Darmin Nasution Gubernur Bank Sentral 2013-2018?

Darmin Nasution akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2013 mendatang sebagai Gubernur Bank Indonesia. Komisi XI DPR pun telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyerahkan nama-nama calon gubernur BI paling lambat Jumat, 22 Februari 2013.  

Darmin, mantan Direktur Jenderal Pajak, menjabat Gubernur BI untuk periode 2008-2013, menggantikan Boediono yang diangkat menjadi Wakil Presiden. 

Yang menarik, pergantian orang nomor satu di bank sentral kali ini tidak seperti periode-periode sebelumnya, di mana sejumlah calon sudah digadang-gadang. Kendati demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sudah memperhatikan beberapa nama untuk diajukan ke Senayan, baik dari kalangan internal maupun eksternal bank sentral. 

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, mengatakan saat ini Presiden sedang menampung dan menganalisis semua masukan dari banyak pihak. "Orang dalam diperhatikan, orang luar juga dipertimbangkan," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta.

Menurut Firmanzah, Presiden mempertimbangkan beberapa kriteria, terutama menyangkut kompetensi, rekam jejak, dan kredibilitas. Namun, dia tidak menjelaskan siapa saja calon yang sudah masuk dafar Presiden. "Masukan terus masuk dari Menko Perekonomian, dari Wapres, dan banyak pihak lain," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengaku telah dimintai saran oleh Presiden mengenai calon Gubernur BI mendatang. Hatta menekankan, untuk menjadi gubernur BI, calon harus memiliki rekam jejak yang baik serta integritas yang tinggi, khususnya dalam hal kebijakan moneter. "Di bidang makro juga diperhatikan, kemampuan mengkoordinasi ke sektor riil," katanya di Istana Negara.

Hatta berharap pemilihan gubernur bank sentral akan berjalan secara transparan dan akuntabel. "Sebab, BI sangat vital. Gubernur yang tidak dipilih rakyat secara langsung itu ya ini, selain Gubernur Lemhannas," katanya.

Orang Dalam?

Seorang pejabat pemerintah menjelaskan kemungkinan besar calon untuk posisi Gubernur Bank Indonesia yang akan diusulkan adalah orang dalam, Darmin Nasution. "Memang sempat ada nama Fuad Rahmany [Dirjen Pajak] beredar. Namun, waktu itu Fuad disiapkan untuk posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang telah lama kosong. Bukan sebagai Gubernur BI."

Fuad, lanjut sumber itu, bahkan sudah bertemu Darmin. "Bagi Fuad, tawaran ini pas, karena dia sebentar lagi pensiun dari Dirjen Pajak."

Perkembangan terakhir, lanjut dia, nama yang akan diusulkan ke Presiden adalah Darmin. "Namanya yang diusulkan cuma satu, Darmin. Tapi tidak tahu kalau nanti Presiden mengusulkan nama lain."

Kepala Biro Humas BI, Difi A. Johansyah, ketika dimintai konfirmasi mengatakan, "Kalau soal calon Gubernur BI kami tidak tahu."

Yang jelas, lanjutnya, saat ini ada empat posisi lain yang kosong yang harus segera diisi, selain jabatan gubernur Bank Indonesia yang akan selesai pada bulan Mei 2013.

Pertama, posisi Deputi Gubernur Senior yang kosong sejak Darmin menjadi Gubernur BI.

Kedua, posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan Muliaman Hadad setelah diangkat menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Ketiga, posisi Deputi Gubernur BI yang semula dijabat Budi Mulia. "Kami mengharapkan penggantinya yang telah diusulkan yaitu Perry Warjiyo (Asisten Gubernur bank Indonesia) dan Hendar (Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter) segera di fit and proper test."

Keempat, posisi Deputi Gubernur BI yang saat ini masih dijabat Hartadi.  "Beliau akan selesai tugasnya pada bulan Juni."

Menurut Difi, pengisian jabatan yang kosong itu penting paska berpindahnya peran pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OKJ. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, mengharapkan figur gubernur Bank Indonesia yang nanti terpilih dapat bekerja sama dengan baik dengan OJK. Kebijakan BI di bidang moneter dan ekonomi makro harus sinkron dengan OJK sebagai penanggung jawab pengawasan keuangan mikro.

"Harus yang bisa bekerja sama dengan OJK," Muliaman menegaskan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Pasalnya, persinggungan antara BI dan OJK di masa mendatang bakal semakin intensif. Apalagi, pada 2014 mendatang ketika sebagian kewenangan BI dialihkan ke OJK. "Dalam Peraturan Bank Indonesia itu dikemukakan BI itu pengawasan stabilitas makro, OJK itu mikro. Tetapi, praktiknya kan tidak bisa sehitam putih itu," Muliaman mengingatkan.

Harapan Perbankan

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto, berpandangan Gubernur BI mendatang harus fokus pada efisiensi sistem pembayaran dan kestabilan moneter. "Siapapun calonnya, yang penting dia kompeten di bidang makro ekonomi, moneter, dan fiskal, serta punya relasi regional dan global." 

Menurut Ryan, selain harus menjaga nilai tukar dan moneter, Gubernur BI mendatang diharapkan mampu berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, pada awal 2014, sistem pengawasan perbankan akan beralih ke OJK.

Presiden Direktur PT Bank International Indonesia Tbk, Dato’ Khairussaleh Ramli berharap calon Gubernur BI harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, baik melalui sisi pinjaman (lending) dan development (pertumbuhan) perbankan di masyarakat. "Dari sisi regulasi, dua itu yang kita harapkan," kata Dato’ di acara paparan Kinerja BII di Jakarta. 

Sedangkan Direktur Utama PT Bank Danamon Tbk, Henry Ho mengatakan tidak jadi soal jika gubernur bank sentral nanti berasal dari dalam atau luar Kebon Sirih. Yang terpenting, kebijakan yang akan diambil mampu menstabilkan ekonomi Indonesia ke depan. "Kami  sangat senang dengan situasi saat ini. Saya pikir kontinuitas penting. Ini adalah proses untuk menyegarkan dan memperbaharui kebijakan," ujarnya.