Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kerja pemerintah (RKP) pertama pada tahun ini. Dalam rapat tersebut, Presiden membeberkan evaluasi kinerja pemerintah pada 2012.
Presiden SBY menilai, kinerja pemerintahan pada tahun lalu berjalan baik. Meskipun ada beberapa sasaran pemerintah yang belum tercapai, karena kompleksibilitas permasalahan atau kinerja jajaran pemerintahan yang kurang maksimal.
"Meskipun evaluasi akan disampaikan secara rinci, saya memiliki evaluasi berdasarkan observasi dan pemantauan sendiri," ujar Presiden, ketika memberikan pengarahan RKP Pertama 2013 di Jakarta, Senin 28 Januari 2013.
Di bidang ekonomi, Presiden mengingatkan Indonesia pada tahun ini masih diselimuti oleh dampak resesi ekonomi dunia. Meskipun, dirinya bersyukur perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh dengan baik dibanding negara-negara lain di kawasan.
Menurut SBY, ada lima poin utama yang harus diperhatikan pemerintah untuk meredam dampak dari krisis tersebut. Pertama, meminimalkan dampak resesi ekonomi dengan menjaga pertumbuhan. Kedua, menjaga kesehatan fiskal dengan mencegah dan memperkecil defisit anggaran.
Ketiga, memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara benar, subsidi tepat sasaran, dan penyerapan anggaran yang produktif. Keempat, pemerintah harus bisa menjaga inflasi, terutama yang didorong stabilitas harga bahan pangan dan bahan pokok lainnya. "Inflasi itu adalah musuh rakyat, musuh ekonomi," ungkapnya.
Kemudian yang kelima, adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih besar lagi, sehingga mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju.
Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti menilai, lima poin yang disampaikan Presiden SBY itu benar. Paling tidak, menurutnya, poin-poin tersebut sangat penting untuk ekonomi domestik, sehingga investor bisa nyaman dan tentram berinvestasi di Indonesia.
"Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur, di mana itu harus ada perbaikan agar meningkatkan konsumsi dan investasi," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta, Senin.
Destry juga menyoroti poin penting yang disampaikan Presiden, yakni mengenai penyerapan anggaran yang harus optimal. Sebab, menurut ekonom ini, sebenarnya defisit fiskal Indonesia sedikit, sehingga penyerapannya harus lebih bijaksana. "Intinya, yang disampaikan SBY sangat penting untuk ekonomi domestik dan iklim investasi," ujarnya.
Kesenjangan Sosial
Sementara itu, di bidang kesejahteraan rakyat, Presiden SBY mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar.
Menurut Presiden, masih kurang kuatnya kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat membuat pemerintah semakin kesulitan dalam mencapai target penurunan kemiskinan setiap tahunnya.
Guna mengatasi persoalan itu, Yudhoyono mengatakan, ada dua hal yang harus dipertajam pemerintah tahun ini. Pertama, memperkuat koordinasi seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia.
"Upaya yang sangat serius, terintegrasi dan sinergis, pusat dan daerah, sektoral dan regional, untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Presiden.
Upaya kedua adalah pengelolaan inflasi yang baik, khususnya dengan menjaga stabilitas ekonomi, terutama harga-harga bahan pokok yang erat kaitannya dengan masyarakat.
Jika hal tersebut dapat dijaga pemerintah, Presiden optimistis bahwa inflasi tidak akan mengerus kesejahteraan masyarakat, khususnya warga miskin. "Terhadap ini semua, saya melihat keadaan di berbagai kabupaten dan kota masih ada kantong kemiskinan. Masih ada demonstrasi kesenjangan yang sebenarnya sangat bisa kita kurangi," tutur SBY.
"Untuk itu, saya mengajak semua pihak sampai dengan pejabat pemerintah yang paling depan guna mengambil tanggung jawab penuh, dan bekerja keras," kata Yudhoyono.
Pakar Ekonomi Kwik Kian Gie juga mengaku bahwa apa yang dikatakan Presiden SBY benar. Terutama, mengenai masih ada kesenjangan. "Sebab hingga kini, masih ada kesenjangan antara kota dan daerah," ujarnya di tempat terpisah.
Realisasi Investasi 2012
Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa realisasi investasi sepanjang 2012, yang mencapai Rp313,2 triliun merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah investasi di Indonesia.
"Angka ini jauh melonjak dari target 2012 sebesar Rp283,5 triliun atau sekitar 110,5 persen dari target," kata Kepala BKPM, Chatib Basri saat ditemui di kantornya, Jakarta, belum lama ini.
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2012, tercatat sebesar Rp92,2 triliun, melebihi target yang sebesar Rp76,7 triliun dan realisasi investasi PMDN 2011 yang hanya Rp76 triliun.
Penanaman Modal Asing (PMA) juga ikut meningkat, dari Rp175,3 triliun pada 2011 menjadi Rp221 triliun pada 2012. Angka ini juga melewati target yang ditetapkan BKPM sebesar Rp206 triliun.
"Nilai investasi yang kita hitung adalah investasi di luar bidang migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah tangga," kata Chatib.
Sedangkan realisasi investasi proyek penanaman modal triwulan keempat 2012 mencapai Rp83,3 triliun, naik 18,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp70,2 triliun.
No comments:
Post a Comment