Demokrat Restrukturisasi Besar-besaran, Siapa yang Tergusur. Pergantian dilakukan disemua jenjang. DPP, fraksi dan semua komisi

Sesudah mengambil alih kendali Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bergerak cepat. Minggu malam, 10 Februari 2013, dia memanggil semua ketua Partai Demokrat di provinsi. Meminta mereka meneken pakta integritas. Pakta integritas itu tampaknya perlu, lantaran diyakini bahwa salah satu sebab merosotnya elektabilitas partai itu karena korupsi. Banyak petinggi terseret kasus korupsi. 

Sesuatu meneken pakta itu, Majelis Tinggi yang dipimpin SBY melakukan restukturisasi besar-besaran. Perihal restukturisasi itu disampaikan Marzuki Alie, Senin 11 Februari 2013. Anggota Majelis Tinggi, yang juga menjadi Ketua DPR itu, menegaskan bahwa restukturisasi dilakukan pada segala jenjang. Mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai Fraksi Demokrat di Senayan. Termasuk komisi-komisi dan alat kelengkapan lain di DPR.

Majelis Tinggi memulai dari Badan Anggaran. Restukturiasi di badan ini sangat penting, sebab dianggap sangat sensitif bagi kader-kader Demokrat. Semua anggota Banggar yang berasal dari Demokrat segera diganti. Langkah itu harus diambil, kata Marzuki, sebab berdasarkan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilansir beberapa waktu lalu, ada transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan beberapa anggota Banggar.

Majelis Tinggi Demokrat mengaku sangat cemas. Cemas karena anggota-anggota mereka di Banggar,  yang belum pasti terlibat,  bisa menjadi sasaran kecurigaan publik seperti yang kini menimpa ketua umum mereka, Anas Urbaningrum. Demokrat memilih langkah preventif. Mengganti semua personel mereka di Banggar.

“Anggota (Demokrat di Banggar) harus diselamatkan. Jangan karena dia punya uang banyak sejak sebelum masuk Banggar, lantas dia dituduh “bermain.” Kasihan. Oleh sebab itu kami akan pindahkan mereka dari tempat yang sangat sensitif itu. Jabatan di Banggar sementara akan diberikan kepada yang lain dulu. Nanti kalau mereka terbukti tidak bersalah, baru dikembalikan ke Banggar,” kata Marzuki di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 11 Februari 2013.

Rotasi penugasan kader itu tidak hanya berlangsung di Banggar. “Di semua lini. Intinya kader jangan pegang jabatan yang menimbulkan kecurigaan. Kami selamatkan dulu mereka ke posisi lain sehingga anggota tidak disibukkan dengan hiruk-pikuk yang tak terkait penugasannya,” ujar Marzuki.

Siapa saja yang terkena program rotasi ini, belum jelas memang. Nama-nama anggota Demokrat yang terkena rotasi atau masuk dalam bagian restrukturisasi besar-besaran itu akan ditentukan dalam Rapat Nasional Majelis Tinggi Partai Demokrat yang rencananya akan digelar tanggal 17 atau 24 Februari 2013.

Rapat Nasional Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, menurut Marzuki, merupakan agenda penting untuk mengembalikan jati diri partai. Apalagi Majelis Tinggi telah menargetkan Demokrat harus pulih pada akhir tahun 2013 atau empat bulan sebelum pemilu tahun depan yang berlangsung April 2014.

“Memasuki masa kampanye pemilu, Demokrat harus bersih dan sehat,” kata Marzuki. Kembalinya elektabilitas Demokrat akan dijadikan tanda bahwa partai telah bangkit dari keterpurukan. Maka selama Demokrat belum pulih, kendali partai akan terus dipegang oleh Majelis Tinggi.

Penandatanganan pakta integritas Minggu malam di Cikeas oleh kader-kader Demokrat, pengurus pusat maupun daerah, juga diharapkan Majelis Tinggi bisa mulai mengerek kepercayaan publik terhadap Demokrat. Pakta integritas Demokrat ini mengikat dan kuat secara hukum.

Pakta integritas ini terutama menyasar kader-kader muda Demokrat yang mungkin belum mengerti betul komitmen utuh Demokrat saat didirikan. Marzuki yakin kondisi partainya akan membaik setelah pakta integritas itu ditangani.

“Pakta itu semacam janji atau komitmen bahwa yang dituliskan itu akan dilaksanakan. Pakta itu bentuk konkret untuk menyatakan kader tidak akan korupsi, melanggar hukum, atau kode etik,” kata Marzuki. Maka pakta integritas ini diberikan untuk kader lama maupun baru,” kata Marzuki.

Ia berharap memasuki tahun 2014 nanti, Demokrat akan dilihat rakyat sebagai partai yang mendengar aspirasi dan yang bisa melakukan perubahan nyata. “Sehingga mudah-mudahan masyarakat akan pilih Demokrat pada pemilu,” ujar Marzuki.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengatakan penandatanganan pakta integritas itu oleh para pengurus inti Demokrat di tingkat pusat dan daerah menunjukkan kekompakan, konsensus, dan komitmen besar Demokrat untuk bekerja lebih baik bagi rakyat.

“Pakta integritas ini adalah janji kepada negara. Saya kira Demokrat kini menjadi satu-satunya partai politik yang menandatangani pakta integritas dan disiplin soal pajak. Sekarang Partai Demokrat berada di depan,” ujar Menteri Hukum dan HAM itu.

Dalam pakta integritas Partai Demokrat, setiap kader Demokrat wajib menjaga nama baik Demokrat, menyejahterakan bangsa, melayani masyarakat, bekerja keras dengan adil tanpa diskriminasi untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat miskin dengan mendukung program-program prorakyat pemerintah, dan patuh pada hukum dan aturan yang berlaku.

Kader Demokrat juga harus menjaga moral dan tata pemerintahan yang bersih, menjauhkan diri dari korupsi tindak asusila dan narkoba, bersedia mundur dan disanksi partai apabila menjadi tersangka terdakwa atau terpidana, menyerahkan data kekayaan dan NPWP kepada Dewan Kehormatan Partai, dan tidak akan melanggar APBN maupun APBD.

Bagaimana Nasib Anas Urbaningrum

Upaya restukturisasi itu berlangsung di tengah merebaknya kabar bahwa Anas Urbaningrum dicopot dari jabatan Ketua Umum. Meski hampir seluruh wewenangnya dipreteli, Marzuki Alie menegaskan bahwa Anas tidak dicopot. Jika sejumlah wewenang ketua umum diambil Majelis Tinggi, katanya, itu dilakukan semata-mata demi membantu Anas.

“Majelis Tinggi ikut turun karena beban Ketua Umum tinggi sekali. Media menggebuki Mas Anas. Kasihan Mas Anas. Orang tidak salah, belum ada fakta hukumnya, digebuki terus. Maka kami dampingi supaya dia tidak digebuki lagi. Ketua umum itu sentral. Ada isu sedikit, langsung digebuki,” kata Marzuki.

Apabila KPK tidak memperjelas status hukum Anas hingga akhir tahun 2013, Majelis Tinggi akan terus mendampingi Anas dalam mengendalikan partai dan tidak mencari pengganti Anas. “Tidak ada Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Umum. Orang luar silakan menafsirkan seenaknya, tapi kami di dalam jelas: Mas Anas dibantu melaksanakan tugas-tugasnya oleh seluruh Majelis Tinggi,” kata Marzuki.

Anas selaku Ketua Umum sendiri merupakan Wakil Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dia tak mempersoalkan pengambilalihan kendali Demokrat dari tangannya. “(Internal Demokrat) jangan diadu-adu. Ini bagian dari ikhtiar agar Partai Demokrat ke depan lebih baik. Ketua Majelis Tinggi pun mengatakan bahwa Anas Urbaningrum tetap Ketua Umum,” ujar Anas.

Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sinyo Harry Sarundajang sempat melontarkan wacana Mahfud MD sebagai pengganti Anas. Sarundajang berpendapat Ketua MK itu pantas direkrut Demokrat karena ia punya visi antikorupsi yang sama dengan Demokrat. Terlebih Demokrat saat ini sedang melepaskan diri dari stigma “sarang koruptor” yang disematkan masyarakat setelah beberapa kader Demokrat tersandung perkara korupsi.

Mahfud MD mengapresiasi penataan yang sedang dilakukan Demokrat saat ini. “Secara umum bagus karena artinya Demokrat sedang berpikir untuk mengembalikan citranya. Ada keinginan dari teman-teman Demokrat untuk mengembalikan kepercayaan diri dengan mencari pemimpin yang bersih,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Meski demikian, Mahfud belum mendengar sendiri soal wacara rekrutmen untuk menggantikan Anas itu. “Saya belum bisa menanggapi karena usul itu baru beredar di internal Demokrat. Saya belum berbicara dengan Demokrat. Jadi biar dulu saja usul itu berkembang di kalangan Demokrat sendiri,” kata Mahfud yang bersama-sama Anas duduk di Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu.