Kelanjutan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan segera ditentukan. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, akan menggelar mediasi antara Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, pekan ini.
Pertemuan ini membahas pembagian subsidi pembiayaan proyek MRT. Hatta mengatakan, hingga kini belum mengetahui formulasi subsidi yang akan dibahas dan disepakati bersama. Mediasi antaraJokowi dan Agus diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan. Jika pembangunan MRT dilaksanakan pada 2013, diperkirakan pada 2017 MRT sudah siap digunakan.
Hatta mengakui, proyek pembangunan moda transportasi massal ini begitu mendesak. Itu mengingat kemacetan lalu lintas Ibukota yang kian parah akibat terus bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. "Pekan depan kami usahakan," kata Hatta di Jakarta, Minggu 16 Desember 2012.
Jokowi memastikan hadir. Mantan walikota Solo itu berharap pemerintah pusat dapat menyetujui usulannya terkait pembagian beban pembiayaan MRT yang dinilainya memberatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hatta mengakui, proyek pembangunan moda transportasi massal ini begitu mendesak. Itu mengingat kemacetan lalu lintas Ibukota yang kian parah akibat terus bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. "Pekan depan kami usahakan," kata Hatta di Jakarta, Minggu 16 Desember 2012.
Jokowi memastikan hadir. Mantan walikota Solo itu berharap pemerintah pusat dapat menyetujui usulannya terkait pembagian beban pembiayaan MRT yang dinilainya memberatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bila kesepakatan sudah didapatkan dengan pemerintah pusat, maka proyek tersebut bisa segera dilaksanakan. "Untuk sharing beban, inginnya itu 70 persen pemerintah pusat dan 30 persen beban ditanggung pemprov," kataJokowi.
Dengan beban yang tidak terlalu besar, kata dia, Pemprov DKI dapat memberi subsidi tiket bagi penumpang MRT. Jokowi menginginkan tarif MRT bisa serendah mungkin, bahkan kalau bisa Rp10 ribu.
Agus Martowardojo menegaskan menolak usulan Jokowi. Agus menjelaskan masalah transportasi publik harusnya menjadi prioritas pemerintah daerah dan seharusnya Pemda DKI Jakarta mendorong anggarannya untuk subsidi transportasi publik.
"Permintaan Pemda itu baik, tapi itu harus dilakukan oleh pemda. Kalau tidak, nanti pemda-pemda lain menangkap masalah transportasi publik bukan merupakan prioritasnya," kata dia akhir November lalu.
Mantan Dirut Bank Mandiri ini menjelaskan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dengan format hibah. Bentuk hibah ini merupakan dukungan yang besar dari pemerintah pusat agar pemeritah daerah DKI Jakarta untuk merealisasikan mega proyek tersebut.
Saat ini pemerintah pusat sedang memprioritaskan subsidi dalam bentuk konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG), serta mendorong penggunaan energi terbarukan. Untuk itu Agus menegaskan sudah sebaiknya pemerintah provinsi khususnya DKI Jakarta, untuk mendorong subsidi ke transportasi publik.
Dengan beban yang tidak terlalu besar, kata dia, Pemprov DKI dapat memberi subsidi tiket bagi penumpang MRT. Jokowi menginginkan tarif MRT bisa serendah mungkin, bahkan kalau bisa Rp10 ribu.
Agus Martowardojo menegaskan menolak usulan Jokowi. Agus menjelaskan masalah transportasi publik harusnya menjadi prioritas pemerintah daerah dan seharusnya Pemda DKI Jakarta mendorong anggarannya untuk subsidi transportasi publik.
"Permintaan Pemda itu baik, tapi itu harus dilakukan oleh pemda. Kalau tidak, nanti pemda-pemda lain menangkap masalah transportasi publik bukan merupakan prioritasnya," kata dia akhir November lalu.
Mantan Dirut Bank Mandiri ini menjelaskan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dengan format hibah. Bentuk hibah ini merupakan dukungan yang besar dari pemerintah pusat agar pemeritah daerah DKI Jakarta untuk merealisasikan mega proyek tersebut.
Saat ini pemerintah pusat sedang memprioritaskan subsidi dalam bentuk konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG), serta mendorong penggunaan energi terbarukan. Untuk itu Agus menegaskan sudah sebaiknya pemerintah provinsi khususnya DKI Jakarta, untuk mendorong subsidi ke transportasi publik.
Hatta sendiri sepakat dengan ide Jokowi yang meminta pemerintah pusat mensubsidi tiket MRT. Sebab, berdasarkan kajian, harga tiket MRT yang tidak menggunakan subsidi mencapai Rp38 ribu per orang. Perhitungan ini jika menggunakan skema pembiayaan dengan komposisi 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan 58 persen pemerintah daerah.
Subsidi tiket, katanya, merupakan hal yang wajar dan diterapkan di negara-negara yang telah menggunakan MRT. Ia menilai masyarakat Jakarta sudah membutuhkan MRT karena kemacetan di DKI Jakarta membutuhkan solusi.
Untuk itu, Hatta meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk duduk bersama memikirkan solusi permasalahan yang membelit mega proyek transportasi massal ini.
Hatta menjelaskan saat ini pemerintah sedang mencoba menurunkan beban investasi agar lebih murah. Selain itu, pemerintah akan memaksimalkan pendapatan di luar tiket untuk mengurangi beban investasi dan operasional MRT.
Subsidi tiket, katanya, merupakan hal yang wajar dan diterapkan di negara-negara yang telah menggunakan MRT. Ia menilai masyarakat Jakarta sudah membutuhkan MRT karena kemacetan di DKI Jakarta membutuhkan solusi.
Untuk itu, Hatta meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk duduk bersama memikirkan solusi permasalahan yang membelit mega proyek transportasi massal ini.
Hatta menjelaskan saat ini pemerintah sedang mencoba menurunkan beban investasi agar lebih murah. Selain itu, pemerintah akan memaksimalkan pendapatan di luar tiket untuk mengurangi beban investasi dan operasional MRT.
Harga tiket terlalu mahal
Usai dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober lalu, Joko Widodo, berjanji untuk melanjutkan proyek MRT. Kereta bawah tanah ini merupakan warisan program mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Sebelum dilanjutkan,Jokowi meminta proyek itu dikaji ulang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menambahkan, permintaan pemaparan ulang PT MRT menyusul adanya kajian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengenai mahalnya nilai proyek MRT.
Pemprov DKI juga masih akan mengkaji rute yang telah ditetapkan. Sebab, dengan rute yang ada sekarang yakni koridor selatan-utara dari Lebakbulus-Kampungbandan, harus mengorbankan keberadaan Stadion Lebakbulus.
"Kenapa tidak dibalik, dari utara ke selatan, jadinya Kampungbandan-Lebakbulus. Kan lahan di Kampungbandan lebih luas. Nah itu yang akan dikaji," kata Ahok, sapaan akrabnya. "Warga yang tinggal di Jakarta Selatan seperti Bintaro sudah lewat BSD naik Kereta Rel Listrik (KRL). Jadi penumpangnya nanti mana?."
Meski demikian, Ahok mengakui nasib pembangunan proyek ini harus segera diputus. Terlambat mengambil keputusan maka pemerintah DKI akan penalti yang nilainya mencapai Rp800 juta.
Setelah menemui jalan buntu, Gubernur Jokowi untuk keempat kalinya bertemu Dirut PT MRT Jakarta, Tri Budi Rahardjo selaku pelaksana proyek kereta bawah tanah, mass rapid transit.
Jokowi menjelaskan pertemuan empat mata dengan Dirut MRT Jakarta tersebut cukup menjawab beberapa hal yang kurang jelas. Seperti soal biaya pembangunan per kilometer dan tiket MRT.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menambahkan, permintaan pemaparan ulang PT MRT menyusul adanya kajian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengenai mahalnya nilai proyek MRT.
Pemprov DKI juga masih akan mengkaji rute yang telah ditetapkan. Sebab, dengan rute yang ada sekarang yakni koridor selatan-utara dari Lebakbulus-Kampungbandan, harus mengorbankan keberadaan Stadion Lebakbulus.
"Kenapa tidak dibalik, dari utara ke selatan, jadinya Kampungbandan-Lebakbulus. Kan lahan di Kampungbandan lebih luas. Nah itu yang akan dikaji," kata Ahok, sapaan akrabnya. "Warga yang tinggal di Jakarta Selatan seperti Bintaro sudah lewat BSD naik Kereta Rel Listrik (KRL). Jadi penumpangnya nanti mana?."
Meski demikian, Ahok mengakui nasib pembangunan proyek ini harus segera diputus. Terlambat mengambil keputusan maka pemerintah DKI akan penalti yang nilainya mencapai Rp800 juta.
Setelah menemui jalan buntu, Gubernur Jokowi untuk keempat kalinya bertemu Dirut PT MRT Jakarta, Tri Budi Rahardjo selaku pelaksana proyek kereta bawah tanah, mass rapid transit.
Jokowi menjelaskan pertemuan empat mata dengan Dirut MRT Jakarta tersebut cukup menjawab beberapa hal yang kurang jelas. Seperti soal biaya pembangunan per kilometer dan tiket MRT.
"Harga per kilometer ini kan Rp900 miliar. Saya kan punya pegangan. Memang tidak mahal. Tapi juga tidak murah. Namun, ini kan masih ditenderkan lagi. Jadi masalah per kilometernya ini tidak membebani pikiran saya," ujarnya.
PT MRT Jakarta mematok harga tiket sebesar Rp15 ribu. Namun, Jokowikeberatan. Dia menginginkan kelak harga tiket MRT maksimal Rp10 ribu.
"Hitung-hitungannya, tanpa subsidi Rp38 ribu, disubsidi jadi Rp18 ribu. Kalau ada subsidi lagi jadi Rp15 ribu. Tapi inginnya di lain-lain negara kan (harga tiket) 1 dolar. Sekitar Rp9 ribu sampai Rp10 ribu," ujar Jokowi.
Dia mengaku telah meminta Direktur PT MRT Jakarta, Tri Budi Rahardjo, untuk menekan harga tiket MRT berkisar Rp9 ribu sampai Rp10 ribu. Tapi, menurutJokowi, Tri Budi belum sanggup menekan harga tiket MRT.
Karena itu, Pemprov DKI minta bantuan pemerintah pusat. Dikatakan Jokowi, pihaknya akan meminta Kementerian Keuangan mengkaji soal beban pembagian pinjaman. Dia mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI menanggung beban sebesar 30 persen. Sedangkan beban pemerintah pusat 70 persen. "Sehingga beban kita tidak terlalu berat, subsidinya juga tidak terlalu gede," ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh PT MRT kepada Gubernur Jokowi, penawaran besaran tarif dibagi dua. Yakni untuk jurusan Lebak Bulus-Dukuh Atas seharga Rp8 ribu dan jika sampai ke Bundaran HI sebesar Rp15 ribu.
Besaran tarif itu, menurut Tri Budi, didasarkan perhitungan jarak tahap satu yang diperpanjang jadi 15,7 kilometer dari Lebak Bulus-Bundaran HI dan total besaran pinjaman mencapai Rp14,25 trilliun.
Dia memperkirakan jumlah penumpang tahun pertama yaitu sebesar 173.420 jiwa setiap harinya. Pada tahun ke-10 MRT beroperasi, kenaikannya hanya sebesar 233.035 penumpang per hari. "Ini baru hitungan awal satu koridor saja yang beroperasi dari selatan-utara, belum hitungan koridor lainnya," ujar Tri Budi.
Jokowi berjanji akan segera memutuskan nasib MRT. Rencananya, kelanjutan proyek transportasi massal itu ditentukan pada Desember ini. "Saya mau bertemu menkeu dulu, baru diputuskan," katanya.
PT MRT Jakarta mematok harga tiket sebesar Rp15 ribu. Namun, Jokowikeberatan. Dia menginginkan kelak harga tiket MRT maksimal Rp10 ribu.
"Hitung-hitungannya, tanpa subsidi Rp38 ribu, disubsidi jadi Rp18 ribu. Kalau ada subsidi lagi jadi Rp15 ribu. Tapi inginnya di lain-lain negara kan (harga tiket) 1 dolar. Sekitar Rp9 ribu sampai Rp10 ribu," ujar Jokowi.
Dia mengaku telah meminta Direktur PT MRT Jakarta, Tri Budi Rahardjo, untuk menekan harga tiket MRT berkisar Rp9 ribu sampai Rp10 ribu. Tapi, menurutJokowi, Tri Budi belum sanggup menekan harga tiket MRT.
Karena itu, Pemprov DKI minta bantuan pemerintah pusat. Dikatakan Jokowi, pihaknya akan meminta Kementerian Keuangan mengkaji soal beban pembagian pinjaman. Dia mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI menanggung beban sebesar 30 persen. Sedangkan beban pemerintah pusat 70 persen. "Sehingga beban kita tidak terlalu berat, subsidinya juga tidak terlalu gede," ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh PT MRT kepada Gubernur Jokowi, penawaran besaran tarif dibagi dua. Yakni untuk jurusan Lebak Bulus-Dukuh Atas seharga Rp8 ribu dan jika sampai ke Bundaran HI sebesar Rp15 ribu.
Besaran tarif itu, menurut Tri Budi, didasarkan perhitungan jarak tahap satu yang diperpanjang jadi 15,7 kilometer dari Lebak Bulus-Bundaran HI dan total besaran pinjaman mencapai Rp14,25 trilliun.
Dia memperkirakan jumlah penumpang tahun pertama yaitu sebesar 173.420 jiwa setiap harinya. Pada tahun ke-10 MRT beroperasi, kenaikannya hanya sebesar 233.035 penumpang per hari. "Ini baru hitungan awal satu koridor saja yang beroperasi dari selatan-utara, belum hitungan koridor lainnya," ujar Tri Budi.
Jokowi berjanji akan segera memutuskan nasib MRT. Rencananya, kelanjutan proyek transportasi massal itu ditentukan pada Desember ini. "Saya mau bertemu menkeu dulu, baru diputuskan," katanya.
No comments:
Post a Comment