Ribuan perangkat desa berdemonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Desember 2012. Demonstran merupakan gabungan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara, Persatuan Para Lurah Seluruh Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Desa.
Selain menuntut menjadi PNS, mereka meminta masa jabatan kepala desa minimal dibuat menjadi delapan tahun dan maksimal 10 tahun dari yang sebelumnya hanya enam tahun. Mereka juga mendesak 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung diturunkan untuk desa.
Massa yang berasal dari berbagai daerah itu datang dengan menumpang bus. Bus yang mereka tumpangi tumpah-ruah di jalan Tol Dalam Kota. Mereka berorasi, berjoget, bahkan menggelar aksi tidur di jalan tol. Akibatnya, arus lalu lintas di kedua jalur macet total. Kendaraan yang melintas di tol dan arteri terpaksa dialihkan.
Banyak sopir bus dan pengendara mobil pribadi yang terjebak di tol dan bingung tidak tahu harus berkendara ke arah mana. Beberapa penumpang bus yang hendak ke kantor pun mengantisipasi hal terburuk dengan menelepon ke kantor masing-masing untuk memberitahu soal keterlambatan mereka.
Polisi sempat melakukan negosiasi agar pendemo mau membuka kembali tol tersebut. Tapi tidak membuahkan hasil. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono, menjelaskan demonstrasi sebenarnya dimulai pukul 09.00 WIB. Tetapi, massa sudah berkumpul sebelum jadwal yang ditentukan.
Pengunjuk rasa yang memakai seragam warna krem ini juga melempari petugas tol dengan benda keras. Kepala Jasa Marga Cabang Cawang Tomang Cengkareng, Subakti Syukur, menjelaskan bahwa peserta aksi merusak pagar pembatas jalan tol sepanjang 80 meter.
"Kami kaget, aparat desa berlaku liar seperti itu. Demo buruh saja tidak pernah melakukan aksi pengrusakan seperti itu," katanya saat dihubungi VIVAnews.
Subakti mengaku tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu terkait aksi menutup jalan tol. Mereka lewat DPR, turun di tengah jalan tol dan menjadi tak terkendali. Dia mengaku belum mengetahui berapa total kerugian akibat aksi para kepala desa ini.
Pendudukan tol di depan gedung MPR/DPR RI oleh ribuan perangkat desa itu berimbas parah. Pagi hari Tol Dalam Kota Jakarta ditutup mulai interchangeUKI.
Seluruh kendaraan dari Tol Jagorawi dialihkan ke Tanjung Priok. Hal ini mengakibatkan Tol Tanjung Priok juga macet. Sementara arah sebaliknya dari Priok menuju Tol Dalam Kota padat merayap mulai Rawamangun sampai arah UKI.
Kendaraan yang seharusnya masuk ke Tol Dalam Kota akhirnya dialihkan keluar tol di Rawamangun. Meski demikian, kemacetan terus terjadi sampai flyoverMatraman. Kendaraan terlihat tak bergerak sama sekali.
Massa Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) pimpinan Hercules membantu petugas polisi membubarkan demonstran yang menduduki jalan tol. Puluhan anak buah Hercules yang berbaju loreng dan berbaret merah itu memang sudah berada di lokasi demonstrasi sejak pagi, sebelum aksi demonstrasi dimulai.
Selain menuntut menjadi PNS, mereka meminta masa jabatan kepala desa minimal dibuat menjadi delapan tahun dan maksimal 10 tahun dari yang sebelumnya hanya enam tahun. Mereka juga mendesak 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung diturunkan untuk desa.
Massa yang berasal dari berbagai daerah itu datang dengan menumpang bus. Bus yang mereka tumpangi tumpah-ruah di jalan Tol Dalam Kota. Mereka berorasi, berjoget, bahkan menggelar aksi tidur di jalan tol. Akibatnya, arus lalu lintas di kedua jalur macet total. Kendaraan yang melintas di tol dan arteri terpaksa dialihkan.
Banyak sopir bus dan pengendara mobil pribadi yang terjebak di tol dan bingung tidak tahu harus berkendara ke arah mana. Beberapa penumpang bus yang hendak ke kantor pun mengantisipasi hal terburuk dengan menelepon ke kantor masing-masing untuk memberitahu soal keterlambatan mereka.
Polisi sempat melakukan negosiasi agar pendemo mau membuka kembali tol tersebut. Tapi tidak membuahkan hasil. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono, menjelaskan demonstrasi sebenarnya dimulai pukul 09.00 WIB. Tetapi, massa sudah berkumpul sebelum jadwal yang ditentukan.
Pengunjuk rasa yang memakai seragam warna krem ini juga melempari petugas tol dengan benda keras. Kepala Jasa Marga Cabang Cawang Tomang Cengkareng, Subakti Syukur, menjelaskan bahwa peserta aksi merusak pagar pembatas jalan tol sepanjang 80 meter.
"Kami kaget, aparat desa berlaku liar seperti itu. Demo buruh saja tidak pernah melakukan aksi pengrusakan seperti itu," katanya saat dihubungi VIVAnews.
Subakti mengaku tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu terkait aksi menutup jalan tol. Mereka lewat DPR, turun di tengah jalan tol dan menjadi tak terkendali. Dia mengaku belum mengetahui berapa total kerugian akibat aksi para kepala desa ini.
Pendudukan tol di depan gedung MPR/DPR RI oleh ribuan perangkat desa itu berimbas parah. Pagi hari Tol Dalam Kota Jakarta ditutup mulai interchangeUKI.
Seluruh kendaraan dari Tol Jagorawi dialihkan ke Tanjung Priok. Hal ini mengakibatkan Tol Tanjung Priok juga macet. Sementara arah sebaliknya dari Priok menuju Tol Dalam Kota padat merayap mulai Rawamangun sampai arah UKI.
Kendaraan yang seharusnya masuk ke Tol Dalam Kota akhirnya dialihkan keluar tol di Rawamangun. Meski demikian, kemacetan terus terjadi sampai flyoverMatraman. Kendaraan terlihat tak bergerak sama sekali.
Massa Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) pimpinan Hercules membantu petugas polisi membubarkan demonstran yang menduduki jalan tol. Puluhan anak buah Hercules yang berbaju loreng dan berbaret merah itu memang sudah berada di lokasi demonstrasi sejak pagi, sebelum aksi demonstrasi dimulai.
Mereka tampak berjaga dan mengawasi aksi unjuk rasa ribuan kades itu. Ketika para demonstran menduduki tol dalam kota dan menutupnya, polisi meminta bantuan Hercules dan anak buahnya untuk membujuk demonstran membuka tol kembali.
Dilempar Botol
Ketua DPR RI Marzuki Alie akhirnya menemui ribuan pendemo. Marzuki didampingi oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Keduanya mendekati massa menggunakan golf car dan dikawal pamdal serta petugas kepolisian. Marzuki memberikan janji seputar Rancangan UU tentang Perangkat Desa. "Hari ini merupakan akhir masa sidang. Nanti kalau masa sidang berikutnya kami akan selesaikan," janji Marzuki.
Ditambahkan Marzuki, sebagai ketua DPR dirinya berjanji akan memperjuangkan aspirasi para perangkat desa sebagai PNS. Sebagai bentuk kesepakatan, kata dia, RUU Perangkat Desa akan diselesaikan berbarengan dengan UU Pemerintah Daerah dan Sipil Daerah.
"Saya akan mengajak semua fraksi untuk merancang RUU ini dalam masa sidang berikutnya," jelas dia.
Usai memberikan pemaparan tentang janjinya tersebut, massa yang tidak menerima janji-janji itu langsung melempari Marzuki dan Taufik dengan botol yang berisi minuman dan bambu. Marzuki pun meminta agar para massa tidak berbuat anarki.
Massa kembali memblokade jalan karena tidak puas dengan pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie, yang tidak akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perangkat Desa.
Kendaraan yang ada di Tol Dalam Kota terpaksa berhenti, karena para massa berdiri dan membawa batu agar kendaraan tidak bisa melintas di kedua arah tol tersebut.
Massa sempat membakar traffic cone di tengah jalan tol. Tidak hanya itu, mereka juga merobohkan pagar pintu tol arah Semanggi. Kendaraan terpaksa memutar balik untuk tidak melintasi depan gedung DPR.
Beberapa kali petugas meletuskan gas air mata ke dalam tol agar demonstran segera keluar. Tapi, massa tak mengindahkannya. Polisi akhirnya memukul mundur massa aksi ke arah Palmerah dan JCC. Barracuda dan water cannonditerjunkan.
Ditambahkan Marzuki, sebagai ketua DPR dirinya berjanji akan memperjuangkan aspirasi para perangkat desa sebagai PNS. Sebagai bentuk kesepakatan, kata dia, RUU Perangkat Desa akan diselesaikan berbarengan dengan UU Pemerintah Daerah dan Sipil Daerah.
"Saya akan mengajak semua fraksi untuk merancang RUU ini dalam masa sidang berikutnya," jelas dia.
Usai memberikan pemaparan tentang janjinya tersebut, massa yang tidak menerima janji-janji itu langsung melempari Marzuki dan Taufik dengan botol yang berisi minuman dan bambu. Marzuki pun meminta agar para massa tidak berbuat anarki.
Massa kembali memblokade jalan karena tidak puas dengan pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie, yang tidak akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perangkat Desa.
Kendaraan yang ada di Tol Dalam Kota terpaksa berhenti, karena para massa berdiri dan membawa batu agar kendaraan tidak bisa melintas di kedua arah tol tersebut.
Massa sempat membakar traffic cone di tengah jalan tol. Tidak hanya itu, mereka juga merobohkan pagar pintu tol arah Semanggi. Kendaraan terpaksa memutar balik untuk tidak melintasi depan gedung DPR.
Beberapa kali petugas meletuskan gas air mata ke dalam tol agar demonstran segera keluar. Tapi, massa tak mengindahkannya. Polisi akhirnya memukul mundur massa aksi ke arah Palmerah dan JCC. Barracuda dan water cannonditerjunkan.
Polisi menangkap 14 peserta aksi. Mereka ditangkap lantaran mengganggu ketertiban umum dengan memblokir jalan tol dan melempari petugas.
"Mereka kenyataannya melanggar dan kami bubarkan. Diamankan karena melakukan pelemparan kepada petugas dan pengrusakan. Semuanya diamankan di Polda," kata Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno.
Hampir Final
Ketua DPR, Marzuki Alie, berjanji akan menyampaikan aspirasi itu kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada rapat paripurna Jumat siang. Sebab, kata dia, keputusan itu tidak sepihak hanya DPR saja, harus ada keputusan dari pemerintah.
Terkait RUU Desa, Marzuki mengatakan saat ini pembahasannya hampir final. DPR, lanjutnya, sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk melihat bagaimana desa yang sejahtera, termasuk soal perangkat desa.
"Bahwa dalam UU itu ada jaminan bahwa perangkat desa itu harus sejahtera. Artinya penghasilan perangkat desa harus bagus, dan tidak boleh dibawah UMR itu sudah tetap dan sudah pasti," kata dia.
Meski begitu, saat ini DPR sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah soal status PNS ini. "Bisa langsung jadi PNS, bisa melalui tahapan dan itu harus ada kompromi antara DPR dan pemerintah," katanya.
Dia berpendapat sepanjang keuangan negara memungkinkan, tidak masalah mengangkat mereka menjadi PNS. "Apalagi cuma berapa triliun, tidak banyak dibandingkan anggaran negara," ujar Marzuki.
Menteri Dalam Negari Gamawan Fauzi, menjelaskan bahwa RUU Desa ini tengah dalam pembahasan dan sedang ditunjuk siapa yang akan membahas di panitia kerja.
Kemendagri sudah menerima daftar inventarisasi masalah dari DPR. "Ini tentu membutuhkan waktu dan proses. Semua aspirasi itu sudah disampaikan dalam DIM, kok," kata Gamawan.
Menurutnya, sudah beberapa kali pemerintah melakukan mediasi dengan perangkat desa. Mengenai permintaan mereka agar diangkat menjadi PNS, kata Gamawan, pemerintah perlu menyesuaikan dengan keuangan negara. "Apa dampaknya jika semua jadi PNS."
Lalu kapan RUU Desa akan selesai? "Kami sudah punya jadwal. Pembahasan ini sudah selesai di DIM. Setelah itu panja sudah dibentuk. Keputusan ada di panja bersama-sama antara pemerintah dan DPR," kata dia
"Mereka kenyataannya melanggar dan kami bubarkan. Diamankan karena melakukan pelemparan kepada petugas dan pengrusakan. Semuanya diamankan di Polda," kata Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno.
Hampir Final
Ketua DPR, Marzuki Alie, berjanji akan menyampaikan aspirasi itu kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada rapat paripurna Jumat siang. Sebab, kata dia, keputusan itu tidak sepihak hanya DPR saja, harus ada keputusan dari pemerintah.
Terkait RUU Desa, Marzuki mengatakan saat ini pembahasannya hampir final. DPR, lanjutnya, sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk melihat bagaimana desa yang sejahtera, termasuk soal perangkat desa.
"Bahwa dalam UU itu ada jaminan bahwa perangkat desa itu harus sejahtera. Artinya penghasilan perangkat desa harus bagus, dan tidak boleh dibawah UMR itu sudah tetap dan sudah pasti," kata dia.
Meski begitu, saat ini DPR sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah soal status PNS ini. "Bisa langsung jadi PNS, bisa melalui tahapan dan itu harus ada kompromi antara DPR dan pemerintah," katanya.
Dia berpendapat sepanjang keuangan negara memungkinkan, tidak masalah mengangkat mereka menjadi PNS. "Apalagi cuma berapa triliun, tidak banyak dibandingkan anggaran negara," ujar Marzuki.
Menteri Dalam Negari Gamawan Fauzi, menjelaskan bahwa RUU Desa ini tengah dalam pembahasan dan sedang ditunjuk siapa yang akan membahas di panitia kerja.
Kemendagri sudah menerima daftar inventarisasi masalah dari DPR. "Ini tentu membutuhkan waktu dan proses. Semua aspirasi itu sudah disampaikan dalam DIM, kok," kata Gamawan.
Menurutnya, sudah beberapa kali pemerintah melakukan mediasi dengan perangkat desa. Mengenai permintaan mereka agar diangkat menjadi PNS, kata Gamawan, pemerintah perlu menyesuaikan dengan keuangan negara. "Apa dampaknya jika semua jadi PNS."
Lalu kapan RUU Desa akan selesai? "Kami sudah punya jadwal. Pembahasan ini sudah selesai di DIM. Setelah itu panja sudah dibentuk. Keputusan ada di panja bersama-sama antara pemerintah dan DPR," kata dia
No comments:
Post a Comment