UMP Naik, Pemerintah Beri Bantuan Non Cash. Pemerintah menyadari selama ini banyak high cost

Pemerintah sepakat bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus diikuti semua sektor industri, kecuali Usaha Kecil Menengah (UKM) dan labour intensive industry atau industri padat karya yang terdiri dari tiga sektor industri, yakni garmen, sepatu dan tekstil.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa mengatakan, industri yang tidak diikutkan dalam kenaikan UMP tersebut diminta untuk melakukan pertemuan bipartit atau perundingan antara pekerja dan pengusaha dan kemudian dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur dan Menteri Tenaga Kerja. Hal itu disampaikan Hatta di Jakarta, Selasa 27 November 2012. 

Hatta menegaskan bahwa sesuai arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apabila diperlukan, perusahaan industri akan diberikan bantuan berupa insentif.

"Kalau memang memungkinkan, kami akan memberikan insentif berupa non cash. Karena kami menyadari  banyak pungutan-pungutan yang selama ini tidak perlu. Itu harus kami hilangkan," katanya. 

Soal keluhan keamanan berusaha di Indonesia, Hatta menegaskan bahwa setelah besaran UMP ini ditetapkan, maka tidak boleh ada sweeping buruh lagi. Presiden SBY pun telah menginstruksikan Kapolri untuk menjaga keamanan perusahaan dari aksi para buruh.

"Tidak boleh ada pemaksaan dan  hukum harus ditegakkan hukum ditegakkan. Kapolri akan menjaga agar iklim usaha kita tetap terjaga,"kata Hatta.