sebanyak 1.560,67 kilometer mengalami kondisi rusak parah dan ringan.

Sementara itu, untuk Jalan Lintas Barat Sumatera, yang membentang sepanjang 783,86 kilometer dari Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko, diketahui 33,2 persen atau sepanjang 237,2 kilometer mengalami kerusakan berat.

"Harus diakui, anggaran kami sangat terbatas, cuma Rp182 miliar. Hanya mampu untuk perbaikan jalan 90 kilometer," katanya.

Sejumlah perbaikan juga masih terjadi di Jalur Lintas Timur Sumatera. Selain perbaikan, sejumlah titik juga masih rusak.

Di Lampung, tepatnya di Banjar Agung, Tulang Bawang, jalur yang menghubungkan Lampung-Palembang itu banyak yang berlubang dan bergelombang.

Selain rusak, juga minim rambu dan penerangan. Pantauan tvOne, rambu-rambu yang ada tampak tak terawat dan sudah tak jelas