ANAS : PKS SETUJU ATURAN KOALISI

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan Partai Keadilan Sejahtera telah menyetujui kesepakatan politik dan tata etika politik (court of conduct) antar partai anggota koalisi.

Anas menyatakan, para pemimpin partai anggota koalisi sepakat meneruskan kerjasama yang telah dijalin sejak 2009 lalu hingga ke 2014. "Itu yang paling pokok," katanya.

Menurut Anas, lima parpol telah membubuhkan persetujuan, begitu pula PKS yang telah menyetujui kesepakatan koalisi. "PKS juga menyetujui tata etika politik. Nanti pada waktunya akan ditandatangani," ucapnya.

Anas membenarkan kontrak kesepakatan belum ditandatangani PKS. Dia mengatakan, tidak ada kontrak baru. Yang ada, penterjemahan operasional serta penyempurnaan tata etika berkoalisi. "Saya kira itu diterima dengan semangat positif oleh seluruh partai koalisi," ucap Anas.

Sementara itu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq menyatakan, PKS belum menandatangani kesepakatan koalisi dan mengirimkan surat tertulis terkait masalah koalisi.

"Tidak ada yang signifikan kecuali komparasi terkait masalah koalisi,” kata Luthfi. “Posisi kode etik adalah hanya digunakan bila ada perbedaan dalam menentukan kepentingan nasional,” ucapnya.

Luthfi menyebutkan, kode etik bertujuan agar tidak ada perbedaan intrepretasi antar anggota koalisi. Sedangkan ketidakhadiran presiden SBY pada ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera yang ke-13 hari ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

“SBY sudah menjawab undangan kami dan Beliau tidak hadir karena ada agenda di luar kota yang tidak dapat ditinggalkan karena sudah diatur jauh-jauh hari,” ucap Luthfi. “Namun Beliau menyampaikan salam dan mendoakan PKS tetap jaya."