Aksi Penyadapan Asing dan Reaksi "Kalem" Indonesia

Meski berang dengan kabar penyadapan Amerika Serikat dan Australia, Indonesia mencoba bersikap "kalem" kepada dua negara tersebut. Indonesia telah memberikan sinyal tegas melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang akan mengkaji ulang kerjasama intelijen dan pertukaran informasi dengan AS dan Australia.

Ditemui wartawan di sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-6 di Nusa Dua, Bali, Kamis 7 November 2013, Marty berharap kerjasama ini bisa mencegah aksi sadap-menyadap atau tindakan ilegal lainnya. Marty menegaskan, penyadapan mengingkari dan tidak selaras dengan semangat persahabatan yang selama ini digaungkan antara Indonesia dengan AS dan Australia. 

"Yang paling terganggu dari semua proses ini adalah rasa saling percaya," ujar Marty. Oleh karena itu, dia pun berharap Amerika dan Australia yang sempat diberitakan menyadap Indonesia, segera mengupayakan segala cara untuk menciptakan suasana saling percaya antarnegara. 

Isu penyadapan merebak setelah Sydney Morning Herald (SMH), beberapa waktu lalu, menurunkan berita soal penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD) dan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) terhadap Indonesia. Laporan media Australia itu berdasarkan keterangan dari mantan kontraktor NSA Edward Snowden yang kini mendapat suaka dari Rusia setelah menjadi buron AS.

SMH menyebut ada pos penyadapan di dalam gedung Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Pos yang disebut STATEROOM itu juga dibangun di beberapa Gedung Kedutaan Australia di negara lain seperti Malaysia, Filipina, China, Timor Timur dan Papua Nugini.

Bertindak cepat, Kemenlu langsung memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty. Indonesia menuntut penjelasan.

Sementara itu, harian Inggris The Guardian menulis bahwa Badan Intelijen Australia sudah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 ketika RI menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Nusa Dua, Bali. Namun aksi penyadapan itu dianggap gagal meski sudah menghabiskan biaya dan waktu.

Marty mengungkapkan, AS dan Australia tidak bisa mengonfirmasi apakah pemberitaan media massa asing tersebut benar atau tidak. "Mereka pun tidak bisa menyangkal pemberitaan itu," kata Marty.

Untuk menjernihkan isu ini, Australia sampai mengirim Menteri Pertahanan David Johnston yang tiba di Indonesia, Kamis kemarin. Dia diminta menjelaskan isu penyadapan tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan.

Pertemuan Kamis malam ini turut dihadiri perwakilan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Hasil pertemuan akan disampaikan dalam jumpa pers bersama, Jumat pagi ini.

Purnomo mengatakan, pemerintah berhati-hati menyikapi isu ini agar terhindar dari spekulasi. “Spionase dan kontra-spionase, intelijen dan kontra-intelijen, itu terjadi di mana-mana. Sekarang kami pastikan dulu benar atau tidak isu penyadapan ini. Kami tidak berandai-andai,” kata Menhan Purnomo.

Selama ini, imbuhnya, kontra-penyadapan di Indonesia dilakukan oleh Lemsaneg yang berkoordinasi di bawah Kementerian Pertahanan. “Di Lemsaneg itu ada enkripsi supaya tidak disadap,” kata Purnomo. Enkripsi adalah penulisan pesan melalui kode atau sandi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Isu penyadapan ini tak pelak memunculkan dugaan bahwa hubungan Indonesia dan Australia retak. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop buru-buru membantah.

Diberitakan harian SMH, Rabu, 6 November lalu, Bishop mengesampingkan fakta adanya ancaman dari Menlu Marty Natalegawa yang memprotes keras adanya aksi spionase apabila hal tersebut terbukti kebenarannya. Selain itu, Marty turut memperingatkan bahwa isu spionase berpotensi menggagalkan kerjasama yang dijalin dua negara, khususnya terkait pencegahan aksi terorisme dan penyelundupan manusia.

"Saya tidak terima apabila ada pernyataan yang menyebut adanya keretakan hubungan kedua negara akibat isu tersebut," ujar Bishop kepada stasiun televisi ABC pada Selasa lalu.

Bahkan, Bishop menantikan diskusi lainnya yang bersifat produktif dengan Menlu Marty serta menteri-menteri lain dari Indonesia. Dia mengaku telah bertemu dengan beberapa Menteri dari Indonesia pada Selasa kemarin dan menghasilkan diskusi yang bermanfaat bagi kedua negara. Pertemuan itu secara khusus membahas mengenai kerjasama penanggulangan aksi teror dan penyelundupan manusia.

Ribut hingga ke DPR
Isu penyadapan ini tak pelak membuat sejumlah legislator was-was dan khawatir ikut-ikutan disadap. Beberapa wakil rakyat ini pun hati-hati dalam menggunakan surat elektronik yang umum dipakai orang, yakni Gmail (Google) dan Ymail (Yahoo!).

Para anggota Dewan berpendapat, email merupakan teknologi yang amat memudahkan pekerjaan, tapi sekaligus rawan disadap. Dengan demikian mereka memilah-milah pesan apa yang bisa dikirim lewat email, dan mana yang tidak.

“Saya tahu mana-mana saja yang tidak harus dikirim lewat email,” kata anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Susaningtyas Kertopati. Politisi Hanura itu konsisten tak pernah menggunakan Gmail dan Ymail untuk berkirim pesan terkait pekerjaan penting.

Sekretariat Jenderal DPR sebetulnya sudah menyediakan email khusus untuk legislator via dpr.go.id. Tapi, email khusus ini jarang digunakan. Bambang mengatakan tak tahu persis langkah Sekretariat Jenderal DPR untuk mengamankan data di DPR. Oleh sebab itu ia memilih cara manual.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Menurutnya, email khusus DPR itu justru rawan disadap. "Dengan IT, sekarang tak ada yang aman dari sadapan," kata dia.

Berbagai usulan pun muncul untuk mengamankan data legislator dari sadapan. Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR Tjahtjo Kumolo menilai, Indonesia butuh Undang-Undang Anti Penyadapan. Khususnya, Undang-Undang untuk mengatur penggunaan alat sadap di dalam negeri.

"Banyak terjadi penyadapan oleh negara lain, dan di berbagai instansi atau lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat yang saling intai di Indonesia khususnya dengan berbagai kepengtingnnya, memang diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyadapan," kata dia

Spionase Kanguru di Tanah Garuda Defence Signals Directorate bahu-membahu dengan badan keamanan AS

“Buka rahasia mereka, lindungi rahasia kita (reveal their secrets, protect our own)”. Itulah semboyan Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) yang tahun 2013 ini berganti nama menjadi Australian Signals Directorate. Dengan moto itu, agen-agen DSD menjejakkan kaki di Bali ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007.

Mereka membawa tugas khusus, mengumpulkan nomor-nomor telepon para pejabat pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dalam misinya itu, DSD bekerja bahu-membahu dengan badan keamanan nasional Amerika Serikat (National Security Agency) untuk memperoleh informasi yang menjadi target mereka. Semua itu diungkapkan Edward Snowden --mantan kontraktor NSA yang kerap membocorkan rahasia intelijen AS-- dalam dokumen yang ia bocorkan dan dilansir harian Inggris The Guardian, 2 November 2013.

DSD bahkan disebut memasukkan ahli Bahasa Indonesia ke dalam timnya untuk memonitor dan menyeleksi informasi dari komunikasi yang berhasil mereka dapatkan. “Tujuan dari upaya (spionase) ini adalah untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang struktur jaringan yang diperlukan dalam keadaan darurat,” kata dokumen Snowden itu.

Sayangnya misi Australia itu pada akhirnya dianggap gagal karena satu-satunya nomor telepon pejabat yang berhasil mereka ketahui adalah milik Kepala Kepolisian Daerah Bali.

Namun, gagal di Bali, bukan berarti Australia tak mendapat apa-apa. Upaya penyadapan atau pengumpulan informasi bukan hanya dilakukan sekali itu.

Harian Australia The Sydney Morning Herald melaporkan Negeri Kanguru secara intensif dan sistematis melakukan aksi mata-mata dan membangun jejaring spionase mereka di Tanah Garuda ini melalui kantor kedutaan besar mereka di Jakarta. Media Australia lainnya, Fairfax, menyatakan pos-pos diplomatik Australia yang tersebar di Asia mempunyai fasilitas untuk mencegat lalu-lintas data dan panggilan telepon dari pejabat-pejabat penting di negara-negara di kawasan ini.

Aktivitas pengintaian itu dilakukan tanpa sepengetahuan mayoritas diplomat Australia yang berkantor di Kedutaan Australia. Data-data intelijen dikumpulkan DSD melalui kedutaan-kedutaan Australia di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Beijing, Dili, dan Port Moresby. Dengan demikian negara-negara yang menjadi sasaran aksi spionase Australia adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Laporan mengenai aksi mata-mata Australia itu merupakan bagian dari dokumen yang dibocorkan Snowden dan dipublikasikan oleh harian Jerman, Der Spiegel. Dokumen itu menyoroti kemitraan spionase “Lima Mata” yang antara lain mencakup Inggris, Kanada, dan Australia. Disebutkan bahwa fasilitas penyadapan mereka seperti antena, kerap tersembunyi dalam fitur arsitektur palsu atau atap gudang pemeliharaan di berbagai kantor kedutaan.

Seorang mantan perwira di DSD menyatakan Kedutaan Besar Australia di Jakarta menjadi pemain kunci dalam mengumpulkan informasi. Australia menyasar data politik, ekonomi, dan intelijen melalui kedutaannya yang berlokasi di kawasan sibuk Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain di Jakarta, Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Bali, juga disebut digunakan untuk mengumpulkan data-data intelijen.

Jakarta menjadi pusat aksi spionase Australia di Asia karena dua faktor. Pertama, pertumbuhan jaringan telepon seluler yang pesat di Indonesia dan Jakarta khususnya. Kedua, elite politik di Jakarta disebut amat cerewet. “Jaringan seluler merupakan anugerah besar, dan elite Jakarta adalah kelompok yang amat suka bicara. Mereka bahkan tetap mengoceh meski merasa agen intelijen Indonesia sendiri mendengarkan (menyadap, red) mereka,” kata mantan perwira DSD itu seperti dikutip International Business Times Australia 
Sejumlah data intelijen yang dicari Australia di Indonesia antara lain terkait terorisme dan penyelundupan manusia. Aksi terorisme kerap terjadi di Indonesia, sedangkan penyelundupan manusia menyangkut ribuan imigran gelap yang selalu menempuh jalur laut melalui Indonesia untuk mencari suaka di Australia. Parahnya, cara masuk ilegal via Indonesia ini amat berbahaya sehingga ratusan imigran seringkali tewas tenggelam saat menyeberang dengan perahu ke perairan Australia.

Kemarahan Jakarta

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha, Jumat 8 November 2013, menyatakan tak dapat menerima adanya aksi penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Selama ini hubungan bilateral kami selalu kondusif, baik, dan saling percaya. Kalau benar ada tindakan (penyadapan) seperti itu, kami sangat tak bisa menerimanya. Pemerintah mengecam hal ini. Sikap kami tegas,” kata Julian kepada VIVAnews.

Indonesia telah memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Greg Moriarty, untuk memberikan penjelasan. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa pun mengancam akan mengevaluasi kerjasama di bidang informasi dan intelijen dengan Australia. “Kami harus mengkaji ulang bagaimana ke depannya kerjasama dengan negara-negara yang tidak bisa memberikan konfirmasi apakah aksi penyadapan seperti ini benar dilakukan (atau tidak),” kata Marty.

Padahal Indonesia dan Australia selama ini menjalin kerjasama erat di bidang penangkalan aksi teror dan penyelundupan manusia. “Kalau mereka (Australia) mengumpulkan informasi di luar forum resmi, lalu apa manfaat kerangka yang resmi itu? Hal ini perlu dipikirkan masak-masak. Indonesia tidak terima diperlakukan seperti ini,” ujar Marty.

Pernyataan Marty itu mencerminkan kekesalan Indonesia yang tidak mendapat klarifikasi memuaskan. Isu penyadapan ini telah ditanyakan Indonesia ke perwakilan negara terkait dalam berbagai kesempatan. “Tapi jawaban mereka tetap sama, bahwa mereka tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal pemberitaan tersebut,” kata Marty.

Indonesia menuntut komitmen Australia dan AS untuk tak lagi melakukan aksi spionase. “Kami perlu tegaskan, tidak boleh ada tindakan yang mengingkari atau tidak selaras dengan semangat persahabatan antar negara. Enough is enough. Setiap negara tidak sepatutnya melakukan aksi itu,” ujar Marty. Apalagi ongkosnya akan jauh lebih mahal jika aktivitas spionase tersebut terbongkar, yakni potensi kerusakan hubungan bilateral kedua negara karena hilangnya rasa saling percaya 

Marty pun menyindir Australia dan AS sekaligus. “Jika Australia sendiri yang menjadi subyek aktivitas (mata-mata) itu, menurut mereka itu tindakan bersahabat atau tidak? Kami tidak bisa menerima aksi spionase Australia atas perintah Amerika Serikat,” ujar mantan Duta Besar RI untuk PBB itu.

Hal yang saat ini penting dilakukan Indonesia, kata Marty, adalah meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas untuk meminimalkan penyadapan. Dalam rangka itu pula Indonesia bergabung dengan Jerman dan Brasil dalam mensponsori resolusi anti spionase yang diajukan ke Sidang Umum PBB. Rancangan resolusi itu meminta dihentikannya aksi spionase Internet dan pelanggaran privasi. Indonesia berharap, melalui resolusi itu Australia dan AS tak lagi memata-matai Indonesia dan puluhan negara lain.

Canberra bungkam

Pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sama sekali tak dapat menjernihkan isu penyadapan ini. Ia hanya mengatakan badan dan agen intelijen negaranya selalu bertindak dalam koridor hukum. “Setiap badan pemerintah Australia bertugas sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.

Dubes Australia untuk RI, Greg Moriarty, juga tak mau berkomentar soal pemanggilannya oleh Kemlu RI terkait aksi spionase Australia. Juru Bicara Moriarty, Ray Marcello, dalam surat elektroniknya kepada VIVAnews menyatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan pemberitaan di Indonesia.

Australia pun mahfum dengan ancaman Marty Natalegawa untuk memutuskan kerjasama dengan Australia di bidang penangkalan aksi teror dan penyelundupan manusia. Marcello mengatakan, Australia sangat menghargai hubungan kemitraan yang dekat dengan Indonesia. Kerjasama bilateral yang telah dibangun sejak lama itu dianggap Australia sangat menguntungkan kedua negara.

“Kami terus menantikan kerjasama dengan Indonesia di beragam bidang seperti penanggulangan aksi terorisme dan penyelundupan manusia,” kata Marcello.

Menanggapi kemarahan Indonesia, Australia pun mengutus menteri pertahanannya, David Johnston, untuk terbang ke Jakarta, Kamis 7 November 2013. Namun setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Jumat 8 November 2013, Johnston tak bersedia memberikan keterangan kepada media. Ia langsung kembali ke Australia.

Hasil pertemuan itu jauh dari memuaskan. Menurut Purnomo, dia dan Johnston menyerahkan isu penyadapan tersebut kepada kementerian luar negeri kedua negara karena isu penyadapan terkait hubungan diplomatik. “Itu adalah isu makro yang sedang dibicarakan pada level politik luar negeri antara Menlu Australia Julie Bishop dengan Menlu RI Marty Natalegawa,” kata Purnomo.

Bishop yang berada di Indonesia terkait agenda Bali Democracy Forum VI pada 7-8 November 2013, membantah hubungan bilateral Australia dengan Indonesia rusak karena isu penyadapan. “Saya tidak terima apabila ada pernyataan yang menyebut hubungan kedua negara retak,” kata dia. Bishop justru mengatakan telah melakukan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa menteri Indonesia terkait masalah penanggulangan aksi teror dan penyelundupan manusia.

Sementara itu pakar keamanan Australia dari Australian National University, Profesor Michael Wesley, mengatakan Indonesia akan rugi bila memutus hubungan diplomatik dengan Australia. Wesley tak yakin Menlu RI Marty Natalegawa bersungguh-sungguh dengan ancamannya untuk menghentikan kerjasama dengan Australia.

Wesley berpendapat Marty hanya menggertak pemerintahan baru Australia yang masih berjalan dua bulan. Dikutip Sydney Morning Herald, dia mengatakan, “Marty Natalegawa adalah diplomat yang amat berpengalaman. Dia tahu pemerintahan di Canberra masih baru. Di sana ada perdana menteri dan menteri luar negeri yang tak berpengalaman.” 

Inilah 28 Kementerian / Lembaga (K/L) yang Mendapat Remunerasi 2013

 

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.
Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.
Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T.
Dalam pertemuan KPRBN tanggal 25 Juni 2013 Wapres Boediono telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 28 K/L tahun 2013 dengan beberapa keputusan antara lain:

1. Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012 yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh remunerasi pada tahun 2014.
2. TMT Remunerasi 1 Juli 2013.
3. Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013.

Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.
Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli 2013:

No	K/L	Anggaran (M)
1	Kemenlu	52,6
2	Kemendag	113
3	Kemenkes	347
4	Kemendikbud	989,8
5	Kemen Parekraf	37,1
6	Kemenhut	194
7	Kemendagri	101,7
8	Wantannas	*
9	LAPAN	9
10	Kemen K P	168,9
11	Kemen L H	*
12	Kemenhub	485,7
13	Kemenakertrans	85,6
14	BAPETEN	3
15	Kemen P U	403,9
16	Kemenkominfo	65,2
17	BMKG	77,7
18	Bakorkamla	5,41
19	BNP2TKI	16,8
20	Kemen PDT	12,4
21	Perpusnas	14
22	BIN	*
23	Setjen DPR	24,21
24	Basarnas	46,2
25	Kemensos	76,2
26	ESDM	98,2
27	BSN	3
28	Setjen Ombudsman	3

Dengan adanya tambahan 28 K/L di atas berarti tinggal 13 K/L yang belum mendapatkan remunerasi yaitu:

1. Kementerian Agama
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi dan UKM
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Badan Informasi Geospasial
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
7. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
8. Setjen DPD
9. Setjen Komnas Ham
10. Setjen KPU
11. Setjen KY
12. Setjen MK
13. Setjen MPR

Proses selanjutnya setelah persetujuan DPR adalah penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan digunakan Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.
Banyak pertanyaan yang sering dilontarkan pada forum ini seperti:

• Pemberian tunkin bagi yang tugas belajar
• Apakah dosen yang sudah bersertifikasi mendapatkan tunjangan kinerja?
• Apakah RS BLU yang sudah ada remunerasi rumah sakit juga mendapatkan tunjangan kinerja?
• dll

Nah, pertanyaan/persoalan di atas akan terjawab dalam peraturan Menteri atau pimpinan K/L yang akan diterbitkan sebagai pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan K/L masing-masing. Hal-hal teknis maupun aturan yang berkaitan dengan tunjangan kinerja akan diuraikan dalam peraturan tersebut.

Perhitungan Grading Remunerasi PNS Dan Besaran Tunjangan Kinerjanya

 

Ada 2 jenis grading tunjangan kinerja yang sudah dipakai oleh Kementerian/Lembaga di Indonesia, yakni metode Hays dan metode Factor Evaluation System (FES). Hanya 2 (dua) instansi yang memakai metode Hays yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabar terakhir BPK tahun 2014 sudah pasti memakai grading model FES menggantikan metode Hays yang sudah digunakan sejak tahun 2007. Secara sederhana pebedaan antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 , sedangkan FES hanya 1 – 16/17 kelas jabatan.
Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan secara khusus menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.
Harus ada validasi untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi berupa:

1. Peta Jabatan.
2. Informasi Faktor Jabatan Struktural.
3. Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum.

Intinya suatu jabatan baik struktural maupun fungsional bisa berada/menduduki grade tertentu, perhitungan atau polanya sudah standar.
Penggunaan Metode FES dalam Evaluasi Jabatan struktural dan fungsional memiliki informasi faktor evaluasi yang berbeda. Masing-masing faktor evaluasi jabatan di atas diberikan nilai (skor) yang sudah ditentukan dan dijabarkan lagi dalam range yang mempunyai nilai berbeda pula
Perbedaan Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional:

Struktural	Fungsional
1. Ruang Lingkup dan Dampak Program	1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
2. Pengaturan Organisasi	2. Pengawasan Penyelia
3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial	3. Pedoman
4. Hubungan Personal	4. Kompleksitas
a. Sifat Hubungan	5. Ruang Lingkup dan Dampak
b. Tujuan Hubungan	6. Hubungan Personal
5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan	7. Tujuan Hubungan
6. Kondisi Lain	8. Persyaratan Fisik
	9. Lingkungan Kerja

Sebagai contoh untuk jabatan fungsional faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan dijabarkan lagi menjadi 9 tingkatan dengan skor nilai yang berbeda. Tingkat 1-1 nilai 50 sampai tingkat 1-9 dengan nilai 1850 yang merupakan tingkatan tertinggi (Pakar pekerjaan profesional untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan hipotesa baru).
Begitu juga untuk faktor ke-2 dan seterusnya, masing-masing dibagi lagi menjadi berbagai tingkatan dengan nilai yang berbeda.
Ilustrasi perhitungan grade untuk jabatan fungsional : Analis Kepegawaian Tingkat Terampil

1. Pedoman Umum

2. Hasil Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil.

Faktor Evaluasi	Nilai Yang diberikan	Keterangan
Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	350	Tingkat Faktor 1-3
Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125	Tingkat Faktor 2-2
Faktor 3: Pedoman	125	Tingkat Faktor 3-2
Faktor 4: Kompleksitas	150	Tingkat Faktor 4-3
Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	75	Tingkat Faktor 5-2
Faktor 6: Hubungan Personal	45	Tingkat Faktor 6-2
Faktor 7: Tujuan Hubungan		Tingkat Faktor 7-A
Faktor 8: Persyaratan Fisik	5	Tingkat Faktor 8-1
Faktor 9: Lingkungan Kerja	5	Tingkat Faktor 9-1
	880

3. Batasan Nilai per Kelas Jabatan

Batasan Nilai	Kelas Jabatan
190-240	1
245-300	2
305-370	3
375-450	4
455-650	5
655-850	6
855-1100	7
1105-1350	8
1355-1600	9
1605-1850	10
1855-2100	11
2105-2350	12
2355-2750	13
2755-3150	14
3155-3600	15
3605-4050	16
4055-ke atas	17

4. Besaran Tunjangan Kinerja 

Dengan demikian untuk Jabatan fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil mempunyai skor total sebesar 880 dan berada pada kelas jabatan no 7 dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.304.000.
Ilustrasi di atas bisa digunakan untuk jabatan fungsional lain atau struktural berdasarkan informasi faktor evaluasi yang sudah ditentukan gu

World Toilet Summit 2013 Diikuti 20 Negara, Digelar di Solo

World Toilet Summit (WTS) 2013 digelar di Solo, 2-4 Oktober 2013. Pembukaan acara dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Dalam acara itu ditegaskan bahwa memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik adalah hak asasi manusia. Sedangkan kampanye toilet bersih harus mempertimbangkan kearifan lokal dan dilakukan dengan tingkat kemampuan masyarakatnya.
Dalam pidato pembukaannya, Djoko Kirmanto mengatakan WTS 2013 di Solo tersebut diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan terhadap sanitasi yang baik bagi Indonesia, karena pada tahun 2010, PBB telah menyatakan bahwa akses sanitasi dan air bersih adalah hak asasi manusia. Forum itulah kesempatan untuk bertemu dengan para ahli sanitasi dari 20 negara yang hadir untuk berbagi pengetahuan tentang sanitasi.
"Agenda WTS 2013 ini sejalan dengan komitmen Pemerintahan kami untuk meningkatkan akses sanitasi, termasuk toilet bersih dan sehat yang dikembangkan melalui program Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat -red). Hingga 2012, 572 Sanimas telah beroperasi di 169 kota/kabupaten dan pada 2013 ini dikembangkan lagi di 180 kota/kabupaten lainnya," ujar Djoko dalam sambutan pembukaan WTS 2013 di The Sunan Hotel, Solo, Rabu (2/9/2013).
Sedangkan Ketua Asosiasi Toilet Indonesia (ATI), Naning Adiwoso, mengatakan saat ini hampir seluruh negara di dunia sedang berperang melawan problem lingkungan dan sanitasi yang buruk. Sanitasi bukan masalah etika tetapi masalah kompleks dengan berbagai implikasi, termasuk ekonomi. WTS dinilainya sebagai bukti perkembangan dalam bidang sanitasi di tingkat global di berbagai level.
Sementara itu Ketua World Toilet Organization (WTO), Jack Sim, menegaskan bahwa untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan sanitasi, harus menggunakan bahasa yang mereka pahami. Jangan menggunakan jargon-jargon ilmiah, karena meskipun secara akademis benar, tetapi tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Salah satunya adalah melalui pendekatan media.
"Tahun lalu WTO berhasil menjangkau 3.3 miliar penduduk dunia tanpa kampanye tetapi melalui pemberitaan di media. Lebih dari itu, para pegiat sanitasi adalah harus merupakan orang yang hebat karena berani menghadapi cemoohan orang yang mengganggap masalah toilet adalah lelucon. Selain itu juga harus mendekati pemuka agama dan selebriti untuk mengembangkan kesadaran mengenai toilet karena sanitasi menyangkut semua orang," ujarnya.
Dalam sesi wawancara dengan wartawan, Sim mengatakan kampanye toilet bersih harus terus dikembangkan dengan melalui cara bahkan termasuk menggelar kontes Miss Toilet. Sedangkan Naning mengkritik pembangunan toilet publik yang masih banyak sudut sehingga sulit dibersihkan, masih cenderung boros air dan pemborosan tisu toilet sehingga tidak ramah lingkungan.
Djoko Kirmanto menjawab pembangunan fasilitas yang sebaik apapun tidak akan berjalan baik jika kesadaran masyarakat untuk menjaganya masih kurang. Karena itu pihaknya sedang mempersiapkan untuk memutar jingle tentang budaya bersih yang nantinya akan diputar di semua toilet di ruang publik.
"Sedang digarap rekamannya di Solo. Nantinya akan diputar non-stop di toilet-toilet umum agar semua orang sadar tentang budaya hidup bersih, termasuk menjaga toilet selalu bersih agar aman dan nyaman digunakan semua orang," kata Djoko Kirmanto.

Mal di Kenya Jadi Medan Perang. Sebelum membunuh, mereka menyortir para korban.

Zulobbia Kassam baru saja selesai menyeruput kopinya saat lampu tiba-tiba padam di mal Westgate, Nairobi, Kenya. Pikirnya, lampu akan menyala sebentar lagi. Namun dia malah mendengar suara tembakan dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Horor dimulai.

"Kami langsung bersembunyi. Kami mendengar tembakan di mana-mana, di bawah tangga dan di atas. Bahkan kami mendengar tembakan di dekat kami. Semua orang ketakutan, menangis dan berdoa," kata Kassam.

Kelompok teroris bersenjata yang mengklaim sebagai al-Shabaab asal Somalia menyerbu mal tersebut. Mereka menembaki para pengunjung. Sedikitnya 59 orang tewas, lebih dari 150 lainnya terluka. Di antara yang terbunuh adalah warga negara asing. Korban terluka berusia antara dua hingga 78 tahun.

Di antara mereka adalah dua orang Kanada, salah satunya diplomat, dua orang warga Prancis, seorang warga China, dan wanita istri staf di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nairobi.

Sebelum membunuh, mereka menyortir para korban. Jika Muslim, maka akan mereka biarkan bebas. Jika bukan, ditembus peluru. Mayat-mayat bergelimpangan mulai dari tempat parkir mal, pintu masuk hingga ke dalam pusat perbelanjaan.

Darah-darah segar menggenang di bawah mayat-mayat yang diterjang timah panas. Pengunjung bersembunyi berdesakan di dalam sebuah toilet, beberapa di kolong meja, menahan nafas, khawatir ditembak. Ketidaktahuan mereka akan rupa penembak dan jumlah mereka jadi ketakutan tersendiri.

"Kami sangat ketakutan. Setiap suara sangat menakutkan. Mereka punya granat. Suaranya sangat, sangat keras," kata Uche Kaigwa-Okoye, yang bersembunyi bersama sekitar 20 orang lainnya di dalam toilet.

Saksi mata melihat lima orang pelaku, salah satunya wanita. Belum dipastikan jumlah teroris sebenarnya. Sumber lain mengatakan antara 10-15 orang. Mereka bersenjatakan senapan AK-47 dan granat. Di tubuh mereka dikalungkan amunisi. Namun jumlah ini belum bisa dikonfirmasikan oleh aparat keamanan.

Setelah 24 jam berlalu, polisi dan tentara masih berjuang menyelamatkan para sandera yang diduga masih disekap. Dua orang teroris diduga tewas ditembak. Tentara memfokuskan operasi mereka pada Supermarket Nakumatt, tempat para gerombolan ini diduga bercokol.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta yang kehilangan kerabatnya dalam penyerangan ini mengatakan akan memburu para teroris di dalamnya. Dia menegaskan bahwa kelompok itu adalah segerombolan pengecut.

"Kami akan memburu para penjahat kemana pun mereka lagi. Kami akan tangkap mereka, dan hukum karena kejahatan keji yang mereka lakukan," kata Kenyatta, presiden Kenya yang baru diangkat Maret lalu.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan teroris akan sengit. Pasalnya, Al-Shabaab telah menyatakan tidak akan bernegosiasi. Bisa dibilang, ini adalah operasi berani mati. Hal ini disampaikan di akun Twitter mereka @HSM_Press.

"10 jam telah berlalu dan Mujahidin masih sangat kuat di dalam Mal #Westgate dan masih bertahan. Segala puji hanya bagi Allah!" tulis mereka. Belakangan akun dihapus oleh Twitter.

Insiden ini adalah serangan tunggal terbesar di Kenya sejak sel dari al-Qaeda Afrika Timur mengebom Kedubes Amerika di Nairobi tahun 1998 lalu, menewaskan lebih dari 200 orang. Serangan terakhir al-Shabaab di luar Somalia adalah tahun 2010, di Uganda. Saat itu, mereka menyerang di kerumunan orang yang tengah menonton final Piala Dunia di Kampala, menewaskan 96 orang.

Serangan kali ini adalah realisasi dari ancaman Al-Shabaab tahun 2011 lalu. Kala itu, mereka mengancam akan menyerbu Nairobi karena Kenya telah mengirimkan pasukannya ke Somalia. Sebanyak 4.000 pasukan kenya saat ini telah berada di selatan Somalia untuk memberantas kelompok teroris.

"Serangan di Mal Westgate hanya sebagian kecil dari apa yang dialami Muslim Somalia berada di bawah penjajah Kenya. Sejak lama kami berperang melawan Kenya di tanah kami, sekarang saatnya mengubah medan perang dan berperang di tanah mereka #Westgate," tulis Al-Shabaab.

Taktik Mumbai
Ahli Keamanan Nasional dari CNN, Peter Bergen, mengatakan bahwa Al-Shabaab kali ini memakai taktik yang diambil kelompok Lashkar-e-Taiba, jaringan teror Pakistan, saat menyerbu hotel di Mumbai, India, November 2008. Serangan ini menewaskan 166 orang.

Di kedua peristiwa ini, Nairobi dan Mumbai, teroris memilih target yang merupakan tempat berkumpulnya warga asing. Mal Westgate di Nairobi diketahui adalah wilayah borjuis dan kerap jadi tempat kongkow orang-orang kaya Kenya. Dalam dua peristiwa ini, teroris sama-sama enggan negosiasi, mereka memilih mati.

Dalam kedua aksi ini, kelompok teroris menembak sembarang warga sipil. Tindakan al-Shabaab yang serampangan ini dulu sempat ditegur oleh petinggi al-Qaeda, osama bin Laden sebelum dia tewas dibunuh.

Dalam sebuah surat yang diperoleh di persembunyiannya di Abbottabad, Pakistan, bin Laden menegur al-Shabaab yang terlalu banyak menewaskan warga sipil dalam pertempuran di pasar Bakara, di ibukota Somalia, Mogadishu.

Kendati berselisih dalam masalah ini, namun Al-Shabaab dan al-Qaeda setali tiga uang dalam upaya merekrut tentara mereka di luar negeri. Menurut laporan Dewan Komite Keamanan Dalam Negeri AS, sekitar 40 warga Amerika termakan propaganda mereka dan bergabung dengan al-Shabaab dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 24 dari mereka berasal dari komunitas Somalia di Minnesota.

Salah satunya yang terkenal adalah Shirwa Ahmed, lulusan SMA di Minneapolis pada 2003, yang bekerja di bandara Minneapolis. Tahun 2007 dia diradikalisasi di Somalia, lalu setahun kemudian, dia meledakkan diri dengan sebuah truk di Puntland, utara negara itu. Insiden ini menewaskan 20 orang, termasuk pasukan perdamaian PBB dan relawan kemanusiaan.

Mengenal al-Shabaab
Al-Shabaab yang berarti "pemuda" dalam bahasa Arab adalah kelompok militan yang terbentuk setelah Serikat Pengadilan Islam Somalia dikalahkan oleh pemerintahan Somalia yang dibantu tentara Ethiopia pada tahun 2006. Tahun 2009, pasukan Ethiopia kalah telak dan tersingkir, al-Shabaab menguasai mayoritas wilayah di Somalia, menerapkan syariah Islam yang ketat.

Kendati menguasai sebagian besar wilayah, namun kekuasaan al-Shabaab tidak diakui komunitas internasional. Satu-satunya negara yang mengakui adalah Eritrea, sekutu yang kerap membantu mereka. Tahun 2011, diperkirakan mereka memiliki 14.426 tentara, belum ditambah sel-sel mereka di luar negeri.

Tahun 2012, kelompok pimpinan Ahmad Abdi Godane alias Mokhtar Abu Zubayr, ini menyatakan bergabung dengan al-Qaeda yang saat itu diketuai oleh Ayman al-Zawahiri. Diperkirakan sejak kematian Osama bin Laden, Somalia jadi lahan persembunyian militan al-Qaeda.

Pemerintah Kenya dan Ethiopia di bawah bendera Uni Afrika mengirimkan ribuan tentara mereka ke Somalia untuk memberantas al-Shabaab. Kenya turun ke negara ini untuk menciptakan wilayah aman di perbatasan selatan Somalia menyusul serangan di wilayah pariwisata utara Kenya yang diduga dilakukan militan al-Shabaab.

Sejak pasukan Kenya membantu perjuangan pemerintah Somalia, pasukan al-Shabaab tersingkir dari ibukota Mogadishu pada Agustus 2011 dan Kismayo pada September 2012. Wilayah ini vital bagi mereka sebab merupakan sumber pendapatan pajak dan logistik.

Al-Shabaab kerap membalas dendam dengan melakukan penyerangan di negara lain. Serangan kepada para fans sepakbola tahun 2010 di Uganda dilakukan karena negara itu, bersama dengan Burundi, karena telah menurunkan pasukannya ke Somalia sebelum Kenya ikut campur.

BAHASA GADO GADO VICKY PRASETYO, NGAWUR ATAU BERMAKNA, DIA BODOH ATAU CA...

Pesawat Voyager: 36 Tahun Menjelajahi Semesta, Bawa Pesan Buat Alien

2 Pesawat Voyager telah diluncurkan Badan Antariksa AS (NASA) sejak 4 dasawarsa yang lalu. Sudah banyak data-data ilmiah yang menguak misteri luar angkasa selama 2 pesawat itu melanglang menjelajah alam semesta. Apa saja?

Berikut 5 fakta mengenai 2 pesawat Voyager seperti dikutip dari Live Science

1. Keluar Tata Surya Setelah 36 Tahun

Pesawat Voyager diluncurkan pada akhir 1970-an untuk mengeksplorasi planet-planet terluar dalam sistem Tata Surya. Pada 12 September 2013, NASA mengumumkan bahwa pesawat Voyager 1 telah sukses meninggalkan sistem Tata Surya, berada di ruang antarbintang pada 1 Agustus 2013 lalu.

Voyager 1 dan Voyager 2 dibangun NASA di Laboratorium Jet Propulsi di Pasadena, California. Yang terlebih dulu diluncurkan adalah Voyager 2 pada 20 Agustus 1977 dan Voyager 1 diluncurkan 2 pekan kemudian, 5 September 1977.

Kedua pesawat Voyager itu melalui rute penerbangan dan kecepatan yang berbeda. Kini September 2013, Voyager 2 menempuh jarak 14 miliar kilometer dari Matahari. Sedangkan Voyager 1 sudah berhasil menempuh jarak 17,4 miliar kilometer dari Matahari, menjadi obyek buatan manusia pertama yang mencapai jarak terjauh dari Bumi.

2. Butuh Setengah Hari Lebih untuk Kontak Pesawat

Kedua pesawat Voyager ini sampai hari ini mengirimkan banyak informasi mengenai luar angkasa kepada Deep Space Network, stasiun darat NASA. Untuk mengontak pesawat ini, mengirimkan sinyal dari stasiun di darat dengan kecepatan cahaya saja bisa menghabiskan waktu lebih dari setengah hari.

Butuh waktu 13 jam agar sinyal komunikasi sampai ke Voyager 2 dan butuh waktu 16 jam agar sinyal komunikasi sampai di Voyager 1.

3. Melanglang ke Planet-planet Besar

Misi utama 2 pesawat Voyager dalam 5 tahun pertama adalah mengeksplorasi planet Jupiter dan Saturnus, termasuk cincin Saturnus dan bulan-bulan yang mengitari kedua planet itu.

Setelah sukses, misi itu kemudian berkembang menjadi menjelajahi planet-planet luar di sistem Tata Surya, termasuk Uranus dan Neptunus. Dari Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus, Voyager sudah mengumpulkan data total 49 bulan yang mengitari keempat planet terluar itu, termasuk medan magnet yang mengitarinya.

Misi terkini Voyager mempelajari ruang antariksa di luar sistem Tata Surya, yakni di ruang antarbintang.

4. Bawa Pesan buat Alien

Kedua pesawat Voyager ini membawa pesan rekaman dari Bumi dalam cakram fonograf 12 inci dan berlapis emas. Ketua misi Voyager, astronom Carl Sagan memilih isi rekaman-rekaman yang berada dalam cakram itu.

Cakram itu seperti kapsul waktu peradaban yang harus dibawa Voyager ke sistem bintang atau galaksi lain. Cakram itu seperti mengandung gambar, suara, ucapan selamat dalam 55 bahasa di dunia, musik dari berbagai kebudayaan dan masa

5. 5 Tahun Menuju Ruang Antarbintang

Voyager 1 telah mencapai ujung dari Tata Surya, di mana gerakan angin Matahari berhenti. Selanjutnya, Voyager 1 harus melalui lapisan terluar Tata Surya yang masih dipengaruhi Matahari.

Setelah itu Voyager 1 baru memasuki ruang antarbintang dan ilmuwan mengatakan Voyager 1 membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyeberangi ruang perbatasan ini.

Penyelewengan Dana Bansos dan Siasat Politikus. Dana bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu & pilkada.

 
Semua tahu pemilu butuh biaya besar, dan uang tak turun dari langit. Tapi penyelewengan anggaran bukan jawabannya. Sayangnya rilis Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Minggu 15 September 2013, menunjukkan indikasi politisasi anggaran dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Ini menjadi salah satu hal yang berpotensi membuat RAPBN 2014 gagal menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hasil penelusuran Fitra terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2014 menyatakan terdapat Rp75 triliun anggaran bantuan sosial (bansos) yang tersebar di 15 kementerian dan lembaga negara.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan anggaran bansos masih diliputi banyak penyimpangan,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi di kantor Sekretariat Nasional Fitra, Jakarta Selatan.

Fitra berpendapat dana bansos digelontorkan bukan demi pemenuhan kebutuhan rakyat, tapi lebih untuk kepentingan publik pejabatnya. Misalnya, digunakan untuk pencitraan politik menteri menjelang Pemilu Legislatif 2014. Seperti diketahui, sejumlah menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2014 kini muncul dalam iklan layanan masyarakat kementeriannya masing-masing.

Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tahun 2013 sebagai tahun korupsi. Berdasarkan riset mereka, ada kecenderungan APBN digunakan untuk kepentingan Pemilu 2014, khususnya terkait anggaran bantuan sosial dan hibah. ICW melihat tren peningkatan dana bansos. Padahal dana ini rawan “dibajak” oleh para fungsionaris partai yang menjabat sebagai menteri atau kepala daerah.

Hasil penelitian serupa dikemukakan oleh Indonesia Budget Center (IBC). Mereka mengkhawatirkan proses demokrasi rusak karena biaya politik yang makin tinggi. Seperti ICW, IBC juga mencatat tren penggelembungan anggaran selalu terjadi menjelang pemilu. Salah satunya peningkatan penggunaan dana bansos pada kementerian yang dipimpin tokoh partai.

Peneliti IBC Roy Salam mengatakan, penyelewengan dana bansos rentan terjadi. Banyak dana yang sesungguhnya dialokasikan untuk masyarakat jadi tak tersampaikan secara sempurna. Padahal dana bansos tidak hanya ditujukan untuk satu daerah saja. “Contohnya, dana bantuan bencana saja bisa dikorupsi,” kata dia. 

Dalam APBN 2013, dana bansos ditetapkan sebesar Rp69,61 triliun atau lebih tinggi 59 persen dari alokasi bansos dua tahun sebelumnya. IBC pun sejak awal tahun memprediksi dana bansos pada APBN 2014 akan meningkat. Terbukti dana bansos pada RAPBN 2014 kini naik menjadi Rp75 triliun.

Sudah Rp411 triliun diselewengkan

Data ICW menunjukkan sebanyak 120 kasus dugaan penyelewengan dana bansos periode 2007-2012 sudah dan sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari 120 kasus itu, sebagian penyeleweng dana tersebut telah divonis pengadilan.

“Total penyelewengan dana bansos di Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan penegak hukum mencapai Rp411 triliun,” ujar peneliti ICW Febri Diansyah. Seluruh dana yang semula ditujukan untuk masyarakat tak mampu dalam bentuk uang atau barang itupun pada implementasinya dibelokkan.

Modus penyelewengan dana bansos beragam di tiap daerah, misalnya ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) fiktif yang menerima dana itu atas nama masyarakat. Padahal LSM itu dibentuk hanya untuk mengambil dana bansos yang kewenangan penggunaannya sesungguhnya ada pada pemerintah daerah. Setelah LSM fiktif tersebut mengambil dana bansos, distribusi dana pun tak jelas rimbanya.

Modus lain, dana bansos kerap digunakan untuk biaya kampanye pilkada. Lemahnya mekanisme pemberian dana bansos memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran. Pemerintah pun diminta membuat aturan jelas mengenai lembaga atau individu yang layak menerima  dana bansos. Identifikasi tepat bisa menghindari kebocoran anggaran.

“Tak semestinya dana bansos dan hibah digunakan untuk kepentingan terselubung. Ini harus diawasi betul oleh masyarakat,” kata Febri. Sementara IBC menyatakan, sukar memisahkan dana bansos yang dikorupsi apakah untuk kepentingan individu atau partai.

Untuk meminimalkan potensi korupsi bansos, ICW merekomendasikan KPK punya program khusus guna menyelidiki penggunaan dana pemerintah yang rawan “dibajak” partai politik. KPK diminta bekerja sama dengan KPU untuk menentukan mana saja dana terlarang yang tak boleh digunakan untuk kampanye.

Bansos dari masa ke masa

Berdasarkan data IBC, dana bansos pada APBN-P 2009 – menjelang Pemilu 2009, ditetapkan Rp74,93 triliun. Jumlah ini naik 52 persen atau Rp25,52 triliun dibanding anggaran bansos pada tahun 2007 sebesar Rp49,41 triliun.

Dana bansos ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama saat revisi APBN. Pada APBN 2011 misalnya dana bansos ditetapkan Rp59,18 triliun, lalu naik 31 persen atau Rp18,63 triliun menjadi Rp77,81 triliun pada APBN-P 2011.

Lalu dana bansos pada APBN 2012 yang semula berjumlah Rp43,76 triliun bertambah signifikan 87 persen atau Rp38,26 triliun menjadi Rp82,03 triliun pada APBN-P 2012. Seiring dengan meningkatnya dana bansos, penyimpangan terhadapnya pun meningkat.

Temuan BPK menunjukkan, pada tahun 2010 penyimpangan dana bansos sebesar Rp2,4 triliun terjadi di 8 kementerian. Selanjutnya pada tahun 2012, penyimpangan meningkat menjadi Rp31,6 triliun dan terjadi di 12 kementerian.  
'
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penyeleweng terbesar dana bansos 2012 dengan anggaran yang diselewengkan mencapai Rp20,6 triliun. “Penyelewengan Rp20 triliun itu luar biasa. Saya harus pelajari rekomendasi BPK,” kata Mendikbud M Nuh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menindaklanjuti temuan BPK soal dana bansos tersebut.

Tak hanya terjadi di pusat, penyelewengan dana bansos pun terjadi di berbagai daerah. Tahun 2010 misalnya, BPK menemukan penyimpangan dana bansos di 19 provinsi yang total nilainya mencapai Rp765 miliar. Tiga besar provinsi penyeleweng dana bansos 2010 adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Kasus lain di tahun berikutnya ditemukan di Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran bansos 2011 sebesar Rp51 miliar untuk 160 pihak. Tapi dari total 160 penerima dana bansos, Pemprov Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga, itupun tak menyebutkan alamat jelas mereka. Sementara 130 penerima lainnya atau 81,3 persen sisanya tidak jelas identitasnya.

Kasus lain tahun 2013 ditemukan di Sumatera Selatan. Mahkamah Konstitusi meyakini terjadi penyelewengan dana bansos pada APBD Sumsel 2013 oleh Gubernur Alex Noerdin untuk memenangkan pemilihan Pilkada Sumsel. Fakta persidangan membuktikan adanya aliran dana bansos dari gubernur incumbent kepada sejumlah masyarakat dan organisasi sosial di provinsi itu.

BAHASA GADO GADO VICKY PRASETYO, NGAWUR ATAU BERMAKNA, DIA BODOH ATAU CARI SENSASI SEMATA?

Dalam usiaku yang menginjak 51 my age ini, basickly aku suka politik, dan ingin bepolitik, namun terjadi kontroversi hati, karena aku seorang PNS. Karena kontroversi hatiku lebih memilih konspirasi kemakmuran yang kita pilih, dan kita belajar harmonisisasi dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, dan kupikir kita tidak boleh ego terhadap satu kepentingan dan mengkudeta apa yang kita miliki keinginan. Dengan adanya hubungan politisi dan PNS ini bukan mempertakut dan mempersuram statusisasi kemakmuran keluargaku, tapi menjadi confidence. Tapi kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita akan lebih baik dan aku sangat bangga. Lho ngomong apa aku ini kok jadi bingung sendiri? hehehehe