Mesir Kian Berdarah, Ikhwanul Muslimin Melawan Militer & Selebrit. Sedikit 100 orang tewas dalam bentrok berdarah Sabtu kemarin

pertikaian politik di Mesir kian memanas. Pada Sabtu malam 27 Juli 2013, waktu Mesir, bentrokan terjadi antara massa demonstran pendukung Presiden Mesir yang digulingkan militer, Mohamed Mursi, dengan pasukan keamanan. Korban tewas diperkirakan lebih dari seratus orang.

Bahkan, seperti diberitakan India Times, Minggu 28 Juli 2023, sedikitnya 120 orang tewas dan dan 4.500 lainnya terluka.

Juru bicara Ikhwanul Muslimin, Gehad El-Haddad, mengatakan polisi menembakkan peluru tajam pada demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa dengan damai. "Mereka tidak menembak untuk melukai, tetapi untuk membunuh," ujarnya.

Aktivis pro Mursi itu mewanti-wanti insiden ini tidak akan membuat mereka gentar dan bahkan mengancam pertumpahan darah akan berlanjut jika tentara tidak mundur. "Kami akan tinggal di sini sampai mati satu per satu," kata El-Haddad.

El-Haddad menuturkan pasukan polisi khusus yang berseragam hitam-hitam menembaki para para demonstran yang duduk-duduk di luar Masjid Rabaa al-Adawiya di Distrik Nasr City, Kairo, dengan peluru tajam.

Ahmad Aref, juru bicara Kelompok Ikhwanul Muslimin lainnya, juga menyatakan hal senada. Menurut dia, jumlah korban jiwa hingga Sabtu malam mencapai seratusan orang. Itu termasuk 61 orang yang dalam keadaan mati otak karena hidupnya bergantung pada alat bantu pernapasan.

Selain itu, juga terdapat lebih dari 4.000 pengunjuk rasa yang kini masih dirawat di rumah sakit, akibat efek gas air mata dan tembakan peluru tajam.

Hal itu diperkuat dengan data dari petugas medis yang menangani korban luka. Mereka mengatakan sedikitnya sebanyak 70 persen korban luka disebabkan peluru tajam.

"Mereka sebagian besar terbunuh oleh luka tembakan, khususnya yang ditembakkan oleh penembak jitu di bagian kepala," ungkap dr. Hesham Ibrahim yang memeriksa korban tewas di kamar mayat.

Para pendukung Mursi telah berkemah di tempat tersebut sejak 3 Juli lalu, sehari setelah Mursi digulingkan.

Kantor berita MENA mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa tidak ada senjata api yang digunakan untuk membubarkan para demonstran.

Sementara itu, data resmi Kementerian Kesehatan Mesir mencatat jumlah korban tewas akibat bentrokan yang berlangsung sejak Jumat kemarin hanya 65 orang. Namun, kemudian informasi itu diralat oleh Kepala Layanan Ambulans, Mohammed Sultan, yang mengatakan jumlah korban tewas mencapai 72 orang.

Akan dibubarkan

Kementerian Dalam Negeri Mesir menyatakan akan terus membubarkan aksi demonstran para pendukung Mursi. Seperti diberitakan Al Jazeera, Minggu 28 Juli 2013, Menteri Dalam Negeri Mesir Mohamed Ibrahim dalam jumpa pers Sabtu kemarin menyatakan, pemerintah akan terus mengerahkan polisi untuk membubarkan para demonstran.

Dia merujuk kepada tuntutan hukum yang diajukan penduduk di sekitar Masjid Rabaa al-Adawia, yang berkeberatan dengan pendudukan area di sekitar kediaman mereka oleh para pengunjuk rasa.

"Kami berharap, para pengunjuk rasa dapat berpikir jernih dan mereka segera mengakhiri unjuk rasa ini demi mencegah pertumpahan darah," ujar Ibrahim.

Pemerintah membantah keras tuduhan telah memicu terjadinya konflik berdarah tersebut. Ibrahim balik menuduh tindak kekerasan dipicu terlebih dahulu oleh massa pendukung Mursi.

Menurut dia, demonstran mulai memuntahkan timah panas ke arah petugas keamanan dan melukai 14 petugas polisi, termasuk dua orang yang saat ini masih kritis setelah tertembak di bagian kepala. Ibrahim juga menyatakan tentara keamanan hanya menggunakan gas air mata untuk menghadapi massa.

Menurut laporan BBC, peristiwa kerusuhan hari Sabtu kemarin dipicu oleh aksi pendukung Mursi yang membuat barikade di sekitar area mereka berunjuk rasa.

Demo selebriti

Unjuk rasa besar-besaran di Mesir tidak hanya diikuti oleh massa pendukung dan penentang mantan Presiden Mesir, Mohamed Mursi. Selebriti dan figur-figur penting di negeri Seribu Piramida itu juga ikut turun ke jalan.

Mereka mengikuti seruan Panglima Militer dan Menteri Pertahanan sementara Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, agar ikut berdemonstrasi menentang aksi terorisme.

Dikutip dari laman Al-Arabiya, Minggu 28 Juli 2013, sederet selebriti Mesir itu antara lain aktris papan atas Yousra, Nelly Karim, Elham Shahine, Nadia al-Jundi, Mervat Amin, dan aktor Ezzat al-Alayli.

Menurut aktris Nelly Karim, dia ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa itu untuk mengkampanyekan penolakan terhadap segala aksi teror.

Sementara itu, aktris Yousra mengatakan seluruh rakyat Mesir seharusnya bangga dengan keberadaan militer mereka, khususnya saat peristiwa patriotik seperti saat ini sedang berlangsung.

Sedangkan aktor kawakan, Mahmour Kabil, menyerukan harapannya agar kelompok Ikhawanul Muslimin segera merespons tawaran pihak militer untuk bergabung dengan kabinet Presiden Mansour serta melakukan rekonsiliasi nasional.

Massa yang terdiri dari para selebriti itu kemudian berkumpul di Lapangan Tahrir dan ikut berbuka puasa dengan pengunjuk rasa penentang Mursi.

Selain selebriti, juga banyak politisi yang turut berpartisipasi dalam unjuk rasa kemarin, di antaranya Menteri Kebudayaan, Mohamed Saber Arab, Menteri Pendidikan Tinggi, Hossam Issa, dan anak mantan Presiden Gamal Abdel Nasser, Hakim Abdel Nasser.

Kecaman

Keprihatinan atas banyaknya korban tewas ini disuarakan tokoh-tokoh Mesir maupun figur internasional.

Imam besar Masjid Al-Azhar bahkan menyerukan untuk dilakukan investigasi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Juru Bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton ikut mengutuk pembantaian yang terjadi pada Sabtu kemarin itu.

Kerry mengatakan dalam situasi seperti ini pemerintah Mesir memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati hak dan kebebasan berekspresi. Sedangkan Ashton menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pertumpahan darah itu dan mendorong semua pihak agar menahan diri.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, Minggu 28 Juli 2013, meminta pihak-pihak yang terlibat bentrok di Mesir untuk segera menghentikan segala tindakan kekerasan. Dalam keterangan tertulisnya, dia menyatakan ketimbang terus menggunakan cara-cara represif, sebaiknya semua pihak yang tengah bertikai duduk berkompromi.

Menteri Marty mengingatkan apabila solusi yang bijaksana tidak segera dicari, situasi di Mesir akan semakin memburuk dan bisa memicu konflik horisontal.

"Seluruh pihak perlu menahan diri, mengedepankan semangat untuk mencapai kompromi, menghindari aksi kekerasan dan menghormati hak asasi manusia, mengedepankan cara-cara damai dan konstitusional," ujar Marty.

Marty mendorong masyrakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung proses rekonsiliasi di Mesir serta mencari solusi konstitusional yang dapat diterima rakyat Mesir.

Dijelaskannya pula, warga Indonesia di Mesir saat ini aman. Kementerian Luar Negeri belum menerima informasi ada WNI yang menjadi korban pada aksi bentrok yang terjadi sejak Jumat kemarin.

Dia mengimbau WNI yang ada di Mesir agar menghindari kerumunan massa dan tidak melibatkan diri dalam masalah negeri tersebut. KBRI di Ibukota Kairo juga telah diinstruksikan untuk secara intensif memantau keadaan di Mesir, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan terburuk di sana.

"WNI agar terus memelihara komunikasi dengan KBRI supaya kami dapat memastikan perlindungan bagi semua WNI di Mesir," kata Marty.

Kementerian Luar Negeri RI telah mengeluarkan peringatan bepergian (travel advisory). WNI diimbau untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke Mesir, kecuali ada keperluan yang mendesak hingga situasi keamanan di sana kembali stabil.

Palu dan Bitung Akan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus. Ada lima kawasan potensial yang dievaluasi pemerintah

Pemerintah menargetkan dapat memberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru pada tahun ini di dua daerah, yaitu Bitung di Sulawesi Utara dan Palu di Sulawesi Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, Jumat 26 Juli 2013, menyatakan penetapan dua wilayah tersebut setelah Tim Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melakukan rapat evaluasi terhadap lima KEK yang memaparkan perkembangan sesuai harapan.

Hatta menjelaskan, sebenarnya ada lima kawasan potensial yang dievaluasi pemerintah dalam rapat koordinasi menteri bidang perekonomian hari ini. Antara lain adalah Bitung, Palu, Mandalika, Maloy Trans Kalimantan Economic Zone, dan Tanjung Api-Api.

Pilihan pemerintah untuk segera memberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Bitung dan Palu adalah atas dasar pertimbangan keduanya telah memiliki kesiapan diantara yang lainnya.

"Diperkirakan tahun ini, Bitung dan Palu sudah sangat siap," ujar Hatta di Jakarta.

Pembangunan jalan tol di Bitung, kata Hatta, sudah akan dilakukan pada tahun ini. Diharapkan pada Januari 2014 sudah ada tender jalan tol dengan diberikannya insentif viability get fund (VGF). "Perusahaan-perusahaan yang akan masuk di situ juga sudah siap," kata Hatta.

Sementara untuk kawasan Palu, Hatta mengatakan bahwa area seluas 2 ribu hektare yang ditargetkan untuk menjadi wilayah KEK, sudah ditunjang dengan jalan terusan Parigi menuju Teluk Tomini.

Selain infrastruktur yang sudah dipersiapkan, pemerintah memilih kedua kawasan ini karena keduanya memiliki potensi perekonomian di berbagai bidang. "Kami mengharapakan daerah-daerah tersebut akan berkembang karena memiliki potensi, baik dari potensi kelautan, pertanian, maupun pertambangan di daerah itu, termasuk smelter," kata Hatta.

Sementara yang lainnya, kata Hatta, kemajuan dan perkembangannya masih diupayakan oleh pemerintah daerah setempat. "Kami menunggu pemerintah daerah untuk melengkapinya seperti Tanjung Api Api dan Mandalika yang sudah hampir selesai. Tapi, kami masih menunggu blue print atau rencana perluasan kawasan pembangunan tersebut yang dilakukan perubahan terhadap desain yang sebelumnya," kata Hatta.

Selanjutnya, pemerintah akan segera menetapkan fasilitas kepabeanan dan pajak cukai di KEK yang ditetapkan. Pemerintah mengambil tolok ukur kawasan serupa di negara lain sebagai perbandingan.

"Saingan kita seperti Shenzen China dan Tanjung Pelepas, Johor Baru Malaysia," kata Hatta.

Pekan depan, Hatta menambahkan, tim akan kembali rapat untuk khusus membahas fasilitas kepabeanan dan penerapan pajak cukai itu. "Nanti sebelum kami tetapkan, tentu pemda kami undang untuk diminta komitmennya," kata Hatta.

Sebagaimana diketahui, apabila KEK telah ditetapkan, maka seluruh kewenangan untuk memberikan segala hal yang berkaitan dengan kawasan industri itu sudah berada pada satu atap dan dikelola oleh badan pengusahaan.

"Kebijakan-kebijakan melalui dewan kawasan. Oleh sebab itu pemda menjadi fasilitator di situ. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Ini juga menjadi perhatian kami di dalam KEK," kata Hatta.

Khusus untuk Kalimantan, kata Hatta, dari tiga kawasan yang diajukan di Kalimantan Timur, tim komite pemerintah hanya akan menyetujui satu saja yang akan dijadikan KEK.

"Kami meminta konfirmasi Pemda agar mengintegrasikan dari tiga ajuan tersebut," kata Hatta.

Sebagaimana diketahui, Hatta melanjutkan, Maloy TKEZ dan Lubuk Tutung merupakan daerah yang potensial dilihat dari luasan areal pertanian yang sudah semakin membesar dan juga basis mineral logam maupun batubara yang sangat besar.  "Oleh karena itu kami ingin hilirisasi terjadi di KEK tersebut," kata Hatta.

Sei Mengkei dan Tanjung Lesung

Dalam kesempatan itu, Hatta juga memaparkan hasil evaluasi terhadap KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. Menurut Hatta, kemajuannya cukup memuaskan. "Evaluasi tim komite menunjukkan on the track," ujar Hatta.

Hatta menjelaskan, Unilever sebagai jangkar dari perusahaan yang akan masuk dalam KEK, telah berjalan dengan baik dan pada Oktober 2014 produksi sudah akan dimulai. "Itu satu-satunya perusahaan hilirisasi yang sampai ke bawah betul yang dilakukan unilever, di luar kawasan mereka," kata Hatta.

Pelabuhan untuk curah akan segera selesai sebelum oktober 2014, terletak di Kuala Tanjung. Sedangkan pelabuhan kontainer, akan mulai dibangun pada tahun depan.  "Pembangunan tentu dalam skala yang cukup panjang dengan investasi yang cukup besar dilakukan oleh Pelindo," kata Hatta.

Sei Mangkei, kata Hatta, dipandang sebagai kawasan yang sangat ideal dengan adanya Kuala Tanjung sebagai gerbang barat Indonesia. Di dalam kawasan ini juga akan masuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang akan menjadi basis industri mineral. "Sedangkan industri hilirnya dalam kluster itu akan dibangun," kata Hatta.

Adapun KEK di Banten, yaitu Tanjung Lesung, Hatta menyatakan, pemerintah memusatkan perhatian pada pembangunan akses jalan kawasan itu.

"Pemda sudah dilakukan studi ekonomi viable, tapi secara komersial belum. Ini akan dilakukan suatu pengkajian dalam pembangunan jalan tol itu, seberapa jauh financial gap yang harus kami keluarkan. Untuk itu Menteri PU akan menganalisis," kata Hatta. (sj)

Survei SSSG: Jokowi Tokoh Terpopuler 2013. Popularitas Jokowi tak terkait partainya bernaung, PDI Perjuangan.

Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), Rabu 24 Juli 2013, menyimpulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merupakan tokoh terpopuler di tahun 2013. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan survei yang mereka gelar pada kurun waktu 3 - 22 Juni 2013. Jokowi meraih angka popularitas sebesar 25,48 persen.

"Jokowi dipilih publik karena dia mau turun ke jalan dan memiliki sikap merakyat. Selain itu program Kartu Jakarta Sehat juga disukai masyarakat," ujar Kepala Riset SSSG, Ilman Nafian, dalam jumpa pers di Wisma Kodel, Jakarta.

Ilman menjelaskan, popularitas mantan Walikota Solo itu tidak terkait dengan partainya, PDI Perjuangan. Sebab, publik tidak menjadikan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sebagai pertimbangan dalam memilih Jokowi.

"Publik memilih bukan karena partainya apa tapi karena apakah tokoh itu bersedia turun ke masyarakat atau tidak," kata Ilman.

Untuk diketahui, populasi dalam survei SSSG adalah seluruh warga yang tinggal di 10 kota besar yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Jogjakarta, Palembang, Denpasar dan Balikpapan, yang memiliki telepon rumah. Sedangkan untuk kriteria sampel atau responden adalah warga di 10 kota besar yang terpilih dan sudah memiliki hak pilih dalam pemilu.

Dalam penelitian ini, sampel diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat di dalam buku Telkom. Jumlah sampel sebanyak 2.450 responden dengan tingkat keyakinan 99 persen, margin of error kurang lebih 2,61 persen.

Berikut adalah daftar tokoh terpopuler 2013 versi SSSG:

1. Jokowi 25,48 persen
2. Prabowo Subianto 10,52 persen
3. Jusuf Kalla 5,69 persen
4. Aburizal Bakrie 4,23 persen
5. Dahlan Iskan 4,14
6. Mahfud MD 2,72 persen
7. Megawati Soekarnoputri 2,68 persen
8. Wiranto 1,18 persen
9. Hidayat Nurwahid 1,02 persen
10. Hatta Rajasa 0,81 persen
11. Chairul Tanjung 0,53 persen
12. Surya Paloh 0,33 persen
13. Sri Sultan Hamengku Buwono X 0,33 persen
14. Pramono Edhie Wibowo 0,12 persen
15. Sri Mulyani 0,2 persen
16. Ani Yudhoyono 0,2 persen.

Jika Presiden Dimaki Ketua FPI "Pecundang Penyebar Fitnah"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyindir kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan razia dan kekerasan atas nama agama. Saat menerima kunjungan pimpinan universitas Islam se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa 23 Juli, Presiden mengatakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan mereka tak cuma merugikan Indonesia, tapi juga negara lain.

SBY mengisahkan, suatu saat Menteri Agama menerima kunjungan pimpinan sebuah negara Timur Tengah ke Indonesia. Ketika itu Menteri Agama belum dijabat Suryadharma Ali. Berbekal pengalamannya menonton televisi, tamu negara itu bertanya, "Apa sebenarnya tujuan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan itu?"

"Barangkali menertibkan," kata Menteri Agama, ditirukan SBY.

"Tidak bolehlah itu dilakukan dengan kekerasan," tamu negara dari Timur Tengah itu langsung menukas. "Begini, itu merugikan dalam dua hal. Satu, merugikan Islam, karena Islam tidak begitu, dan kedua merugikan Arab, karena mereka menggunakan pakaian Arab."

Mendengarnya, Menteri Agama RI hanya bisa tersenyum, sembari memendam malu.

Mendengar kisah SBY para pimpinan universitas Islam tertawa.

"Ini true story," kata Presiden.

Di luar cerita yang memerahkan telinga itu, dalam sambutannya Presiden mengungkapkan apresiasinya kepada pihak-pihak yang disebutnya telah berusaha menjaga kerukunan beragama. Sebab, kata SBY, kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah dijadikan model negara-negara lain di dunia.

Dilawan warga
Bukan sekali itu SBY menyentil ormas-ormas agama yang doyan tampil garang.

Hari Minggu lalu, Presiden melansir pernyataan langsung menyesalkan bentrok antara Front Pembela Islam (FPI) dan warga Kendal, Jawa Tengah. Dalam insiden ini, sejumlah warga dan anggota FPI terluka. Tak terima atas aksi sepihak FPI, warga setempat melawan. Polisi sendiri sudah menetapkan beberapa anggota FPI sebagai tersangka dalam kasus ini.

Presiden menegaskan langkah yang diambil kepolisian sudah tepat. "Saya menginstruksikan kepada Polri dan para penegak hukum untuk tidak membiarkan kejadian seperti itu, konflik atau bentrokan horisontal. Tidak boleh ada elemen-elemen masyarakat, termasuk FPI, dibiarkan melakukan perusakan," ujar SBY usai menghadiri buka puasa bersama 5.000 anak yatim piatu di Hall D, JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

SBY menyatakan dia memantau langsung peristiwa itu melalui Twitter. Banyak Twitterer yang mengeluhkan dan mengecam ulah FPI tersebut. Presiden juga langsung mendengarkan paparan dari Kapolri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tentang kronologi kasus tersebut.

Kamis lalu, 18 Juli 2013, terjadi bentrok terjadi antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Sejumlah warga dan anggota FPI terluka, sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI hangus dibakar massa, dan tiga mobil FPI lainnya rusak diamuk warga yang marah.

Kawanan FPI ini gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Mereka baru saja merazia lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo.
Warga setempat tak terima dengan ulah anggota FPI melakukan sweeping di wilayah mereka secara semena-mena. Aksi main hakim sendiri itu menyinggung warga Sukorejo, karena para anggota FPI itu bukanlah warga setempat.

Pecundang!
Disentil Presiden, Ketua FPI Habib Rizieq Shihab tak terima. Dia berang akan pernyataan SBY yang menyebut ormasnya telah mencederai ajaran Islam.

Dalam siaran persnya, Selasa 23 Juli 2013, Rizieq berdalih kerusuhan di Kendal itu bukan dipicu FPI. Bahkan, menurut dia, aksi para anak buahnya itu cuma sekadar "monitoring damai, bukan sweeping".

"Justru FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Di Kendal, FPI tidak melakukan perusakan. Justru beberapa kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq, balik menuding.

Dia mengatakan, FPI sudah mendatangi Polres Kendal dan meminta tempat pelacuran ditutup, apalagi di bulan Ramadan. Menurut dia, Kapolres Kendal sudah menyatakan di berbagai media bahwa FPI sudah berkoordinasi dengan aparat sebelum beraksi.

Tak tanggung-tanggung, Rizieq memaki dan menghujat Presiden SBY, "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat! Tentu, seorang Presiden yang menyebar fitnah, membiarkan maksiat, ditambah lagi melindungi Ahmadiyah dan aneka megaskandal korupsi, sangat mencederai ajaran Islam!"

Soal caci-maki Rizieq terhadap Presiden ini, Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Istana Negara meminta FPI justru berintrospeksi. Dipo menilai kecaman Presiden terhadap FPI adalah hal yang wajar. Itu disampaikan karena memang ada kelompok masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

“Sebagusnya FPI kita ajak untuk introspeksi. Siapa pun, termasuk orang Islam, tidak suka kalau dalam melakukan kebajikan atau syiar Islam, dinodai oleh kekerasan,” ujar Dipo.

Ia memprihatinkan FPI jika niat Presiden menjaga kerukunan bermasyarakat malah disalahartikan, apalagi sampai menuding Presiden menebar fitnah. “Silakan masyarakat menilai sendiri apakah Presiden memfitnah. Saya kira tidak. Syiar Islam bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri,” kata Dipo.

Mengenai mulai munculnya tuntutan membubarkan FPI, Dipo mengatakan belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Namun yang jelas, pemerintah bersikap jika ada pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas. Dipo mengimbau FPI bertindak rasional di bulan suci Ramadan, sehingga masyarakat dapat hidup tenteram.

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul tak sedingin Dipo menanggapi pernyataan Rizieq. "Terlepas pasal penghinaan presiden sudah dicabut MK melalui judicial review, tapi untuk kelakuan provokator seperti Rizieq ada banyak celah hukum yang bisa dipakai kepolisian dan kejaksaan untuk menangkap Rizieq," kata dia, berapi-api. "Tangkap saja segera karena itu menyangkut presiden RI. Yang dilakukan FPI itu sudah berkali-kali, jangan merasa dia tidak bisa dibubarkan. Jangankan ormas, parpol pun sudah pernah dibubarkan di RI."

Senada dengan Ruhut, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai pernyataan Rizieq sudah dapat dikategorikan melawan pemerintahan yang sah. Seharusnya, kata Sutan, FPI tunduk pada hukum dan konstitusi.

"Mereka tidak boleh menjalankan aturan sendiri, apalagi membawa-bawa nama Islam. Kita ini bukan negara Islam. Mestinya kita harus menunjukkan ajaran Islam yang damai, bukannya malah menyebarkan ketakutan di mana-mana," kata dia.

Menanggapi ini, Ketua DPP FPI Bidang Dakwah sekaligus Juru Bicara FPI, Habib Muhsin Alattas, mengatakan pihak-pihak yang menuntut FPI dibubarkan tak perlu risau. "FPI akan bubar sendiri jika hukum ditegakkan dengan baik oleh aparat dan pejabat negara," kata dia dalam keterangan persnya.

Muhsin malah menyesalkan pemberitaan media massa terhadap FPI yang di matanya tidak berimbang dan objektif. Menurut dia, tidak ada media yang memberitakan justru FPI yang diserang lebih dulu oleh apa yang disebutnya sebagai "kelompok preman bayaran bos-bos judi".

Kepada wartawan, Selasa, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan lembaga yang berwenang menegur FPI adalah Menteri Dalam Negeri. "Mendagri (Gamawan Fauzi) sendiri telah menegur FPI dua kali dengan surat tertulis. Teguran keras," kata dia di Istana Negara.

Dia mengaku belum tahu apakah FPI akan kembali mendapat teguran keras berikutnya dan dijatuhi sanksi, terkhusus berkaitan dengan pernyataan terbuka Ketua FPI Rizie Shihab yang memaki Presiden SBY sebagai "pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat".

Heboh Kafe "Nazi" dari Bandung. Publik mancanegara mengenal kafe "Nazi" dari sebuah harian Indonesia

Meski telah menutup "Soldatenkaffe, kafe bernuansa militer Jerman, Nazi, Henry Mulyana masih harus berurusan dengan pemerintah kota Bandung. Pemerintah Kota memanggil pemilik kafe untuk meminta penjelasan perihal dekorasi kafe ala Nazi tersebut.

"Senin (22 Juli 2013) pukul 10 pagi kami akan panggil pemiliknya," kata Kepala Disparbud Kota Bandung, Herry M Djauhari.

Menurut Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivanada, pemanggilan Henry untuk dimintai keterangan atas dasar apa penggunaan simbol nazi terhadap usahanya itu.

"Kami hanya perlu bertanya kepadanya secara rinci apa maksud sebenarnya. Yang jelas,  kota Bandung  tidak akan membiarkan siapa pun menghasut kebencian rasial," kata Ayi.

Dailymail menulis, publik mancanegara mengenal kafe yang beroperasi sejak April 2011 itu dari sebuah harian Indonesia berbahasa Inggris. Artikel itu menimbulkan reaksi kemarahan yang diekspresikan di jejaring media sosial. Tulisan senada juga muncul di sejumlah media terkemuka seperti Washington Post, Guardian, dan Fox News.

Fox News menulis bahwa keberadaan kafe tersebut memicu kemarahan dunia, khususnya bagi golongan kaum Yahudi, termasuk kelompok hak asasi manusia Yahudi yang berbasis di Los Angeles.

"Kami berharap semua tindakan yang tepat aan diambil untuk menutup bisnis itu karena merayakan ideologi genosida yang pada intinya mencemarkan orang kulit berwarna dan semua non-Arya," kata Rabbi Abraham Cooper.

Nazi dan benda-benda berbau Hitler, apalagi di dunia Barat, sangat sensitif keberadaannya. Penggunanya bisa dicap anti-semit, atau anti Yahudi. Pasalnya, Hitler dan tentara Nazi Jermannya dikenal telah membantai jutaan umat Yahudi pada Perang Dunia II atau yang dikenal sebagai tragedi Holocaust.

Di Jerman sendiri, simbol swastika Nazi dilarang dipajang. Cara penghormatan terhadap Hitler juga ilegal di negara ini dan menafikan tragedi holocaust bisa dipenjara.

Kafe serdadu

Kafe Soldatenkaffe atau dalam bahasa Jerman berarti kafe serdadu. Bangunan kafe memiliki empat lantai. Logo bulat bertuliskan kafe Soldaten terpampang di bagian depan. Di tengahnya terdapat simbol Nazi berupa Elang Jerman berdiri di atas Swastika dengan lambang SS Bolts. "SS" merujuk pada pasukan elit Nazi di masa Adolf Hitler, Schutzstaffel.

Dalam jumpa pers di kafe Soldatenkaffe, Sabtu 20 Juli 2013, Henry menegaskan bahwa tujuannya memasang atribut Nazi dan Adolf Hitler bukan karena dirinya seorang rasialis ataupun fasis.

"Saya mendirikan kafe ini karena hobi kesukaan kepada sejarah Perang Dunia ke-II. Bukan ideologi, apalagi ektremisme dan rasialisme," tegasnya.

Dia berargumen bahwa tema dari kafenya adalah pop culture atau seni kontemporer yang mengangkat tema Perang Dunia II dari sisi Jerman.

"Pada website kami pun telah dijelaskan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan kafe ini bahwa kami bukan pro Nazi dan tidak terafiliasi secara politik dengan ideologi Nazi-isme," tuturnya.

"Ini semata-mata hanya mengangkat tema Militer Jerman era Perang Dunia II," dia kembali menegaskan.

Dia mengaku menutup kafenya sejak media massa ramai memberitakan tempat usahanya itu. Selain itu, Henry juga mencopot semua atribut dan dekorasi kafe. "Saya stres," kata dia.

Pantauan VIVAnews, Sabtu 20 Juli 2013, tak ada lagi atribut militer Jerman yang terpasang di ruangan kafe. Demikian juga dengan lambang-lambang khas Nazi, seperti elang Jerman (iron eagles) yang berdiri di atas Swastika.

"Sudah seminggu sejak berita tentang kafe ini dimuat. Belum tahu tutup sampai kapan. Sekarang saya menganggur," jelas Henry saat ditemui di Soldatenkaffe, di kompleks Paskal Hypersquare Bandung, Sabtu 20 Juli 2013.

Dia juga mengaku kerap menerima telepon dari orang-orang yang marah, sejak kafe miliknya diberitakan pertama kali oleh sebuah media nasional berbahasa asing. “Saya stres. Bahkan dunia luar juga ikut menekan saya,” katanya.

Merasa jadi korban

Henry merasa, tempat usahanya itu sudah menjadi korban dari pemberitaan yang menyimpang. Pemberitaan pertama kali diangkat media internasional berinisial JG yang diikuti media lain dan membuat dirinya menjadi sorotan publik.

"Berawal dari pemberitaan sepihak media cetak dan elektronik internasional. Isi berita jauh melenceng dari keterangan narasumber, bahkan terlihat secara jelas terdapat unsur rekayasa dan pelintiran yang bertujuan untuk mencari sensasi dengan mendramatisir berita ini," katanya.

Henry bahkan memperlihatkan percakapan melalui email dengan reporter yang melakukan peliputan. Disebutkan bahwa dirinya meminta klarifikasi setelah terdapat kutipan bahwa kafe tersebut terdapat menu 'Nazi Goreng'. Padahal di kafe miliknya tidak pernah menyediakan menu dengan nama tersebut.

"Media ini salah tafsir hingga pada akhirnya saya tersudutkan. Saya pun berusaha menanyakan kepada wartawan yang menulis berita karena sudah menyimpang dari makna. Saya punya seluruh bukti tertulis berupa pengakuan dari jurnalis yang bersangkutan," ujarnya.

Ditegaskanya, bahwa dirinya tidak pernah mengatakan bahwa dirinya menyangkal atau mengklaim bahwa Nazi telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa yahudi.

"Saya katakan sekali lagi bahwa saya percaya dan yakin holocaust itu pernah terjadi," tuturnya.

Menurutn Henry, keberadaan kafenya selama dua tahun terakhir tidak pernah meresahkan masyarakat seperti yang diberitakan beberapa media. "Buktinya belum pernah satu orang wargapun yang komplain ke kami," ucapnya.

Henry Mulyana menambahkan, maksudnya mendirikan kafe tersebut hanya sekedar hobi kesukaan kepada sejarah perang dunia ke II dengan tema pop culture atau seni kontemporer yang mengangkat tema perang dunia II dari sisi Jerman, bukan menjurus kepada sebuah ideologi apalagi ekstrimisme dan rasialisme.

"Pada website kami pun telah dijelaskan sejelas-jelasnya, maksud dan tujuan kafe ini bahwa kami bukan pro Nazi dan tidak terafiliasi secara politik dengan ideologi Nazi-isme dan semata-mata hanya mengangkat tema Militer Jerman era Perang Dunia II," katanya.

Sementara itu, Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Henry mengatakan bahwa kliennya tertekan dan trauma untuk berpergian ke luar negeri setelah mendapat tekanan dari pihak luar.

“Kalau di Indonesia, tidak apa-apa. Tapi pas keluar negeri khususnya Eropa, nama Henry Mulyana pasti di blacklist.”

Minta hak jawab

Melalui pengacaranya, Henry menuntut hak jawab dan klarifikasi dari media yang pertama kali menulis soal kafenya, yakni harian nasional berbahasa Inggris berbasis di Jakarta. "Kami menuntut klarifikasi tentang masalah ini," jelas Rohman.

Jika klarifikasi tidak memuaskan, kliennya berniat mengadu ke Dewan Pers karena pemberitaan soal kafe bernuansa 'Nazi' itu berdampak negatif. “Kalau pemberitaan (menyudutkan) tidak berhenti, kami akan tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Sejak pemberitaan awal di media berbahasa Inggris itu, kata dia, kini ada sekitar 40 media internasional yang mengangkat Soldantenkaffe sebagai topik berita dengan sangkut paut Nazi.  “Salah satunya yang memuat adalah The Guardian. Bahkan, di New York Times hari ini baru terbit dan ada di halaman dua,” paparnya.

Dijelaskannya bahwa kliennya tersebut tidak ada maksud sama sekali atau mempunyai ideologi seperti yang diberitakan beberapa media.

"Klien saya hanya menyalurkan hobi menyukai sejarah pada Perang Dunia II dan disalurkan dengan membuat kafe. Tidak hanya dari militer Jerman namun ada militer lain seperti Jepang dan tentu saja Indonesia."

Setelah Detroit, Masih Banyak Kota Besar di AS Terancam Bangkrut

Walikota Detroit, Dave Bing, mengingatkan bukan kotanya saja yang bermasalah dengan keuangan dan kini jatuh bangkrut. Menurut dia, masih banyak lagi kota di Amerika Serikat yang bakal bernasib sama dengan Detroit.

Bing mengutarakan pandangannya dalam wawancara yang disiarkan stasiun berita ABC pada Minggu waktu setempat, ungkap The Washington Times. Detroit pada Kamis pekan lalu menjadi kota besar pertama di AS yang mengajukan perlindungan pailit setelah pemerintah setempat tidak mampu menanggung utang yang besar dari para investor sementara tetap harus membayar berbagai kewajiban lain, seperti tunjangan pensiun bagi warganya.

Namun Bing yakin akan ada lagi kota-kota yang menyusul Detroit. "Kami bukanlah satu-satunya kota yang harus berjuang menjalani situasi demikian. Ada lebih seratus kota besar yang punya masalah yang sama dengan kami. Kami mungkin yang pertama dan yang terbesar, namun bukanlah yang terakhir," kata Bing dalam program bincang-bincang "This Week."

Bersama dengan Gubernur negara bagian Michigan, Rick Snyder, dan manajer urusan darurat Detroit, Kevin Orr, Bing akhir pekan lalu tampil di sejumlah acara bincang-bincang di televisi untuk mengutarakan krisis yang mendera Detroit. Dulu dikenal sebagai pusat industri otomotif kebanggaan AS, Detroit kini menanggung utang jangka panjang sekitar US$19 miliar.

Sebenarnya para pejabat Detroit bisa saja langsung meminta dana talangan dari pemerintah pusat di Washington DC. Namun opsi itu belum mereka ajukan. "Kalian tahu kan, dan saya juga tahu Bapak Presiden punya banyak urusan," kata Bing.

Gubernur Snyder, saat tampil di acara "Face the Nation" milik stasiun televisi CBS, mengaku menyetujui usulan perlindungan pailit yang disodorkan Orr. Namun Snyder menyatakan bahwa pihaknya enggan langsung minta bantuan ke pemerintah pusat, namun pemerintah pusat bisa berinisiatif memberi bantuan ke Detroit.

Snyder juga mengungkapkan bahwa 38 persen dari anggaran kota Detroit selama ini hanya habis untuk tunjangan pensiun dan utang. Kini dengan menyatakan diri bangkrut, pemerintah Detroit harus merombak struktur besar-besaran dan harus mengajak kompromi kepada para debitur, yang rata-rata terdiri dari para investor dan penerima tunjangan pensiun.

Orr menawarkan nilai utang pokok Detroit dikurangi US$11,5 miliar sehingga menjadi US$2 miliar. Bila disetujui, ini berarti para investor dan penerima tunjangan hanya mendapat sekitar 17 persen dari nilai piutang mereka. Usulan-usulan lain juga masih harus dibahas.

SIAPAKAH SOSOK JOKOWI (JOKO WIDODO) SEBENARNYA?

Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 52 tahun),  atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Ia merupakan gubernur ke-17 yang memimpin ibu kota Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.  Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.

Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.

Karier politik

Wali kota Surakarta

Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.  Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.  Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.  Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".  Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.  Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. 

Gubernur Jakarta

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta^[22] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sebagai wakil, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.  Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010  serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.

Pilkada 2012 putaran kedua

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon, termasuk Fauzi Bowo,  namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar. PKS meminta isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".  Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.  Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,  Jusuf Kalla dari Partai Golkar,^[41] Indra J Piliang dari Partai Golkar,  serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center,  serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.  Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,  isu kebakaran yang disengaja, korupsi,  dan politik transaksional.

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,  72,48% melawan 27,52% oleh INES,  45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,  45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.  Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,  dan lima stasiun TV. Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%, Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.  Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto. 

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah oleh DPRD.  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.  Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda  dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya. Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.

Protes serikat buruh atas UMP

Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. .  Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,  serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.  

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9Juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.  . Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2Juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.  

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja

Penetapan UMP oleh Jokowi masih menunggu adanya kesepakatan Pengusaha dan Buruh, dan ditambahi alasan "Menunggu Hari Baik". Sehingga hingga 18 November 2012, UMP yang berlaku masih sebesar Rp 1,5Juta.

Tidak Ada Lagi Privasi di Internet

Rusia mau tidak mau ikut terseret dalam "Drama Edward Snowden." Mantan pegawai dua lembaga intelijen dan keamanan top AS, CIA dan NSA, Snowden menjadi sorotan dunia sejak Juni lalu setelah melalui media massa mengungkapkan program penyadapan pemerintahnya secara massal lewat Internet, bahkan melibatkan jaringan media sosial yang populer digunakan publik.

Snowden akhirnya menjadi buruan pihak keamanan AS, yang mendakwanya atas kasus spionase dan pencurian properti pemerintah. Dia berhasil melarikan diri ke Hong Kong dan tinggal di sana selama beberapa hari sebelum akhirnya pindah ke bandara internasional Rusia, Sheremetevo, di Kota Moskow sejak 23 Juni 2013.

Sorotan akhirnya mengarah ke Rusia. Apalagi belum diketahui kemana tujuan Snowden selanjutnya, apakah pergi ke tempat lain atau tetap di bandara Moskow.

Wakil Menteri Telekomunikasi dan Komunikasi Massa Rusia, Aleksey Volin, memaparkan bagaimana sikap pemerintahnya atas "Drama Snowden itu" Namun, menurut Volin, kasus ini memunculkan hikmah yang dapat dipetik oleh pemerintah Rusia, termasuk pentingnya membangun infrastruktur dan layanan Internet dalam negeri secara mandiri. 

"Kini publik paham bahwa tidak ada lagi privasi di Internet. Well, kami hanya bisa menyarankan bahwa publik kini harus lebih berhati-hati dalam membeberkan masalah privasi mereka di Internet," kata Volin dalam perbincangan dengan VIVAnews beberapa waktu lalu.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai diplomat di Jakarta 20 tahun silam itu juga mengungkapkan bagaimana pemerintah Rusia menerapkan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan ber-Internet secara aman bagi publik di negaranya.

Berikut petikan wawancaranya. 

Apakah Rusia memang tengah melindungi Edward Snowden?

Dia secara teknis belum berada di wilayah hukum Rusia, melainkan masih di zona internasional di suatu bandara di wilayah Rusia.

Tapi apa sikap Rusia kepada Snowden?

Well, posisi kami sederhana saja, yaitu mematuhi peraturan internasional terkait status hukum seseorang di suatu bandar udara internasional. Oleh karena itu, pemerintah kami saat ini tidak dapat berbuat banyak terhadap seseorang yang masih berada di zona internasional dan ingin meneruskan penerbangan lanjutan.

Sampai kini yang bersangkutan belum mengajukan secara resmi permohonan suaka kepada pemerintah kami. Oleh karena itu kami tidak bisa membicarakan soal pengajuan suaka ini sampai yang bersangkutan memintanya.

Bandara kami itu memiliki zona internasional dan kami mematuhi peraturan mengenai perlakuan atas seseorang di zona internasional dan, sesuai peraturan yang ada, dia berhak untuk berada di sana.

Jadi, tidak ada halangan bagi dia karena otoritas kami tidak punya pembatasan sampai kapan dia boleh berada di zona internasional.

Apa tanggapan pemerintah Rusia soal skandal penyadapan pihak intelijen AS di Internet yang dibocorkan oleh Snowden sehingga dia akhirnya diburu oleh aparat AS?

Ada beberapa aspek terkait masalah itu, pertama adalah bila seseorang dipandang melanggar hukum, maka pemerintahnya berhak menjatuhkan tindakan hukum kepada yang bersangkutan.

Namun ada faktor lain yang menarik terkait masalah yang menimpa Edward Snowden, yaitu bahwa berdasarkan informasi yang telah beredar di media massa, bahwa ternyata begitu banyak pihak yang menjadi target aksi mata-mata di Internet. Target ini adalah mereka yang biasa menggunakan Internet, bisa berkirim pesan lewat surel (email), berkunjung di laman-laman media sosial.

Praktik penyadapan informasi dari Internet itu meresahkan banyak orang, termasuk di Rusia.  Banyak warga kami juga pengguna aktif Internet yang punya akun di beberapa laman sosial seperti Facebook, Gmail, dan Yahoo Mail.

Mereka yakin bahwa pengelola situs-situs itu menjamin perlindungan data pribadi bagi pengunjung, namun dengan dibeberkannya skandal (Snowden) itu membuat banyak pihak jadi ragu apakah perlindungan privasi itu memang betul-betul dijamin.

Kini publik paham bahwa tidak ada lagi privasi di Internet. Well, kami hanya bisa menyarakankan bahwa publik kini harus lebih berhati-hati dalam membeberkan masalah privasi mereka di Internet.

Bagaimana Rusia memandang kebebasan ber-Internet, apakah kebebasan itu sudah kebablasan sehingga bisa digunakan siapapun yang bisa merugikan pihak lain?

Pelajaran lain dari kasus Snowden itu adalah berubahnya pandangan miring banyak pihak kepada Rusia. Sebelumnya muncul kritik di AS dan negara-negara lain bahwa Rusia selama ini berupaya membatasi kegiatan maupun peluang di dunia maya.

Pada dasarnya sikap Rusia adalah Internet itu bebas digunakan dan diakses siapa saja. Tapi, di saat bersamaan, kami juga ingin Internet aman bagi penggunanya, terutama bagi anak-anak. Itu karena banyak hal yang berbahaya di Internet yang bisa berpengaruh buruk kepada anak-anak.

Rusia ingin memastikan bahwa anak-anak di negara kami dan juga di tempat-tempat lain tidak menjadi korban dari perilaku menyimpang di Internet. Mereka harus dilindungi dari orang-orang jahat dan juga dari informasi atas hal-hal yang membahayakan, seperti narkoba, penindasan (bullying) dan pornografi anak.

Kami juga melihat situasi yang anomali bahwa ada pihak yang selama ini mengritik Rusia bahwa kami membatasi pihak-pihak untuk mengakses Internet, yang tujuannya adalah mencegah hal-hal buruk seperti pornografi anak. Namun di saat yang sama, pihak itu jugalah yang menggunakan Internet untuk memata-matai dan mengganggu privasi banyak orang.

Kami memandang bahwa bila Internet itu bebas, berarti bebas dari apa saja. Termasuk bebas dari aksi mata-mata, gangguan atas privasi pengguna, pornografi dan hal-hal yang mengganggu masyarakat.

Negara-negara Eropa baru-baru ini gusar kepada AS bahwa berdasarkan informasi yang dipaparkan Snowden mereka selama ini juga disadap Washington. Apakah Rusia juga merasa telah menjadi korban penyadapan?

Aksi penyadapan itu bisa saja terjadi di negara kami dan itu dimungkinkan, namun harus ada bukti yang kuat untuk menunjukkannya. Berdasarkan informasi-informasi terkini, yang paling menarik dari skandal penyadapan ini adalah skala kegiatannya. Ternyata skalanya meluas.

Apakah wajar menyadap kantor pemerintah negara sahabat atau mitra dalam menjalin hubungan internasional?

Well, itu merupakan hal yang normal untuk menerapkan kegiatan demikian. Banyak negara yang menerapkan praktik itu, namun mereka harus bisa merahasiakannya.

Namun perkembangan yang terjadi sekarang ini membuat kami berkeyakinan makin pentingnya membangun infrastruktur, sumber daya, dan layanan Internet secara mandiri. Di Rusia kami punya jasa penyedia informasi yang setara dengan Google dan punya layanan surel yang mirip dengan gmail. Rusia pun punya laman media sosial yang setara dengan Facebook.

Makin banyak warga Rusia yang menggunakan infrastruktur atau layanan dalam negeri yang memadai untuk aktif di Internet secara aman. Mereka tahu bahwa tidak ada jaminan privasi di jaringan asing atau di layanan email luar negeri.

Keterangan Foto: Demonstrasi mendukung aksi Edward Snowden di AS (Reuters)

Apakah Rusia juga perlu mengawasi aktivitas di Internet untuk menjamin keamanan warganya?

Bila ini dikaitkan dengan pemantauan (monitoring), pemerintah pun perlu mengetahui apa yang menjadi wacana yang hangat diperbincangkan atau yang menjadi perhatian  publik lewat media sosial. Ini bisa menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk menerapkan langkah lanjutan atau perbaikan atau evaluasi atas suatu masalah yang berkembang. Maka pandangan dari masyarakat melalui jaringan media sosial menjadi sumber penting bagi pemerintah.

Lewat pantauan di Internet, pemerintah kami pun bisa memanfaatkannya dalam memerangi pembajakan hak cipta, baik itu musik, film, piranti lunak, dan lain-lain. Apalagi pembajakan hak cipta kian marak berlangsung di Internet dimana pengunjung bisa mendapatkannya dengan mudah dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Jaringan media sosial di Rusia pun telah menjalin kerjasama dengan pihak berwenang untuk memantau laman-laman yang menyediakan maupun dijadikan ajang jual-beli produk bajakan.

Kami pun tahu bahwa media sosial juga telah dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. Mereka berupaya mendapatkan data pribadi atau nomor rekening bank orang lain maupun keberadaan orang yang mereka incar.  

Maka baru-baru ini pemerintah menjalankan kampanye berinternet yang aman kepada publik dengan meminta mereka jangan mudah mengumbar data pribadi atau nomor telepon ke media sosial. Data mereka ini bisa disalahgunakan oleh sindikat kriminal.

Perlukah pemerintah Rusia memperketat akses ke media sosial bagi warganya agar tidak terpapar kegiatan kriminal di Internet?

Menurut saya tidak perlu sampai harus membatasi akses ke media sosial. Kami terus mendidik publik agar berhati-hati dalam beraktivitas di media sosial karena informasi pribadi kita bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam peluang sekecil apapun.

Itulah pentingnya bagi kami menerapkan program "pengetahuan media" bagi rakyat di Rusia. Pertama bagaimana mereka memanfaatkan dan berbagi informasi di Internet, lalu bagaimana mereka melindungi anak-anak dari aspek negatif di Internet.

Lalu bagaimana mereka bisa melindungi data pribadi dan bagaimana mengetahui otentik tidaknya suatu laman agar terhindar dari kasus penipuan. Jadi pendidikan atas pengetahuan media ini merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah kami. Maka kami bekerja sama dengan media-media massa di Rusia untuk memberitahu pentingnya pengetahuan media itu. Kebijakan ini mendapat sambutan bagi dari kalangan industri kreatif Internet di Rusia.  

Apakah Rusia sekarang sangat berbeda dengan era Uni Soviet dalam hal kebebasan berekspresi dan kebebasan pers?

Tentu saja situasinya sudah berbeda dari era lampau. Di era Soviet saya pernah berkecimpung di media massa sebelum akhirnya bergabung ke kantor pemerintah di era Rusia, termasuk pernah mengelola beberapa majalah. Rusia sekarang ini menjamin kebebasan berkekspresi dan mendapatkan informasi.

Memang ada pihak yang merasa pemerintah Rusia tidak menjamin kebebasan pers di media cetak dan televisi. Namun bukan itu masalahnya. Hal yang lebih penting di Rusia terkait kebebasan berekspresi adalah bahwa kegiatan itu harus dilakukan di tempat dan sarana yang tepat.

Selain itu semua media cetak dan elektronik punya kebijakan redaksional tersendiri. Namun publik bisa mengutarakan pendapatnya di media massa sejauh itu tidak melanggar kebijakan redaksional media yang bersangkutan.

Di Rusia kami sudah mengeluarkan lisensi untuk lebih dari seribu media cetak, televisi, dan laman berita. Kini jumlah media massa di Rusia sudah sedemikian besarnya. Selain itu juga banyak blog, yang menyediakan beragam informasi yang tidak sedikit masih harus diverifikasi.