RAHASIA KEMENANGAN JOKOWI

Ratusan orang berbaju kotak-kotak duduk berjejer menghadap meja memanjang. Masing-masing  sibuk dengan laptop menyala. Mereka masih muda, anak-anak bujang dan dara.  Ada yang bercakap di telepon genggam, mengetik pesan singkat, membaca pesan masuk, atau mencatat sesuatu di block note. Sebagian lagi sibuk menulis sesuatu di laptop.

Di ruangan itu semua orang tampak begitu repot. Berada di lantai basement 1 Ruang Andalusia, Gedung 165, di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, inilah “War Room dan Data Center Relawan Jakarta Baru”. Pada hari pemungutan suara 20 September lalu, setiap detik terasa begitu penting di sini.

Relawan Jakarta Baru adalah salah satu sayap sukarelawan pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

 “Ruang perang” itu dikomandani seorang anak muda. Namanya Hasan Nasbi.  Dia adalah Direktur Eksekutif Cyrus Network, yang disewa sebagai konsultan politik Jokowi-Ahok. Hasan merancang  ‘pusat syaraf’ ini sejak hari pertama Jokowi-Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta.

War Room itu lah yang memantau relawan di lapangan. Mereka menerima pengaduan, kampanye,  dan pemantauan di sosial media. Semua berita di media massa dipelototi. Tentu, mereka siaga mencatat data hasil pemilihan dari semua tempat pemungutan suara (TPS).

Di lapangan, jumlah mereka lumayan besar: total ada 15 ribu relawan.  Mereka bekerja sejak H-3 dan sampai H+1 pemilihan. Siang dan malam. Ribuan pasukan Jokowi itu dikoordinasikan 706 koordinator, dan dipandu 42 supervisor. Para supervisor ini menggodok konsep, kreasi dan strategi media.

Pada hari “tempur”, seperti pada 20 September lalu,  War Room itu mengkoordinasikan lebih dari 45 ribu relawan.  Sekitar 30 ribu lainnya berasal dari dua partai pendukung Jokowi-Ahok. “Satu orang operatordata center akan mengawasi 300 saksi di lapangan via online," ujar Hasan yang mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia itu.

Relawan di lapangan terbagi habis di setiap TPS. Mereka bekerja menangani informasi, mulai dari mencatat hasil pemilihan, lalu membandingkan data pemilih, sampai pada penanganan temuan kecurangan. Mereka dibekali teknik pendokumentasian dengan telepon genggam atau kamera saku.

Tak lupa, di hari H, mereka dibekali uang makan dan dana komunikasi. Sebagian bahkan harus bergerak secara rahasia. "Ini memang ibaratnya pasukan komando,” kata Hasan yang menulis buku berjudul "Filosofi Negara Menurut Tan Malaka" itu.

Siang setelah pemilihan ditutup, Ahok mendatangi War Room.  Dia memantau hasil pemungutan suara. Malam itu juga, Tim ini sudah memiliki hasil penghitungan total. “Hanya beda tipis dengan quick count,” kata Hasan. Tim mencatat kemenangan Jokowi di atas 54 persen. Sementara lembaga-lembaga yang melakukan quick count mendapatkan temuan bervariasi, antara 52 persen sampai 54 persen.

Gerilya
"Kami memang mengelola sebuah organisasi yang tidak jelas," kata Jokowi menceritakan rahasia sukses tim penyokongnya di Jokowi Center, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, sore setelah pemilihan. "Organisasi kami ini organisasi tidak jelas, tapi hasilnya jelas.”

Jika War Room dikendalikan Relawan Jakarta Baru, Jokowi Center ini dipimpin langsung Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ahok, Boy Sadikin, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta. PDIP sendiri mengerahkan 15 ribu kader untuk menyokong pemenangan, sementara Gerindra juga 15 ribu orang.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyebut, masing-masing partai all out memenangkan Jokowi-Ahok. Semua potensi partai, baik pengurus atau simpatisan, dikerahkan.

Tapi mereka bergerak dan bekerja sendiri-sendiri. Relawan Jakarta Baru, misalnya,  melakukan sosialisasi ke tengah warga, selain banyak berkiprah di media sosial. Twitter, sarana microblogging itu, rupanya menjadi andalan penting menyebarkan informasi.

“Ini suatu culture baru, perlu diperhatikan dalam politik,” kata Fadli Zon. “Berbeda dengan 2009, sekarang banyak sekali media sosial yang orang berinteraksi real time, jadi sangat penting,” kata pemilik akun @fadlizon di media sosial Twitter itu.

Di media sosial ini, warga Jakarta bisa mengakses informasi mengenai Jokowi-Ahok. Warga Jakarta, kata Fadli, jadi tahu Jokowi-Ahok apa adanya, tanpa intimidasi, tanpa topeng. “Ini ditangkap oleh masyarakat Jakarta yang cerdas dan punya akses informasi luas sehingga bisa mengecek. Mereka kan bukan mau beli kucing dalam karung,” ujar  Fadli.

Jokowi menyatakan, tim yang selalu bergerak ini adalah salah satu rahasia kemenangannya. “Masuk ke bawah, diikuti oleh tim di belakang,” kata Jokowi.  Dia mengatakan  selain warga yang mengorganisasikan diri dan bergerak, ada juga mesin partai plus relawan  atau “gerilyawan” bergerak. “Semua gerak, tapi itu organisasi tidak jelas, tanpa bentuk. Tapi hasilnya jelas.” (Lihat Wawancara Jokowi)

Pertempuran gaya gerilya ini memang agak meletihkan. Selain dibantu tim relawan yang bekerja dengan gaya gerilyawan, lelaki kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961, itu juga harus tetap “in charge” dengan “pusat syaraf”.  Dia nyaris tumbang menjelang hari pemilihan.  Jokowi sakit pilek. “Baru kali ini saya lihat bapak sakit," kata Untoro, ajudan Jokowi.

Belum lagi Jokowi harus membagi waktu antara Solo dan Jakarta. Pada Rabu lalu, sehari sebelum Hari H itu, Jokowi pun masih memantau basis suara di lima kota di DKI Jakarta. Malamnya, dia hadir di acara penghargaan Soegeng Sarjadi Award on Good Governance atas keberhasilannya memberdayakan masyarakat di Solo.

Pada pagi hari saat pemilihan, dia mengaku “95 persen fit, 5 persen sakit tenggorokan.”  Setelah sarapan nasi uduk lauk tempe bersama ibunya, Sujiatmi Notomiharjo,  Jokowi meluncur ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan.  Dari Kebagusan, dia bertamu ke rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tokoh yang pertama kali memintanya ikut pemilihan kepala daerah Jakarta.

Strategi gerilya ini, kata Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Setia Darma jadi salah satu faktor kemenangan Jokowi. "Meskipun atribut sosialisasi Foke banyak, namun cara Jokowi lebih efektif menarik simpati publik," ujarnya. Sosialisasi di media sosial juga dihitung Lingkaran Survei salah satu kunci keberhasilan Jokowi.

Lingkaran Survei mengatakan ada delapan faktor kunci kesuksesan Jokowi. Antara lain, kekecewaan dan ketidakpuasan publik kepada pasangan incumbent. “Ada 36 persen publik yang tidak puas (dengan incumbent)," kata Setia Darma di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 20 September 2012.

Di bawah harapan
Meski unggul, Jokowi menyatakan hasil quick count 54 persen ini di bawah perkiraan. “(Harusnya) sekitar 70 persen,” kata Jokowi. “Itu perkiraan lapangan, tetapi sudah mendapat lebih, saya bersyukur,” katanya tersenyum.

Dari enam wilayah di DKI Jakarta, Jokowi-Ahok hanya kalah di Kepulauan Seribu. Menurut Ahok, mereka kalah karena relawan mereka sulit menembus kabupaten satu-satunya di DKI Jakarta itu. “Yang pasti, saksi kami tidak bisa masuk ke sana.  Relawan tidak berani ke sana,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Padahal, menembus setiap wilayah itu penting dalam perebutan suara. Beberapa hari sebelum pemilihan, Lembaga Survei Indonesia membuka hasil survei mereka. Kemenangan Jokowi tipis, 45,6 persen melawan 44,7 persen. Ada margin of error 5 persen. Artinya,  siapa pemenang di hari H sulit ditebak. Apalagi ada pemilih yang belum menentukan sikap sebesar 9,7 persen. “Peluang keduanya sama besar,” kata Saiful Mujani, pendiri Lembaga Survei Indonesia. “Yang menentukan adalah kerja hingga Hari H di TPS.” (Lihat Infografik Debut Jokowi-Ahok)

Tentu, dengan hasil survei itu kubu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli jadi semangat. Pada putaran pertama lalu, mereka tertinggal 9 persen di belakang Jokowi-Ahok. Artinya, mereka los sekitar 300 ribu suara. Pasca kekalahan itu, Tim Sukses Foke-Nara mengalami perombakan cukup besar. Strategi pun berubah.

Pada putaran pertama, mereka sama sekali tak sentuh warga bawah. Pada putaran kedua, segmen “wong cilik” ini justru menjadi sasaran utama. Tim menyasar rukun warga (RW) di lima wilayah administrasi kota Jakarta dan juga wilayah Kepulauan Seribu. Mirip strategi tim Jokowi.  Di level RW ada para koordinator posko. Jumlahnya, alamak, sampai 300 ribu orang. “Kami bentuk posko RW, relawan sampai ke RT dan TPS. Tapi kenapa tidak terasa ya?" kata Ketua Media Center Foke-Nara, Muhammad Kahfi Siregar.

Kahfi memakai istilah “tidak terasa” karena selisih suara mereka dengan Jokowi-Ahok hanya berkurang sedikit, dari 300 ribu menjadi 240 ribu. Baginya, ini mengherankan. Seharusnya, kata Kahfi,  suara datang dari pasangan yang dulu diusung PKS dan Golkar. Masalah selisih 300 ribu suara akan kelar. "Kalau loyal pasti meningkat suaranya," ucapnya. Tapi fakta lapangan berkata lain.

Dukungan partai rupanya tak berpengaruh. Lingkaran Survei Indonesia membenarkan soal dukungan partai tak berpengaruh terhadap perolehan suara. “Jadi bisa saja didukung oleh partai kecil. Namun kalau personal figur tinggi, maka suara yang diperoleh akan tinggi," ujar Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia Toto Izul Fatah, Kamis, 20 September 2012.

Tapi Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi tak sepakat.  Dukungan partai, kata dia, sebenarnya masih efektif. Pemilih Hidayat Nur Wahid misalnya, sebagian besar mengalihkan dukungan ke Foke-Nara setelah Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mendukung pasangan ini. Begitu juga Partai Persatuan Pembangunan, yang baru belakangan mendukung Foke-Nara, 80 persen konstituennya memilih Foke-Nara.

Namun, kata Burhan, pemilih partai memang tidak linear dengan pilihan di pilkada. Di PKS misalnya, tingkat pendidikan pemilih mereka juga menentukan. “Ini yang menjelaskan PKS masih bocor ke Jokowi. Jangankan Foke, HNW saja tidak 100 persen dipilih PKS,” kata Burhan.

Isu SARA tak bekerja?
Lembaga Survei Indonesia juga menemukan, Foke sebenarnya berhasil mendongkrak suaranya. “Ini suatu pembelajaran bahwa Foke naik karena ada isu SARA,” kata Burhan yang juga mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu.  SARA adalah akronim untuk suku, agama, ras dan antargolongan.

Isu SARA ini bukan hanya mempertahankan loyalitas pendukung Foke, tapi juga mengeruk suara dari 9,7 persen undecided voters yang ditemukan dalam survei terakhir Lembaga Survei. Bahkan ada pemilih di putaran pertama mendukung Jokowi, kemudian beralih mendukung Foke, tapi ini tidak terlalu signifikan. Dukungan signifikan diperoleh Foke dari bekas pendukung HNW.

“Tapi di Jakarta ini, dengan kelas menengah yang tinggi,” kata Burhan, “isu SARA itu tak dipilih 100 persen oleh warganya.”

Keunggulan Jokowi-Ahok, kata Burhan, lebih ditunjang oleh evaluasi atas kepemimpinan Foke. Jadi bukan melulu soal agama atau etnis, meski sebagian besar nonmuslim, etnis Jawa dan etnis China memilih Jokowi. Sementara yang muslim, memang sedikit lebih banyak memilih Foke daripada Jokowi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB), Muhammad Qodari, melihat isu SARA juga bukan blunder bagi Foke-Nara. Jika blunder, kata Qodari, dukungan Foke-Nara yang di putaran pertama hanya 34 persen tentu berkurang.

"Sebetulnya berhasil meningkatkan suara, tapi tidak mempengaruhi mayoritas,” kata Qodari. Patut disyukuri, kata Qodari, mayoritas pemilih Jakarta cukup rasional. Mereka lebih melirik kualitas calon, rekam jejak, kemampuan, dan integritas. Isu SARA pun tidak berubah atau termanifestasi menjadi ketegangan sosial atau kerusuhan.

Suka tak suka, isu SARA ini sebetulnya berdampak serius juga. Pasangan Jokowi, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, mengakui isu SARA memiliki efek. Saat dia maju di pemilihan Gubernur Bangka Belitung, isu SARA efektif mengangkat suara antara 5 sampai 10 persen. “Ditambah intimidasi, tambah 5 persen lagi,” kata Ahok. Dan Ahok berharap di Jakarta tidak setinggi itu efeknya. “Kita mulai Jakarta barulah, jangan ngomongin SARA lagi,” katanya.

Meski isu SARA terbukti mendongkrak suara Foke, tapi toh Jokowi tetap lebih unggul. Ini diakui berkat strategi mereka dari awal. "Strategi Jokowi-Ahok pada putaran kedua juga sama saja seperti di putaran pertama,” kata Ketua Tim Media Center Foke-Nara, Kahfi Siregar, mengakui. “Kelebihan mereka, tema merakyatnya cukup mengena: pemimpin yang merakyat," katanya.

Tentu, pemimpin merakyat dan “ndeso” itu menjadi tandingan dari apa yang ditampilkan oleh Foke. Publik mungkin tak puas dengan  gaya kepemimpinan Foke. Jokowi menunggangi ketidakpuasan masyarakat. “Jokowi adalah harapan baru. Meski masyarakat juga tahu belum tentu Jokowi bisa menyelesaikan masalah,” ujar Burhan.(np)

ORANG ORANG JOKOWI

Lelaki separuh baya itu kembali muncul di muka gerbang rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Dia berpakaian hitam-hitam.Di tangannya ada sebilah keris. Seperti kedatangannya yang lalu, pria itu mengaku sebagai utusan “Eyang Merapi”. Dia katanya datang  untuk menyampaikan pesan kepada yang empunya rumah, Wali Kota Solo Joko Widodo.

Sudah beberapa hari dia mondar mandir ke Loji Gandrung, dan menunggu di pintu gerbang itu. Para penjaga, satuan polisi pamong praja akhirnya jatuh kasihan. Mereka lalu melapor ke Jokowi. Saat itu sang walikota berada di rumah, setelah kelar kampanye putaran pertama Pilkada Jakarta.

Jokowi pun keluar menemui pria itu di pekarangan rumah. Dia tak menawarkan masuk. Soalnya, kataJokowi, istrinya takut melihat keris. Setelah berbincang beberapa jenak, Jokowi pun menolak halus pemberian itu.

Ini bukan kali pertama Jokowi kedatangan tamu yang mengaku paranormal. Ada puluhan orang. Tatkala dia maju sebagai calon kepala daerah Jakarta, dalam sepekan, bisa tiga orang mengaku paranormal datang ke Loji Gandrung. Karena begitu kerap,  kata Devid Agus Yunanto, ajudan Jokowi, para ajudan berpesan pada penjaga di pendapa rumah walikota Solo itu agar menolak paranormal.

"Jika ada paranormal datang, dan ingin bertemu Bapak, ya kita bohongi saja kalau Bapak sedang tidak ada di rumah," kata Heru, seorang Satpol PP yang biasa berjaga di rumah dinas warisan kolonial itu.

Ajudan sendiri meneruskan sikap Jokowi yang malas berurusan dengan paranormal. Jokowi memang penggemar barang antik. Tapi dia menghindari klenik. “Saya ini orangnya rasional, tak suka dengan hal-hal seperti itu, “ ucap Jokowi satu waktu kepada VIVAnews.

Bawah tanah

Ketimbang paranormal, Jokowi tampaknya lebih percaya pada sejumlah orang yang disebutnya sebagai “teman-teman”. Sebagian dari mereka sudah membantunya sejak awal, sejak maju sebagai calon Wali Kota Solo pada 2005 lalu. Tapi Jokowi tak mau mengungkap siapa saja orang-orang di balik layar ini. “Ini gerilyawan bawah tanah,” ujarnya sambil tersenyum.

Tapi sepertinya semua mahfum, Jokowi memakai banyak kelompok sebagai mesin yang mengerakkan dukungan padanya.  Sebagian mesin politiknya itu baru tersingkap Itu setelah dia menang pada putaran kedua Pilkada Jakarta, September lalu. (Baca Sorot 206: Rahasia Kemenangan Jokowi)

Mulai dari parpol, birokrasi, akademisi, dan ahli kebijakan publik. Ada pula yang berperan di media sosial, komunitas, dan itu tadi: “gerilyawan bawah tanah”. “Saya membutuhkan gerilyawan bawah tanah untuk memonitor dan menangkap suara akar rumput,“ kata Jokowi.

Salah satu kelebihan Jokowi adalah seakan dia paham apa yang dibutuhkan publik. Dengan kewajaran berpikir dan bertindak plus “logika orang biasa”, harus diakui Jokowi juga mampu memikat media.  Survei dibuat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta 2012 pada putaran pertama Pilkada lalu misalnya mencatat pasangan Jokowi-Ahok mendominasi pemberitaan media dengan citra positif.

Sri Hastarjo, pengamat komunikasi dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, mengatakan, orang-orang Jokowi ini memang punya berbagai latar belakang mumpuni. “Mereka kombinasi dari praktisi media, lembaga swadaya masyarakat, dan pebisnis,” kata Hastarjo. Mereka, kata Sri, adalahthink tank Jokowi.

Salah satu nama itu, kata Hastarjo, adalah Anggit Noegroho. Mantan Pemimpin Redaksi Harian Joglo Semar yang berbasis di Solo ini dikenal salah satu orang dekat Jokowi. Selama proses pemilihan kepala daerah Jakarta, jika Jokowi berada di Solo, Anggit biasa datang ke Loji Gandrung setiap malam hari.

Seorang sumber VIVAnews di Tim Kampanye Jokowi-Ahok  menceritakan posisi Anggit. “Dia termasuk tim inti Jokowi,” ujar sumber itu. “Dia orang kepercayaan Jokowi sekali.”

Tapi, Anggit yang dihubungi merendah. Dia menyatakan, perannya tak terlalu penting. Dia juga mengatakan bukan konsultan Jokowi, hanya teman membantu. “Siapalah saya,” katanya kepadaVIVAnews, Jumat 12 Oktober 2012. “Saya juga tak ada hubungan balas jasa dengan beliau, PakJokowi,” kata mantan wartawan itu.

Anggit kenal dengan Jokowi sejak 2004, sejak Jokowi menjadi pemimpin asosiasi pengusaha mebel di Solo. Saat itu, Anggit bekerja sebagai wartawan di sebuah media lokal. Saat Jokowi mencalonkan diri jadi wali kota, Anggit pun diangkat menjadi ketua tim sukses. Memang, Anggit dan kawan-kawan berhasil membawa Jokowi menjadi wali kota. Mungkin karena dianggap membawa sukses, maka saatJokowi maju lagi di pilkada 2010 lalu di Solo, Anggit kembali membantu.

Tapi, saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang baru lalu, Anggit mengaku hanya sebagai tim sukses biasa. Kekuatan Jokowi itu melekat di kepribadiannya, kata Anggit, sebagai orang yang mau mendengarkan. Jokowi juga punya gaya kepemimpinan alamiah, apa adanya. “Sebenarnya tak perlu lagi dicitrakan atau dibangun persepsi yang lain lagi,” ujarnya.

Secara khusus di Pilkada Jakarta ini, Anggit punya tim monitoring berita. Ketika Jokowi resmi dilantik sebagai Gubernur Jakarta, tim ini diboyong ke Jakarta, namun bukan menjadi bagian formal dari pemerintahan provinsi Jakarta. Mereka akan bekerjasama dengan sebagian Relawan Jakarta Baru yang ikut menyukseskan Jokowi-Ahok di putaran pilkada lalu. “Saya pada prinsipnya tetap membantu, tapi kan di Jakarta lebih banyak orang-orang pintar,” kata jebolan jurusan arkeologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada itu.

Jokowi sendiri membenarkan sebagian orang-orang yang mendukungnya sejak di Solo itu akan diajak pula membantunya ke Jakarta.  Tapi, Jokowi menyatakan, langkah selanjutnya adalah membikin forum ahli yang fokus yang pada sejumlah isu Jakarta. Forum itu untuk menangkap kebutuhan masyarakat.

“Nanti ada forum fokus macet, fokus banjir, fokus ruang terbuka hijau, fokus kampung-kampung kumuh. Jadi nanti bisa ketemu solusi tepat untuk menjawab permasalahan yang ada,“ katanya. “Strategi yang disiapkan adalah menangkap akar masalah dengan benar sehingga desain kebijakan juga benar.”

Tak lupa, Jokowi akan memaksimalkan media sosial untuk menangkap aspirasi warga Jakarta.  Hal sama pernah dia kerjakan di Solo. “Ada yang mengadu lewat Twitter, sekarang tanaman tumbuh subur di Solo, bahkan di jalan raya yang berlubang pun tumbuh subur (tanaman). Paginya, saya, sopir dan ajudan mengecek informasi dari Twitter tersebut dan menindaklanjuti,“ ucap Jokowi.

Belum diketahui siapa saja yang bakal ikut ke Jakarta dari barisan pendukung Jokowi itu. Sampai sepekan sebelum pelantikan, yang berlangsung Senin, 15 Oktober 2012, hanya tampak kesibukan “boyongan” di rumahnya. Sebagian barang kesayangan, seperti meja dan tempat tidur, hendak dibawaJokowi  ke Ibukota.(Lihat: Boyongan Ranjang Tua dan Meja Kuno Jokowi).

Orang Partai?

Lalu, siapakah barisan yang akan membantu penguasa baru Jakarta itu? Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur terpilih, menyatakan, tak ada pembagian kerja ketat antara dia dan Jokowi nanti. “Misalnya saya hanya urus A Pak Jokowi urus B. Tidak seperti itu. Kami saling back up,” kata Ahok, salah satu Ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik juga menyatakan, tak ada intervensi atas kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mereka usung di pilkada. Taufik menyatakan, tak menyodorkan nama untuk membantu Jokowi-Ahok. “Mana bisa begitu? Kan yang menentukan gubernur, bukan kita. Tidak ada Gerindra menyuruh-nyuruh. Yang punya wewenang Gubernur, partai tidak ikut campur,” katanya.

Gerindra, kata Taufik,  hanya mengingatkan gubernur dan wakil gubernur itu adalah pelayan masyarakat. Hal pertama harus dilakukan Jokowi-Ahok nanti, kata Taufik, adalah mengevaluasi kerja semua unit pemerintahan. “Jika perlu perombakan, Jokowi harus lakukan” ujar Taufik.  Partai Gerindra, kata dia, akan mengamankan agenda itu di lembaga legislatif yang didominasi partai nonpendukungJokowi.

Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga juru bicara Tim Kampanye Jokowi-Ahok, Maruarar Sirait, menyatakan, partainya tak akan mencampuri kewenangan Jokowi-Ahok soal siapa yang bakal membantunya di pemerintahan.

Yang penting,  bagaimana Jokowi-Basuki bisa menepati janji kampanyenya kelak. Soal cara,  biarkanJokowi-Basuki menentukan sendiri.

“Dia punya cara dan style sendiri. Dan dengan gaya kepemimpinan itulah dia menang,” kata Maruarar.

Sampai menjelang pelantikan yang dilakukan Senin, 15 Oktober 2012, “orang-orang Jokowi” memang belum muncul. Jokowi juga memilih sedikit bicara sebelum hari H. Barangkali, ini juga suatu gaya dari kepemimpinan Jokowi-Ahok. 

Panja DPR, Dahlan Iskan & PLN Boros Rp.37 Triliun

Panitia Kerja Sektor Hulu Listrik Komisi VII Bidang Energi DPR menyatakan, akan kembali lagi memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pemanggilan ini merupakan ketiga kali.

Panja akan meminta Dahlan memverifikasi hasil audit BPK atas Perusahaan Listrik Negara yang menemukan pemborosan sebesar Rp37 triliun pada tahun 2009-2010.

Ketua Panja Sektor Hulu Listrik, Effendi MS Simbolon, mengatakan hasil pemeriksaan BPK terhadap PLN tahun 2009-2010 menemukan adanya indikasi korupsi. "Telah ada kerugiancorporate dan kerugian negara. Jadi pasti ada penyebabnya dan ada yang bersalah," kata Simbolon, Rabu 31 Oktober 2012.

Selain memanggil Dahlan, Panja Listrik juga mengundang Direksi PLN, BP Migas, Wakil Menteri ESDM, dan rekanan-rekanan PLN. Panja juga berniat memanggil orang-orang dekat di sekitar Dahlan.

Menurutnya, Panja Listrik merasa perlu menidaklanjuti temuan BPK tersebut. Meski BPK menyatakan hasil audit atas PLN telah memenuhi unsur korupsi, namun Panja tetap perlu memverifikasi temuan itu kepada Dahlan sebagai menteri berwenang yang membawahi BUMN, termasuk PLN.

Dahlan tahun 2009-2011 itu memang menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Oleh sebab itu Panja Listrik memandang keterangan Dahlan Iskan sangat vital dalam kasus inefisiensi anggaran oleh PLN.

"BPK bahkan mengatakan sudah memenuhi unsur korupsi. Tapi kami tidak bisa serta-merta menelannya begitu saja. Jadi kami tunggu hasil verifikasi ke Dahlan dulu," ujar Simbolon.

Menurut politisi PDIP itu, dari hasil audit BPK ditemukan beberapa unsur yang terindikasi merugikan negara, antara lain pengadaan barang dan jasa seperti batu bara dan rental genset yang tidak sesuai prosedur, serta penetapan anggaran yang tidak mematuhi Undang-Undang APBN.

"Kenapa pengadaan batu bara tidak melalui tender? Kenapa rental genset bekas dan mahal? Dan atas nama apa direksi bisa mengeluarkan anggaran di luar anggaran yang ditetapkan APBN?" kata Simbolon. Belum lagi, imbuhnya, ada banyak intervensi pihak luar terhadap PLN.

Simbolon menjelaskan, dalam rapat nanti, selain mempertanyakan hasil audit BPK atas PLN tahun 2009-2010 yang menemukan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekas dari China, Panja juga akan mempertanyakan hal lain seperti program prabayar yang diluncurkan PLN di masa kepemimpinan Dahlan. 

"Program prabayar menghilangkan industri metering dari Indonesia, dan akhirnya semua alat prabayar mengimpor dari China," ujar Simbolon.

Panja juga akan mengklarifikasi soal penggunaan rental genset di kawasan Indonesia Timur. "Genset bekas pakai, per KWH dibeli hampir Rp4.000," kata Simbolon.

Apabila ada indikasi kuat korupsi, maka Panja Listrik akan mengirim rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jika dibutuhkan, BPK pun akan melakukan audit investigasi," ucap Simbolon.

Selain menghadapi Panja, Dahlan juga akan menghadapi Badan Kehormatan DPR. Pemanggilan ini terkait pernyataan Dahlan yang menyebut ada anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN. Badan Kehormatan telah mengagendakan pemanggilan itu pada masa reses DPR mulai 29 Oktober hingga 18 November 2012.

"Badan Kehormatan telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Pak Dahlan Iskan pada masa reses ini," kata Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakosa.

Menurut dia, pemanggilan itu dalam rangka permintaan keterangan terkait pernyataan beliau mengenai 'kongkalikong pembahasan anggaran'. "Minggu ini para Anggota BK sedang kunjungan kerja ke daerah, Jadi paling cepat minggu depan," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Prakosa menjelaskan, Badan Kehormatan tidak hanya meminta keterangan Dahlan soal nama-nama yang diduga memeras BUMN, tapi juga modus transaksi yang telah dilakukan oleh oknum yang dituduh memeras dan yang disebut diperas. "Ini akan kami ungkap," kata dia.

Tanggapan Dahlan

Apakah Dahlan akan memenuhi panggilan DPR yang ketiga tersebut? Ia mengatakan, "Dipanggil, ya datanglah,"

Sebelumnya, Dahlan mengaku tidak bisa menghadiri rapat dengan DPR dengan alasan sedang berkunjung ke beberapa daerah, termasuk ke Provinsi Jambi.

Inefisiensi PLN, menurut dia, sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Karena itu, dia menilai hasil temuan BPK yang menyatakan PLN boros Rp37 triliun itu kurang besar. "Seharusnya mungkin sampai Rp100 triliun, itu sejak Majapahit."

Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, lanjutya, sebenarnya juga mengetahui permasalahan tersebut. Namun, dia enggan berkomentar mengapa baru dibahas saat ini. "Komisi VII tahu, Komisi VII tahu," katanya berkali-kali.

Mengenai soal anggota DPR yang suka meminta jatah kepada jajaran direksi BUMN, Dahlan menyatakan siapa membeberkannya. "Kalau diminta DPR, saya lakukan," kata Dahlan.

Menurut Dahlan, dirinya siap kapanpun membuka apa yang selama ini menjadi polemik. Tetapi, buka-bukaan itu tergantung permintaan DPR. Dahlan akan membuka itu langsung di hadapan anggota Dewan.

BUMN mana yang diperas dan diminta jatah oleh oknum anggota DPR? Dahlan masih menutup rapat. "Saya menunggu panggilan DPR. Terserah mereka. Bola ada di mereka, bukan di saya."

Audit BPK

Dalam "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral" itu, di antaranya mengaudit delapan pembangkit listrik berbasis dual firing dengan total kapasitas terpasang 8.227 megawatt atau 83 persen dari total pembangkit berbahan bakar gas.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, di antaranya menemukan kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi.

Untuk itu, harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar, yang jauh lebih mahal dari gas, sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010. Angka itu jika dijumlahkan mencapai Rp37,5 triliun.

Delapan unit pembangkit tersebut hanya mendapatkan pasokan gas sebanyak 785 BBTUD atau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601 BBTUD pada 2009. Pada 2010 pasokan gas menurun menjadi 778 BBTUD atau 48,78 persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD.

Inefisiensi PLN ini ditambah dengan pemasok yang hanya mampu memenuhi 80,25 persen kewajibannya dari kontrak atau sekitar 630 BBTUD pada 2009 dan 84,58 persen atau 658 BBTUD pada 2010.

Hal ini mengakibatkan pembangkit-pembangkit harus dioperasikan dengan HSD yang harganya lebih mahal dari gas, sehingga PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010. (Lihat rinciannya di tautan ini)

Selain menemukan adanya ketidakhematan di delapan unit pembangkit berbasis dual firing akibat kebutuhan gas yang tidak terpenuhi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan batubara untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang ditentukan, khususnya untuk PLTU percepatan 10.000 MW.

Selain itu, BPK juga menemukan tiga pemasok batubara yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Batubara low rank coal Tahap I untuk PLTU Percepatan 10.000MW tidak dapat melaksanakan kewajiban memasok batubara sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara.

Empat pemasok batubara yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Batubara low rank coal Tahap II untuk PLTU Percepatan 10.000MW tidak siap memasok sesuai jadwal dan sebagian besar spesifikasi batubara tidak sesuai kebutuhan pembangkit.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak melaksanakan kewajiban memasok batubara ke PT Indonesia Power (anak perusahaan PLN) tahun 2010 sesuai dengan kontrak. Tiga pemasok yang lain diketahui tidak melaksanakan kewajiban memasok batubara kepada PT Pembangkitan Jawa Bali (anak perusahaan PLN) tahun 2010 sesuai dengan kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan PLTU Banten 2, Labuhan, yang berkapasitas 600 MW, tidak beroperasi selama beberapa hari pada bulan Juni hingga Agustus 2010. Selain itu persediaan batubara PLTU Suralaya yang berkapasitas 3.400 MW dan PLTU Paiton yang berkapasitas 800 MW tahun 2010 mengalami kondisi darurat.

BPK juga menemukan PLN belum dapat memenuhi kebutuhan panas bumi untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu pada PLTP Lahendong III. Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan minimal sebesar Rp194 miliar dari pemanfaatan pembangkit listrik berbahan bakar minyak.

Pada audit tersebut, BPK juga menemukan harga negosiasi antara pemasok dan PLN tidak bersifat final karena masih harus mendapat persetujuan dari BPMIGAS dan Kementerian ESDM.

Sumber VIVAnews menjelaskan bahwa sumber ketidaksefisienan PLN dalam penggunaan sumber energi pada delapan pembangkit itu antara lain adalah pada kontraknya yang tidak menyebutkankan adanya sanksi jika pemasok batu bara atau gas tidak memenuhi kewajibannya.

"Jadi misalnya harga gas di luar negeri lebih mahal dibandingkan luar negeri bisa saja pemasok menghentikan pasokannya ke PLN dan menjual gasnya ke luar negeri."

Memang, kata dia, kontrak-kontrak tersebut dibuat sebelum Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN. "Tapi mestinya kontrak tersebut diperbaiki. Mengapa dibiarkan saja."

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, menyatakan BPK sengaja tidak memberikan rekomendasi hasil audit mengenai inefisiensi PT PLN kepada penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, audit yang dilakukan itu merupakan audit kinerja. "Arah audit itu untuk memperbaiki kinerja PLN," ujar Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, kepada VIVAnews.

Menurut Hasan Bisri, audit kinerja memang tidak memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. "Namun, BPK siap melakukan audit lanjutan jika diminta."

Audit Hambalang

SETELAH delapan bulan bekerja, akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigasi atas proyek pusat olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kepada DPR, kemarin. 

Kesimpulannya jelas dan tegas, yaitu ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundangan serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan sejumlah pejabat negara. Siapakah mereka? Mereka ialah pejabat dari tingkat menteri hingga pejabat pemerintah daerah (pemda) Bogor. 

Pertanyaannya, mau diapakan hasil audit investigasi BPK itu? Dibiarkan semata menjadi dokumen negara? Sekadar menjadi pajangan untuk menghiasi almari Panja Hambalang Komisi X DPR sebagai pemesan audit? Atau hanya untuk menambah tumpukan dokumen di ruang kerja pimpinan DPR? 


Kita masih percaya DPR menyalurkan hasil audit BPK itu untuk menambah amunisi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik skandal Hambalang. DPR pun bisa menggunakannya untuk mengawasi kinerja KPK. 

Kini bola panas proyek Hambalang yang menelan biaya Rp2,4 triliun itu sepenuhnya dalam genggaman KPK. Hasil audit BPK itu telah dengan terang benderang menyebutkan peran dan keterlibatan setiap penyelenggara negara dalam proyek Hambalang. 

Kita perlu ingatkan agar KPK terbuka menerima dan memanfaatkan hasil audit investigasi Hambalang sebagai panduan dalam menyidik kasus Hambalang. Dengan demikian, penyidikan skandal Hambalang tidak berhenti di anak tangga pertama dengan tersangka Deddy Kusdinar, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Pengalaman mengenai hasil audit BPK atas skandal Bank Century jangan terulang. Hasil audit BPK atas Century terlampau lama mengendap di KPK sehingga penyelidikan atas skandal Century seperti Tari Poco-Poco, maju selangkah, mundur dua langkah. 

Hasil audit BPK atas Hambalang sangat mudah dibaca, dianalisis, dan dicerna masyarakat umum. Publik tidak memerlukan kening berkerut untuk menyebutkan siapa yang patut diduga bersalah dalam kasus Hambalang. Terlalu naif jika KPK masih mendatangkan puluhan ahli untuk membaca hasil audit BPK atas Hambalang seperti halnya dalam kasus Century. Kita juga tidak berharap KPK masih ingin agar BPK melakukan audit forensik atas kasus Hambalang. Bagi publik, semua alasan itu hanyalah cara KPK menunda-nunda penyelesaian skandal Hambalang. 

Kini publik berharap dengan adanya audit investigasi BPK atas Hambalang, KPK akan tancap gas. KPK tidak lagi hanya berputar-putar di anak tangga pertama, tetapi bisa dengan mudah menyusun anak tangga berikutnya. Atau jangan-jangan KPK langsung bisa menyusun anak tangga terakhir. 
Semuanya kini berpulang pada KPK. Apakah masih menyisakan sedikit keberanian untuk menuntaskan kasus Hambalang? Jangan lupa, barometer keberhasilan KPK pimpinan Abraham Samad ialah menuntaskan skandal Hambalang, Century, dan Wisma Atlet.

Ini Dokumen Audit Investigasi BPK Soal Hambalang

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan merampungkan audit investigasinya terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Bogor. Ketua BPK Hadi Purnomo memastikan tidak ada intervensi dalam audit tersebut.

Pemeriksaan sudah melalui metodologi pemeriksaan investigatif. Dalam proses ini, BPK meneliti dokumen, wawancara pihak terkait, dan pengumpulan sejumlah bukti relevan. Dari seluruh proses yang sudah dilakukan, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan oleh pihak-pihak terkait. Indikasi penyimpangan itu dibeberkan dalam audit investigasi setebal 93 halaman yang diserahkan kepada DPR.

Lihat Dokumen Audit Investigasi BPK Soal Hambalangselengkapnya di sini.

Di antara penyimpangan atau pelanggaran yang dibeberkan Hadi di Gedung DPR, Rabu kemarin menyangkut  surat keputusan hak pakai tanah Hambalang yang diduga palsu.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan bahwa pembangunan proyek itu dilakukan tanpa studi  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Kemenpora. Proyek Hambalang juga diduga melanggar peraturan Bupati Bogor No. 30 Tahun 2009 tentang Pengesahan Masterplan, Site Plan, dan Peta Situasi. Selain itu, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek Hambalang juga menyalahi aturan.

Audit juga menyebutkan terjadinya pembiaran terhadap pengajuan anggaran proyek Pusat Olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat oleh Menpora.  Ini terkait peran Sesmenpora yang menjalankan kewenangan Menpora. Di antaranya menyangkut pengajuan revisi RKAKL tahun anggaran 2010 pada 16 November 2010 yang diduga melanggar PMK Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK nomor 180/PMK.02/2010.

Audit juga menyebutkan pelanggaran yang dilakukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan menyangkut penetapan tahun jamak.  Karena tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Kecewa, Ratusan Kader PDIP Pindah ke Gerindra

Ratusan kader PDI-Perjuangan menyatakan mundur dan mengembalikan atribut partai dan kartu anggota ke DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut). Mereka akhirnya memilih bergabung dengan Partai Gerindra.

Hengkangnya ratusan kader partai moncong putih itu dikarenakan tidak berhentinya konflik yang terjadi dengan pihak DPC PDIP Medan dan penolakan para Kader terhadap kepemimpinan Panda Nababan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP Sumatera utara.

Mantan Ketua PAC PDI-P Medan Amplas, Joshua Harianja, selaku pimpinan aksi di Medan, Rabu, 31 Oktober 2012 mengatakan, keputusan para kader ini muncul akibat tak berhentinya konfik dengan Ketua DPC PDIP Medan, Henri Jhon Hutagalung.

"Waktu pemilihannya dulu saya tak memilihnya dan tak menerima uangnya. Itu yang buat dia dendam, sampai sekarang saya diintervensi hingga posisi saya di Medan Amplas jadi tak jelas begini," katanya.

Menanggapi hal ini, DPD PDIP Sumut melalui Wakil Sekjend Internal PDIP Sumut, Sutarto, menyesalkan munculnya kejadian tersebut. Dia mengaku kecewa perpecahan di dalam tubuh partainya mendekati Pemilu Kepala Daerah dan Pilpres 2014 mendatang.

"Saya menerima aspirasi kawan-kawan, cuma sangat disayangkan yang seperti ini terjadi disaat-saat menjelang pemilu," ujarnya.

Setelah menyampaikan pengunduran diri dari partainya, para kader yang kecewa ini kemudian beramai-ramai melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju Kantor DPC Gerindra Medan.

Setibanya di sana, mereka mengutarakan niatnya untuk mendaftar menjadi anggota partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dihadapan para pengurus. Mereka juga mengatakan tidak mau dipimpin oleh Panda Nababan yang menjabat Plt PDIP Sumut.

Menghadapi keinginan ratusan kader PDI-P tersebut, Pengurus Partai Gerindra mengaku terkejut. Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra, Rudolf Pardede mengatakan dirinya terharu dengan para kader yang menyatakan niatnya untuk bergabung bersama Gerindra.

"Saya terharu, mereka meminta untuk bergabung bersama partai kami. Kita belum tahu permasalahan yang mereka alami," ujar Rudolf yang juga mantan Kader PDI-P tersebut.

Rp, 63,3 M Uang Muka Hambalang Mengalir ke Perusahaan Milik Istri Anas Urbaningrum

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dalam audit BPK yang diperoleh VIVAnews, disebutkan bahwa Kerja Sama Operasi (KSO) AW yang seharusnya menangani pembangunan Hambalang, justru mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain.

"Diantaranya kepada PT DC dan PT GDM," tulis audit investigatif BPK tersebut. PT DC menangani pekerjaan mekanikal elektrikal.

Diketahui PT DC adalah PT Dutasari Citralaras. Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan ini.

Menurut BPK, PT Dutasari Citralaras ternyata tidak melaksanakan tugas dari KSO AW sendirian. PT Dutasari mensubkontrakkan kembali sebagian pekerjaannya (setidaknya ada 13 jenis barang) kepada 14 perusahaan.

Terhadap ke-13 jenis barang tersebut, PT DC membeli dari 14 perusahaan lain seharga Rp27.878.238.973 (termasuk pajak). Dan terhadap jenis-jenis barang tersebut, harga yang dicantumkan dalam kontrak antara Kemenpora dengan KSO AW adalah sebesar Rp113.824.122.280 (termasuk pajak).

Hasil pemeriksaan terhadap ke-14 perusahaan yang menjadi supplier PT Dutasari tersebut menunjukkan bahwa 8 perusahaan di antaranya adalah perusahaan yang masuk dalam daftar Sub-kontraktor dan Supplier (Subcontractor and Vendor Approved List) KSO AW.

Lebih lanjut perusahaan-perusahaan tersebut menerangkan bahwa pada awalnya mereka diminta oleh PT AK untuk memasukkan penawaran menjadi supplier bagi PT AK dalam proyek Hambalang tersebut. Namun beberapa lama kemudian, PT DC meminta mereka untuk menawarkan hal yang sama untuk proyek yang sama untuk memasok barangnya bagi proyek Hambalang atas nama PT DC.

BPK menilai tindakan dari KSO AW tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres 80/2003 bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Juga pasal 32 (4) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Dalam pelaksanaannya, MS selaku Dirut PT Dutasari mengajukan penagihan uang muka kepada KSO AW pada 22 Desember 2010 sebesar Rp64,9 miliar. MS ini diduga adalah Machfud Suroso. Dia sudah pernah diperiksa KPK.

KSO AW akhirnya juga mentransfer dana sebesar Rp13.300.942.000 kepada PT DC pada 28 Desember 2010. Dana yang diterima dengan kuitansi yang ditandatangani MS selaku Dirut PT DC ini merupakan pembayaran uang muka KSO AW kepada subkon PT Dutasari.

Esoknya tanggal 29 Desember 2010, KSO AW mentransfer dana sebesar Rp25 miliar ke PT Dutasari. Pembayaran uang muka kepada PT Dutasari dilanjutkan kembali di tahun 2011 yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp10 miliar, tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp6,5 miliar, tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp2 miliar, dan tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp6,5 miliar.

"Sehingga total keseluruhan uang muka kepada PT DC berjumlah Rp63.300.000.000," jelas BPK.
Namun, menurut BPK, uang muka itu tidak wajar. "MS selaku Dirut PT DC menerima uang muka sebesar Rp63,3 miliar yang tidak seharusnya."

Sebelumnya, Anas Urbaningrum belum mau bicara perihal keterkaitan istrinya, Athiyyah Laila, dalam kasus Hambalang ini. Anas menyerahkan perkembangan penyidikan kasus proyek senilai Rp1,2 triliun itu kepada KPK.

"Itu sudah masuk materi pemeriksaan, tanyanya ke KPK. Nanti dijelaskan di sana. Tidak boleh mendahului dong," kata Anas Urbaningrum saat ditanya soal mengapa istrinya bisa menjadi komisaris PT Dutasari Citralaras di kantor KPK, Jakarta, Kamis 26 April 2012.

Anas menegaskan, istrinya menjadi Komisaris PT Dutasari Citralaras sejak tahun 2008 dan keluar awal tahun 2009. Mantan Anggota KPU itu tetap membantah keterlibatan istrinya dalam kasus Hambalang.