Sejumlah petinggi dan pimpinan Partai Demokrat di daerah nyaris serempak koor menyerukan penyelamatan partai pemenang Pemilu 2009 ini. Bahkan, mulai santer yang menyuarakan pergantian Ketua Umum Anas Urbaningrum--yang namanya terus dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi kakap.
Desakan ini muncul menyusul dirilisnya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menemukan elektabilitas partai ini melorot jauh, dari 21 persen di Pemilu 2009, kini tersisa menjadi 8 persen saja. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun seperti mengamini.
Desakan ini muncul menyusul dirilisnya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menemukan elektabilitas partai ini melorot jauh, dari 21 persen di Pemilu 2009, kini tersisa menjadi 8 persen saja. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun seperti mengamini.
Saat berada di Jeddah, Arab Saudi, Presiden SBY yang sedang melawat ke Afrika dan Timur Tengah, pun menyempatkan diri memberikan keterangan pers mengenai sejumlah perkembangan di Tanah Air. Salah satunya, ia menanggapi hasil survei terbaru ini.
"Sejak 2004 hingga sekarang, ini adalah angka terendah untuk Partai Demokrat. Ini memberikan keprihatinan dan kecemasan yang mendalam bagi jajaran Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," ujar Presiden SBY seperti dilansir laman resmi Presiden, pada Selasa 5 Februari 2013.
Saat ini, SBY melanjutkan, muncul kegusaran di kalangan Partai Demokrat tentang proses hukum terhadap sejumlah kadernya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada kesan, masih kata Presiden, perkara-perkara itu tidak kunjung selesai.
"Sejak 2004 hingga sekarang, ini adalah angka terendah untuk Partai Demokrat. Ini memberikan keprihatinan dan kecemasan yang mendalam bagi jajaran Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," ujar Presiden SBY seperti dilansir laman resmi Presiden, pada Selasa 5 Februari 2013.
Saat ini, SBY melanjutkan, muncul kegusaran di kalangan Partai Demokrat tentang proses hukum terhadap sejumlah kadernya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada kesan, masih kata Presiden, perkara-perkara itu tidak kunjung selesai.
Namun demikian, SBY buru-buru menegaskan bahwa dia masih mempercayai KPK bertindak profesional dan tidak akan tebang pilih. "Saya masih yakin KPK akan menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan tidak ada niat buruk apa pun," kata Presiden SBY dalam konferensi pers di Hotel Hilton Jeddah, Arab Saudi, Senin 4 Februari 2013 sore waktu setempat.
Dari segala penjuru
Di Tanah Air, para menteri dari Partai Demokrat pun serempak menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka mendesak SBY untuk menyelamatkan Demokrat.
Dari segala penjuru
Di Tanah Air, para menteri dari Partai Demokrat pun serempak menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka mendesak SBY untuk menyelamatkan Demokrat.
Salah satunya datang dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Dia turut bersuara meminta SBY turun tangan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan, bahkan meminta SBY mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mengurus Demokrat. "Sabtu Minggu kan bisa," katanya.
Dari daerah, muncul desakan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jambi, Bali dan Jawa Tengah. Ketua DPD Jambi, Hasan Basri Agus, mengingatkan target Partai Demokrat adalah 30 persen dan kenyataannya menurut survei kini merosot di angka 8 persen.
"Saya selaku kader partai mengharapkan Pak SBY segera mengambil langkah penyelamatan," kata Hasan Basri Agus di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin 4 Februari 2013.
Menurut Hasan, anjloknya elektabilitas Partai Demokrat tidak lepas dari banyaknya kader Partai Demokrat yang tersangkut korupsi. "Status Ketua Umum Anas Urbaningrum yang saat ini belum jelas menjadi tersangka atau tidak juga bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat," katanya.
Meski demikian, Hasan membantah menginginkan Anas mundur dari kursi ketua umum. Soal ini, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pembina untuk melakukan evaluasi dan peyelamatan partai menghadapi Pemilu 2014.
Dari Bali, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, juga mendesakkan hal serupa. "Kami meminta agar SBY segera mengambil langkah penting penyelamatan kejayaan partai. Kami meminta SBY untuk mengundang dan memanggil Ketua Umum untuk mencari solusi yang terbaik," kata Mudarta, Senin.
Tak hanya itu, Mudarta meminta KPK untuk menjelaskan posisi kasus yang menyeret nama Anas Urbaningrum. "Kepada KPK kami mohon untuk menjelaskan posisi ketua umum kami. Kami merasa kasus itu digantung, yang berimbas pada kader di daerah juga merasakan hal yang sama," dia mengeluhkan.
Di Semarang, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Sukawi Sutarip, angkat suara bersama sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Cabang.
"Saya selaku kader partai mengharapkan Pak SBY segera mengambil langkah penyelamatan," kata Hasan Basri Agus di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin 4 Februari 2013.
Menurut Hasan, anjloknya elektabilitas Partai Demokrat tidak lepas dari banyaknya kader Partai Demokrat yang tersangkut korupsi. "Status Ketua Umum Anas Urbaningrum yang saat ini belum jelas menjadi tersangka atau tidak juga bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat," katanya.
Meski demikian, Hasan membantah menginginkan Anas mundur dari kursi ketua umum. Soal ini, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pembina untuk melakukan evaluasi dan peyelamatan partai menghadapi Pemilu 2014.
Dari Bali, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, juga mendesakkan hal serupa. "Kami meminta agar SBY segera mengambil langkah penting penyelamatan kejayaan partai. Kami meminta SBY untuk mengundang dan memanggil Ketua Umum untuk mencari solusi yang terbaik," kata Mudarta, Senin.
Tak hanya itu, Mudarta meminta KPK untuk menjelaskan posisi kasus yang menyeret nama Anas Urbaningrum. "Kepada KPK kami mohon untuk menjelaskan posisi ketua umum kami. Kami merasa kasus itu digantung, yang berimbas pada kader di daerah juga merasakan hal yang sama," dia mengeluhkan.
Di Semarang, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Sukawi Sutarip, angkat suara bersama sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Cabang.
"Atas nama DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan sejumlah DPC di Jawa Tengah, kami memohon kepada Bapak SBY agar menyelamatkan partai yang saat ini nyaris karam," kata Sukawi saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Jalan Durian, Semarang. "Pilihannya adalah membiarkan Partai hancur atau menyelamatkannya, dengan menggunakan wewenang sebagai Ketua Dewan Pembina. Kami para pengurus di daerah sangat yakin kalau Pak SBY tidak akan tega melihat kapal yang dibangunnya tenggelam."
Tindakan penyelamatan itu, menurut Sukawi, bisa beragam dilakukan--mulai dari mencopot pengurus yang diduga terlibat korupsi, hingga menggelar silaturahmi kader dan merumuskan langkah penyelamatan ke depan.
Anas dipecat?
Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, bahkan bergerak lebih jauh. Dia mengungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sedang disiapkan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum. Ibas, menurut dia, akan menggantikan Anas. "Ibas akan jadi Pejabat Sementara (Ketua Umum Partai Demokrat) sebelum KLB," kata Ruhut, Senin, 4 Februari 2013.
Ruhut mengatakan belakangan ini sudah bermunculan desakan dari internal Partai Demokrat agar Anas mundur. Untuk itu, sudah disiapkan skenario untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hanya saja, belum ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya.
Benarkah?
Tindakan penyelamatan itu, menurut Sukawi, bisa beragam dilakukan--mulai dari mencopot pengurus yang diduga terlibat korupsi, hingga menggelar silaturahmi kader dan merumuskan langkah penyelamatan ke depan.
Anas dipecat?
Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, bahkan bergerak lebih jauh. Dia mengungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sedang disiapkan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum. Ibas, menurut dia, akan menggantikan Anas. "Ibas akan jadi Pejabat Sementara (Ketua Umum Partai Demokrat) sebelum KLB," kata Ruhut, Senin, 4 Februari 2013.
Ruhut mengatakan belakangan ini sudah bermunculan desakan dari internal Partai Demokrat agar Anas mundur. Untuk itu, sudah disiapkan skenario untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hanya saja, belum ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya.
Benarkah?
Anas tak bisa semudah itu dicopot, bela anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok yang dikenal luas merupakan pendukung Anas. Pencopotan ketua umum, menurut dia hanya bisa dilakukan melalui KLB dengan syarat tertentu.
"Kalau yang mendesak DPC-DPC, baru nggak bisa menolak. Tapi, kan ini tidak ada. Setidaknya harus diusulkan 2/3 DPC. Dulu pernah ada satu (dari Jawa Tengah), tapi disoraki," ujarnya.
"Kalau yang mendesak DPC-DPC, baru nggak bisa menolak. Tapi, kan ini tidak ada. Setidaknya harus diusulkan 2/3 DPC. Dulu pernah ada satu (dari Jawa Tengah), tapi disoraki," ujarnya.
Pembelaan serupa juga disuarakan dua pendukung Anas lainnya.
Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik Partai Demokrat, Gede Pasek Swardika, mengatakan hingga kini belum ada hal yang mendesak untuk menggelar KLB. "Saya belum lihat pintu untuk masuk ke sana. Masak akibat survei, lalu KLB. Kami partai besar tidak menggantungkan nyawa ke lembaga yang merupakan konsultan partai lain," tuturnya, sengit.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa berargumen tak ada kader partainya yang menginginkan KLB digelar untuk melengserkan Anas. "Sampai hari ini belum ada DPD yang minta KLB dan minta Anas mundur," katanya.
Lagipula, Mubarok menyambung, tidak ada mekanisme lain selain usulan dari DPC untuk menggelar KLB. Bahkan, Majelis Tinggi partai yang dipimpin Ketua Dewan Pembina pun tidak punya kewenangan untuk itu. "Majelis Tinggi itu wewenangnya tidak menggelar KLB. Wewenangnya menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur atau calon presiden dan calon wakil presiden," katanya.
Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nurhayati Assegaf, meyakini bahwa SBY bakal mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan partai. "Saya tidak perlu lagi tanya langkah-langkah apa yang akan diambil. Semua kader Demokrat yakin Pak SBY akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan partai," katanya, hakulyakin
Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik Partai Demokrat, Gede Pasek Swardika, mengatakan hingga kini belum ada hal yang mendesak untuk menggelar KLB. "Saya belum lihat pintu untuk masuk ke sana. Masak akibat survei, lalu KLB. Kami partai besar tidak menggantungkan nyawa ke lembaga yang merupakan konsultan partai lain," tuturnya, sengit.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa berargumen tak ada kader partainya yang menginginkan KLB digelar untuk melengserkan Anas. "Sampai hari ini belum ada DPD yang minta KLB dan minta Anas mundur," katanya.
Lagipula, Mubarok menyambung, tidak ada mekanisme lain selain usulan dari DPC untuk menggelar KLB. Bahkan, Majelis Tinggi partai yang dipimpin Ketua Dewan Pembina pun tidak punya kewenangan untuk itu. "Majelis Tinggi itu wewenangnya tidak menggelar KLB. Wewenangnya menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur atau calon presiden dan calon wakil presiden," katanya.
Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nurhayati Assegaf, meyakini bahwa SBY bakal mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan partai. "Saya tidak perlu lagi tanya langkah-langkah apa yang akan diambil. Semua kader Demokrat yakin Pak SBY akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan partai," katanya, hakulyakin
No comments:
Post a Comment