Pelecehan Seks Mengintai Penumpang Wanita di TransJakarta

 
YF, seorang karyawati, belum bisa melupakan peristiwa kelam yang dialaminya di Halte TransJakarta Harmoni, Jakarta Pusat, pada Selasa lalu. Dia trauma setelah dicabuli empat oknum petugas TransJakarta yang berdalih menolongnya, saat pingsan di bus.

Kejadian nahas itu berawal saat ia menumpang bus Koridor II jurusan Pulogadung-Harmoni. Petang itu, dia naik dari depan RS Islam Cempaka Putih. Tak berapa lama, ia merasakan sesak nafas, asmanya kambuh. Wanita 29 tahun itu pingsan.

Sejumlah penumpang dan petugas berusaha menolong, hingga akhirnya wanita berkulit sawo matang itu siuman.

Khawatir penyakitnya kumat, warga Sumur Batu, Kemayoran itu diminta tidak melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan lemas, YF yang mengenakan kaus dan celana pendek itu diturunkan petugas di Halte Harmoni. Di sana, ia langsung ditangani petugas keamanan TransJakarta, EKL. YF lalu dibawanya ke dalam ruang genset untuk mendapatkan perawatan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar, Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan, petugas keamanan tadi itu mengaku bisa menyembuhkan penyakit YF. Sebab, ia meyakinkan korban dengan sesumbar memiliki ilmu hitam. "Kemudian EKL meraba tubuh pelapor yang lemas habis pingsan," kata Tatan kepada VIVAnews, Kamis 23 Januari 2014.   

Tak berapa lama datang tiga petugas lainnya, MK, DLS, dan ILA. Dia ruang berukuran 3x6 meter itulah mereka melakukan aksi bejatnya. Empat petugas tersebut mencabuli korban secara bergantian.

"Meraba tubuh pelapor. MK dan DLS meraba-raba bagian dada, yang diawali dengan memijat. Sedangkan ILA mengeluarkan kemaluannya," ujar Tatan.

YF berusaha melawan, tetapi dia tak memiliki daya. Lalu, berteriak histeris hingga terdengar hingga keluar.

Polisi yang sedang bertugas di sekitar lokasi kejadian langsung mencari sumber suara tersebut. Polisi mendapati korban dan empat petugas di ruangan yang berada di dekat loket masuk itu. Dua petugas berhasil diamankan. Sedangkan dua lainnya melarikan diri ke rumah kontrakannya. Namun, keduanya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Jakarta Timur.    

Saat ini, empat petugas itu, DLS, ILA alias Ipank, MK alias Aki, dan EKL masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Pusat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi, yakni satu buah kaus warna merah hati milik korban dengan noda sperma, serta satu aroma terapi.

Pecat
Sementara itu, pengelola TransJakarta belum dapat melakukan tindakan apapun terhadap para petugas itu. Kepala Unit Pelaksana TransJakarta, Pargaulan Butar Butar, mengungkapkan bahwa mereka sudah dipanggil oleh manajer untuk dimintai keterangan. Namun, keempatnya membantah berbuat seperti yang dilaporkan korban.

"Empat orangnya belum mengaku, jadi nanti tunggu saja penyidikan polisi," kata Butar Butar.

Mereka, kata dia, berdalih hanya membantu penumpang yang sakit. "Pingsan dan muntah-muntah. Lalu diurut-urut dan diberi teh manis oleh petugas."

Empat petugas tersebut berstatus pegawai kontrak, dan pengelola baru saja memperpanjangnya. Kini UP TransJakarta masih menunggu hasil pemeriksaan polisi untuk menentukan langkah yang akan diambil terhadap petugas-petugas itu. "Kami tidak mau TransJakarta jelek. Kalau terbukti langsung kami pecat," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo juga meminta petugas yang ketahuan berkelakuan bejat ditindak tegas. Dia sangat menyayangkan, karena seharusnya petugas itu memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang.

Beraksi saat bus penuh

Kejadian di halte Harmoni itu bukan kali pertama dialami penumpang TransJakarta. Sudah banyak penumpang wanita yang menjadi korban pelecehan seks di angkutan umum andalan Ibu Kota Jakarta itu.

Tak hanya oknum petugas, kaum hawa pun kerap menjadi sasaran lelaki hidung belang saat bus penuh sesak. Mulai dari gesek-gesek kemaluan hingga pamer alat vital. Ada juga pria yang nekat meremas bagian tubuh penumpang wanita.

Menurut catatan, setidaknya ada dua insiden yang menjadi perhatian publik di tahun lalu. Peristiwa itu ramai diperbincangan, setelah pelakunya tertangkap basah.

Pelaku, Hadi Suhanda (30), beraksi di TransJakarta Koridor IX, jurusan Pluit-Pinang Ranti pada 30 Agustus 2013. Tak kuasa menahan syahwat, dua wanita muda jadi korbannya, OI (19) dan N (20).

Hadi menggesek-gesekkan kemaluannya ke bokong korban. Dia bahkan sempat membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya di belakang N. Dan N pun berteriak hingga Hadi nyaris diamuk penumpang lain.

Masih di koridor yang sama, pelecehan seksual juga dialam karyawati swasta, M (32) pada 29 Juli 2013. M kaget bukan kepalang, karena dari belakang dia merasakan digesek-gesek oleh seorang pria bernama Johari (18).

Johari bahkan mencapai klimaks. Itu diketahui, karena M mendapati bagian belakang tubuhnya yang basah terkena cairan yang diduga sperma. Johari langsung diamankan. Dia diturunkan di Halte Pancoran, lalu dibawa ke Polsek Pancoran untuk diproses.

Jokowi memang mengaku sulitnya mengatasi masalah pelecehan seksual di TransJakarta. Menurutnya, kasus seperti itu akan terus terjadi selama kondisi bus masih penuh sesak. Salah satu solusinya adalah menambah armada baru. "Kalau busnya belum cukup, masih desak-desakan, ya memang masih sulit. Kami ngomong apa adanya saja," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Dia menganggap, keamanan di dalam bus sudah cukup baik dengan ditempatkannya satgas. Apalagi, pintu masuk bus dikendalikan oleh sopir, sehingga penumpang tidak bisa membuka-tutup pintu seenaknya. "Ya, memang banyak hal itu juga karena ada yang sakit." Karena itu, kata dia, jika ada tindak kriminal di dalam bus maka itu menjadi urusan polisi.

Untuk mencegah pelecehan, penumpang wanita diminta ikut berperan aktif dengan berani bertindak tegas. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto meminta penumpang wanita tidak segan-segan memarahi pria yang memperlihatkan gelagat tidak baik.

Selain itu, pelaku juga harus dibuat jera dengan hukuman sosial. Kata Rikwanto, masyarakat harus peduli pada korban dan menangkap pelaku. Meski demikian, polisi tidak bisa seenaknya menghukum pelaku. Semua harus dibuktikan, salah satunya lewat keterangan saksi.

Polisi mengimbau warga tidak naik angkutan umum sendirian. "Kemudian berpakaian yang pantas di muka umum. Hindari pakaian yang mengundang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, terutama asusila," kata Rikwanto.

SAKSI SAKSI PARPOL DI TPS PADA PEMILU 2014 DI BIAYAI OLEH NEGARA?

Pemilihan umum 2014 tinggal hitungan bulan. Namun masih ada beberapa kendala teknis terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Salah satunya adalah bagaimana membiayai para saksi di tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Pada pemilu-pemilu sebelumnya mereka dibiayai oleh para partai politik, sehingga menimbulkan pro dan kontra karena hanya "partai-partai kaya" yang mampu membiayai para saksi di banyak tempat.

Persoalan ini sebenarnya telah dicari solusinya oleh Badan Pengawas Pemilu. Demi azas keadilan dan obyektivitas, Bawaslu mengusulkan agar para saksi di TPS ini dibiayai oleh negara.

Usul itu mendapat sambutan positif dari pemerintah. Kementerian Keuangan telah setuju dan sudah siapkan Rp700 miliar untuk ongkos para saksi, yang akan masuk sebagai salah satu mata anggaran untuk Bawaslu. 

Namun, solusi itu masih mengundang polemik. Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai alokasi anggaran baru tersebut perampokan uang rakyat, sementara kalangan partai politik masih belum solid. Ada yang mendukung, namun ada yang memperingatkan bahwa pembiayaan untuk para saksi itu akan jadi prahara di kemudian hari.

Partai Persatuan Pembangunan mendukung wacana Badan Pengawas Pemilu yang mengusulkan negara membiayai saksi dalam Pemilu 2014. Menurut Sekretaris Jenderal PPP M  Romahurmuziy, Kamis 23 Januari 2014, jika saksi dibiayai oleh negara maka pertanda Pemilu makin baik.

"Ini bertanda Pemilu semakin jujur dan adil, serta mempersempit ruang penyalahgunaan suara parpol yang lemah dari sisi pembiayaan saksi di TPS," kata Romi, Romahurmuziy, di Jakarta. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD setuju wacana negara membiayai saksi dalam Pemilu 2014. Bahkan Mahfud menuturkan, dia sudah lama berpikir mengenai hal itu.

Mahfud tidak khawatir akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, partai yang akan mengajukan saksinya. Kemudian, negara tinggal membayar. 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyambut baik kebijakan pembiayaan saksi oleh negara itu. Dengan begitu, Ferry yakin kualitas pemilu akan semakin meningkat.

"Seluruh TPS ada saksinya itu top. Proses pemilunya bagus. Soal dibayar dia harus dibayar itu mekanisme lain, pintunya lewat Bawaslu. Dalam konteks menghasilkan pemilu yang lebih baik, objektif, tidak ada kecurangan bagus," kata Ferry.

Peran Bawaslu

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai saksi partai politik yang bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara pada pemilihan umum 2014. Pos anggaran itu dititipkan kepada Badan Pengawasan Pemilu untuk membagikannya kepada parpol.

"Bukan Bawaslu yang membiayai tapi negara. Bawaslu hanya dititipi untuk mendistribusikan," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Muhammad mengatakan, anggaran yang akan digunakan tersebut di luar dari jatah operasional Bawaslu. Muhammad merinci, setiap saksi akan diberikan Rp100 ribu tanpa potongan. 

"Di setiap TPS, terdapat 12 orang untuk setiap partai politik. Negara mengeluarkan Rp1,2 juta setiap TPS, dikali sekian ratus ribu TPS seluruh Indonesia," katanya.

Dia menjanjikan, Bawaslu akan menjalankan tugas negara tersebut secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, BPK dan juga PPATK diminta turut memantau kinerja mereka. "Ada BPK, PPATK. Jadi pertanggungjawaban jelas," katanya.

Banjir Kecaman

Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Pemilu kritik kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membiayai saksi pemungutan suara dari partai politik di tiap-tiap tempat pemungutan suara. Anggarannya tak tanggung-tanggung, sebesar Rp700 miliar untuk honor saksi partai politik di TPS.

"Gagasan ini merupakan perampokan uang rakyat," kata Peneliti KIPP, Jojo Rohi, di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu 22 Januari 2014.

Sementara itu, Direktur Perludem, Very Junaidi menilai, kebijakan Bawaslu ini disinyalir sebagai bentuk perselingkuhan partai politik dengan negara. Di mana beban yang selama ini harusnya ditanggung partai politik, malah dibebankan ke negara seutuhnya.

"Saksi ini kan alat partai politik. Kenapa harus dibiayai negara?" ujar Very.

Ia mendorong Bawaslu agar mengevaluasi kebijakan itu. Bahkan kata dia, sebaiknya dana sebesar itu bisa digunakan untuk meningkatkan pengawasan pemilu di lapangan dan percepatan penilaian pemilu. "Biar masyarakat tahu pemilu tahun ini bagaimana kualitasnya, bagaimana pelaksanaanya. Bukan dengan membiayai saksi parpol," katanya.

“Bom waktu”

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan alokasi duit negara untuk saksi partai politik itu justru meninggalkan bom waktu pidana korupsi di kemudian hari.

Kekhawatiran utamanya adalah akan ada banyak indikasi struktur Partai yang akan bermasalah dan terkena tuduhan korupsi dana saksi yang sumbernya dari keuangan negara. Menurutnya, partai lebih baik partai membiayai saksinya masing-masing daripada terjerat penyalahgunaan keuangan negara.

"Hal ini harus matang jadi pertimbangan Parpol-parpol," kata anggota Komisi I DPR itu.

Menurut dia, kalau hal itu tidak clear sejak awal maka akan menjadi bom waktu bagi seluruh partai politik. Sebab, tidak mungkin seluruh partai politik akan mampu mengawasi penggunaannya sampai di tingkat TPS. Kecuali, semua parpol siap sampai pengawasan di struktur tingkat desa/kelurahan.

"Sementara, tanggung jawab pemakaian dana tersebut berada pada pucuk pimpinan partai."

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pengawasan pemilihan legislatif kepada Badan Pengawas Pemilu Rp1,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp800 miliar untuk pembiayaan pengawasan pemilu. Adapun Rp700 miliar untuk pembiayaan saksi partai politik pada saat hari pemungutan suara

Kerugian akibat dampak banjir mencapai Rp200 miliar per hari.

Hingga Rabu, 22 Januari 2014, nyaris lebih dari sepekan banjir masih mengepung Jakarta. Bukan hanya ibu kota RI itu yang terendam, tapi juga kawasan penyangga di sekitarnya seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Tidak hanya perkampungan, permukiman elite pun tak luput dari terjangan banjir. Akses menuju pusat kota lumpuh. Jalan utama tergenang.

Sejumlah jalan ambles, ratusan warga terisolasi. Kemacetan mengular di mana-mana, di jalan protokol, juga di ruas tol.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menetapkan status darurat banjir untuk wilayahnya. “Kami membuat surat untuk siaga darurat banjir. Sudah saya teken,” kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balai Kota Jakarta.

Surat itu dibuat sebagai panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ranah kerjanya terkait penanggulangan bencana, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial, agar mereka bisa segera menjalankan tugasnya.

Dampak banjir itu diperkirakan makin meluas. Tidak hanya warga yang harus mengungsi, kegiatan ekonomi juga akan terganggu. Sejumlah pelaku industri mulai terimbas dan menderita kerugian, di antaranya karena jalur distribusi terputus.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) memperkirakan potensi kerugian, jika 25 persen wilayah Jabodetabek terkena dampak banjir mencapai Rp200 miliar per hari. Kerugian itu dihitung jika banjir total mengakibatkan jalan sama sekali tidak bisa diakses atau pengiriman terhambat karena jalur putus.

Tidak hanya perusahaan-perusahaan makanan dan minuman, para penyedia jasa logistik juga mengalami kerugian serupa. Kerugian yang diderita penyedia logistik bisa mencapai puluhan miliar rupiah per hari.

Ketua Komite Tetap Regulasi Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Akbar Johan, mengatakan, potensi kerugian akibat banjir di area Jabodetabek, bisa mencapai Rp20 miliar hingga Rp40 miliar per hari.

Kerugian ini terjadi akibat adanya kemacetan, biaya angkut, bahan bakar, dan biaya tunggu kapal. "Itu baru untuk ukuran Jabodetabek saja," kata Akbar ketika dihubungi VIVAnews.

Kerugian ini, dia melanjutkan, bisa meningkat untuk pengiriman logistik melalui kapal. Potensi rugi bisa mencapai Rp70 miliar.

"Yang paling terasa itu pengiriman antar pulau. Kapal-kapal tidak bisa berlayar karena alasan keamanan. Itu berdampak yang luar biasa. Biaya tunggu kapal rakyat bisa Rp5-10 juta per hari dan Rp20 juta untuk kapal kontainer," kata dia.

Omzet anjlok
Dampak banjir pun bisa mengurangi omzet yang diraup oleh perusahaan jasa logistik. Omzetnya turun puluhan persen. Dampak ini terasa sekitar dua pekan lalu.

"Omzet perusahaan logistik bisa turun 30-40 persen. Padahal, market size-nya logistik itu Rp1.400 triliun," kata pemilik perusahaan jasa relokasi "Raja Pindah", Akbar Johan.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, mengatakan, banjir besar yang melanda kota Jakarta, bukan lagi lima tahunan. Namun, sudah menjadi tahunan yang selalu mengancam aktivitas ekonomi dan masyarakat.

Dia memaparkan, beberapa pusat bisnis di Jakarta hampir berhenti total akibat akses jalan tergenang. Pusat bisnis yang tidak bisa dijangkau oleh pengunjung atau konsumen itu seperti Kawasan Mangga Dua, Kepala Gading, dan Jatinegara.

Di kawasan Mangga Dua, ujar Sarman, setidaknya terdapat enam pusat perdagangan, yakni Pasar Pagi, ITC, WTC, Mangga Dua Square, Mall Mangga Dua serta Harco Mangga Dua dengan perkiraan jumlah pedagang mencapai 20.000 toko. Dengan omzet rata-rata Rp5 juta per kios, taksiran kerugian mencapai Rp50 miliar per hari.

Untuk kawasan Kelapa Gading, kerugian pengusaha diperkirakan mencapai Rp40 miliar setiap hari akibat ratusan toko, perkantoran, dan mal tutup. Bahkan, beberapa kantor cabang bank mengalihkan pelayanan nasabah ke kantor bank terdekat akibat tidak bisa beroperasi.

Selanjutnya, di kawasan Tanah Abang, omzet pedagang diperkirakan turun hingga 60 persen, akibat pembeli terkendala akses. Omzet bisnis di Tanah Abang diperkirakan mencapai Rp200 miliar per hari dengan situasi normal.

Sementara itu, di kawasan Jatinegara Barat, hampir semua toko tutup. Aktivitas perdagangan pun nyaris lumpuh.

Namun, Kawasan Industri Pulogadung yang sempat terkena banjir di beberapa titik dengan ketinggian mencapai 50 sentimeter, belum sampai mengganggu aktivitas sekitar 300 pabrik.

Kondisi normal juga terjadi di Kawasan Berikat Nusantara. Hingga saat ini, proses produksi industri padat karya, khususnya garmen dan tekstil masih berjalan.

"Diharapkan, kedua kawasan industri ini bisa terhindar dari banjir. Karena, akan sangat mengganggu proses produksi dan pengusaha akan mengalami kerugian yang sangat besar seperti yang dialami tahun lalu," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan di Pelabuhan Tanjung Priok, akibat dampak banjir, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang dengan waktu tempuh begitu lama menuju pelabuhan.

Keadaan tersebut, dia menambahkan, mengakibatkan kerugian dari sisi transportasi mencapai Rp9 miliar. Belum termasuk kerugian akibat keterlambatan keluar dan masuknya barang ekspor impor dari pelabuhan Tanjung Priok.

Bisnis hotel terpuruk
Tak hanya di Jabodetabek, musibah banjir juga berdampak tidak langsung pada daerah lain, seperti Yogyakarta. Menurut Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Deddy Pranowo Eryono, dampak yang sangat dirasakan akibat banjir di daerah lain bagi Yogya adalah menurunnya kunjungan wisatawan ke kota Gudeg ini.

Ia mengatakan, banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta dan telah melakukan reservasi hotel, khususnya untuk libur tahun baru China atau Imlek, memilih membatalkan niatnya.

"Wisatawan yang sudah reservasi di sejumlah hotel di Yogyakarta membatalkan, karena bencana banjir yang melanda daerahnya seperti wisatawan dari DKI dan Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Deddy, jumlah penurunan wisatawan lokal yang berkunjung ke Yogyakarta diperkirakan mencapai 5-10 persen dari target sebelumnya.

"Wisatawan lokal yang masih berkunjung ke Yogyakarta itu berasal dari Jawa Timur atau luar Jawa yang daerahnya tidak dilanda bencana banjir," ujarnya

GITA WIRJAWAN : NETT KITA DEFISIT 5 MILLIAR US DOLLAR TAHUN 2013. AMERIKA SERIKAT MEMBERI SUBSIDI KE PETANI 80 SAMPAI 100 MILLIAR US DOLLAR PER-TAHUN.

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, mengusulkan agar Indonesia mengimpor dua juta ekor sapi betina produktif per tahun untuk meningkatkan polulasi sapi. Hal ini dinilai penting untuk lebih memudahkan pemerintah mengendalikan tingkat inflasi di masa mendatang.

"Efek sapi ke inflasi ini tidak kecil," ujar Gita dalam kesempatan diskusi bersama tim redaksi VIVA Group di Ruang Rapat ANTV, Kompleks Epicentrum, Jakarta, Senin 13 Januari 2014.

Gita menjelaskan bahwa kondisi stok sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap daging. Sehingga 50 persen kebutuhan daging harus dipasok dari impor.

Sementara harga sapi bakalan dan sapi siap potong di negara asal impor begitu tinggi. Gita mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan direvisi demi memudahkan pemerintah mengimpor sapi berdasarkan zona, bukan negara demi mendapatkan biaya impor sapi lebih rendah.

Impor sapi yang lebih rendah akan membuat harga jual daging di pasar lebih murah. Menurut Gita, ini juga penting mendorong peningkatan konsumsi daging masyarakat. "Kandungan protein daging itu kan tinggi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Gita.

Gita juga yang merupakan peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, menyatakan komitmen untuk meraih kemenangan dengan strategi menarik simpati pemilih golongan putih alias golput. "Saya lihat golput itu bisa 35-40 persen selama ini. Kenapa tinggi? Supply pemimpin kurang appealing," kata dia.

Simak perbincangan tim Redaksi VIVA Group dengan Gita Wirjawan berikut ini.

Bagaimana dengan Follow up kesepakatan WTO di Bali?

Kemarin di Bali disepakati tiga hal: paket negara miskin, paket pertanian, dan paket fasilitasi perdagangan.

Yang pertama ini paket untuk negara miskin terkait dengan keinginan negara miskin supaya mereka diberikan bantuan, bantuan dari negara maju dan berkembang yang besar supaya kepabeannya, kepelabuhannya, dan apapun lah yang bisa memperlancar ekspor mineral negara miskin agar bisa lebih bagus. Itu di belakangnya ada financial assistant. Yang kedua, perkecualian untuk negara miskin, khususnya negara Afrika. Kalau mereka mau ekspor kapas, mereka dikenakan tarif. Ketiga, tentunya adalah di Asia, kalo ada ekspor dari negara miskin, mayoritas negara Afrika. Kalau di Asia Tenggara, termasuk Laos dan Myanmar. Itu semua disepakati, keinginan negara miskin.

Yang beda dengan WTO Bali ini adalah prinsip single undertaking. Jadi kalau ada suatu negara yang populasinya cuma 5 juta dan dia merupakan  salah satu 160 negara anggota, itu dia bisa memveto kesepakatan. Kalau China, penduduknya 1,3 miliar, PDB-nya lebih besar, suaranya satu. Nah ini bagus, 160 negara ini kemarin  sepakat untuk mendukung keinginan negara miskin.

Yang kedua, paket pertanian yang disepakati oleh kita semua kemarin pada intinya permintaan grup negara berkembang atau G-33. Memang yang paling vokal itu India. Indonesia sebetulnya Ketua G-33. Tapi Indonesia harus menjaga posisi netral, persepsi objektif, karena kita adalah tuan rumah. Kita mendukung permainan peran oleh India sebagai anggota G-33 untuk kepentingan paket pertanian. Paling penting adalah di mana negara berkembang yang punya sektor pertanian yang besar itu bisa dapat perkecualian antara lain supaya kita bisa berikan subsidi kepada sektor pertanian dan petani. Kita bisa lakukan penimbunan atau stock holding. Jadi seperti beras, gandung, dan produk pertanian tertentu itu bisa ditimbun.

Selama ini kan dilarang, justru yang diperbolehkan itu negara maju. Mereka negara maju itu agak kelewatan, mereka memberikan subsidi kepada petaninya. Kalau di Amerika itu subsidinya US$80-100 miliar per tahun. Kalau di Uni Eropa itu 80 miliar euro per tahun. Sedangkan negara–negara berkembang tidak pernah bisa melakukan subsidi, ini dilarang oleh WTO.

Lalu, kami juga meminta penimbunannya tidak bisa dibatasi seperti apa yang dulu diinginkan Putaran Uruguay  tahun 1986, yaitu kalau mau melakukan penimbunan tidak boleh lebih dari 10 persen dari produksi nasional dan berdasarkan harga tahun 1986. Nah, kita bilang tunggu dulu, bos. Ini harga kan sudah berubah di abad 21. Solusi interennya adalah  oke anda boleh lakukan subsidi dan lakukan penimbunan tidak ada batasan. Tapi di solusi permanennya kami minta tidak ada batasan-batasan penimbunan seperti di kesepakatan Uruguay dulu dan ini harus menggunakan 15 persen dari harga saat ini. Ini yang nanti akan dirumuskan dalam solusi permanen. Alhamdulillah, kemarin disepakati untuk dapat pengecualian sementara. Itu bagus.

Bagian terakhir dari paket pertanian yang disepakati adalah tarif rate quota atau TRQ. Tarif rate quota ini apa? Ini perlindungan kepada petani. Kalau ada impor produk pertanian dari luar, khususnya dari negara maju atau negara-negara yang kuat, itu kita bisa kenakan tarif sampai 60 persen. Ini cukup tinggi untuk bisa berikan perlindungan kepada petani ataupun sektor pertanian. Ini yang nyata dan bisa dinikmati termasuk oleh Indonesia sekarang. Nah, itu paket pertanian.

Yang terakhir mengenai  fasilitasi perdagangan. Ini adalah bagaiman secara keseluruhan, 160 negara anggota, bisa memperlancar kepabeanan, memperlancar sistem kepelabuhanan udara atau laut supaya ekspor impor bisa makin lancar.

Kalau dihitung-hitung kemarin Paket Bali cukup bersejarah, karena selama 18 tahun, sejak 1985 berdirinya WTO, tidak pernah ada kesepakatan. Putaran Doha, bagus kan retorikanya, mulia sekali untuk kepentingan negara berkembang dan negara miskin bisa dilindungi. Tapi, tidak ada yang nyata. (Kesepakatan) Cancun, ada orang Korea yang bakar diri, protes. Lalu di Seatle, demo besar-besaran di Hongkong. Kemudian di  Jenewa tidak pernah ada kesepakatan.

Jadi kalau dihitung-hitung, ini adalah 10 persen dari Paket Doha. Paket Doha itu ada 18 sampai 19 hal yang harus disepakati supaya benar-benar terjadi keseimbangan antara negara maju dengan negara berkembang  dan negara miskin.

Dari sekian kesepakatan itu, apakah sudah ada yang terealisasi?

Sudah. Paket pertanian. Kita sudah bisa mengenakan tarif sampai 60 persen. Ini sudah diperbolehkan. Jadi kalau ada sikap pemerintah untuk mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian yang bisa bersaing dengan produk lokal, kita bisa mengenakannya sampai 60 persen. Itu tidak akan digugat. Kita juga bisa memberikan subsidi sekarang, itu tidak dianggap pelanggaran oleh WTO.

Kalau kemarin tidak ada kesepakatan di Bali, anggaplah kita memberikan subsidi untuk beras atau apapun lah, kita bisa digugat di WTO. Kita mau lakukan penimbunan jagung, kedelai, beras, rotan, dan lain sebagainya, itu bisa digugat di WTO. Sekarang tidak bisa digugat. Itu sudah effective immediately sejak tanggal 6 Desember 2013. Jadi itu nyata.

Memang India punya kepentingan politik karena mereka akan pemilu bulan Mei. Terus itu sektor pertanian sensitif sekali.

Ini soal pembenahan postur neraca perdagangan. Prediksinya defisit agak menurun. Tapi ditengarai bebannya akan ada di penguatan nilai tukar dolar AS yang lebih tinggi lagi tahun ini. Bagaimana Menteri Perdagangan membenahi postur neraca perdagangan tahun ini agar kita tak masuk zona krisis?

Saya melihat begini, sebelas bulan pertama 2013, ekspor non migas kita volumenya naik 33 persen dan persentase kenaikan volumenya itu lebih tinggi daripada kenaikan 2011 dan 2012. Tahun 2011 kita kan golden year, tapi di 2013 persentasenya lebih bagus dari sisi volume.

Kenapa ekspor non migas 2013 kita, walau surplus, tapi nilanya tidak setinggi surplus tahun 2011? Karena harga komoditi di pasar internasionalnya jatuh sampai akhir semester pertama. Tapi, kalau kita lihat kelapa sawit, bahkan batubara, dan produk-produk komoditas lainnya, sampai bulan September sudah mulai terjadi konsolidasi. Sawit itu sejak September naik, bukan hanya harganya, tapi volumenya juga naik. Ada demand dari China dan India yang sudah meningkat.

Kondisi ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi di negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonominya di atas 4 persen. Kelihatannya harga minyak juga masih stabil, Nimex masih di bawah US$100 dolar atau sekitar US$95 per barel. Walau ini musim dingin, pasar sahamnya terus naik, yield treasury untuk 10 tahun di Amerika sudah lebih dari 3 persen, padahal 5 bulan yang lalu masih 2,4 persen. Artinya, tapering off membuat uang yang ditarik dari seluruh dunia, totalnya lebih dari US$3 triliun dipompa oleh Federal Reserve sejak akhir 2008, imbasnya ke seluruh dunia cari yield di bond (obligasi) dan di capital market (pasar saham). Pasar modal Amerika Serikat kenaikan kinerjanya lebih tinggi daripada pasar modal Asia tahun lalu. Kelihatannya ini pun bakal berkelanjutan.

Kalau pemulihan ekonomi di Amerika dan Jepang bisa berkelanjutan, pasti akan membutuhkan produk-produk yang keluar dari pabrik-pabrik di China dan negara berkembang. Tentunya penggunaan kapasitas di pabrik-pabrik tersebut akan membutuhkan produk-produk primer dari negara seperti Indonesia. Karena itu saya merasa ekspor non migas kita, yang sudah kelihatan volumenya naik 33 persen, ini akan berkelanjutan.

Surplus non migas kita di tahun 2013 sekitar US$6-7 miliar. Sampai akhir November  2013 surplus kurang lebih US$6,5 miliar. Kalau dihitung sampai Desember bisa surplus lagi, tambahan, anggaplah US$7 miliar dolar.

Problemnya kenapa kita selalu defisit. defisit nett-nya adalah minyak mentah. Impornya kan sekitar 400 ribu barrel per hari. Itu menggerogoti neraca perdagangan kita. Impor migas tahun lalu sampai akhir tahun 2013 defisit bisa mencapai US$12 miliar dolar. Defisit migas US$12 miliar, surplus nonmigas US$7 miliar, jadi nett kita defisit US$5 miliar di tahun 2013.

Tapi, saya percaya kalau pemulihan ekonomi negara maju berkelanjutan, surplus non migas kita tahun 2014 meningkat dari US$7 miliar dolar, apa lagi kalau kita bisa naikkan lifting. Tidak mungkin kita bisa turunkan konsumsi. Kalau harga minyak stabil, defisitnya bisa lebih kecil 2014. Defisit 2014 mungkin bisa turun dari capaian 2013 US$5 miliar dolar.

Kalau di rapat kabinet, apakah yang Anda katakan itu adalah prioritas? Apalagi mengingat pemerintahan tinggal beberapa bulan lagi. Apakah ada regulasi dan langkah yang akan segera keluar?

Kalau saya lihat, non migas sudah jalan cukup bagus, pengaruhnya ke postur neraca perdagangan,kita, neraca transaksi berjalan. Tinggal inflasinya. Inflasi ini kan ada impornya juga, imported inflation. Kalau kita lihat, tarif listrik listrik dijaga, harga minyak dijaga, apalagi kalau ada subsititusi ke biodiesel bisa dilakukan, itu double impact, bisa kurangi impor dan subsidi.

Efek dari volatile food terhadap inflasi ini yang menurut saya susah dikendalikan. Karena apa? Kadang kita harus impor cabai. Kita hampir selalu impor bawang putih. Produksi nasional bawang putih hanya 5 persen dari kebutuhan. Itu masih tidak rentan anomali cuaca dari negara asal, jumlahnya juga tidak terlalu besar.

Tapi yang lumayan besar efeknya itu memang sapi. Sapi tuh efek ke inflasi ini tidak kecil. Kita kan impor kan pakai dolar, jadi itu akan dipengaruhi oleh nilai tukar dan bisa berdampak ke inflasi. Apalagi kalau ada anomali cuaca.

Kebutuhan sapi kita tahun 2014 itu bisa sampai sebesar 4 juta ekor. Sedangkan produksi nasional kita yang bisa disembelih itu cuma 2 juta ekor. Jadinya, 50 persen kebutuhan nasional untuk sapi itu harus diimpor.

Problemnya adalah undang-undang kita  membatasi dari mana kita bisa impor sapi hidup. Dulu, ada interpretasi Mahkamah Konstitusi yang mana kita harus. menggunakan pendekatan negara, bukan zona. Kalau ada negara asal sapi, ada zona yang bebas dari penyakit mulut dan kuku, tapi satu zona saja tidak bersih, kita tidak boleh menggunakan impor ini.

Negara-negara Asia Tenggara lain menggunakan pendekatan zona. Kalau zonanya bersih, boleh dia impor dari situ. Jadi, zona-zona yang bersih itu disertifikasi oleh PBB, lembaga internasional berbasis Prancis.

Jadi kita tidak boleh beli sapi dari negara lain, hanya dari Australia. Kita boleh mengimpor sapi hidup dari Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika, Kanada. Sedangkan harga sapi hidup di India itu setengah harga dari yang di Australia. Tapi kita tidak boleh impor dari India.

Tapi dulu  SBY pernah MoU dengan Brasil?

Ya. Tapi Brasil negaranya jauh. Sapi hidup tidak boleh di kapal lebih dari 8 jam itu katanya dagingnya tidak enak kalau dipotong. Kalau kita ke Malaysia, 80 persen sapi yang mereka impor dari India, makanya sapi di Malaysia itu harganya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Singapura juga sapinya lebih murah daripada di Indonesia, padahal mereka tidak punya peternakan.

Nah, menurut saya Ini yang harus disikapi. Sebetulnya ini kan bisa disikapi. Ini kerjaannya hulu, bukan hilir. Maka undang-undangnya harus diubah.

Sudah coba diangkat isu ini?

Wah, sudah berkali-kali. Kalau ini bisa diubah, kita bisa kendalikan inflasi lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi, saya lihat, beras kayaknya terkendali pasokannya daripada tahun lalu. Surplus kan. Cabai, bawang putih, bawang merah, kemarin saya tidak lihat ada tanda-tanda anomali cuaca di 2014 dan relatif stabil.

50 persen sapi dari impor. Harga ditargetkan turun di Rp76 ribu per kilogram, tapi sekarang harga masih di atas Rp90 per kilogram ribu waktu desember lalu. Maka ditengarai ada indikasi kartel. Apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan karena harga belum turun sesuai target?

Waktu kita menargetkan Rp76 ribu, nilai tukar dolar itu masih kisaran Rp10 ribu. Sekarang  sudah Rp12 ribu lebih. Jadi kita hitung, sekarang harga sapi Rp90 ribu dikurangi saja 20 persen, sudah kena target. Kalau saya lihat, aktivitas Rumah Pemotongan Hewan sudah lebih bagus. Mereka sudah dapatkan stok dari luar dan dalam. Harganya sudah lebih bagus secara relatif. Dulu, karena ada kelangkaan, mereka pasang harga yang lebih tinggi.

Dulu. Waktu dolar Rp10 ribu, itu sapi hidup yang siap potong itu harganya Rp30-33 ribu per kilogram. Begitu karkas, bisa sampai Rp60 sekian ribu. Jadi realistis sekali kalau kita targetkan di pasar Rp76 ribu per kilogram. Tapi tiba-tiba nilai tukar rupiah bergejolak. Ini yang meningkatkan biaya sapi hidup yang masuk ke RPH, termasuk karkas dan di pasar. Ini sudah meningkat harganya.

Kalau kita lihat ke depan, kita akan datangkan sapi bakalan dan siap potong. Sapi bakalan porsinya akan lebih banyak, itu sapi yang didatangkan untuk digemukkan 3-4 bulan, lalu dipotong. Kalau sapi siap potong itu 1-2 minggu itu akan dipotong.

Tapi, untuk jangka menengah saya bilang kita harus impor dengan skala yang lebih besar untuk sapi betina produktif. Ini yang berkali-kali saya push ke Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian, dan kabinet. Berapa impornya, ya 2 juta saja per tahun. Setiap sapi betina produktif ini bisa melahirkan 1 anak selama 1 tahun dalam 9 tahun. Kalau itu kita impor 1 juta sampai 2 juta ekor per tahun, ini melipatgandakan populasi sapi.

Sebab problemnya juga populasi sapi kita sudah turun. Dua tahun yang lalu, populasi sapi hampir 16 juta ekor. Sekarang tinggal 13 koma sekian juta ekor. Ini artinya di hulu harus disikapi. Kalau hulunya tidak beres, ya  hilirnya yang keteteran.

Sekarang saya sedang prakarsai konsep ini dan mudah-mudahan bisa disetujui oleh kabinet. Kalau sekiranya bisa, ini akan sangat bisa menjawab kebutuhan kita di jangka menengah sampai jangka panjang.

Keberatan kira-kira muncul dari mana untuk program pembenahan di hulu ini?

Seharusnya tidak ada.

Berapa sapi yang akan diimpor untuk tahun ini?

Kalau tahun ini harus mendatangkan kurang lebih 700-an ribu ekor dalam waktu dekat. Ini sapi bakalan dan sapi siap potong.  Tapi ini sapi jantan.

Yang harus didatangkan justru yang betina dan produktif. Ini tidak ada larangan dari Australia. Ini harus dimanfaatkan. Mereka ada stoknya. Kalau ini didatangkan, lalu melahirkan setiap tahun satu sapi. Bayangkan kalau stok pertama didatangkan dua juta ekor, selama sembilan tahun bisa membuahkan 18 juta ekor. Apalagi kalau kita setiap tahun impor dua juta ekor sapi betina produktif, itu akan meningkatkan populasi sapi kita. Tapi ini perlu pemikiran jangka menengah dan panjang. Tidak bisa cari untung segera. Ini yang kadang harus digarisbawahi.

Yang 700 ribu ini bakalan?

Bakalan dan siap potong. Tapi, kita bisa memerlukan sampai 2 juta ekor impor. Tahapan pertama, business plan 700 sekian ribu sapi.

Ini di luar yang impor lebaran kemarin?

Ya. Kalau yang kemarin kan kita impor bakalan kuartal keempat itu 40 sekian ribu, diakselerasi dan yang siap potong itu datangkan 75 ribu dengan yang tahapan pertama 25 ribu jadi total 100 ribu.

Mengenai undang-undang yang harus diubah, karena membatasi untuk impor sapi dari negara mana saja tadi, apakah Anda sudah pernah sowan ke partai-partai?

Saya sudah sowan ke Menteri Pertanian. Kuncinya di sana. Ini harus diprakarsai oleh Kementerian Pertanian.Tapi setiap tahun beliau bilangnya Insya Allah terus.

Silakan saja tanya ke Menteri Pertanian. Katanya dia akan bawa ke DPR sejak tiga tahun lalu. Saya bicara soal ini sudah lama lho.

Dengar-dengar Anda akan naikkan harga referensi daging dari Rp76 ribu? Kira-kira kapan?

Kita akan naikkan dalam waktu dekat. Tapi, memang sapi ini masalah fundamental lho. Konsumsi kita untuk daging juga masih rendah, di bawah konsumsi negara lain. Konsumsi daging kita masih 2,5 kilogram  per kapita per tahun. Argentina itu 55 kilogram, Brazil 40 kilogram, Jerman 40 sampai 45 kilogram. Singapura dan Malaysia sudah 15 kilogram.

Kita masih 2,5 kilogram. Padahal ini penting, karena kandungan protein daging itu kan tinggi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Stok sapi kita hanya 13 sekian juta. Di Brasil saja stok sapinya 200 juta. padahal penduduknya cuma 49 juta.

Impor sapi betina produktif,  yang baru saja saya wacanakan, hitungan saya kalau mau kita naikkan konsumsi daging dari 2,5 kilogram ke 20 kilogram per kapita per tahun kita perlu stok 60 juta ekor sapi. Sekarang cuma 13,5 juta. Jadi memang harus dinaikkan stoknya.

Soal bisnis online 70 sampai 75 pesen dikuasai pemain kuat seperti Facebook dan Google. Apakah ada pengaturan khusus?

Ya. Ini kecenderungannya kalau tidak diatur akan membunuh pemain lokal.  Jawabannya akan segera keluar. Kementerian Perdagangan akan menggolkan Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Dari zaman Menteri Rahmat Saleh, 30 tahun yang lalu, undang-undang ini tidak pernah gol. Dalam RUU Perdagangan ini salah satu poinnya ada mengenai e-commerce. Selama ini  tidak ada kepastian hukum dari e-commerce. Kalau misalnya beli buku di amazoncom, tidak dikenai pajak. Ini mematikan dotcom dotcom lainnya karena kan dikenai pajak. Tapi kalau Facebook, amazon.com, Twitter, e-bay tidak ada pajak. Nah, RUU Perdagangan ini akan memayungi kepentingan kita untuk mengambil sikap fiskal terhadap kompetitor. Insya Allah, akhir bulan ini akan diketok di DPR.

RUU Perdagangan semangatnya, pertama, menghormati kerangka kesepakatan perdagangan sebelumnya. Kalau kita ada perdagangan bebas dengan ASEAN dan segalanya, kita tidak akan mengobok-obok. Kedua, kita mendukung industri dalam negeri.

Ketiga, kita sangat mendukung perlindungan konsumen. Jangan sampai sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung formalin, dimakan oleh anak-anak kita. Juga mainan yang gampang terbakar yang dibuat oleh luar negeri. Keempat,  adalah e-commerce. Ini yang satu-satunya futuristik. Bagaimana supaya bisa memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lokal.

Kementerian Perdagangan kapan akan menerbitkan Permendag tentang ekspor? Pemerintah telah mengeluarkan larangan tentang ekspor tambang mentah. Kalau sudah ada PP-nya, bagaimana Permendagnya dan kapan keluar?

Jadi kita harus tegap dan tegar terhadap hilirisasi. Masa depan harus tercermin dalam kapasitas kita dalam ekspor barang-barang yang telah diproses. Itu value added tinggi sekali. Di pipe line ini banyak yang sudah bangun smelter. Mereka mengejar supaya bisa ekspor.

Tentang konvensi capres Demokrat, Anda masih ingin terus berkompetisi padahal survei hasil menunjukkan elektabilitas Anda lebih rendah dari Dahlan Iskan?

Ya. Memang rendah banget. Saya akui.  Tapi saya punya kepercayaan bahwa lembaga survei tidak selalu benar. Survei itu tidak memotret golput. Saya lihat golput itu bisa 35-40 persen selama ini. Kenapa tinggi? Supply pemimpin kurang appealing.

Tapi kalau saya lihat fenomena sosial media, pengikut saya cukup signifikan meningkat dalam dua bulan terakhir ini. Di Facebook fans sudah lebih dari 1,1 juta. Awal November baru 3 ribuan. Di Twitter follower sudah ada 430 ribu. Ini juga kalau saya perhatikan, banyak yang muda, cewek juga banyak. Saya bisa merasakan komunikasi batinnya bahwa mereka inilah yang selama ini golput. Tapi saya tidak tahu. Biar Yang Di Atas menentukan semua ini dan rakyat. Kami ikhtiar saja semaksimal mungkin sampai titik konvensi. Kalau belum diperkenankan, ya belum diperkenankan. Tapi, saya menghormati opini survei-survei yang ada.

Masih percaya dengan konvensi Demokrat atau ada opsi jadi capres partai lain?

Tidak ada. Saya berteman dengan keluarga pak Ical, bu Mega, dan pimpinan partai lainnya. Tapi saya tidak ada deal-deal dengan siapa pun. Saya untuk sementara ini mengikuti ini dan saya komitmen untuk menang di konvensi. Tapi saya yakin kalau saya berikhtiar saya akan menang di konvensi. Intinya saya harus berikhtiar dan berdoalah.

Saya percaya bahwa konvensi ini yang paling demokratis. Ini satu-satunya mekanisme yang menyajikan pilihan yang bermutu. Ada 11 orang peserta dan disodorkan kepada 250 juta rakyat. Jadi masyarakat tinggal memilih. Jujur saja, ini satu-satunya yang available kan untuk kader muda dan mungkin punya keinginan untuk berkecimpung dalam proses politik.

Anda pernah menyatakan bahwa kabinet sebaiknya tidak boleh ada orang dari parpol. Ini berdasarkan kondisi saat ini menteri-menteri sudah sibuk untuk urusan pemilu. Bagaimana dengan Anda yang sibuk di konvensi?

Saya percaya selama empat tahun terakhir ini mungkin kurangnya koordinasi satu dengan yang lain karena nuansa politik yang kental. Sulit bagi seorang menteri disuruh mengurusi urusan teknis 100 persen, di sisi lain harus urus umbul-umbul dan katering untuk acara partai. Saya percaya bahwa kepemimpinan ke depan, harus dikelilingi teknokrat sebanyak mungkin untuk kepentingan teknis, apalagi untuk kementerian teknis yang sifatnya di hulu.

Bagaimana komentar Anda soal dianggap sebagai antek neolib?

Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya arti neolib?  Saya mendekatkan diri  ke rakyat lewat jembatan komunikasi yang lumayan bagus. Kedua, golputnya dirangkul. Mungkin sekarang mereka belum lihat yang sosok yang appeal. Ketiga, policy saya cukup sangat pro rakyat selama ini.

Saya Menteri Perdagangan yang mengeluarkan peraturan yang membatasi minimarket 150 outlet, saya membatasi restoran franchise 250 outlet. Saya Menteri Perdagangan pertama yang melarang ekspor bahan baku rotan karena ratusan ribu pekerja di Cirebon di-PHK akibat mereka tidak bisa mendapatkan bahan bakunya di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Tapi, sejak policy itu dikeluarkan awal tahun 2012, lebih dari seratus ribu lapangan tersedia kerja di Cirebon dan di kota-kota lainnya di Indonesia.

Saya Menteri Perdagangan pertama yang mengeluarkan peraturan di mana 80 persen produk dijual di retail modern harus di dalam negeri. Saya Menteri Perdagangan pertama yang mengeluarkan Peraturan Menteri di mana ekspor timah kita mengacu ke bursa timah kita harus mengacu ke bursa di Indonesia, bukan ke London. Kenyataannya Indonesia adalah pengekspor terbesar kedua di dunia, kenapa harus harus mengacu ke London Metal Exchange.

Bukti nyata, harga timah di bursa berjangka Indonesia US$23.100 per ton, sedangkan di London Metal Exchange cuma US$21.000 per ton. Per ton ini bedanya 2.100 dolar. Menurut saya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini kebijakan yang menggunakan harga bursa kita dan ekspor timah September di atas 80 ribu ton. Yang begini-begini menurut saya sih kalau masih dibilang neolib, mungkin kita harus segera diskusi lagi. Itu saja sebagai bahan pertimbangan.

Dan hasil WTO Bali itu Anda bisa lihat hasilnya sangat pro rakyat. Setiap negara miskin dan berkembang punya hak veto. Kalau mereka tidak happy dengan kesepakatannya, mereka tidak akan tinggalkan Bali.

Tapi WTO kurang mencuat beritanya ya?

Saya itu sudah bilang ke seluruh dunia. Seminggu sebelumnya, ada 20 sampai 30 pemred saya undang. Tapi itu mereka kelihatannya memang sudah pesimis. Omongan merekam ini ibarat jenazah dibawa dari Jenewa. Tapi saya tidak begitu pandangannya, ini ibarat orang pingsan yang masih bisa dibangunkan lagi. Dan kenyataannya kan bangun lagi, setelah 18 tahun.

Setiap hari di Bali waktu itu ada media briefing. Tapi ratusan kursi disediakan, yang datang itu bule-bule dari Pakistan, India, Afrika, Amerika Latin. Indonesia? Paling yang kelihatan hanya beberapa.

Padahal ada isu paling mengena, kita bisa kenakan tarif sampai 60 persen untuk produk pertanian impor. Ini proteksi untuk para petani.

Anda kan seorang menteri dan juga peserta konvensi, bagaimana dengan dukungan dari keluarga? Ada pembagian khusus waktu dengan keluarga di tengah kesibukan Anda?

Alhamdulillah, waktu di awal itu selamat waktunya untuk konsultasi dan konsolidasi. Mereka lebih penuh dengan keikhlasan dan menghormati proses.

Weekend Sabtu-Minggu saya dengan anak saya olah raga. Atau paling kita ke mal saja. Kalau ke pasar weekdays. Seminggu 2-3 kali lah cek harga pasar. Dulu, cek harga saham, sekarang saya cek harga cabai dan sebagainya. Hahaha…

Soal agenda konvensi. Bagaimana cara Anda untuk membagi waktunya?

Untuk debat? Mampu. Kita tanggal 21 dan 23 itu juga malam jam 7-9.

Saya sih benar-benar ingin jadi pemimpin berdasarkan 3. Tesis utamanya dari rakyat ke rakyat. Tiga hal yang nyambung ke tesis itu adalah: Pertama, Bagaimana pemimpin bisa lebih mendengar suara rakyat. Kedua, Bagaimana kita bisa urun rembuk bersama rakyat, bukan hanya turun tangan saja. Tapi, mencari jawabannya bersama rakyat dan ada solusi. Ketiga, Jangan sampai ada yang tertinggal, terpinggirkan, atau minoritas, Semuanya harus inklusif. Kalau kita membicarakan kenaikan kesejahteraan lahir dan batin, ini harus semuanya.

Ini komitmen saya dan itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan dan ini akan jadi muara kepentingan debat. Ini akan bisa dikupas apakah untuk kepentingan sosial, budaya, keamanan, hukum. Ujung-ujungnya pertama, kepentingan rakyat terjawab. Harga jengkol, kedelai, sapi, itu terjangkau. Fasilitas pendidikan, kesehatan itu terjangkau.

Kedua, Dalam arti kita, bangsa kita, dalam konstruksi geopolitik, harus bisa dirasakan rakyat. Jangan sampai kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, populasi terbesar nomor empat di dunia, negara termiskin terbesar di dunia, perekonomian terbesar 15 di dunia tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Yang selalu saya ceritakan adalah relevansi kita dalam konstruksi geopolitik, itu harus tercermin dalam kapasitas kita mempengaruhi saudara kita di Palestina, masalah Laut China Selatan, selat Hormus, mempengaruhi apa pun di dunia.

Saya yakin di abad 21 ini kita punya kesempatan dahsyat untuk jadi middle power, kekuatan tengah yang bisa melakukan dua hal.

Pertama, menjembatani deficit shock power antara negara Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Kedua, kekuatan tengah yang bisa menjembatani dua perekonomian besar di dunia, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Saya lihat kita itu pilihan peran netral untuk jembatani Tiongkok dan Amerika Serikat yang akan menjadi perekonomian terbesar selama 30-50 tahun ke depan.

Kenapa? Karena Tiongkok sejarahnya dengan Jepang dan Korea Selatan kurang indah. Dan Jepang dengan Korea Selatan juga punya sejarah yang indah dengan Amerika Serikat. Jadinya, diperlukan peran yang netral, secara geografis dan geopolitik. Indonesia harus berperan di situ karena akan memenuhi aspirasi rakyat kalau kita bisa meningkatkan relevansi geopolitik. Nah ini siapa yang akan dicari pemimpin ke depan. Itu alasan saya mengikuti konvensi.

Kritikan internal Demokrat mengenai Anda ikut konvesi capres?

Secara langsung tidak ada.

Tanggapan dari SBY?

Dia yang mengajak saya secara langsung. Pembicaraan pertama dan kedua saya tidak terlalu respon. Tapi, setelah beberapa kali diajak, akhirnya saya bilang: gini-gini saya harus konsolidasi sama keluarga, Pak. Akhirnya, saya duduk sama istri, anak, ibu, dan mertua. Setelah konsolidasi baru saya confirm, ok. Jadi saya siap, ikhlas, dan ikhtiar.

Bukankah Anda sempat mau mundur?

Betul. Mundur dari Mendag. Saya sampaikan dua kali ke Presiden. Pertama, waktu itu saya mau masuk ke konvensi, saya bilang ke beliau, pak, kalau begini, saya mau fokus. Saya tidak mau realita ada benturan kepentingan. Saya seakan-akan menggunakan anggaran sebagai menteri dan saya juga ikut konvensi. Tapi Presiden minta saya terus saja.

Saya percaya bahwa siapa pun yang menang di konvensi itu berpengaruh terhadap elektabilitas populernya Partai Demokrat, bisa positif, netral, dan negatif. Tergantung rakyat melihat bagaimana sosok peserta konvensi.

Jika Anda terpilih sebagai capres di konvensi, apakah bisa memberikan pengaruh elektabilitas besar?

Insya Allah. Saya rasa generasi muda kita ini haus dengan kepemimpinan yang bisa bikin kita lepas landas dan terbang. Saya sih yang tidak bangga kalau bisa lihat kejayaan kita. Yang paling nyata. Kejayaan kita itu apa sih? Di sini ada yang pakai handphone buatan dalam negeri? Kejayaan kita, menurut saya, semuanya pakai handphone buatan Indonesia. Kejayaan kita adalah kebutuhan kita untuk pendidikan, kesehatan, dan segala macam, itu harganya terjangkau. Simpel.

Ya jangan sampai, kita hanya bisa sekedar bukin handphone. Tapi kita buat handphone yang lebih bagus dan lebih murah dari handphone yang dibuat di China. Sekarang produk Samsung, Apple, dan Blackberry sudah dibuat di China.

Apakah Anda akan fokus menjadi capres saja? Tapi jika ada yang meminta Anda jadi orang kedua bagaimana?

Saya sekarang fokus untuk memenangi konvensi dan konvensi itu untuk pemilihan capres. Insya Allah.

TERNYATA REZIM DI SURIAH LUAR BIASA KEJAM DAN SADIS, TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN

Sebuah tim penyidik internasional berhasil memperoleh ribuan foto bukti pembantaian sadis yang dilakukan tentara rezim Bashar al-Assad di Suriah. Foto-foto ini menampilkan mayat para korban yang kurus kering, disiksa dan penuh luka di tubuhnya.

Berbagai bukti ini ditampilkan dalam laporan tim gabungan penyidik kejahatan perang internasional dan para ahli forensik dunia yang dipublikasikan CNN, Senin 20 Januari 2014. Dengan berbagai bukti ini, Assad yang selama ini menyalahkan teroris atas pembunuhan di Suriah tidak bisa mengelak lagi.

"Ini adalah 'pistol penembaknya'. Setiap penyidik pasti akan senang melihat bukti-bukti ini - foto dan prosesnya. Ini adalah bukti langsung adanya mesin pembunuh rezim Assad," kata David Crane, salah satu penyidik. Crane adalah orang yang menyeret mantan Presiden Liberia Charles Taylor atas kejahatan perang pada Pengadilan Khusus di Sierra Leone. Taylor divonis 50 tahun.

Foto-foto ini mereka dapatkan dari seorang fotografer pemerintah Suriah yang telah membelot. Pria bernama kode "Caesar" itu menyerahkan 27.000 foto kepada tim penyidik. Dia sendiri telah kabur ke luar negeri dan membawa serta 55.000 foto bukti penyiksaan rezim.

Caesar mengaku bekerja sebagai fotografer polisi militer. Saat perang saudara pecah tiga tahun lalu, dia bertugas mendokumentasikan para tahanan yang tewas. Setiap harinya, kata dia, sebanyak 50 mayat dia foto.

Caesar menggambarkan situasi di penjara itu persis seperti rumah jagal. Laporan tim penyidik mengatakan bahwa ini adalah bukti "pembunuhan yang sistematis, diperintahkan dan dikomandoi dari atas."

Tim forensik dan pengacara telah meneliti sekitar 835 foto dan melakukan pemeriksaan mendalam pada 150 individu di dalamnya.
 

Dibiarkan Kelaparan

Gambar-gambar itu sangat mengerikan. Selain kurus tak terurus, darah terlihat masih mengucur di dada mereka. Kulit mereka berwarna hitam, merah, ungu, dan pink karena memar dan luka.

Di salah satu foto, terlihat seorang pria tubuhnya penuh bekas sayatan. Beberapa terlihat bekas jeratan di lehernya, diduga oleh benda seperti timing belt karet yang biasa terdapat di motor.

Berdasarkan penyelidikan, 62 persen dari mayat itu dikuruskan, yaitu dibiarkan kelaparan. Tubuh mereka hanya tinggal tulang berbalut kulit. Kebanyakan berusia antara 20-40 tahun.

"Mereka bukan orang-orang yang kurus, atau kurang makan karena perang. Tapi ini adalah orang-orang yang dibiarkan sangat kelaparan," kata dr Stuart Hamilton, ahli forensik.

Salah satu pengacara yang meneliti foto-foto ini, Sir Desmond de Silva, mengatakan bahwa cara penyiksaan seperti ini adalah metode yang digunakan tentara Nazi di kamp penahanan pada Perang Dunia II.

"Bukti-bukti ini bisa menjadi dasar dakwaan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa ada keraguan sama sekali," kata de Silva.

Namun de Silva mengatakan bahwa keputusan untuk menyeret Assad ke meja hijau bukan di tangan mereka. Tugas mereka hanyalah mengevaluasi bukti dan bukti-bukti yang ada sekarang sudah cukup kuat untuk bisa diterima di pengadilan internasional.
Suriah bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Satu-satunya cara untuk menyeret seseorang di negara itu ke pengadilan dunia adalah dengan referensi dari Dewan Keamanan PBB. Namun sayangnya, Suriah punya antek kuat yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Rusia.

Rusia bersama China, diketahui kerap memveto resolusi DK PBB yang mengecam kekerasan di Suriah. Namun jika suatu saat Assad bisa dihadapkan di pengadilan internasional, de Silva menegaskan bahwa foto-foto ini bisa dipastikan akan disertakan jadi barang bukti.

"Kami hanya bisa meletakkan amunisi di pistol. Namun yang membidik dan menarik pelatuknya adalah orang lain," kata de Silva.