8 Jenderal Bersaing Jadi Calon Kapolri

Hanya delapan jenderal yang berpeluang menggantikan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang pensiun Oktober mendatang.

Memang ada enam jenderal bintang tiga, tapi hanya tiga yang memenuhi syarat menjadi calon Kapolri. Sedangkan tiga lainnya mau pensiun.

Begitu juga jenderal bintang dua, hanya satu orang yang bisa naik pangkat sebelum pengajuan calon ke DPR, yakni menggan­ti­kan Kababinkam Iman Har­yatna.

Ini berarti Presiden SBY hanya bisa memilih tiga orang dari jenderal bintang tiga, dan lima jen­deral bintang dua yang dise­but-sebut pantas menjadi Kapolri, tapi dengan syarat orang itu harus dinaikkan dulu pangkatnya men­jadi bintang tiga. Jadi, hanya delapan jenderal yang berpeluang menjadi Kapolri.

Meski ada delapan jenderal yang berpeluang, tapi yang bisa diajukan ke DPR hanya empat, karena bintang dua itu hanya satu orang yang bisa naik pangkat menjadi bintang tiga. Untuk itu, jangan sampai yang diajukan ke DPR hanya tunggal seperti calon Gubernur Bank Indo­nesia (BI) Darmin Nasution.

Begitu disampaikan Ketua Pre­sidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, ke­pada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Yang diajukan ke DPR jangan calon tunggal dong. Presiden harus mencalonkan lebih dari satu nama,’’ ujarnya.

Dikatakan, calon yang paling ber­peluang adalah Nanan Su­karna dan Susno Duadji.

“Kedua nama itu sudah me­menuhi persyaratan secara ke­pang­katan dan pensiunnya masih lama. Terkait Susno yang seka­rang sedang ditahan masih ber­peluang, tapi itu kembali lagi ke­pada presiden,” tambahnya.

Dikatakan, peluang jenderal bin­tang dua sangat kecil, pasal­nya mereka harus naik pangkat dulu ke bintang tiga. Namun, ja­tah naik ke bintang tiga cuma satu.

“Tahun ini hanya satu jenderal bintang tiga yang akan memasuki masa pensiun, yaitu Kababinkam Irman Haryatna,” katanya.

Dikatakan, pekerjaan rumah Kapolri yang baru sangat berat, yakni memulihkan citra Polri yang sempat terpuruk.

“Kapolri juga harus meyakin­kan jika Polri profesional dalam menegakkan hak asasi manusia,’’ jelasnya.

Selain itu, Kapolri baru juga harus bisa menghentikan konflik internal.

Sementara pengamat kepoli­si­an Bambang Widodo Umar me­ngatakan, calon-calon bintang tiga stoknya terbatas karena mau pensiun. Otomatis bintang dua men­jadi pilihannya. Namun, dengan peraturan sekarang para jenderal bintang dua harus di bintang tiga kan dulu. “Bintang dua, ke tiga pun sulit, harus ada posisinya dulu,” katanya.

Mekanisme atau aturan itu, kata dia, harus dirubah, karena menu­tup kran calon-calon yang bagus dan tidak mempunyai beban se­jarah. Kalau mau yaitu merubah aturan, dengan mem­berikan job lain untuk mengejar bintang tiga.

Menurutnya, posisi Komisi III DPR punya peran yang menen­tukan dalam pilihan calon Ka­polri. Kata dia, kalau pilihannya satu, komisi III harus bisa me­nolak. “Apakah DPR berani me­nolak satu calon. Itu yang men­jadi pertanyaan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Komisi III DPR juga harus memper­hati­kan integritas calon Kapolri, yaitu dengan mendalami keter­kaitan dengan jaringan dan re­lasinya ter­hadap mafia judi, mafia narkoba, mafia peradilan dan lainnya.

Untuk itu, pihak komisi III harus membuat kriteria penilaian yang akademis dan profesional. Misalnya, skor keteladanan, pe­ngabdian, identitas moral, inte­gritas, prestasi dan lainnya. “Pe­doman penilaian bukan pada rundingan,” katanya.

“Agustus Sudah Kelihatan Siapa Yang Bersinar...’’
Chaerul Huda, Staf Ahli Kapolri

Belum ada calon yang di­unggul­kan untuk menggantikan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang akan pensiun Oktober mendatang.

Demikian disampaikan Staf Ahli Kapolri, Chaerul Huda, ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Biasanya nama itu muncul dua bulan sebelum memasuki masa berakhirnya jabatan Ka­polri. Jika Kapolri pensiun Okto­ber, kemungkinan bulan Agustus sudah kelihatan siapa yang ber­sinar,” katanya

Menurutnya, memang ada be­be­rapa nama yang muncul, namun nama-nama itu juga harus melalui proses penilaian di Polri. Chaerul juga membantah menge­nai beredarnya dokumen yang mengatasnamakan intelijen Polri, yang isinya menyebutkan bekas Kabareskrim Susno Duadji me­rupakan calon yang layak men­jadi pengganti BHD.

Dikatakan, jenderal bintang tiga yang masih mempunyai pe­luang adalah Nanan Sukarna. Se­mentara Ito Sumardi dan Jusuf Manggabarani akan mema­suki masa pensiun.

“Namun siapa yang akan men­jadi Kapolri tergantung perkem­bangan berapa bulan ini,” kata­nya.

“Yang Berpeluang Jenderal Bintang Dua’’
Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR

Jenderal bintang dua ber­pe­­luang menggantikan Bam­bang Hendarso Danuri (BHD) men­jabat Kapolri.

Demikian disampaikan ang­go­ta Komisi III DPR, Ahmad Yani, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Yang berpeluang jenderal bintang dua karena masa kerja­nya masih lama. Jangan sampai Kapolri yang baru masa kerja­nya pendek,’’ ujarnya.

Dikatakan, ada empat jende­ral bintang dua yang punya pe­luang yakni Kapolda Suma­tera Selatan (Sumsel) Hasyim Irian­to, Kapolda Metro Jaya, Timur Pradopo, Kapolda Suma­tera Utara (Sumut) Oegro­seno, dan Kadiv Propam Budi Gunawan.

“Track record Hasyim Irianto sebagai kapolda Sumsel sangat baik, dan berhasil me­ngaman­kan pelaksanaan Pil­kada, serta orangnya santun,” ujarnya.

Bekas Kabareskrim Susno Duadji masih mempunyai pe­luang untuk maju sebagai calon Kapolri jika Presiden memang mau. “Sampai saat ini dia be­lum pensiun dan masih perwira tinggi Polri,” paparnya.

“Saya minta presiden mi­ni­mal mengusulkan dua nama calon Kapolri ke DPR. Jangan sampai seperti pencalonan Gu­bernur Bank Indonesia,” tan­dasnya.

Sementara anggota Komisi III lainnya, Yahdil Harahap mengatakan, calon Kapolri hen­­daknya memiliki waktu yang agak panjang untuk be­kerja. Jangan yang mau pen­siun.

“Sepertinya jenderal bintang dua tidak punya beban sejarah. Sedangkan beberapa jenderal bintang tiga, selain mau pen­siun, ada juga plus minusnya,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi III lainnya, Syarifuddin Sud­ding mengatakan, secara admi­nistratif bisa menjadi calon Kapolri yaitu, Nanan Sukarna (Irwasum), Ito Sumardi (Kaba­reskrim), Susno Duadji (Bekas Kabares­krim), Jusuf Mangga­barani (Wa­kapolri), Gories Merre (Ka­­lakhar BNN) dan Iman Har­yatna (Kababinkam).

“Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah prestasi dan masa pensiun, apakah ma­sih panjang atau sedikit. Wa­lau­­pun prestasinya bagus, tapi ka­lau masa pensiunnya sedikit tidak bisa dipaksakan, karena akan mengganggu ritme ker­ja,” katanya.