Upaya Keluarga Atut Pertahankan Dominasi Politik di Banten

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Banten segera menggelar Muswayarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih pengganti mendiang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Banten, Hikmat Tomet. Almarhum merupakan suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang sejak pekan lalu jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maka, setelah sekian lama mendominasi, kekuasaan keluarga Atut di Banten mulai terguncang. Begitu pula pengaruh politik Atut dan keluarga di Partai Golkar, yang selama ini memiliki basis yang kuat di provinsi bagian barat Pulau Jawa itu. 

Jelang Musdalub Golkar, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, Kamis 26 Desember 2013, menegaskan siap berkompetisi dalam pemilihan itu meski ditentang sejumlah kalangan.

"Tidak masalah itu. Diambil positifnya saja, buat masukan untuk saya," kata Tatu usai mengunjungi Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Wakil Bupati Serang itu tak khawatir dengan upaya pembersihan dinasti Atut dari stutktur partai di Banten. Ia yakin, keluarganya masih dibutuhkan partai.

"Itu belum seperti mengakhiri dinasti," ujarnya.

Ratu Tatu menambahkan, soal musdalub ia menyerahkan sepenuhnya pemilihan Ketua DPD kepada pemilik suara. Sebab mereka yang akan memilih pengganti definitif Hikmat Tomet.

"Ya nanti siapapun yang terpilih, yang penting bisa ngurus Golkar bareng-bareng," ujar perempuan yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Banten.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar untuk Wilayah Banten dan Jawa Barat, Ade Komaruddin mengatakan, pelaksanaan Musdalub itu direncanakan digelar akhir bulan ini. "Akhir Desember ini kami akan musdalub," kata Ade di Jakarta, Jumat 20 Desember 2013.

Tiga tokoh Golkar Banten disebut-sebut akan bertarung dalam Musdalub itu. Selain Tatu, ada Anggota Komisi VII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily dan Wali Kota Cilegon Iman Aryadi. Ace Hasan disebut-sebut didukung oleh Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad, sementara Iman Aryadi didukung oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Akbar Tanjung.

Bagaimana kans mereka?

Ketua Balitbang DPP Golkar, Indra Jaya Piliang, menilai kans ketiga kandidat itu sama besar. Menurut dia, mereka memiliki peluang dan pendukung masing-masing. 

“Tidak ada larangan bu Tatu maju. Pak Iman, Pak Hasan, silakan. Siapapun yang menang harus didukung dari pusat maupun daerah,” kata Indra saat dihubungi, Kamis, 26 Desember.

Bukan karena Atut

Indra menegaskan bahwa pelaksanaan Musdalub bukan karena Atut ditahan oleh KPK. Musdalub diselenggarakan untuk memilih pengganti ketua DPD yang meninggal dunia di tengah-tengah periode jabatannya. Itu merupakan mekanisme baku dalam tata keorganisasian partai.

“Sama dengan Bangka Belitung, Pak Eko meninggal kemudian digelar musdalub dipilih ketua DPD yang baru, di Jatim juga begitu,” ujarnya.

Menurut Indra, politisi Golkar biasa memandang persoalan secara proporsional dan objektif. Begitu juga dalam persoalan hukum Ratu Atut. Bahwasanya Ratu Atut disangka korupsi oleh KPK, tidak lantas seluruh keluarganya juga divonis bersalah.

“Kita harus proporsional dan objektif,” ujarnya.

Kata dia, kalau karena ada hubungan darah tidak bisa diikutkan kesalahan saudaranya. Kalau satu anggota keluarga diduga korup tidak bisa lantas seluruh anggota keluarga divonis salah tanpa bukti yang kuat. 

Hak politik anggota keluarga yang tidak terbukti bersalah tetap harus dihormati, sehingga tidak ada larangan bagi Ratu Tatu untuk mencalonkan diri sebagai ketua.

“Kita harus melihat keluarga bu Atut ini punya pengaruh di internal Golkar. Okelah yang punya kasus hukum, itu diserahkan ke lembaga hukum,” ujarnya.

Menurutnya, kalaupun ada pergantian unsur kepengurusan pasca Musdalub, itu merupakan bagian dari reorganisasi. Menurutnya, internal Golkar akan menghormati apapun hasilnya.

“Kita melakukan konsolidasi. Salah satunya memilih ketua DPD Banten. Karena Pak Hikmat Tomet meninggal. Kasusnya berbeda dengan Ibu Atut.”

Tergantung pemilik suara

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai tidak ada yang salah dengan keinginan Tatu tersebut. Menurutnya, siapapun kader Golkar yang bersedia melalui proses secara demokratis, maka dia layak memimpin partai berlambang pohon beringin itu di Banten.

"Tidak masalah asal dia dipilih oleh pemilik suara. Hakim terakhir adalah mereka yang punya hak pilih," kata Tantowi.

Apabila Wakil Bupati Serang itu benar-benar menjadi Ketua DPD, Tantowi juga meyakini tidak akan memperburuk citra Golkar sebagai partai yang dikuasai oleh dinasti tertentu. Sebab, keterpilihannya juga berlangsung secara jujur dan terbuka.

"Saya rasa ada kedewasaan. Saya rasa tidak memperburuk citra. Masyarakat akan bisa memilah-milah," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu melanjutkan, posisi Golkar di Banten juga tengah mendapat tantangan. Setelah Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang ditahan, lanjut dia, suara Golkar di daerah tersebut tentu saja terganggu.

Apalagi Pemilu 2014 tinggal beberapa bulan saja. Tantangan tidak mudah, yang bersangkutan memimpin Golkar pada saat Golkar seperti sekarang, khususnya setelah penetapan Atut tersangka membuat tugas siapapun Ketua Golkar di Banten lebih berat, harus memperbaiki citra, dan menyiapkan strategi bagaimana memenangkan Golkar di Banten," urainya.

Tetap Eksis

Sejak penahanan Atut, Tatu menegaskan bahwa keluarga besar mereka, yang menjabat beberapa posisi strategis di pemerintahan Banten tetap menjalankan tugas seperti biasa.

"Kami harus tetap melakukan pengabdian. Saya sebagai Wakil Bupati dan Andika anggota DPD melakukan tugas kerjanya," kata Ratu Tatu saat ditemui usai membesuk Atut di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, 24 Desember.

Keluarganya yang menjabat tetap berkomitmen untuk meneruskan pembangunan daerah Banten. Baik anaknya yang menjabat sebagai anggota DPD perwakilan Provinsi Banten, adik iparnya, Airin selaku Wali Kota Tanggerang Selatan dan kerabat lainnya.

"Kami harus meneruskan pembangunan Banten, sampai sekarang tetap berkarya. Semua tidak melihat tua atau muda," katanya.

Lebih lanjut, Ratu Tatu membantah bahwa keluarganya telah membangun dinasti. Menurut dia, posisi strategis yang dijabat keluarganya terjadi secara alamiah.

"Kami tidak pernah menjadi dinasti. Hal ini (ibarat) air mengalir saja. Kalau kami duduk di pemerintahan, ini takdir tuhan. Sah-sah saja, kita lihat aturannya seperti apa. Kami tidak melanggar aturan," ujarnya.